Page 1

MEDIAKOMUNIKASITRIWULANAN

Vol. 30 No. 119 Juli - September 2018

PROVINSI JAWA BARAT


DARI

REDAKSI

PROVINSI JAWA BARAT

Majalah Warta Bappeda merupakan produk media cetak yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Diproduksi secara berkala dan memberikan insipirasi, pencerahan, serta edukasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan anda

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Para pembaca yang berbahagia pada terbitan Warta Bappeda Edisi Triwulan III Volume 30 Nomor 119 Juli - September Tahun 2018 kali ini kami tampilkan Laporan Utama seputar pelantikan Gubernur Jawa Barat yang baru. Beberapa Rubrik lain hadir seperti Wawasan Perencanaan dan Jendela Perencanaan. Hal ini dilakukan demi memberikan kepuasan para pembaca dalam memperoleh informasi perencanaan pembangunan Jawa Barat melalui majalah triwulanan ini. Tulisan kali ini diawali dengan Laporan Utama yang Membahas tentang Visi-Misi Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2018- 2023. Para pembaca Warta Bappeda yang kami hormati, selain tulisan diatas kami hadirkan pula beberapa Artikel Wawasan Perencanaan yang mengupas tentang Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (Sebagai metoda implementatif yang ramah masyarakat), Analisis Sentimen (Opinion Mining) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Implikasi Penerapat UndangUndang No. 23 th 2014 terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang Serta Keterkaitannya dengan Perencana Spasial di Daerah, Oleh-oleh dari Negeri Belanda (1) Pendataan Mandiri: Perspektif Baru Pengumpulan data untuk Penataan Ruang, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SMP) dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Motekar Meraih 99 Top Inovasi Pelayanan Terbaik Tingkat Nasional diinspirasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya Sunda. Akhir kata kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas kontribusinya selama ini. Kami tunggu artikel berikutnya yang akan diterbitkan dalam Edisi Triwulan IV Tahun 2018. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. wb

Terbit Berdasarkan SK Menpen RI No. ISSN

Penanggung Jawab Ketua

1353/SK/DITJENPPG/1988 0216-6232

Ir. H. Yerry Yanuar, MM Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM

Sekeretaris

Drs Wahyu Hendrawan, MM

Penyunting

Ir. H. Tresna Subarna, M.M Drs. Bunbun W. Korneli, MAP Drs. Achmad Pranusetya, M.T T. Sakti Budhi Astuti, SH., M.Si

Sekretariat

Rio Teguh Pribadi,S.Sos

Liputan Fotografer Layouter Alamat

Shinta Wulan Anggraeni S.Sos Roni Sachroni, BA Ramadhan Setia Nugraha S.Sos Jl. Ir. H. Juanda No.287 Telp.2516061 Website : bappeda.jabarprov.go.id E-mail : wartabappedajabar@yahoo.com

menerima tulisan dari pembaca yang berhubungan dengan wawasan perencanaan, disarankan untuk melampirkan foto-foto yang mendukung. Tulisan diketik satu spasi minimal 5 halaman A4. Artikel yang pernah dimuat di media lain, tidak akan dimuat. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah substansi.


D A F TA R I S I Warta Bappeda Vol. 30 No. 119 Juli - September 2018

L A P O R A N U TA M A

3

50

M E W U J U D K A N J A B A R J U A R A L A H I R B AT I N

Sejumlah kejutan untuk membangun Jawa Barat selama 5 tahun kedepan sudah disiapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur 2018-2023. Semenjak resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 5 Sepetember 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023 sudah melontarkan sejumlah ide dan gagasan untuk Jawa Barat.

Apa yang akan dilakukan seorang perencana, jika akan menuliskan, misalnya tentang pedagang kaki lima, dan membutuhkan data mengenai jumlah populasi, jenis barang, lokasi berjualan dan rerata penghasilan PKL yang ada di suatu komunitas PKL? Hal pertama yang terlintas dalam benak adalah mustahil data akan didapatkan, mustahil mampu mencari data dengan tipe dan kedalaman informasi seperti yang disebutkan di atas, mustahil menuliskan sesuatu yang berkaitan dengan PKL dengan memberikan informasi detail.

60

16

MONITORING DAN E V A L U A S I PA R T I S I PAT I F (SEBAGAI METODA I M P L E M E N TA S I YA N G R A M A H M A S YA R A K AT )

28

ANALISIS SENTIMEN (OPINION MINING) DALAM PENYELENGGARAAN P E M E R I N TA H A N P R O V I N S I J A W A B A R AT

38

OLEH- OLEH DARI NEGERI BELANDA (1) P E N D ATA A N M A N D I R I : P E R S P E KT I F B A R U P E N G U M P U L A N D ATA U N T U K P E N ATA A N RUANG

JENDELA PERENCANAAN

I M P L I K A S I P E N E R A PA N UNDANG -UNDANG N O 2 3 TA H U N 2 0 1 4 TERHADAP PENYELENGGARAAN P E N ATA A N R U A N G S E R TA K E T E R K A I TA N D E N G A N P E R E N C A N A A N S PA S I A L DI DAERAH

Ruang yang ketersediaannya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pemanfaatan ruang yang terus mengalami peningkatan mendorong para perencana spasial untuk dapat mengalokasikan ruang seoptimal mungkin demi kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, sangat wajar apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang akan banyak melibatkan berbagai sektor, kepentingan, disiplin ilmu, aspek, waktu, tahapan, skala, dimensi, pendekatan dan sebagainya.

64

P E N E R A PA N S TA N D A R P E L AYA N A N M I N I M A L (SPM) DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

72

PROGRAM MOTEKAR MERAIH 99 TOP I N O V A S I P E L AYA N A N T E R B A I K T I N G K AT NASIONAL DIINSPIRASI N I L A I - N I L A I K E A R I FA N L O K A L B U D AYA S U N D A

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

1


LAPORAN

U TA M A

Foto: Humas Bappeda


Mewujudkan

Jawa Barat Juara Lahir Batin


LAPORAN

U TA M A

Foto-foto: Humas Bappeda

S

ejumlah kejutan untuk membangun Jawa Barat selama 5 tahun kedepan sudah disiapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur 2018-2023. Semenjak resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 5 Sepetember 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 20182023 sudah melontarkan sejumlah ide dan gagasan untuk Jawa Barat. 4

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


Jabar Juara Lahir Batin menjadi tujuan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018-2023. Juara artinya SDM Jabar harus terbaik pendidikannya dan daya saing ekonomi dengan cara yang akan ditawarkannya. Sedangkan lahir batin artinya tidak hanya akan membangun infrastruktur ďŹ sik saja tapi juga membangun manusia yang religius, pancasilais, toleran dan kompetitif. Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum bertekad akan meningkatkan indeks kebahagiaan Warga Jawa Barat. Kata "ngabret" sering dikeluarkan oleh Ridwan Kamil, karena beliau ingin sekali banyak membawa perubahan Jawa Barat dengan inovasi dan kolaborasi. Beberapa gebrakan setelah dilantik, Ridwan Kamil memiliki ide-ide cemerlang untuk mengubah wajah Jawa Barat. Program-program itu beliau upload di media sosial pribadinya, berikut beberapa diantaranya:

Komitmen Ridwan Kamil dan UU Rizhanul Ulum melayani 48 juta warga Jawa Barat akan dibuktikan yang terdekat dalam program 100 hari kerja terlebih dahulu. Ridwan Kamil akan berkoordinasi dengan FKPD Jabar, ke dinas-dinas dan keliling ke daerah. Untuk memudahkan koordinasi, Ia juga akan membuat grup di aplikasi WhatApp yang anggotanya adalah para Bupati dan Walikota. Program 100 hari kerja yang sudah disiapkannya yaitu program satu desa satu perusahaan, satu desa satu pesantren, provinsi digital, kepala desa dengan smartphone yang terkoordinasi. Serta program-program terkait 'Kota Pintar'. Tentunya, Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum juga mengatakan akan melanjutkan program yang sudah berjalan baik yang telah dibangun oleh Gubernur dan Wagub sebelumnya Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

1.

Mengubah wajah Sungai Kalimalang seperti di Cheyonggyecheon, Korea Selatan.

2.

Teknologi pembatas jalan road barrier seperti diluar negeri untuk mengurangi kecelakaan di jalan esar antar kota antar propinsi yang berliku dan banyak melewati jurang.

3.

Melirik banyaknya potensi wisata di Kabupaten atau Kota di seluruh Jawa Barat, Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum akan banyak menciptakan destinasi wisata baru di daerah.

4.

Membantu pembangunan di pedesaaan. Nantinya, bentuk pengerjaannya dibagi dibagi dua, provinsi yang mengerjakan karena ada di jalan provinsi atau provinsi yang memberikan bantuan hibah infrastruktur ke pemerintah daerah dengan memberikan dana.

Jawa Barat Juara Lahir Batin menjadi tujuan bersama Jawa Barat selama 5 tahun kedepan. Pendekatan yang seimbang antara keadilan dan pertumbuhan ekonomi, pemahaman yang komprehensif antara desa dan kota, serta visi yang kuat tentang bagaimana melahirkan manusia Jawa Barat yang beriman, bahagia, dan berkualitas. Jawa Barat Juara Lahir sebagai gagasan untuk menghadirkan Jawa Barat yang mampu mengisi kemerdekaan negeri ini dengan persatuan, kedalautan, keadilan, dan kemakmuran. Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

5


Lima Kali Berturut-Turut Raih WTP, Pemprov Jabar Raih Penghargaan dari Sri Mulyani JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan atas prestasi raihan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 5 kali berturutturut untuk Laporan Keuangan 2013-2017. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9/18), Pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018. Wagub Uu bersyukur atas apresiasi ini dan menyebutkan bahwa raihan opini WTP, paling tidak mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kualitas terbaik. “Predikat WTP memang bukanlah akhir dari tujuan setiap instansi terkait laporan keuangan, namun itu membuktikan bahwa laporan keuangan sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran,” katanya usai menerima penghargaan di Jakarta, Kamis (20/9/18). “Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian bergengsi ini tidak lepas dari peran serta seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan akuntabilitas yang baik dalam pertanggungjawaban APBD,” katanya. Pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan pencapaian opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut turut dan ketiga kalinya untuk penerapan akuntansi berbasis akrual penuh. Sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2013,2014, 2015 dan 2016 juga meraih opini WTP, hal ini diraih karena LKPD sudah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan permasalahan yang ada relatif sudah dapat diselesaikan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai Rencana Aksi yang telah direkomendasikan BPK. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah berupaya terus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tahun-tahun sebelumnya serta senantiasa mempertahankan dan meningkatkan upaya

6

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

perbaikan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Tidak menjadi akhir tugas kita kalau WTP sudah tercapai, kita harus pastikan apakah anggaran sudah tepat sasaran, apakah sudah cost effective, apakah sudah akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. Ia mengatakan dengan penghargaan ini semoga dapat terus meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga tahun 2018 dapat meraih opini WTP untuk kedelapan kalinya untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin. Begitupun untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat memperoleh opini WTP. Berdasarkan catatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jabar , Laporan Keuangan tahun 2017, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan diharapkan tahun 2018 dapat memperoleh opini WTP. (HUMAS JABAR)


Visi Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi

Misi

Subuh Berjamaah Masjid Al Jabbar, Rancabuaya

Masjid Raya Indramayu

Foto-foto: Istimewa


LAPORAN

U TA M A

Misi 2 Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif Tujuan Tujuan 1

Meningkatkan kebahagiaan dan kesehteraan masyarakat Sasaran 1 1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyrakat dan jangkauan pelayanan kesehatan Strategi: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk Strategi: Pengendalian fertilitas dan mortalitas 3. Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak Strategi: Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender 4. Meningkatnya aksebilitas dan mutu pendidikan Strategi: Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau 5. Meningkatnya pembangunan pemuda dna prestasi olahraga Strategi: Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga 6. Meningkatnya upaya penangulangan kemiskinan Startegi: Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu 7. Menurunnya tingkat pengangguran Startegi: Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha Sasaran 2 Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk

Tujuan 2

Mewujudkan kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah. Sasaran 1 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Tujuan: Mewujudkan kehidupan masyarakat berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah. Sasaran 2 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Strategi : Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat.

8

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Foto: Humas Jabar


KESEHATAN JUARA Pelayanan Kesehatan untuk Warga KurangMampu Puskesmas Juara Pembangunan dan Revitalisasi Rumah Sakit Layad Rawat

PEREMPUAN JUARA Sekolah Perempuan Pendidikan Keterampilan Perempuan Anti-Women Trafficking

OLAHRAGA JUARA Pusat Olahraga Kota/Kabupaten Juara PON Perbaikan Rumah Atlet

BUDAYA JUARA Karnaval Budaya Sunda Museum Sejarah Sunda Sekolah sebagai Pusat Pengembangan Kebudayaan

SEKOLAH JUARA Sekolah dan Ruang Kelas Baru Kelas Pintar Sekolah Gratis bagi yang Membutuhkan

IBU JUARA Posyandu Juara Jaminan Cuti Melahirkan untuk Ibu dan Ayah Tunjangan Kebutuhan Bayi untuk Keluarga Miskin

GURU JUARA Pemetaan rasio Guru dan Murid Subsidi untuk Guru Tunjangan Guru

MILLENIAL JUARA Career Expo dan Career Days untuk Fresh Graduate

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

9


LAPORAN

¡

U TA M A

Start Up/Creative Hub Ekspedisi Barudak Juara Beasiswa Kuliah dalam dan Luar Negeri untuk Putra Putri daerah

PERGURUAN TINGGI JUARA Perguruan Tinggi sebagai Center of Excellence and InnovationKelas Pintar Desa Binaan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi di Setiap Kota/Kab

SMK JUARA Sertifiksi Nasional untuk SMK Pembangunan dan Revitalsiasi SMK SMK sesuai potensi ekonomi dan industri lokal

Foto-foto: Humas Bappeda

10 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


Misi 3 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Tujuan 1

Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan Sasaran 1 Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok. Meningkatkan akses pelayanan listrik dan pemanfaatan sumber EBT Strategi: Sasaran 2 Meningkatnya aksebilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian Strategi: Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi dan Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yanghandal dan modern. Sasaran 3 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyrakat desa. Strategi: Mempercepat pembangunan desa Sasaran 4 Meningkatnya pemerataan pembangunan dan mendorong pusat perekonomian baru Strategi: Optimalisasi penataan daearah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru.

Tujuan 2

Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Sasaran 1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi: Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumberdaya alam dan keanegaragaman hayati beserta ekosistemnya dan meningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sasaran 2 Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik Strategi: Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan Sumber Daya Air Sasaran 3 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana Strategi: Mengurangi resiko bencana

Foto-foto: Humas Jabar Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

11


LAPORAN

U TA M A

Misi 4 Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Tujuan

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing, serta mengurangi disparitas ekonomi Sasaran 1 Jawa Barat sebagai pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan Strategi: 1. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat 2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan

Sasaran 2 Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif Strategi: meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata

Sasaran 3 Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian jawa barat Strategi: 1. Meningkatkan daya saing industri 2. Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri

Sasaran 4 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi Strategi: 1. Meningkatkan investasi daerah 2. Peningkatan daya saing BUMD melalui penerapan GCG 3. Peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil Foto-foto: Humas Bappeda


Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan

Mewujudkan good governance dan whole of government Sasaran 1 Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Strategi: Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi. Sasaran 2 Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan Strategi: Meningkatkan kerjasama pembangunan

Birorkasi Juara Smart & E-Province Command Center Kota/Kab Pemekaran Kabupaten APBD Juara Optimalisasi BUMD untuk Meningkatkan PAD; Pemanfaatan Aset Pemprov untuk Mendorong Ekonomi; Kemitraan BUMD dengan Badan Usaha Swasta; KPBU; 1 BUM Desa, 1 Desa; Dana Pembangunan untuk Kota/Kab; APBD Pro-Infastrukturdan Pro-Pembangunan Manusia E-Budgeting;

Foto-foto: Humas Jabar


LAPORAN

U TA M A

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

infrastuktur pariwisata; ·

Kelima, mewujudkan pesantren juara;

·

Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;

·

Keenam, meningkatkan infrastuktur konektivitas wilayah;

·

Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;

·

Ketujuh, gerakan membangun desa;

·

·

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;

Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta

·

·

Keempat, mengembangkan destinasi dan

Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

M. Ridwan Kamil

Uu Ruzhanul Ulum


Dapatkan informasi terbaru seputar Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

bappeda.jabarprov.go.id


WAWA S A N PERENCANAAN

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (Sebagai metoda implementatif yang ramah masyarakat)

Oleh Sakti Budhi Astuti* Hendra Diharja**

*)Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Jawa Barat **)Pengamat Ekonomi UIKA Bogor


Foto: Humas Bappeda

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

17


Pendahuluan Pendekatan partisipasi dalam pembangunan banyak mendapat perhatian dalam proses pembangunan, isu-isu tersebut disemangati oleh peningkatan effisiensi dan effektifitas dalam manejemen program pembangunan melalui keterlibatan masyarakat lokal untuk mengelola sumberdaya secara lebih effektif didalam keberlajutannya. Hal tersebut telah menempatkan partisipasi tidak dalam posisi keterlibatan aktif dalam impelementasi saja namun juga dalam rangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Pembangunan partisipasi dan monitoring dan evaluasi partisipasif tidaklah saling terpisah satu dengan yang lainnya. Lebih daripada itu, perencanaan partisipatif, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dipahami sebagai satu rangkaian kegiatan dimana pihak-pihak berkepentingan (stakeholder) merencanakan dan melaksanakan aktifitas mereka sendiri, sekaligus meriview dan menguji aktifitas tersebut sebagai titik tolak pengukuran. Melalui serangkaian aktifitas tersebut, intitusionalisasi pelaksanaan oleh stakeholder dapat meningkatkan kesadaran atas rasa memiliki (ownership) dan meningkatkan kemampuan manajemen mereka. Partisipasi pihak-pihak terkait (stakeholder) didalam aktifitas monitoring dan evaluasi, seperti menganalisa masalah dan menentukan pengukuran dan penilaian akan berdampak pada effektifitas didalam meningkatkan kinerja yang keberlanjutan pengembangan pembangunan. Melalui proses tersebut, stakeholder akan mengembangkan kapasitas dan ketrampilann dengan melakukan evaluasi dan pemecahan masalah, dan juga akan meningkatkan rasa memiliki (ownership), dengan demikian effectivitas peningkatan kinerja program pembangunanan dapat ditemukenali dalam kombinasi antara evaluasi partisipatif dimana pihak stakeholder mengevaluasi aktifitas mereka sendiri, dan evaluasi oleh pihak ketiga untuk meningkatkan akuntabilitas. Lebih jauh pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif akan memberikan dampak terhadap 1) dampak sosial dari sebuah pembangunan akan mudah diketahui; 2) Evaluasi Partisipatif akan semakin memperjelas rasa kepemilikan sebagai satu bagian dari para 18

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

penerima manfaat program; (3) Penerima manfaat akan memahami dan kesediaan menerima keberadaan sebuah program pembangunan dengan cepat; (4) kegiatan dan program pembangunan akan memiliki peluang atas keberlajutannya.

Pembangunan Partisipatif Pe m ba n g u n a n Pa r t i s i pa t i f m e r u pa k a n pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri dalam hal ini masyarakat, dengan cara: Pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaanpelaksanaan-monitoring dan evaluasi; Pengerahan massa/mobilisasi diperlukan jika program berupa padatkarya, dengan prinsip bahwa perencanaan program harus berdasarkan fakta; Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosial; Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat; Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program; Pelibatan organisasiorganisasi yang ada; dan Memberi kemudahan untuk evaluasi; ser ta Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia. Pa r t i s i pa s i m a s y a r a k a t a d a l a h s e b u a h pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil didasari informasi yang mendekati sempurna (quasiperfect information) dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan adalah partisipasi langsung, partisipasi langsung (bukan partisipasi perwakilan) merupakan pendekatan partisipatif yang lebih banyak bermain pada skala mikro (seperti RT, RW, dusun, dan desa/kelurahan). Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat u n t u k b e r pa r t i s i pa s i j u g a h a r u s d i s e r t a i kewenangan yang memadai sehingga pendekatan partisipatif juga mencakup distribusi ulang kekuasaan (redistribution of power), bukan sekadar partisipasi semu. Meskipun demikian, masyarakat tidak dibiarkan sendiri dalam memanfaatkan kesempatan yang dibuka dan kewenangan yang didistribusikan, dengan maksud agar pemanfaatannya dapat lebih bertanggungjawab dan berkualitas. Maka diperlukan proses-proses


pengorganisasian, pendampingan, dan penguatan, serta pemberdayaan yang dilakukan oleh pihakpihak luar. Agar pendekatan partisipatif menjadi bermakna dan bukan partisipasi kosong belaka, maka dibutuhkan syarat antara lain kesediaan pemerintah (pusat sampai desa) untuk memberikan kesempatan dengan kewenangan ke p a d a m a s y a r a k a t p a d a p r o s e s - p r o s e s pengambilan keputusan. Oleh karena itu,

partisipasi harus dibangun dan dikembangkan mulai dari lapisan masyarakat terendah.

Pendekatan dalam Evaluasi Pendekatan sampai saat ini lebih lazim dipakai dalam melakukan evaluasi, yaitu pendekatan pertama biasanya dikenal dengan pendekatan konvensional dan kedua adalah pendekatan partisipatif, seperti berikut ini :

Isu Siapa yang merencanakan dan mengelola proses Peranan stakeholder Utama (Kelompok sasaran)

Evaluasi Konvensional Manajer Senior atau pakar dari luar

Hanya memberi informasi, bahkan sering tidak diterlibatkan

Mendesain dan mengadaptasi metodologi, mengumpulkan dan menganalisis data, menyebarluaskan temuan dan mengaitkannya dengan tindakan, partisipasi luas

Bagaimana sukses diukur

Ditentukan dari luar, terutama indikator kuantitatif

Indikator ditentukan secara internal, termasuk penilaian yang lebih kualitatif

Pendekatan Fokus

Ditentukan sebelumnya Akuntabilitas

Metode

External evaluator menentukan metode sesuai dengan spesifikasi detail evaluasi yang diharapkan pendana; Metode kuantitatif sering digunakan; Waktu dibutuhkan untuk menganalisi hasil studi lapangan dan berikutnya dipresentasikan

Adaptif Pembelajaran Metode partipatif ditentukan oleh partisipan yang disesuaikan dengan keadaan; Metode kualitatif mulai digunakan (bersamaan dengan motode kwalitatif) untuk memperolah gambaran secara menyeluruh; Adopsi metode tidak membutuhkan waktu didalam analisis dan presentasi hasil Partisipan evaluasi Fasilitator Membangun kapasitas manajemen; Mendorong rasa kepemilikan; Meningkatkan effektifitas timbal balik dari dua sisi, sisi pelaksana maupun sisi penerima manfaat; Peningkatan akuntablitas baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi penerima manfaat Penekanan tidak hanya pada temuan evaluasi tapi juga proses partisipasi Laporan Evaluasi; Evaluasi laporan pertemuan; Presentasi pada Situ/Website; Database hasil-hasil evaluasi. Selain hal tersebut juga ditambahkan: Lokakarya; Dialog; Wawancara Ex-ante hingga ex-post

Pemilikan Outsiders

Tujuan

Dampak

Sumber Evaluasi

Waktu pelaksanaan evaluasi Hasil evaluasi Cakupan evaluasi partisipatoris Pertimbangan dalam Evaluasi

Evaluasi Partisipatoris Masyarakat setempat, manajer dan staf kegiatan, dan stakeholder lain, kerapkali dibantu seorang fasilitator

Pendana Evaluator Menyakinkan akuntabilitas kepada pihak sumber pendana; Memberikan pelajaran yang berarti dan pengetahuan bagi peningkatan kegiatan; Memberikan kontribusi pada masing-masing bidang

Penekanan pada temuan evaluasi Laporan Evaluasi; Evaluasi laporan pertemuan; Presentasi pada Situ/Website; Database hasil-hasil evaluasi

Pada umumnya dilakukan setelah kegiatan selesai.; Sebelum dan selama kegiatan berjalan kadang juga dilakukan Tergantung pada penilain dari pihak evaluator Dibatasi oleh cakupan yang sempit, diantara tim evaluasi yang terdiri ŕ Ăʼn╜ pendana, negara tuan rumah, dsb Evaluasi ditekankan pada outcome yang sudah didesain kegiatan; Yang dipentingkan adalah netralitas dan evaluasi yang objective dan ilmiah

Ditekankan pada konsesus diantara stakeholder Meskipun ruang partisipan tergantung pada tujuan evaluasi, keikutsertaan memiliki ruang yang banyak bagi stakeholder termasuk penerima manfaat sangat ditekankan Ditekankan pada analiasa atas “proses” terwujudnya “outcome”; Ditekankan pada aspek partisipasi dan kesepakatan bersama

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

19


Keterkaitan antara Perencanaan Partisipatif dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Partisipatif

Kedua pendekatan tersebut diatas, tidak dimaksudkan untuk saling bertentangan tetapi saling melengkapi, berbeda secara signifikan, meskipun kadangkala menggunakan metode dan teknik yang sama dalam operasionalnya.

Perencanaan partisipatori dan monitoring dan evaluasi (monev) partisipatori merupakan dua bagian yang berbeda dalam wilayah yang sama, yaitu pendekatan secara partisipatif. Dua bagian tersebut dibutuhkan agar memperoleh hasil yang terbaik secara jangka panjang. Perencanaan partisipasi dan monev partisipasi merupakan dua bagian yang berbeda namun memiliki saling keterpengaruhan diantaranya.

Prinsip-Prinsip Evaluasi Partisipatif terdapat empat prinsip yang luas, yaitu: ·

Partisipasi, yang berarti mermbuka desain prosesnya untuk menyertakan mereka yang paling langsung terpengaruh dan bersepakat untuk menganalisis data secara bersama.

·

Inklusivitas evaluasi partisipatif memerlukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan tentang apa yang akan dievaluasi, bagaimana dan kapan data akan dikumpulkan dan dianalisis, apa makna data tersebut sebenarnya, dan bagaimana berbagai temuan akan disebarluaskan dan ditindaklanjuti; Ini menuju pada pembelajaran yang menjadi landasan bagi tidakan perbaikan dan korektif yang berikutnya;

·

Karena jumlah, peranan dan keterampilan para stakeholder, maka lingkungan eksternal serta faktor lain berubah dari waktu ke waktu; dan fleksibilitas pun menjadi amat penting. Foto: Humas Bappeda

·

Pe re n c a n a a n a d a l a h s e b u a h ke g i a t a n merancang masa depan, dan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencangkup keputusan - keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers & Hills , 1984). Sedangkan perencanaan partisipatif adalah sebuah upaya membangun consensus/kesepakatan diantara beragam kepentingan yang ada di masyarakat, dimana gesekan antar kepentingan dapat menjadi bagian dari dialog sebelum ko n s e n s u s d a pa t te r w u j u d . Pe re n c a n a a n partisipatif juga merupakan “sebuah proses pengambilan keputusan dari seperangkat pilihan yang tersedia mengenai tujuan yang ingin dicapai di masa depan dan aksi-aksi apa yang akan dilakukan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia”. Dengan demikian, kesepakatan yang dibangun dalam perencanaan partisipatif meliputi tiga bidang yaitu 1) kesepakatan mengenai penetapan tujuan (atau visi/misi); 2) kesepakatan mengenai urutan aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilakukan; dan 3) kesepakatan mengenai pengalokasian sumber daya yang tersedia guna mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan aksi-aksi atau kegiatan. Kegiatan perencanaan dilakukan melalui metode partisipatif dengan cara pengkajian perdesaan secara partisipatif (Participatory Rural Appraisal /PRA). Perencanaan ini, komunitas dilibatkan dalam berbagai tahap, yaitu mengumpulkan, mengkategorikan masalah, dan menganalisanya dan menemukan solusinya (Chambers, 1992.). Hal inilah yang disebut perencanaan partisipatif (Participatory Planning), dimana reprentasi dari setiap lapisan masyarakat mengeluarkan atau menyuarakan aspirasinya ke

20

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


Foto: Humas Bappeda

dalam rencana-rencana yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan partisipatif tanpa dilanjutkan atau diikuti dalam monev partisipatif, itu sama halnya mengharapkan adanya par tisipasi namun berikutnya menafikkan harapan tersebut dengan tidak dimasukkannya monev partisipatif sebagai kebutuhan manajemen untuk mengontrol kualitas dan proses belajar dalam monitoring dan evaluasi selama perjalanan program pembangunan. Pada sisi yang lain, mendorong adanya monitoring dan evaluasi par tisipatif dalam suatu program pembangunan dimana para partisipannya tidak terlibat di dalam desain dan perencanaan, hal itu merupakan yang terlalu berlebihan dari suatu pendekatan partisipatif, karena mereka yang tidak terlibat dalam desain dan perencanaan dalam suatu program atau kegiatan akan kurang memiliki kemauan dan kemampuan didalam memainkan peran yang effektif didalam monitoring dan evaluasi. Partisipatory Monitoring merupakan aktifitas yang melibatkan pihak terkait didalam mencari dan merekam informasi yang berkaitan dengan program secara reguler dilakukan secara kontinyu, harian, mingguan atau triwulan, bahkan tahunan, sebagai bagian pekerjaan rutin dan sebagai bagian desain monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring bukanlah membuat penilaian akhir atas keberhasilan atau kegagalan tetapi mendorong perubahan dan penyesuaian selama masa aktifitas,

yang diperuntukkan bagi tahapan aktifitas kedepan atau aktifitas baru. Sedangkan Participatory Evaluation merupakan aktifitas yang melibatkan pihak terkait dalam periodik pelinaian yang melihat dari aspek effisiensi dan relevansi program, termasuk dampaknya terhadap konteks pencapaian tujuan. Participatory Evaluation secara langsung melibatkan komunitas - tingkatan stakeholder didalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi karena mereka sering memiliki informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan, dimana hal tersebut diharapkan dapat merubah perilaku mereka untuk memberikan kontribusi waktu dan upaya terhadap pelaksanaan program pembangunan, dan menindak lanjuti aktifitas tersebut oleh pihak luar. Keterlibatan semua stakeholder kunci dalam evaluasi membantu membangun konsensus terhadap pendekatan pelaksanaan dan mendorong saling pengertian. Tujuan monitoring dan evaluasi partisipatif, antara lain membangun kapasitas manajemnen; meningkatkan kinerja manajemen dan control kualitas; mendorong rasa kepemilikan dan membangun capital sosial; meningkatkan efektifitas timbal balik ; meningkatkan akuntabilitas, dengan memiliki beberapa keunggulan, yaitu : 1) Kepemilikan, 2) Informasi terkini, dipercaya dan valid, 3) konsensus, 4) keterampilan dan keyakinan, 5) pengetahuan lokal, 6) effektifitas biaya,

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

21


Partisipasi Publik dalam Proses Implementasi Program Pembangunan Dari beberapa uraian terdahulu, maka kita garis bawahi bahwa masyarakat merupakan aktor terpenting dalam pembangunan karena menjadi objek sekaligus subyek pembangunan. Pelaku pembangunan perlu dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan mulai dari identiďŹ kasi kebutuhan serta analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi (Chambers, 1992). Tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan wilayah. Menurut Riyadi (2000), produktivitas, eďŹ siensi dan partisipasi masyarakat adalah indikator keberhasilan yang terkait erat dengan faktor-faktor yang menjadi ciri suatu wilayah dan membedakannya dengan wilayah lainnya. Indikator produktivitas diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta

aparatnya, sedangkan eďŹ siensi terkait dengan meningkatnya kemampuan teknologi/sistem dan kualitas SDM dalam pelaksanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat merupakan indikator yang menjamin bagi kesinambungan pelaksanaan program di suatu wilayah. Konsep pembangunan partisipatif sebagamaimana dikemukakan oleh Chambers menuntut adanya ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi dalam proses pembangunan. Informasi tersebut menjadi dasar acuan untuk merespon pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah. Proses pembangunan tersebut, apabila kita kaitkan dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, bisa kita perhatikan seperti skema dibawah ini :

Skema tersebut diatas, bahwa proses perencanaan dan penganggaran tahunan dalam sistem perencanaan pembangunan yang ada di negara kita saat ini dalam sistem perencanaan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dioperasionalkan lebih lanjut dalam PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,

22

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tersebut, menyatakan bahwa kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan, yang meliputi : 1) penyusunan, 2) penetapan, 3) pengendalian dan perencanaan, serta 4) evaluasi pelaksanaan perencanaan. Tahapan evaluasi merupakan tahapan penting yang akan memberikan rekomendasi bagi perencanaan berikutnya. Hal ini memungkinkan untuk hasil perencanaan di tingkat mikro (seperti RT, RW, dusun dan desa / kelurahan) yang dilaksanakan pada Musrenbang Desa/Kelurahan dibawa dan m e m b e n t u k p e re n c a n a a n m a k ro m e l a l u i mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang awalnya dilakukan di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan dengan pelibatan masyarakat, kemudian hasilnya dimusyawarahkan pada Musrenbang Kecamatan, selanjutnya

diteruskan ke Musrenbang Kabupaten/Kota, hingga dilanjutkan ke Musrenbang Provinsi dan berujung pada Musrenbang Nasional, yang merupakan proses perencanaan makro. Hal ini bukan berarti pendekatan partisipatif menjadi urusan “kecil� karena bermain di tingkat mikro, tetapi sudah berlanjut pada proses perencanaan makro. Dalam bagan Proses Perencanaan Dan Penganggaran Tahunan tersebut khususnya di Provinsi Jawa Barat telah dapat dilakukan secara on-line dengan menggunakan RKPDJabar On-line 2101, seperti tertuang dalam bagan dibawah, nampak peran masyarakat yang memang dapat bergabung dalam proses perencanaan baik secara partisipatif, maupun secara mandiri, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam mekanisme RKPDJabar Online 2101 tersebut.

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

23


Maksud dan tujuan diadakannya RKPDJabar Online 2101 antara lain untuk mewujudkan adanya akses komunikasi yang seimbang, dengan harapan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah serta memberikan umpan balik bagi perbaikan kualitas pembangunan kepada pemerintah. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Jawa Barat, dengan cara memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui media RKPDJabar Online 2101, kemudian ditelaah oleh bidang perencana di Bappeda dan selanjutnya diteruskan kepada PD/Biro terkait untuk diusulkan melalui Forum PD dan Musrenbang Provinsi.

Sistem aplikasi e-monev Jabar ini dapat diperoleh data dan informasi pembangunan dengan cepat dan terjangkau karena dapat diakses sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet. Keputusan untuk membuka akses publik atas proses pelaksanaan kegiatan hal tersebut berangkat dari perspektif transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan dasar pemikiran bahwa pembangunan yang dibiayai d e n g a n d a n a p u b l i k h a r u s dipertanggungjawabkan secara publikasi terbuka dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dapat diamati, dicermati dan dapat dievaluasi secara transparasi public.

Untuk meningkatkan perbaikan dan upaya meningkatkan par tisipasi publik di ranah implementasi kebijakan program maupun kegiatan pembangunan, maka direncanakan menyediakan akses kepada publik atas pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi (e-monev Jabar).

Aplikasi e-monev Jabar ini diharapkan hasil dari sinkronisasi/harmonisasi dan integrasi dengan aplikasi RKPDjabar Online 2101 yang sudah lebih awal keberadaan dan pemberlakuannya. Tampilan aplikasi e-monev Jabar seperti gambar dibawah ini, dengan uraian sebagai berikut :

Halaman Publik e-Monev Jawa Barat

Aplikasi e-monev Jabar merupakan aplikasi yang membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektiďŹ tas dan eďŹ siensi pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah Jawa Barat, yang mempunyai visi TACT (Terintegrasi, Akuntabel, Transparan dan Cepat). Aplikasi e-monev Jabar diharapkan dapat membantu memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah/Biro untuk dapat melaporkan berbagai hasil kinerja, dengan tampilan hasil kinerja Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari beberapa chart dan diagram yang menjelaskan kinerja Provinsi Jawa Barat secara umum, diantaranya adalah:

24 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


-

Diagram Status Pelaporan Kegiatan, Berisi jumlah kegiatan yang sudah atau belum dilaporkan dari total seluruh kegiatan yang ada.

-

GraďŹ k Sebaran Capaian, Berupa sebaran masing-masing kegiatan pada diagram cartesian dimana Sumbu-X adalah Capaian Fisik dan Sumbu-Y adalah Capaian keuangan

-

Capaian VS Target Keuangan, Berupa kurva perbandingan antara Capaian Keuangan dan Target Keuangan setiap triwulan.

-

Capaian VS Target Fisik, Berupa kurva perbandingan antara Capaian Fisik dan Target Fisik setiap triwulan.

Hasil Evaluasi Publik

Secara internal aplikasi e-monev Jabar dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal khususnya dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pelaporan p ro g r a m / ke g i a t a n p e m ba n g u n a n . S e l a i n pemanfaatan oleh internal pemerintah, aplikasi emonev Jabar ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal, yang menjadi harapan kedepan dapat sebagai ruang publik dalam monitoring partisipatif. Harapan kedepan apilikasi e-monev Jabar ini dapat dipergunakan sebagaimana rencana, dan keadaan pada saat ini belum berjalan

secara mulus seperti harapan, tetapi masih dalam tahap penyempurnaan. Dengan adanya aplikasi RKPDJabar Online 2101 dan Aplikasi e-monev Jabar tersebut merupakan wujud terjadinya “Keterkaitan antara Perencanaan Partisipatif dan Monev Partisipatif� yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, dengan harapan dapat meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Implementasi Program Pembangunan di Jawa Barat. Kedua aplikasi tersebut dapat diakses dan diimplementasikan Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

25


secara transparan dan terbuka untuk publik, dengan ketentuan beberapa persyaratan yang diatur. Hal tersebut menjadi harapan kedepan bahwa untuk dapat merubah pola ” Membangun Desa” menjadi pola “Desa Membangun”, dengan merubah pola pikir masyarakat yang biasanya dalam proses perencanaan selalu dengan Top Down dalam artian bahwa inisiatif pembangunan umumnya bukan dari inisiatif masyarakat setempat, menjadi pola pikir yang sudah bergeser kepada proses perencanaan yang Bottom Up inisiatif pembangunan dimulai dari masyarakat setempat, seperti bagan dibawah ini.

Memperlihatkan hal-hal tersebut diatas, dengan adanya partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan proses monitoring/evaluasi sebagai peningkatan effisiensi dan effektifitas dalam manejemen program pembangunan melalui keterlibatan masyarakat lokal untuk mengelola sumberdaya secara lebih effektif didalam keberlajutannya.

Penutup Pa r t i s i p a s i m a s y a r a k a t d a l a m p r o s e s pembangunan sampai saat ini belum optimal, maka dari uraian informasi dan telaahan tersebut diatas, ada beberapa catatan berupa saran antara lain :

1

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada

26

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

tahapan selanjutnya diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat, dengan adanya keterlibatan dalam rapat atau musyawarah; kesediaan dalam memberikan data dan informasi; keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan; keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan; dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

2

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan. Mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan ketrampilan; kesediaan memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahanbahan (swadaya); dan adanya tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan.


3

Peningkatan keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil. Bahwa keterlibatan dalam menerima, memanfaatkan dan memelihara ser ta mengembangkan hasil-hasil pembangunan dengan pemahaman tentang hakikat pembangunan; kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan; kesediaan dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan.

4

Peningkatan keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil. Bahwa dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan dengan menegakan norma atau aturan standar; adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan; adanya keaktifan dalam melakukan pengawasan; adanya dampak pendapatan negara dan daerah; adanya dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja; adanya dampak terhadap pengembangan sektor lain.

Foto-foto: Humas Bappeda

Daftar Pustaka : Adisasmita, Rahardjo, 2006, Membangun Desa Partisipatif, Graha Ilmu: Yogyakarta. Akbar Bahrullah. 2010, Pentingnya Fungsi EvaluasiMonitoring dalam Menilai Efektifitas K e b i j a k a n P u b l i k . Pe k i k - d a e r a h . Wordpress.com. diakses 29 Desember 2011. Bintarto R., 1983, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta Chambers, Robert. 1992.Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory. Institute Development Studies Discussion Paper 311 Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Pustaka Cidessindo: Jakarta.

Riyadi. 2000. Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Wahyuni, Sri. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan per tanian : p e r l u n y a i m p l e m e n t a s i “ P r a ”, pendekatan cultural dan structural. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Peraturan – Peraturan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Desa

Nomor 6 tahun 2014 tentang

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

27


Foto-foto: Istimewa

(Mobil layanan internet gratis yang dimiliki Diskominfo Jawa Barat, Bpk. Kusnadi, saat di temui Tribun Jabar di Car Free Day Dago, Minggu (15/7/2018), Sumber Foto: Tribun Jabar)

28

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


WAWA S A N PERENCANAAN

Analisis Sentimen (Opinion Mining) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Oleh Widhy Kurniatun* Lita Kurnia Salsabila**

Latar Belakang

K

emajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan eďŹ siensi, efektiďŹ tas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konsep JabarSmart Province yang diusung Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Jawa Barat Foto: Humas Bappeda menjadi solusi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif terbukti dengan peringkat e-government Jawa Barat yang selalu berada pada peringkat 3 (tiga) besar yang diberikan oleh Direktorat e-government.

*)Kasie Pengolahan dan Analisis Data, Diskominfo Prov. Jabar **)Mahasiswa FMIPA UNPAD


D ĘĜĬ Ė5 ĪBesar Ĝ-GOVERNMENT TERBAIK E-Goverment Terbaik PROVINSI TAHUN 2012 2013 2014 Jawa Barat 1 1 2 Jawa Timur 2 3 3 DKI Jakarta 3 2 1 DI Yogyakarta 4 4 4 Aceh 5 5 5 Foto: Humas Bappeda

http://pegi.layanan.go.id/

(Gedung Sate, Provinsi Jawa Barat sebagai E-Government terbaik 2012-2013)

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk 30

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat oleh karena itu kritik saran beserta pengaduan dari masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat akan menjadi masukan dan saran bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Jawa Barat.

untuk mengetahui elektabilitasnya di media sosial. di Indonesia sendiri Analisis sentimen dapat menjadi indikator baru untuk melihat keberhasilan kinerja pemerintah dalam media TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Berangkat dari beberapa masalah diatas dapat dilihat bahwa belum ada indikator untuk mengolah opini masyarakat dan alat untuk mengukur sentimen opini masyarakat Jawa Barat sebegai sarana untuk meningkatkan kualitas e-government dan mensukseskan program Jabar Smart Province. Provinsi Jawa Barat selalu berada di Peringkat 3 (tiga) besar pemeringkatan EGovernment dan belum memiliki indikator, sementara Provinsi Jawa Timur yang berada di bawah peringkat Provinsi Jawa Barat telah memiliki indikator untuk mengolah opini masyarakat yang termuat dalam RENSTRA. Untuk itu, menjadi sangat perlu untuk mengetahui sentimen masyarakat yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat selama periode 2013-2017, apakahpositif, negatif atau netral dengan menerapkan metode statistika sebagai sarana untuk mengolah data atau informasi berupa opini masyarakat Jawa barat melalui media elektronik (email) Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat.

DATA DAN METODOLOGI

(Hasil Tangkap Layar, Komentar dan opini dari pengguna internet tentang ATM beras, Sumber Foto: Instagram.com)

Kritik, saran serta pengaduan dapat diolah menjadi sebuah informasi, salah satu alat untuk meganalisis pendapat atau opini publik adalah uji sentimen atau analisis sentimen. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui respon pengguna terhadap produknya namun saat ini tidak terbatas pada suatu produk saja namun dapat digunakan untuk mengetahui citra seorang ďŹ gur publik di mata masyarakat. Secara umum Analisis sentimentdapat digunakan untuk mengetahui pendapat publik mengenai topik apapun tidak terkecuali kinerja pemerintah, analisis ini telah digunakan oleh Mantan Presiden Obama

(Metodologi Analisis Sentimen, sumber foto: Google.com)

Data yang digunakan untuk analisis sentimen ini adalah data opini masyarakat Jawa Barat selama lima tahun (2013-2017)yang diperoleh dari surat elektronik atau E-mail resmi Diskominfo Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat. Selanjutnya, metode pengolahan data untuk melakukan Analisis Opini Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

31


Barat periode 2013-2017 menggunakan metode analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan sebuah teknik atau cara yang digunakan untuk mengidentiďŹ kasi bagaimana sebuah sentimen diekspresikan menggunakan teks dan bagaimana sentimen tersebut bisa dikategorikan sebagai sentimen positif maupun sentimen negatif (Nasukawa & Yi, 2003). Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh (Cvijikj & Michahelles, 2011), di mana analisis sentimen digunakan untuk memahami komentar yang diciptakan oleh pengguna internet dan menjelaskan bagaimana sebuah produk maupun brand diterima oleh mereka. Analisis sentimen pada awalnya merupakan bagian dari Subjectivity Analysis yang dimana analisis ini mengelompokan suatu teks menjadi kepada kelompok subjektif dan objektif, kemudian munculah sub bagian dari Subjectivity Analysis yaitu analisis sentimen dan opinion mining yang tujuan utamanya adalah mengklasiďŹ kasikan polaritas berupa sentimen positif, negatif maupun netral dari suatu opini.

Pengumpulan data

Pengolahan data

Keingintahuan pihak korporasi akan sentimen terhadap produk ataupun layanannya biasanya dipacu oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi diantara para pelaku pasar. Namun, untuk mengetahui sentimen publik terkadang membutuhkan biaya dan usaha yang tidak mudah. Namun melalui web, perusahaan maupun perorangan dapat mencari jawaban atas keingintahuan tersebut. Opini-opini orang akan berbagai hal dituangkan di web. Yang perlu dilakukan adalah usaha untuk mengumpulkan semua opini tersebut dan mengolahnya menjadi suatu yang dapat menjawab per tanyaanpertanyaan tadi. Opini mining atau sentimen analisis adalah riset komputasional dari opini, sentimen dan emosi yang diekpresikan secara tekstual (Rozi, 2013). Sekarang ketika suatu organisasi / perusahaan / perorangan ingin memperoleh opini publik mengenai produk, citra dan layanannya, maka mereka tidak perlu melakukan survei konvensional dan fokus group yang mahal biayanya (Rozi, 2013).

Pelabelan

Klariď€ kasi sentimen

(Empat Proses dalam Pengolahan Data untuk Analisis Opini Masyarakat)

Secara umum sistem ini terdiri dari empat bagian diantaranya adalah pengumpulan data, preprocessing, pelabelan, klasiďŹ kasi sentimen, hasil akurasi sentimen. Arsitektur .Tahap pertama dari aristektur sistem yaitu melakukan pengumpulan data dari email diskominfo, Selanjutnya datatersebut akan mengalami proses preprocessing agar data siap digunakan untuk proses klasiďŹ kasi. Hal ini dilakukan karena tidak semua data email tersebut dapat digunakan. Pada tahap preprocessing ini dilakukan pembersihan data email yang terdiri dari case folding, penghapusan simbol-simbol, tokenisasi, konversi slangword, penghapusan stopword. Kemudian data email hasil preprocessing disimpan dalam database dengan tempat yang berbeda dari data email kotor. Kemudian data email bersih yang sudah diberi label secara manual akan dirubah menjadi vector dengan bagofword untuk dilakukan perhitungan dengan metode Machine Learning. Lebih jelas digambarkan skema 1.Proses Pengolahan data untuk Analisis Opini Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 2013-2017.

32

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


Skema 1. Proses Pengolahan Data untuk Analisis Opini Masyarakat terhadap PenyelenggaraanPemerintahan Provinsi Jawa Barat 2013-2017

TABEL 1.1HASIL PENGOLAHAN DATA S e l a n j u t n y a , p ro s e s pengolahan data memberikan hasil sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 1.1 Hasil Pengolahan Data berikut.

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

33


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa opini masyarakat Jawa Barat yang diolah melalui 1090 data email Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Provinsi Jawa Barat terdapat sentimen negatif sebesar 215 dan positif sebesar 269 poin serta nilai sentimen sangat negatif sebesar 2 poin sedangkan sentimen sangat positif sebesar 1 poin. Dapat dilihat juga dari data diatas bahwa opini netral diperoleh sebesar 603, dimana nilai tersebut merupakan skor paling tinggi dari olahan data opini masyarakat Jawa Barat dan dapat juga dilihat dari graďŹ k batang dibawah ini.

GraďŹ k 1.1 Skor Analisis Sentimen

Untuk selanjutnya dapat dilihat kata-kata dalam analisis sentimen yang sering keluar, kata-kata ini dapat berguna untuk menentukan langkah yang dapat diambil untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kata tersebut.

Tabel 1.2 Peringkat Kata yang Sering keluar Ă? eringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kata Jumlah Permohonan 127 mohon 111 bantuan 108 informasi 96 beasiswa 93 dana 55 info 54 pengajuan/pemprov 52 proposal 51 hibah 46 cpns 45 surat 43 gubernur/data 41 bandung 40 jalan 38

34 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


Dapat dilihat dari tabel 1.2 diatas bahwa terdapat 15 (lima belas) besar kata-kata yang paling sering digunakan dalam opini masyarakat Jawa Barat, dari kata tersebut dapat kita lihat bahwa peringkat pertama dan kedua adalah mengenai “permohonan” yang jika digabung jumlahnya adalah 138 kata , kemudian pada peringkat ketiga dan keempat adalah kata “bantuan” dan “informasi” dan pada peringkat kelima adalah kata “beasiswa” sebesar 93 kata dan dapat juga dilihat pada grafik 1.2 berikut.

Foto-foto: Istimewa

Grafik 1.2 Kata Yang Keluar

masyarakat dan juga dihasilkan alat untuk mengukur opini tersebut berupa analisis sentimen.

2

Dari hasil analisis sentimen diperoleh bahwa proporsi opini netral adalah yang paling besar yaitu sebesar 55.3% diikuti oleh opini positif sebesar 24.6% dan opini negatif sebesar 19.7%. Meskipun opini netral dan opini positif lebih mendominasi namun opini negatif masyarakat Jawa Barat juga masih perlu diamati lebih lanjut untuk melihat hasil opini tersebut kata apa yang paling sering muncul.

3 KESIMPULAN

1

Dari hasil pengolahan dan analisis data diperoleh indikator sentimen (positif, negatif dan netral) untuk melihat opini

Kata pada hasil olahan opini masyarakat Jawa Barat yang paling sering diperoleh adalah “permohonan” , “bantuan”, “informasi” dan “beasiswa” pada dasarnya kata tersebut bermakna netral akan tetapi jika dilihat lebih jauh kata tersebut dapat dijadikan sarana bagi pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat mengenai opini dari kata tersebut.

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

35


SARAN DAN REKOMENDASI

1

Kumpulan kata yang paling sering muncul dapat dijadikan salah satu acuan bagi Indikator Keterbukaan Informasi.Terlebih lagi peringkat pertama sampai kelima kata yang muncul adalah “permohonan”, ”bantuan”, ”informasi” dan “beasiswa” maka dari itu pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya memberikan info yang lebih detail dan jelas terkait kata yang sering muncul tersebut pada media sosial maupun website milik pemerintah provinsi Jawa Barat.

2

Untuk menghasilkan pengolahan informasi yang lebih baik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lebih mengoptimalkan media sosial sebagai sarana berbagi informasi untuk masyarakat Jawa Barat dalam Keterbukaan Informasi.

3

Perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai kata-kata yang sering muncul dalam hasil analisis tersebut bukanmelalui Email saja, namun dapat menggunakan media sosial (Twitter/Facebook) dengan kata pencarian (beasiswa Jawa Barat, info Jawa Barat) dan kata lainnya. Sehingga media sosial dapat lebih di opti m al kan untuk m enam pung opi ni masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Abbasi, A., Chen, H., & Salem, A. (2008). Sentiment analysis in multiple languages: Feature selection for opinion classification in Web forums. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 26(3), 12. Faradhillah, N. Y., Kusumawardani, R. P., & Hafidz, I. (2016). Eksperimen Sistem Klasifikasi Analisa Sentimen Twitter pada Akun Resmi Pemerintah Kota Surabaya Berbasis Pembelajaran Mesin. SESINDO 2016, 2016. Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. Foundations and Trends® in Information Retrieval, 2(1–2), 1-135. Rozi, I. F., Pramono, S. H., & Dahlan, E. A. (2013). Implementasi Opinion Mining (Analisis Sentimen) untuk Ekstraksi Data Opini Publik pada Perguruan Tinggi. Jurnal EECCIS, 6(1), 37-43.

Foto-foto: Istimewa

36

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi, 1(2).


Foto: Humas Bappeda

38

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


WAWA S A N PERENCANAAN

Implikasi Penerapan Undang-Undang No 23 th 2014 Terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang Serta Keterkaitannya dengan Perencana Spasial di Daerah

Oleh Maman Sukiman Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Abstrak Sebelum dikeluarkannya UU23/2014, secara umum instansi yang melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, setelah dikeluarkannya UU23/2014, instansi yang melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi beragam di tiap daerah. Sebenarnya, siapa yang secara normatif seharusnya menyusun RTRW pasca dikeluarkannya UU23/2014? Selain berusaha menjawab pertanyaan tersebut, dalam kajian ini juga akan dibahas mengenai arahan penyelenggaraan penataan ruang menurut UU26/2007 dan UU23/2014, implikasi apa saja yang ditimbulkan adanya UU23/2014 terhadap penyelenggaraan pentaan ruang di daerah, tantangan yang muncul serta bagaimana keterkaitannya dengan para perencana

Volume 20 Nomor 77 Januari - Maret 2017 Warta Bappeda

39


spasial. Hasil telaahan menunjukkan bahwa penerapan UU23/2014 memberikan implikasi yang besar bagi penyelenggaraan penataan ruang di daerah baik terhadap kelembagaan maupun kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Salah satunya yaitu Bappeda tidak lagi menyelenggarakan sub urusan penataan ruang sehingga penyusunan RTRW secara normatif seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ditantang untuk segera menyiapkan SDM yang kompeten, menyusun tupoksi yang sesuai dengan amanat UU23/2014, dan segera melaksanakan sinkronisasi rencana tata ruang. Selain itu, perlu dibuka slot untuk penempatan perencana spasial pada bidang yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang di Dinas Tata Ruang melalui penyesuaian peraturan mengenai penempatan jabatan perencana. Hal ini karena kewenangan perencanaan tata ruang melekat pada bidang tersebut bukan pada unit perencanaan pada dinas. Kata kunci: Implikasi Kebijakan, Penyelenggaraan Penataan Ruang

PENDAHULUAN R uang yang keter s edi aannya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pemanfaatan ruang yang terus mengalami peningkatan mendorong para perencana spasial untuk dapat mengalokasikan ruang seoptimal mungkin demi kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, sangat wajar apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang akan banyak melibatkan berbagai sektor, kepentingan, disiplin ilmu, aspek, waktu, tahapan, skala , dimensi, pendekatan dan sebagainya. Mengingat begitu banyak hal yang harus dilibatkan, para perencana spasial dituntut untuk mampu memadukan kesemuanya dalam kegiatan penyelenggaraan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang mencakup semua kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU26/2007) yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1 2

terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan

40

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

3

terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pada Tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU23/2014) dan mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU32/2004). UU23/2014 mengklasiďŹ kasikan penataan ruang sebagai sub dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Salah satu kegiatan yang menjadi bagain dari sub urusan penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sebelum dikeluarkannya UU23/2014, secara umum instansi yang melaksanakan penyusunan RTRW adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, setelah dikeluarkannya UU23/2014, instansi yang melaksanakan penyusunan RTRW menjadi beragam di tiap daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2018 ada beberapa daerah di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang sedang melaksanakan proses peninjauan kembali RTRW seperti tercantum dalam tabel berikut.


Tabel 1. Daerah di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang Sedang Melaksanakan Proses Peninjauan Kembali RTRW Tahun 2018

Sumber : Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR

Selanjutnya dalam kajian ini, Bappeda adalah sebutan untuk badan yang menangani perencanaan, sedangkan Dinas Tata Ruang adalah sebutan untuk dinas yang menangani penyelenggaraan bidang penataan ruang. Berdasarkan tabel di atas, perangkat daerah yang melaksanakan penyusunan RTRW di daerah ada dua yaitu Bappeda dan Dinas Tata Ruang. Lalu, siapa yang secara normatif seharusnya menyusun RTRW pasca dikeluarkannya UU23/2014?

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan ditekankan pada aspek yuridis melalui pengumpulan data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan-peraturan penjabaran dari kedua undang-undang tersebut, dan referensi yang relevan dengan kajian. Foto: Humas Bappeda

Selain berusaha menjawab pertanyaan di atas, dalam kajian ini juga akan dibahas mengenai arahan penyelenggaraan penataan ruang menurut UU26/2007 dan UU23/2014, implikasi apa saja yang ditimbulkan adanya UU23/2014 terhadap penyelenggaraan pentaan ruang di daerah, tantangan yang muncul ser ta bagaimana keterkaitannya dengan para perencana spasial. Di dalam kajian ini yang dimaksud perencana spasial adalah pejabat fungsional perencana yang memiliki spesiďŹ kasi keahlian di bidang spasial. Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

41


PEMBAHASAN 1. Penyelenggaraan Penataan Ruang Menurut UU26/2007 UU26/2007 mendefiniskan ”Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang”. Berdasarkan definisi tersebut, ada empat komponen dalam penyelenggaraan penataan ruang, yaitu :

c. Pelaksanaan penataan ruang

a. Pengaturan penataan ruang

d. Pengawasan penataan ruang

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pe m e r i n t a h , p e m e r i n t a h d a e r a h , d a n masyarakat dalam penataan ruang. b. Pembinaan penataan ruang Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

No 1

Wewenang

Provinsi

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui p e l a k s a n a a n p e re n c a n a a n t a t a r u a n g , pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat d i w u j u d k a n s e s u a i d e n g a n ke te n t u a n peraturan perundang-undangan. UU26/2007 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 di bawah ini.

Kabupaten/Kota

Pengaturan

pengaturan

penataan ruang

pelaksanaan penataan ruang

terhadap

pelaksanaan penataan ruang

wilayah

wilayah kabupaten/kota dan

provinsi,

kabupaten/kota, terhadap penataan strategis

dan serta

pelaksanaan ruang

pengaturan

kawasan

terhadap

Instrumen Peraturan, pedoman, dll

strategis

kabupaten/kota

kawasan

provinsi

dan

kabupaten/kota 2

Pembinaan

pembinaan

penataan ruang

pelaksanaan penataan ruang

terhadap

pelaksanaan penataan ruang

peningkatan

wilayah

wilayah kabupaten/kota dan

kapasitas BKPRD,

kawasan

dll

provinsi,

kabupaten/kota, terhadap penataan strategis

dan serta

pelaksanaan ruang

pembinaan

terhadap

strategis

Kelembagaan,

kabupaten/kota

kawasan

provinsi

dan

kabupaten/kota 3

Pelaksanaan

pelaksanaan penataan ruang

pelaksanaan penataan ruang

Rencana

penataan ruang

wilayah

dan

wilayah kabupaten/kota; dan

tata ruang misal

pelaksanaan penataan ruang

pelaksanaan penataan ruang

RTRW,

kawasan strategis provinsi

kawasan

rinci tata ruang

provinsi;

kabupaten/kota

strategis

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Rencana

misal RDTR, RTRK, dll

42

umum


4

Pengawasan

pengawasan

penataan ruang

pelaksanaan penataan ruang

terhadap

pelaksanaan penataan ruang

evaluasi

wilayah

wilayah kabupaten/kota dan

pelaporan

provinsi,

kabupaten/kota, terhadap penataan strategis

dan serta

pelaksanaan ruang

pengawasan

kawasan

terhadap

Pemantauan, dan

strategis

kabupaten/kota

kawasan

provinsi

dan

kabupaten/kota 5

Kerjasama

kerja sama penataan ruang

kerja sama penataan ruang

Penataan

antarprovinsi

antarkabupaten/ kota

Ruang

pemfasilitasan

dan kerja

penataan

sama ruang

antarkabupaten/ kota Sumber : UU26/2007 Foto: Humas Bappeda

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyusunan RTRW merupakan bagian dari penyelenggaraan penataan ruang 2. Arahan Penyelenggaraan Penataan Ruang Menurut UU23/2014 UU32/2004 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu aspek yang menjadi sorotan yaitu mengenai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU32/2004 belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan tersebut karena selama ini masih terjadi duplikasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara instansi yang satu dengan instansi yang lainya. Di daerah, duplikasi kewenangan ini akan mendorong terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta program/kegiatan/proyek antara perangkat daerah yang satu dengan perangkat daerah yang lainnya sehingga mengakibatkan ketidakefisienan dalam alokasi penganggaran. Bahkan, duplikasi ini seringkali memunculkan konflik kepentingan mengenai siapa yang seharusnya mengerjakan suatu kegiatan/proyek¹. Sebagai contoh, siapa yang berwenang menyusun rencana tata ruang baik rencana umum maupun rencana rincinya? Bappeda ataukah Dinas Tata Ruang? Dalam implementasinya seringkali terjadi konflik dalam pembagian kewenangan antara Bappeda dengan Dinas Tata Ruang. Bappeda merasa bahwa selama ranahnya adalah 1

perencanaan, maka kegiatan-kegiatan perencanaan termasuk penyusunan rencana tata ruang menjadi kewenangan Bappeda. Sebaliknya, D i n a s Ta t a R u a n g m e r a s a ba h w a s e s u a i nomenklaturnya, penyusunan rencana tata ruang menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu untuk ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. UU23/2014 yang menggantikan UU32/2004 terlahir membawa harapan baru dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan beberapa

Maman Sukiman, “Perubahan Paradigma Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia", Simpul Perencana, Vol. 31, April 2018, p. 56-57.

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

43


kriteria yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan². UU23/2014 mengklasifikasikan penataan ruang sebagai bagian dari Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan ini wajib diselenggarakan oleh semua Daerah di Indonesia karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah bidang penataan ruang sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Bidang Penataan Ruang

Sumber : UU23/2014

3. Implikasi Penerapan UU23/2014 terhadap

Melalui UU23/2014, diharapkan tidak terjadi

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah

lagi ketidaksinkronan dan konflik kepentingan

Untuk mengetahui apa saja implikasi dari

akibat adanya tumpang tindih tupoksi dan kegiatan

penerapan UU23/2014 terhadap penyelenggaraan

antara Bappeda dengan Dinas Tata Ruang. Bahkan

penataan ruang di daerah, kita perlu melakukan

beberapa kementerian mengeluarkan peraturan

komparasi antara UU23/2014 dengan undang-

yang mempertegas perangkat daerah mana yang

undang sebelumnya yaitu UU32/2004. Menurut

berwenang dalam pelaksanaan dan pengawasan

U U 3 2 / 2 0 0 4 , u r u s a n p e m e r i n t a h a n d a pa t

penataan ruang seperti :

dilaksanakan oleh dinas maupun oleh badan dalam

a. Pe r a t u r a n M e n t e r i A g r a r i a d a n Ta t a

kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

demikian, wajar apabila urusan penataan ruang

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman

dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Tata Ruang. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya,

Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115

UU23/2014 secara tegas menyebutkan bahwa

Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian

“Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan

Pemanfaatan Ruang Daerah Penerapan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

UU23/2014 juga berimplikasi pada Badan

Dengan kata lain, penataan ruang yang merupakan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

bagian dari urusan pekerjaan umum dan penataan

Hal ini disebabkan :

ruang seharusnya diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang bukan oleh Bappeda, di dalamnya termasuk juga kegiatan penyusunan RTRW.

a. Penggunaan kata Badan UU23/2014 menyebutkan bahwa Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi

2

Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian, " Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)", Jurnal Unifikasi, Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017, p. 64-76

44

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi ke we n a n g a n d a e r a h . O l e h k a re n a i t u , penggunaan kata Badan pada BKPRD perlu


disesuaikan agar tidak menimbulkan kerancuan

Untuk mengatasi permasalahan di atas,

dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan

daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun

b. Posisi sekretariat BKPRD

2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50

Peraturan ini mengubah nomenklatur Badan

Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Penataan Ruang Daerah mengamanatkan

menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

bahwa sekretariat BKPRD berada di Bappeda,

(TKPRD). Permendagri ini juga menegaskan bahwa

padahal Bappeda tidak lagi menyelenggarakan

sekretariat TKPRD berada pada Dinas Tata Ruang.

urusan penataan ruang. Oleh karena itu, posisi

Lebih jelasnya, perbedaan antara BKPRD dan

sekretariat BKPRD pun perlu disesuaikan

TKPRD Provinsi/Kabupaten/Kota ditampilkan

kembali.

dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perbedaan BKPRD dan TKPRD

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

45


No 7

Perubahan

Substansi

Sebelum

Setelah

Pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang a. Ketua

Kabid

pada

yang

Kabid

pada

dinas

yang

menyelenggarakan

penataan ruang

penataan bangunan dan lingkungan;

b. Wakil Ketua

Kabag Hukum

c. Sekretaris

Kasi

d. Anggota

Dinas

membidangi

pada

sub-urusan

Dinas

yang

Kasi pada Satuan Polisi Pamong

membidangi penataan ruang

Praja

SKPD terkait

PD terkait

Sumber : Hasil telaah, 2018

4. Tantangan Penerapan UU23/2014 dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah Ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh daerah sebagai implikasi dari penerapan UU23/2014, yaitu : a. Penyediaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang kompeten pada Dinas Tata Ruang Masih banyak Dinas Tata Ruang yang tidak memiliki SDM dengan kompetensi sarjana perencanaan wilayah dan kota (teknik planologi) baik pada jabatan administrasi seperti administrator, pengawas, dan pelaksana maupun pejabat fungsional seperti Pejabat Perencana Spasial dan Pejabat Penataan Ruang. Kondisi ini dapat memicu konflik kepentingan antara Bappeda dan Dinas Tata Ruang. Di satu sisi Bappeda ingin menyerahkan pelaksanaan sub urusan penataan ruang, di sisi lain Dinas Tata Ruang belum memiliki kesiapan SDM teknis. Untuk diketahui, saat ini masih banyak Dinas Tata Ruang yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan penyusunan rencana rinci tata ruang sehingga akan semakin sulit lagi apabila ditambah dengan beban penyusunan rencana umum tata ruang. Beberapa daerah menyiasatinya dengan melakukan mutasi “pindah gerbong”. Seluruh pegawai yang ada pada Bidang di Bappeda dipindah semua ke Dinas Tata Ruang. Namun, cara ini tidak sepenuhnya efektif dan efisien karena Bappeda pun membutuhkannya. b.

Penyesuaian Tupoksi perangkat daerah Daerah harus menyesuaikan kembali tupoksi yang ada di Bappeda dan Dinas Tata

46

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Ruang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan penataan ruang yang berpotensi mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. c. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Konsekuensi ini justru akan menguntungkan karena dapat mempermudah proses sinkronisasi perencanaan tata ruang. Selama ini di daerah terjadi dualisme dalam penyusunan rencana tata ruang yaitu Bappeda sebagai penyusun rencana umum (RTRW) dan Dinas Tata Ruang sebagai penyusun rencana rinci yang merupakan penjabaran dari RTRW seperti rencana detail tata ruang (RDTR). Dualisme ini seringkali tidak menguntungkan terutama ketika terjadi ego sektoral karena dapat berdampak pada tidak sinkronnya RTRW dengan rencana rincinya. Oleh karena itu, penerapan UU23/2014 menjadi ujian bagi Dinas Tata Ruang apakah dapat melakukan sinkronisasi rencana tata ruang ataukah hanya project oriented. 5. Keterkaitan dengan Perencana Spasial Sebagaimana telah disampaikan pada bagian awal bahwa Perencana spasial yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Pejabat Fungsional Perencana. Jabatan Fungsional Perencana dan tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Jabatan ini termasuk ke dalam rumpun manajemen yaitu rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil


(PNS) yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengetahuan di bidang peningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya manajemen. Pada dasarnya setiap unit perencanaan membutuhkan Perencana Spasial sebab sistem perencanaan pembangunan di Indonesia saat ini menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS). Namun, bagi para perencana di Bappeda yang sejak awal mengkhususkan pekerjaannya di bidang tata ruang, UU23/2014 ini dapat memberikan dampak psikologis karena berarti mereka akan “kehilangan� pekerjaan. Oleh karena itu, perencana di Bappeda sebaiknya lebih berpikir sistem dan generalis. Sebagai bentuk adaptasi dari penerapan UU23/2014, perlu dibuka kran/slot bagi perencana spasial di Dinas Tata Ruang yang nantinya mereka tidak hanya ditempatkan pada unit perencanaan melainkan juga pada bidang yang menangani penataan ruang. Hal ini dikarenakan, Bappenas memberikan syarat bahwa setiap PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Perencana harus ditempatkan di unit perencanaan seper ti Foto: Humas Bappeda

Bappenas, unit perencanaan lain di kementerian/ lembaga, unit perencanaan kantor menteri negara, Bappeda provinsi/ kabupaten/ kota, dan unit perencanaan di perangkat daerah provinsi/ k a b u p a t e n / ko t a . U n t u k i t u , d i p e r l u k a n penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya agar perencana spasial juga bisa ditempatkan pada bidang teknis yang menangani tata ruang di Dinas Tata Ruang.

PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan UU23/2014 memberikan implikasi yang besar bagi penyelenggaraan penataan ruang di daerah baik terhadap kelembagaan maupun kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Salah satunya yaitu secara normatif Bappeda tidak lagi menyelenggarakan sub urusan penataan ruang. Semua penyelenggaraan sub urusan penataan ruang sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang termasuk dalam menyusun RTRW. Pemerintah daerah baik provinsi maupun k a b u pa t e n / ko t a d i t a n t a n g u n t u k s e g e r a menyiapkan SDM yang kompeten, menyusun tupoksi yang sesuai dengan amanat UU23/2014, dan segera melaksanakan sinkronisasi rencana tata ruang. Selain itu, perlu dibuka slot untuk penempatan perencana spasial pada Bidang yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang di Dinas Tata Ruang melalui penyesuaian peraturan tentang penempatan jabatan perencana. 2. Saran a.

Bagi Pemerintah Pusat : 1)

Bappenas dapat mengusulkan penyesuaian persyaratan penempatan Jabatan Perencana terutama untuk spesiďŹ kasi kehalian spasial agar bisa ditempatkan di bidang yang menangani penyelenggaraan penataan ruang pada Dinas Tata Ruang

2)

Kementerian ATR/BPN dapat terus mensosialisasikan Jabatan Penataan Ruang ke setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

47


Foto-foto: Humas Bappeda

b. Bagi Pemerintah Daerah : 1)

Meninjau kembali tupoksi Bappeda dan Dinas Tata Ruang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan

2)

Segera membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dengan susunan kenggotaan sesuai arahan Permendagri No. 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah

3)

Menyiapkan SDM yang kompeten di B i d a n g Pe n a t a a n g R u a n g m e l a l u i distribusi pegawai selain pejabat perencana atau melalui rekrutmen pegawai

4)

Mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang apabila sudah ada untuk pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

DAFTAR PUSTAKA Akhmaddhian, Suwari dan Gios Adhyaksa. I m p l e m e n t a s i Pe n e g a k a n H u k u m Lingkungan di Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan). Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. FH Uniku, Kuningan. pp.65-84. Dunn, William N. 2003 (1994). Public Policy Analysis : An Introduction, New Jersey : Person E d u c a t i o n . E d i s i ba h a s a I n d o n e s i a diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media. Muta'ali, Lutfi. 2013. Penataan Ruang Wilayah dan Ko t a ( T i n j a u a n N o rm a t i f – Tek n i s ) . Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG), Universitas Gadjah Mada. 48

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Sukiman, Maman. "Perubahan Paradigma Pe re n can aan dan Pe n gan ggaran di Indonesia". Simpul Perencana. Vol. 31. April 2018, Hlm. 54-57. Supriatin, Lilis dan Suwari Akhmaddhian. Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat). Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017. FH Uniku, Kuningan. pp.64-76. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perngkat Daerah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.


ar

e

 o  l  F U

@ p bap ab daj

@bappedajabar

da J abar

Bappe

Bappeda Provinsi Jawa Barat


Pendataan Mandiri:

Perspektif Baru Pengumpulan Data untuk Penataan Ruang

Oleh Ni Made Gilang Wargyawati dan Muhammad Raihan Aď€ f (Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Tenaga Teknis Pengelola Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat)

50

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


Foto: Instimewa


Foto: Humas Bappeda

1. Pendahuluan Apa yang akan dilakukan seorang perencana, jika akan menuliskan, misalnya tentang pedagang kaki lima, dan membutuhkan data mengenai jumlah populasi, jenis barang, lokasi berjualan dan rerata penghasilan PKL yang ada di suatu komunitas PKL? Hal pertama yang terlintas dalam benak adalah mustahil data akan didapatkan, mustahil mampu mencari data dengan tipe dan kedalaman informasi seperti yang disebutkan di atas, mustahil menuliskan sesuatu yang berkaitan dengan PKL dengan memberikan informasi detail. Kemungkinan yang diambil adalah, pertama, membuang jauh-jauh ide untuk menulis tentang PKL kemudian mengganti ide tulisan dengan topik yang membutuhkan data yang lebih sederhana. Kedua, tetap menulis tentang PKL tapi menghindari memberikan detail informasi akibat masalah keterbatasan data. Ketiga, menulis tentang PKL dengan tetap memberikan detail data yang baik. Dugaan awal, dua kemungkinan pertama adalah yang akan diambil sebagai jalan keluar, jika dibandingkan dengan kemungkinan ketiga. Kemungkinan terakhir membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, terutama jika seorang perencana memutuskan untuk melakukan survei primer. Akan tetapi, dugaan awal akan terbantahkan, dan kemungkinan ketiga akan menjadi pilihan favorit jika perencana tersebut memiliki wawasan mengenai pendekatan self-enumeration.

2. DeďŹ nisi self-enumeration Pertanyaan selanjutnya adalah apa itu selfenumeration? Self-enumeration, di dalam artikel ini, akan diterjemahkan menjadi pendataan mandiri. Pendataan mandiri adalah pendekatan pengumpulan data yang dilakukan sendiri oleh komunitas objek pendataan, maupun pengumpulan data yang dilakukan oleh perencana yang bekerja bersama dengan komunitas yang 'didata'. Pendataan mandiri mencakup pendataan numerik dan spasial (pemetaan mandiri). Proses pendataan (dan atau pemetaan) mandiri yang melibatkan perencana (seseorang yang berasal dari luar komunitas yang didata) dengan objek pendataan disebut sebagai pendekatan coproduction (Watson, 2014). Jika dikaitkan dengan konteks kebutuhan data PKL, pendataan mandiri adalah pendekatan pengumpulan data yang dilakukan secara mandiri

52

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


Foto: Humas Bappeda

oleh komunitas PKL atau dapat pula dilakukan secara 'co-production' artinya dengan adanya berkolaborasi aktif antara perencana bersama dengan komunitas PKL. Konsep 'co-production' akan dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Dalam konteks perencanaan yang berkaitan dengan PKL, contoh, perencanaan penyediaan ruang khusus untuk PKL, maka pendataan mandiri dapat menjadi solusi penyediaan data yang akurat. Data mengenai jumlah PKL, beserta jenis barang, lokasi berjualan dan rerata penghasilan PKL dapat dihimpun secara mandiri (atau bersama dengan perencana) dengan partisipasi aktif komunitas PKL.

3. Sejarah pendataan mandiri Pendekatan pendataan mandiri awalnya dibangun oleh pemukim sisi jalan di India untuk membantu klaim mereka agar komunitas mereka 'dikenali'. Pendataan mandiri membuat pemukim sisi jalan mampu melihat diri mereka sebagai satu kesatuan komunitas dan mengubah komunitas pemukim sisi jalan menjadi 'sesuatu' yang konkret dan terkuantifikasi. Implementasi pendekatan ini kemudian menghasilkan bukti-bukti eksistensi dalam bentuk kesatuan komunitas sehingga membuat pemukim sisi jalan mampu menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah (Chartterji & Mehta, 2007, p.143). Selanjutnya, pendekatan pendataan mandiri digunakan untuk mengidentifikasi kelompokkelompok marginal agar keberadaannya menjadi lebih nyata. Pendataan mandiri juga memiliki

manfaat untuk komunitas itu sendiri, mengutip Appadurai (2012, p. 639), “. . . t o m o b i l i z e k n o w l e d g e a b o u t themselves –knowledge that is valuable for their own discussions –in a manner that can resist eviction, exploitation and surveillance in favour of advancing their own rights, resources and claims”. Pendataan mandiri digunakan dalam kerangka menghimpun data-data yang sifatnya mendetail dan berkaitan dengan kelompok-kelompok marginal yang keberadaannya 'tidak terlihat' atau secara formal belum diakui. Contohnya, data mengenai kelompok miskin perkotaan yang tinggal di kawasan kumuh atau bantaran sungai, kelompok masyarakat pemulung, pengamen atau anak jalanan, data tentang pekerja seks komersial, atau bahkan data mengenai perempuan korban kekerasan. Pendataan mandiri dan atau pemetaan mandiri terdiri atas banyak level dan cara pengumpulan data (Patel, Baptist & D'Cruz, 2012) tergantung pada isu yang menjadi fokus. Hasil implementasi pendekatan ini selanjutnya digunakan untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah, seperti misalnya dalam negosiasi yang berkaitan dengan penggusuran dan relokasi kawasan kumuh, atau dapat pula digunakan dalam negosiasi penggunaan lahan oleh PKL dan pelayanan publik bagi perempuan kekerasan.

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

53


4. P e n data a n m a n d i r i da l a m ko n t e k s pemanfaatan tata ruang Hingga kini pendataan mandiri secara teratur digunakan untuk menyampaikan aspirasi komunitas marginal dan untuk meningkatkan 'keberadaan' mereka di mata pemerintah. Metode pengumpulan data (survei dan pemetaan), yang jika dilihat dari sudut pandang perencana termasuk ke dalam metode tradisional pengumpulan data, berubah menjadi mekanisme memperkuat klaim komunitas marginal atas pemanfaatan ruangruang kota. Pe n d a t a a n m a n d i r i m a m p u m e m b u a t komunitas marginal mengenali keberadaan mereka, mengetahui hak dan kekuatan mereka sehingga kesadaran akan hal tersebut meningkatkan posisi tawar komunitas marginal di dalam konteks proses perencanaan pemanfaatan tata ruang. Selain itu, pendataan mandiri meningkatkan kesadaran akan keberadaan komunitas marginal sehingga hal ini dapat membangun relasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah (Appadurai, 2012). Pendataan mandiri tidak hanya memberikan manfaat kepada komunitas marginal, jika pendataan mandiri dilaksanakan bersama dengan perencana, maka perencana mendapatkan data yang lebih akurat, jika dibandingkan dengan mengumpulkan data dengan survei primer ataupun menggali data sekunder dari instansi penyedia data.

5. Co-production' Pendataan mandiri yang dibahas dalam artikel ini adalah pendataan mandiri yang bersifat 'coproduction'. Terminologi ini digunakan pertama kali oleh Elinor Ostrom dan diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan masukan (input) dari orang-orang yang tidak berasal dari satu organisasi yang kemudian ditransformasikan menjadi layanan atau barang (Watson, 2014). Menurut Watson (2014), co-production dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (a) Co-production yang diinisiasi dan diinterpretasikan oleh pemerintah (stateinitiated interpretation of co-production). Co-production ini adalah versi awal dari dua jenis co-production yang dibahas dalam tulisan ini. Fokus pendekatan coproduction versi awal adalah pada penyediaan layanan publik, dimana

54

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

pemerintah mampu menciptakan sinergi antarpihak (Ostrom, 1996). Sinergi bersifat melengkapi, seperti misalnya, p e m e r i n t a h m e m i l i k i ke m a m p u a n penyediaan sumberdaya dan ahli di bi dangnya, s edangkan kom unitas menguasai informasi, waktu dan keterampilan. Selain itu, sifat melengkapi (complementary) juga berkaitan dengan perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah dan komunitas. Pemerintah mampu menyediakan pelayanan utama (trunk services) sedangkan komunitas m a m p u m e n g i s i ke b u t u h a n a k a n pelayanan penunjangnya (feeder services). Dalam hal ini, co-production yang diinisiasi oleh pemerintah lebih pada sinergi sumberdaya yang dimiliki pemerintah dan komunitas untuk meningkatkan kualitas hasil layanan publik. (b) Co-production yang diinisiasi komunitas (social movement initiated coproduction) Versi lanjutan aktivitas co-production adalah yang langsung diinisiasi oleh komunitas atau yang juga populer dengan sebutan 'bottom-up coproduction' (Mitlin, 2008). Umumnya, pendataan (dan pemetaan) mandiri seringkali diasosiasikan berada dalam domain ini. Menurut Chartterji & Mehta (2007), pendataan mandiri mengartikulasikan 'power' dan 'knowledge' dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah yang kemudian dimanifestasikan ke dalam aktivitas pendataan mandiri oleh komunitas. Hasil dari pendataan mandiri ini membuat komunitas menjadi lebih 'terlihat', tidak hanya menjadi 'terlihat' oleh pemerintah, tetapi juga menjadi lebih 'terlihat' oleh komunitas mereka sendiri. Dalam ke r a n g k a i n i , p e n d a t a a n m a n d i r i kemudian dapat dilihat sebagai dasar dari kolektivitas sosial. Dengan demikian, pendataan mandiri lebih dari sekedar pendekatan untuk mendapatkan data akurat terkait komunitas marginal. Pendekatan co-production ini dilaksanakan pada kota-kota di Global


South karena aktivitas co-production ini memungkinkan anggota komunitas dan asosiasi yang terkait dengan komunitas tersebut untuk membangun dan memelihara hubungan yang efektif dengan institusi pemerintah. Adanya hubungan efektif dengan pemerintah membuat komunitas mampu bernegosiasi dengan pemerintah yang akhirnya menangani kebutuhan komunitas akan layanan publik (Mitlin, 2008, p. 339).

6. Peran perencana dalam co-production Peran perencana dalam co-production lebih kepada penyedia dukungan untuk komunitas dibandingkan menjadi 'professional technical expert'. Hal ini berarti perencana memberi

Perencana berperan sentral. Ilustrasi perencana melakukan pemetaan https://www.census.gov/history/www/programs/geograph y/how_we_map.html, diakses tanggal 31 Oktober 2017

bimbingan terhadap komunitas tanpa harus mengontrol secara penuh terhadap keseluruhan aktivitas pendataan mandiri yang dilakukan oleh anggota komunitas tersebut. Disamping itu, perencana diharapkan membantu komunitas untuk mencari jawaban atas permasalahan komunitas dan bukan malah memberikan jawaban atas permasalahan komunitas dari sudut pandang perencana. Perencana diharapkan mampu untuk mengambil 'teaching role' dengan cara memberikan pelatihan untuk membaca peta, memahami gambar satelit, dan mengerti aspek ďŹ nansial dari aktivitas co-production yang dilakukan oleh komunitas. Peran perencana lebih sebagai peletak dasar keberlanjutan sehingga di masa mendatang aktivitas pendataan mandiri mampu berlanjut tanpa adanya intervensi dari perencana.

Pergeseran peran perencana. Ilustrasi pendataan (dan pemetaan) mandiri oleh komunitas https://asiafoundation.org/2016/06/29/using-drone-technologyimprove-land-titling-philippines/, diakses tanggal 31 Oktober 2017

7. Contoh implementasi peran perencana sebagai pendukung komunitas dalam aktivitas co-production Pada komunitas di Cuttack, India, dilaksanakan co-production dalam kerangka pemetaan mandiri (Livengood & Kunte, 2012). Aktivitas ini meliputi pemetaan komunitas pemukim dengan menggunakan teknologi seperti GIS. Teknologi pemetaan yang disebutkan sebelumnya sering digunakan oleh ahli dari pemerintah dengan meniadakan partisipasi komunitas (pemukim) karena penggunaannya yang sulit dimengerti. Dalam aktivitas pemetaan mandiri di komunitas ini, perencana selaku 'technical professional' menggunakan berbagai teknik, salah satunya adalah penggunaan 'hand-held Global Positioning Devices' (GPS) dan bekerja sama dengan komunitas pemukim pada kawasan pemukiman komunitas tersebut. Peta yang dihasilkan atas kerja sama perencana dan komunitas pemukim adalah peta yang dapat dipahami dan dipercaya oleh komunitas pemukim itu sendiri.

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

55


Di sub-Sahara Afrika, aktivitas co-production antara perencana dan komunitas lokal diformalkan melalui memorandum of understanding antara lembaga non pemerintah yang menjalankan kegiatan co-production dengan asosiasi sekolah perencanaan (Watson & Odendaal, 2013). Kerangka ini memungkinkan terlaksananya 'joint studios' dan terjadinya pengenalan peran perencana dalam praktek co-production kepada antara mahasiswa perencanaan.

mendata komunitas PKL yang ada di sebuah kota, atau memetakan komunitas miskin perkotaan yang tinggal terpencar. Meskipun dua pendataan di atas dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tradisional (pemerintah mendata mereka satu per satu), namun implementasi coproduction mampu menawarkan manfaat lainnya. Dalam konteks masyarakat miskin, manfaat implementasi co-production dan pendataan (pemetaan) mandiri meliputi (1) membangun kesadaran bahwa kaum miskin kota adalah hal yang nyata, terdapat jumlah dan lokasi yang konkret, (2) membangun jejaring antar anggota komunitas sehingga terbentuk komunitas yang kuat, (3) memahami posisi komunitas kaum miskin dalam konteks perencanaan pembangunan, (4) mampu berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, bukan lagi sebagai kelompok pasif dalam negosiasi perencanaan pembangunan, (5) membangun pondasi sukses perencanaan pengentasan kemiskinan melalui peran aktif komunitas.

9. Implementasi co-production dalam konteks penataan ruang di Jawa Barat

Foto: Humas Bappeda

Aktivitas co-production dalam konteks pelaksanaan tata ruang di Jawa Barat, salah satunya dapat diimplementasikan dalam kerangka evaluasi perwujudan rencana tata ruang provinsi di daerah. Contohnya, dalam evaluasi progres tutupan lahan kawasan lindung. Selama ini pencapaian 45% kawasan lindung dilihat dari peta tutupan lahan yang sangat bergantung pada gambar yang diperoleh dari satelit sehingga perencana tidak mendapat gambaran konkret mengenai hal-hal yang benar terjadi di lapangan.

8. Potensi pemanfaatan pendekatan coproduction di Indonesia Di Indonesia, implementasi pendekatan coproduction, terutama pendataan mandiri, t a m p a k n y a b e l u m m e n g e m u k a . Pa d a h a l pendekatan ini menjanjikan potensi penyediaan data komunitas yang baik dan akurat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian I m p l e m e n t a s i Pe n d a t a a n M a n d i r i , d a l a m perencanaan pembangunan, pendataan mandiri dapat digunakan masyarakat marginal (dan pemerintah) untuk lebih mengenali komunitasnya marginal yang 'tidak terlihat' ini. Contohnya dengan menggunakan pendataan mandiri untuk

56

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Foto: Pribadi


Melakukan sur vei lapangan dengan mengandalkan pihak ketiga tentunya akan membutuhkan pembiayaan yang luar biasa besar, salah satunya karena faktor luas wilayah. Salah satu solusi yang secara tradisional akan diambil oleh perencana adalah dengan mengambil sampel kawasan yang sebelumnya telah dipilih dengan beberapa kriteria. Pengambilan sampel lapangan memang dapat memberikan gambaran tentang hal-hal yang terjadi di lapangan, terutama jika sampel dipilih dengan kriteria yang dibangun secara baik. Namun, tentu saja pengambilan sampel hanya dapat memberikan gambaran untuk sebagian kecil kawasan lindung Jawa Barat. Bagaimana perencana menjawab tantangan ini?

menyeluruh dengan melibatkan peran aktif komunitas. Namun, implementasi co-production mensyaratkan adanya 'kerelaan' perencana untuk melepas peran sentral mereka dalam setiap proses perencanaan. Perencana diharapkan mampu berdiri pada 'sidelines' dan mendukung komunitas dalam implementasi aktivitas co-production. Tidak hanya menuntut pergeseran paradigma perencana dalam melihat perannya di dalam proses perencanaan, implementasi co-production juga menuntut adanya perubahan pemahaman terhadap peran pemerintah, yaitu perubahan peran pemerintah (dan perangkatnya termasuk perencana) dari yang cenderung top-down menuju ke arah bottom-up.

Co-production dalam bentuk pemetaan mandiri dapat menjadi jawaban akan tantangan dalam mengevaluasi tutupan lahan kawasan lindung. Perencana (baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berafiliasi langsung dengan pemerintah provinsi) dapat bekerja bersama-sama d e n g a n p e m e r i n t a h k a b u pa te n / ko t a d a n komunitas lokal yang ada di daerah. Pemetaan kawasan lindung dilakukan bersama antara perencana dan komunitas lokal yang bermukim di sekitar atau di kawasan lindung yang dievaluasi. Manfaat yang diperoleh dari pemetaan kawasan lindung melalui aktivitas co-production adalah (1) perencana mendapatkan data yang lebih menyeluruh mengenai tutupan lahan kawasan lindung; (2) perencana bersama-sama komunitas membangun 'sense of belonging' terhadap kawasan lindung; (3) (dengan bantuan perencana) komunitas memahami kemungkinan kerentanan kawasan tempat mereka bermukim; (4) (dengan bantuan perencana) komunitas memahami dan menjalankan peraturan zonasi yang berkaitan jenis dengan kawasan lindung yang menjadi tempat bermukim komunitas lokal; (5) perencana dan komunitas bersama-sama mengawal perwujudan kawasan lindung 45%.

Dua tuntutan pergeseran peran perencana dan p e r u ba h a n pa r a d i g m a y a n g d i a n u t o l e h pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya memunculkan beberapa per tanyaan untuk direfleks ikan ber s am a. S eberapa s iapkah perencana mampu melepaskan ego bahwa perencana adalah satu-satunya 'penguasa' keahlian merencana? Dan bahwa hanya perencana yang mampu memberikan solusi melalui pengetahuan keilmuan mereka? Seberapa siapkah pemerintah (dalam konteks artikel ini adalah pemerintah daerah) untuk menekan ego bahwa pemerintah selalu 'knows best' penyelesaian isu pembangunan yang ada di masyarakat?

10. Penutup Kembali pada pertanyaan yang dituliskan pada bagian awal tulisan. Apa yang akan dilakukan seorang perencana, jika membutuhkan data yang detail namun tidak tersedia dalam dokumen data mana pun? Pendataan mandiri, sebagai bagian dari aktivitas co-production mampu memberikan alternatif cara penyediaan data yang akurat dan

Wait for the next series of “Oleh-oleh dari Negeri Belanda” for more explorations about other provocative questions, ideas and worldwide practices in spatial planning domain.

Referensi Appadurai, A. (2012). Why enumeration counts. Environment and Urbanization, 24, 639–641.
 Chatterji, R., & Mehta, D. (2007). Living with violence: An anthropology of events and everyday life. New Delhi and Abingdon: Routledge.
 Livengood, A., & Kunte, K. (2012). Enabling participatory planning with GIS: A case study of settlement mapping in Cuttack, India. Environment and Urbanization, 24, 77–97. Mitlin, D. (2008). With and beyond the state – coproduction as a route to political influence, power and transformation for grassroots organizations. Environment and Urbanization, 20, 339–360.
 Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

57


Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. World Development, 24, 1073–1087.
 Patel, S., Baptist, C., & D'Cruz, C. (2012). Knowledge is power – Informal communities assert their right to the city through SDI and community-led enumerations. Environment and Urbanization, 24, 13–26. Watson, V., & Odendaal, N. (2013). Changing planning education in Africa: The role of the Association of African Planning Schools. Journal of Planning Education and Research, 33, 96–107.
 Watson, V. (2014) Co-production and collaboration in planning – The difference. Planning Theory & Practice, 15:1, 62-76.

58

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Foto-foto: Humas Bappeda


Hotline/WA/SMS : 08111-35-777

C

@jabarquickresponse @QRJabar Jabar Quick Response

bit.ly/JabarQuickResponse-Pengaduan

1

Peluncuran JABAR QUICK RESPONSE (JQR atau Jabar QR), merupakan program 100 hari untuk memperbaiki tata cara negara menolong warganya. Menjembatani pihak-pihak terkait (warga-swastaPemerintah) dengan spirit Kolaborasi untuk menghasilkan keputusan/ solusi pertolongan pertama (ďŹ rst aid).

4

Masyarakat Jawa Barat dapat menghubungi JQR melalui beberapa cara, bisa melalui hotline 0811135-7777 dan sms ke 1708 (LAPOR). Selain itu bisa melalui medsos dengan alamat Instagram (@jabarquickresponse), Twitter (JabarQR), dan juga Facebook (Jabar Quick Response).

5

JabarQR adalah sebuah lembaga independen yang menangkap keluhan masyarakat Jawa Barat agar mendapatkan penanganan yang cepat, berada di 27 kab/kota dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Barat.

JQR ini dikelola oleh gabungan koordinasi Pemprov. Jawa Barat bekerja sama dengan para relawan aktivis sosial kemanusiaan. Pendanaan program ini juga akan menggunakan dana pemerintah dan juga kerja sama dengan pihak di luar pemerintah.

3

6

2

Masyarakat dapat melaporkan dirinya sendiri, tetangga, saudara, atau warga masyarakat siapapun yang sedang dalam keadaan emergency melalui JQR, maka bantuan akan datang dalam waktu yang singkat, tanpa perlu menunggu lama. Contoh kecil:Bila ada yang tidak bisa makan, nanti kita kirim beras secepatnya, ada rumah yang runtuh, kita bangun secepatnya, masalah kesehatan, tidak bisa bayar dokter atau rumah sakit, nanti kita bantu, masalah pendidikan, seperti anak yatim yang tidak bisa bayar, apapun masalahnya nanti kita bantu.

Untuk sumber pendanaan sendiri bisa dari mana saja, jika berkaitan dengan program pemerintah maka dana bisa dari Pemerintah, namun bila tidak dan berhubungan dengan kemanusiaan, dana bisa dari hasil zakat, infaq, maupun sodaqoh, dan nantinya juga akan dikelola secara professional.


JENDELA PERENCANAAN


Bukit Panineungan Masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi terus mengembangkan potensi alam untuk dijadikan objek wisata, diantaranya Bukit Panineungan yang berada di Jalur Geopark Loji-Puncak Darma tepatnya di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Bukit Panineungan menyajikan panorama hamparan keindahan pantai Palampang dan Cikadal, serta hamparan keindahan pesawahan Desa Ciwaru dan Desa Mandrajaya. Untuk menuju lokasi tersebut sangatlah mudah, dari Loji menuju Bukit Panineungan sekitar 30 kilometer. Sedangkan arah dari Desa Ciwaru sekitar 3 kilometer dengan jalan yang sudah beralaskan aspal. Sumber: www.sukabumiupdate.com

Foto: Humas Bappeda


Foto: Humas Bappeda


Foto: Humas Bappeda

64

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


WAWA S A N PERENCANAAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Oleh Delsi Taurustiati dan Hendera (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat) (Pemerhati Kebijakan Publik) Volume 20 Nomor 77 Januari - Maret 2017 Warta Bappeda

65


Pendahuluan Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe m e r i n t a h a n D a e r a h m a k a p e m e r i n t a h menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. P e r u m a h a n R a k y a t d a n K a w a s a n permukiman 66

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Foto-foto: Humas Bappeda

5. Ketentraman, keter tiban umum dan perlindungan masyarkat, dan 6. Sosial Setelah SPM ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan p e n e r a pa n S P M s e ba g a i d a s a r m e l a y a n i masyarakat. Integrasi penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui proses analisis terhadap berbagai faktor dan kebijakan yang terkait dengan penerapan SPM di daerah. Berdasarkan standar teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menangani masing-masing SPM, Perangkat Daerah pemangku SPM di daerah dapat melakukan analisis strategi untuk menerapkan dan mencapai standar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri mengenai Standar Teknis. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan : pengumpulan data,


perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pengintegrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 14 ayat 2 dinyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai prioritas belanja daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rencana pencapaian SPM yang merupakan strategi dalam menerapkan SPM, bukan sebuah dokumen tersendiri namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan penerapan dan pencapaian SPM, Pemerintah Daerah perlu mengintegrasikan pencapaian SPM

ke dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja PD. Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Sedangkan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan ke dalam dokumen Renstra dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan pelayanan dasar ini merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bagi PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar termuat di dalam dokumen perencanaan.

Gambar 1. Mekanisme Pengintegrasian SPM ke dalam Dokumen Perencanaan SPM {

RKA PD

P

M

Renja PD

RKPD

Renstra PD

Penetapan Perda tentang RPJMD

ĖŌMÕÒŒÒŒÄ kondisi umum daerah

Menjadi acuan dalam penyusunan

Rancangan RPJMD :

Kondisi Umum Daerah 1. Į ǾÞŒMŌ Pemerintahan kewenangan daerah 2. ĞMÔPŎǾŊÑŎŊǾMŅÒŒ 3. Ĩ ÑǾÑÔŎŌŎÖ ÒMŌ daerah 4. ĦŎŌŇÒŒÒ ŒŎŒÒMÕ ŇMŌ budaya 5. Ĭ MǾMŌM Ä ŐǾMŒMǾMŌM 6. Ĩ restasi kerja pelayanan publik berbasis SPM

1. ĦŎŌŇÒŒÒÞÖ ÞÖ ŇMÑǾMO 2. ĦŎŌŇÒŒÒ ŐÑŌŊÑÕŎÕMMŌ keuangan daerah 3. Ĩ ÑǾÖ MŒMÕMOMŌ ŇMŌ ÒŒÞ strategis 4. Ĭ trategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah 5. ĦÑǾMŌŊÔM ŐÑŌŇMŌMMŌ pembangunan dan program PD 6. ĦÒŌÑǾÓM penyelenggaraan pembangunan daerah

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

67


Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar (SPM) dalam dokumen perencanaan berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang saat ini tengah disusun adalah sebagai berikut : 1. Perumusan di dalam dokumen RPJMD, meliputi : a. g a m b a r a n u m u m k o n d i s i d a e r a h , khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan p e n c a p a i a n ke b u t u h a n d a s a r o l e h Pemerintah Daerah; b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar; c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar; d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, khusunya dikaitkan dengan strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar; e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan program perangkat daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan f.

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Perumusan di dalam RKPD, meliputi : a. gambaran umum kondisi aerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar; b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;

68

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kebutuhan dasar; d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan e. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dikaitkan dengan indiaktor kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. 3. Perumusan di dalam Renstra PD, meliputi : a. gambaran umum pelayanan PD, khususnya dikaitkan dengan pemenuhan dan


Foto: Humas Bappeda

pencapaian kebutuhan dasar; b. p e r m a s a l a h n d a n i s u s t r a te g i s P D, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi PD dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar; d. strategi dan arah kebijakan, khususnya memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan

f.

kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Perumusan di dalam Renja PD, meliputi : a. Hasil evaluasi renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; b. Tujuan dan sasaran PD, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan c. Re n c a n a ke r j a d a n p e n d a n a a n P D, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

69


Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Rancangan Permendagri tentang Penerapan SPM, koordinasi yang dimaksud meliputi penerapan, pemantauan, evaluasi SPM ser ta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. Untuk pelaksanaan koordinasi tersebut dibentuk Tim Penerapan SPM Provinsi yang berkedudukan di Biro Pemerintahan, diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Tugas tim Penerapan SPM ini adalah : ·

Menyusun rencana aksi penerapan SPM;

·

Melakukan koordinasi dengan kementerian;

·

Mengkoordinasikan pendataan, pemuktahiran, dan sinkronisasi data terkait penerapan SPM;

·

Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perncanaan serta mengawal dan memastikan penerapan terintegrasi ke dala RKPD dan renja PD;

·

Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam penganggaran serta memastikan dan mengawal penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;

·

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan untuk penerapan SPM

·

Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM

·

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat

·

Melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Pelaporan pelaksanaan SPM dilaksanakan 1 tahun sekali yang dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Khusus laporan penerapan SPM daerah provinsi meliputi laporan SPM daerah provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota. Materi laporan paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Pemerintah daerah menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas penerapan SPM, dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang. Gubernur melakukan pembinaan dan

70 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 70

Foto-foto: Humas Bappeda


pengawasan penerapan SPM daerah kabupaten/kota sedangkan daerah provinsi diawasi pelaksanaannya oleh Menteri melalui Inspektorat Jenderal. Untuk pembinaan secara umum dilakukan oleh Menteri melalui Dirjen Bina Bangda Kemendagri, sedangkan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Menteri Teknis yang membidangi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Secara umum pembinaan dan pengawasan penerapan SPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Saran Tindaklanjut 1. Pemerintah Daerah perlu melakukan review terhadap dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan jangka menengah maupun dokumen perencanaan jangka pendek mengingat SPM sudah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2019 sesuai amanat UU 23/2014 dan PP 2/2018. 2. Perangkat daerah terkait perlu segera melakukan 4 tahapan yang diamanatkan di dalam PP 2/2018 agar perencanaan kebutuhan dapat tercantum di dalam dokumen perencanaan. 4 Tahapan yang dimaksud adalah : a. Pengumpulan data

c. Pe n y u s u n a n r e n c a n a p e m e n u h a n pelayanan dasar d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. 3.

Pemerintah Daerah perlu segera mengumpulkan Perangkat Daerah terkait, Biro Pemerintahan, Badan pengelola keuangan dan Bappeda serta pihak yang diperlukan untuk melakukan identifikasi langkah-langkah yang dibutuhkan agar SPM dapat dilaksankaan sesuai waktu yang ditetapkan.

4.

Pemerintah daerah perlu melakukan proses implementasi penerapan SPM sebagai berikut : ·

Tahap persiapan rencana pencapaian SPM beripa rencana pencapaian pelayanan dasar, target yang akan dicapai, kemampuan dan potensi serta karakteristik daerah.

·

Pengintegrasian rencana SPM ke dalam dokumen perencanaan

·

Menyusun rencana pencapaian SPM dan dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan target pencapaian SPM tahunan

·

Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan rencana pembiayaan SPM. Target pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam nota kesepahaman tentang KUAPPAS.

·

Penyampaian informasi rencana dan realisasi target tahunan SPM dalam LPPD dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka 1. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 2. PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 3. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. 4. Rancangan Permendagri tentang Penerapan SPM 5. Kajian Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan SPM Bappenas.

b. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

71


WAWA S A N PERENCANAAN

Program Motekar Meraih 99 Top Inovasi Pelayanan Terbaik Tingkat Nasional Diinpirasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Sunda

Oleh Firdaus Saleh*

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan TOP 99 Inovasi Terbaik se-Indonesia pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) karya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP2AKB).

*) Doktor Filsafat Nilai Pada UGM Yogyakarta, Fasilitator Program Motekar, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, Ketua Yayasan Pengembangan Pengetahun dan Pemberdayaan Masyarakat (YP3M) Bandung


Foto: Istimewa

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

73


I. Pendahuluan Penduduk Jawa Barat mencapai sekitar 18,3% dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah keluarga sebanyak 12.404.178 (BPS, 2015). Dalam fenomena kehidupan keluarga, ternyata banyak ditemukan terjadinya berbagai kerentanan yang setiap tahun cenderung meningkat, seperti perceraian pasangan suami-istri mencapai rata-rata per tahun di atas 10% dari jumlah pernikahan. Kasus perceraian pasangan suami istri yang terjadi tahun 2013 sebanyak 62.184 dan tahun 2014 sebanyak 67.189, sehingga mengalami peningkatan sebesar 8%. Kondisi ini menunjukkan ketidakmampuan menjaga ketahanan keluarga yang berakibat terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, penelantaran terhadap anak, dan berbagai jenis kerentanan keluarga lainnya. Menurut data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, selama tahun 2010-2014 terjadi kekerasan perempuan dan anak dengan persentase kenaikan yang beruktuatif cukup besar dan memprihatinkan, sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1 Persentase Kenaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2015

Sumber : Kementerian PPA RI, Tahun 2016.

Permasalahan kerentanan keluarga yang terjadi di Jawa Barat dengan kejadian kasus yang terus berkembang di berbagai daerah, sehingga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindingan Anak (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mencari solusi dengan menciptakan Program 'Motivator' Ke t a h a n a n Ke l u a rg a ( M o te k a r ) d i s e t i a p desa/kelurahan di Jawa Barat. Sasaran yang menjadi program ini adalah desa/kelurahan yang dominan atas terjadinya kasus kerentanan keluarga dalam kehidupan masyarakat. Disyahkannya Peraturan Daerah Provinisi Jawa Barat Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e n y e l e n g g a r a a n Pembangunan Pembangunan Keluarga, menjadi dasar hukum dimulainya Program Motekar. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, program ini mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I., sejak tahun 2016 hingga 2018. Barulah tahun 2018 Program Motekar Meraih 99 Top Inovasi Pelayanan Publik Terbaik di

74

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Indonesia, karena dinilai mampu memberikan solusi terhadap masyarakat atas permasalahan yang terjadi pada keluarga rentan menjadikan keluarga berkualitas, sehingga program ini dinilai sebagai suatu inovasi pelayanan publik yang merupakan ide gagasan kreatif memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Karena itu, menurut Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, Program Motekar 'layak' mendapatkan penghargaan dan sebagai pelopor di Indonesia.

II. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Sunda Sebagai Inspirasi Program Motekar Keberadaan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam komunitas masyarakat banyak didominasi kebudayaan Sunda, dan ternyata ba n y a k m e n g i n s p i r a s i p ro g r a m - p ro g r a m pemberdayaan masyarakat yang didesain Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antara program pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal budaya Sunda ternyata banyak menggunakan idiomatika yang berasal dari Bahasa


Sunda, seperti program : Dakabalarea, Santri Raksa Desa, Santri Raksa Usaha, Jumsih (Jum'at Bersih), Rereorangan Sarupi, Motekar dan program lainnnya. Program Motekar merupakan pemberdayaan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan a t a s ke re n t a n a n ke l u a rg a y a n g d i d e s a i n Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014 dan berlangsung hingga sekarang. Kata Motekar berasal dari Bahasa Sunda diinspirasi dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Sunda. Idiomatika kata Motekar merupakan kepanjangan dari Motivator Ketahanan Keluarga, tentu pemilihan nama program ini menggunakan bahasa Sunda dimaksudkan untuk menunjukkan identitas nilai kasundaan agar tetap terjaga untuk melestarikan kearifan lokal, sebagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung menggulirkan Program Sabilulungan, d a n P ro g r a m S a u y u n a n y a n g d i g u l i r k a n Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) M a n d i r i B e r ba s i s B u d a y a S u n d a y a n g d i dilaksanakan komunitas masyarakat setempat.

Foto: Humas Bappeda

2.1. Idiomatika Motekar Dalam Makna Bahasa Sunda dan Nama Program Di Provinsi Jawa Barat Istilah Motekar dalam Kamus Basa Sunda yang ditulis oleh R. Satjadibrata (2008), diartikan teu weleh ihtiar pikeun nambahan kapinteran at. nambahan kabeungharan. Kata Motekar dipilih menjadi salah satu prinsip-prinsip nilai Program Sauyunan yang dimaknai “mau berusaha untuk mengubah nasibanya” yang digunakan dalam Pedoman Umum : Program Sauyunan Sasarengan Urang Guyubkeun Pangwangunan (Hermawan H . O. Y. , 2 0 1 0 ) . P ro g r a m i n i d i i n i s i a s i d a n

dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam komunitas masyarakat keluarga sasaran. D a l a m p e r s p e kt i f m a k n a y a n g d i m a k s u d 'mengubah nasibnya' ini, berkaitan dengan nilai positif yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan sebagaimana firman Allah dalam Kitab Suci Al Qur'an (8:53), bahwa : : ”.....Allah sekali-kali tiada mengubah nikmat (di dalamnya termasuk nasib) yang dianugerahkanNya kepada suatu kaum, kecuali jika kaum itu mau mengubah apa yang pada diri mereka sendiri ”. Oleh karenanya, istilah Motekar dipilih sebagai singkatan dari Motivator Ketahanan Keluarga yang memiliki idiomatika secara hemeneutika Bahasa Sunda mengandung nilai motivasi. Artinya, program ini diharapkan memberikan dorongan untuk merubah nasib diri, keluarga dan masyarakat lingkungannya, terutama yang mengalami kerentanan: fisik, psikososial, ekonomi, dan sosial budaya agar menjadi keluarga yang berkualitas melalui proses pemberdayaan. Peran Motekar dalam proses pemberdayaan berfungsi sebagai 'pemberdaya' yang pada dirinya harus memiliki kemampuan berupa aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik dari pengetahuan yang dimiliki serta pengalaman hidupnya, sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai keberdayaan kepada keluarga yang mengalami berbagai kerentanan. Dasar pemikiran digulirkannya Program M o te k a r m e l i h a t f e n o m e n a a t a s ko n d i s i berkembangnya berbagai kerentanan keluarga sebagai penyebab tejadinya kerapuhan keluarga yang setiap tahun terus meningkat, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melahirkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014. Dengan adanya perda ini, menjadikan payung hukum atas penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Motivator Ketahanan Keluarga, yang didukung oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 463/Kep.69A.BP3AKB/2015 tentang Tenaga Motekar Daerah Provinsi Jawa Barat. Disyahkannya perda, pergub, dan kepgub Jawa Barat tersebut, menjadikan dasar penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Motekar di Jawa Barat. Dengan demikian, operasionalisasi pelaksanaan Pogram Motekar Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

75


mengacu kepada dasar hukum tersebut yang pada saat itu merupakan satu-satunya peraturan daerah yang pertama kali ada di Indonesia. Karena itu, berbagai pemda di Indonesia melakukan studi banding ke DP3AKB Provinsi Jawa Barat antara lain 5 Provinsi (Banten, Sumatera Barat, Kalimanan Selatan, DI. Yogyakarta, Gorontalo) dan 3 kabupaten (Soppeng Sulsel, Deli Serdang Sumut, Belitung) agar dapat meniru dan mengembangkan di derahnya masing-masing.

Foto: Istimewa

2.2. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat Diinspirasi Nilai-Nilai Kearifan Budaya Sunda Konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai suatu konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan pada otonomi dalam pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat berlandaskan pada hakikat sumberdaya pribadi yang bersifat individual melalui interaksi sosialnya. Pemberdayaan keluarga dalam program Motekar menempatkan manusia

76 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

sebagai subjek, yang dimaknai bahwa proses p e m b e rd a y a a n ke l u a rg a d a n m a s y a r a k a t mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan menekankan pada proses mengalihkan sebagian kemampuan, kekuatan atau kekuasaan kepada masyarakat agar individu yang belum berdaya menjadikannya lebih berdaya (survival of the ďŹ ttest) untuk mencapai kemandirian.


Misalnya, memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Tahap kedua, Pengkapasitasan atau apa yang disebut capacity building atau enabling. Artinya, memampukan manusia yang mengalami kekurangberdayaan agar memiliki kecakapan (skilfull), baik dalam konteks individu maupun keluarga dan masyarakat. Proses capacity building bertumpu pada tiga aspek, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Tahap ketiga, Pendayaan atau empowerment, yaitu pemberian daya dalam bentuk kekuasaan, otoritas atau peluang setelah berhasil dalam proses pengkapasitasan pada tahap kedua sesuai dengan ke c a k a pa n p e n e r i m a a t a u m a n u s i a y a n g diberdayakan.

Foto: Humas Bappeda

Substansi keberdayaan yang ditransformasikan adalah menumbuhkan susunan hakikat kodrat yang ada pada diri manusia, berupa unsur jiwa (akal, rasa, karsa) dalam raganya yang bersifat material dan non-materialnya. Kedua, proses pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses menstimulasi dan mendorong agar individu yang belum memiliki keberdayaan berkemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui dialog, agar memiliki keberdayaan diri. Kedua kecenderungan dalam proses pemberdayaan masyarakat itu saling terkait, yang biasanya dimulai dari kecenderungan kedua melalui proses dialog, yang kemudian berlanjut pada kecenderungan pertama dalam bentuk transformasi nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Terjadinya trasformasi nilai-nilai pemberdayaan diri, keluarga, dan masyarakat menurut Randy R & Riant Nugroho (2007) terjadi melalui 3 (tiga) tahapan berupa : Penyadaran, Pengkapasitasan, d a n Pe n d a y a a n . Ta h a p p e r t a m a m e l a l u i Penyadaran, yaitu tahapan pada capaian target yang hendak diberdayakan diberikan “pecerahan� dalam bentuk penyadaran, agar memiliki kapasitas untuk dapat keluar dari ketidakberdayaannya.

Pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebenarnya bertumpu kepada pemberdayaan individu pada diri pribadi manusia melalui perubahan pemikiran (mind-set) dan perilaku, akibat adanya berbagai fasilitasi dan trasformasi nilai keberdayaan dari orang lain menggunakan sumber daya di lingkungannya. Esensi pemberdayaan manusia mengacu kepada pemikiran Notonagoro (1995), pada hakikatnya bersumber dari susunan kodrat dalam dirinya, bahwa manusia merupakan mahluk individu dan juga mahluk sosial sebagai satu-kesatuan yang bersifat monodualis. Sebagai mahluk sosial, tentu manusia membutuhkan manusia lainnya, sehingga mendorong terjadinya tranformasi nilai-nilai keberdayaan dari manusia berdaya terhadap manusia yang memiliki kekurangberdayaan yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Transformasi nilai keberdayaan ini terjadi bukan hanya didasarkan atas kesukarelaan semata, tetapi merupakan “kewajiban moral� dalam mengembangkan sifat kodrat manusia sebagai mahluk sosial yang menjadi haknya sebagai amanah Tuhannya, yang merupakan tanggung jawab pribadi sebagai mahluk individu. Oleh karena itu, transformasi nilai keberdayaan ini memiliki keterkaitan pada setiap manusia dalam kehidupan keluarga dan sosial lingkungannya. Dalam kehidupan masyarakat Sunda terdapat kearifan budaya yang meletakkan pentingnya keharmonisan hubungan antar manusia dan m a s y a r a k a t y a n g s a l i n g ke t e rg a n t u n g a n (interdependency) dan saling membantu dengan tidak melupakan jati diri dan habitatnya masingmasing, yang merupakan kesadaran yang harus dibangun bagi para anggota masyarakatnya

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

77


(Suryalaga, 2010). Untuk membangun kesadaran tersebut, salah satu nilai kearifan budaya yang menjadi landasannya mengacu kepada yargon: silih asih, silih asah, silih asuh (SILAS) dalam kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Yargon tersebut sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat Sunda yang perlu ditelusuri konsep dasarnya, mengapa dijadikan landasan nilai dalam membangun kebersamaan kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga menjadi landasan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam Program Motekar. Konsep dasar pemikiran bahwa makna nilai silih asih, silih asah, silih asuh dalam kearifan budaya Sunda digunakan sebagai metode pemberdayaan keluarga dan masyarakat menginspirasi Program Motekar didasarkan kepada Disertasi penulis, yang berjudul: “Makna Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh Menurut Kearifan Budaya Sunda Dalam Perspektif Filsafat Nilai: Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang)”. Dasar pemikiran tersebut muncul pada saat penulis menyelesaikan Disertasi pada tahun 2014, yang kemudian ditugaskan oleh Kepala BP3AKB Provinsi Jawa Barat pada saat itu menjadi anggota Tim ahli Penyusun draft Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan sekaligus penyusun Pedoman Umum Motekar. Dalam kajian aspek material secara filosofis, makna SILAS sebagai 'metode' pemberdayaan masyarakat didasarkan Foto: Humas Bappeda

atas konseptualitas, keruntutan, dan kesisteman, sehingga menghasilkan silih wangi atau sasilihwangian dalam perspektif mahluk individu sebagai Manusia Sunda Nu Nyunda, dalam kehidupan sosial membangun masyarakat tata tengtrem kartaraharja. Metode pemberdayaan keluarga dan masyarakat berorientasi nilai SILAS tidak dimaknai secara etimologis, tetapi dimaknai dalam perspektif hermeneutika Bahasa Sunda. Kata silih secara etimologis, dimaknai 'saling' menjadi kata kunci sebagai kata majemuk, yang dipadukan dengan kata asih, asah, asuh dalam satu-kesatuan 'SILAS'. Menurut Kamus Basa Sunda yang ditulis R.Satjadibrata (2008), kata silih diartikan pikeun nuduhkeun pagawean pabalesbales (boh kahadean boh karongan). Kata silih, bila berdiri sendiri berarti 'saling' yang bersifat netral, sebelum menjadi kata majemuk, sehingga bila dipadukan dengan satu kata lainnya yang memiliki makna nilai positif (kebaikan) menjadi kata m a j e m u k , m a k a n i l a i ke b a i k a n i t u a k a n berkembang lebih besar, contoh silih asih. Sebaliknya, jika dipadukan dengan kata yang memiliki makna nilai negatif (keburukan) menjadi kata majemuk, maka makna nilai kejelekan itu akan berkembang lebih besar, contoh silih pitnah. Dalam perspektif hermeneutika, kata silih dalam pengertian positif dapat dimaknai transformasi yang dialirkan kepada yang membutuhkan, sehingga bila dipadukan dengan kata yang memiliki nilai positif maka akan menjadi kata manjemuk yang mentransformasikan nilai positif (kebaikan, kebenaran, keindahan). Dalam perspektif nilai, SIL AS sebagai metode pemberdayaan keluarga dan masyarakat, maka kata silih menjadi kata majemuk bila dipadukan dengan kata asih, asah, asuh, yang mengandung filosofi sebagaimana sifat air yang memiliki daya (energi) selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan pada saat mendatar akan berhenti mengalir, karena memiliki tekanan daya yang seimbang. Dengan demikian, kata 'daya' dalam penger tian pemaknaan yang positif bagi kehidupan manusia berupa kekuatan yang ada pada kesatuan jiwa (akal, rasa, karsa) dalam raganya sehingga dapat menghasilkan 'kebenaran, kebaikan, keindahan' dalam raga yang sehat kemudian ditransformasikan kepada orang yang membutuhkannya sebagai amanah Tuhannya, seperti sifat air yang mengandung energi (daya) mengalir ke tempat yang lebih rendah.


Foto: Humas Bappeda

Dalam perspektif pemaknaaan hermeunitika, nilai asih harus menjadi landasan sistem pemberdayaan manusia, keluarga, dan masyarakat, karena secara ontologis nilai asih pada hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Karenanya, nilai asih Allah Yang Maha Pengasih harus selalu bersemayam dalam setiap diri manusia agar ditransformasikan kepada manusia lainnya dalam bentuk silih asih yang mengandung nilai afektif. Substansi makna silih asih dimaknai sebagai saling-mengasihi dengan segenap kebeningan hati yang berasal dari nuraninya, dalam perspektif Islam setiap memulai suatu nilai kebaikan harus dimulai dengan membaca basmalah, yang artinya Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena itu, nilai silih asih berada pada tahapan pemberdayaan yang mendasari lingkup Penyadaran. Tahapan selanjutnya, berada tahap silih asah, yang bertumpu pada nilai asah yang dimaknai sebagai upaya membangun kecerdasan kualitas kemanusiaan yang terdapat dalam unsur jiwa (akal, rasa, karsa) dalam kesatuan badannya, sehingga mampu ditransformasikan kepada individu, keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Membangun unsur akal, berarti mengembangkan pemikiran ke arah hasil yang positif, dan membangun unsur rasa menghasilkan nilai simpati, empati, dan peduli terhadap keadaan manusia lain yang kurang memiliki keberdayaan. Sedangkan mengembangkan unsur karsa, artinya selalu berusaha membangun kreativitas untuk mengembangkan inovasi dalam memecahkan

masalah kehidupan diri dan orang lain. Dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat, bahwa nilai silih asah berada pada nilai kognitif pada tahapan Pengkapasitasan. Makna nilai asuh dalam silih asuh, yaitu membangun nilai harmoni yang bersifat praksis dalam mempratekkan nilai asih dan nilai asah dalam proses pengasuhan untuk menumbuhkan keberdayaan diri dan orang lain dalam tahapan lingkup Pendayaaan dengan berkembangkanya psikomotoriknya. Hasil proses pemberdayaan masyarakat menerapkan nilai SILAS yang dilakukan secara baik dan benar akan menghasilkan 'silih wangi', dalam istilah sunda sasilihwangian. Kata wangi dimaknai sebagai capaian kualitas individu manusia Sunda nu Nyunda yang mengacu kepada ďŹ losoďŹ konsep sirna ning hurip, yaitu meningkatkan kualitas individu sebagai kesadaran tertinggi yang merupakan tanggung jawab keberadaan kehidupan manusia lahir dan batin yang berkeselarasan dalam masyarakat komunial. Capaian membangun manusia Sunda Nu Nyunda dalam sistem masyarakat Sunda yang tata tengtrem kartaharja merupakan “dampakâ€? dari cita-cita yang ideal dalam perspektif sifat kodrat manusia sebagai mahluk pribadi yang berkualitas menjadikan individualita yang sempurna. Namun, manusia sebagai mahluk sosial dalam berinteraksi membangun kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat tatatengtrem kartaharja dapat memenuhi capaian penanda indikator kedamaian dan kesejahteraan.

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

79


III. Penilaian Kinerja Program Motekar Bagi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat Tenaga Motekar merupakan ujung tombak keberhasilan Program Katahanan Keluarga, mereka adalah seorang perempuan atau laki-laki dengan kriteria antara lain : berusia antara 25-60 tahun, sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal tetap di desa wilayah penugasan dan telah berkeluarga minimal 5 tahun, memiliki pendidikan minimal SMA/sederajat, memiliki mata pencaharian paruh waktu, berpengalaman dalam pengasuhan anak, pengalaman keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat. Penugasan tenaga motekar bukan merupakan pekerjaan utama, tetapi pekerjaan sosial yang dilakukan secara profesional yang biasa dilakukan oleh para kader masyarakat menjadi tauladan bagi masyarakat lingkungannta dalam melakukan pemberdayaan keluarga. Tenaga Motekar mendapatkan honorarium bulanan berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dengan bekerja mengikuti pola kontrak kerja selama satu tahun, dan dapat diperpanjang tahun berikutnya.

Dasar hukum adanya Motekar di Jawa Barat dimulai sejak disyahkannya Perda No. 9 Tahun 2014 mengacu pada Pasal 31, ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator ketahanan keluarga Daerah dalam optimalisasi pembangunan ketahanan keluarga. (2) Motivator ketahanan keluarga memiliki tugas : mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi. Mengingat program Motekar di Jawa Barat bertujuan membangun ketahanan keluarga Daerah bersifat jangka panjang, maka telah disusun rencana aksi dan pelaksanaan yang dimulai tahun 2014 hingga tahun 2020 yang dikelompokkan dalam fase; Base Line (2014-2016), dan Middle Line (2017-2018) yang pada tahun 2018 sekarang masuk pada akhir fase ini, dan akan memasuki fase End Line (2019-2020) yang dikembangkan dalam 'Program Motekar Juara' sebagaimana tabel berikut.

RENCANA AKSI DAN PELAKSANAN PROGRAM MOTEKAR JAWA BARAT, 2014-2020 Base Line : 2014-2016

Middle Line :2017-2018

End Line : 2019-2020

• Disyahhkan Perda No. 9/2014. • Pergub Jabar No. 56 /2015 • Kepgub Jabar :463/Kep.69A. BP3AKB/205 • Pedoman Umum Program Motekar • Petunjuk Teknis Program Motekar

• Bimtek Motekar Angkatan III (2017) • Hasil Pendataan Keluarga Rentan • Pendampingan Keluarga : Administrasi Keluarga berupa Akta : Nikah, Cerai, Kelahiran, Kematian • Pola Koordinasi dengan Kades dll.

• Identifikasi Calon Desa Motekar • Persiapan dan Perencanaan Lomba berkaitan Program Motekar (2019) : (a) Desa Motekar. (b) Motekar (c) SKPD Kab/kota terkait

• Pemetaan Permasalahan keluarga, berupa Prasejahtera dan Keluarga Rentan • Pemetaan Desa Sasaran Program Motekar

• Pendampingan Keluarga Rentan : (a) Pola Asuh Anak yang kuat (b) Tercapainya Perbaikan Kesehatan Ibu dan Anak

• Monitoring & Evaluasi Program • Penyusunan Pedoman Lomba : Desa Motekar, Motekar, SKPD Kab/Kota terkait Motekar (2019)

• Sosialisasi Program Motekar kepada SKPD Provinsi, SKPD kab/kota, Kepala Desa /kelurahan • Rapat kerja dengan Kemen PPA

• Bimbingan dan Konseling Keluarga : (a) KDRT dan Human Trafficking, Perceraian dalam Rumah Tangga (b) Pendidikan Anak usia sekolah (c) Penguatam Ekonomi Keluarga

• Rekruitmen, Seleksi Fasilitator Motekar • Rekrutment , Seleksi, Pelatihan TOT (30 Trainer) Motekar (2014) • Rekruitment , Seleksi, (2014) • Pengukuhan Motekar (2015) • Bimtek Motekar Akt 1(2015), II (2016)

• Rapat Kerja dengan Kemen PPA • Bimtek Angkatan IV (2018) bahasan: Mendiagnosa & menghitung Indeks Ketahanan Keluarga dan Sistem Informasi Pelaporan Motekar • Lomba Inovasi Pelayanan Publik

• Penyusunan Buku Saku Motekar tentang Teknis Pendataan • Motekar Melakukan tugas pendataan dan pendampingan masyarakat • Evaluasi dan Monitoring Motekar

• Diklat Sistem Informasi Pelaporan • Monitoring & Evaluasi Motekar : (a) Teknik menyusun proposal inovasi kegiatan Motekar. (b) Informasi Lomba Desa Motekar se Jawa Barat.

Sumber : Buku Pedoman Umum Motekar 2014 dan data DP3AKB Jawa Barat, 2018 (diolah).

80

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Pelaksanaan Lomba (2020) : Desa Motekar, Motekar, SKPD Kab/Kota terkait Motekar. • Penillaian Lomba Desa Motekar, Motekar Teladan, dan SKPD terkait Penghargaan Gubernur Jabar (2020) kepada : Juara Lomba Desa Motekar, Motekar, SKPD Kab/Kota terkait Program Motekar

Terciptanya Desa MOTEKAR dengan ciri-ciri: Maju, Sehat, dan Kuat Berketahanan Sosial


3.1.Operasionalisasi Kinerja Program Motekar Operasionalisasi kinerja Program Motekar dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kerja Motekar, yang mengacu kepada sistem ketahanan keluarga sebagai pola kerja Motekar. Sistem ketahanan keluarga terdiri dari 3 subsistem yang terintegrasi yang menyangkut input, proses dan output. a. Tahapan Perencanaan Perencanan Program Motekar merupakan persiapan sebelum Tenaga Motekar melakukan tugasnya, maka diberikan Pembekalan Angkatan Pertama dimulai Pengukuhan oleh Gubernur Jawa B a r a t . Pa d a t a h a p a n i n p u t d i t e m u k a n permasalahan keluarga rentan dalam lingkup desa/kelurahan yang menyebabkan rapuhnya ke l u a rg a , s e h i n g g a d i b u t u h k a n ke g i a t a n perencanaan. Dalam Base-Line : 2014-2016, perencanan dilakukan setelah disyahkannya Perda No. 9 Tahun 2014 beserta aturan turunannya b e r u p a p e r g u b d a n ke p g u b . B e r s a m a a n disusunnya Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis, maka dilakukan pemetaan permasalahaan keluarga dan pemetaan desa sasaran. Sosialisasi

Program Motekar dilakukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan KabupatenKota di Jawa Barat yang terkait, serta Kepala Desa/Lurah sasaran yang terpilih sebagai lokasi penempatan Tenaga Motekar. Pengadaan Tenaga Motekar dilakukan melalui rekruitmen, seleksi, pelatihan oleh para Trainer (Pelatih) sebanyak 30 orang termasuk 3 orang fasilitator. Perencanaan pengadaan Tenaga Motekar direncanakan 1000 orang melalui rekruitmen sebanyak 1.171 orang, setelah melalui proses seleksi, dinyatakan lulus seleksi sebanyak 892 orang. Peser ta Tenaga Motekar yang dinyatakan lulus dapat mengikuti Pembekalan berbentuk Bimbingan Teknis Angkatan I sebanyak 780 dan pengukuhan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat sebanyak 776 orang, sehingga setelah mereka kembali ke tempat penugasan di desa/kelurahan masing-masing. Gambaran jumlah Tenaga Motekar yang mengikuti rekruitmen, seleksi, lulus seleksi, pembekalan, pengukuhan hingga sekarang sebanyak 666 orang sebagaimana grafik 1 berikut ini.

Grafik 1 : Jumlah Motekar Menurut Rencana, Seleksi, Pembekalan, Pengukuhan hingga Sekarang, di Jawa Barat, Tahun 2014-2018

Sumber : DP3AKB Provinsi Jawa Barat, 2018 (diolah)

b. Tahapan Pelaksanaan Pelaksanaan tugas Motekar antara lain : mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi dilakukan setelah mengikuti pembekalan pertama kali. Mengidentifikasi, yaitu melakukan kegiatan identifikasi terhadap objek sasaran binaan, baik karakteristik perseorangan, keluarga, dan masyarakat maupun desa/kelurahan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan serta kendala dan peluang yang dihadapi agar nantinya dapat dikembangkan dengan baik. Memberikan motivasi, yaitu suatu usaha menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu bergerak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Mediasi, Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

81


yaitu usaha melakukan pengikutsertaan pihak lain untuk menyelesaikan masalah sebagai penasihat yang dianggap memiliki kemampuan untuk itu. Mendidik, yaitu usaha memberikan tuntunan untuk merubah pola pikir, sikap dan perilaku seseorang berkaitan dengan ahlak, kecerdasan, keterampilan agar meningkatkan kualitas diri. Merencanakan, yaitu usaha menyusun perencanaan menggunakan sumberdaya yang dimiliki melalui metode tertentu untuk mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. Mengadvokasi, yaitu usaha yang dilakukan untuk melakukan pembelaan terhadap orang atau kelompok yang dianggap posisinya lemah yang membutuhkan fasilitasi pertolongan.

Untuk melakukan tugas-tugas tersebut secara profesional, maka Tenaga Motekar diberikan pembekalan yang dilakukan setiap tahun sebanyak satu kali dalam bentuk bimbingan teknis. Orientasi tujuan pembekalan Motekar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, sebelum mereka diterjunkan ke lapangan dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan jenis pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis yang setiap tahun dilakukan DP3AKB Provinsi Barat, memiliki pokok bahasan yang berbeda sesuai orientasi tujuan bimbingan teknis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 Pokok Bahasan Pembekalan Dalam Bentuk Bimbingan Teknis Program Motekar, Tahun 2015 - 2018

Sumber : DP3AKB Provinsi Jawa Barat, 2018 (diolah) (*)IKK(Indeks ketahanan Keluarga)

Foto: Istimewa

Tujuan kegiatan pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis diberikan kepada Motekar sebelum melakukan tugasnya, agar mereka memiliki persiapan memahami teknik keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan lingkup pokok bahasan tersebut. Pengembangan pengetahuan yang bersifat teknis, juga dilakukan dalam bentuk konsultasi dengan trainer dan fasilitator yang ditugaskan melakukan monitoring ke kabupate/kota dalam pembinaan motekar. Penugasan Motekar sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja di wilayah desa/kelurahan yang telah ditentukan. Sebagai gambaran mengenai wilayah kerja penugasan dapat dilihat dalam peta wilayah kerja sebagai berikut.

82

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018


Sumber : DP3AKB Provinsi Jawa Barat, 2018 (diolah)

Menurut peta wilayah kerja Motekar berbasis desa/kelurahan di Jawa Barat tersebar di 312 desa/kelurahan sasaran, jumlah tersebut sekitar 5,32% dari jumlah desa/kel keseluruhan di Jawa Barat sebanyak 5.962 desa/kelurahan. Dari alokasi jumlah motekar sebanyak 666 orang yang ditempatkan di setiap desa/kelurahan rata-rata sebanyak 2 orang, walaupun ada sebagian kecil ditempatkan sebanyak 3 orang. Desa/kelurahan y a n g m e n j a d i s a s a r a n p ro g r a m m o te k a r merupakan daerah-daerah yang diidentiďŹ kasi banyak keluarga rentan, dengan sasaran pendataan berupa : (a) Keluarga tidak memiliki legalitas keluarga seperti akta nikah, akta kelahiran sebagai legalitas sebagai warga negara, akta kematian untuk ahli waris, (b) Keluarga yang rentan terhadap pola pengasuhan anak, (c) Keluarga tingkat kesehatan ibu dan anak yang rendah, (d) Keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak usia sekolah, (e) Keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada anak dan perempuan, (f) Keluarga yang akan mengalami perceraian, (g) Keluarga telah mengalami korban traďŹƒcking, pelecehan seksual,

narkoba, HIV, (h) Keluarga yang anggotanya menjadi buruh migran, (i) Keluarga pra sejahtera, (e) Jenis kerentanan keluarga lainnya. Berdasarkan identiďŹ kasi pendataan dalam tahapan proses, maka dilakukan analisis kebutuhah (needs analysis) terhadap akar permasalahan keluarga rentan untuk memberikan fasilitasi berbentuk advokasi, mendidik, memediasi, dan memotivasi. Bentuk-bentuk dalam melakukan eksekusi fasilitasi dilakukan dari hasil diskusi sesama Motekar dalam penempatan satu desa atau mediasi dengan pihak lain terkait (stakeholder) yang berkempeten. Dari tahapan proses yang dilakukan fasilitasi oleh Motekar, maka akan menghasilkan output, outcame, beneďŹ t dan impact dari penyelesaian masalah sebagai bagian dari pelayanan publik. c. Hasil Program Motekar Subsistem ketahanan keluarga dalam bentuk output akan menjadi ourcame berupa hasil dari kegiatan dalam bentuk keberhasilan atau kegagalan berdasarkan indikator capaian kinerja Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

83


motekar. Indikator capaian umum kinerja Motekar adalah tercapaianya perubahan cara pandang dan perilaku keluarga sasaran menuju keluarga berkualitas, baik lingkup pemikiran maupun perilaku dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sedangkan indikator capaian khusus, meliputi : (1) Berhasil mengidentifikasi keluarga sasaran dalam membangun ketahanan keluarga, (2) Berhasil memotivasi keluarga sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya. (3) Berhasil membantu menyelesaikan permasalahan keluarga sasaran, baik melibatkan stakeholder maupun tidak melibatkannya, (4) Berhasil memberikan pendidikan keluarga yang berdampak pada tercapaianya perubahan cara

berpikir, bersikap, dan berperilaku, ser ta berketerampilan mengatasi permasalahan keluarganya dengan baik dan benar memiliki kelentingan keluarga sehingga berkualitas. Berdasarkan hasil pengolahan data pelaporan bulanan Motekar dari hasil penugasan di desa/ kelurahan masing-masing, maka dapat diidentifikasi data tahun 2016 dan 2017 terjadi persentase perubahan penurunan yang cukup signifikan dalam menunjang peningkatan kualitas keluarga. Hal ini teridenfikasi pada tabel 3, bahwa hasil kerja penugasan Motekar dalam pendampingan keluarga rentan mengalami p e r s e n t a s e p e n i n g k a t a n y a n g l e b i h ba i k sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3 Hasil Kerja Penugasan Motekar Dalam Pendampingan Keluaga Rentan Wilayah 312 Desa/Kelurahan Di Jawa Barat, Selama Tahun 2016 - 2017

Sumber : DP3AKB Provinsi Jawa Barat, 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan, bahwa fasilitasi Motekar mendorong kesadaran masyarakat binaan memiliki kartu keluarga mengalami kenaikan sebesar 0,4%. Berbagai kerentanan keluarga selama dua tahun terakhir tahun, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami persentase penurunan yang cukup signifikan, antara lain; pernikahan anak di bawah umur, perceraian suami-istri, ibu yang menderita penyakit menahun, balita gizi rendah, kematian balita, kekerasan pada perempuan dan anak. Hasil penugasan Motekar tersebut dapat dinilai telah mampu menurunkan berbagai jenis kerentanan keluarga selama 2 tahun terakhir, yang persentase 84 Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

penurunannya cukup signifikan didasarkan kepada indikator capaian kinerja khusus, bahwa Motekar berhasil memotivasi keluarga sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan membantu menyelesaikan masalah keluarga sasaran.

3.2. Hasil Kreativitas Motekar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Penugasan Motekar dalam pemberdayaan keluarga rentan, ternyata dapat dinilai berhasil dan mampu melakukan pemberdayaan masyarakat


dalam lingkup desa/kelurahan. Hal ini dapat diidentiďŹ kasi dari kemampuan memfasiltasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas Motekar dalam berbagai inovasi bidang garapan yang mendapat dukungan dari komunitas masyarakat setempat. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Motekar ke SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Barat, maka dapat diidentiďŹ kasi 7 (tujuh) bidang garapan sebagai inovasi pelayanan publik dari hasil kreativitas Motekar dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tabel 4 berikut.

Tabel 4 Hasil Kreativitas Motekar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Inovasi Pelayanan Publik, Tahun 2016-2018

Sumber : Hasil Monitoring Lapangan DP3AKB Jawa Barat, 2016-2018

Foto: Istimewa

IV. Program Motekar Jawa Barat Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2018 Pemerintah memberlakukan kebijakan One Agency One Innovation, yaitu gerakan mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun. Pembentukan inovasi pelayanan publik muncul dari persaingan yang sehat antar instansi dan daerah serta memenuhi persayaratan objektif penilaian sebagai sebuah inovasi, sehingga dilakukan kompetisi mengacu kepada Peraturan Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

85


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 beserta Lampiran Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Program Motekar yang dikelola oleh BP3AKB dan sekarang berubah menjadi DP3AKB Provinsi Jawa Barat mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dimulai secara berturut-turut tahun 2016, 2017, dan 2018. Proposal yang diusulkan dievaluasi dan selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan kegiatan yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Sekretariat Pengelola menunjuk Admin Lokal Pemerintah Daerah, yaitu Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi di lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah melalui Sinovik (sistem informasi inovasi pelayanan publik).

Toko Modern i-mart usaha reail Koperasi Desa Mekarsari Kab.Sukabumi

Komunitas SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat)

Foto-foto: Istimewa

Foto Isbat Nikah Secara Massal di Kabupaten Subang

Foto Sekolah Jarak Jauh (SMK) Di Desa Sindangsari, Kec,Sukanagar, Cianjur

86

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

4.1. Kompetisi Program Motekar Dalam Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Program Motekar dalam kompetisi inovasi pelayanan publik Tingkat Provinsit Jawa Barat tahun 2018 bersaing dengan masuknya 71 buah proposal sinovik, terdiri dari : (a) 27 proposal yang berasal dari SKPD Provinsi Jawa Barat termasuk Proposal Program Motekar, dan (b) 44 proposal yang berasal dari SKPD/UPT Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian kompetisi pelayanan publik tahun 2018 terhadap proposal sinovik yang dikelola Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, maka proses penilaian terhadap 27 proposal dari SKPD provinsi Jawa Barat yang dilakukan seleksi penilaian administrasi sebanyak 27 proposal dan seleksi penilaian wawancara dan tinjauan lapangan yang terpilih 10 proposal, selanjutnya penilaian akhir menentukan 5 (lima) terbaik inovasi pelayanan publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2018. Program Motekar dinyatakan lulus seleksi adminstrasi dan wawancara serta tinjauan lapangan sehingga terpilih 10 besar proposal sinovik terbaik tahun 2018 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Dalam kompetisi inovasi pelayanan publik Tingkat Nasional tahun 2018, Program Motekar meraih 99 Top terbaik.


4.2.

Program Motekar Meraih Top 99 Senovik Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tingkat Nasional

Meraih Top 99 Senovik Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional merupakan prestasi yang dibanggakan karena dapat ber saing dan memenangkan proposal dalam kompetisi inovasi Pelayanan publik seluruh Indonesia. Program Motekar mengacu kepada kriteria inovasi pelayanan publik dinilai memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan berdasarkan Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, antara lain : (1) Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Sunda, pendekatan yang baru ada di Jawa Barat dalam penyelesaian masalah kerentanan keluarga dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik; (2) Efektif, yaitu memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi atas penyelesaian permasalahan kerentanan keluarga, karena adanya pembaharuan data kerentanan keluarga setiap bulan; (3) Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan kerentanan keluarga yang menjadi kepentingan dan perhatian publik dalam mengembangkan sistem tanggap dini masalah kerentanan keluarga; (4) Dapat ditransfer atau direplikasi, yaitu dapat dan/atau yang telah dicontoh oleh 5 provinsi dan 3 kabupaten daerah lain di Indonesia; (5) Berkelanjutan, yaitu mendapat j a m i n a n a k a n te r u s d i p e r t a h a n k a n y a n g diperlihatkan dalam bentuk dukungan program berupa anggaran daerah, tugas dan fungsi organisasi DP3AKB Jawa Barat, serta hukum dan perundang-undangan dengan adanya Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga beserta paraturan turunannya.

Forum Remaja Pasir Parigi (FORMASI) Kelompok Pemberdayaan Remaja

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

87


V. Penutup

Foto: Istimewa

Program Motekar Jawa Barat meraih 99 Top Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia Tahun 2018, tetapi memilki beberapa kelemahan di antaranya ;(1) Sasarannya baru mencapai 5,32% desa/kelurahan di Jawa Barat, (2) Belum sepenuhnya Kepala Desa/Lurah yang baru terpilih memahami Program Motekar, (3) Sinkronisasi dan koordinasi dengan beberapa kabupaten-kota belum optimal terhadap kinerja program, (4) Partisipasi pendanaan yang berasal dari APBD kab/kota dan APBDesa belum optimal dalam menunjang kinerja program, (5) Sistem pelaporan kinerja Motekar berbasis internet belum berjalan optimal. Sedangkan kelebihan program ini antara lain ; (1) Program ini terintegrasi memberikan solusi permasalahan dalam membangun ketahanan keluarga yang menyangkut ibu, anak dan bapak, (2) Menunjang terhadap peningkatan indeks pem bangunan m anus ia (IPM) dari as pek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat, (3) Menunjang terhadap pengetahuan masyarakat berkaitan pener tiban sistem administrasi kependudukan seperti ; akte kelahiran, akte nikah, akte cerai, akte kematian, kartu keluarga, dan surat administrasi penting lainnya, (4) Memperkuat sistem pemerintahan desa dari aspek keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, (5) Mencegah sedini mungkin terjadi perdagangan anak dan perempuan di tingkat desa, (6) Meminimalisir terjadinya kerentanan keluarga di tingkat desa. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalisasi keberhasilan Program Motekar antara lain ; (1) Membaiki segala kelemahan program agar berkinerja lebih baik, (2) Memperbaiki kegiatan yang berjalan dengan memadukan Program Jawa Barat Juara Lahir Batin dalam Program Perempuan Juara dan Ibu Juara melalui Program Motekar Juara, (3) Menindaklanjuti Program Motekar Juara dengan kompetisi lomba desa motekar dan tenaga motekar serta pemerintah kab/kota yang memiliki perhatian terhadap program ini, (4) Memasukkan Program Motekar Juara dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Semoga Program Motekar Juara dapat berkesimbungan dengan diperolehnya Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia yang diperkuat Perda Jabar No.9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, amin.

88

Warta Bappeda Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018

Rehabilitasi Rumah Tidak Layah Huni (Rutilahu) ukuran 3X4 meter (Foto Rumah Ibu Yayah ( janda dengan 2 anak) Keluarga miskin dipelopori Motekar melalui dana swadaya masyarakat Kel. Sayang, Kec.Cianjur, Kab.Cianjur.

Daftar Pustaka Adiwidjaya, Soelaiman B., 1994, The University Mission in The Realization of The “Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh� Academic Life. Frondizi, Risieri, (terjemahan), 2001, What is Value, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya dalam buku 'Pengantar Filsafat Nilai', Pustaka Pelajar, Yogyakarta.


Hudayat, Asep Yusup, 2011, Problematika “Bageur” D a l a m Pe rg a u l a n K u l t u r , dalam Taufik Ampera, (editor), Proceedings International Seminar, on Reformulating and Tr a n s f o r m i n g S u n d a n e s e Culture, Faculty of Letters Universitas Padjadjaran, Part One: 250-257. Notonagoro,1995, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Rahyono, F.X., 2009, Kearifan Budaya Dalam Kata, Cetakan Pertama, Penerbit Wedatama Widya Sastra, Jakarta. Saleh, Firdaus, 2014, Makna Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh Menurut Kearifan Budaya Sunda Dalam Pe r s p e k t i f F i l s a f a t N i l a i : Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang), Disertasi, tidak

Program Morekar Sebagai Inovasi dlm Lomba Inovasi Tingkat Nasional

dipublikasikan. Saleh, Firdaus, dkk, 2014, Pedoman Umum Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Di Jawa Barat, BP3AKB Provinsi Jawa Barat. Sartini, 2009, Mutiara Kearifan Lokal Nusantara, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta. Satjadibrata, R.,2008, Kamus Basa Sunda, Cetakan Per tama, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung. Suryalaga, R. Hidayat, 2010, Kesundaan Rawayan Jati, Yayasan Nur Hidayah, Bandung. _________________, 2006, Siliwangi adalah Jawa Barat, Jawa Barat adalah Siliwangi, Pe n e r b i t B P C S i l i w a n g i , Bandung. Wrihatnolo, Randy R. & Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2007, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Cetakan Pertama, Penerbit PT. E l e x M e d i a Ko m p u t i n d o , Jakarta.

Foto-foto: Istimewa

Hermawan, H.O.Y., 2010, Pedoman Umum: Program Sauyunan Sasarengan Urung Guyubkeun Pangwangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Volume 30 Nomor 119 Juli - September 2018 Warta Bappeda

89


#jabarbangga


21 November 2018


bappeda.jabarprov.go.id

e-mail: wartabappedajabar@yahoo.com

Foto: Humas Bappeda

sumber informasi perencanaan pembangunan jawa barat C Bappeda Jabar

@bappedajabar

@bappedajabar

Bappeda Provinsi Jawa Barat

Profile for Dokumentasi Bappeda Jabar

Warta Bappeda Edisi 3 Tahun 2018  

Majalah Triwulan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Vol. 30 No.119, Juli - September 2018. Majalah Warta Bappeda merupakan pr...

Warta Bappeda Edisi 3 Tahun 2018  

Majalah Triwulan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Vol. 30 No.119, Juli - September 2018. Majalah Warta Bappeda merupakan pr...

Advertisement