Page 1

MEDIAKOMUNIKASITRIWULANAN

Vol. 30 No. 117 Januari - Maret 2018

PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN KHUSUS: KAMPUNG ADAT CIPTAGELAR KAMPUNG MODERN YANG MENJAGA TRADISI

Rakernas Asosiasi BAPPEDA SUMATERA BARAT


DARI

REDAKSI

PROVINSI JAWA BARAT

Majalah Warta Bappeda merupakan produk media cetak yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Diproduksi secara berkala dan memberikan insipirasi, pencerahan, serta edukasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan anda

Assalamu'alaikum Wr. Wb Para pembaca yang berbahagia pada terbitan Warta Bappeda Edisi Triwulan I Volume 30 Nomor 177 Januari - Maret Tahun 2018 kali ini kami tampilkan wajah baru, perubahan tata letak dan penambahan rubrik anyar kami hadirkan lebih kontras untuk penyegaran majalah yang sudah 30 tahun menemani pembaca setia kami. Beberapa Rubrik diantaranya Laporan Kegiatan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Wawasan Perencanaan dan Opini. Hal ini dilakukan demi memberikan kepuasan para pembaca dalam memperoleh informasi perencanaan pembangunan Jawa Barat melalui majalah triwulanan ini. Tulisan kali ini diawali dengan Laporan Utama Rakernas Asosiasi Bappeda Provinsi seIndonesia yang diselenggarakan di Sumatera Barat, dilanjutkan dengan Liputan tentang Kampung Adat Cipta Gelar. Para pembaca Warta Bappeda yang kami hormati, selain tulisan diatas kami hadirkan pula beberapa Artikel Wawasan Perencanaan yang mengupas tentang kemiskinan di Jawa Barat, analisis spasial tingkat aksesibilitas sisww terhadap sekolah, Penguatan pemberdayaan masyarakat. Terbitan kali ini kami menambah Rubrik Opini yang mengulas tentang wisata dan tidak ketinggalan Rubrik Rehat yang hadir melengkapi penjelasan tentang Informasi Geospasial Tematik yang dihubungkan dengan penganggulangan becana di Kabupaten Kuningan. Akhir kata kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas kontribusinya selama ini. Kami tunggu artikel berikutnya yang akan diterbitkan dalam Edisi Triwulan II Tahun 2018. Selamat membaca. Wassalamu'alaikum Wr. wb

Terbit Berdasarkan SK Menpen RI No. ISSN

Penanggung Jawab Ketua

1353/SK/DITJENPPG/1988 0216-6232

Ir. H. Yerry Yanuar, MM Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM

Sekeretaris

Drs Wahyu Hendrawan, MM

Penyunting

Ir. H. Tresna Subarna, M.M Drs. Bunbun W. Korneli, MAP Drs. Achmad Pranusetya, M.T T. Sakti Budhi Astuti, SH., M.Si

Sekretariat

Rio Teguh Pribadi,S.Sos

Liputan Fotografer Layouter Alamat

Ramadhan Setia Nugraha S.Sos Roni Sachroni, BA Ramadhan Setia Nugraha S.Sos Jl. Ir. H. Juanda No.287 Telp.2516061 Website : bappeda.jabarprov.go.id E-mail : wartabappedajabar@yahoo.com

menerima tulisan dari pembaca yang berhubungan dengan wawasan perencanaan, disarankan untuk melampirkan foto-foto yang mendukung. Tulisan diketik satu spasi minimal 5 halaman A4. Artikel yang pernah dimuat di media lain, tidak akan dimuat. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah substansi.


D A F TA R I S I Warta Bappeda Vol. 20 No. 77 Januari - Maret 2017

L A P O R A N U TA M A

2

RAKERNAS ASOSIASI BAPPEDA PROVINSI S E - I N D O N E S I A K E - I X S U M AT E R A B A R AT

Rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi se Indonesia ke- IX telah usai dilaksanakan di Kota Padang Sumatera barat, 13 Februari 2018 lalu

16

S I S T E M L AYA N A N R U J U K A N T E R PA D U DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN

40

26

M E T O D E P E M B E R D AYA A N M A S YA R A K AT M I S K I N BERBASIS NILAI K E A R I FA N LO K A L B U D AYA S U N D A

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pengembangan kehidupan bermasyarakat serta berperan dalam peningkatkan kualitas hidup. Sekolah merupakan institusi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas pendidikan. Agar sekolah bisa menjalankan perannya sebaik mungkin, sekolah harus berlokasi di tempat strategis dan tersebar merata di seluruh daerah, dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pendidikan masyarakat.

53

LAPORAN KHUSUS

8

K A M P U N G A D AT C I P TA G E L A R K A M P U N G M O D E R N YA N G MENJAGA TRADISI

Sukabumi, Bappeda Jabar.Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar adalah kampung adat yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Berada di Kampung Sukamulya, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar memiliki berbagai keistimewaan.

66

BANTUAN P E M E R I N TA H BAGI RUMAH TA N G G A M I S K I N D I J A W A B A R AT

78

RESTORAN DAN RUMAH MAKAN UNTUK MENARIK W I S ATA W A N K E J A W A B A R AT

84

INFORMASI G E O S PA S I A L T E M AT I K ( I G T ) DALAM MANAJEMEN BENCANA D I K A B U PAT E N KUNINGAN

A N A L I S I S S PA S I A L T I N G K AT A K S E S I B I L I TA S S I S WA T E R H A DA P S E KO L A H ( S M A DA N S M K ) D I P R O V I N S I J A W A B A R AT

P E N G U ATA N P E M B E R D AYA A N M A S YA R A K AT

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

1


LAPORAN

U TA M A

2

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Foto: Humas Bappeda Jabar

Rakernas Asosiasi Sumatera Barat Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

3


LAPORAN

U TA M A

R

apat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi se Indonesia ke- IX telah usai dilaksanakan di Kota Padang Sumatera barat, 13 Februari 2018 lalu. Pertemuan ini dilakukan setiap tahunnya dalam rangka menjaga sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat untuk Pencapaian target Pembangunan Nasional atau sasaran 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) dengan Kebijakan Pembangunan Daerah terkait agenda dan target pembangunan wilayah di masing-masing provinsi khususnya kegiatan strategis Pembangunan Infrastuktur yang menjadi Prioritas dan sangat penting untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur antar daerah, wilayah dan memperkuat konektivitas nasional sehingga perlu percepatan pembangunan infrastuktur antar daerah, wilayah dan pulau. Pada kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kepala Bappeda se Indonesia itu, Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat memberikan apresiasi atas dipilihnya Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat penyelenggaraan Asosiasi yang ke IX. "Kami merasa senang bapak-ibu telah memilih Sumatera Barat sebagai tempat Rekernas, kalau boleh meminta tiap tahun saja di Sumatera Barat," ujar Irwan Prayitno. Kegiatan Rakernas adalah proses untuk mensinergikan perencanaan dari pusat dan daerah, sehingga menjadi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia serta pembangunan menjadi tuntas seperti yang diharapkan. Ia berharap, kegiatan yang sangat penting bagi pemerintah ini berjalan dengan baik, karena dengan perencanaan berhasil, maka hasil baik output dan outcomenya juga akan berhasil. Tentu keberhasilnya suatu kegiatan bergantung kepada perencanaan dan sebelumnya juga tergantung kepada penyusunan, dan ternyata pada rakernas yang berlangsung selama beberapa hari adalah untuk menyamakan presepsi, bagaimana melakukan perencanaan dengan berbagai pendekatan substansi. "Kami juga berharap agar rakernas ini betulbetul memberikan satu masukan kepada seluruh peserta untuk mendapatkan satu pandangan, satu konsep bersama dengan presepsi yang juga sama," kata Irwan Prayitno. Tentu yang kita harapkan juga karena keberhasilan tergantung 4

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

Foto-foto: Humas Bappeda Jabar

pada perencanaan, maka perencanaan perlu berkualitas, kata Irwan Prayitno menambahkan. Selain itu, Irwan Prayitno juga berharap Bappeda yang ada di daerah memiliki suatu lembaga yang kuat dengan personel SDM yang profesional, tentu ini juga memberikan satu harapan kepada kita untuk suksesnya sebuah kegiatan dengan perencanaan oleh Bappeda sebagai lembaga yang kuat dan SDM yang profesional dan berkualitas. "Kami juga mendapatkan informasi bahwa orientasi dari kegiatan program-program kita yang kita rencanakan dengan pendekatan money follow program yang dulunya money follow function, ini berbeda. Tapi tentu harapan kita sama yaitu mensukseskan kegiatan, bahwasanya


Rumusan Kesepakatan anggaran keuangan mengikuti program sehingga to the point, mengarah, mengenai dan tepat sasaran apa yang diprogramkan dan dianggarkan," ujarnya. Bukan sebaliknya, anggaran ada yang penting fungsinya jalan. "Saya rasa presepsi kita perlu disamakan bahwasanya program yang diadakan sesuai dengan visi dan misi dan kita uangkan dalam bentuk anggaran," tukas Irwan Prayitno. Pada pertemuan yang bertepatan dengan Temu Triwulan Bappeda, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Sastri Yunizarti Bakry.

Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional IX Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2018 yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional XI Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Padang pada tanggal 13 sampai dengan 14 Februari 2018. Kepala Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia sepakat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan langkah strategis bagi terwujudnya percepatan pembangunan daerah. Berikut ini rumusan kesepakatan Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia: 1.

Mengusulkan penataan eselonisasi kelembagaan Bappeda Provinsi, yaitu Kepala Bappeda Provinsi menjadi Eselon I.B dan jenjang jabatan struktural dibawahnya naik satu tingkat, dengan

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

5


LAPORAN

U TA M A

dasar pertimbangan Bappeda Provinsi menjalankan fungsi koordinasiperencanaan setara dengan pengendalian dan koordinasi lintas pemerintah pusat-daerah, sehingga rencanan peningkatan eselonisasi inspektorat juga diikuti dengan bappeda. 2.

3.

4.

5.

6.

6

Mendorong kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran agar dapat selaras dan terpadu, untuk dijadikan pedoman oleh semua pemerintah daerah agar tidak multitafsir. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan gubernur dan bupati/walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui kepada BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi, fasilitasi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari ini sejak dokumen diterima secara lengkap. Waktu fasilitasi 15 (lima belas) hari ini dirasa cukup panjang, sehingga menjadikan ruang penyelesaian KUA PPAS yang harus diserahkan kepada DPRD minggu ke-2 Bulan Juni dirasakan semakin sempit. Untuk itu diusulkan agar proses fasilitasi dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari. Penegasan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 mengenai jadwal penyampaian PokokPokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sampai dengan akhir Juli sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah dapat melanjutkan proses penyusunan RAPBD berdasarkan RKPD. Dalam hal KUA dan PPAS ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka tambahan

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

penghasilan PNSD mengacu pada pemberian Tambahan Penghasilan Tahun sebelumnya. 7.

Dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD agar dicantumkan klausul: dalam hal Pemilukada serentak maka RAPBD Perubahan dapat memperhatikan visi dan misi gubernur terpilih.

8.

Pertemuan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Menteri PAN RB dan Bappeda untuk membahas sinergi RPJMN dan RPJPD serta proyekPAN RB dan Bappeda untuk membahas sinergi RPJMN dan RPJMD serta proyekproyek strategis nasional yang ada di daerah pada saat Rapat Koordinasi Teknis.

9.

Peran Bappeda dalam penyusunan SAKIP perlu lebih difungsikan terkait dengan indikator kinerja perencanaan melalui bentuk bidang atau UPT

10. Memperkuat Bappeda melalui fungsi satu data pembangunan dan aplikasi informasi yang strategis sebagai factor penting dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui bentuk bidang atau UPT 11. Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga duduk bersama sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis di Yogyakarta, untuk membahas pembagian kewenangan pusat dan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 12. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) dan Anggaran Berbasis Program (Money Follow Program) 13. Menetapkan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional X Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2019.


LAPORAN

KHUSUS

8

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Foto: Humas Bappeda Jabar

Kampung Adat

Ciptagelar

Kampung Modern yang Menjaga Tradisi


LAPORAN

KHUSUS

S

ukabumi, Bappeda Jabar.- Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar adalah kampung adat yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Berada di Kampung Sukamulya, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar memiliki berbagai keistimewaan. Secara geograďŹ s Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar memiliki wilayah administrasi mencakup tiga wilayah. Meliputi, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Dengan berada 27 km dari pusat kota kecamatan Cisolok, 103 km dari pusat pemerintah kota Sukabumi dan 203 km dari Bandung.

atribut sosial melekat kepadanya. Oleh karena itu, meski masih berusia muda, Ugi sudah disebut sebagai Abah (Bapak). Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar percaya bahwa seorang pemimpin pula yang akan mendapatkan 'wangsit' atau mendapatkan petunjuk dari leluhur jika sudah waktunya bagi mereka berpindah lokasi. Ciptagelar sendiri, merupakan kampung terakhir yang dibuka atas petunjuk leluhur pada tahun 2001, setelah sebelumnya mereka menghuni Ciptarasa, 9.5 km dari lokasi kampung saat ini. Itu pulalah yang membuat warga kasepuhan tidak boleh membuat rumah dari bahan permanen.

Untuk sampai di kampung yang berada dikesatuan adat Banten Kidul ini, jalur darat dapat ditempuh dengan lintasan pesisir Pantai Selatan Palabuhanratu menuju Desa Sirnaresmi di Kecamatan Cisolok. Namun, medan yang terjal dan minimnya jalan aspal hanya bisa dilalui kendaraan oroad roda dua dan roda empat. Ciptagelar merupakan satu dari beberapa Kasepuhan di pegunungan Halimun. Kasepuhan lain adalah Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Citorek, serta Kasepuhan Cibedug. Ciptagelar sendiri melingkup dua Kasepuhan yang lain, yakni Kasepuhan Ciptamulya dan Kasepuhan Sirnaresmi. Kampung adat Ciptagelar dipimpin oleh Sepuh Girang Abah Ugi Sugriwa Raka Siwi. Abah Ugi memegang tampuk kepemimpinan kasepuhan setelah ayahandanya, Encup Sucipta atau yang dikenal dengan Abah Anom meninggal dunia. Ia memimpin kasepuhan saat masih berusia 23 tahun. Sebagai pemimpin adat, Abah Ugi membawahi lebih dari 30.000 masyarakat di 568 kampung di seluruh pegunungan Halimun yang secara turun temurun tergabung dalam kekerabatan kesatuan adat Kasepuhan Ciptagelar. Bagi masyarakat Ciptagelar, pemimpin adalah simbol relasi yang terkait erat dengan pelaksanaan tradisi yang ada. Pemimpinlah yang menentukan waktu untuk melaksanakan ritual-ritual adat setelah memperoleh restu dari para leluhur. Pemimpin dipercaya mampu berhubungan secara alam transendental, termasuk berhubungan dengan leluhur. Ia menjalankan segala sesuatunya berasal dari restu semesta. Seluruh perintah pemimpin adalah absolut, untuk diikuti dan dijalankan. Sekali seseorang diangkat menjadi pemimpin adat, maka seluruh 10 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

1. Karuhun dari Cipatat, Bogor 2. Karuhun dari Lebak Larang 3. Karuhun dari Lebak Binong 4. Karuhun dari Talaga 5. Karuhun dari Tegal Lumbu 6. Karuhun dari Bojong 7. Karuhun dari Pasir Jinjing 8. Abah Arjo di Cipta rasa 9. Abah Encup (Abah Anom) di Cipta Gelar 19-2007 10. Abah Ugi di Cipta Gelar 2007-sekarang


Foto: Istimewa

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Abah Ugi dibantu oleh tujuh orang kepercayaan, yakni: K i K a r m a , b e r t u g a s m e n g a t u r, membersihkan dan memelihara ruang khusus untuk Abah Ugi Ma' Uwok, bertugas memasak untuk keluarga inti Abah (Abah, Ema dan anaknya) Ki Radi, bertugas mengatur kesenian pantun pada hari besar adat seperti, serentaun, ponggokan, masak beras pertama dan menanam padi pertama. Ki Rahman, bertugas mengurus orang yang meninggal, mulai dari dari memandikan hingga mengubur jenazah. Ki Karsim, bertugas mengurus orang yang sakit seperti paramedis. Ki Daol, bertugas mengurus pertanian.

1 2 3

menggantikan ayahandanya), ia mencoba mentransformasikan rumah-rumah masyarakat untuk mendapatkan listrik. Dari pemanfaatan sumber daya air yang tersedia atau mikro hidro serta mengoptimalkan keberadaan sungai di sekitar pemukiman, ia memanfaatkan arus sungai untuk menggerakan turbin pembangkit listrik sehingga ratusan warganya mampu menikmati listrik. Tak hanya itu, melalui pengetahuannya tentang elektronika arus lemah, ia pula yang menginisiasi pendirian radio dan televisi Ciptagelar atau yang disebut CIGA TV, sebuah televisi komunitas yang saat ini dapat dinikmati di frekuensi VHF 162 MHz oleh masyarakat Ciptagelar. Yoyo Yogasmana, pengelola televisi tersebut menjelaskan bahwa, televisi merupakan sarana untuk melestarikan budaya lokal yang ada. Dengan satu unit kamera dan didampingi oleh dua kru lokal, Yoyo pun rajin untuk mengunggah acaraacara lokal di televisi kesayangannya tersebut. Teknologi mampu membawa kampung adat dapat menikmati modernisasi. Sehingga tidak perlu heran, meski berada ditengah tengah

4 5 6 7

Ki Juhi, bertugas sebagai utusan Abah untuk menyampaikan pesan. Misalnya, jika terdapat masalah dalam internal kasepuhan, maka Ki Juhi bertindak sebagai orang pertama yang memecahkan masalah tersebut. Namun, jika belum juga terpecahkan maka Abah yang turun tangan.

Melek Teknologi Sosok Abah Ugi Sugriwa Raka Siwi memiliki gaya kepemimpinan yang modern. Meskipun masih kuat memegang teguh adat istiadat leluhur, ia tidak menampik kemajuan teknologi. Berbekal pengetahuannya dibangku kuliah (meskipun tidak selesai karena harus Foto: Humas Bappeda Jabar Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

11


LAPORAN

KHUSUS

pegunungan, warga Ciptagelar tidak pernah kehilangan informasi. Pada prinsipnya, warga Kasepuhan Ciptagelar tidak menutup diri terhadap inovasi dari luar. Tapi keberadaaannya harus diselaraskan dengan kehidupan kampung adat. Namun, prinsip teguh untuk menjaga tradisi dan budaya menjadi penyeimbang tatanan kehidupan, agar tidak tergerus dan terbawa arus modernisasi. “Ada istiadat tidak boleh hilang, tetapi tetap tidak meninggalkan perkembangan teknologi. Jadi, jika mengurangi tidak boleh tapi kalau menambahkan tidak apa-apa,� katanya, Selasa (20/12/17).

Menjunjung Tinggi Tradisi Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul berada di kaki gunung Halimun. Kawasan ini adalah surga, dimana satwa berdampingan habitat hidup dengan vegetasi aslinya. Ke a n e k a ra g a m a n h a y a t i d i k a wa s a n pegunungan Halimun dan Salak merupakan kawasan representasi terlengkap

12 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

yang menggambarkan hutan hujan pegunungan yang ada di Jawa. Dalam pengelolaan ekosistem, masyarakat adat mengenal tiga jenis kawasan yaitu leuweung titipan, leuweng tutupan (kedua hutan ini yang t i d a k b o l e h d i g a n g g u / d i b u k a te r m a s u k penghuninya) dan leuweng bukaan/lahan garapan (dapat digunakan untuk budidaya pertanian). Berada di daerah agraris, masyarakat Ciptagelar berprofesi sebagai petani. Bertani menjadi pekerjaan wajib yang dilakukan seluruh masyarakat. Namun bertani bukan perjaan satu-satunya. Untuk memenuhi kebutuhan lain, warga kampung adat memiliki sumber-sumber penghasilan yang lain. Mereka beternak, berdagang, membuka usaha atau menjadi pegawai. Sumber penghasilan itulah yang bisa dijual belikan untuk memperoleh uang. Masyarakat Kampung Ciptagelar mampu menyeimbangkan antara manusia dengan alam. Terutama dalam hal pengelolaan hutan yang berada disekitar pemukiman sebagai sumber kehidupan. Salah satunya, tatanan yang tidak dapat ditinggalkan dalam pengelolaan pertanian. Keteraturan dan keseimbangan alam semesta merupakan sesuatu yang mutlak . Adanya malapetaka atau bencana menurut pandangan warga kasepuhan adalah akibat


keseimbangan dan keteraturan alam semesta terganggu. Untuk itu, petani hanya menggunakan polapola tradisional saja dalam bercocok tanam. Jika sebagian masyarakat biasanya lebih memilih memanfaatkan kemajukan teknologi pertanian yang kian berkembang. Namun tidak bagi masyarakat Ciptagelar. Mereka secara turun temurun tetap menjaga dan melestarikan tradisi leluhur. Mereka tidak menggunakan mesin traktor, gilingan padi hingga cara memanen yang modern. Apalagi menggunakan pupuk kimia, ini menjadi pantangan bagi para petani. Warga Ciptagelar menggunakan strategi tanam serentak dengan melihat tanda-tanda astronomi. Langkah tersebut sangat berhasil, terlebih saat menghindari siklus hama. Ini membuat agenda tanam dapat dilakukan secara efektif meskipun hanya satu kali panen dalam satu tahun. Yoyo Yogasmana mengatakan Kasepuhan Ciptagelar memiliki jenis padi hingga mencapai 120 jenis. Walaupun hanya sekali panen dalam s e t a h u n kasepuhannya memiliki 8 . 0 0 0 lumbung padi.

Adanya malapetaka atau bencana menurut pandangan warga kasepuhan adalah akibat keseimbangan dan keteraturan alam semesta terganggu Foto: Humas Bappeda Jabar

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

13


LAPORAN

KHUSUS

Ribuan lumbung tersebut merupakan stok bagi 30.000 warga hingga 3 tahun kedepan. Rata-rata setiap keluarga di Ciptagelar memiliki beberapa lumbung padi kecil, dimana satu lumbung dapat menampung 500-1.000 pocong padi. Umumnya 1.000-2.000 pocong padi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi pangan satu keluarga selama setahun. “Warga di sini tidak akan kelaparan. Stok beras kami banyak,” ujar Yoyo. Tidak hanya itu, kampung adat ini sangat hormat dalam memperlakukan padi. Mereka menyimpannya di tempat khusus yang disebut Leuit atau lumbung padi yang dibangun dan ditempatkan secara khusus. Bentuk leuit yang unik berpintu satu, berbentuk rumah panggung kecil dan beratap rumbia dirancang agar lumbung tidak bocor dan tidak mudah untuk dimasuki oleh hewan seperti tikus. Padi yang tersimpan di leuit tidak dipisahkan dari tangkainya, tetapi tetap tergantung dalam keadaan terikat menggunakan tali bambu (pocongan). Pocong-pocongan padi disimpan pada galah bambu dengan menggunakan batang kayu yang bercabang. Maksud penyimpanan padi dengan cara ini adalah agar padi dapat mengering selama dibawa dan tetap dapat dipertahankan kadar airnya. Sistem penyimpanan ini membuat padi tidak rusak akibat kelembaban dan bisa bertahan lama. Leuit si Jimat adalah lumbung padi yang terdapat di tengah-tengah kampung Ciptagelar. Lumbung ini mampu menampung hingga 8.700 pocong padi. Leuit si Jimat sekaligus berfungsi seper ti “bulog” yang diperuntukkan bagi masyarakat ketika mereka membutuhkan pinjaman padi. Selain harus mengolah secara tradisional dalam bercocok tanam warga Kasepuhan Ciptagelar dilarang menjual beras atau padi.. “Padi merupakan kehidupan, bila seseorang menjual beras atau padi, berar ti menjual kehidupannya sendiri. Padi atau beras tidak boleh di jual, sekalipun turunannya aneka panganan tetap sama. Kalau di jual sama saja dengan menjual padi tersebut,” katanya.

14

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

Foto-foto: Humas Bappeda Jabar

Dalam sisi filosofis masyarakat adat Ciptagelar, seluruh sendi-sendi kehidupan adat didasarkan kepada kalender siklus padi. Dari padi ditanam hingga padi dipanen, maka terdapat pelbagai macam ritual yang dilakukan. Jika bertandang ke Ciptagelar di musim panen, warga di sini akan terlihat sibuk mempersiapkan Upacara Adat Seren Taun. Upacara ini adalah ungkapan syukur dan doa atas suka duka yang mereka alami terutama di bidang pertanian selama setahun yang telah berlalu dan tahun yang akan datang. Seren taun dilaksanakan setiap tanggal 22 Bulan Rayagung sebagai bulan terakhir dalam perhitungan kalender sunda. Selain ritual-ritual yang bersifat sakral, digelar juga kesenian dan hiburan. Dengan kata lain kegiatan ini merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan juga dengan sesama mahluk atau alam baik lewat kegiatan kesenian, pendidikan, dan sosial budaya. Sebelum menginjak Upacara Seren Tau ada rangkaian upacara lain yang harus di lakukan, yakni: Ngaseuk, upacara menyongsong saat menanam padi. Memohon keselamatan d a n ke a m a n a n m e n a n a m , p ro s e s

1


6 7

Nganjaran/Ngabukti, upacara ritual saat padi ditumbuk dan dimasak pertama kali. Sementara itu warga menunggu sampai emak selesai dengan ritualnya. Ponggokan, seminggu sebelum Seren Taun, baris kolot berkumpul untuk membahas jumlah jiwa. Perhitungan berdasarkan pajak per-jiwa yakni Rp150 dan rumah Rp 250 (data tahun 1997). Kemudian menyerahkan biaya Seren Taun yang telah disepakati sebelumya dan membahas biaya Seren Taun yang akan dating. Seren Taun, ritual terakhir dari proses tersebut, sebagai wujud syukur terhadap anugerah alam. Tata cara lainnya yang masih dipegang kuat yaitu tradisi memasak nasi. Secara turun temurun masyarakat di kampung ini mengolah beras menjadi nasi dengan cara tradisonal. Yaitu menggunakan berbagai jenis peralatan memasak seperti Aseupan, atau tempat yang terbuat dari bambu berbentuk kerucut yang disimpan diatas wajan atau seeng dengan menggunakan energi pemanas dari tungku berbahan kayu bakar. Sementara nasi yang dihidangkan dimasukan kedalam boboko atau bakul yang sebelumnya sudah dikasih daun pisang sebagai alas.

8

syukuran dilakukan dengan kegiatan hiburan seperti Wayang Golek, Jipeng, Topeng dan Pantun Buhun. Diawali oleh sesepuh girang berziarah ke pemakaman leluhur yang tersebar di wilayah Lebak, Bogor dan Sukabumi. Sapang Jadian Pare, satu minggu setelah tumbuhnya penanaman padi. Memohon izin kepada Sang Ibu untuk ditanami padi dan doa restu leluhur juga Sang Pencipta agar padi tumbuh dengan baik. Mapag Pare Beukah, syukuran padi keluar bunga dan memohon padi tumbuh dengan baik serta terhindar dari hama. Upacara Sawenan, upacara setelah padi keluar memberikan pengobatan padi dengan tujuan agar padi selamat dan terisi dengan baik dan terhindar dari hama. Syukuran Mipit Pare, diadakan saat akan memotong padi baik dihuma maupun dipesawahan dengan memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan hasil panen yang banyak dan meminta izin untuk memotong padi kepada leluhur.

2 3 4 5

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

15


WAWA S A N PERENCANAAN

Sistem Layanan Rujukan Terpadu Dalam Pengurangan Kemiskinan Oleh Achmad Pranusetya* Herry Buchory

Diperlukan suatu layanan terpadu secara tersistematis untuk menampung kebutuhan dan mengintegrasikan program serta mendata ulang penerima manfaat, sehingga program penanggulangan kemiskinan akan semakin dirasakan bagi penerima manfaat.

*) Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Jawa Barat 16

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Foto: Humas Bappeda Jabar


Pendahuluan

T

ugas dari pemerintah adalah memberikan layanan kepada masyarakat, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, antara lain layanan memberikan sarana prasarana untuk pendidikan , kesehatan, infrastruktur jalan, air bersih dan lain lain. Sebagai masyarakat pada umumnya lebih mengetahui bahwa selama ini pemerintah daerah telah memberikan layanan untuk pembuatan kartu keluarga, pembuatan KTP pembuatan ijin usaha dan sebagainya. Pe n g e r t i a n l a y a n a n m e n u r u t Ko t l e r menyebutkan bahwa pelayanan (Service) ialah sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang bisa diberikan pada orang lain. Moenir dalam bukunya manajemen pelayanan umum di indonesia, mengatakan bahwa pelayanan ialah sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dimana penekanan terhadap deďŹ nisi pelayanan diatas ialah pelayanan yang diberikan karena menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang didalam rangka untuk mencapai tujuan guna untuk bisa mendapatkan kepuasan didalam hal pemenuhan kebutuhan. Brata pada bukunya Dasar-Dasar Pelayanan Prima mengeluarkan deďŹ nisi, bahwa “suatu pelayanan akan terbentuk dikarenakan adanya sebuah proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang dilayaninyaâ€?(Brata, 2003 : 9). Pemerintah daerah memberikan layanan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu layanan yang diperlukan adalah layanan untuk kebutuhan hak dasar masyarakat khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Tingkat pendidikan yang kurang atau sedikitnya media menyampaikan terkait program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah, membuat masyarakat tidak paham terhadap program yang diberikan bagi mereka. Perlu suatu layanan yang spesiďŹ k yang transparan, akuntabel dan mudah bagi orangorang tidak mampu. Diperlukan suatu layanan terpadu secara tersistematis untuk menampung kebutuhan dan mengintegrasikan program serta mendata ulang penerima manfaat, sehingga program penanggulangan kemiskinan akan

18

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

Foto-foto: Humas Bappeda Jabar

Tugas dari pemerintah adalah memberikan layanan kepada masyarakat, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, antara lain layanan memberikan sarana prasarana untuk pendidikan , kesehatan, infrastruktur jalan, air bersih dan lain lain.


semakin dirasakan bagi penerima manfaat. Dengan layanan tersistematis, akan diperoleh data terbaru penerima manfaat, dan teridentifikasi mengenai program apa saja yang sudah diperoleh mereka s e r t a ke b u t u h a n m a s y a r a k a t a k a n c e pa t diselesaikan. Layanan bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu sangat bermanfaat apabila dibentuk di setiap Kabupaten/Kota .

kemiskinan Kemiskinan masih menjadi masalah di Jawa Barat, karena menurut informasi Basis Data Terpadu (BDT) 2015, penerima manfaat program-program penanggulangan kemiskinan adalah 40 % dari total jumlah penduduk Jawa Barat yaitu sebesar 3,96 juta Rumah Tangga atau 13,93 juta jiwa. Ada sekitar 29 % penduduk di Jawa Barat dapat dikategorikan rentan miskin atau miskin. Jumlah ini tentu saja sangat besar, dan apabila tidak diselesaikan, akan menjadi masalah dikemudian hari. Permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab semua Negara, termasuk Indonesia, hal tersebut sudah ditetapkan dalam Tujuan Sustainable Development Goals / SDG'S. Pada Tujuan Pertama Sustainable Development Goals / SDG'S – Tanpa Kemiskinan dan Tujuan SDG'S lainnya yang sangat erat dengan kemiskinan yaitu Tujuan Dua – Tanpa Kelaparan , Tujuan Ke Tiga - Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Tujuan Delapan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi , Tujuan Kesepuluh – Berkurangnya Kesenjangan kesemuanya menjadi indikator kemiskinan yang merupakan pekerjaan rumah semua negara termasuk Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

19


Indonesia yang didalammya ada Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian perlu suatu upaya yang serius dalam mencapai Tujuan SDG'S tersebut, agar Jawa Barat dapat mengurangi angka kemiskinan secara signiďŹ kan pada tahun 2030, walaupun mungkin sulit untuk Jawa Barat tanpa kemiskinan. Perhitungan kemiskinan dengan melihat aspek garis kemiskinan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita perhari. Pada 52 komoditi makanan yang dikonsumsi masyarakat ternyata yang paling tinggi dikonsumsi yang memberi pengaruh terbesar terhadap garis kemiskinan yang pertama adalah beras selanjutnya adalah rokok , daging, telur . Pada daerah perkotaan konsumsi beras sebesar 23,2 %, rokok sebesar 11,83 %. Untuk daerah perdesaan konsumsi beras sebesar 28,15 %, rokok sebesar. Garis Kemiskinan non makanan ) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang terdiri dari dari 51 jenis komoditi untuk perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Penyumbang tertinggi pengeluaran untuk garis kemiskinan non makanan adalah perumahan, kemudian bensin, listrik , pendidikan dan angkutan. Berdasarkan BDT 2015, Rumah Tangga penerima manfaat dikategorikan sebagai berikut : (1) kondisi rumah; (2) status kesejahteraan;(3) status pendidikan; (4) Jenis penyakit kronis yang disandang; (5) kondisi ďŹ sik kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga;(6) asset yang dimiliki . Dari kategori tersebut, dapat diidentiďŹ kasi jenis program apa saja yang bisa diberikan kepada orang-orang tersebut, Menurut hasil kajian, Provinsi Jawa Barat dengan 27 Kabupaten dan Kota, ada 13 Kabupaten dan Kota yang angka kemiskinannya di atas 10 % atau yang masih dibawah angka kemiskinan Jawa Barat sebesar 8,71 % pada tahun 2017.

20

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

SistEm Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 1

Pembentukan SLRT

Program untuk penanggulangan kemiskinan telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk pula program CSR oleh pihak swasta, dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan seperti BAZNAS, Rumah Yatim, dan lain lain. Program program tersebut meliputi akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan social, pembangunan sanitasi dan air bersih, pemberian pekerjaan melalui pembangunan jalan desa, gorong-gorong secara swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Program-program yang dilaksanakan tersebut belum terintegrasi masih parsial , tidak fokus sasarannya, belum seluruh program ada pendampingan, berorientasi pada proyek yang setiap tahun harus dilaksanakan tanpa melihat kepada outcome/dampak. Dampak dari semua adalah penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat belum seper ti yang diharapkan. Rata-rata penurunan angka kemiskinan pertahun hanya sekitar 0,7 % , belum sesuai target yang sebesar 1 %. Penny K. Lukito dalam bukunya Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik menyatakan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai pelayanan public . Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan public yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Melalui pelayanan public yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat/outcomes pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pelayanan public untuk orang tidak mampu merupakan layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota bagi kesejahteraan. Model Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan mekanisme layanan bagi orang tidak mampu yang terdaftar


dalam BDT dengan kelebihan manfaatnya antara lain (1) terdapat penanganan keluhan terhadap program; (2) adanya pemutakhiran data terpadu; (3) Adanya perencanaan dan penganngaran utk program dan (4) pemantauan penyelenggaraan program secara tepat. Dengan demikian aktiďŹ tas SLRT tersebut ada kegiatan rujukan dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan analisa kesenjangan layanan social. Penyelenggaraan SLRT dengan pembentukan kantor layanan di Kabupaten dan Kota sebagai ujung tombak penanganan, memerlukan sumber daya manusia . Unit layanan SLRT merupakan unit layanan dengan bentuk front oďŹƒce dan back oďŹƒce yang memerlukan sumber daya manusia dan sarana prasarana, layaknya sebuah kantor. Sumber daya manusia untuk penyelenggraan SLRT terdiri dari (1) Seorang Manajer yang berkedudukan pada kantor unit layanan di Kabupaten/Kota ; (2) Beberapa Supervisor yang berkedudukan dan bertugas di Kecamatan dan (3) Beberapa Fasilitator yang bertugas di desa / kelurahan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyelenggarakan Pilot Proyect SLRT yang dilaksanakan pada beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Untuk wilayah Jawa Barat , Pilot Proyect SLRT diselenggarakan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Karawang . Dari hasil evaluasi , Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi merupakan daerah yang dikategorikan peringkat baik dalam penyelenggaraan SLRT, dengan salah satu indikatornya adanya keterlibatan pemerintahnya secara maksimal melalui komitmen dan anggaran.

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

21


2

Peran Provinsi

Peran Provinsi dalam mendorong pembentukan SLRT di setiap Kabupaten dan Kota selain (1) mensosialisasikan pemanfaatan SLRT, (2) juga mengInisiasi dan fasilitasi pembentukan SLRT Kabupaten/Kota, (3) kontribusi anggaran untuk pelaksanaan SLRT Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan, (4) menyediakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk penyelenggara SLRT Kabupaten/Kota, (4) Merespon dan menindaklanjuti rujukan dari SLRT Kabupaten/Kota terkait program provinsi, (5) Memanfaatkan data SLRT untuk perencanaanpenganggaran di tingkat provinsi (6) Membentuk Sekretariat Koordinasi SLRT di tingkat Provinsi dipadukan dengan TKPK Provinsi, (7) Membangun ke r a n g k a r e g u l a s i / p a y u n g h u k u m u n t u k pengembangan dan pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota dan (8) Menggalang kemitraan dengan swasta, LSM, Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan dan tindak lanjut rujukan dari SLRT Kabupaten/Kota Integrasi data antara Kementerian Sosial , dalam hal ini Kantor Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (Pusdatin) , Km 0 Pro Poor di Provinsi Jawa Barat dan SLRT di kabupaten dan Kota sangat dimungkinkan dan sangat diperlukan, karena akan diketahui data orang miskin atau penerima manfaat secara real time , sehingga inter vensi program penanggulangan akan lebih tepat sasaran, tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan tepat anggarannya. 3

Pembiayaan

Pembiayaan untuk membangun SLRT di Kabupaten /Kota dapat dilakukan dengan proďŹ t

Foto: Humas Bappeda Jabar

sharing antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembiayaan dari Provinsi dapat dilakukan melalui Bantuan Keuangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Namun demikian perlu komitmeh yang tinggi dari pihak Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaannya, agar SLRT berjalan secara baik dan berkesinambungan . Anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Pilot Proyect SLRT per kabupaten/kota total seluruhnya adalah Rp 805 juta dengan rincian sebagai berikut

a. Komponen persiapan dan pengembangan kapasitas terdiri dari 1

Assesment

Rp . 30.000.000

2

Sosialisasi

Rp. 20.000.000

3

Bimtek dan pelatihan SDM utk pelaku di Provinsi dan

Rp. 100.000.000

Kab/kota (10 kali kegiatan) 4

22

Pendampingan/monev selama 1 tahun

Rp 100.000.000

Sub total

Rp. 250.000.000

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


b. Sumber Daya Manusia Per Kabupaten/Kota 1

Fasilitator (desa/kelurahan) utk insentif perbulan ( 50 orang x

Rp . 210.000.000

Rp 350.000 x 12 bulan 2

Supervisor (kecamatan) – insentif perbulan (4 orang x Rp

Rp. 24.000.000

500.000 x 12 bulan 3

Manajer Daerah (kabupaten/kota) utk insentif per bulan ( 1

Rp. 12.000.000

orang x Rp 1.000.000 x 12 bulan ) 4

Pengelola Program ( Provinsi/Kabupaten/Kota utk insentif per

Rp 24.000.000

bulan ( 4 orang x Rp 500.000 x 12 bulan) Sub total

Rp. 270.000.000

c. Sarana/Prasarana per Kabupaten/ Kota 1

1 tablet utk fasilitator di tingkat desa dan kelurahan (perbuah)

Rp . 75.000.000

( 50 tablet x Rp 1.500.000) 2

Laptop utk desa /kecamatan/kabupaten/kota/Provinsi

Rp.

50.000.000

(perbuah)ˆ 5 laptop X rp 10.000.000 3

Server dan Dasboard (Provinsi)

Rp. 100.000.000

4

Operasional SLRT Kabupaten/ Kota pertahun

Rp 60.000.000

Sub total

Rp. 285.000.000

TOTAL Pembiayaan

Rp 805.000.000

Anggaran untuk Pilot Proyect tersebut di samaratakan kebutuhannya, belum menghitung secara detil kebutuhan dari masing masing Kabupaten/kota dengan jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang berbeda beda. Semakin banyak desa dan kecamatan dari suatu Kabupaten , akan meningkatkan pembiayaan, karena sumber daya dan sarana prasarana akan banyak dibutuhkan. Bantuan Keuangan yang dapat diberikan Provinsi kepada Kabupaten dan Kota adalah pada Komponen Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari tablet dan laptop/computer sedangkan Kabupaten dan Kota atau Pemerintah adalah pada komponen persiapan dan pengembangan kapasitas serta Komponen Sumber Daya Manusia .

Asumsi perhitungan Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk komponen Sarana dan Prasarana bagi 3.291 desa dan 2.671 kelurahan dan 626 kecamatan untuk 27 Kabupaten dan Kota, setelah dikurangi dengan 6 kabupaten dan kota penerima Pilot Proyect SLRT ( Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang) maka yang akan dihitung adalah sebanyak 463 Kecamatan , 2.402 desa dan 2.027 kelurahan. Kebutuhan bantuan keungan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dapat dijelaskan : 1. Kebutuhan komputer tablet untuk fasilitator 1 orang x 4.429 desa/kelurahan x Rp 1.500.000 = Rp 6.643.500.000

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

23


2. Ke b u t u h a n l a p to p / c o m p u te r u n t u k kecamatan : 463 kecamatan x Rp 10.000.000 = Rp 4.630.000.000 Jadi total bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk pembiayaan tablet dan laptop adalah sebesar Rp 11.273.500.000,- yang diberikan ke kabupaten/kota sebanyak 21 kabupaten/kota sesuai dengan banyaknya jumlah kecamatan, desa/kelurahan .

Penutup Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan artikel ini, adalah : Foto: Istimewa

1

Pelayanan publik oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota khususnya bagi masyarakat tidak mampu ( miskin) menjadi sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mereka, karena keterbatasan yang dimiliki baik pendidikan, ekonomi dan social.

3

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dapat dijadikan model pelayanan public yang transparan dan akuntabel serta efektif. Melalui SLRT pula , maka data penerima manfaat akan selalu diperbaharui, identiďŹ kasi program dan kegiatan yang diterima penerima manfaat akan terpantau, serta terjadinya integrasi program dan kegiatan kepada sasaran.

2

Transparansi dan akuntablitas merupakan syarat dalam memberikan layanan public yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat .Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk kesuksesan penyelenggaraanya sesuai yang diharapkan .

4 5

Pe r l u n y a s h a r i n g p e n d a n a a n a n t a r a Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten dan Kota antara lain untuk komponen sarana dan prasarana yang meliputi komputer/laptop dan komputer tablet.

Daftar Pustaka 1. Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016, Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan , Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial , Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.

Foto: Humas Bappeda Jabar

2.

24

Penny Kusumastuty Lukito, MCP, Ph.D, 2014. Membumikan Transparansi,dan Akuntabilitas Kenerja Sektor Publik : Tantangan Berdemokrasi ke Depan, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

3. Kotler, 2016, www. spengertahuan.com 4. Brata, 2016, www. spengertahuan.com 5. Moenir, 2016, www. spengertahuan.com Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Sum ber In Peren forma Pem canaan si b Jawa angunan Bara t Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

25


Foto: Humas Bappeda Jabar

26

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


WAWA S A N PERENCANAAN

Metode Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Kearifan Lokal Budaya Sunda

Oleh Firdaus Saleh ( Ketua Yayasan Pengembangan Pengetahuan & Pemberdayaan Masyarakat (YP3M) Bandung.

Dalam masyarakat suku bangsa Sunda terdapat banyak nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat untuk membantu masyarakat miskin yang menjadi nilai kearifan lokal yang ditanamkan dalam kehidupan individu dan keluarga untuk membangun kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat.

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

27


Pendahuluan

H

akikat kemiskinan yang terjadi di belahan dunia merupakan persoalan relatif lama yang ada di permukaan bumi, sejak adanya struktur sosial dalam kehidupan komunitas masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, kelompok masyarakat yang diidentiďŹ kasi 'miskin' dalam bahasa pemaknaan masyarakat umum pada ko m u n i t a s te r s e b u t a d a l a h m e re k a y a n g kehidupannya memiliki aset kekayaan atau pendapatan di bawah rerata pada kehidupan masyarakat umumnya. Pola identiďŹ kasi orang miskin ini didasarkan pada simbol-simbol yang ditandai atas kepemilikan aset berupa harta-benda yang bernilai, yang menandakan kekayaan atas justiďŹ kasi penilaian manusia dan keluarga lainnya dalam masyarakat tersebut. Jadi, fenomena dalam kehidupan komunitas masyarakat selalu terdapat indikasi pelabelan pada setiap individu, keluarga miskin dan tidak miskin dalam struktural masyarakat dalam sistem sosial dan budaya masyarakat. Dalam sistem sosial itu, terkadang m u n c u l ke p e rm u k a a n a d a n y a n i l a i - n i l a i kebersamaan dalam berbagai bentuk kebiasaan keluarga dan masyarakat yang menjadi tradisi dalam kehidupan komunitas masyarakat di dalamnya mengandung transformasi nilai adiluhung berbasiskan kearifan lokal budayanya. Pola identiďŹ kasi kemiskinan individu, keluarga, dan masyarakat, bahkan pengolongan daerahpun sangat dibutuhkan pada saat adanya program penanggulangan kemiskinan, yang didasarkan atas kepentingan pendataan yang akurat dan akuntabel. Pelaksana program penanggulangan kemiskinan berkepentingan pada saat menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan berbasiskan pada data yang valid dan dipercaya.

Dalam perspektif pendataan inilah, pemerintah mulai intervensi untuk menyamakan persepsi dengan menetapkan 'indikator' kemiskinan untuk mengurangi silang pendapat yang tidak pernah selesai, karena memaknai kemiskinan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang, waktu, pikiran manusia dan budaya masyarakatnya. Konteks kemiskinan dalam ruang lingkup yang terjadi di masing-masing negara, daerah, masyarakat, keluarga dan individu relatif berbeda-beda, baik dari aspek pengukuran, perasaan, nilai-nilai maupun pemikiran dalam memaknai kemiskinan, termasuk yang terjadi di Indonesia. Pelaksana program penanggulangan kemiskinan lebih didominasi adanya tugas pemerintah sebagai amanat rakyat dalam ikut serta menciptakan kesejahteraan umum, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat, pola-pola kebersamaan untuk menanggulangi kemiskinan telah berjalan sesuai kebiasaan yang berkembang melalui sistem sosial dan budaya masyarakat, yang pada hakikatnya bertumpu pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial bersifat satu-kesatuan yang monodualis. Setiap diri manusia sebagai makhluk individu akan selalu membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupannya yang saling keterkaitan, baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat antara yang miskin maupun tidak miskin sebagai makhluk sosial. Dalam interaksi antara masyarakat miskin dengan yang tidak miskin dalam membangun nilai kebersamaan inilah dibutuhkan inisiasi agar dapat terjadi transformasi nilai keberdayaan yang menjadi esensi program pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada

Gambar 1: Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasiskan Pengembangan Hakikat Sifat Kodrat Manusia

28

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Manusia sebagai makhluk sosial dalam mengembangkan dirinya selalu membutuhkan manusia lainnya, sehingga hidup berinteraksi secara berkesinambungan dalam komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di satu wilayah tertentu dengan identitas budaya dan bahasa pengantar yang sama menjadikan suku bangsa. Dalam masyarakat suku bangsa Sunda terdapat banyak nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat untuk membantu masyarakat miskin yang menjadi nilai kearifan lokal yang ditanamkan dalam kehidupan individu dan keluarga untuk membangun kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat.

Foto-foto: Humas Bappeda Jabar

Setiap diri manusia sebagai makhluk individu akan selalu membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupannya yang saling keterkaitan, baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat antara yang miskin maupun tidak miskin sebagai makhluk sosial.

Makna Kemiskinan Dalam Perspektif Ontologis Kemiskinan berasal dari kata dasar �miskin� dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berar ti tidak berhar ta ; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), sedangkan kata kemiskinan berarti terkait dengan hal miskin ; keadaan miskin. Penggunaan kata kemiskinan memiliki makna yang luas berkaitan dengan Foto: Humas Bappeda pemahaman hal miskin dalam artian serba kekurangan yang dialami manusia dan masyarakat. Bila miskin diartikan tidak berharta, maka ruang lingkup pembahasan kemiskinan terbatas pada aspek material tentang ketidakmampuan manusia memiliki harta. Bila miskin diartikan sebagai serba kekurangan berkaitan dengan berpendapatan rendah, maka ruang lingkup pembahasan kemiskinan terbatas pada pekerjaan manusia

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

29


dalam kaitannya dengan penghasilan yang diperolehnya. Kedua makna tersebut memberikan p e m a h a m a n ba h w a ba h a s a n ke m i s k i n a n merupakan ruang lingkup ekonomi yang berkaitan dengan ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Membahas tentang hakikat kemiskinan secara ontologis selalu berhubungan dengan keberadaan manusia sebagai 'subjek' dan sekaligus dapat menjadi 'objek' dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda pada kehidupan pranata sosial dalam budaya masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman tentang hakikat kemiskinan, karena manusialah yang mengalami kemiskinan tersebut. Hakikat manusia dalam perspektif Notonagoro (1995) merupakan keutuhan keseluruhan, diri dengan susunannya atas raga dan jiwa dalam kedua tunggalan (monodualis), maka dengan sendirinya sebagai bawaannya yang semestinya ialah bahwa, baik sumber-sumber kemampuan jiwanya akal-rasakehendak maupun sifat-sifat hakikatnya sebagai individu dan pribadi bermasyarakat atau makhluk sosial serta kedudukan hakikatnya pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan masing-masing, satu sama lainnya mewujudkan pula ketunggalan yang mutlak hakikat. Pemikiran Notonagoro bahwa manusia menurut susunan kodratnya terdiri dari unsur jiwa dan raga, jika dikaitkan dengan bahasan kemiskinan yang terjadi pada manusia mengandung ar ti bahwa manusia miskin merupakan manusia yang mengalami ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam konteks kebutuhan jiwa dan raganya. Pemahaman tersebut di atas mengandung pengertian secara mikro, bahwa hakikat manusia m e n u r u t s u s u n a n ko d r a t n y a m e n g a l a m i “ketidakberdayaan diri� dalam memenuhi

30

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

kebutuhan hidupnya. Makna kebutuhan hidup dalam pengukuran kemiskinan tidak terbatas pada aspek material, tetapi juga dapat menyangkut nonmaterial yang saling terkait. Pendekatan material lebih berorientasi kepada kebutuhan makan dan minum dalam konteks asupan gizi, serta asset material seperti : pakaian, peralatan, perumahan dan kebutuhan material lainnya untuk kehidupannya. Sedangkan kebutuhan nonmaterial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan akal, rasa, dan karsa dalam bentuk p e n d i d i k a n , k a s i h - s a y a n g , p e n g h a rg a a n , kesehatan, ketenangan hidup, kesempatan kerja dan berusaha serta kebutuhan non-material lainnya. Faktor ketidakberdayaan diri yang menjadi esensi manusia miskin secara ontologis disebabkan karena belum mampu memberdayakan potensi jiwa dan raganya secara optimal menjadikan manusia 'berdaya' agar berharkat dan bermartabat. Menurut Chambers (1988), bahwa akar penyebab kemiskinan bersifat multidimensional sebagimana yang dikemukakan dalam teori “Perangkap Kemiskinan� atau yang dikenal dengan teori Depreviation Trap. Kemiskinan dalam teori ini dilihat dari dua sisi, yaitu kemiskinan wilayah dan kemiskinan individu, sehingga dalam hubungan tersebut menghadapi perangkap kemiskinan yang terdiri dari 5 (lima) ketidakberuntungan yang saling terkait menjadi mata rantai sebagai lingkaran setan sebagai syndrome kemiskinan dalam suatu rumah tangga di perdesaan. Dengan mengaitkan kelima faktor penyebab kemiskinan seperti pada gambar2, maka dapat memperoleh 20 pola kemungkinan hubungan kausal dalam keadaan negatif membentuk semacam jaringan untuk memerangkap orang dalam kemelaratan. Kekuatan dari tiap-tiap mata rantainya berbeda-beda, namun dapat dilukiskan satu-persatu.


Gambar 2: Lingkaran Penyebab Kemiskinan

Sumber : Rural Development, Robert Chamber, 1983 : 145.

Kemiskinan merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan 4 (empat) faktor lainnya. Kemiskinan mengakibatkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, yang pada gilirannya menghasilkan ukuran tubuh yang lebih kecil, kekurangan gizi menjadikan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan serangan penyakit, padahal tidak ada uang untuk berobat ke klinik atau dokter. Orang miskinpun tersisih, karena tidak mampu membiyai kebutuhan pendidikan dasar, transportasi, dan tidak mempunyai kekayaan, sehingga menjadi tidak berdaya yang berakibat kehilangan kesejahteraan dan mempunyai kedudukan yang rendah dan tidak mempunyai suara dalam kehidupan sosial masyarakat. Kelemahan jasmani, suatu rumah tangga mendorong orang ke arah kemiskinan melalui beberapa cara : tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah, tidak mampu menggarap sawah yang luas, atau bekerja lebih lama melalui upah yang rendah bagi kaum wanita atau orangorang yang lemah, serta pengurangan akibat PHK atau kelemahan karyawan karena sakit. Tubuh yang lemah juga sering membuat seseorang tersisih, karena tidak ada waktu atau tidak kuat mengikuti pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan akses informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat, terutama bagi kaum wanita yang berkewajiban mengurus anak-anaknya. Tubuh yang lemah menjadikan orang merasa tidak berdaya, karena kekurangan tenaga dan waktu untuk melakukan unjuk rasa, berorganisasi, dan politik. Orang yang

kelaparan dan sakit-sakitan tidak akan berani berbuat macam-macam. Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau di luar jangkauan komunikasi) menopang kemiskinan karena pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkaunya. Orang yang buta huruf menjauhkan dari informasi yang mempunyai nilai ekonomi serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar penerima kredit. Isolasi bergandengan dengan kelemahan jasmani. Rumah tangga yang hidup lokasinya jauh terpencil mungkin ditinggal pergi oleh anggota keluarga dewasa untuk mencari kerja ke kota atau desa lain. Isolasi memperkuat kerentanan usaha pertanian di lahan terpencil lebih sering gagal, dan bantuan pun tidak dapat segera didatangkan apabila terjadi hal yang mendadak, seperti kelaparan atau wabah penyakit, orang buta huruf sukar mendaftarkan diri untuk mendapatkan pembagian upah, dan lebih muda ditipu. Kerentanan adalah salah satu mata rantai yang paling banyak mempunyai jalinan. Faktor ini berkaitan dengan kemiskinan, karena orang terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan, berkaitan dengan kelemahan jasmani untuk menangani keadaan darurat, waktu dan tenaga ditukarkan dengan uang. Kaitannya dengan keterpencilan (isolasi) berupa sikap menyingkirkan diri, baik secara ďŹ sik (menyingkir ke tempat yang jauh maupun secara sosial (menjauhi pergaulan) akibat guncangan atau kejadian yang mendadak, Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

31


serta kaitannya dengan ketidakberdayaan yang dicerminkan atas ketergantungan terhadap majikan atau orang yang dijadikan gantungan hidupnya. Akhirnya, ketidakberdayaan mendorong proses pemiskinan dalam berbagai bentuk, antara lain terjadinya pemerasan oleh kaum yang lebih kuat. Orang yang tidak berdaya seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah, setidak-tidaknya terhalang atau terhambat memperoleh bantuan hukum, serta membatasi kemampuannya untuk menuntut upah yang layak; menempatkan dirinya selalu pada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi jual-beli, dan orang miskin tersebut hampir tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap pemerintah dalam mengambil keputusan tentang pelayanan dan bantuan yang perlu diberikan kepada golongan yang lemah itu sendiri. Faktor inipun mendorong kelemahan jasmani, karena waktu dan tenaga digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap majikan, sehingga mengurangi waktu dan tenaga untuk pekerjaan rumah tangga atau mencari penghasilan lain, serta karena bantuan pangan untuk korban kelaparan mungkin tidak sampai ketujuaannya disebabkan karena orang-orang yang berkuasa juga menginginkan bagiannya itu. Kelima mata rantai berserta kaitannya masingmasing, dapat dikaji lebih lanjut dalam kasus-kasus rumah tangga miskin di perdesaan sebagai illustrasi yang dapat diuji kebenarannya dan disesuaikan dengan fakta yang ada. Namun, dua di antaranya relatif dapat diterima dan dipahami, bahwa kemiskinan dan isolasi, karena keterpencilan dari segi tata ruang maupun minimnya akses informasi. Foto: Humas Bappeda Jabar

Program Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Metode Penanggulangan Kemiskinan Kata “daya” yang digunakan dalam kata pember ”daya”an menurut perspektif filsafat manusia dapat dimaknai sebagai suatu tenaga atau kekuatan yang ada pada jiwa manusia, berfungsi untuk mengembangkan kekuatan jiwa yang terdapat dalam badannya. Kekuatan jiwa inilah yang menjadikannya sumber 'daya' pada diri pribadi menjadikan manusia yang berdaya. Dalam konteks ketidakberdayaan manusia selalu akan menjadikan manusia 'miskin', dalam arti kurangnya daya dalam jiwanya, sehingga mempengaruhi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan materi dan non-materi sebagai akibatnya. Di sinilah pentingnya pemberdayaan manusia miskin dalam kehidupan sosial budaya suatu keluarga dan masyarakat agar terjadi transformasi nilai keberdayaan dalam setiap komunitas masyarakat. Konsep pendekatan hakikat kodrat manusia dalam perspektif pemikiran Nononagoro lebih menekankan kepada pemberdayaan yang bertumpu pada hakikat diri pribadi manusia yang memiliki individualita, sehingga diperlukan dalam skala kolektif menjadikan pemberdayaan masyarakat. Beranjak dari sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, maka suatu 'kewajiban moral' bukan atas dasar kesukarelaan untuk mengembangkan sifat-sifat sosial kepada manusia lain yang menjadi haknya, terutama yang memiliki keterkaitan dalam kehidupannya, seperti dalam kehidupan keluarga dan pergaulan sosial lingkungan masyarakat sesuai kemampuannya. Keberdayaan kolektif dalam kehidupan masyarakat ini akan terjadi, bila keberdayaan individu mampu ditansformasikan kepada manusia lainnya didasarkan kepada nilai kemanusiaan yang adil dan beradap untuk mencapai kesejahteraan bersama. Proses pemberdayaan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan meliputi: Tahap per tama melalui Penyadaran, yaitu tahapan pada target yang hendak diberdayakan diberikan “pecerahan” dalam bentuk penyadaran, agar mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu dapat tumbuh atas kesadaran dirinya memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Tahap kedua, Pengkapasitasan, atau apa yang disebut capacity building atau enabling. Artinya, memampukan manusia miskin agar

32

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


memiliki kecakapan (skilfull), baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Proses capacity building bertumpu pada tiga aspek, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Tahap ketiga, Pendayaan atau empowerment, yaitu pemberian daya dalam bentuk kekuasaan, ororitas atau peluang setelah berhasil dalam pengkapasitasan pada tahap kedua sesuai dengan kecakapan penerima atau manusia yang diberdayakan. Gambar 3: Tiga Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : Randy R., & Riant Nugroho (2007).

Konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai suatu konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan pada otonomi dalam pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat berlandaskan ontologi dari hakikat sumberdaya pribadi yang bersifat individual melalui interaksi sosialnya. Manusia ditempatkan sebagai subjek yang dimaknai dalam proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan menekankan pada proses mengalihkan sebagian kemampuan, kekuatan atau kekuasaan kepada masyarakat agar individu yang belum berdaya menjadikan lebih berdaya (survival of the ďŹ ttest) agar mencapai kemandirian. Substansi keberdayaan yang ditransformasikan adalah menumbuhkan susunan hakikat kodrat yang ada pada diri manusia terhadap unsur jiwa (akal, rasa, karsa) dalam raganya berbentuk material dan nonmaterialnya. Kedua, proses pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses menstimulasi, mendorong agar individu yang belum berdaya mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui dialog.

Foto: Humas Bappeda Jabar

Kedua kecenderungan dalam proses pemberdayaan masyarakat saling terkait, biasanya dimulai dari kecenderungan kedua melalui proses dialog dan kemudian berlanjut pada kecenderungan per tama dalam bentuk transformasi nilai-nilai pemberdayaan. Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

33


Memberdayakan masyarakat miskin merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam lapisan stratifikasi sosial masyarakat terbawah pada kondisi yang belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan (deprivation trap) dan keterbelakangan. Orientasi tujuan pemberdayaan masyarakat miskin adalah memampukannya agar menjadi manusiamanusia yang dapat berdaya dan mandiri dalam pranata sosial masyarakat. Kemandirian manusia miskin menjadikan tidak miskin dapat diidentifikasi dari keberdayaan dirinya, dalam arti kemampuan pribadi-pribadi sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai mahkluk sosial dalam komunitas masyarakat. Kemandirian diri manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri pada hakikatnya teridentifikasi dari susunan kodratnya, bahwa manusia yang terdiri dari unsur rohani dan jasmaninya merupakan satu-kesatuan yang memiliki kemampuan untuk hidup “survive” dalam menjalani kehidupannya secara 'layak' dalam kesejahteraan hidup lahir dan batin. Oleh karena itu, dilakukannya pembangunan manusia secara kolektif adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berusaha mengatasi terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dengan yang tidak miskin dan terfokus pada pemberdayaan manusia dan keluarga miskin. Program penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, berusaha mendorong menjadikan manusia yang berharkat dan bermartabat yang dihargai pemikirannya, mampu berpartisipasi yang sama dalam sistem demokrasi secara ekonomi dan politik pada pranata sosial masyarakatnya. Karena itu, manusia miskin yang telah berdaya akan memiliki harkat dan martabat menjadikan 'subjek' dalam melaksanakan pembangunan akan dihargai, karena memiliki makna bagi kehidupan dalam sistem sosialnya. Pola-pola pemberdayaan masyarakat, biasanya terjadi dalam kehidupan ke l u a rg a d a n m a s y a r a k a t s e s u a i d e n g a n berkembangnya nilai kearifan lokal budaya masyarakat. Karena itu, intervensi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas masyarakat.

34 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

Metode Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Nilai Kearifan Lokal Budaya Sunda Keberadaan local genius dalam komunitas masyarakat relatif beragam pada setiap sukubangsa, merupakan mutiara kekayaan Nusantara. Salah satu komunitas suku-bangsa yang mendiami bumi tatar Pasundan, yang secara geografis berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten adalah masyarakat Suku Sunda dengan memiliki nilai kearifan budaya dalam kehidupan masyarakatnya. Esensi kearifan budaya dalam kehidupan masyarakat mengandung nilai-nilai moral menjadikan pedoman dalam interaksi sosial masyarakatnya. Karena kearifan lokal merupakan kebenaran yang mentradisi dalam suatu komunitas masyarakat sebagai perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada dalam kehidupannya (Sartini, 2009). Kearifan lokal merupakan suatu nilai budaya, sehingga selalu dihubungkan dengan nilai baik yang dipertahankan masyarakatnya sebagai identitas kultural dalam bentuk norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan aturan khusus, sehingga dapat bertahan secara terus-menerus. Kearifan lokal yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Sunda adalah meletakkan pentingnya keharmonisan hubungan antar manusia dan m a s y a r a k a t y a n g s a l i n g ke t e rg a n t u n g a n (interdependency) dengan tidak melupakan jati diri dan habitatnya masing-masing, merupakan kesadaran yang harus dibangun bagi para anggota masyarakatnya (Sur yalaga, 2010). Untuk membangun kesadaran tersebut, maka salah satu kearifan budaya yang menjadi landasannya mengacu kepada yargon: silih asih, silih asah, silih asuh (SILAS) dalam kehidupan masyarakatnya. Yargon tersebut sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat Sunda yang perlu ditelusuri konsep dasarnya, mengapa dijadikan landasan nilai dalam membangun kebersamaan kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Makna yang terkandung dalam yargon tersebut mengandung nilai-nilai kebersamaan yang saling ketergantungan dalam kehidupan komunitas masyarakat, yang secara tradisi telah tertanam melalui kebudayaannya. Silih asih dimaknai sebagai saling mengasihi dengan segenap kebeningan hati. Silih asah bermakna saling mencerdaskan kualitas kemanusiaan. Silih asuh tak pelak lagi dimaknai kehidupan yang penuh harmoni (Suryalaga, 2010). Orientasi dari konsep


Foto: Humas Bappeda Jabar

nilai yang terkandung di dalamnya ternyata dapat d i m a k n a i s e ba g a i p ro s e s p e m b e rd a y a a n masyarakat dalam menumbuhkan keberdayaan individu dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mencapai kualitas kemanusian agar berharkat dan bermartabat. Keberadaan masyarakat miskin membutuhkan proses pemberdayaan agar berdaya mampu melepaskan dirinya atas kemiskinannya. Namun, pemaknaan secara hermeneutik terhadap konsep SILAS lebih dominan dimaknai sebagai upaya membangun harmonisasi kehidupan masyarakat yang saling ketergantungan dengan tidak melupakan jati diri dan habitatnya masing-masing yang dikenal dengan akronom SILAS atau 3 SA. Hasil optimalnya adalah manusia yang mampu mewujudkan kehidupan penuh harmoni dengan sesama makhluk Allah SWT. Adapun pijakan silih 'saling' menurut Hudayat (Ampera, 2011) menunjukkan harmonisasi (asih, asah, asuh) dalam perikehidupan interaksi budaya yang intensif belum menunjukkan tenaga yang menguatkan jati diri secara positif. Silih 'saling' yang dimaksudkan untuk mencapai harmonisasi hanya tepat dan memiliki fungsinya bagi pihak yang memegang ideologi silih yang sama, tetapi kenyataannya, silih hanya bertepuk sebelah tangan karena junti tentu akan bersimpangan jalan dengan harapan jati.

Pemaknaan secara etimologis terhadap SILAS dalam kehidupan masyarakat Sunda tidak dihubungkan dengan pemaknaan hermeneutik sebagai nilai kearifan budaya Sunda. Padahal nilai yang terkandung konsep tersebut memiliki relevansi bagi pemberdayaan masyarakat miskin dalam Program Sauyunan yang dikembangkan di Kabupaten Sumedang, sehingga menginterpretasikannya terbatas dalam pemaknaan etimologi semata. Sementara itu, pemaknaan secara hermeneutika sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terlibat dalam Program Sauyunan agar dapat memaknai konsep SILAS yang diterjemahkan dalam petunjuk teknis operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Kosa kata tersebut mengandung nilai pemberdayaan sebagai suatu metode tahapan yang menurut ciri-ciri berpikir keďŹ lsafatan bersifat konseptual, keheren (runtut), dan sistematis dalam perspektif Sunda menjadikan suatu tarekah, yaitu mencari kebenaran melalui idiomatika “nete taraje nincak hambalanâ€?, artinya meniti tangga menapaki tahap-bertahap. Namun, pemahaman yang hanya terbatas dalam mengartikan secara etimologi terhadap SILAS., mengakibatkan komunitas masyarakat Sunda yang terlibat dalam program tersebut hanya sebatas 'mengagumi', bahwa kosa kata tersebut Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

35


mengandung nilai kearifan budaya, tetapi tidak terimplementasikan dalam petunjuk program yang diterjemahkan berdasarkan makna hermeneutika yang bersinergi dengan pelaksanaan program yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, etos kerja orang Sunda yang sangat lemah menurut Soewardi (2006) harus diperbaikinya, karena kerja di dalam masyarakat Sunda kurang dihargai. Kerja hanya bagi para somah (rakyat), dan orang ingin seperti menak tidak berkerja. Karena itu, penting sekali memaknai nilai SILAS dalam kearifan budaya Sunda sebagai proses pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan etos kerja yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam kehidupan masyarakat Sunda. Sebagai illustrasi perbandingan metode pemberdayaan masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

M a n d i r i d e n g a n m e t o d e Pe m b e r d a y a a n Masyarakat Berorientasi Nilai “3 SA./ SILAS” pada gambar 4. Konsep metode dalam kegiatan PNPM berdasarkan tahapan atas urutan kegiatan dalam perspektif ilmu manajemen menggunakan tahapan : persiapan dan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, penyiapan keberlanjutan. Sedangkan metode Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Nilai 3 SA (SILAS), tahapannya menggunakan makna hermeneutika terkandung dalam nilai SILAS yang berakhir pada tahapan Silih “Wangi” dalam istilah Sunda Sasilihwangian. Kata wangi dimaknai sebagai capaian kualitas individu manusia Sunda nu Nyunda yang mengacu kepada filosofi konsep sirna ning hurip, yaitu meningkatkan kualitas individu sebagai kesadaran tertinggi yang merupakan tanggung jawab keberadaan kehidupan manusia lahir dan batin yang berkeselarasan dalam masyarakat komunial.

Gambar 4: Kajian Makna Silih asih, silih asah, silih asuh menurut kearifan budaya sunda dalam perspektif filsafat nilai: relevansinya bagipemberdayaan masyarakat miskin

Sumber : Modifikasi Disertasi (Firdaus Saleh), 2014. 36

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Penutup Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Kearifan Lokal Budaya Sunda dalam desain Gambar 4 merupakan rumusan yang begitu “idealis”, untuk menghasilkan kualitas manusia Sunda nu Nyunda dalam masyarakat tata tengtrem kartaharja, karena dalam perspektif pemikiran secara filsafati dapat memenuhi konseptualitas, keruntutan (koherensi), dan kesistematisan. Tentu, penanda manusia Sunda nu Nyunda begitu komprehensif yang menurut H.R. Hidayat Suryalaga ditandai dengan sembilan aksara fonem akhir kata “r” yang disebut Salapan Rawayan Manusia Utama (Sembilan Penanda Individu Manusia Utama) yaitu : (1) Cageur, yaitu sehat lahirbatin, jasmani-rohani, sehat dalam berinteraksi dan berkesholehan sosial, (2) Bageur, yaitu taat kepada hukum agama, hukum positif, hukum nurani, dan hukum adat, (3) Bener, yaitu hidupnya mempunyai Visi dan Misi yang jelas dan terukur, (4) Pinter, yaitu mampu mengatasi masalah dan tantangan hidupnya dengan baik dan benar serta bermoral, beretos kerja tinggi, berprestasi, (5) Singer, artinya terampil bekerja, berinisiatif, kreatif, proaktif, (6) Teger, yaitu kuat hati, teguh hati, tahan penderitaan, (7) Pangger, artinya mempunyai komitmen kuat atas tujuan hidupnya, (8) Wanter, artinya berani tampil dengan percaya diri, (9) Cangker, artinya kuat fisik, tahan menderita, siap berjuang setiap saat (BPC Siliwangi, 2006). Keberadaan manusia Sunda Nu Nyunda dalam sistem masyarakat Sunda yang tata tengtrem kartaharja merupakan suatu capaian indikator “dampak”, menjadikan cita-cita yang idealis dalam perspektif sifat kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berkualitas ideal menjadikan individualita yang sempurna. Namun individualita manusia sebagai makhluk sosial akan beriteraksi membangun kehidupan bersama mewujudkan masyarakat tata tengtrem kartaharja, dapat memenuhi capaian penanda indikator kedamaian dan kesejahteraan. Dalam capaian indikator keberhasilan perspektif PNPM Mandiri dirumuskan masyarakat berdaya, mandiri dan madani. Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki keberdayaan lahir dan batin sehingga dapat membangun masyarakat mandiri, yaitu

masyarakat mampu membangun kemandirian dalam kehidupannya maupun penghidupannya. Tahapan akhir adalah membangun masyarakat madani merupakan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir batin yang berkebudayaan. Orientasi capaian idealis tersebut di atas dengan menggunakan metode pemberdayaan masyarakat miskin yang berorientasi pada Nilai 3 SA. (SILAS) untuk capaian keberhasilan dalam implementasinya harus dikaji indikator prasayarat, berupa : (1) Makna nilai silih atau saling dalam hermeneutika Sunda dimaknai sebagai nilai transformasi yang dalam faktanya harus terjadi secara benar, baik, dan indah sebagaimana filosofi air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. (2) Makna nilai asih harus menjadi landasan sistem pemberdayaan manusia, keluarga, dan masyarakat, karena nilai asih pada hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga nilai asihNya harus selalu bersemayam berada dalam setiap diri manusia yang ditransformasikan kepada manusia lainnya.Tahapan ini berada dalam lingkup Penyadaran. (3) Makna nilai asah sebagai upaya membangun kecerdasan dalam unsur jiwa (akal, rasa, karsa) mampu ditransformasikan ke seluruh individu dan masyarakat. Tahapan ini berada dalam lingkup Pengkapasitasan. (4) Makna nilai asuh adalah membangun nilai harmoni yang bersifat praksis membangun keberdayaan. Tahapan ini berada dalam lingkup Pendayaaan. (5) Makna nilai wangi sebagai indikator keberhasilan membangun kualitas manusia utama, yaitu manusia Sunda Nu Nyunda yang harus selalu dievaluasi capaiannya. Tahapan ini berada dalam lingkup outcame, manfaat, dan dampak dalam penerapan metode pemberdayaan masyarakat berbasiskan Nilai SILAS sebagai kearifan lokal budaya Sunda. Ketidakberhasilan penerapan nilai kearifan lokal budaya Sunda yang terkandung dalam makna SILAS dalam program pemberdayaan masyarakat miskin, diidentifikasi bahwa kata SILAS dianggap sebagai yargon belaka yang dikagumi, tetapi belum sepenuhnya dimaknai sebagai nilai pemberdayaan masyarakat yang dapat diaplikasikan dalam perspektif hermeneutika bahasa Sunda. Berkembangnya nilai-nilai negatif seperti egoistis, individualistis dan nilai lainnya yang bertentangan makna nilai SILAS telah b e r ke m ba n g b e g i t u k u a t m e l a l u i s i s te m kebudayaan global yang diadopsi masyarakat

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

37


Sunda, sehingga mulai mengikis nilai-nilai lokal kearifan budaya Sunda. Tentunya, dibutuhkan penyadaran terhadap seluruh pendukung (stakeholder) kebudayaan Sunda untuk melakukan konservasi, rekonstruksi, transformasi dalam lingkup revitalisasi dalam mengembangkan nilainilai kearifan budaya Sunda agar lebih diminati masyarakat Sunda masa kini dan akan datang agar masyarakat miskin mampu berdaya dan mandiri, semoga.

Daftar Pustaka 1.

Adiwidjaya, Soelaiman B., 1994, The University Mission in The Realization of The “Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh” Academic Life.

2.

Chamber, Robert, (terjemahan), 1987, Rural D e ve l o p m e n t : P u t t i n g t h e La s t F i r s t , diterjemahkan oleh Pepep Sudradjat dalam buku 'Pembangunan Desa: Mulai dari belakang', Cetakan Kedua, Penerbit LP3ES, Jakarta.

3.

Direktorat Jenderal Cipta Kar ya, 2006, Panduan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, D e pa r te m e n D a l a m N e g e r i Re p u b l i k Indonesia, Jakarta.

Foto: Humas Bappeda Jabar

Indonesia, Depok, 24 Januari 2007, Jakarta. 10. Saleh, Firdaus, 2014, Makna Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh Menurut Kearifan Budaya Sunda Dalam Perspektif Filsafat Nilai: Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang), Disertasi, tidak dipublikasikan.

4.

Frondizi, Risieri, (terjemahan), 2001, What is Value, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya dalam buku 'Pengantar Filsafat Nilai', Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

5.

Hermawan, H.O.Y., 2010, Pedoman Umum: Program Sauyunan Sasarengan Urung Guyubkeun Pangwangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

12. Satjadibrata, R.,2008, Kamus Basa Sunda, Cetakan Pertama, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung.

6.

Hudayat, Asep Yusup, 2011, Problematika “Bageur” Dalam Pergaulan Kultur, dalam Taufik Ampera, (editor), Proceedings International Seminar, on Reformulating and Transforming Sundanese Culture, Faculty of Letters Universitas Padjadjaran, Part One: 250-257.

13. Soewardi, Herman, 2006, Etos Kerja Orang Sunda, dalam Ajip Rosidi, Edi. S. Ekadjati, A. Chaedar Alwasilah (penyunting), 'Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda', Yayasan Kebudayaan Rancage bekerjasama dengan PT. Dunia Pustaka Jaya, Jilid II: 81-91.

7.

Notonagoro,1995, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

14. Suryalaga, R. Hidayat, 2010, Kesundaan Rawayan Jati, Yayasan Nur Hidayah, Bandung.

8.

Rahyono, F.X., 2009, Kearifan Budaya Dalam Kata, Cetakan Pertama, Penerbit Wedatama Widya Sastra, Jakarta.

15. _________________, 2006, Siliwangi adalah Jawa Barat, Jawa Barat adalah Siliwangi, Penerbit BPC Siliwangi, Bandung.

9.

Saifuddin, Achmad Fedyani, Kemiskinan di Indonesia, Realita di Balik Angka, disampaikan pada Upacara Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

16. Wrihatnolo, Randy R. & Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2007, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

38

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

11. Sar tini, 2009, Mutiara Kearifan Lokal Nusantara, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.


BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

http://bappeda.jabarprov.go.id/


40

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Foto: H

umas B

appeda

Jabar

*) Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Jawa Barat **) Tenaga Ahli GIS Bappeda Provinsi Jawa Barat Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

41


Abstrak Pendidikan merupakan aspek penting dalam pengembangan kehidupan bermasyarakat serta berperan dalam peningkatkan kualitas hidup. Sekolah merupakan institusi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas pendidikan. Agar sekolah bisa menjalankan perannya sebaik mungkin, sekolah harus berlokasi di tempat strategis dan tersebar merata di seluruh daerah, dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pendidikan masyarakat. Perkembangan wilayah pemukiman dan jumlah penduduk yang terus meningkat menimbulkan beberapa masalah di antaranya daya tampung sekolah tidak memadai, jalur akses menuju sekolah kurang, fasilitas pendukung yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini bisa menganggu stabilitas pelayanan pendidikan. Hal seperti ini menjadi masalah yang dihadapi Provinsi Jawa Barat, khususnya masalah akses siswa terhadap sekolah. Selain itu, ada masalah ketersediaan ruang kelas, sehingga perlu penambahan sarana dan prasarana pendidikan agar bisa memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk MengidentiďŹ kasi sebaran SMA/SMK dan menghitung kebutuhan ruang kelas baru (RKB) SMA/SMK di Jawa Barat. IdentiďŹ kasi sebaran SMA/SMK menggunakan analisis spasial sedangkan penentuan kebutuhan RKB dilakukan hitungan dengan tahapan menjabarkan rasio ideal ruang kelas dan jumlah murid sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Selain itu penelitian ini juga bertujuan menganalisis tingkat aksebilitas SMA/SMK di Jawa Barat dengan metode analisis spasial dengan tools Network Analyst, setelah itu seluruh peta parameter diskoring dan dibobot dengan metode Simple Multy Attribute Rating (SMART)untuk penarikan kesimpulan. Hasil Analisis menunjukan sebaran SMA dan SMK di Jawa Barat kurang merata, terjadi ketimpangan di wilayah perkotaan dan pedesaan, dimana sebaran sekolah di perkotaan lebih padat daripada dipedesaan. Pada jenjang SMA terdapat 465 kecamatan yang ruang kelasnya melebihi dari kebutuhan, 87 kecamatan yang terpenuhi dan 74 kecamatan yang tidak terpenuhi. Sedangkan pada jenjang SMK Terdapat 548 kecamatan yang ruang kelasnya melebihi dari kebutuhan, 29 kecamatan yang terpenuhi dan 49 kecamatan yang tidak terpenuhi. Pada analisis SMA terdapat 324 desa dengan aksesibilitas rendah, 2.032 desa dengan

42

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

tingkat aksesibilitas menengah dan 3.606 desa dengan aksesibilitas tinggi. Sedangkan pada analisis SMK terdapat 3.518 desa dengan aksesibilitas tinggi, 2.131 desa dengan aksesibilitas menengah dan 313 desa dengan aksesibilitas rendah. Keyword : Sebaran SMA/SMK, RKB, Aksesibilitas, Analisis Spasial. Foto-foto: Humas Bappeda Jabar

1. Pendahuluan Pendidikan merupakan aspek penting dalam pengembangan kehidupan bermasyarakat serta berperan dalam peningkatkan kualitas hidup. Sekolah merupakan institusi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas pendidikan. Agar sekolah bisa menjalankan perannya sebaik mungkin, sekolah harus berlokasi di tempat strategis dan tersebar merata di seluruh daerah, dengan memperhatikan laju per tumbuhan penduduk dan kebutuhan pendidikan masyarakat. SIG mempunyai kemampuan analisis keruangan (spatial analysis) maupun waktu (temporal analysis) yang baik (Prahasta, 2002). Kemampuan SIG dapat


dimanfaatkan dalam perencanaan apapun karena pada dasarnya semua perencanaan akan terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Hadirnya teknologi SIG mampu menjawab permasalahan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan, tidak hanya dalam bidang landscape, namun bidang-bidang yang sama sekali tidak berkait langsung dengan analisis kebumian. Bahkan bidang pendidikan pun bisa menggunakannya, baik untuk kegiatan pembelajaran maupun untuk monitoring, evaluasi, dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Misi 1 “Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing� dalam bidang pendidikan, yaitu menurunkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, meningkatnya daya tampung SMA/SMK menurunnya angka putus sekolah jenjang pendidikan menengah (untuk anak dari keluarga kurang beruntung, anak buruh dan lainlain) dan meningkatnya kesempatan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Terkait dengan Misi 1 tersebut, maka pemilihan lokasi fasilitas pendidikan pada jenjang SMA/SMK, mengacu pada Program Penuntasan Wajar 12 tahun pada tahun 2018, maka penelitian ini difokuskan pada lembaga pendidikan menengah dan tinggi (formal) yaitu SMA/SMK. Dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan SMA/SMK. Perkembangan wilayah pemukiman dan jumlah penduduk yang terus meningkat menimbulkan beberapa masalah di antaranya daya tampung sekolah tidak memadai, jalur akses menuju sekolah kurang, fasilitas pendukung yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini bisa menganggu stabilitas pelayanan pendidikan. Sulitnya akses ini bisa menjawab pertanyaan adanya selisih antara jumlah siswa yang lulus SMP dan jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah ini merupakan salah satu masalah pendidikan yang dihadapi di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, ada masalah putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang didominasi anak usia 16-18 tahun, anak usia sekolah yang bekerja, aksesibilitas terhadap sekolah yang belum merata di beberapa wilayah, biaya pendidikan menengah

Agar sekolah bisa menjalankan perannya sebaik mungkin, sekolah harus berlokasi di tempat strategis dan tersebar merata di seluruh daerah, dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pendidikan masyarakat.

dan tinggi, ruang kelas bagi siswa SMA di beberapa wilayah yang masih terbatas dan dalam kondisi rusak, kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing. Maka dari itu, perlu meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Untuk itu penelitian ini bertujuan M e n g i d e n t i ďŹ k a s i s e ba r a n S M A / S M K d a n menghitung kebutuhan ruang kelas baru (RKB) SMA/SMK di Jawa Barat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan menganalisis tingkat aksebilitas SMA/SMK di Jawa Barat. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan dalam peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

43


2. Metode Penelitian 2.1 Ruang Lingkup Pe n e l i t i a n i n i h a n y a p a d a j e n j a n g pendidikan SMA dan SMK yang tersebar di Provinsi Jawa Barat.

2.2 Data dan Sumber Data Kajian ini menggunakan data sekunder, yang berupa data dari berbagai sumber data. Berikut penjabaran data yang digunakan.

1

Data yang digunakan dalam mengidentifikasi sebaran SMA/SMK, data sebaran sekolah dalam bentuk spasial dengan format shapefile dan Batas Administrasi Kecamatan di Jawa Barat dengan format shapefile yang diperoleh dari PUSDALISBANG Bappeda Jawa Barat tahun data 2014.

2

Dalam penentuan kebutuhan ruang kelas baru, data yang digunakan adalah jumlah rombongan belajar SMA dan jumlah rombongan belajar SMK yang didapatkan dari buku Ikhtisar Data Pendidikan 2016/2017 dan Dapodik 2017/2018 untuk data ruang kelas eksisting dan jumlah siswa SMA/SMK per kecamatan.

3

Data yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menganalisis tingkat aksesibilitas siswa terhadap sekolah adalah data shapefile jaringan jalan di Jawa Barat tahun 2014 yang diperoleh dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, data jarak mencapai lembaga pendidikan, jumlah penduduk, tutupan lahan, jaringan jalan dan keberadaan angkutan umum. Selain itu digunakan pula data hasil analisis yaitu peta jangkauan sekolah.

2.3 Analisis Data Kriteria data yang dikumpulkan kesesuaian data dengan tujuan dan kebutuhan kajian ini. Berdasarkan hal tersebut maka langkahlangkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

1

Mengidentifikasi sebaran dan jumlah SMA/SMK di Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan data spasial sebaran SMA/SMK yang telah memiliki koordinat X dan Y. Selain itu, data jumlah SMA/SMK juga ditampilkan dengan bentuk spasial yang diolah menggunakan software ArcGIS 10.2.2.

44

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

2

D a l a m p e n e n t u a n ke b u t u h a n R K B dilakukan hitungan dengan tahapan menjabarkan rasio ideal ruang kelas dan jumlah murid sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Perhitungan kebutuhan RKB dilakukan dengan membagi jumlah siswa ideal dengan jumlah siswa eksisting, setelah itu menghitung kekurangan RKB per kecamatan dengan mengurangi jumlah RKB yang dibutuhkan dengan RKB eksisting. Hasil ditampilkan per Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) agar mempermudah pembaca menemukan informasi sebaran sekolah. Wilayah WKPP meliputi: a.

WKPP I : Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

b. WKPP II : Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. c. WKPP III : Kabupaten Cirebon, Kota C i re b o n , K a b u pa t e n I n d r a m a y u , Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. d. WKPP IV : Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota B a n j a r, K a b u p a t e n C i a m i s d a n Kabupaten Pangandaran.

3

Analisa Tingkat Aksesibilitas Siswa Terhadap Sekolah SMA/SMK diproses dengan metode spasial menggunakan network analyst dengan tools Service Area yang berlandaskan algoritma Dijkstra. Tools ini digunakan untuk melihat area pelayanan sekolah dalam waktu tempuh 15 menit, 20 menit, 30 menit dan > 60 menit. Setelah m e m b a n g u n n i l a i j a n g k a u a n s e ko l a h selanjutnya menskoring dan pembobotan dengan metode Simple Multy Attribute Rating (SMART) menggunakan software ArcGIS pula. Peta parameter yang digunakan adalah peta jangkauan sekolah, peta kondisi jalan, peta jarak mencapai sekolah, jumlah penduduk usia sekolah 15-19 tahun dan peta keberadaan angkutan umum. Setelah itu dilakukan proses Overlay peta untuk menghasilkan peta baru yang ditampilkan . Berikut skor dan bobot masing-masing peta parameter.


Tabel II.1 Bobot peta parameter No

Parameter

1

Jangkauan Sekolah

2

Kondisi Jalan

3

Jarak mancapai sekolah

4

Sebaran penduduk usia sekolah 15-19 tahun

5

Keberadaan angkutan umum

Besaran > 30 menit 15-30 menit < 15 menit Tanah Diperkeras Aspal >15 km 5 -15 km < 5 km < 2500 siswa 2500 â&#x20AC;&#x201C; 5000 siswa >5000 siswa Tidak ada angkutan Ada tanpa trayek tetap Ada dengan trayek tetap

Bobot 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Sumber : Hasil Analisis 2017 dan Adopsi Munandar (1995) dan Black (1981)

Jumlah Skor 5-8 9-11 12-15

Klasifikasi Aksesibilitas Rendah Aksesibilitas Menengah Aksesibilitas Tinggi

Setelah bobot pada masing-masing besaran dijumlahkan akan diketahui kemungkinan terkecil dari parameter aksesibilitas, yaitu 5 yang diperoleh dari perkalian antara bobot terkecil (1) dengan jumlah parameter aksesibilitas (5), dan kemungkinan jumlah terbesar dari semua parameter aksesibilitas adalah 15 yang diperoleh dari hasil perkalian antara bobot terbesar (3) dengan jumlah parameter aksesibilitas (5). Jadi kemungkinan munculnya angka dari penjumlahan tersebut antara 5-15 yang intervalnya 10. Setelah hasil analisis selesai dilakukan studi lapangan guna membuktikan hasil analisis spasial.

Foto: Humas Bappeda Jabar

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

45


3. Hasil dan Pembahasan 3.1 Sebaran dan Jumlah SMA/SMK Dalam pedoman perencanaan gedung sekolah dari Departemen Pekerjaan Umum, ditetapkan radius pencapaian dari sekolah menengah umum ditentukan maksimum 5 km atau 1 jam perjalanan (dengan berjalan kaki). Menurut Badan Standar Nasional Indonesia tentang sarana dan prasarana pendidikan ditetapkan untuk satu kelompok permukiman permanen dan terpencil jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki, maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Sedangkan berdasarkan Standar Sarana dan Prasarana SMA/SMK sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007, dinyatakan minimum tersedia satu SMA/SMK untuk satu kecamatan. Data sebaran SMA di Provinsi Jawa Barat (Gambar 3.1) menunjukkan sebaran SMA tersebut tidak merata. Jumlah total SMA di Provinsi Jawa Barat yang ada dalam data spasial sebanyak 1.115 sekolah di luar data Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Bandung. Dilihat dari segi wilayah, sebaran

sekolah menumpuk di wilayah perkotaan seperti di Kota Depok dan Kota Bogor. Sebaliknya sebaran sekolah di wilayah kabupaten sangat tidak merata. Bila mengacu pada Permendiknas tadi yang menyebutkan satu kecamatan minimal memiliki satu SMA, tentu banyak kabupaten yang tidak memenuhi apa yang ditetapkan dalam Permendiknas tersebut. Misalnya, di bagian selatan K a b u pa te n S u k a b u m i , ba g i a n s e l a t a n Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Pangandaran. Sebaran SMK di Jawa Barat (Gambar 3.2) hampir serupa dengan sebaran SMA di Jawa Barat. Pada beberapa wilayah terdapat kecamatan yang memiliki SMA dan juga memiliki SMK, tetapi di wilayah lain terdapat kecamatan yang memang tidak memiliki SMA ataupun SMK. Selain itu ada pula kecamatan yang hanya memiliki SMK saja. Total SMK di provinsi Jawa Barat adalah 2050 SMK, di luar data Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kota Bandung.

Gambar 3.1 Peta Sebaran SMA di Provinsi Jawa Barat

46

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Gambar 3.2 Peta Sebaran SMK di Provinsi Jawa Barat

Jika dilihat dari WKPP maka perbandingan Jumlah SMA/SMK adalah sebagai berikut.

3.2 Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan SMK Berdasarkan peraturan diatas bahwa jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar untuk SMA/SMK adalah 36 siswa per kelas. Menurut Ikhtisar Data Pendidikan tahun 2016/2017, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 19.457 rombel pada tingkat SMA dan 32.374 rombel pada tingkat SMK. Pada jenjang SMA terdapat 6.913 rombel kelas X, 6.594 rombel kelas XI, 5.950 rombel kelas XII. Sedangkan SMK terdapat 11.683 rombel kelas X,

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

47


11.094 rombel kelas XI, 9.556 rombel kelas XII dan 41 Rombel kelas XIII. Menghitung Ruang Kelas yang dibutuhkan menggunakan data jumlah siswa eksisting perkecamatan yang didapatkan dari data Dapodik tahun 2017 dibagi dengan jumlah s i s w a i d e a l p e r ke l a s s e s u a i d e n g a n Permendikbud RI No.22 Tahun 2016. Jumlah ruang kelas yang dibutuhkan per kecamatan dihitung dengan formula sebagai berikut: Jumlah Siswa Perkecamatan Jumlah Siswa Ideal Perkelas

Hasil perhitungan menunjukan bahwa jumlah siswa berbanding lurus dengan kebutuhan ruang kelasnya. Total ruang kelas SMA yang dibutuhkan pada WKPP I adalah 3.547 dan SMK 4.435. pada WKPP II 2.924 untuk SMA dan 3.737 untuk SMK/ pada WKPP III 1.856 untuk SMA dan 2.865 untuk SMK. sedangkan pada WKPP IV 5.435 untuk SMA dan 5.802 untuk SMK. Kebutuhan ruang kelas setiap WKPP memiliki kebutuhan yang lebih tinggi pada jenjang SMK. Hal ini karena siswa SMK lebih banyak dibandingkan dengan siswa SMA.

Gambar 3.5 Peta Kebutuhan RKB SMA di Provinsi Jawa Barat 48

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Gambar 3.6 Peta Kebutuhan RKB SMK di Provinsi Jawa Barat

Jumlah kekurangan ruang kelas perkecamatan didapatkan dengan mengurangi jumlah kebutuhan ruang kelas dengan ruang kelas yang telah tersedia. Hasil perhitungan dibuat menjadi tiga kategori yaitu melebihi, terpenuhi dan tidak terpenuhi. Melebihi yaitu eksisting > kebutuhan, terpenuhi yaitu eksisting = kebutuhan dan tidak terpenuhi yaitu eksisting < kebutuhan. Dari hasil perhitungan

jenjang SMA terdapat 465 kecamatan yang ruang kelasnya melebihi dari kebutuhan, 87 kecamatan yang terpenuhi dan 74 kecamatan yang tidak terpenuhi. Pada jenjang SMK Terdapat 548 kecamatan yang ruang kelasnya melebihi dari kebutuhan, 29 kecamatan yang terpenuhi dan 49 kecamatan yang tidak terpenuhi.

Gambar 3.7 Peta Kekurangan RKB Pada Jenjang SMA Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

49


Gambar 3.8 Peta Kekurangan RKB Pada Jenjang SMK

3.3 Tingkat Aksesibilitas Siswa Terhadap Sekolah SMA dan SMK Pada analisis SMA terdapat 324 desa dengan aksesibilitas rendah, 2.032 desa dengan tingkat aksesibilitas menengah dan 3.606 desa dengan aksesibilitas tinggi. Sedangkan untuk analisis SMK terdapat 3.518 desa dengan aksesibilitas tinggi, 2.131 desa dengan aksesibilitas menengah dan 313 desa dengan aksesibilitas rendah. Berikut desa dengan tingkat aksesibilitasnya perWKPP.

Gambar 3.9 Tingkat Aksesibilitas Siswa Terhadap Sekolah SMA dan SMK

50

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Gambar 3.10 Tingkat Aksesibilitas Siswa Terhadap Sekolah Jenjang SMA

Gambar 3.11 Tingkat Aksesibilitas Siswa Terhadap Sekolah Jenjang SMK

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

51


Hasil analisis spasial menunjukan salah satu desa di WKPP I dengan aksesibilitas rendah baik SMA ataupun SMKnya adalah Desa Karyabakti, Kecamatan Cidaun, Kabuaten Cianjur, hal ini terbukti pula dari hasil wawancara dengan pak kuwu (5/17) desa Karyabakti yang memang menyebutkan bahwa di desa tersebut selain akses jalan yang masih tanah, akses kendaraan umum yang tidak ada juga letak sekolah yang jauh membuat aksesibilitas pada desa ini rendah dan hanya mencapai bobot 6 dari hasil penjumlahan bobot peta parameter.

4. Penutup 4.1 Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Sebaran SMA dan SMK di Jawa Barat kurang merata. Terjadi ketimpangan di wilayah perkotaan dan pedesaan, dimana sebaran sekolah di perkotaan lebih padat daripada dipedesaan. Jumlah total SMA di Provinsi Jawa Barat yang ada dalam data spasial yaitu 1.115 Sekolah tanpa data Kabupaten dan Kota Bekasi dan juga Kota Bandung. Total SMK di Provinsi Jawa Barat adalah 2050 SMK tanpa data Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kota Bandung. 2. Pada jenjang SMA terdapat 465 kecamatan yang ruang kelasnya melebihi dari kebutuhan, 87 kecamatan yang terpenuhi dan 74 kecamatan yang tidak terpenuhi. Sedangkan pada jenjang SMK Terdapat 548 kecamatan yang ruang kelasnya melebihi dari kebutuhan, 29 kecamatan yang terpenuhi dan 49 kecamatan yang tidak terpenuhi. 3. Pada analisis SMA terdapat 324 desa dengan aksesibilitas rendah, 2.032 desa dengan tingkat aksesibilitas menengah dan 3.606 desa dengan aksesibilitas tinggi. Sedangkan pada analisis SMK terdapat 3.518 desa dengan aksesibilitas tinggi, 2.131 desa dengan aksesibilitas menengah dan 313 desa dengan aksesibilitas rendah.

52

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

4.2 Saran Kesimpulan dari hasil analisis dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan bagi dinas atau perangkat daerah terkait dalam melaksanakan program peningkatan pelayanan pendidikan.


Foto-foto: Humas Bappeda Jabar

Daftar Pustaka

Undang- Undang :

Black, J. A dan Conroy, M. (1981). Accesibility Measures And The Social Evaluation Of Urban Structure, Environment And Planning.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 BAB XII Pasal 45. Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

ESRI, (Environmental Systems Research Institute). (1998). [Online]. Diakses : 18 Februari 2017. Iskandar, Maman. (2009). Evaluasi Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor, Tesis P ro g ra m S t u d i Pe r e n c a n a a n Wilayah Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Prahasta, E. (2002) Konsep â&#x20AC;&#x201C; konsep Dasar Sistem Informasi GeograďŹ s. Bandung: Informatika. Pusdalisbang. (2016). Penyebaran RKB SMA/SMK di Jawa Barat Tahun 2015. Bandung. Rajabidfard, A., & I.P Williamson. (2000). Spatial Data Infrastructures. Melborurne: Departement Geomatika. Umasangadji, M. S. (2015). Analisis Kebutuhan dan Penempatan Prasarana-Sarana Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Wori. E-Journal Unsrat. [Online]. Diakses: 17 Februari 2017.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2. Tentang Pemerintah Daerah. Permendiknas RI No.24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan Permendikbud RI No 22 Tahun 2016. tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 pasal 2. Tentang Standar Sarana dan Prasarana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

53


Foto: Humas Bappeda Jabar

54

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


PENGUATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pendahuluan

D

esa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang ber wenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur desa, menurut Bintarto (1983 : 13), seperti 1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan tidak produktif beser ta penggunaannya, unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geograďŹ s setempat; 2. Penduduk, hal yang meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat; 3.Tata Kehidupan, menyangkut tentang seluk beluk kehidupan masyarakat desa; 4.Letak , unsur letak ini menentukan besar kecilnya isolasi suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya. Unsur-unsur tersebut tidak terpisahkan melainkan ada keterkaitan satu dengan lainnya sebagai satu

Oleh Sakti Budhi Astuti* Hendra Diharja** kesatuan yang utuh. Maju mundurnya desa tergantung pada unsur tersebut, yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia dan tata geograďŹ s. Pada tahun 2014 diberlakukan UndangUndang Nomor 6, tentang Desa maka seluruh sistem pemerintah desa berubah secara dramatis, dengan demikian Desa memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri, dalam undang-undang tersebut BAB II Bagian Kesatu Pasal 5, dinyatakan bahwa kedudukan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, dan Bagian Kedua Pasal 6, dinyatakan jenis Desa, adalah (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat; (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sedangkan dalam Bab IV Pasal 18, menyatakan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Memperhatikan hal tersebut diatas, perlu ada upaya meningkatkan kemampuan untuk warga atau kelompok masyarakat bahkan aparat sesuai potensi dan sumber daya yang dimilikinya dan yang ada di sekitarnya.

*Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Jawa Barat **Pengamat Ekonomi UIKA Bogor Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

55


Konsep Pemberdayaan Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti â&#x20AC;&#x153;pemberdayaanâ&#x20AC;?, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Memahami konsep empowerment secara tepat harus memahami latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep empowerment mulai n a m pa k s e k i t a r d e k a d e 7 0 - a n d a n te r u s berkembang hingga 1990-an. (Pranarka & Vidhyandika,1996). Pranarka dan Vidhyandika (Hikmat, 2004) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran ostmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, a n t i s t r u kt u r, d a n a n t i d e te r m i n i s m e y a n g diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Prijono Dan Pranarka (1996) membagi dua fase penting untuk memahami akar

konsep pemberdayaan, yakni: pertama, lahirnya Eropa modern sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pemikiran, tata masyarakat dan tata budaya Abad Pertengahan Eropa yang ditandai dengan gerakan pemikiran baru yang dikenal sebagai Aufklarung 1 (bahasa Jerman) atau Enlightenment (pencerahan), dan kedua, lahirnya a l i r a n a l i r a n p e m i k i r a n e k s i s te n s i a l i s m e , phenomenologi, personalisme yang lebih dekat dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, strukturalisme dan sebagainya. Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada deďŹ nisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Proses Pemberdayaan Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa â&#x20AC;?proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang mene-kankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialogâ&#x20AC;?. Kartasasmita (1995) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: Pertama: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun 1

Foto: Humas Bappeda Jabar

56

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

Aufklarung sebagai pembebasan manusia dari keadaan bersifat minoritas dan membuat dirinya mampu menggunakan pemahaman sendiri tanpa pengarahan dari luar. Keadaan minoritas itu disebabkan sumbernya bukan terletak pada kekurang pahamannya, melainkan pada kurang terarahnya serta kurang berani untuk mengunakan pemahaman tanpa bantuan orang lain.


daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empo-wering), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Foto: Humas Bappeda Jabar

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), (2) mampu mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding, (4) memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan (5) bertanggungjawab atas tindakannya.

Pemberdayaan Masyarakat Setiap pribadi, keluarga atau kelompok masyarakat secara kodrati senantiasa berupaya mempertahankan kehidupannya, bahkan berupaya meningkatkan kehidupan dengan cara mendayagunakan segala potensi, sumber daya yang dimiliki dan yang ada di sekitar. Kemampuan mendayagunakan itu oleh setiap warga atau kelompok masyarakat adalah berbeda satu sama lain, karena bergantung pada tingkat, pengetahuan dan ketrampilan,

peluang atau kemudahan yang diperoleh, serta sikap kemandiriannya. Ketiga hal tersebut merupakan â&#x20AC;&#x153;dayaâ&#x20AC;? yang harus dimiliki oleh setiap warga atau kelompok masyarakat agar mampu dan mandiri dalam mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat sesuai potensi dan sumber daya yang ada agar dapat memper tahankan dan m e n i n g k a t k a n t a r a f ke h i d u pa n n y a , s e r t a pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengembangan kecakapan atau kemampuan dan kemandirian masyarakat, dengan kemampuan dan kemandirian maka masyarakat dapat mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimliki dan yang ada di sekitarnya, dengan demikian masyarakat dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga m a s y a r a k a t d a pa t m e m p e r t a h a n k a n d a n meningkatkan taraf kehidupan, masyarakat yang mapan taraf kehidupannya akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan Desa/Kelurahannya, seperti dapat dilihat dalam gambar berikut ini

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

57


T u j ua n P e m b e r daya a n da n P e n g uata n Masyarakat

Sumber : Pedoman Tuntunan Kerja Kader Pemberdayaan Foto: Istimewa Masyarakat (KPM) Desa/Kelurahan BPMPD Provinsi Jawa Barat

Sasaran pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini.

1 2

Penguatan manajemen lembaga, yaitu Pemerintahan Desa/Kelurahan, Lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Penyiapan dan penguatan kader, yaitu Kader pemroses manajemen Pemberdayaan Masyarakat, seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kader Pelaksana Teknis (KPT) program/ kegiatan yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti kader posyandu, kader tani, dan lain-lain.

3

Penguatan kemampuan dan kemandirian warga masyarakat dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sesuai kebutuhannya.

Sasaran-sasaran tersebut di atas merupakan kesatuan yang saling berkaitan dalam Pemberdayaan Masyarakat, seperti gambar di bawah ini

Tujuan pemberdayaan dan penguatan masyarakat adalah memampukan dan m e m a n d i r i k a n m a s y a r a k a t te r u t a m a d a r i kemiskinan dan keterbelakangan kesenjangan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal , tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional.

Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa /Kelurahan MereďŹ&#x201A;eksikan gagasan pemerintah dalam membangun bangsa, yang diterjemahkan ke dalam program dan aksi nyata di lapangan, dengan fokus utama mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk m e n g e j a r ke t e r t i n g g a l a n p e m ba n g u n a n , pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor dengan 3 (tiga) program prioritas pemerintahan, yaitu pembangunan infrastruktur, deregulasi dan debirokratisasi perijinan usaha dan pelayanan umum, serta pembangunan sumber daya manusia. Pe m ba n g u n a n s u m b e r d a y a m a n u s i a merupakan faktor krusial dalam meningkatkan daya saing dan terus dibenahi pemerintah. Pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis masyarakat (community based training) dan pelatihan berbasis kompetensi (competence based training) pada tahap pertama difokuskan pada upaya untuk menciptakan sumber daya manusia kompeten yang meliputi atittude, skill, dan knowledge; Pembangunan sumber daya manusia tahap kedua difokuskan pada pengalaman kerja yang meliputi experience, responsibility, dan accountability; Pembangunan sumber daya tahap ketiga difokuskan pada profesionalisme yang meliputi kompetensi dan pengalaman kerja; Tahap keempat difokuskan pada Sumber : Pedoman Tuntunan Kerja Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa/Kelurahan BPMPD Provinsi Jawa Barat

58

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


pembangunan sumber daya manusia produktif yang meliputi capability, credibility, dan economic; dan Tahap kelima difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia mandiri yang meliputi kompetensi, pengalaman kerja, profesional, dan produktif yang dimaknai bahwa hasil pembangunan sumber daya manusia dimaksud telah mampu mencetak sumber daya manusia mandiri, mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain secara ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan sumber daya manusia diarahkan dan difokuskan pada peningkatan daya saing internasional untuk menghadapi liberalization â&#x20AC;&#x201C; trade in services, utamanya arus sumber daya manusia pada era globalisasi. Komitmen pemerintah untuk merealisasikan pembangunan sumber daya manusia dari daerah pinggiran atau perdesaan sangat tepat untuk mewujudkan Indonesia kompeten dan berdikari. Peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat desa melalui pelatihan masyarakat menjadi isu strategis, terlebih dengan adanya kewenangan Desa yang harus dioperasionalkan secara optimal oleh pemerintah Desa bersama masyarakat untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Desa, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18, yaitu kewenangan desa meliputi ke we n a n g a n d i b i d a n g p e n ye l e n g g a r a a n pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.Hal ini dipertegas pada Pasal 112 yang antara lain mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten memberdayakan masyarakat Desa dengan meningkatkan kualitas masyarakat Desa melalui pelatihan. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang terkait dengan peningkatan kualitas masyarakat Desa tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi N o m o r 9 Ta h u n 2 0 1 6 t e n t a n g Pe l a t i h a n Masyarakat, yang di dalamnya mengamanatkan bahwa pelatihan masyarakat diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat Desa sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat.

Salah satu implikasi perubahan paradigma pemerintahan khususnya dalam peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat Desa adalah belum adanya kesepahaman mengenai konsep pelatihan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut antara lain : -

banyaknya stakeholder yang menyelenggarakan pelatihan masyarakat masing-masing seakan memulainya dari titik nol, tanpa memperhatikan hasil pelatihan sebelumnya, tidak terkoordinasi dalam pelaksanaannya,

-

belum adanya standar dan/atau belum diimplementasikannya standar, tidak fokus dan bersifat parsial, serta

Foto: Humas Bappeda Jabar

-

belum adanya lembaga yang menjamin penyelenggaraan dan mengendalikan mutu pelatihannya.

Hal tersebut memberikan gambaran dan penegasan bahwa lembaga penyelenggara pelatihan masyarakat pemerintah dan non pemerintah di pusat dan daerah perlu melakukan revitalisasi kelembagaan agar memiliki kapasitas memadai sebagai lembaga penyelenggara pelatihan masyarakat yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance. Penyelenggaraan pelatihan masyarakat saat ini beragam dan sangat dinamis. Oleh karena itu untuk mengkonsolidasikan pelatihan masyarakat, dibutuhkan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mendukung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur, dan Bupati untuk menjamin kelayakan penyelenggaraan dan mengendalikan mutu pelatihan masyarakat yaitu Komite Standar Pelatihan Masyarakat. Tujuan pembentukan Komite Standar Pelatihan Masyarakat Pusat, Provinsi dan Kabupaten adalah:

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

59


a

Sebagai lembaga independen, mandiri dan profesional dalam melakukan penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan masyarakat;

tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Ta h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e l a t i h a n Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Ta h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e l a t i h a n Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

8.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter tinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat.

9.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter tinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

10.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

11.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat.

12.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite St a n d a r Pe l a t i h a n Pe m b e rd a y a a n Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat.

13.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 410/Kep.1080-Bangsos/2016 tentang Komisioner Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat.

b

Sebagai lembaga yang menyusun dan mengembangkan standar/kualiďŹ kasi/kriteria pelatihan masyarakat yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pelatihan masyarakat pemerintah dan non pemerintah.

c

Sebagai mitra kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam : melakukan pembinaan, penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan masyarakat; menyusun pelaporan pencapaian standar pelatihan masyarakat, akreditasi, ser tiďŹ kasi, dan evaluasi pelatihan; mengkosolidasikan pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu serta kerjasama penyelenggaraan pelatihan masyarakat secara vertikal, horisontal dan fungsional.

d

Sebagai mitra kerja lembaga penyelenggara pelatihan masyarakat pemerintah dan non pemerintah dalam memberikan layanan penyelenggaraan pelatihan masyarakat berkualitas.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti hal tersebut, yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 410/Kep.1080-Bangsos/2016 tentang Komisioner Ko m i te St a n d a r Pe l a t i h a n Pe m b e rd a y a a n Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat, telah diangkat sejumlah nama yang akan melaksanakan tugas untuk masa bakti 2015-2021, dengan dasar hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Udang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Udang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemertintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah P ro v i n s i , d a n Pe m e r i n t a h D a e r a h Kabupaten/Kota.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

60

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Tugas dan Wewenang 1.

mengembangkan standar pelatihan PMD;

2.

menyelenggarakan akreditasi satuan kerja pelatihan PMD;

3.

menyelenggarakan sertifikasi pelatihan melalui penilaian lulusan pelatihan;

4.

menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi BNSP;

5.

merumuskan kriteria lulusan dari satuan kerja pengelola pelatihan PMD;

6.

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelatihan PMD; dan

7.

memberikan rekomendasi penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan PMD.

Kelompok Sasaran Pelatihan Masyarakat Pelatihan Masyarakat dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi : pengurus Lembaga Kemasyarakatan; Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; tokoh masyarakat; unsur masyarakat; masyarakat pada cakupan wilayah pelatihan masyarakat; dan calon transmigran; masyarakat transmigrasi; serta calon pelatih masyarakat dari unsur masyarakat. Penyelenggara Pelatihan Masyarakat (dalam Permendes No. 9 Tahun 2016 Pasal 11) Penyelenggara Pelatihan Masyarakat adalah : Lembaga Pelatihan Masyarakat dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Pusat, Provinsi, d a n K a b u pa t e n / Ko t a ; d a n L e m ba g a n o n pemerintah yang memenuhi standar yang berlaku

Penyelenggara Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah : perguruan tinggi; lembaga swadaya masyarakat; Organisasi Massa (Ormas)/ Yayasan; swasta/perusahaan; dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM); instruktur pelatihan atau sebutan lainnya; tenaga pendamping profesional atau sebutan lainnya; Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan pelatih masyarakat atau sebutan lainnya yang berasal dari unsur masyarakat. Menyusun dan pengembangkan standardisasi pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) : standar /kriteria/kualifikasi Pelatihan PMD Apa yang harus distandarkan, sebagai berikut :

1

Isi, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi (kriteria rumpun, program, bidang pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, kurikulum dan silabus, dan lulusan yang harus dipenuhi oleh peserta pelatihan pada jenis dan jenjang pelatihan tertentu.

2

Proses, yaitu standar pelatihan PMD yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pada satu satuan pelatihan PMD untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3 4

Kelulusan, yaitu kualifikasi kelulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pelatih/ fasilitator dan tenaga kepelatihan, yaitu kriteria pendidikan dan kelayakan fisik maupun mental, serta kompetensi dan pengalaman dalam jabatan masing-masing.

5

Sarpras, yaitu kriteria minimal fasilitasi pelatihan untiuk menunjang proses pelatihan sesuai dengan kualifikaso satuan kerja penyelenggara pelatihan.

6

Pengelolaan, yaitu kriteria perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan satuan kerja pelatihan PMD untuk tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan PMD.

7 8

Pembiayaan, yaitu kriteria biaya investasi dan biaya operasional satuan kerja pelatihan PMD.

Penilaian, yaitu kriteria mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta pelatihan. Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

61


masyarakat; dan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Rumpun Pelatihan (Pasal 11 Permendagri No 9 Tahun 2007) (1)

(2)

(3)

(4)

Rumpun pelatihan pemerintahan desa, terdiri dari pengembangan desa dan kelurahan; administrasi pemerintahan desa dan kelurahan; Badan Permusyawaratan Desa; keuangan dan aset desa; dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. Rumpun pelatihan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, terdiri dari pemantapan data proďŹ l desa dan proďŹ l kelurahan; penguatan kelembagaan masyarakat; pengembangan managemen pembangunan partisipatif; peningkatan peran masyarakat dalam penataan, pendayagunaan ruang dan potensi ekonomi kawasan perdesaan; dan pengembangan sumber daya manusia di desa dan kelurahan; pelatihan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, terdiri dari pemberdayaan nilai adat istiadat dan budaya nusantara; pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; peningkatan kesejahteraan sosial; dan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja. Rumpun pelatihan usaha ekonomi masyarakat, terdiri dari pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; c. pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha

(5)

Rumpun pelatihan pengelolaan sumber daya alam, sarana dan prasarana perdesaan dan teknologi tepat guna, terdiri dari fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan; fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan; fasilitasi prasarana dan sarana perdesaan dan lingkungan pemukiman masyarakat; fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna; dan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan.

(6)

Rumpun pelatihan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari bidang pelatihan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum, s o s i a l , ke te n t r a m a n d a n ke te r t i ba n , kependudukan, pertanahan, penanaman modal, ketenagakerjaan, usaha kecil dan koperasi, perencanaan dan tata ruang.

(7)

Rumpun pelatihan pelayanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri dari bidang pelatihan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, keuangan, dan pariwisata.

(8)

Pelatihan PMD rumpun pelayanan dasar dan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan bersama dengan Departemen dani atau Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Sandingan struktur organisan Komite Standar Pelatihan Masyarakat (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota)

62

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Jumlah Anggota Komite Standar Pelatihan (KSP)

Kesimpulan

Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Memahami konsep empowerment secara tepat harus memahami latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep empowerment mulai n a m pa k s e k i t a r d e k a d e 7 0 - a n d a n te r u s berkembang hingga 1990-an. (Pranarka & Vidhyandika,1996).

Unsur keanggotaan Komite Standar Pelatihan PMD terdiri dari pakar dan praktisi dari unsur pemerintah 55% (lima puluh lima perseratus); dan pakar dan praktisi dari unsur masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 45% (empat puluh lima perseratus).

Sekretariat Untuk membantu kelancaran tugas KSP-PMD dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. (Pasal 47 ayat (2)), dengan tugas sekretariat : membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Standar Pelatihan PMD dalam bidang pelatihan, akreditasi, sertifikasi, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat KSP PMD Provinsi adalah Badan/Dinas/Kantor yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Koordinasi Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan Kanwil Departemen, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Badan/Dinas terkait, Lembaga/Badan Usaha Swasta yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa serta Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang mene-kankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. Berkaitan dengan kecenderungan sekunder m e n e k a n k a n pa d a p ro s e s m e n s t i m u l a s i , mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog, maka hal tersebut sudah diwadahi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 410/Kep.1080-Bangsos/2016 tentang Ko m i s i o n e r Ko m i te St a n d a r Pe l a t i h a n Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

63


Provinsi Jawa Barat. Hal ini perlu dukungan dari segenap aparat khususnya untuk Badan/Dinas/Kantor yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat dan desa, baik dalam waktu, tempat dan dukungan oprasional dana bagi penyelenggaraan yang dimaksud. Harapan kedepan dalam pelaksanaannya dapat berkontribusi baik , bersinergi antar Pe r a n g k a t D a e r a h , a n t a r ke p e n t i n g a n p e n ye l e n g g a r a a n p e l a t i h a n , s e r t a d a l a m p e n ye l e n g g a r a a n m a u p u n m e n i n g k a t k a n keterlibatan masyarakat

Daftar Pustaka :

Sumardjo. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pe r t a n i a n M e n u j u Pe n g e m b a n g a n kemandirian Petani (Disertasi , Institut Pertanian Bogor). Bogor Peraturan â&#x20AC;&#x201C; Peraturan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Desa

Nomor 6 tahun 2014 tentang

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Bintarto R., 1983, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta

Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Kar tasasmita, G. (1996). Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Bandung. ITB

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Foto: Humas Bappeda Jabar

Pranaka. A ,M.W., dan Vidhyandika, 1996, Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi, diedit oleh : Onny S.P. dan Pranarka. Jakart : Center of Strategis anda International Studies.

64

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Kepada Desa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 410/Kep.1080-Bangsos/2016 tentang Komisioner Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat


bappedajabar BALE WIWAHA

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

Learn More


WAWA S A N PERENCANAAN

Bantuan Pemerintah Bagi

Rumah Tangga

Miskin di Jawa Barat

Oleh Lulu Labida* Putri Nuristi**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan, pada periode Tahun 2016-2017 telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin hampir satu persen yaitu dari 8,77 pada tahun 2016 menjadi 7,83 persen pada tahun 2017

*) Calon Peneliti Pada Bappeda Provinsi Jawa Barat **) Guru SMK Pertanian Lembang


Foto: Humas Bappeda Jabar

Volume 20 Nomor 77 Januari - Maret 2017 Warta Bappeda

67


PENDAHULUAN

K

emiskinan merupakan fenomena pembangunan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang berakibat terhadap kesenjangan pendapatan (Harahap, 2006). Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan s e ba g a i ko n d i s i d i m a n a s e s e o r a n g a t a u sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hakhak dasarnya (kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik). Hasil penelitian Nia Kurniawati Hidayat (2008) dan Fitria Rahayu Ramdhani (2015) menyatakan bahwa, kesehatan, rata-rata lama sekolah, kemampuan daya beli dan tingkat pengangguran berpengaruh nyata terhadap kemiskinan di Jawa Barat, sehingga kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Jawa Barat dengan penduduk terbesar di Indonesia yaitu lebih dari 48 juta jiwa pada Tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2017) merupakan kendala dan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengendalikan jumlah penduduk miskin. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan, pada periode Tahun 2016-2017 telah berhasil menurunkan jmlah penduduk miskin hampir satu persen yaitu dari 8,77 pada tahun 2016 menjadi 7,83 persen pada tahun 2017 (BPS, 2018). Keberhasilan tersebut merupakan upaya secara simultan dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Daerah khususnya aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melaksanakan program perlindungan sosial diantaranya: Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Sebaran dari bantuan yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin di Jawa Barat sampai saat ini belum teridentifikasi dan terlaporakan dengan baik, sehingga diperlukan identifikasi dari program

68

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

tersebut. Untuk itu diperlukan kajian yang dilakukan melalui identifikasi dan alalisis terhadap Basis Data Terpadu (BDT) 2017 yang dikeluarkan oleh kementria Sosial Republik Indonesia yang telah diaplikasikaan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi KM 0 pro poor. Adapun program bantuan yang ada di dalam Aplikasi tersebut adalah KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIP (Kartu Indonesia Pintar), Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Mandiri, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera (Rastra). Implikasi dari kajian ini adalah tersedianya bahan kebijakan bagi Pe m e r i n t a h P r o v i n s i J a w a B a r a t d a l a m penenggulangan kemiskinan yang terfokus kepada perlindungan soaial.

SEBARAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DI JAWA BARAT Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kartu Keluarga Sejahtera atau biasa disebut dengan KKS adalah salah satu program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, hal ini tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 166 Tahun 2014. Pada awalnya program tersebut adalah hasil dari pengembangan program sebelumnya, yaitu dengan nama Kartu Perlindungan Sejahtera (KPS) yang telah dilaksanakan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini program tersebut diubah secara bertahap menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Foto: Istimewa


Program bantuan ini dilaksanakan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diberikan sebesar 25% dari total jumlah penduduk yang ada dengan status sosial ekonomi terendah. Pengambilan data dalam program tersebut berdasarkan hasil pendataan dari program sebelumnya yaitu KPS, pada bulan Juli tahun 2013 . Jumlah tersebut berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dengan jumlah kisaran bantuan yang diberikan sebesar Rp. 200.000/keluarga/bulan. Saat ini proses pemutakhiran data penerima KKS di Jawa Barat telah dilakukan. Berdasarkan data BDT 2017, jumlah warga yang menerima KKS di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 1.801.919 rumah tangga. Adapun sebaran penerima KKS di Jawa Barat tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Sebaran Penerima KKS di Jawa Barat

Pada gambar 1 tersebut warna merah menunjukkan daerah yang paling banyak menerima program bantuan KKS, dilanjutkan dengan warna orange dan yang paling sedikit menerima program bantuan KKS adalah warna kuning. Penerima program bantuan KKS terbanyak sebagian besar berada di wilayah selatan Jawa Barat. Adapun lima besar penerima KKS terbanyak berada di wilayah Kabupaten, diantaranya Cianjur (150.627 rumah tangga), Cirebon (129.114 rumah tangga), Indramayu (125.603 rumah tangga), Garut (122.764 rumah tangga) dan Bandung (120.613 rumah tangga). Sedangkan yang paling sedikit menerima program bantuan KKS berada di wilayah Kota yaitu Kota Banjar (6.491 rumah tangga), Kota Sukabumi (12.363 rumah tangga), Kota Cirebon (14.047 rumah tangga), Kota Cimahi (14.691 rumah tangga) dan Pangandaran (16.995 rumah tangga).

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

69


Kartu Indonesia Pintar (KIP) Program Indonesia Pintar merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin atau tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah atau sederajat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) Dan Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu Program Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal. Dalam penerapan Program Indonesia Pintar memiliki payung hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya mulai dari pasal 34 ayat (1) dan (3) UUD 1945, UU Nomor 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyebutkan bahwa janji-janji presiden saat kampanye pemilihan

presiden wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur kewajiban negara memberikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif, mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia pintar. Program Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini proses pemutakhiran data penerima KIP di Jawa Barat telah dilakukan. Berdasarkan data BDT 2017, j u m l a h w a rg a y a n g m e n e r i m a K I P d i 2 7 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 415.733 rumah tangga. Adapun sebaran penerima KIP di Jawa Barat tersaji pada Gambar 2.

Gambar 2. Sebaran Penerima KIP di Jawa Barat

70

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Foto: Istimewa

Pada gambar 2, warna merah menunjukkan daerah yang paling banyak menerima program bantuan KIP, dilanjutkan dengan warna orange dan yang paling sedikit menerima program bantuan KIP adalah warna kuning. Penerima program bantuan KIP terbanyak berada di Cirebon (54.082 rumah tangga) dan Sukabumi (39.586 rumah tangga), sedangkan yang paling sedikit menerima program bantuan KIP berada di Kota Banjar (1.559 rumah tangga), Pangandaran (2.206 rumah tangga), Kota Cirebon (2.506 rumah tangga), Kota Sukabumi (3.048 rumah tangga) dan Kota Depok (3.101 rumah tangga).

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi rakyat seperti yang telah di tetapkan undang undang dasar 1945 pasal 28 ayat (1). Hak dasar ini menjadi kewajiban Negara, Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah untuk memenuhinya. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan KIS di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan. Para penerima KIS tidak memerlukan adminitrasi yang sulit karena para gelandangan, pengamen, serta pengemis pun dapat memilikinya meskipun mereka tidak mempunyai data yang lengkap. Dengan KIS ini diharapkan semua pihak tidak ada lagi diskriminasi dalam penanganan kesehatan. Program Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini proses pemutakhiran data penerima KIS di Jawa Barat telah dilakukan. Berdasarkan data BDT 2017, j u m l a h w a rg a y a n g m e n e r i m a K I S d i 2 7 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 2.343.957 rumah tangga. Adapun sebaran penerima KIS di Jawa Barat tersaji pada Gambar 3.

Gambar 3. Sebaran penerima KIS di Jawa Barat

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

71


Pada Gambar 3, warna merah menunjukkan daerah yang paling banyak menerima program bantuan KIS, dilanjutkan dengan warna orange dan yang paling sedikit menerima program bantuan KIS adalah warna kuning. Penerima program bantuan KIS terbanyak berada di wilayah Kabupaten, yaitu Cirebon (170.491 rumah tangga), Sukabumi (169.704 rumah tangga), Bandung (163.390 rumah tangga), Karawang (163.276 rumah tangga) dan Cianjur (161.706 rumah tangga). Sebagian besar penerima program bantuan KIS berada di wilayah selatan Jawa Barat. Sedangkan yang paling sedikit menerima program bantuan KIS berada di Kota Banjar (10.232 rumah tangga), Kota Sukabumi (15.931 rumah tangga), Kota Cimahi (21.876 rumah tangga), Pangandaran (22.073 rumah tangga) dan Kota Cirebon 24.044 rumah tangga).

BPJS Mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS ini terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran (Kementerian Kesehatan RI, 2013). BPJS Kesehatan mempunyai fungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan prinsip asuransi sosial, sedangkan BPJS ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. S e ba g a i u pa y a m e m e n u h i ke b u t u h a n masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, BPJS Kesehatan terus memperluas jaringan mitra fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Saat ini proses pemutakhiran data penerima BPJS Mandiri bagi rumah tangga miskin di Jawa Barat telah dilakukan. Berdasarkan data BDT 2017, jumlah warga yang menerima BPJS Mandiri di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 82.425 rumah tangga. Adapun sebaran rumah tangga miskin penerima BPJS Mandiri di Jawa Barat tersaji pada Gambar 4.

Gambar 4. Sebaran rumah tangga miskin penerima BPJS Mandiri di Jawa Barat

Pada Gambar 4 , warna merah menunjukkan daerah yang paling banyak menerima program bantuan BPJS Mandiri, dilanjutkan dengan warna orange dan yang paling sedikit menerima program bantuan BPJS Mandiri adalah warna kuning. Lima besar penerima program bantuan BPJS Mandiri terbanyak berada di Kota Bekasi (7.079 rumah tangga), Cirebon (6.825 rumah tangga), Bogor (6.167 rumah tangga), Kota Depok (5.677 rumah tangga) dan Kota Bandung (5.150 rumah tangga). Sedangkan lima besar penerima program bantuan BPJS Mandiri paling sedikit berada di Kota Banjar (129 rumah tangga), Kota Cirebon (416 rumah tangga), Pangandaran (642 rumah tangga), Kota Sukabumi (687 rumah tangga) dan Kota Tasikmalaya (980 rumah tangga). 72 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017 70


Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Dewasa ini, untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja sangat dirasakan pentingnya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang pengelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme asuransi, dimana setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerjanya. Kebijakan dan pengawasan umum program ini ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992. Jaminan Sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia (Wahab, 2001). Adapun ruang ligkup program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tantang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan(JPK). Saat ini proses pemutakhiran data penerima Jamsostek bagi rumah tangga miskin di Jawa Barat telah dilakukan. Berdasarkan data BDT 2017, jumlah warga yang menerima Jamsostek di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 74.531 rumah tangga. Adapun sebaran rumah tangga miskin penerima Jamsostek di Jawa Barat tersaji pada Gambar 5.

Gambar 5. Sebaran Rumah tangga Miskin Penerima Jamsostek di Jawa Barat

Pada Gambar 5, warna merah menunjukkan daerah yang paling banyak menerima program bantuan Jamsostek, dilanjutkan dengan warna orange dan yang paling sedikit menerima program bantuan Jamsostek adalah warna kuning. Penerima program bantuan jamsostek terbanyak berada di Sukabumi (8.906 rumah tangga), Karawang (7.059 rumah tangga), Bekasi (6.927 rumah tangga), Kota Bekasi (6.477 rumah tangga) dan Bandung (5.959 rumah tangga). Sedangkan penerima program bantuan jamsostek paling sedikit berada di Kota Banjar (106 rumah tangga), Pangandaran (160 rumah tangga), Kota Cirebon (413 rumah tangga), Ciamis (520 rumah tangga) dan Kuningan (556 rumah tangga). Foto: Istimewa Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

73


Program Keluarga Harapan (PKH) PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Sasaran PKH adalah rumah tangga sangat miskin yang sesuai kriteria PKH yaitu memiliki ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat dan Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Saat ini proses pemutakhiran data penerima PKH di Jawa Barat telah dilakukan. Berdasarkan data BDT 2017, jumlah warga yang menerima PKH di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 267.209 rumah tangga. Adapun sebaran penerima PKH di Jawa Barat tersaji pada gambar 6 berikut.

Gambar 6. Sebaran penerima PKH di Jawa Barat Foto: Humas Bappeda Jabar

Pa d a g a m b a r t e r s e b u t w a r n a m e r a h menunjukkan daerah yang paling banyak menerima program bantuan PKH, dilanjutkan dengan warna orange dan yang paling sedikit menerima program bantuan PKH adalah warna kuning. Lima besar penerima program bantuan PKH terbanyak berada di Garut (24.222 rumah tangga), Bogor (23.401 rumah tangga), Cianjur (19.804 rumah tangga), Karawang (19.135 rumah tangga), dan Kota Tasikmalaya (16.821 rumah tangga). Sedangkan lima besar penerima program bantuan PKH paling sedikit berada di Kota Banjar (525 rumah tangga), Kota Sukabumi (1.049 rumah tangga), Pangandaran (1.425 rumah tangga), Kota Cirebon (1.549 rumah tangga) dan Kota Depok (1.862 rumah tangga). 74

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Beras Sejahtera (Rastra) Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakannya sebutan untuk program tersebut dan pembagian beras yang sebelumnya 12 kali dalam setahun menjadi 14 kali pembagian dalam setahun. Menurut Pedoman umum (Pedum) Rastra 2015, Rastra merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang ke b i j a k a n p e r b e r a s a n n a s i o n a l . P re s i d e n menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional.

tangga miskin). Program Rastra adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian atau Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Rastra. Penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, Rastra juga untuk membantu kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala.

Menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) 2012, bahwa Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah

Saat ini proses pemutakhiran data penerima Rastra di Jawa Barat telah dilakukan. Berdasarkan data BDT 2017, jumlah warga yang menerima Rastra di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 3.283.402 rumah tangga. Adapun sebaran penerima rastra di Jawa Barat tersaji pada gambar 7 berikut.

Gambar 7. Sebaran Penerima Rastra di Jawa Barat

Pada gambar tersebut warna merah menunjukkan daerah yang paling banyak menerima program bantuan Rastra, dilanjutkan dengan warna orange dan yang paling sedikit menerima program bantuan Rastra adalah warna kuning. Lima besar penerima program bantuan Rastra terbanyak berada di wilayah Kabupaten, yaitu Cirebon (240.587 rumah tangga), Bandung (234.357 rumah tangga), Cianjur (229.385 rumah tangga), Indramayu (227.873 rumah tangga) dan Karawang (217.686 rumah tangga). Sedangkan lima besar penerima program bantuan Rastra paling sedikit berada di Kota Banjar (11.315 rumah tangga), Kota Sukabumi (13.498 rumah tangga), Kota Cirebon (25.303 rumah tangga), Kota Cimahi (25.555 rumah tangga) dan Pangandaran (35.755). Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

75


REKAPITULASI SEBARAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DI JAWA BARAT

1

Jumlah warga yang menerima KKS di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 1.801.919 rumah tangga. Penerima program bantuan KKS terbanyak sebagian besar berada di wilayah selatan Jawa Barat. Adapun lima besar penerima KKS terbanyak berada di wilayah Kabupaten, diantaranya Cianjur (150.627 rumah tangga), Cirebon (129.114 rumah tangga), Indramayu (125.603 rumah tangga), Garut (122.764 rumah tangga) dan Bandung (120.613 rumah tangga). Sedangkan yang paling sedikit menerima program bantuan KKS berada di wilayah Kota yaitu Kota Banjar (6.491 rumah tangga), Kota Sukabumi (12.363 rumah tangga), Kota Cirebon (14.047 rumah tangga), Kota Cimahi (14.691 rumah tangga) dan Pangandaran (16.995 rumah tangga).

2

Jumlah warga yang menerima KIP di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 415.733 rumah tangga. Penerima program bantuan KIP terbanyak berada di Cirebon (54.082 rumah tangga) dan Sukabumi (39.586 rumah tangga), sedangkan yang paling sedikit menerima program bantuan KIP berada di Kota Banjar (1.559 rumah tangga), Pangandaran (2.206 rumah tangga), Kota Cirebon (2.506 rumah tangga), Kota Sukabumi (3.048 rumah tangga) dan Kota Depok (3.101 rumah tangga).

3

Jumlah warga yang menerima KIS di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 2.343.957 rumah tangga. Penerima program bantuan KIS terbanyak berada di wilayah Kabupaten, yaitu Cirebon (170.491 rumah tangga), Sukabumi (169.704 rumah tangga), Bandung (163.390 rumah tangga), Karawang (163.276 rumah tangga) dan Cianjur (161.706 rumah tangga). Sebagian besar penerima program bantuan KIS berada di wilayah selatan Jawa Barat. Sedangkan yang paling sedikit menerima program bantuan KIS berada di Kota Banjar (10.232 rumah tangga), Kota Sukabumi (15.931 rumah tangga), Kota Cimahi (21.876 rumah tangga), Pangandaran (22.073 rumah tangga) dan Kota Cirebon 24.044 rumah tangga).

76

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

4

Jumlah warga yang menerima BPJS Mandiri di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 82.425 rumah tangga. Lima besar penerima program bantuan BPJS Mandiri terbanyak berada di Kota Bekasi (7.079 rumah tangga), Cirebon (6.825 rumah tangga), Bogor (6.167 rumah tangga), Kota Depok (5.677 rumah tangga) dan Kota Bandung (5.150 rumah tangga). Sedangkan lima besar penerima program bantuan BPJS Mandiri paling sedikit berada di Kota Banjar (129 rumah tangga), Kota Cirebon (416 rumah tangga), Pangandaran (642 rumah tangga), Kota Sukabumi (687 rumah tangga) dan Kota Tasikmalaya (980 rumah tangga).

5

Jumlah warga yang menerima Jamsostek di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 74.531 rumah tangga. Penerima program bantuan jamsostek terbanyak berada di Sukabumi (8.906 rumah tangga), Karawang (7.059 rumah tangga), Bekasi (6.927 rumah tangga), Kota Bekasi (6.477 rumah tangga) dan Bandung (5.959 rumah tangga). Sedangkan penerima program bantuan jamsostek paling sedikit berada di Kota Banjar (106 rumah tangga), Pangandaran (160 rumah tangga), Kota Cirebon (413 rumah tangga), Ciamis (520 rumah tangga) dan Kuningan (556 rumah tangga).

6

Jumlah warga yang menerima PKH di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 267.209 rumah tangga. Lima besar penerima program bantuan PKH terbanyak berada di Garut (24.222 rumah tangga), Bogor (23.401 rumah tangga), Cianjur (19.804 rumah tangga), Karawang (19.135 rumah tangga), dan Kota Tasikmalaya (16.821 rumah tangga). Sedangkan lima besar penerima program bantuan PKH paling sedikit berada di Kota Banjar (525 rumah tangga), Kota Sukabumi (1.049 rumah tangga), Pangandaran (1.425 rumah tangga), Kota Cirebon (1.549 rumah tangga) dan Kota Depok (1.862 rumah tangga).

7

Jumlah warga yang menerima Rastra di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 3.283.402 rumah tangga. Lima besar


DAFTAR PUSTAKA penerima program bantuan Rastra terbanyak berada di wilayah Kabupaten, yaitu Cirebon (240.587 rumah tangga), Bandung (234.357 rumah tangga), Cianjur (229.385 rumah tangga), Indramayu (227.873 rumah tangga) dan Karawang (217.686 rumah tangga). Sedangkan lima besar penerima program bantuan Rastra paling sedikit berada di Kota Banjar (11.315 rumah tangga), Kota Sukabumi (13.498 rumah tangga), Kota Cirebon (25.303 rumah tangga), Kota Cimahi (25.555 rumah tangga) dan Pangandaran (35.755).

SIMPULAN Berdasarkan analisis diatas, maka program penenggulangan kemiskinan yang terfokus kepada perlindungan soaial ditujukan kepada wilayah penerima yang terendah sebagai berikut:

1

Jumlah warga yang menerima KKS yang paling sedikit menerima program bantuan KKS berada di wilayah Kota yaitu Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Cimahi dan Kabupaten Pangandaran.

2 3 4

Jumlah warga yang menerima KIP yang paling sedikit berada di Kota Banjar, Pangandaran, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Depok.

Jumlah warga yang menerima KIS yang paling berada di Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Pangandaran, dan Kota Cirebon. Jumlah warga yang menerima BPJS Mandiri yang paling sedikit berada di Kota Banjar, Kota Cirebon, Pangandaran, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.

5

Jumlah warga yang menerima Jamsostek di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang paling sedikit berada di Kota Banjar, Pangandaran, Kota Cirebon, Ciamis, dan Kuningan.

[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20132018. Bandung: [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: [ B a p p e n a s ] B a d a n Pe re n c a n a a n Pembangunan Nasional. [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2017 Harahap, Sofyan, 2006. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Edisi Pertama, Raja GraďŹ ndo Persada, Jakarta. Hidayat, NK. 2008. Analisis Hubungan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. [Skripsi]. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. [Kemenkes] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013. Ramdhani, FR. 2015. Pemodelan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan Menggunakan P e n d e ka t a n S e e m i n g l y U n r e l a t e d Regression (SUR) Spasial. [Skripsi]. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pe n g e t a h u a n A l a m , U n i ve r s i t a s Pendidikan Indonesia. [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012. Wahab, Zulaeni. 2001. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

6 7

Jumlah warga yang menerima PKH yang paling sedikit berada di Kota Banjar, Kota Sukabumi, Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Depok. Jumlah warga yang menerima Rastra yang paling sedikit berada di Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Cimahi, dan Pangandaran. Foto: Humas Bappeda Jabar

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

77


OPINI

Restoran dan Rumah Makan Untuk Menarik Wisatawan ke Jawa Barat Oleh Widhy Kurniatun* Indra Fajar Permana**

*) Pegawai DISKOMINFO Provinsi Jawa Barat. Pengajar Pascasarjana Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung **) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD


Foto: Humas Bappeda Jabar

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

79


T

wisatawan ke usaha akomodasi sebanyak 4,8 juta dan menerima kunjungan obyek wisata 1,8 juta dan Kota Sukabumi menerima kunjungan wisata ke usaha akomodasi sebanyak 205 ribu kali kunjungan dan kunjungan obyek wisata 85 ribu kali. Ini menjadi fakta yang fantastis bahwa usaha restoran dan rumah makan memiliki daya tarik yang lebih kuat bagi para wisatawan dibandingkan dengan objek wisata itu sendiri.

ren restoran dan rumah makan dahulu dan kini masih menjadi primadona terutama di kalangan wisatawan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2015, terdapat lebih dari 2600 restoran dan rumah makan beroperasi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Jumlah restoran yang begitu besar tentu dapat menjadi alternatif penerimaan daerah bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain penerimaan pajak restoran dan rumah makan, kita dapat mengambil benefit lain, yakni dari sisi daya tarik kunjungan wisatawan. Keberadaan restoran dan rumah makan dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung ke daerah – daerah. Mulai dari konsep dan arsitektur bangunan, kekhasan cita rasa makanan yang disajikan hingga cara pelayanan terhadap penikmat makanan yang disajikan dari sebuah restoran dan rumah makan.

Dari sisi penerimaan, tercatat bahwa jumlah penerimaan kota Bandung dari Usaha Akomodasi dan Rumah Makan pada tahun 2015 mencapai Rp 7,8 triliun. Jumlah ini tentu saja memiliki multiplier effect yang besar terhadap sektor usaha lainnya yang ada di kota Bandung. Seperti yang dikatakan oleh Ruth Reichl, editor di majalah Gourmet, bahwa “orang – orang akan penasaran dengan seisi dunia jika memiliki ketertarikan dengan makanan ataupun kuliner” (Sparks, Bowen, & Klag, 2003).

Usaha restoran dan rumah makan tergolong usaha akomodasi, menurut definisi dari Badan Pusat Statistik. Pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat, seperti Kota Bandung dan Kota Sukabumi, menerima jumlah kunjungan wisatawan ke usaha akomodasi lebih banyak daripada kunjungan wisatawan ke obyek wisata. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menerima kunjungan

Fakta dari data yang ditemukan berdasarkan hasil analisis arah hubungan Jumlah Restoran dan rumah makan terhadap Jumlah Kunjungan ke Usaha Akomodasi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah restoran yang lebih banyak berbanding lurus dengan semakin banyak nya jumlah Kunjungan ke Usaha Akomodasi di kabupaten/kota seperti pada gambar 1 berikut.

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 80

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Usaha akomodasi sebagai usaha yang mencakup penginapan dan tempat makan, dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah dan alasan wisatawan untuk singgah di suatu daerah.

Sumber : infobandung.co.id

Hasil analisis tersebut menjadi bukti bahwa usaha akomodasi perlu dipertimbangkan dalam kepariwisataan, khusus nya di Jawa Barat. Usaha akomodasi sebagai usaha yang mencakup penginapan dan tempat makan, dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah dan alasan wisatawan untuk singgah di suatu daerah. Merujuk pada penelitian ilmiah yang dihadirkan pada Konferensi Internasional di Siprus tahun 2002, mayoritas temuan ilmiah menyebutkan bahwa makanan daerah dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan (Cohen & Avieli, 2004). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Sparks, Bowen, & Klag (2003) menemukan bahwa restoran berperan penting mempengaruhi wisatawan menentukan tujuan wisata yang akan dikunjunginya. Banyaknya restoran di kota Bandung (291 Unit) berperan menjadikan kota Bandung sebagai kota dengan jumlah kunjungan akomodasi terbanyak di Jawa Barat (4.801.108 kunjungan) pada tahun 2016. Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

81


Angka-angka tersebut menjadi cermin bagi daerah khususnya di Jawa Barat betapa pentingnya peran restoran dan rumah makan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2015 kota Bandung memiliki 291 restoran dan mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp 78.9 juta, tertinggi di provinsi Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Suartini & Utama (2010) turut menemukan bahwa Jumlah kunjungan dan pajak hotel dan restoran (PHR) berpengaruh positif terhadap meningkatnya jumlah penerimaan asli daerah. Arah hubungan antara Jumlah kunjungan ke usaha akomodasi dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Foto: Humas Bappeda Jabar

Sumber : Badan Pusat Sta s k Provinsi Jawa Barat

Terlihat bahwa arah hubungan antara Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Usaha Akomodasi berbanding lurus dan positif dengan PDRB Kabupaten/ kota, artinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke usaha akomodasi dapat meningkatkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 82

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Kesimpulan 1.

Penyediaan Restoran dan rumah makan menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam kepariwisataan.

2.

Jumlah Restoran dan rumah makan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke usaha akomodasi di suatu daerah.

3.

Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisata, jumlah restoran yang bertambah banyak dapat meningkatkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah

Rekomendasi Merujuk pada realita tersebut, menjadi penting bagi setiap pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk lebih memperhatikan keberadaan restoran dan rumah makan bukan saja sebagai alternatif pendapatan daerah semata. Juga agar memberikan kemudahan perijinan untuk usaha akomodasi. Jumlah restoran yang banyak diimbangi dengan konsep dan suasana yang memberikan

kenyamanan dan pengalaman unik bagi wisatawan dapat menjadi sektor substitusi, bahkan pelengkap sektor wisata untuk mendorong perekonomian daerah dan pemberdayaan penduduk setempat.

Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2018). Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2016.Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2018). Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2013-2016.Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2018). Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2010 - 2015.Cohen, E., & Avieli, N. (2004). Food in tourism - Attraction and impediment. Annals of Tourism Research, 31(4), 755778. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.02.00 3Sparks, B., Bowen, J., & Klag, S. (2003). Restaurants and the tourist market. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(1), 613. https://doi.org/10.1108/0959611031045893 6Suartini, N. N., & Utama, M. S. (2010). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 175189.

Foto: Humas Bappeda Jabar

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

83


R E H AT

Foto: Humas Bappeda Jabar

84 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT) DALAM MANAJEMEN BENCANA DI KABUPATEN KUNINGAN Oleh

Iwan Mulyawan Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Kuningan

Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

85


Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 berbunyi “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengkibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan fampak psikologis.” Bencana tersebut dibedakan menjadi tiga yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami, angin topan, dan gunung meletus. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan bencana antara lain kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sementara itu pada bagian lainnya definisi rawan bencana pada Pasal 1 Ayat 14 berbunyi “Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mecegah, meredam, mecapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, pada huruf b Menimbang berbunyi bahwa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan Informasi Geospasial. Pada pasal 17 ayat 3 yang berbunyi dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur Informasi Geospasial Dasar (IGD) sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial). Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kelas risiko tinggi dengan skor 154 (BNPB Indeks

86

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017


Risiko Bencana Indonesia 2013). Hal ini dibuktikan dengan banyak terjadinya berbagai bencana yang melanda beberapa wilayah secara terus menerus yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat, baik berupa korban jiwa manusia kerugian harta benda, maupun kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Berdasarkan data BPBD, terdapat sembilan kecamatan terutama di wilayah bagian selatan memiliki potensi kerawanan bencana longsor. Kesembilan kecamatan itu terdiri atas Kecamatan Darma, Selajambe, Subang, Cilebak, Ciwaru, Karangkancana, Hantara, Ciniru, dan bagian selatan wilayah Kecamatan Kadugede. Adapun jumlah desa rawan terkena bencana longsor itu mencapai 35 desa. Berdasarkan pengamatan lebih lanjut di lapangan, kondisi yang ada pada desa-desa tersebut adalah masih banyaknya permukiman penduduk, areal pertanian dan kebun yang berada pada perbukitan dengan kelerengan tinggi dan lapisan permukaan tanah gembur relatif tipis dan menumpang pada lapisan padat berupa batuan cadas. Potensi bencana lainnya yang harus diwaspadai adalah banjir bandang yang bersumber dari adanya luapan arus sungai yang menggenangi permukiman penduduk sekitar bantaran sungai (BNPB Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013).

Informasi Geopasial Tematik Kebencanaan Kabupaten Kuningan

Foto-foto: Humas Bappeda Jabar

Penggunaan dan pemanfaatan IGT dalam berbagai sektor semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas kebijakan dan keputusan yang diambil dengan mendasarkan kepada IG. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 2011 punya peran penting dan strategis dalam menyelenggarakan dan mengelola data geospasial sebagai basis dalam manajemen penanggulangan bencana. Infrastruktur Data Spasial (IDS) memiliki peran sebagai mekanisme yang memfasilitasi penggunaan dan pembagian data spasial untuk kebutuhan GIS. Seiring berjalan waktu, kebutuhan penggunanya telah berkembang dan pengguna membutuhkan akses ke informasi spasial yang akurat dan bersifat real-time mengenai objek-objek nyata di sekitar, agar dapat meningkatkan efektivitas dalam menentukan keputusan di daerah-daerah penting seperti pengelolaan keadaan darurat dan penanggulangan bencana. Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

87


Penyediaan IGT Kebencanaan di Kabupaten Kuningan dalam kegiatan mitigasi bencana baru meliputi pengambilan data spasial (melalui survey lapangan) dan pengelolaan (memanfaatkan GIS dan basis data) saja. Untuk kegiatan yang sifatnya pengelolaan akses (mengamati perkembangan dalam pemetaan) serta pengembangan teknik analitis seperti pemetaan potensi dan wilayah terdampak dengan resolusi tinggi belum terlalu diperhatikan. IGT tersebut masih bersifat statis (Gambar 1), masih rawan dalam duplikasi data, kurang eďŹ sien dalam penyajian data, dan aksesnya hanya dapat diperoleh pada media tertentu. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan data spasial dalam rangka pelaksanaan integrasi data yang tepat, penerapan standar data relevan dan memenuhi berbagai kebutuhan yang terus berkembang akan produk data spasial yang ada.

Gambar 1. IGT Kebencanaan BPBD Kabupaten Kuningan

Foto: Humas Bappeda Jabar

Berdasarkan hal di atas, penyediaan IGT kebencanaan merupakan satu langkah lebih lanjut dari penentuan tingkat kerawanan bencana sehingga dipandang penting untuk pengintegrasian peta-peta yang ada. Hal ini diperlukan suatu fasilitasi pertukaran informasi dan teknologi terkait dengan manajemen bencana dan pengelolaan informasi spasial tematik pendukungnya. Di samping itu bertujuan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen bencana dan memformulasikan ke dalam satu pendekatan yang komprehensif.

88

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2017

IGT kebencanaan Kabupaten Kuingan harus dapat mengimplementasian kebijakan penanggulangan bencana yang mengacu pada Kebijakan Satu Peta (KSP) dalam suatu Jaringan IG daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan yang terintegerasi dengan


jaringan pusat (sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Perpres No. 27 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Ja r i n g a n I n f o r m a s i Geospasial). Konsep KSP adalah kebijakan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif, dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan oleh satu lembaga dalam hal ini BIG untuk ditetapkan sebagai one reference, one standard, one database, dan one geoportal. Peta rawan bencana akan ada dalam satu peta yang terintegerasi begitu juga dalam peta kejadian bencananya. Sehingga IGT kebencanaan yang menjadi media informasi ke masyarakat akan bersumber pada satu referensi, standar, database dan geoportal.

Foto: Humas Bappeda Jabar

Gambar 2. IGT Kebencanaan yang diusulkan dalam KSP Volume 30 Nomor 117 Januari - Maret 2018 Warta Bappeda

89


Penutup IGT merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematik membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait terutama para pembuat keputusan (decision makers). Pengurangan risiko bencana perlu melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat pusat dan daerah baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta. Dalam implementasinya rencana ini akan disesuaikan dengan rencana pengurangan risiko bencana pada tingkat wilayah kabupaten. Selain itu masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan kawasan rawan bencana karena masyarakat merupakan subyek, obyek, sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana. Kedepannya semua stakeholder untuk dapat peduli terhadap penyelamatan bumi dengan

menerapkan secara penuh amanat UU informasi geospasial dalam penyelenggaraan kepemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sebagai komitmen atas kewajiban para penyelenggara IGT Kebencanaan yang terintegerasi untuk menyesuaikan seluruh kegiatannya terhadap UU IG.

Daftar Pustaka BPBD Kabupaten Kuningan (2018). Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Kuningan tahun 2018. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Tahun 2013 Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Foto: Istimewa

SELAMATKAN BUMI DENGAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEBENCANAAN


MAJAL

AH

S R E P A P R O F LL

CA

II I S I ED

18

ni 20

- Ju April

.287 nda No

Dago,

. Jua

d

rov.go.i

a.jabarp

bapped

n, Dose neliti, bangkan e P , a encan k menyum al Per u gsion gunan unt n u F a g par ti Pemban n a d un ha Meng emer ajalah Kami wa dan P rnya ke M le is u s p a Mah h po l ilmia artike

Majalah Warta Bappeda merupakan produk media cetak yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Diproduksi secara berkala guna memberikan inspirasi, pencerahan, serta edukasi bagi pembacanya. Selain itu, bisa digunakan sebagai referensi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat

Jl. Ir. H

1.

Artikel berisi gagasan tentang perencanaan pembangunan di Jawa Barat, bukan kumpulan dokumen atau regulasi.

2.

Tulisan berbentuk Karya Tulis Ilmiah Populer dengan tetap menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar/sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

3.

Isi artikel tidak memuat unsur yang merusak hubungan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan kebencian atau memunculkan aksi terorisme.

4.

Artikel belum pernah dipublikasikan di media manapun.

5.

Besaran honor yang diterima penulis berdasarkan jumlah halaman yang telah melalui proses penyuntingan.

Artikel dikirim melalui email:

wartabappedajabar@yahoo.com dengan menyertakan: identitas lengkap (biodata) dan foto penulis paling lambat tanggal:

23 Mei 2018 CP: 085795282891

g

Bandun


bappeda.jabarprov.go.id

e-mail: wartabappedajabar@yahoo.com

Jalur Ciletuh Via Pantai Loji

sumber informasi perencanaan pembangunan jawa barat C Bappeda Jabar

@bappedajabar

@bappedajabar

Bappeda Provinsi Jawa Barat

Profile for Dokumentasi Bappeda Jabar

Warta Bappeda Edisi 1 Tahun 2018  

Majalah Triwulan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Vol. 30 No.117, Januari - Maret 2018. Majalah Warta Bappeda merupakan pro...

Warta Bappeda Edisi 1 Tahun 2018  

Majalah Triwulan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Vol. 30 No.117, Januari - Maret 2018. Majalah Warta Bappeda merupakan pro...

Advertisement