Warta bappeda edisi 3

MEDIA KOMUNIKASI TRIWULANAN Vol. 32 No. 3 Juli - September 2016

PROVINSI JAWA BARAT

PERAN SEKTOR PERTANIAN dalam Perekonomian

Jawa Barat

A Y A J R E B R JABA 6

PON XIX/201

dari redaksi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

PROVINSI JAWA BARAT

Para pembaca yang berbahagia pada terbitan Warta Bappeda Edisi Triwulan III Volume 32 Nomor 3, Juli - September Tahun 2016 ini kami menyajikan beberapa Rubrik diantaranya Laporan Kegiatan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Wawasan Perencanaan. Hal ini dilakukan demi memberikan kepuasan para pembaca dalam memperoleh informasi perencanaan pembangunan Jawa Barat melalui majalah triwulanan ini.

Jl. Ir. H. Juanda No.287 Telp.2516061 Website : bappeda.jabarprov.go.id E-mail : wartabappedajabar@yahoo.com

Tulisan kali ini diawali dengan Laporan Utama Penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke- XIX di Provinsi Jawa Barat, dilanjutkan dengan Laporan Khusus tentang Pelaksanaan HUT Jawa Barat ke- 71 serta Laporan Pencapaian Pembangunan Jawa Barat 2013-2018, dan juga liputan tentang Bappeda peduli Bencana Garut.

ISSN: 0216-6232

Para pembaca Warta Bappeda yang kami hormati, selain tulisan diatas kami hadirkan pula beberapa Artikel Wawasan Perencanaan yang mengupas tentang Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Jawa Barat, Pengembangan Varietas Unggul Baru Kentang Toleran Penyakit Busuk Daun (Phytophthora Infestans): Membuka Babak Baru Dalam Dunia Perkentangan, Nilai Ketahanan Keluarga dalam Membangun Kualitas Manusia Sunda Nu Nyund, Kajian dan Analisis Kebijakan: Kelembagaan dan Aktornya, Hak Diskresi dan Perlindungan Hukum Bagi PNS / ASN, Catatan Khusus di Kabupaten Kuningan; Peramalan (Forcasting) dalam Perencanaan Pembangunan, Kredit Cinta Rakyat/ KCR Solusi Bagi Permodalan Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Barat.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas kontribusinya selama ini. Kami tunggu artikel berikutnya yang akan diterbitkan dalam Edisi Triwulan IV Tahun 2016.

Selamat membaca.

TERBIT BERDASARKAN SK. MENPEN RI NO. 1353/SK/DITJENPPG/1988

Penanggung Jawab: Ir. Yerry Yanuar, MM Ketua: Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM Sekertaris: Anjar Yusdinar, S.STP., M.Si. Penyunting: Ir. H. Tresna Subarna, M.M. Drs. Bunbun W. Korneli, MAP Drs. Achmad Pranusetya, M.T. T. Sakti Budhi Astuti, SH., M.Si. Sekretariat: Hj. Megi Novalia, S.Ip., M.Si. Fotografer: Roni Sachroni, BA Liputan: Fajar Fauzan S.Pd

Wassalamu'alaikum Wr. wb

Layouter: Ramadhan Setia Nugraha S.Sos

Cover Depan Foto Cover: Roni Sachroni, BA

Desain Cover: Ramadhan Setia Nugraha, S.Sos

Cover Belakang

menerima tulisan dari pembaca yang berhubungan dengan wawasan perencanaan, disarankan untuk melampirkan foto-foto yang mendukung.

Tulisan diketik satu spasi minimal 5 halaman A4. Artikel yang pernah dimuat di media lain, tidak akan dimuat.

Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah substansi.

daftar isi

4P

Jabar Berjaya di Tanah Legenda-PONXIX 2016

esta olahraga terbesar di Indonesia, Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat telah usai. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla secara resmi menutup multievent ini dalam Closing Ceremony PON XIX/2016 Jawa Barat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Kota Bandung, Kamis malam (29/09).

13

19

HUT Jawa Barat 71: Jabar Kahiji!

Jabar Ngahiji!

10 Bappeda Jabar Toreh Prestasi di BKD Award 2016

Jawa Barat sampai pada usianya yang ke 71, hampir dua pertiga abad, dilahirkan pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 silam. Hari Jadi Jawa Barat tersebut diulas dan ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 tahun 2010. Sejak itu, di tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menggelar Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Pun, demikian tahun ini digelar untuk ke enam kalinya.

BAPPEDA untuk GARUT

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

1

daftar isi

WAWASAN PERENCANAAN

24

Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Jawa Barat

37

Hak Diskresi dan Perlindungan Hukum Bagi PNS/ASN

46

Kajian dan Analisis Kebijakan Kelembagaan dan Aktornya

54

Peramalan (Forcasting) dalam Perencanaan Pembangunan

64

Nilai Ketahanan Keluarga dalam Membangun Kualitas Manusia Sunda Nu Nyunda

2

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

75

Pengembangan Varietas Unggul Baru Kentang Toleran Penyakit Busuk Daun (Phytophthora Infestans): Membuka Babak Baru dalam Dunia Perkentangan

85

Kredit Cinta Rakyat (KCR) Solusi Bagi Permodalan Mikro dan Kecil di Jawa Barat

Salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi masalah modal bagi UMKM adalah digulirkannya program Kredit Cinta Rakyat (KCR), yaitu kredit yang diberikan kepada pelaku usaha perorangan mikro dan kecil dalam sektor ekonomi produktif yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Program KCR bertujuan untuk meningkatkan modal kerja dan/atau investasi yang mengikuti program dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bank Jabar Banten 2014). Sasaran penyaluran Kredit Cinta Rakyat oleh Bank Pelaksana yaitu Usaha Mikro dan Kecil yang bergerak di sektor produktif, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan rakyat dan sektor lainnya.

laporan utama

JABAR Berjaya

di Tanah Legenda

Jawa Barat keluar sebagai Juara Umum dengan mengoleksi 531 medali (217 emas, 157 perak, dan 157 perunggu). Dengan raihan ini Jawa Barat pun mencatat sejarah dan dengan meraih medali emas terbanyak sepanjang PON digelar sejak 1951 lalu.

Diposisi kedua raihan medali ditempati Provinsi Jawa Timur meraih 404 medali (132 emas, 138 perak, dan 134 perunggu). Disusul DKI Jakarta yang meraih 374 medali (132 emas, 124 perak, dan 118 perunggu) diposisi ketiga.

Jawa Tengah berada di posisi keempat dengan 173 medali. Jawa Tengah mengumpulkan 32 emas, 56 perak, dan 85 perunggu. Kalimantan Timur berhasil menyodok ke posisi kelima dengan 139 medali. Kalimantan Timur mengumpulkan 25 emas, 41 perak, dan 73 perunggu.

Berikut ini merupakan perolehan akhir medali masing-masing provinsi:

PON XIX 2016 Pesta olahraga terbesar di Indonesia, Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat telah usai.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla secara resmi menutup multievent ini dalam Closing Ceremony PON XIX/2016 Jawa Barat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Kota Bandung, Kamis malam (29/09).

sumber: pikiran-rakyat.com

4

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

laporan utama

Foto: Dokumentasi Humas Jabar

Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya mengatakan Pekan Olahraga Nasional (PON) menjadi lambang persatuan dan pembinaan kekuatan bangsa.

"Olahraga bukan hanya pertandingan, bukan hanya berkompetisi, tapi tentu juga pembinaan kekuatan ďŹ sik kita semua, pembinaan kesehatan bagi semuanya, membina kerjasama, membina kejujuran, karna itu setiap tindakan kejujuran dianggap sportif," kata Wapres Jussuf Kalla. Maka itulah pentingnya sebuah Pekan Olahraga Nasional menurut JK.

Capaian PON Jabar XIX 2016 Sementara itu, Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Umum PB PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, sebagaimana telah dicanangkan bahwa indikator keberhasilan PON XIX Tahun 2016 tertuang dalam kredo catur sukses. Untuk indikator sukses penyelenggaraan, dapat dilihat bahwa seluruh pertandingan yang digelar di 44 cabang dan 61 venue di 16 Kabupaten/ kota dapat berjalan lancar sesuai jadwal.

Terkait upacara penutupan, JK mengatakan suguhan 'Harmoni Nusantara' yang ditampilkan Jabar, menyimbolkan alangkah indahnya kebersamaan, kebhinekaan bangsa Indonesia.

"Justru karena kita berbeda kita punya keindahan dan persatuan," ungkapnya. JK berharap, prestasi yang dicapai para peserta PON kali ini untuk terus diasah menjadi lebih baik lagi.

Tak hanya itu, JK juga menyatakan bahwa PON XIX/2016 Jawa Barat berakhir dengan sangat baik hari ini. Pun kedepan, JK ingin pekan olahraga mendatang, PON XX 2020 yang akan berlangsung di Provinsi Papua, menjadikan Jawa Barat sebagai contoh dilihat dari pengalamannya.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

5

laporan utama

“Memang ada beberapa pertandingan yang sempat terkendala karena adanya protes dan sedikit kericuhan, namun seluruh pertandingannya dapat dilanjutkan kembali hingga babak final. Jika dikalkulasi dari 5.205 pertandingan yang berlangsung selama PON, tercatat hanya 11 pertandingan yang sempat terkendala, artinya hanya mencapai 0,2 persen," kata Aher dalam sambutannya di acara closing ceremony.

"Kemudian jika diukur dari jumlah sengketa pertandingan yang diajukan kepada Dewan Hakim PB PON XIX hanya mencapai 9 perkara, jauh menurun dari PON sebelumnya yang mencapai 21 perkara," ungkapnya.

Pun dari pelayanan pendukung pertandingan, Aher menyatakan bahwa hal - hal seperti layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, keamanan dan sistem informasi nyaris tidak ada keluhan yang siginifikan dari para peserta, demikian juga dari ketersediaan sarana prasarana venues dan peralatan pertandingan, hampir semua peserta dan panitia pelaksana menyatakan kepuasannya.

Lanjut, untuk indikator sukses prestasi, tergambar antara lain dari 153 total rekor yang terpecahkan, yang mencapai 89 Rekor PON, 33 Rekor Nasional, satu Rekor Sea Games, 26 Rekor Asia, dan 5 Rekor Dunia.

Ini meningkat dari raihan PON XVIII 2012 Riau sebanyak 147 rekor (PON 136, Sea Games 1, Asia 1, dan Nasional 9). Sementara PON XVII 2008 Kaltim mencapai 176 rekor (PON 115, Sea Games 2, Asia 1, dan Nasional 58).

Lima rekor dunia dicatat di bidang angkat besi. Mereka adalah atlet Kalimantan Barat (Eka Komalasari kelas 47 kg putri), atlet Riau (Sri Rahayu kelas 84 kg putri), atlet Kaltim Widari (dua rekor kelas 47 kg), dan atlet Lampung (Sri Hartati kelas 57 kg putri). Adapun rincian rekor berasal dari cabang olahraga Angkat berat sebanyak tiga rekor, Angkat Besi 7, Atletik 15, Menembak 16, Paralayang 1, Renang 35, dan Selam 12.

“Selanjutnya pada PON XIX ini juga lahir legenda-legenda baru olahragawan Indonesia, seperti atlet renang Jawa Barat yang berhail

6

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Foto: Dokumentasi Bappeda

meraih 8 medali emas dalam PON kali ini, kemudian ada atlet-atlet yang telah 3 kali berturut-turut bahkan lebih berpartisipasi dan meraih medali emas pada ajang PON," katanya.

laporan utama

Untuk sukses pemberdayaan ekonomi, perhelatan PON XIX dirasakan menjadi berkah bagi banyak pelaku ekonomi, mulai dari sektor kontruksi yang bergerak dalam kegiatan penyiapan venues dan jalan akses menuju venues, sektor Industri peralatan olahraga, pelaku ekonomi di sektor perhotelan, restoran, kuliner dan juga para pelaku

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

7

laporan utama

usaha sektor transportasi, konveksi, kerajinan dan pariwisata yang meningkat omset usahanya selama penyelenggaaan PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat.

Tentu dengan tercapainya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses pemberdayaan ekonomi ini, Gubernur juga berharap penyelenggaraan PON XIX juga akan dapat ditutup sempurna dengan raihan sukses administrasi, yakni ketika semua laporan kegiatan dan penatakelolaan keuangan PON XIX ini dapat diterima dan dinilai akuntabel.

Profil PON XIX 2016 Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah dan sekaligus pelaksana sebuah perhelatan ragam olahraga setingkat Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 dan Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) yang ke XV/2016. Pekan Olahraga Nasional adalah pesta ragam olahraga empat tahunan yang mempertemukan insan-insan olahraga untuk bertanding dan berlomba dengan “fair play” dalam rangka mewujudkan dan menunjukkan raihan prestasi tertinggi olahraga di Indonesia. Jawa Barat selaku tuan rumah telah

Foto: Dokumentasi Bappeda

8

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

siap melaksanakan seluruh agenda PON XIX dan Peparnas XV 2016 Jawa Barat dengan tujuan dan sasaran untuk meraih “Catur Sukses PON XIX dan Peparnas XV 2016 Jawa Barat” yakni Sukses Prestasi, Sukses Penyelenggaraan, Sukses Perekonomian Rakyat dan Sukses Administrasi.

“Berjaya di Tanah Legenda” memiliki makna bahwa berprestasi pada ajang PON XIX & Peparnas XV 2016 Jawa Barat adalah prestasi paripurna para atlet untuk melegenda di tanah legenda.

Pelaksanaan PON XIX/2016 dan PEPARNAS XV/2016 Jawa barat berdasarkan surat keputusan KONI pusat No. 57 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan KONI Pusat No. 42 Tahun 2014 Tentang Penetapan Cabang Olahraga. Nomor-nomor Pertandingan Perlombaan dan Kuota Atlet Setiap Cabang Olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun XIX 2016 Jawa Barat. PON XIX 2016 terdiri dari 44 cabang olahraga, 10 cabang olahraga eksebisi dengan total nomor pertandingan, 365 pertandingan putra, 302 pertandingan putri, 33 pertandingan campuran dan 50 pertandingan terbuka di 61 Venue yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sekitar 8403 atlet diluar atlet tuan rumah memperebutkan 755 medali emas, 755 medali perak, 962 medali perunggu dan di awasi sekitar 2195 PP/Wasit/Juri.

laporan utama

Foto-foto: Dokumentasi Humas Jabar

PON XIX/2016 Jabar Ditutup Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Upacara penutupan PON XIX/2016 Jawa Barat pun berlangsung sangat meriah. Pesta kembang api, dan tarian kolosal bertajuk 'Harmony Nusantara' menampilkan tarian dan musik tradisi berbagai suku di belahan bumi Indonesia.

Secara simbolis, Api Abadi PON pun dipadamkan, dan bendera Pekan Olahraga Nasional pun diturunkan melalui upacara oleh tim Paskibraka.

Masih secara simbolis, bendera PON juga diserahkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, tanda penyerahan secara estafet kepada Papua sebagai provinsi tuan rumah PON XX 2020. (Humas Bappeda)

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

9

galeri

Bappeda Jabar Toreh Prestasi di BKD Award 2016

Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

10

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

galeri

B

andung, Bappeda Jabar.- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menorehkan hasil memuaskan pada Malam Anugerah Manajemen Kepegawaian BAIK, dan PNS Teladan Se- Jawa Barat Tahun 2016. Bappeda berhasil menjadi Juara Harapan I Peraih Penghargaan Pengelola Kepegawaian BAIK Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kluster II, di Bale Asri Pusdai, Jl. Diponegoro No. 63 Bandung, Kamis malam (25/08).

Selain Penghargaan tingkat OPD, Bappeda juga menyumbangkan salah satu pegawai terbaiknya meraih Penghargaan PNS Teladan Kategori Pejabat Fungsional Tertentu. Delsi Taurustiati, S.KM., M.KM., M.Med.Sc merupakan Pejabat Fungsional Bidang Sosial Budaya, berhasil meraih terbaik pertama dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 12.500.000 dan Paket Umrah. (Humas Bappeda) Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

11

r a b a j appeda

b

Bappeda Provins i Jawa Barat

Design by: Rama

Foto: Dokumentasi Bappeda

laporan khusus

J

awa Barat sampai pada usianya yang ke 71, hampir dua pertiga abad, dilahirkan pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 silam. Hari Jadi Jawa Barat tersebut diulas dan ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 tahun 2010. Sejak itu, di tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menggelar Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Pun, demikian tahun ini digelar untuk ke enam kalinya.

HUT Jawa Barat ke 71 Jabar Kahiji! Jabar Ngahiji!

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

13

laporan khusus Pelbagai acara dan kemeriahan menandai Peringatan Hari Kelahiran Jawa Barat di tahun 2016. Agenda HUT Jawa Barat ke 71 diawali dengan Apel Besar PNS Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat pada Selasa, 19 Agustus 2016 di Halaman Gedung Sate bersama Bupati dan Walikota di Jawa Barat, pejabat daerah dan sejumlah PNS Se-Jawa Barat.

Menjelang siang, pasca Apel Besar PNS tersebut, di hari yang sama, Gubernur dan Jajarannya melangkah hadir pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD “Peringatan Hari Jadi Jawa Barat ke 71” di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M. membuka dan memimpin sidang. Hadir di sana jajaran Pejabat Pemprov Jawa Barat, Anggota DPRD Jawa Barat, Bupati dan Walikota Se-Jawa Barat serta para tokoh pendahulu dan tokoh masyarakat.

Dalam pembuka, Ineu menyapa peserta sidang dengan 5 bahasa daerah di Jawa Barat yang disambut meriah peserta sidang. Ineu mengulas jasa para pahlawan dan pendahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membangun Jawa Barat. Dijelaskan olehnya, sejarah kelahiran dan keanekaragaman Provinsi Jawa Barat. Ia pun mengucapkan selamat dan rasa syukur yang mendalam atas karunia Tuhan yang diberikan kepada Jawa Barat.

Foto: Dokumentasi Bappeda

“Selamat merayakan Hari Jadi ke 71 Provinsi Jawa

Foto: Dokumentasi Bappeda

Barat. Selamat kepada seluruh Rakyat Jawa Barat yang merayakan Hari Jadi Ke-71 Provinsi Jawa Barat. Kami mengajak kepada Rakyat Jawa Barat untuk bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, semoga ke depan Jawa Barat akan semakin maju dan sejahtera,” kata Ineu.

Foto: Dokumentasi Bappeda

14

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Hal senada dikatakan Gubernur Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si, dalam sambutannya di Sidang Paripurna Istimewa tersebut ia mengimbau bahwa Peringatan Hari Jadi Jawa Barat dapat menjadi wahana strategis bagi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan evaluasi diri dan merancang percepatan pembangunan Jawa Barat.

laporan khusus

Peringatan Hari Jadi Jawa Barat ke 71 merupakan ungkapan rasa syukur dan merupakan sebagai wahana strategis untuk bersinergi bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Barat dalam melakukan evaluasi diri serta merancang ke depan percepatan pembangunan di Jawa barat” Ahmad Heryawan “Peringatan Hari Jadi Jawa Barat ke 71 merupakan ungkapan rasa syukur dan merupakan sebagai wahana strategis untuk bersinergi bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Barat dalam melakukan evaluasi diri serta merancang ke depan percepatan pembangunan di Jawa barat,” ungkap Ahmad Heryawan.

Agenda HUT Jawa Barat dilanjutkan dengan partisipasi dari masyarakat yakni Jalan Santai “Surili Muter Bandung” dan Jalan Sehat Keluarga ASEAN bersama masyarakat Jawa Barat pada tanggal 26 dan 28 Agustus 2016 di Halaman Gedung Sate, Bandung. Di tempat yang sama, 2 September 2016 Bandung Tea Festival 2016 pun

digelar. Tak hanya teh, produsen kopi Jawa Barat juga turut menghangatkan acara ini.

Puncaknya, Peringatan Hari Jadi Jawa Barat ke 71 ditutup dengan Pesta Rakyat De Syukron yang berlangsung selama dua hari, 2 hingga 3 September 2016 dengan mengusung tema “Jabar Kahiji, Jabar Ngahiji” di halaman depan Gedung Sate. Pesta Rakyat tersebut dimeriahkan dengan pameran produk unggulan Jabar, pawai pakaian adat dan modern, penampilan artis jabar dan nasional serta pagelaran wayang golek. Di akhir agenda, masyarakat Jawa Barat disuguhi atraksi laser, kembang api dan video maping di Halaman Gedung Sate.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

15

laporan khusus

Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

tawar yang tepat sebagai kawasan strategis nasional yang unggul dan handal, serta memiliki jejaring yang luas di dunia.

Prestasi dan Pencapaian Jawa Barat Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, terlebih karena keunikan serta keanekaragaman seni, budaya dan bahasa. Hingga Hari Jadi Jawa Barat ke 71, Jawa Barat telah menorehkan berbagai prestasi dan pencapaian dalam segala aspek. Tak hanya karena peran pemerintah daerah semata, semua elemen masyarakat turut berpartisipasi aktif membangun Jawa Barat.

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menghadirkan kebermaknaan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Ia berharap pada tahun 2025 mendatang, Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia serta memiliki daya saing yang tinggi dan posisi yang

16

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

“Pemprov Jabar senantiasa membangun sinergitas dengan berbagai pihak. Capaian pembangunan pada hakikatnya merupakan wujud kerja nyata kita semua. Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak,” tuturnya saat menyampaikan sambutan pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD, 19 Agustus 2016.

Ia menambahkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan 3 aspek, yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

“Alhamdulillah berbagai capaian kinerja telah berhasil diraih dalam penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jabar dalam selama kurun waktu 2015 yang ditunjukkan dengan 3 aspek kristalisasi hasil pembangunan,” tambahnya.

Dalam aspek kesejahteraan masyarakat misalnya, di tahun 2015, berdasarkan formulasi terbaru dari Badan PBB Urusan Program

laporan khusus “Pencegahan human traficking yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Jawa Barat telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan menjadi contoh bagi provinsi lain,” jelas Gubernur dua periode tersebut.

Dalam aspek daya saing daerah, kinerja penyelenggaraan pembangunan ditunjukkan dengan indeks daya beli mencapai 68,69 poin, laju pertumbuhan ekonomi dipertahankan di atas 5 persen, laju pertumbuhan ekspor terus meningkat hingga 15,05 persen, inflasi berhasil dikendalikan menjadi 22,73 persen, indeks demokrasi sebesar 71,52 poin, indeks keterbukaan informasi publik 72,99 poin, jumlah kunjungan wisata mancanegara lebih dari 2 juta jiwa, serta investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai 121,50 triliun rupiah dengan PMA sebesar 71,70 triliun rupiah, terbesar di antara provinsi lain di Indonesia.

Foto: Dokumentasi Bappeda

“Dengan jumlah penduduk mencapai 46,7 juta jiwa menjadikan Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu 18,9 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat sebesar 1,47 persen, angka kemiskinan turun menjadi 8,95 persen per triwulan 1 tahun 2016,” lanjut Ahmad Heryawan.

“Pemprov Jabar senantiasa membangun sinergitas dengan berbagai pihak.

Capaian pembangunan pada hakikatnya merupakan wujud kerja nyata kita semua. Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak”

Dalam aspek pelayanan umum, kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan skala kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang mencapai 3 poin (skala 1-4), skala komunikasi organisasi pemerintahan 2,74 poin (skala 1-4), cakupan pelayanan persampahan perkotaan 65,65 persen, cakupan pelayanan air minum 97,13 persen, rasio elektrifikasi rumah tangga 94,04 persen, dan rumah layak huni 99,63 persen.

“Tingkat kemantapan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang mencapai 97,8 dari total panjang 2198 KM. Perlu diketahui ada 200 KM jalan provinsi menjadi jalan nasional dalam kondisi baik, di saat yang sama, ada sekitar 300 KM jalan kabupaten/kota yang sedang diproses menjadi jalan provinsi tapi jalannya kurang baik,” kata Ahmad Heryawan.

Pembangunan atau United Nations Development Programme (UNDP) ditunjukkan dengan raihan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 6,5 poin, terdiri dari indeks pendidikan sebesar 59,9 poin, indeks kesehatan 80,80 poin, angka harapan hidup hingga 72,5 tahun, serta indeks pengeluaran sebesar 69,65 poin dengan pengeluaran per kapita 9,78 juta rupiah.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

17

laporan khusus Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Sundari menjelaskan, dalam rentang 6 tahun terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berupaya melaksanakan pembangunan yang lebih adil dan merata yaitu pembangunan dengan mempertimbangkan keragaman potensi daerah. Ineu menilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dalam berbagai sektor pembangunan.

“Kami jajaran Pemprov Jabar berupaya melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan keragaman potensi daerah tersebut. Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPRD menyadari betul untuk terus mendorong pihak pemerintah membangun pusat-pusat pertumbuhan yang tidak hanya berada di ibukota provinsi,” jelas Ineu saat membuka Sidang Paripurna Istimewa DPRD, 19 Agustus 2016.

Jelang PON dan Peparnas tahun 2016, Jawa Barat yang didaulat sebagai tuan rumah, juga melakukan penyempurnaan pada sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan 3 pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat Selatan yaitu Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu, Rancabuaya dan Pangandaran serta 3 wilayah metropolitan yaitu metropolitan Bodebekkarpur, Cirebon Raya dan Bandung Raya.

Ineu pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berurut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 6 tahun, dari tahun 2011 hingga 2016.

Jawa Barat juga memperoleh Penghargaan di Bidang Perencanaan “Pangripta Nusantara” terbaik ke 3 dan 2 di tahun 2015 dan 2016. Kado istimewa Hari Jadi Jawa Barat ke 71 didapat dari Kementerian Hukum dan HAM berupa penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

Terhitung sejak tahun 2008 hingga 2016 ini, 198 prestasi dan penghargaan diraih Jawa Barat dalam berbagai bidang.

18

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

Dalam bidang infrastruktur, Jawa Barat telah memiliki Bendungan Jatigede Sumedang yang telah digenangi sejak Bulan Agustus 2015, difungsikannya Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) serta tengah berlangsungnya pembangunan Bandara Internasional Kertajati, Pelabuhan Internasional Patimban Subang, Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) dan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi).

“Dalam hal manajemen pemerintahan, Provinsi Jawa Barat telah memperlihatkan kemajuan yang besar, kami mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara berturut-turut telah meraih predikat WTP dari BPK RI dan Penghargaan Pangripta Nusantra,” tambah Ineu.

Ineu pun berharap bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan pembangunan dan melanjutkan kebijakan yang adil dalam mencapai visi Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua.

“Semoga menjadi pendorong bagi seluruh komponen masyarakat di Jabar untuk terus berkarya dan berprestasi,” pungkas Ineu. (Humas Bappeda)

BAPPEDA untuk

GARUT

Foto: Dokumentasi Bappeda

liputan

Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

Musibah banjir bandang yang melanda Garut dan Sumedang mengundang keprihatinan dari banyak pihak, termasuk pula para pegawai di lingkungan Bappeda Jawa Barat.

Perhatian dan kepedulian diwujudkan dengan menggalang donasi dari seluruh pegawai Bappeda Jawa Barat untuk para korban banjir bandang.

20

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

liputan

Kepala Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi Jawa Barat Anjar Yusdinar, S.STP., M.Si menyatakan keprihatinannya atas bencana yang menimpa Warga Garut dan Sumedang. Ia menilai bahwa bencana yang terjadi tidak lepas dari perilaku manusia dan kesadaran untuk menjaga lingkungan. “Kejadian banjir bandang di Garut sangat mengejutkan dengan banyaknya korban dan kerugian materi yang ditimbulkan. Tentunya kita semua turut prihatin atas kejadian ini. Namun bencana ini tidak terlepas juga dari akibat perilaku masyarakat sendiri yang seharusnya bisa menjaga alam, seperti mengurangi alih fungsi hutan di sekitar wilayah Hulu Sungai Cimanuk,� kata Anjar saat diwawancarai Tim Humas Bappeda Jawa Barat.

Tentunya seluruh orang akan merasakan prihatin terhadap bencana ini, termasuk pegawai Bappeda yang tergerak hatinya untuk sedikitnya dapat membantu meringankan beban korban bencana melalui bantuan ini,�

Seperti yang dikutip dari Kompas, sampai Jumat (23/09) lalu, menurut data BNPB, jumlah rumah penduduk yang rusak berat akibat banjir bandang Sungai Cimanuk Garut ini mencapai 154 unit. Dengan rincian yaitu rusak sedang 19 unit, rusak ringan 33 unit, terendam 398 unit dan hanyut 347 unit. Banjir bandang juga merenggut 27 korban jiwa, sementara 22 orang lainnya masih dalam pencarian.

Di Hari Kamis, 22 September 2016, donasi pun dihimpun berupa uang dan barang yang didapat secara sukarela dari para pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat. Pun, Keluarga Besar Mantan Pegawai Bappeda Jawa Barat turut berpartisipasi.

Dana yang terkumpul dari sukarelawan Bappeda Jawa Barat adalah Rp 13.453.000 dengan sejumlah barang yang juga disumbang seperti makanan, minuman, perlengkapan mandi, pakaian anak dan dewasa serta selimut dan sebagainya hingga 25 dus.

Dana yang terkumpul sebesar Rp 13.453.000 tersebut kemudian dibelanjakan untuk menambah kelengkapan kebutuhan bantuan barang yang belum tersedia bagi para korban bencana.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

21

liputan “Tentunya seluruh orang akan merasakan prihatin terhadap bencana ini, termasuk pegawai Bappeda yang tergerak hatinya untuk sedikitnya dapat membantu meringankan beban korban bencana melalui bantuan ini,” tambah Anjar.

Bantuan Bappeda untuk korban banjir diserahkan secara simbolis oleh Anjar bersama rombongan pegawai Bappeda Jawa Barat di dua lokasi berbeda di Kabupaten Garut pada Hari Jumat, 23 September 2016.

Lokasi pertama adalah wilayah dengan dampak terparah yaitu Kampung Cimacan, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul dan lokasi kedua yaitu RW 8 Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota. Di kedua lokasi (posko) tersebut, donasi diserahkan langsung secara simbolis pada Ketua RT setempat di Kampung Cimacan, Tarogong Kidul dan Ketua RW 8 di Kelurahan Paminggir, Garut Kota.

Anjar Yusdinar mewakili seluruh pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat menyatakan turut berbelasungkawa dan berpesan agar tetap tabah.

Ia berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali.

“Turut berbelasungkawa dan semoga bagi yang ditinggalkan oleh keluarganya dapat tetap tabah,” pesan Anjar.

Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

22

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Design by: Rama

wawasan perencanaan

PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN JAWA BARAT Oleh Trisna Subarna, Agus Ismail, dan Putri Nuristi (Peneliti Utama Bapeda Provinsi Jawa Barat, Kepala Pusat Data dan Analisis Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan Guru SMK Pertanian Gegerkalong) Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

24

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan

ABSTRAK Keberhasilan transformasi ekonomi dari pertanian ke non-pertanian di Jawa Barat menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertanian tumbuh lebih tinggi dibanding sektor pertanian, hal ini berdapak kepada semakin lemahnya kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan sektor pertanian terhadap perekonomian di Jawa Barat. Hasil penelitian menujukkan: (1) Secara absolut kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat menunjukkan peningkatan yang signiďŹ kan. namun dilihat dari laju pertumbuhannya mengalami penurunan. (2) Nilai Tukar Petani mengalami penurunan yang disebabkan oleh indeks harga yang di bayar petani tidak sebanding dengan indeks yang diterima petani. (3) Sektor pertanian berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja, yaitu menempati urutan ketiga, walaupu dari tahun ketahun kontribusinaya mengalami penurunan. (4) Untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Jawa Barat diperlukan kebijakan proteksi harga produksi, subsidi harga untuk sarana produksi, penyediaan kredit usahatani, perbaikan infrastruktur usahatani, dan peningkatan kualitas dan jumlah penyuluh pertanian.

Kata Kunci: Nilai Tukar Petani, PDRB, Lapangan Kerja

ABSTRACT Transformation from agriculture economic to non-agriculture in West Java led to the pace of economic growth of non-agricultural sector to grow higher than agricultural sector, it is a hedge to the weakening of the welfare of farmers. This study aims to determine the policies needed to improve the agricultural sector to the economy in West Java. The results showed: (1) In absolute terms Regional Gross Domestic Product (RGDP) contribution of the agricultural sector to RGDP of West Java showed a signiďŹ cant increase. But seen from RGDP growth rate of the agricultural sector to RGDP decline of West Java. (2) Exchange Rate Farmers decline caused by the index of prices paid (IP) farmers are not comparable with the index received (IR) farmers. (3) The agricultural sector in the provision of labor ranks third after processing sector, and the trade, restaurant and accommodation services.

However, its contribution to employment decline. (5) To enhance the role of agriculture in the economy of West Java required price policy agricultural production, subsidies fatherly facilities and farm equipment, credit for farming, and farm infrastructure improvements, as well as improving the quality and quantity of agricultural extension.

Keywords: Farmers Exchange Rate, RGDP, Employment

Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

25

wawasan perencanaan PENDAHULUAN

S

ektor pertanian mempunyai potensi sebagai pendorong pertumbuhan kawasan ekonomi, karena memiliki peluang pasar yang lebih luas dan nilai tambah (value added) yang besar, yang menjadi entry point terhadap proses transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Kegiatan pertanian menghasilkan produk-produk yang sangat strategis bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, pakaian dan perumahan.

Pemenuhan kebutuhan seperti pangan apabila mengandalkan dari negara lain atau impor tentu akan sangat riskan, karena dapat menimbulkan masalah yang rumit dan biaya mahal dikemudian hari (Habibie, Nono dan Wardani,1995).

Pengembangan sektor pertanian di Jawa Barat dihadapkan kepada tingginya konversi dari lahan pertanian ke non-pertanian, yang dikibatkan oleh: (a) keterbatasan sumberdaya lahan, (b) pertumbuhan penduduk, dan (c) pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertanian yang terus meningkat. Luas lahan yang tersedia relatif tetap atau terbatas sehingga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kelangkaan lahan untuk kegiatan pertanian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada laju lebih tinggi dibanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian karena permintaan produk non-pertanian lebih elastis terhadap pendapatan. Irawan Bambang (2005) menyatakan bahwa selama pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan kegiatan pembangunan ekonomi masih berlangsung, konversi lahan pertanian masih merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dihindari.

Peningkatan kegiatan pembangunan di Jawa Barat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian, baik pengaruh positip maupun negatif. Sisi

Irawan Bambang (2005)

positif yang akan terjadi adalah semakin baiknya infrastruktur dan kemudahan akses bagi semua usaha termasuk usaha pertanian. Sisi negatip yang diduga akan terjadi adalah akan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya pertanian terutama sumberdaya lahan dan air (Muchjidin Rachmat, 2010, Mohammad Abdul Mukhyi, 2007). Tekanan tersebut akan berakibat kepada aspek ekonomi makro Jawa Barat terrutama terhadap aspek Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai tukar petani, dan penyediaan lapangan kerja.

Ketiga aspek tersebut merupakan gambaran tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan petani di pedesaan.

Transformasi ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa telah terjadi di Jawa Barat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertanian lebih cepat berkembang, sementara pertumbuhan penduduk berada di perdesaan dengan mata pencaharian pertanian.

Kondisi ini menyebabkan konversi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian terus berlangsung yang menyebabkan lapangan usaha di sektor pertanian terus berkurang yang berakibat terhadap kesenjangan pendapatan antara petani dan non-pertanian.

Dari berbagai kondisi di atas permasalahannya adalah sejauh mana kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Jawa Barat, dan bagai mana perubahan struktur perekonomian Jawa Barat ditinjau dari PDRB, Nilai Tukar Petani, dan penyediaan lapangan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan sektor pertanian terhadap perekonomian di Jawa Barat.

Foto: Dokumentasi Bappeda

26

selama pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan kegiatan pembangunan ekonomi masih berlangsung, konversi lahan pertanian masih merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dihindari.

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan METODOLOGI Ruang lingkup Kajian ini akan difokuskan pada dinamika sektor pertanian perannnya ke dalam perekonomian di Jawa Barat yang meliputi peran terhadap PDRB, NTP dan penyediaan lapangan kerja di tingkat makro. Kajian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2015, data yang diperlukan berupa data skunder yang diperoleh dari instansi terkait dan BPS Jawa Barat.

Analisis Data: Analisis data dilakukan dengan tabulasi silang dan dijelaskan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN. 1.

Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 cenderung melambat sejalan dengan melambatnya LPE Nasional. Namun demikian

dalam kurun waktu tersebut LPE Jawa Barat selalu berada di atas Nasional dengan rata-rata penurunan sebesar 0,47 persen per tahun, sedangkan penurunan di tingkat Nasional ratarata sebesar 0,86 persen per tahun (Gambar 1).

Berdasarkan kajian triwulanan Bank Indonesia Jawa Barat Tahun 2012-2013-2014 penurunan secara tahunan melambatnya perekonomian tidak terlepas dari pertumbuhan konsumsi dan investasi yang tidak sekuat tahun sebelumnya.

Hal ini tercermin pula dari sisi sektoral dengan menurunnya kontribusi sektor bangunan dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada periode tersebut.

Inflasi tahunan di Jawa Barat sejak Tahun 2012 berada di atas inflasi Nasional, namun demikian pada akhir Tahun 2014 mereda dan berada di bawah inflasi Nasional. Inflasi tertinggi di Jawa Barat terjadi pada Tahun 2013 sebesar 9,15 persen,sedangkan Nasional sebesar 8,36 persen (Gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2010-2014

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2011,2012,2013,204, 2015 diolah

Menurut Bank Indonesia (2014), dibandingkan dengan historikal ketika terdapat shock kenaikan BBM yang menyebabkan inflasi mencapai 2 (dua) digit, tekanan inflasi 2013 secara tahunan berhasil ditekan di level 1 (satu) digit. Hal ini sejalan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia dan koordinasi yang erat dengan pemerintah. Selain itu, tingginya inflasi Jawa Barat pada 2013 juga didorong dengan adanya berbagai kebijakan dari pemerintah pusat seperti kenaikan tarif listrik, pembatasan pintu masuk impor hortikultura, dan kebijakan penghapusan subsidi biaya transportasi LPG 12 kg.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

27

wawasan perencanaan 2.

Peranan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Dalam periode Tahun 2010-2014, laju pertumbuhan PDRB Jawa Barat sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2,59 persen, kondisi ini sebagai akibat dari menurunnya LPE Jawa Barat maupun Nasional. Walaupun terjadi penurunan PDRB, dibanding dengan pertumbuhan PDB nasional, pertumbuhan PDRB Jawa Barat relatif baik yaitu pada Tahun 2011 sebesar 12,62 persen, dan Nasional sebesar 6,10 persen, sedangkan pada Tahun 2014 masih berada di atas rata-rata nasional, artinya kondisi ekonomi Jawa Barat lebih baik di banding beberapa Provinsi di Indonesia (Gambar 2).

Namun demikian, secara absolut, PDRB Jawa Barat terus meningkat dari Rp.906,69 triliun pada Tahun 20110 menjadi Rp.1.385,96 triliun pada Tahun 2014 (Tabel 1). Kondisi ini mencerminkan terus berkembangnya perekonomian Jawa Barat sejalan dengan pembangunan yang di laksanakan. Berdasarkan PDRB, struktur perekonomian Jawa Barat sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan; perdagangan, dan pertanian (Tabel 1).

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku 2010-2014 (dalam Rp. Triliun)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2011,2012, 2013, 2014, 2015 di olah.

semua sektor pembangunan di Jawa Barat mengalami peningkatan. Sektor-sektor yang mempunyai pertumbuhan relative lebih tinggi adalah sektor bangunan, perdagangan, angkutan dan keuangan.

28

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut menunjukkan semua sektor pembangunan di Jawa Barat mengalami peningkatan. Sektor-sektor yang mempunyai pertumbuhan relative lebih tinggi adalah sektor bangunan, perdagangan, angkutan dan keuangan. Sementara sektor pertanian dan jasa walaupun menunjukkan pertumbuhan namun dengan laju yang lebih rendah dari sektor sektor diatas sehingga dalam periode Tahun 2010-2014 perannya dalam PDRB menunjukkan penurunan (Gambar 2).

wawasan perencanaan Gambar 2.Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Tahun 2011-2014 dengan Tahun Dasar 2010

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2011,2012,2013,204, 2015 diolah

Peningkatan produksi komoditas pertanian di Jawa Barat telah berhasil ditingkatkan melalui berbagai rekayasa teknologi dan kelembagaan namun data yang menunjukkan belum cukup mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan petani, yang disebabkan oleh terjadinya transformasi ekonomi dari pertanian ke sektor non-pertanian (Nizwar Safa'at, et al., 2007).

PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan peningkatan yang signiďŹ kan dari tahun ke tahun yaitu dari 89,088 triliun Pada Tahun 2010 meningkat menjadi 120,935 triliun pada Tahun 2014. Kondisi tersebut mencerminkan pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Jawa Barat. Perkembangan sektor pertanian maupun industri pengolahan berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB Jawa Barat kontribusinya dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 cenderung menurun. Dibandingan sktor industri pengolahan, kontribusi pertumbuhan sktor pertanian setiap tahun meningkat, kecuali Tahun 2014 sektor pertanian lebih rendah dibanding dengan sektor industri pengolahan, hal ini disebabkan menurunnya produksi dan harga dari beberapa komoditas pertanian diantaranya padi dan hasil perkebunan, akibat banjir dan kondisi perekonomian global pada Tahun 2014, terjadi penurunan dibanding dengan sektor pengolahan (Gambar 3).

Dalam periode Tahun 20102014, sektor pertanian berada pada urutan ketiga (sebesar 13,6 %) dalam pembentukan PDRB setelah sektor industri dan perdagangan, sementara dalam penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mempunyai kontribusi sebesar 25,2 %, menempati urutan kedua terbesar setelah perdagangan.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

Foto: Dokumentasi Bappeda

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian propinsi Jawa Barat. Dalam periode Tahun 20102014, sektor pertanian berada pada urutan ketiga (sebesar 13,6 %) dalam pembentukan PDRB setelah sektor industri dan perdagangan, sementara dalam penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mempunyai kontribusi sebesar 25,2 %, menempati urutan kedua terbesar setelah perdagangan.

29

wawasan perencanaan Gambar 3.Perkembangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pengolahan Dan Pertanian Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2010-2014 (Dalam%)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2011,2012,2013,204, 2015 diolah

Terjadinya penurunan PDRB dari sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat dari Tahun 2010, tidak terlepas dari kondisi perekonomian Nasional dan Regional Jawa Barat diantaranya laju inasi. Tingkat inasi Jawa Barat (y on y) selama lima tahun terakhir tercatat semakin meningkat, kecuali pada Tahun 2011, pada Tahun 2014 inasi di Jawa Barat tercatat sebesar 7,41 persen lebih rendah dibanding Nasional sebesar 8,36 persen (Gambar 1). Kondisi ini menggambarkan masih kuatnya perekonomian Jawa Barat.

3. Peranan Sektor Pertanian Terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) Untuk mengetahui perilaku NTP di Jawa Barat sebagai alat ukur/indikator tingkat kesejahteraan petani, data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu bulanan dari Desember Tahun 2004 sampai Agustus Tahun 2015, dengan tahun dasar 2010 =100. Hasil analisis menunjukan bahwa: (1) dibandingkan kondisi pada tahun dasar, secara kumulatif dalam Tahun 2015 terjadi penurunan NTP di Jawa Barat yang tertinggi pada Bulan Januari 2015 dan terendah pada Bulan Mei 2015 (Gambar 4).

Gambar 4. Nilai Tukar Petani di Jawa Barat Tahun 2015

Sumber: Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2015 30

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan Berdasarkan indikator NTP seperti pada Gambar 4 di atas, menunjukkan perbandingan antara indeks IT dan IB terus mengalami penurunan yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani di Jawa Barat pada Tahun 2015 terus menurun. Kondisi ini menunjukkan semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Menurunnya NTP disebabkan oleh indeks harga yang di bayar (IB)

petani tidak sebanding dengan indeks yang diterima (IT) petani (Gambar 4). Tidak sebandingnya IB dan IT petani disebabkan oleh kurang efektifnya kebijaksanaan harga, subsidi, perkreditan dan lainnya mulai dari kegiatan usahatani sampai pemasaran hasil yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi nilai tukar petani (Elizabeth dan Darwis, 2000).

Tabel 2. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat Per Subsektor Pertanian Bulan Subsektor

Des-14

1, Tanaman Pangan a. Indeks yang Diterima Petani (IT) 127,63 b. Indeks yang Dibayar Petani (IB) 119,47 c. Nilai Tukar Petani (NTP-TP) 106,83 d. Nilai Tukar Usaha Pertanian 111,85 2, Hortikultura a. Indeks yang Diterima Petani (IT) 128,73 b. Indeks yang Dibayar Petani (IB) 119,21 c. Nilai Tukar Petani (NTP-H) 107,98 d. Nilai Tukar Usaha Pertanian 113,92 3, Tanaman Perkebunan Rakyat a. Indeks yang Diterima Petani (IT) 113,92 b. Indeks yang Dibayar Petani (IB) 117,12 c. Nilai Tukar Petani (NTP-R) 97,27 d. Nilai Tukar Usaha Pertanian 103,40 4, Peternakan a. Indeks yang Diterima Petani (IT) 119,53 b. Indeks yang Dibayar Petani (IB) 113,23 c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt) 105,56 d. Nilai Tukar Usaha Pertanian 111,73 5, Perikanan a. Indeks yang Diterima Petani (IT) 114,75 b. Indeks yang Dibayar Petani (IB) 116,43 c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi) 98,56 d. Nilai Tukar Usaha Pertanian 105,79

Jan-15

Feb-15

M ar15

Apr-15

M ei-15

Jun-15

Jul-15

Ag-15

131,72

132,62

132,35

124,40

123,83

125,69

128,59

130,16

120,48

120,52

121,14

121,28

122,02

122,91

123,97

124,80

109,33

110,04

109,25

102,58

101,48

102,26

103,72

104,29

114,22

114,74

114,02

106,86

105,88

107,40

109,62

110,85

128,87

124,61

125,22

124,64

125,41

126,68

129,59

130,08

120,13

120,24

120,94

120,92

121,55

122,41

123,52

124,38

105,61

103,63

103,54

103,07

103,18

103,49

104,92

104,58

111,93

109,74

109,76

108,65

108,83

109,82

112,05

112,20

115,05

111,98

113,89

114,28

115,56

115,68

116,40

114,38

117,69

117,75

118,34

118,38

118,87

119,58

120,44

121,25

97,75

95,09

96,24

96,54

97,22

96,73

96,65

94,33

104,57

101,54

102,84

102,98

103,93

103,95

104,64

102,43

120,69

121,77

122,21

123,42

124,38

126,60

128,57

129,65

113,45

113,40

114,11

113,98

114,43

115,17

115,96

116,46

106,38

107,39

107,10

108,28

108,69

109,93

116,46

111,33

112,98

113,98

113,71

115,03

115,67

117,24

118,67

119,57

116,01

116,35

117,01

116,10

116,08

117,52

118,58

118,71

117,21

117,32

117,70

117,60

118,00

118,74

119,66

120,15

98,98

99,17

99,42

98,72

98,37

98,97

99,09

98,80

106,89

106,99

107,46

106,18

105,73

106,98

107,72

108,08

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

31

wawasan perencanaan Bulan Subsektor 6, Gabungan a. Indeks yang Diterima Petani (IT) b. Indeks yang Dibayar Petani (IB) c. Nilai Tukar Petani (NTP) d. Nilai Tukar Usaha Pertanian

Des-14

Jan-15

Feb-15

M ar15

Apr-15

M ei-15

Jun-15

Jul-15

Ag-15

123,80

125,54

125,27

125,66

122,50

122,78

124,34

126,68

127,38

117,72

118,48

118,53

119,17

119,19

119,80

120,63

121,61

122,36

105,16

105,95

105,69

105,45

102,78

102,48

103,08

104,17

104,11

110,87

111,90

111,47

111,31

108,23

108,07

109,29

111,10

111,56

Sumber : Pusdalisbang Bappeda Jawa Barat, 2015

Sektor pertanian terdiri atas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Berdasarkan sub sektor tersebut pada Tahun 2015 dengan tahun dasar Tahun 2012, diperoleh NTP tertinggi dari sub sektor peternakan sebesar 111,33 poin, terendah pada sub sektor perkebunan sebesar 94,33 poin dan sub sektor perikanan sebesar 98,80 poin (Tabel 2). NTP sub sektor perkebunan berada di bawah tahun dasar Tahun 2012 yang disebabkan Indeks yang Dibayar Petani (IB) sebesar 121,25 poin, yang lebih besar dibanding dengan Indeks yang Diterima Petani (IT) sebesar 114,38 poin, demikian juga terjadi pada sub sektor perikanan IB lebih besar yaitu 120,15 poin dibanding IT sebesar 118,71 poin, serhingga petani yang mengusahakan komoditas perkebunan dan perikanan di Jawa Barat pada Tahun 2015 tidak menguntungkan dibanding Tahun 2012.

Menurut Muchjidin Rachmat (2000), NTP mempunyai karakteristik yang cenderung menurun, yang berkaitan dengan karakteristik yang melekat dari komoditas pertanian dan non pertanian. Menurut Bappenas (2013), ada tiga penjelasan mengenai terjadinya penurunan

32

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

NTP,yaitu: (1) Elastisitas pendapatan produk pertanian bersifat inelastik,sementara produk non pertanian cenderung lebih elastis, (2) Perubahan teknologi dengan laju yang berbeda menguntungkan produk manufaktur,dan (3) Perbedaan dalam struktur pasar,dimana struktur pasar dari produk pertanian cenderung kompetitif, sementara struktur pasar produk manufaktur cenderung kurang kompetitif dan mengarah ke pasar monopoli/oligopoli.

4.

Peranan Sektor Pertanian Dalam Penyediaan Lapangan Kerja Di Jawa Barat

Sektor pertanian di Jawa Barat merupakan salah satu sektor yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menempati urutan kedua setelah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian di Jawa Barat sampai Bulan Agustus Tahun 2015 sebanyak 4.166.407 dari total tenaga kerja 20.456.889 orang yang bekerja di berbagai sektor di Jawa Barat. Kondisi tersebut meningkat dibanding Tahun 2013 sebanyak 3.881.628 orang dan pada Tahun 2014 sebanyak 3.849.676 orang (Tabel 3).

wawasan perencanaan Tabel 3. Penduduk Jawa Barat Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sumber Balai Pusdalisbang Bappeda Jawa Barat

Perkembangan tenaga kerja pertanian di Jawa Barat tersebut dibanding dengan kondisi tenaga pertanian secara nasional tidak mengalami penurunan yang tajam, dimana secara nasional selama periode 2010-2014, mengalami penurunan sebesar 1,93 persen per tahun, tenaga kerja sektor pertanian tahun 2010 mencapai 38,69 juta orang, Tahun 2011 mengalami penurunan sebasar 5,57% menjadi 36.54 juta orang.

Keragaan angkatan kerja di Jawa Barat memberikan beberapa gambaran penting nya sektor pertanian dalam memperluas lapangan kerja, menghapus kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih luas. Pertimbangan tentang pentingnya mengakselerasi sektor pertanian di Jawa Barat karena sektor pertanian masih tetap sebagai penyerap tenaga kerja, sehingga akselerasi pembangunan sektor pertanian akan membantu mengatasi masalah pengangguran.

Proporsi kesempatan kerja sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup signiďŹ kan dibanding dua sektor utama lainnya (industri dan perdagangan/jasa).

Sebagai ilustrasi proporsi kesempatan kerja sektor pertanian Tahun 2013 sebesar 22,20 persen dan pada Tahun 2014 menurun menjadi sebesar 19,80 persen, sementara sampai dengan bulan Agustus Tahun 2015 meningkat lagi menjadi 20,37 persen (Gambar 5).

Gambar 5.Penduduk Jawa Barat Usia 15 Tahun Keatas Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuann Tahun2013-2015

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2011,2012,2013,204, 2015 diolah Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

33

wawasan perencanaan Lapangan kerja pada sektor pertanian yang berdampak terhadap serapan tenaga kerja masih menjadi piliah masyarakat Jawa Barat yang sebagian besar berada di perdesaan, yang dilaksanakan pada kegiatan on farm atau usahatani budidaya (Rusastra, I Wayan dan M. Suryadi, 2004). Sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2015, sektor pertanian, industri, dan perdaganan /jasa menduduki tiga besar penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Penurunan lapangan kerja pada Tahun 2014 disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, dibeberapa wilayah Jawa Barat terjadi banjir dan kekeringan sehingga sebagian penduduk di pedesaan beralih ke sektor lain.

Keadaan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Jawa Barat ditandai oleh adanya beberapa masalah pokok yang bersifat struktural. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk

menyebabkan tingginya pertumbuhan angkatan kerja. Diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Barat lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk oleh karena struktur umur penduduk yang relatif muda. Menurut Supriyati, Saptana Dan Sumedi (2002) kondisi ini berarti banyak tenaga kerja yang berusia muda dan umumnya kurang atau belum trampil serta kurang pengalaman. Selain itu masalah ketenagakerjaan juga ditandai oleh adanya kekurang seimbangan penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan dengan sumberdaya alam yang tersedia. Kondisi tersebut digambarkan oleh perkembangan penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Jawa Barat yang mereeksikan proporsi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih merupakan andalam pembangunan Jawa Barat yang ditunjukkan oleh masih tingginya penyediaan lapangan kerja di sektor pertanian (Gambar 6).

Gambar 6. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Penyediaan Lapangan Kerja di Jawa Barat

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2011,2012,2013,204, 2015 diolah

Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor pertanian di pedesaan membawa beberapa implikasi pokok : (1) semakin menurunnya produktivitas kerja sektor pertanian terutama di Jawa, karena kelebihan tenaga kerja tidak dapat direspon dengan perluasan areal; (2) meningkatnya pengangguran tidak kentara di pedesaan, yang kalau tidak segera di carikan pemecahannya akan mempunyai implikasi sosial ekonomi yang luas; (3) semakin sulit meningkatkan eďŹ siensi dan produktivitas sektor pertanian. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan lahan melalui peningkatan intensitas tanaman, pengembangan usahatani komoditas komersial yang bersifat padat tenaga kerja, usaha-usaha konsolidasi lahan dan managemen usahatani, serta pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

34

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan 1)

Secara absolut kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 menunjukkan peningkatan yang signiďŹ kan. Namun dilihat dari laju pertumbuhan PDRB-nya terjadi penurunan.

2)

Nilai Tukar Petani di Jawa Barat dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 terjadi penurunan yang disebabkan oleh indeks harga yang di bayar (IB) petani tidak sebanding dengan indeks yang diterima (IT) petani, sebagai akibat dari meningkatnya harga yang di bayar petani, sedangkan harga jual petani tidak meningkat.

3)

Sektor pertanian berperan dalam penyediaan tenaga kerja di Jawa Barat, yaitu menempati urutan ketiga setelah sektor pengolahan, dan perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi.

4)

Kontribusi sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2013 yang disebabkan cuaca ekstrim dan perekonomian global dan meningkat lagi pada Tahun 2014.

Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

1.

2.

Implikasi Kebijakan 1)

Implikasi dari analisis ini adalah diperlukan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap sektor ekonomi Jawa Barat berupa kebijaksanaan harga produksi pertanian, subsidi sarana dan peralatan pertanian, perkreditan bagi usahatani, dan perbaikan infrastruktur usahatani, peningkatan kualitas dan jumlah penyuluh pertanian.

2)

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan lahan melalui peningkatan intensitas tanaman, pengembangan usahatani komoditas komersial yang bersifat padat tenaga kerja, usaha-usaha konsolidasi lahan dan managemen usahatani, serta pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Foto: Dokumentasi Net

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

35

wawasan perencanaan DAFTAR PUSTAKA Bappenas, 2013. Analisis Nilai Tukar Petani( NTP) sebagai bahan penyusunan RJMN Tahun 2015-2019. Kerjasama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenaJapan International Cooperation Agency (Jica) 2013 BPS Jawa Barat, Tahun 2012, 2013, 2014. Jawa Barat Dalam Angka.

Elisabeth, Roosgandha dan Darwis, Valeriana.

2000. Peran Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kedelai (Studi Kasus : Provinsi Jawa Timur). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor Badan Litbang Kementrian Pertanian.

Habibie, AriďŹ en, Nono R dan Anwar Wardhani., 1995, Pengembangan Tenaga Kerja O Farm Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Pedesaan, Makalah Seminar Nasional Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan., Penyelenggara Cides dan Pusat Penelitian Pembangunan Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan. Pusat Peneletian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian..

Mohammad Abdul Mukhyi, 2007. Analisis Peranan Sub sektor Pertanian dan Sektor Unggulan Terhadap PembangunanKawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat. Pendekatan Analisis IRIO. Simposium Nasional RAPI VI 2007 ISSN: 1412-9612. Faku1tas Ekonomi, Universitas Gunadarma Muchjidin Rachmat, 2000. Analisa Nilai Tukar Petani Indonesia. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.

Muchjidin Rahmat, 2010. Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat Dan Prospek Pengembangan Pertanian Lahan Kering.

Nizwar Syafa'at, Adreng Purwoto, Saktyanu K. Dermoredjo, Ketut Kariyasa, Mohamad Maulana, dan Pantjar Simatupang, 36

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Foto: Dokumentasi Bappeda

2007. Indikator Makro Sektor Pertanian Indonesia Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161 Pedesaan dan Kawasan (P3KP), Universitas Gajah Mada, Tiara Wacana, Yogyakarta. Bank Indonesia, 2014.

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan I 2014Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2015.

Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Rusastra, I Wayan dan M. Suryadi. 2004. Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Tani. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Vol. 23 (3). Bogor.

Supriyati, Saptana Dan Sumedi, 2002, Dinamika Ketenagakerjaan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pedesaan Jawa (Kasus Di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Kementrian Pertanian RI.

Foto: Dokumentasi Bappeda

wawasan perencanaan

Hak Diskresi

DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PNS / ASN *)Perencana Madya Bidang PE Bappeda Provinsi Jawa Barat **)Mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Oleh Sakti Budhi Astuti* M.A.Cakradiharja**

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

37

wawasan perencanaan Pendahuluan

I

stilah diskresi ini dapat kita temukan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU ini terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Diskresi merupakan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Demikian yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf e junto ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014.

Siapakah yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan dalam Undang-undang tersebut, kita mengacu pada deďŹ nisi pejabat pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 2014, yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 antara lain :

1 2

Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang terdapat dalam Pasal 22 ayat 1.

Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan sesuai Pasal 22 ayat 2 dan penjelasan, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya : keadaan bencana alam atau gejolak politik.

3 Foto: Dokumentasi Bappeda

Diskresi pejabat pemerintahan sesuai Pasal 23, meliputi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

38

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan

Foto: Dokumentasi Bappeda

4

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat-syarat terdapat dalam Pasal 24, sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 ; tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konik Kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik.

5

Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2.

Istilah diskresi tersebut diatas berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, yang mempunyai organisasi, yaitu organisasi KORPRI merupakan Korps Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berkedudukan sebagai wadah ASN untuk menyalurkan aspirasinya. KORPRI ini mempunyai tujuan menjaga kode etik profesi dan standar

pelayanan profesi ASN, dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa, sedangkan fungsinya sebagai Pembinaan dan pengembangan profesi ASN; Memberikan perlindungan hukum dan advokasi; dan Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi; serta Peningkatan kesejahteraan anggota Korps Pegawai ASN RI. Sesuai amanat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Korps Profesi ASN baik tingkat pusat hingga tingkat daerah wajib membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), dengan maksud agar keberadaan KORPRI bisa memberi kontribusi dan manfaat bagi anggotanya. Selain berlandaskan UU Nomor 5 Tahun 2014, diperlukannya LKBH yaitu UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsa, Keppres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan MoU KORPRI dengan PERADI (Perhimpunan Advokasi Indonesia), serta Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

39

wawasan perencanaan KORPRI) serta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota KORPRI. Hal ini mengingat bahwa LKBH dalam pelaksanaannya memiliki tugas dan fungsi.

Tugasnya adalah memberikan konsultasi, advokasi dan pendampingan (litigasi). Sedang fungsinya sebagai lembaga konsultasi hukum, lembaga bantuan hukum, lembaga pemagangan, lembaga kajian hukum, dan sebagai lembaga sosialisasi perundangan undangan.

LKBH memiliki fungsi sebagai lembaga konsultasi hukum, lembaga bantuan hukum, lembaga pemagangan, lembaga kajian hukum, dan sebagai lembaga sosialisasi perundangan undangan Pembahasan Pembahasan yang berkaitan dengan Hak Diskresi dan Perlindungan Hukum Bagi PNS / ASN, meliputi 1). Bantuan Hukum Bagi PNS/ASN; 2).

Prosedur Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum; 3). Dinamika Hukum Tinggi; 4). Penutup; 5). Kesimpulan, dengan uraian sebagai berikut :

lain-lain) berhak memperoleh keadilan melalui mekanisme yang adil dan bertanggung jawab (akuntabel) melalui lembaga peradilan (keadilan untuk semua / justice for all) atau untuk memperoleh kemudahan dalam mencapai keadilan tersebut (akses menuju keadilan) atau dengan kata lain setiap orang berhak untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum baik diluar proses pengadilan (non litigasi) maupun didalam proses pengadilan (litigasi).

Berkaitan dengan UUD 1945 dengan kerangka regulasi yang menyatakan perlindungan bagi ASN, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengemban fungsi perlindungan hukum dan advokasi bagi ASN. Selain itu pasal 92 UU Nomor 5 Tahun 2014, bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum. Yang dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya, dengan catatan tanpa menyalahgunakan kewenangan.

Foto: Dokumentasi Net

Bantuan Hukum Bagi PNS / ASN Berpedoman pada pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan dalam ayat 2 nya disebutkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas dapat diartikan bahwa setiap orang/individu sebagai warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (orang miskin, tidak berpendidikan, keturunan, buta hukum, status, ras, agama dan

40

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Kerangka Regulasi perlindungan bagi ASN adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

wawasan perencanaan Pengertian Bantuan Hukum adalah jasa melalui advokat dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang termasuk golongan “tidak/kurang mampu” dari segi pemahaman hukum terkait bagi orang/individu/pencari keadilan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI yaitu arti “orang buta hukum beracara di pengadilan” dan “tidak mampu membayar jasa pengacara/advokat”, seperti tercantum dalam pasal 5 ayat 1, dan 2 UU RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu bantuan hukum adalah hak bagi mereka yang tidak mampu atau orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan sedang membutuhkan jasa bantuan hukum; dan hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Kerangka Regulasi perlindungan bagi ASN adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketiga Undang-undang tersebut harus dicermati, dimaknai dan dipedomani secara utuh oleh seorang PNS / ASN.

Di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam beberapa pasalnya menyebutkan hal tersebut tegas, Pasal 21 menegaskan bahwa bahwa PNS berhak memperoleh perlindungan, dan Pasal 92 dan 106 menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum. Lebih rinci lagi dalam pada pasal 126, menyatakan bahwa Korps Profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai pembinaan dan pengembangan profesi ASN; memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas; memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya Penegasan bahwa organisasi Korp Profesi ASN memiliki fungsi memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota ASN yang menghadapi permasalahn hukum dan anggota ASN yang mendapat

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

41

wawasan perencanaan perlakuan tidak adil atas merit sistem dalam menjalankan tugas kedinasan.

Sistem Merit tersebut merupakan adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, meliputi tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan non formal/diklatpim, pendidikan dan latihan teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem merit (merit system) dalam kebijakan promosi jabatan di daerah meliputi regulasi, kontrol eksternal dan komitmen pelaku.

Dalam pasal 126 UU Nomor 5 Tahun 2014, perlindungan hukum dan advokasi akan diberikan kepada anggota Korps KORPRI oleh Korps Profesi ASN Republik Indonesia, bersama Biro Hukum, dan institusi satu-satunya yang bisa masuk ke semua leading cektor adalah Inspektorat, sebagai tindaklanjut hasil LHP.

yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

5

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan, bahwa hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara, maka kita harus mengingat pasal 17 - 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan 1.

Larangan penyalahgunaan kewenangan;

2.

Pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan diperiksa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan hasilnya berupa tidak terdapat kesalahan; terdapat kesalahan administratif; atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

3.

Bila melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara maka wajib mengembalikan;

4.

Pejabat dapat mengajukan gugatan ke PTUN bila dianggap menyalahgunakan kewenangan;

5.

Gugatan sampai Tingkat Banding bersifat ďŹ nal dan mengikat.

Prosedur Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum Prosedur pemeriksaan oleh APH dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 385, menyatakan bahwa

1

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

2 3

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan.

4

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditemukan bukti adanya penyimpangan

42

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Dinamika Hukum Tinggi Dinamika Hukum yang berkembang pesat diseluruh lapisan masyarakat merupakan faktor utama pemicu permasalahan hukum yang ditujukan kepada Institusi/Pejabat Pemerintah baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Banyak terjadi masalah hukum, seperti gugatan perdata; gugatan administrasi/TUN; sengketa informasi (KIP /Komisi Informasi Pusat); dan sengketa persaingan usaha (KPPU / Komisi Pengawas Persaingan Usaha); serta masalah pidana / tindak pidana.

Pada masalah Hukum Pidana, merupakan keseluruhan dari peraturan – peraturan yang

wawasan perencanaan Foto: Dokumentasi Bappeda

mengatur apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran. Hukum pidana bukan merupakan norma hukum saja, tapi juga norma lain seperti norma keagamaan dan kesusilaan. Adanya hukum pidana yang mengikat aturan, tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana. Hal ini mungkin dikarenakan pendapat bahwa “hukum ada untuk dilanggar”. Hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana khusus (bijzonder strafcrecht). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, seperti KUHP merupakan hukum pidana umum, karena ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal.

Di Indonesia sendiri pelanggaran terhadap hukum pidana tidak sedikit jumlahnya mulai dari kasus kecil hingga kasus besar. Berkaitan dengan perlindungan terhadap PNS/ASN, biasanya berhubungan dengan masalah :

1

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, antara lain suap, gratifikasi, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa.

2

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum materiil, tindak pidana nya antara lain pemalsuan dokumen, memberikan keterangan palsu, pencemaran nama baik/fitnah, perbuatan tidak menyenangkan

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

43

wawasan perencanaan Penutup

a) Meningkatnya rasa aman dan kenyamanan PNS/Anggota KORPRI dalam bekerja atau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan pembangunan.

Kerangka Implementasi dalam perlindungan hukum bagi PNS/ASN, siapa yang melindungi dan bagaimana caranya melindungan, sebagai berikut :

b) Terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta berkinerja dan berdisiplin tinggi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

1. Siapa yang melindungi ASN ?

Adanya pertanyaan tersebut diatas, maka kita harus mengingat UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 126, bahwa Korps Profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai pembinaan dan pengembangan profesi ASN; memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas; memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Meningkatnya kesempatan/kemampuan aparatur yang bermasalah hukum untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan atau untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum secara cuma-cuma baik diluar proses pengadilan maupun didalam proses pengadilan.

3.

Terkait tentang imbalan jasa pengacara/advokat dikaitkan dengan kewajiban pengacara/advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak/kurang mampu, maka berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, walaupun pengacara/advokat sebagai sebuah profesi/pekerjaan/mata pencaharian yang diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak/kurang mampu, maka advokat yang telah melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum dalam hubungan kerjanya dengan yang diberi bantuan hukum (orang yang berstatus PNS yang bermasalah hukum) tetap akan diberikan imbalan/honorarium secara adil dan layak yang dijamin oleh negara yang dianggarkan/dibebankan melalui APBD dan yang besarannya disesuaikan pula dengan peraturan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah (pemerintah provinsi/kabupaten/kota) yang bersangkutan.

4.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

2. Bagaimana cara perlindungannya ?

Perlindungannya dengan Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah, Biro Hukum, Bagian Hukum dan LKBH KORPRI, diadakan pertemuan rutin minimal dilakukan dalam 2 bulan 1 kali.

Lembaga tersebut berkoordinasi dan berbagi habis pekerjaan dan masalah hukumnya

Kesimpulan 1.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pemberian Bantuan Hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, adalah adanya jaminan Negara atau Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang dalam hal ini, Sekretariat DP KORPRI melalui unit pelaksana kegiatan LKBH KORPRI provinsi, kabupaten/kota untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur yang menghadapi masalah hukum baik didalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan.

2.

Dengan adanya pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara ini, beberapa harapan yang ingin dicapai kedepan, sebagai berikut :

44

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan

Foto: Dokumentasi Bappeda

semakin memperkokoh adanya kewajiban negara dalam hal ini pemerintah maupun daerah untuk menjamin pemberian pendampingan dan bantuan hukum kepada PNS yang sedang menghadapi masalah (kasus) hukum. Sedangkan kasus-kasus yang menjadi prioritas dan dapat dibantu/ditangani oleh pemerintah dalam hal ini LKBH KORPRI sesuai dengan ketentuan didalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut, adalah masalah hukum yang dihadapi di pengadilan yang masih ada hubungan dengan pelaksanaan tugas PNS (kedinasan dan kepemerintahan). Terlepas dari apakah termasuk perkara pidana ataupun perdata, asalkan kasus yang dihadapi aparatur tersebut terjadi karena sedang atau setelah melaksanakan tugas kedinasan dan kepemerintahan.

5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan peraturan yang saling mengikat berhubungan satu sama lainnya, maka diharapkan tidak berhenti

hanya pada tingkat permasalahan saja, tetapi harus tetap di sosialisasikan dan diinformasikan kepada seluruh anggota Korp KORPRI di provinsi, kabupaten/kota di Jawa Barat.

Daftar Pustaka : Fakrulloh Zudan Arif., 2016, “Perlindungan Aparatur Sipil Negara� pada Rapat Koordinasi LKBH ke 3 DP. KORPRI Provinsi Jawa Barat Peraturan – Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

45

wawasan perencanaan

Foto: Dokumentasi Bappeda

Kajian dan Analisis Kebijakan Kelembagaan dan Aktornya

Oleh Bunbun W. Korneli (Perencana Madya Bappeda Provinsi Jawa Barat) Kokoh S. Qomari (Mahasiswa Unjani Magang pada Bappeda Provinsi Jawa Barat)

46

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.

“Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi pelbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahap ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini ratarata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.”

Dua paragraf di atas adalah kutipan dari siaran pers “Rumah Murah Untuk Rakyat”, ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) yang merupakan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII Pemerintahan Jokowi. PKE ini merupakan kebijakan yang diterbitkan sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (satu) juta rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita.

Dari contoh kebijakan di atas, bagaimana menurut pendapat Anda, apakah kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi? Bila jawabannya “dapat”, maka para perumus kebijakan ini kompeten. Namun sebaliknya bila “tidak” maka patut diduga para perumus ini tidak kompeten atau gagal dalam menyusun kebijakan publik.

Pendahuluan “Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana. Patut diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (William N. Dunn, 2000).

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

47

wawasan perencanaan Kebijakan Publik Sebagai Proses Bagaimana sebuah kebijakan dibuat? Hal ini dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sistem politik (Dye, 2005;13). Lester dan Joseph, merumuskan 6 (enam) tahap dalam siklus pembuatan kebijakan (gambar 1).

Pertama, melakukan identiďŹ kasi permasalahan dan menyusun agenda, merupakan tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan untuk mengetahui ke arah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah berpihak kepada rakyat?

Kedua, merumuskan kebijakan yang akan dibuat, tahap ini merupakan penyusunan skala prioritas yang merupakan keinginan, tuntutan, maupun aspirasi dari masyarakat.

Ketiga, menerapkan kebijakan yang akan diputuskan. Pada tahap ini semua kebijakan yang telah dirumuskan tadi diuji secara nyata, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan baru tersebut dapat mengatasi permasalahan?

Keempat, melakukan evaluasi kebijakan, pada tahap ini pelaksanaan kebijakan publik dievaluasi untuk mengetahui, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat, efektifkah dalam memecahkan masalah?

Kelima, menyusun penyempurnaan kebijakan, pada tahap ini hasil evaluasi menjadi dasar dalam rangka perbaikan suatu kebijakan.

Keenam, mengakhiri suatu kebijakan.

Gambar 1: Siklus Kebijakan Publik (Lester dan Joseph, 2005)

48

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan Urgensi Kajian dan Analisis Kebijakan Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (William N. Dunn, 2000).

Analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan (Weimer and Vining, 1998:1).

Setiap jenis analisis kebijakan yang menghasilkan dan menyajikan informasi dapat dijadikan dasar oleh para pembuat kebijakan untuk menguji pendapat-pendapat mereka.

Analisis kebijakan mencakup kegiatan penelitian untuk menjelaskan atau memberikan wawasan terhadap problem atau isu yang mendahului untuk mengevaluasi program yang sudah selesai.

Beberapa analisis bersifat informal yang tidak lebih hanya berupa pemikiran keras dan teliti, sedangkan lainnya memerlukan data yang luas, sehingga dapat dihitung dengan proses matematika yang rumit (Quade,1984:4).

Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, eďŹ siensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (Permenpan RB No. 045 Tahun 2013, Pasal 1, Ayat 3).

Analisis kebijakan disusun secara sistematis dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan dengan ruang lingkup dan metode yang umumnya bersifat deskriptif dan faktual, bertujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapinya.

Analisis kebijakan dilakukan tidak bermaksud untuk menyetujui atau menolak kebijakan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah

Analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan (Weimer and Vining, 1998:1) rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka solusi masalah sosial. Rekomendasi ini dapat berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran untuk perbaikan atau dapat juga berupa penghentian kebijakan.

Sebuah produk kebijakan hendaknya dikaji dan dievaluasi secara kontinyu mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan pembangunan, baik yang datang dari dalam ataupun dari luar pemerintah.

Kajian dan analisis kebijakan dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau internal pemerintah.

Kajian dan Analisis kebijakan seharusnya dilakukan oleh lembaga independen seperti konsultan manajemen publik, kalangan akademisi dari pelbagai perguruan tinggi, ataupun dari lembaga-lembaga penelitian organisasi masyarakat lainnya. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh produk analisis kebijakan yang lepas dari kepentingan.

Kelembagaan Kajian Kebijakan Produk kebijakan publik banyak bentuknya misalnya berupa peraturan perundanganundangan dengan hirarki tertinggi yakni Undangundang Dasar 1945, dengan turunannya yakni: Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah di tingkat

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

49

wawasan perencanaan Provinsi, Kota dan Kabupaten. Semua produk hukum ini proses perumusannya melibatkan pihak legislatif dan eksekutif dengan melalui uji publik. Produk kebijakan publik lainnya yang dibuat oleh pihak eksekutif misalnya Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati.

Kelembagaan kajian kebijakan di lingkungan eksternal pemerintah telah banyak kontribusinya dalam tahapan proses kebijakan publik. Terkait hal ini, di Negara-negara tetangga (yang ingin) maju (seperti Singapura dan Australia), lembaga kajian dilibatkan secara penuh dalam proses perumusan kebijakan.

Demikian pula dengan partisipasi publik melalui organisasi masyarakatnya, diberikan ruang seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi dalam proses kajian kebijakan. Sehingga pemerintah yang dijalankan dengan prinsip terbuka (siap untuk di kritik) ini akan sangat diuntungkan. Produk kebijakan publik yang akan digulirkan pemerintah akan implementatif, efektif dan mudah diterima oleh masyarakat (selaku pengguna kebijakan).

“Di Indonesia, berdasarkan laporan Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) ada 5 (lima) lembaga kajian yang masuk jajaran 95 think thank terbaik di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik pada tahun 2015. Lembaga itu adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS), Economic Research Institute fo Asean and East Asia (ERIA), Institute of National Capacities Studies (INCS), Center for Indonesian Police Studies, dan Indonesian Institute of Science (LIPI). CSIS berada di peringkat ketiga di kawasan dan peringkat ke-70 di seluruh dunia” (Kompas, 1 September 2016, hal. 5).

Urutan peringkat secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2: Lembaga Kajian Terbaik di Asia Tenggara dan Pasifik

James G. McGann, pengajar di University of Pennsylvania Amerika Serikat menyebutkan: “lembaga kajian (think thank) sebagai jembatan antara dunia akademik dan pengambil kebijakan.

Indonesia punya lembaga kajian yang kualitasnya diakui oleh dunia internasional.” Pemerintah saat ini sangat membutuhkan kehadiran lembaga kajian (yang independen lepas dari kepentingan pihak manapun) dalam rangka terciptanya good 50

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

governance.

Lembaga kajian yang ada di lingkungan pemerintah terdapat di kementerian, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Para pengkaji dan analisnya adalah umumnya para pejabat fungsional tertentu, kecuali staf ahli gubernur yakni para akademisi, praktisi dan mantan kepala SKPD.

Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

wawasan perencanaan

Aktor Kajian dan Analisis Kebijakan Dalam bagian ini akan diuraikan peran para analis kebijakan sebagai aktor kajian dan analisis kebijakan yang berada dalam lingkungan pemerintah. Sebagai contoh, beberapa jabatan fungsional (ASN) yang berhubungan dengan proses kajian dan analisis kebijakan ini antara lain: Jabatan Fungsional Perencana, fokus di unsur perencanaan; Jabatan Fungsional Peneliti fokus di penelitian kebijakan; Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, fokus di analisis kebijakan publik; dan Jabatan Staf Ahli (jabatan non-fungsional) fokus dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota (Pasal 103, P.P. Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah).

Memperhatikan uraian di atas ternyata pemerintah telah memiliki para analis kebijakan dalam lingkungan kerjanya. Namun, apakah jumlah sumber dayanya telah sesuai dengan beban kerja unit kerjanya?.Apakah kompetensinya memadai (bersertiďŹ kat)? Apakah jabatan ini secara kelembagaan telah diberdayakan (ditempatkan dalam strukturnya dan didukung anggaran sesuai tupoksinya) dalam organisasi? Pertanyaan ini terutama ditujukan bagi: instansi perumus kebijakan jabatan fungsional, instansi pembina (kementerian terkait) jabatan fungsional dan instansi pejabat fungsional berada. Hal ini karena pada umumnya, saat melaksanakan tugas dan fungsi pejabat tersebut hanya menjadi staf (fungsional umum) saja. Demikian pula kedudukan jabatan fungsional dalam struktur organisasi yang telah

diatur dalam peraturan daerah tidak dijalankan oleh unit kerja sesuai aturan yang ada. Jabatan ini umumnya berkedudukan di bidangbidang/bagian dalam rangka melaksanakan tupoksi bidang/bagian unit kerjanya. Sementara unit kerja jabatan fungsionalnya dikosongkan. Hal ini berarti kinerja jabatan fungsionalnya tidak dapat diukur sebagai akuntabilitas kinerja organisasi. Sehingga visi dan misi organisasi seolah tidak (perlu) didukung oleh para pemangku jabatan fungsional (?).

Lain halnya dengan pemangku Jabatan Analis Kebijakan Non Fungsional yakni Staf Ahli.

Kedudukan dan rincian tugasnya telah sesuai dengan peraturan daerah/peraturan gubernur.

Sebagaimana dimaklumi, para pejabat ini adalah mantan pejabat kepala SKPD (esselon dua) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal fasilitas kerja, pejabat ini mendapatkan dukungan pegawai staf yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian (minimal esselon IV). Fasilitas kerja lainnya ditunjang dengan kendaraan dan ruang kerja yang memadai disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Nomenklatur staf ahli diatur (menunggu peraturan baru) berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 yakni: Staf Ahli Bidang Hukum Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

51

wawasan perencanaan Untuk mengetahui lebih dalam tugas pokok dan fungsi para analis kebijakan ini dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut tabel sandingan beberapa rincian tugas antara jabatan fungsional Analis Kebijakan, jabatan fungsional Perencana dan Staf Ahli:

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Permenpan RB No. 045 Tahun 2013) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

Jabatan Fungsional Perencana (Kepmenpan No.016 Tahun 2001)

Jabatan Staf Ahli (Pergub/Perwal/Perbup)

Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas perencanaan pada unit perencanaan tertentu.

Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Rincian tugas:

Rincian tugas:

Rincian tugas:

o Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan; o Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan; o Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan; o Penyusunan naskah akademik; o Menyediakan rekomendasi kebijakan; o Melakukan Group Diskusi Terfokus kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan; o Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan; o Dst.

o Mengkaji hasil pengujian o Staf ahli memiliki model perencanaan tugas pokok pembangunan; memberikan o Mengkaji alternatif-alternatif telaahan, kajian, berdasarkan kriteria yang telah saran, dan ditentukan dalam perencanaan pertimbangan kepada kebijakan strategis sektoral; gubernur mengenai o Mengkaji alternatif-alternatif masalah hukum, dan berdasarkan kriteria yang telah politik, ditentukan dalam perencanaan pemerintahan, kebijakan strategis jangka pembangunan, panjang; kemasyarakatan, o Mengkaji alternatif-alternatif sumber daya berdasarkan kriteria yang telah manusia, ekonomi ditentukan dalam perencanaan dan keuangan; program strategis sektoral; o Serta membantu o Menulis saran alternatif dan pelaksanaan tugas saran rencana pelaksanaan; gubernur sebagai o Dst. wakil pemerintah pusat di daerah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel 1: Sandingan Rincian Tugas Aktor Analisis Kebijakan

Memperhatikan uraian pada tabel sandingan di atas, maka terdapat kesamaan tugas yang signiďŹ kan dalam hal kajian dan analisis kebijakan, terutama antara pejabat fungsional Analis Kebijakan dengan pejabat Staf Ahli. Hal yang membedakan antara kedua jabatan di atas adalah pada tahap proses pendidikan dan proses rekrutmennya.

Untuk jabatan fungsional Analis Kebijakan, kelembagaan pendidikan, latihan, serta pengembangan karirnya telah diatur melalui peraturan menteri. Sementara para analis 52

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan kebijakan dari pejabat Staf Ahli, kelembagaan pendidikan dan latihannya tidak ada. Demikian pula dengan pengembangan karir, sangat tergantung atas kebijakan kepala daerah setempat. Pejabat Staf Ahli dianggap ahli karena latar belakang dan pengalamannya memimpin kepala SKPD. Terkait hal ini kepala daerah berwenang penuh dalam memutuskan para pejabat yang pantas untuk menduduki jabatan staf ahli.

Penutup

terhadap aturan) peraturan perundangan dan implementasinya. Maka secara bertahap dan berkelanjutan isu-isu tumpang tindih tugas pokok dan fungsi di beberapa lembaga pemerintahan dapat diantisipasi dan diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Dunn, William N., 2000, Analisis Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press;

Kebijakan publik yang gagal dalam implementasinya dapat dilihat dari ketercapaian indikator, target atau sasaran yang telah ditetapkan sesuai rencana. Juga respon atau keluhan masyarakat terhadap pemerintah atas kebijakan yang telah digulirkan.

Dye, Thomas R.,1981, Undestanding Public Policy, Englewood, Cli: Prentice Hall

Analis Kebijakan yang profesional dan berintegritas, dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa bekerja sesuai aturan, keahlian dan berlandaskan keilmuan sehingga terlepas dari kepentingan politik ataupun golongan manapun demi kepentingan publik.

Quade, E.S. 1984. Analysis for Publik Decisions.

New York: The Rand Corporation;

Analisis kebijakan publik seharusnya dilakukan oleh lembaga independen non pemerintah, dalam rangka memperoleh kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Kecuali proses analisis kebijakan yang menyangkut kebijakan internal orgnaisasi dilakukan para analis pemerintah. Untuk memperoleh produk kebijakan publik yang berkualitas dan akuntabel. Maka peran lembaga-lembaga kajian harus diberi ruang seluas-luasnya dan eksistensinya diperkuat dalam rangka menuju good governance.

Perlu dicatat bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 13 menyebutkan bahwa jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Sehubungan dengan kajian dan analisis kebijakan yakni lingkup tugas yang menuntut keahlian dan profesionalitas. Maka dari ketiga jabatan ini yang sesuai dengan lingkup tugasnya ialah jabatan fungsional. Dengan tuntutan kerja yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efektivitas dan eďŹ siensi.

Lester dan Joseph Stewart Jr., 2000, Public Policy: An Evolution and Approuch, Belmont: Wadsworth;

Weimer, Vining and David L., 1998. Policy Analysis Concepts and Practice. New Jersey: Prentice Hall;

B. Sumber lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Permenpan RB No. 045 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan Angka Kreditnya; Kepmenpan No. 016/M.PAN3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; https://gotothinktank.com, diakses pada tanggal,1 September 2016 Harian Kompas, 1 September 2016.

Melalui pemberdayaan sumber daya manusia berkeahlian (jabatan fungsional) dalam rangka diperolehnya konsistensi (reeksi ketaatan

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

53

Catatan Kasus di Kab. Kuningan

Peramalan (Forecasting) dalam

Perencanaan Pembangunan

Oleh Eka Komara*

Foto: Dokumentasi Bappeda

Pendahuluan

K

wawasan perencanaan

aitan peramalan dengan pembangunan tidak saja zaman sekarang. Istilah ini kerap terdengar sejak “kuda gigit besi� .

Misalnya. Penguasa Mesir membuat kebijakan baik yakni ketahahan pangan yang kuat setelah mendapat masukan dari Nabi Yusuf yang telah meramalkan mimpi raja. Namun sebaliknya penguasa lainnya yang dikenal Fir'aon, dia membuat kebijakan yang buruk untuk membunuh semua bayi laki-laki karena ada masukan dari penasehat Dukun Ramalnya.

Dua kisah ramalan dan keputusan pembuat kebijakan. Tergambar disini bahwa Peramalan merupakan bagian awal dari suatu proses pengambilan suatu keputusan. Jika peramalan baik dan jujur, maka akan membuat keputusan baik dan sebaliknya. Maka dari itu jika di negeri kita para pembuat kebijakannya mendapat masukan yang salah, maka akan mempengaruhi arah kebijakan pembangunan.

*) Perencana Madya-Bappeda Kab. Kuningan 54

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan Maksud Tujuan Kita sering baca dan dengar dalam rapat dengan DPR/D, untuk meningkatkan anggaran pembangunan, “Tuan yang terhormat” mengusulkan pada pemerintah untuk menaikan PAD naik 15 %. Mengapa mengajukan itu.? Apa dasar hukum mengeluarkan gagasan yang “brilian” tersebut. Apakah hanya melihat trends sebelumnya atau intusisi semata. Tulisan ini untuk menjawab pertanyaan itu semua. Dengan harapan Agar para stakeholder perencanaan pembangunan membuat peramalan tidak berdasarkan intuisi semata tapi menggunakan metode peramalan yang baku.

Selanjutnya bahwa peramalan memiliki tujuan untuk memperkecil kemungkinan kesalahan. Dimana baik tidaknya suatu ramalan sangat tergantung pada faktor data dan metode yang digunakan.

Baik tidaknya suatu ramalan sangat tergantung pada faktor data dan metode yang digunakan.

Masalah Ketika Mang Yono Bendahara Bappeda ditanya,” Mang, Kapan uang cair ?” Beliau jawab “ Masih Paroek?” Maksudnya masih gelap.Belum ada harapan. Belum ada data di masa depan apa yang terjadi. “Masa depan masih adalah gaib”. penuh ketidakpastian. Namun sebagai stakeholder pembangunan, mesti menyiapkan data masa depan dengan istilah target yang ingin dicapai.

Meskipun peramal tidak dapat membuat peramalan yang sama persis dengan kenyataan (realisasi), namun peramalan target sangat penting sebagai pedoman dalam membuat perencanaan pembangunan.

Maka sebelum melakukan peramalan harus diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya persoalan dalam pengambilan keputusan itu, karena suatu keputusan itu berpengaruh

Foto: Dokumentasi Bappeda

terhadap keadaan masa dapan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Resiko itu menunjuk keadaan yang tingkat ketidakpastiannya dapat diminimumkan. Dengan kata lain ramalan bertujuan agar perkiraan yang dibuat dapat meminimumkan kesalahan memprediksi,misalnya ketinggian.

Kegunaan dari peramalan terjadi pada waktu pengambilan keputusan. Setiap orang selalu dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbanganpertimbangan yang matang dan perkiraan tentang kejadian yang mungkin akan terjadi.

Apabila ramalan yang dihasilkan kurang tepat, maka keputusan yang diambil tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Dengan meramalkan kejadian yang akan datang, tindakan-tindakan yang akan datang dapat direncanakan dengan matang sehingga dapat mengurangi kerugian atau menambah keuntungan serta dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peramalan memiliki peranan yang sangat penting, baik dalam penelitian, perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

55

wawasan perencanaan Pembahasan

2. Peramalan jangka menengah

Menurut Hery prasetya dan Fitri Lukiastuti ( 2009 : 43 ), bahwa “Peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan dimasa yang akan datang melalui pengujian keadaan dimasa lalu.�. Sedangkan menurut Heizer, Jay dan Barry Render ( 2006 : 136 ) Peramalan ( forecasting ) adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian dimasa depan.

Namun intinya bahwa Peramalan adalah perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi pada waktu yang akan datang yang didasarkan pada data yang ada pada waktu sekarang dan waktu lampau (historical data). Dengan memahami arti peramalan, maka untuk membuat suatu peramalan yang baik, pertama kali kita harus mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi veriabel yang akan diramal.Untuk memprediksikan hal tersebut diperlukan data yang akurat di masa lalu, sehingga dapat dilihat prospek situasi dan kondisi di masa yang akan datang bahkan bisa mengetahui ancaman yang mungkin. Sehingga bisa mempersiapkan perkiraan antisipasi.

Peramalan ini umumnya mencakup hitungan bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan penjualan, perencanaan, dan anggaran produksi anggaran kas dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi.

3. Peramalan jangka panjang Peramalan ini umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas serta penelitian dan pengembangan.

Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan. Dimana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan. Berikut ini merupakan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan : 1. Kondisi umum bisnis dan ekonomi 2. Reaksi dan tindakan pesaing 3. Tindakan pemerintah 4. Kecendrungan pasar

“Peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan dimasa yang akan datang melalui pengujian keadaan dimasa lalu.�

Fitri Lukiastuti ( 2009 : 43 )

Dalam meramalkan suatu horizon waktu adapun pandangan menurut sumbernya dari Heizer,Jay dan Barry Render ( 2006 : 137 ) yaitu : 1. Peramalan jangka pendek Peramalan ini mencakup jangka waktu hingga 1 tahun tetapi umumnya kurang dari 3 bulan.

Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi.

56

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

5. Siklus hidup produk 6. Gaya dan mode 7. Perubahan permintaan konsumen 8. Inovasi teknologi Peramalan merupakan alat bantu penting dalam perencanaan yang efektif dan eďŹ sien.

Peramalan memegang peranan penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan keputusan yang baik adalah keputusan yang direncanakan sematang mungkin, karena berdasarkan peramalan yang baik. Dimana Peramalan yang baik merupakan peramalan yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang baik. Pada dasarnya ada tiga langkah peramalan yang penting (Makridakis dkk, 1993:24),yaitu : 1.

Menganalisa data masa lalu.

2.

Menentukan metode yang dipergunakan.

3.

Memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan

wawasan perencanaan Catatan Kasus di kuningan Banyak metodologi peramalan dan alat alat membantu peramalan seperti Software SPPS,. SPSS, Minitab, Eviews, WINQSB dan sebagainya. Semua software ini mudah didapat dan dipelajari. Tinggal mau dipakai atau tidak Namun berkaitan dengan kasus yang diangkat. Maka dalam kesempatan ini akan menfokuskan Metode peramalan Kuantitatif, terutama Model Seri Waktu / Metode deret berkala (time series). Yaitu Analisis deret waktu (time series analysis) dipakai untuk meramalkan kejadian di masa yang akan datang berdasarkan urutan waktu sebelumnya,. dengan menggunakan Software Minitab.

Untuk Peramalan (forecasting) kasus keuangan daerah Kabupaten Kuningan, penulis berdasarkan data bersumber dari LKPJ 2009 – 2015, yang diramal dalam tulisan ini adalah Realisasi tiap tahun yang tercantum di LKPJ. Ada pula ukuran-ukuran ketepatan lain yang sering digunakan untuk mengetahui ketepatan suatu metode peramalan dalam memodelkan data deret waktu , yaitu :

1.

2.

3.

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) Merupakan rata-rata dari keseluruhan persentase kesalahan (selisih) antara data aktual dengan data hasil peramalan, Ukuran akurasi dicocokkan dengan data time series, dan ditunjukkan dalam persentase, MAD (Mean Absolute Deviation) Merupakan rata-rata dari nilai absolutsimpangan, MSD (Mean Squared Deviation) Merupakan rata-rata dari nilai kuadrat simpangan data,

Dengan membandingkan nilai-nilai MAPE, MAD, dan MSD, maka dapat kita tentukan mana model yang terbaik, yaitu model dengan ukuran-ukuran akurasi yang terkecil, Arsyil Arsyil Hendra Saputra dalam Analisis TREND pada Peramalan dengan Software MINITAB menyatakan bahwa Untuk menentukan model terbaik melihat dari nilai MAPE terkecil, (Arsyil Hendra Saputra, http://arsyil.blogspot.co.id/,). Adapun contoh peramalan adalah kasus sebagai berikut ini : a. Pajak Daerah Data pengamatan runtun waktu untuk perubahan Pajak Daerah diketahui bahwa persentase kenaikan dari tahun ke tahun jumlahnya cukup bervariasi berupa peningkatan dan penurunan.Jumlah PajakDaerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebanyak 55%.dan terkecil tahun 2013 sebanyak 11 %. Kenaikan dan penurunan PAD tersebut memperlihatkan perubahan nilai yang uktuatif.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

57

wawasan perencanaan Sebelum dilakukan perhitungan, maka perlu untuk mencari trend mana yang paling tepat dan memiliki kesalahan terkecil untuk dijadikan acuan peramalan. Berikut ini adalah perhitungandari trend linier, trend kuadratik, dan trend eksponensial Çrend Analysis Plot for Pajak Daerah

ÇrendAnalysis Plot for Pajak Daerah

[inear Trend Model òt = -2458622805 + 8153198260×t

vuadratic TrendModel òt =8951209593 +546643329×t +950819366×t^2

ᾂ,4000E+11

ëariable ! ctual Cits Corecasts ! ccuracy Measures a APE ᾂ,58246E+01 a AD ᾄ,40971E+0 a SD ᾂ,49035E+19

t ajak Daerah

ᾂ,0000E+11 ᾉ,0000E+10 ᾇ,0000E+10 ᾅ,0000E+10

ᾄ,0000E+11

ëariable ! ctual Cits Corecasts

ᾃ,5000E+11

t ajak Daerah

ᾂ,2000E+11

ᾃ,0000E+10

! ccuracy Measures aAPE ᾇ,16122E+00 aAD ᾂ,68308E+0 aSD ᾅ,05481E+18

ᾃ,0000E+11

ᾂ,5000E+11

ᾂ,0000E+11

ᾆ,0000E+10

ᾁ ᾃ

ᾅ

ᾇ

ᾉ

ᾂ0

ᾂ2

ᾂ4

ᾂ6

ᾁ ᾃ

Lndex

ᾅ

ᾇ

ᾉ

ᾂ0

ᾂ2

ᾂ4

ᾂ6

Lndex

Çrend Analysis Plot for Pajak Daerah

Çrend Analysis Plot for Pajak Daerah

Drowth Curve Model òt = 7875124956 × (1,3416^t)

{ -Curve Trend Model òt = (10^12) / (7,97248 + 162,370×(0,656318^t))

ᾂ,2000E+12

ëariable ! ctual Cits Corecasts ! ccuracy Measures a APE ᾇ,84177E+00 a AD ᾃ,03405E+0 a SD ᾆ,61389E+18

ᾉ,0000E+11

ᾇ,0000E+11

ᾅ,0000E+11

ᾂ,0000E+11

t ajak Daerah

t ajak Daerah

ᾂ,0000E+12

ëariable ! ctual Cits Corecasts

ᾂ,2000E+11

/urve Parameters Lntercept ᾆ,87054E+0 ! symptote ᾂ,25432E+11 ! sym. Rate ᾇ,56318E-01

ᾉ,0000E+10 ᾇ,0000E+10

! ccuracy Measures a APE ᾈ,26591E+00 a AD ᾂ,83900E+0 a SD ᾆ,10053E+18

ᾅ,0000E+10 ᾃ,0000E+11

ᾃ,0000E+10 ᾁ ᾃ

ᾅ

ᾇ

ᾉ

ᾂ0

ᾂ2

ᾂ4

ᾂ6

ᾁ ᾃ

ᾅ

ᾇ

Lndex

ᾉ

ᾂ0

ᾂ2

ᾂ4

ᾂ6

Lndex

Bisa terlihat bahwa nilai MAPE Linier terkecil sehingga diambil kesimpulan bahwa model terbaik untuk Analisis Trend dari Pajak Daerah adalah Model yang terkecil adalah Linier Trend Model Fitted Trend Equation

Forecasts

Yt = -2458622805 + 8153198260×t

Period Forecast 8 6,27670E+10 9 7,09202E+10 10 7,90734E+10 11 8,72266E+10 12 9,53798E+10 13 1,03533E+11 14 1,11686E+11 15 1,19839E+11 16 1,27993E+11 17 1,36146E+11

Accuracy Measures MAPE 1,58246E+01 MAD 3,40971E+09 MSD 1,49035E+19

Dari perhitungan menggunakan Linier Trend Model di atas, maka dapat diramalkan bahwa Pajak Daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp. 62.767.000.000 , dan untuk tahun 2017 sebesar Rp 70.920.200.000 . Dapat dilihat pada kurva di atas, pada tahun seterusnya sampai dengan tahun 2024 terlihat bahwa Pajak Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan kenaikan yang bervariasi, dimana yang tertinggi tahun 2017.

58

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan Sebelum dilakukan perhitungan, maka perlu untuk mencari trend mana yang paling tepat dan memiliki kesalahan terkecil untuk dijadikan acuan peramalan. Berikut ini adalah perhitungandari trend linier, trend kuadratik, dan trend eksponensial.

b.Retribusi

Data pengamatan runtun waktu untuk perubahan Retribusi Daerah diketahui bahwa persentase kenaikan dari tahun ke tahun jumlahnya cukup bervariasi berupa peningkatan dan penurunan.Jumlah Retribusi Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebanyak 63 %.dan terkecil tahun 2012 sebanyak -70 %.

Kenaikan dan penurunan Retribusi Daerah tersebut memperlihatkan perubahan nilai yang uktuatif.

Bisa terlihat bahwa nilai MAPE Quadratic Trend Model terkecil sehingga diambil kesimpulan bahwa model terbaik untuk Analisis Trend dari Retribusi Daerah adalah Model yang terkecil adalah Quadratic Trend Model.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

59

wawasan perencanaan Fitted Trend Equation

Forecasts

Yt = 61690862036 - 12656468434Ă—t + 1329547973Ă—t^2,

Period Forecast 8 4,55302E+10 9 5,54760E+10 10 6,80810E+10 11 8,33450E+10 12 1,01268E+11 13 1,21850E+11 14 1,45092E+11 15 1,70992E+11 16 1,99552E+11 17 2,30770E+11

Accuracy Measures MAPE 2,96763E+01 MAD 8,63121E+09 MSD 1,08505E+20

Dari perhitungan menggunakan Quadratic Trend Model di atas, maka dapat diramalkan bahwa Retribusi Daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp. 45,530,200,000 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp 55,476,000,000. Dapat dilihat pada kurva di atas, pada tahun seterusnya sampai dengan tahun 2024 terlihat bahwa Pajak Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Dengan kenaikan yang bervariasi, dimana yang tertinggi tahun 2018 sebesar 23%.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah

Data pengamatan runtun waktu untuk perubahan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan diketahui bahwa persentase kenaikan dari tahun ke tahun jumlahnya cukup bervariasi berupa peningkatan dan penurunan.Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebanyak 19%.dan terkecil tahun 2012 sebanyak -17 %.

Kenaikan dan penurunan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan tersebut memperlihatkan perubahan nilai yang uktuatif.

Sebelum dilakukan perhitungan, maka perlu untuk mencari trend mana yang paling tepat dan memiliki kesalahan terkecil untuk dijadikan acuan peramalan. Berikut ini adalah perhitungandari trend linier, trend kuadratik, dan trend eksponensial.

60

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan Çrend Analysis Plot for Pengelolaan Kekayaan Daerah

Çrend Analysis Plot for Pengelolaan Kekayaan Daerah

[inear Trend Model òt = 1917430684 + 116421611×t

vuadratic Trend Model òt = 2645961108 - 369265338×t + 60710869×t^2 ëariable ! ctual Cits Corecasts

ᾄ500000000

! ccuracy Measures a APE ᾂ,01601E+01 a AD ᾃ,34512E+0 a SD ᾇ,76799E+16

ᾄ000000000

ᾃ500000000

ᾃ000000000

ëariable ! ctual Cits Corecasts

ᾂ,4000E+10

t engelolaan Kekayaan Daerah

t engelolaan Kekayaan Daerah

ᾅ000000000

ᾂ,2000E+10

! ccuracy Measures a APE ᾆ,07203E+00 a AD ᾂ,13090E+08 a SD ᾃ,34502E+16

ᾂ,0000E+10 ᾉ000000000 ᾇ000000000 ᾅ000000000 ᾃ000000000

ᾃ

ᾅ

ᾇ

ᾉ

ᾂ0

ᾂ2

ᾂ4

ᾂ6

ᾃ

ᾅ

Lndex

ᾇ

ᾉ

ᾂ0

ᾂ2

ᾂ4

ᾂ6

Lndex

Çrend Analysis Plot for Pengelolaan Kekayaan Daerah

error

Drowth Curve Model òt = 1963131370 × (1,0470^t)

t engelolaan Kekayaan Daerah

ᾅ500000000

ëariable ! ctual Cits Corecasts

ᾅ000000000

! ccuracy Measures a APE ᾂ,00388E+01 a AD ᾃ,33850E+0 a SD ᾇ,45709E+16

ᾄ500000000

ᾄ000000000

ᾃ500000000

ᾃ000000000 ᾃ

ᾅ

ᾇ

ᾉ

ᾂ0

ᾂ2

ᾂ4

ᾂ6

Lndex

Bisa terlihat bahwa nilai MAPE Grow Curve Model terkecil sehingga diambil kesimpulan bahwa model terbaik untuk Analisis Trend dari Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah Model yang terkecil adalah Grow Curve Model.

Fitted Trend Equation

Forecasts

Yt = 1963131370 × (1,0470^t)

Period Forecast 8 2,834,086,609 9 2,967,194,993 10 3,106,555,070 11 3,252,460,465 12 3,405,218,590 13 3,565,151,296 14 3,732,595,554 15 3,907,904,156 14 4,091,446,467 15 4,283,609,199

Accuracy Measures MAPE 1,00388E+01 MAD 2,33850E+08 MSD 6,45709E+16

Dari perhitungan menggunakan Grow Curve Model di atas, maka dapat diramalkan bahwa Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.834.086.609 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp 2.967.194.993 . Dapat dilihat pada kurva di atas, pada tahun seterusnya sampai dengan tahun 2024 terlihat bahwa Pengelolaan Kekayaan Daerah dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

61

wawasan perencanaan Penutup Walaupun tidak ada peramalan yang tepat ,namun bila peramalan yang dibuat asal asalan dan instuitif semata. Maka pada saat akan memilih keputusan menjadi ragu dan jika buat keputusan kurang baik karena tidak berdasar.

Selanjutnya agar nilai kesalahan yang cenderung kecil. Maka diperlukan suatu kemampuan menguasai teknik dan metode secara benar.

Jadi kegiatan peramalan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan manajemen.

Peramalan mengurangi ketergantungan pada halhal yang belum pasti (intuitif) dan keraguan.

Maka suatu kearifan para stakeholder perencanaan pembangunan membuat peramalan tidak berdasarkan intuisi semata tapi menggunakan metode peramalan yang baku.

Peramalan yang dibuat ini bukan menunjukan yang terbaik, kalau ada yang lebih akurat gunakanlah yang terbaik. Jangan melakukan peramalan menggunakan intustif semata. Nanti ada orang mengatakan ,”Apa kata dunia ?”.Wassalam

Daftar Pustaka · Arief Daryanto dan Yundi Hafizrianda, 2010, Model-Model Kuantitatif, Bogor, IPB Pres · Arsyil Hendra Saputra, http://arsyil.blogspot.co.id,) · Heizer,Jay dan Barry Reinder ( 2006 ),Manajemen Operasi Buku, Edisi 9, Jakarta, Salemba 4: Sebagai catatan berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa Pajak Daerah adalah jumlah dari hasil Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sehingga jika dari item-tem penjumlah Pajak Daerah yang diproyeksikan, kemudian semua hasil proyeksi dijumlahkan maka nilainya akan lebih besar dibanding memproyeksikan Pajak Daerah semata. Begitupun untuk retribusi, PAD dan sebagainya yang merupakan jumlah dari beberapa item.

62

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

· Junaidi , FE UNJA, https://junaidichaniago.wordpress.com · Prasetya, Hery dan Fitri Lukiastuti (2009), Manajemen Operasi. Media Pressindo, Yogyakarta · Makridakis, Spyros. 1993. Metode dan Aplikasi Peramalan. Jakarta: Erlangga · Subagyo, Pangestu. 1986. Forecasting Konsep dan aplikasi . Yogyakarta: BPPE UGM

Drs. Eka Komara, M.Pd Perencana Madya Bappeda Kab Kuningan Alumni Sekolah Pasca Sarjana Universitas Kuningan No. Hp. 085224663471

Dapatkan informasi terbaru seputar Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

Design by: Rama

bappeda.jabarprov.go.id

wawasan perencanaan

Foto: Dokumentasi Bappeda

NILAI KETAHANAN KELUARGA

dalam Membangun Kualitas Manusia Sunda Nu Nyunda

I. Pendahuluan Hari Keluarga Nasional ditetapkan tanggal 29 Juni 2016, sehingga setiap tahun diperingati dengan tujuan untuk membangun keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, sejahtera, bahagia, dan penuh kedamaian.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran strategis untuk membangun bangsa dan negara pada tingkatan organisasi paling bawah. Dalam keluarga inilah menjadikan kawah chandradimuka, merupakan tempat terjadinya proses pembelajaran yang secara terus-menerus dan berkesinambungan 64

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Oleh Firdaus Saleh* bagi kehidupan diri manusia, baik antara suamiistri, anak maupun anggota keluarga lainnya pada satu-kesatuan organisasi rumah tangga. Di dalamnya terjadi interaksi antar individu anggota keluarga yang didasari saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh melalui proses tumbuh dan berkembang dalam suasana suka*)Doktor Ilmu Filsafat Nilai pada Universitas Gadjah Mada, Anggota Tim Penyusun Perda Jabar No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

wawasan perencanaan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran strategis untuk membangun bangsa dan negara pada tingkatan organisasi paling bawah. duka, sehingga menghasilkan diri manusia yang berkualitas. Betapa pentingnya nilai ketahanan keluarga dalam mempertahankan eksistensi keluarga.

Nilai ketahanan keluarga ternyata berbanding terbalik dengan fenomena terjadinya perceraian antara suami-istri dalam skala nasional mencapai rata-rata per tahun sekitar 13,01 % dari jumlah pernikahan selama tahun 2009 – 2013, menurut data Kementerian Agama seperti pada tabel 1.

Jika data tahun 2013-2014 diambil rata-rata angka perceraian dua tahun itu mencapai 348.552 kasus, maka di Indonesia terjadi kasus perceraian setiap hari rata-rata sekitar 968 kasus. Artinya, setiap jam terjadi perceraian sebanyak 40 kasus, dan sekitar 70% kasus perceraian tersebut diputuskan pangadilan agama melalui ceraigugat mencapai sekitar 28 kasus, suatu angka yang fantastik.

Tabel 1 : Persentase Tingkat Perceraian Terhadap Jumlah Pernikahan di Indonesia

No

Tahun

1 2 3 4 5

2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

Pernikahan (orang) 2.162.268 2.207.364 2.319.821 2.291.265 2.218.130 11.198.848

Perceraian Jumlah (orang) Persentase (%) 216.286 10,00 285.184 12,95 258.119 11,13 372.577 16,26 324.527 14,63 1.456.693 13.01

Sumber : Kementerian Agama R.I.,2015 (diolah).

Berdasarkan analisis terhadap data perceraian tersebut, maka mengindikasikan bahwa pasangan suami-istri yang mengalami ketidakmampuan membangun nilai ketahanan keluarga mencapai 13,01%. Dalam bahasan kolom Selisik yang dimuat 4 halaman pada H.U. Pikiran Rakyat tanggal 1 Februari 2016, bahwa fenomena ini sebagai Cuplikan Data yang Menggelisahkan, karena dalam lingkup skala nasional, Provinsi Jawa Barat selalu menduduki 3 (tiga) besar tertinggi dari jumlah perceraian di Indonesia.

Bahkan, dalam skala kabupaten/kota di Indonesia, kecenderungan Kabupaten Indramayu selalu berada pada urutan pertama dari jumlah perceraian tertinggi. Hal ini tentu berkaitan dengan kebiasaan adanya kawin-cerai yang terjadi pada musim panen dan paceklik.

Mengacu pada data perkembangan jumlah perceraian di Indonesia, menunjukkan bahwa terjadinya dominasi cerai-gugat yang diajukan para istri mencapai sekitar 70%.

Hal ini terjadi setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, sebelum diberlakukan aturan tersebut, ternyata lebih didominasi cerai-talak, yang merupakan domain suami atas hak talak kepada istrinya. Realitas apa yang terjadi atas fenomena ini, bahwa Kini, Jalan Perpisahan Milik Perempuan (istri), karena istri begitu dominan yang berinisiatif mengajukan gugat-cerai. Padahal perkawinan itu pada hakikatnya merupakan komitmen atas ikatan janji pernikahan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu kedua pasangan harus berusaha Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

65

wawasan perencanaan mempertahankannya. Apakah tuntutan hak atas persamaan gender telah berhasil mengangkat harkat martabat kaum perempuan menjadikan setara dengan kaum laki-laki, sehingga inisiatif gugat-cerai begitu mudah diajukan dan disetujui oleh Pengadilan Agama.

Disadari oleh suami-istri, bahwa perceraian pada hakikatnya merugikan semua pihak, baik istri maupun suami terutama anak. Karena beban psikologis dan ekonomi yang terberat akan dialami oleh bayi yang dilahirkan dari hasil perkawinannya. Bayi mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak yang membutuhkan pengasuhan, perlindungan, dan pengayoman untuk mencapai kedewasaan serta kemandirian.

Sesungguhnya, setiap terjadinya cerai-hidup, baik istri maupun suami pada keduanya masih hidup di dunia ini, pada hakikatnya tidak ada yang diuntungkan, sebagaimana pepatah menyatakan bahwa : 'Kalah Jadi Abu, Menang Jadi Arang'.

Perceraian suami-istri diibaratkan 'kebakaran' atas biduk rumah-tangga yang bersifat batiniah, biasanya menyisakan sakit hati, menguras pikiran, tenaga dan sumber daya masing-masing pasangan.

II. Logika Teori Irisan dalam Esensi Penikahan dan Perceraian Akar penyebab terjadinya perceraian begitu kompleks dan berbeda-beda, selalu berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan pada setiap keluarga. Biasanya, nilai perbedaan itu bersifat subjektif dari masing-masing pasangan, karena pada diri keduanya sudah tidak bisa mentolelir untuk hidup bersama lagi dalam satu keluarga, faktor inilah sebagai pemicu awal penyebab perceraian. Logika perceraian selalu berbanding terbalik dengan pernikahan. Jika asal-usul pernikahan berasal dari dua orang, antara seorang pria dan seorang wanita dengan segala perbedaan yang dimiliki, kemudian menjadi 'satu' keluarga karena adanya kesamaan yang diikat janji pernikahan. Namun, peristiwa terlepasnya ikatan janji pernikahan antara pasangan suamiistri, sehingga masing-masing menjadi 'dua' orang pribadi yang berbeda, yang sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan itu sebagai peristiwa perceraian.

Logika matematik dalam esensi pernikahan dan perceraian menurut perspektif nilai ketahanan keluarga, dapat dijelasakan 66

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Foto: Dokumentasi Bappeda

Foto: Dokumentasi Net

menggunakan teori irisan. Suatu keluarga diawali oleh peristiwa pernikahan, bahwa antara komponen lingkaran A (suami) memiliki sebagian unsur kesamaan dengan komponen lingkaran B (istri), sehingga terjadi irisan sebagai perekat nilai ketahanan keluarga (C). Irisan ini dimaknai adanya ikatan nilai persamaan dalam berkeluarga yang didasarkan pada pemikiran, sikap serta ucapan terhadap pandangan hidup yang bersifat lahiriah dan batiniah. Karena itu, mereka saling membutuhkan antara pasangan suami dan istri sebagai simbol perwujudan makna nilai kasihsayang. Keberadaan irisan (C) ini harus dipelihara dan dikembangkan dalam membangun keharmonisan rumah-tangga yang bersifat dinamis, karena irisan dapat menjadi membesar dan mengecil. Bila sekiranya irisan ini bergerak pada capaian persentase nilai persamaan yang semakin membesar, maka pasangan itu menunjukkan semakin harmonis. Tetapi sebaliknya, bila irisan bergerak menjadikan persentase semakin mengecil, sehingga tidak beririsan sama sekali (terlepas) maka keluarga itu akan mengalami ambang krisis perceraian. Karena penceraian terjadi bila masing-masing komponen A dan B tidak beririsan (terlepas), sehingga secara legal formal dikeluarkannya surat percerainnya oleh Pengadilan Agama. Teori irisan ini dalam esensi pernikahan dan perceraian dapat diformulasikan seperti gambar berikut.

wawasan perencanaan

Gambar 1 : Teori Irisan dalam Esensi Perniklahan dan Perceraian

Rumusan teori irisan pada gambar 1, jika menggunakan konsep sifat kodrat manusia yang dikemukakan Notonagoro (1995) dalam bukunya yang berjudul “Pancasila Secara Ilmiah Populer�.

Bahwa manusia pada hakikatnya tidak hanya sebagai makhluk individu, agar menjadikan kehidupannya bermartabat. Tetapi, juga sebagai makhluk sosial, yang selalu membutuhkan orang lain sebagai satu-kesatuan yang bersifat monodualis. Karena itu, makna kemanusiaan yang adil dan beradab dalam nilai Pancasila, merupakan pengejawantahan adil bagi diri sendiri, tetapi juga adil bagi orang lain sebagaimana mestinya dengan indikator keberadaban. Pemaknaan monodualis dalam esensi berkeluarga, diterjemahkan bahwa mono

dimaknai satu irisan sebagai ikatan nilai persamaan yang saling membutuhkan dan saling menguatkan. Sedangkan makna dualis adalah dua sifat, karakter yang bersifat batiniah serta keadaan unsur ďŹ sik suami-istri yang menyadari adanya nilai perbedaan. Dalam konteks ini, perceraian pada hakikatnya telah mengabaikan interrelasi terhadap pasangannya sebagai makhluk sosial. Bahkan keukeuh mempertahankan atas ego dirinya sebagai makhluk individu. Masing-masing antara suami dan istri telah kembali pada harga diri pribadinya, sehingga persepsi terhadap pasangannya sudah menganggap tidak ada korelasi untuk bersatu membangun keluarga dan mengabaikan sebagai makhluk sosial terhadap pasangannya.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

67

wawasan perencanaan III. Semaraknya Gugat-Cerai Istri terhadap Suami Dunia sosialita para selebriti begitu semarak melakukan gugat-cerai, yang ditayangkan melalui televisi dan diunggah di internet serta media lainnya. Media menjadikan ajang promosi perceraian dalam budaya populis, yang dulunya dianggap aib tetapi sekarang dianggap biasabiasa saja. Sehingga mendorong sebagian kaum istri banyak yang menirunya. Pemicu perceraian terkadang ditimbulkan oleh permasalahan kecil dalam kehidupan rumah-tangga menjadikan ajang percekcokan, sehingga membesar menjadi alasan tidak ada kecocokan lagi. Alasan inilah sebagai landasan menggugat cerai suami.

Berbagai fenomena kasus gugat-cerai yang semakin semarak diajukan ke Pengadilan Agama, teridentiďŹ kasi dari data perkembangan ceraigugat yang melonjak tajam. Padahal hukum cerai-gugat yang diterapkan di Indonesia, menurut Djaenudin (2016) adalah merupakan pengaruh hukum Barat, yang dikenal dengan istilah broken marriage, yang diadopsi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UndangUndang Perkawinan yang tidak dikenal dalam hukum Islam.

Pendapat tersebut merupakan hasil penelitian Disertasinya yang salah satu kesimpulannya, bahwa secara hukum kedudukan cerai-gugat menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperbolehkan. Alasannya untuk memberikan kesetaraan gender kepada istri, agar mengimbangi hak talak yang ada pada suami.

Namun dalam perkembangannya, ternyata ceraigugat banyak disalahgunakan oleh pihak istri untuk menggugat cerai suaminya. Bahkan tanpa disertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, adanya hak istri untuk mengajukan gugat-cerai tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sarannya, ditujukan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian, maka wajib menjalakan asas 'mempersulit proses' kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menekan angka perceraian yang cukup tinggi, dan mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia dan hakiki. Karena itu, para hakim di Pengadilan Agama dapat memberdayakan khulu

68

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

bagi setiap istri, yang merasa teraniaya oleh suaminya. Menurutnya, norma yang menjadi dasar hukum cerai-gugat perlu direkonstruksi, melalui peraturan teknis yang dilakukan secara lebih ketat dan sama seperti mengurus talak yang diajukan pihak suami.

Perkawinan di Indonesia sebagian besar merupakan pasangan suami-istri yang berasal dari satu agama, hanya sebagian kecil terjadi perkawinan berbeda agama. Tentu, tujuan perkawinan pada setiap agama adalah untuk menjaga eksistensi keluarga agar berkualitas, sehingga dibutuhkan ketahanan keluarga.

Perkawinan seagama diatur menurut hukum agama masing-masing, yang ditandai oleh akadnikah dari kedua mempelai. Sehingga, ritual pernikahan itu dianggap 'sakral', karena dalam ikrar akad-nikah selalu mengikutsertakan nama Tuhannya. Sudah barang tentu tak boleh dilanggar sebagai penganut agama. Jika suatu perceraian suami-istri tidak memenuhi syariat agama, maka perlu dipertanyakan keimanan dan ketakwaan sebagai umat beragama.

Pernikahan seagama menurut peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, menjadikan dasar hukum formal perkawinan melalui pengadministrasian negara. Untuk Foto: Dokumentasi Net

wawasan perencanaan menjaga eksistensi perkawinan, maka hampir semua ajaran agama di Indonesia tidak menghendaki perceraian. Masing-masing agama memiliki dogma, bahwa perceraian diperbolehkan tetapi harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Dalam ajaran Agama Islam mengacu kepada Hadist, yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim yang bersumber dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW., bersabda : Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid alHimshi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin alWalid al-Washafi dari Maharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar, beliau berkata : Rasullullah Saw, bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. adalah talaq (perceraian)”. Begitu pula dalam ajaran Agama Kristen, dijelaskan Al-Kitab bahwa, “Kehendak Allah terhadap pernikahan sebagai komitmen seumur hidup, “Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”(Matius,19:5). Berdasarkan dalil-dalil ajaran dua agama tersebut, bahwa membangun ketahanan keluarga sebagai refleksi untuk menjaga eksistensi keluarga dalam membangun kesholehan individual dan sosial.

Rasullullah Saw, bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. adalah talaq (perceraian)” IV. Pentingnya Nilai Ketahanan Keluarga dalam Program Motekar Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Secara legal formal, keberadaan keluarga diawali dengan pernikahan antara pasangan calon suami- istri, untuk membangun rumah-tangga yang langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, bahwa keluarga yang langgeng adalah terbangunnya ketahanan keluarga yang membutuhkan kemampuan menciptakan nilai keuletan dan ketangguhan keluarga, agar berkembang menuju tujuan berkeluarga.

Perjalanan biduk rumah-tangga pasti akan diombang-ambingkan oleh hambatan dan tantangan, baik dari dalam dan luar keluarga untuk mempertahankan eksistensinya. Karena itu, eksistensi keluarga membutuhkan nilai kelentingan, yaitu kemampuan untuk bangkit setelah mengalami keterpurukan melalui adaptasi dan tolerasi terhadap segala perbedaan.

Rumah-tangga dalam pemaknaan keluarga, secara hermeneutik bahwa makna 'rumah' dalam kaitan dengan keluarga bukan pengertian dalam bentuk fisik bangunan rumah sebagai tempat tinggal yang bersifat lahiriah semata. Akan tetapi, terdapat ikatan batin dari seluruh anggota keluarga, yang secara metafisik bercita-cita menggapai kebahagiaan lahir dan batin di dunia sampai alam akhirat. Sedangkan pemaknaan 'tangga' yang sifatnya selalu menaik, mengisyaratkan bahwa suatu keluarga sejak dimulainya pernikahan harus melewati tahapan realitas tangga dalam kehidupan dan penghidupan pada makna perkembangan (development) menuju capaian visi yang di citacitakan. Tahapan kehidupan rumah-tangga yang Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

69

wawasan perencanaan ideal selalu menaik atau berkembang kepada 'nilai dan moral kebaikan serta ketakwaan' dalam mewujudkan kebahagiaan lahir-batin untuk membangun keluarga sakinah (tentram), mawaddah (penuh kecintaan), dan warahmah (penuh kasih-sayang).

Proses menapaki tangga dalam tahapan kehidupan dan penghidupan keluarga, tidak akan pernah berjalan mulus, selalu menghadapi terjal dan berliku sebagai ujian kehidupan.

Sebagaimana ďŹ rman Allah, bahwa: “Janganlah engkau mengatakan dirimu beriman sebelum datang ujian dari Ku(Allah) (QS, 29:2)â€?.

Karenanya, hanya orang-orang dan keluarga yang lulus ujian Allah semata, yang dapat mewujudkan visi keluarga bahagia lahir dan batin. Upaya itu membutuhkan niat, usaha, ihtiar dan tawakkal dalam membangun ketahanan keluarga dengan selalu mengasah unsur cipta, rasa, dan karsa pada diri manusia dalam berkeluarga. Dengan demikian, dibutuhkan manajemen keluarga yang selalu mengkaji kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing anggota keluarga untuk menjalankan peran dan fungsi-fungsi dalam keluarga yang meliputi, fungsi : (1) keagamaan, (2) sosial-budaya, (3) cinta-kasih, (4) melindungi, (5) reproduksi, (6) sosialisasi dan pendidikan, (7) ekonomi, dan (8) pembinaan lingkungan.

Menjalankan tugas dalam merealisasikan fungsi-fungsi dalam keluarga tersebut selalu disesuaikan dengan peran masing-masing anggota keluarga sebagai sistem organisasi.

Karena setiap keluarga akan menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi atas pesatnya perkembangan teknologi serta informasi yang tak dapat dihindari, sehingga mempengaruhi kebudayaan manusia dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Kebudayaan keluarga menghadapi kapitalisme global yang telah berkembang secara massif

menanamkan nilai-nilai materialisme dan individualisme ke segala penjuru dunia dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berpengaruh pada penyebaran paham budaya konsumerisme dan hedonisme pada kehidupan keluarga, sehingga pemenuhan faktor ekonomi begitu dominan sebagai pemicu atas terjadinya ceraigugat pasangan suami istri. Sementara, nilai-nilai kearifan budaya dan agama yang selama ini menjadi fundamental kehidupan berkeluarga mulai tergerus, karena begitu dominan masyarakat mengadopsi nilai-nilai negatif dari budaya modern ini. Akibatnya, banyak keluarga yang mengalami disorientasi dan kehilangan arah serta pijakan sebagai landasan dasar berkeluarga dan bermasyarakat.

Dalam kondisi inilah, maka keluarga sebagai 'sistem' organisasi membutuhkan penguatan peran dan fungsi dalam struktur organisasi keluarga. Bahwa, Ayah sebagai pemimpin keluarga, Ibu sebagai isteri yang berfungsi mengatur tatanan rumah-tangga, dan Anak sebagai amanah yang harus diasah dan diasuh agar tumbuh-berkembang mencapai kemandirian dengan didasari nilai asih, yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Karena itu, sistem organisasi keluarga diharapkan mampu membangun hubungan interrelasi dan komunikasi dalam bentuk saling membantu, agar terjadi pemberdayaan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan melalui proses 'Pendidikan'. Tentunya, sistem organisasi dan nilai keluarga tidak akan berjalan efektif, tanpa diimplementasikan dalam bentuk 'Tauladan', berupa contoh sikap dan perilaku dalam menerapkan 'Nilai keluarga', agar terjadi suatu perubahan yang lebih baik, sebagaimana diillustrasikan pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 2 : Tiga Faktor Penentu Sebagai Penyebab Perubahan Melalui Pendidikan

70

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan Konsep pendidikan dalam keluarga dilakukan melalui penanaman nilai keluarga, perbaikan sistem keluarga sesuai dengan fungsinya yang diimplementasikan dalam tauladan. Pola ini akan dicoba diadopsi melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

Kebijakan ini didasarkan atas fenomena perkembangan kerentanan keluarga di Jawa Barat yang begitu tinggi, sehingga perlu melakukan program aksi untuk menstimulasi melalui pendampingan keluarga dalam masyarakat desa/kelurahan yang dilakukan oleh Tenaga Motekar. Dasar hukum program ini mengacu kepada Perda Jawa Barat No.9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dengan didukung Pergub Jabar No.56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Motivator Ketahanan Keluarga, beserta Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 463/Kep.69A.BP3AKB/2015 tentang Tenaga Motekar Daerah Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur tersebut dilampiri Nama-Nama Tenaga Motekar yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 892 orang dan dari hasil revitalisasi tahun 2016 menjadi 681 orang yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

budaya dan agama untuk menghasilkan manusia berkualitas. Hal tersebut terjadi dalam interaksi sosial, baik melalui internal maupun eksternal keluarga dengan mengoptimalisasi peran anggota keluarga agar terjadi operasionalisasi fungsi-fungsi dalam keluarga. Dalam perspektif kearifan lokal budaya Sunda, bahwa nilai pemberdayaan manusia merupakan upaya mensilih-wangi-keun, sebagai hasil proses transformasi nilai pemberdayaan keluarga didasari makna yang terkandung dalam kata silihasih, silih-asah, silih-asuh sebagai proses pendidikan.

Makna pendidikan dalam berkeluarga bermuatan nilai transformasi yang terkandung pada makna silih yang berarti saling, artinya bersifat resiprokal antara manusia yang memiliki keberdayaan dengan yang tidak atau kurang memiliki keberdayaan melalui proses transformasi. Nilai asih, secara ontologi berasal dari Tuhan Yang Maha Pengasih sebagai landasan pemberdayaan manusia dalam berkeluarga.

Dalam dunia pendidikan, makna silih asih mengandung nilai afektif, mengedepankan perasaan kasih-sayang sesama manusia yang bersifat egaliter. Sedangkan nilai asah bermuatan nilai kognitif, proses memperoleh pengetahuan yang bersifat epistemologis dengan

Program Motekar di Jawa Barat telah dilakukan sejak tahun 2015 dengan dimulai pelatihan sebanyak 30 orang trainer. Selanjutnya, trainer dan fasilitator inilah yang melatih Tenaga Motekar yang tersebar di sekitar 317 desa/kelurahan binaan yang dianggap memiliki berbagai kerentanan keluarga. Tugas Tenaga Motekar ini adalah ; mengidentiďŹ kasi, memberikan motivasi, memediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi terhadap keluarga di lingkungan desa/kelurahan yang mengalami berbagai kerentanan. Pada semester pertama tahun 2016 ini, Tenaga Motekar melakukan tugas mengidentiďŹ kasi melalui pendataan terhadap keluarga dan masyarakat di desa/kelurahan tempat penugasannya.

V. Penutup Membangun nilai ketahanan keluarga membutuhkan transformasi nilai pember-dayaan manusia secara berkesinambungan dalam sistem organisasi keluarga, yang berpijak pada kearifan

Foto: Dokumentasi Net

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

71

wawasan perencanaan mengembangkan pemikiran dalam kesatuan rasa dan karsa untuk membangun kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual diri pada kehidupan berkeluarga. Silih asah dimaknai saling meningkatkan pengetahuan dalam keluarga yang mengedepankan kecerdasan pemikiran yang matang. Silih asih dan silih asah diimplementasikan dalam silih asuh melalui dunia praksis dalam kehidupan berbentuk tauladan pada sistem organisasi yang didasarkan pada nilai keluarga. Nilai asuh mengandung makna membimbing, menjaga, mengayomi, memperhatikan, mengarahkan, membina secara seksama dengan harapan menjadikan keluarga yang bahagia lahir dan batin. Esensi yang terkandung dalam makna silih asuh adalah membangun kebersamaan dengan penuh keikhlasan hati melalui selarasnya hubungan silaturahim yang didasari saling menghargai kewajiban dan hak asazi manusia.

Dengan demikian diharapkan akan memunculkan kesadaran diri sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial sebagai satu-kesatuan yang seimbang, proporsional dan profesional bersifat monodualis, sebagaimana yang diillustrasikan dalam gambar 3 berikut.

Gambar 3 : Transformasi Nilai Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh Sebagai Proses Mensilihwangikeun

Mensilihwangikeun, merupakan hasil dari proses transformasi nilai pendidikan yang dilandasi kebersamaan dalam meningkatkan kualitas kemanusiaan, yang disimbolkan dari makna kata 'wangi'. Secara hermeneutik, memaknai kata wangi adalah bertujuan menempatkan diri manusia sebagai makhluk individu menjadikan manusia utama, yang populer dalam masyarakat Sunda disebut manusia sundanunyunda. Suryalaga (2006) menjabarkannya dengan bercirikan salapan rawayan manusia utama. Artinya, sembilan penanda individu manusia utama, yang harus dimiliki, yang meliputi: (1) Cageur, yaitu sehat lahir-batin, jasmani-rohani, sehat berinteraksi dan berkesholehan sosial, (2) Bageur, yaitu taat pada hukum agama, hukum positif, hukum nurani, dan hukum adat, (3) Bener, bahwa hidupnya mempunyai Visi dan Misi yang jelas dan terukur, (4) Pinter, yaitu mampu mengatasi masalah dan tantangan hidupnya dengan baik dan benar serta bermoral, beretos kerja tinggi, dan berprestasi, (5) Singer, yaitu terampil bekerja, berinisiatif, kreatif, dan proaktif, (6) Teger, yaitu kuat hati, teguh hati, tahan penderitaan, (7) Pangger,yaitu mempunyai komitmen kuat atas tujuan hidupnya, (8) Wanter, yaitu berani tampil percaya diri, (9) Cangker, yaitu kuat ďŹ sik, tahan menderita, siap berjuang setiap saat. Kesembilan ciri penanda tersebut merupakan capaian nilai ideal yang menggambarkan kualitas manusia utama.

Namun realitasnya untuk mewujudkan ciri-ciri tersebut pada satu-kesatuan sikap dan perilaku manusia melalui kehidupan berkeluarga serta bermasyarakat, maka membutuhkan proses sosialisasi yang panjang menjadikan nilai-nilai positif yang 72

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan diadopsi individu, keluarga, dan masyarakat pada kehidupan dan penghidupannya. Semoga dengan Program Motekar membumi di tatar Pasundan dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat dapat meningkatkan nilai ketahanan keluarga dalam mengembangkan kualitas manusia sunda nu nyunda, amin.

Nilai-Nilai Budaya Sunda terhadap Pembentukan Kepribadian Anak di dalam Keluarga, Dalam Proceedings International Seminar on Reformulating and Transforming Sundanese Culture, Fakulty of Letters University Padjadjaran, Bandung, Jatinangor, February, 9-10, 2011.

5.

Notonagoro, 1995, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA 1.

Badan Pembina Citra (BPC) Siliwangi, 2006, Siliwangi adalah Rakyat Jawa Barat, Rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi, Bandung.

6.

Rosidi, Ayip, 2010, Mencari Sosok Manusia Sunda, Penerbit PT. Dunia Pustaka, Jakarta.

2.

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2014, Pedoman Umum Program Motivaor Ketahanan Keluarga (Motekar) Di Jawa Barat, Bandung.

7.

3.

Djaenuddin, Mohammad, 2016, Kedudukan Cerai Gugat Menurut UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dihubungkan dengan Fiqh Islam Dalam Rangka Merekonstuksi Hukum Perceraian di Indonesia (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung.

Saleh, Firdaus, 2014, Makna Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh Dalam Perspektif Kearifan Budaya Sunda Menurut Filsafat Nilai: Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang (Disertasi), Program Doktor, Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

8.

Satjadibrata, R., Kamus Basa Sunda, Penerbit kiblat Buku Utama, Bandung

9.

Suryalaga, Hidayat, 2010, Kasundaan: Rawayanjati, Penerbit Nurhadayat, Bandung.

10.

Junus, Machmud, 1996, Tarjamah Al Qur'an al karim, Penerbit PT. Alma'arif, Bandung.

4.

Hendriawan, H. Nandang, 2011, Kontribusi

Foto-foto: Dokumentasi Pribadi Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

73

74

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Foto: Dokumentasi Net

Oleh Agus Ruswandi* Nabila Rahma**

Pengembangan Varietas Unggul Baru Kentang Toleran Penyakit Busuk Daun (Phytophthora Infestans):

Membuka Babak Baru dalam Dunia Perkentangan

*)Peneliti BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat **)Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

75

wawasan perencanaan PENDAHULUAN

1)

Galur Gkrb.101 (kentang sayur)

Jawa Barat merupakan sentra produksi benih kentang yang cukup potensial di Indonesia, dan saat ini merupakan kontributor terbesar (sekitar 5%) terhadap pemenuhan kebutuhan benih kentang nasional. Kesuksesan Jawa Barat dalam produksi benih kentang tidak terlepas dari keberadaan Balai Pengembangan Benih Kentang (BPBK) Pangalengan, yang merupakan Unit Pelksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. BPBK Pangalengan merupakan sentra produksi benih kentang di Jawa Barat, bahkan menjadi barometer dalam produksi kentang di tataran nasional. Telah banyak instansi pemerintah maupun para petani penangkar benih kentang dari provinsi lain yang study banding maupun latihan produksi benih maupun budidaya kentang di BPBK Pangalengan.

2)

Galur Akrb.134 (kentang olahan)

Kapasitas produksi benih kentang Jawab Barat perlu terus ditingkatkan mengingat permintaan benih kentang bermutu semakin meningkat, sejalan dengan meningkatknya produksi kentang konsumsi yang didorong oleh semakin meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap kentang baik untuk kentang sayur maupun kentang olahan.

Sentra produksi kentang di Indonesia, termasuk di Jawa Barat masih terbatas pada dataran tinggi yang memiliki curah hujan dan kelembaban yang cukup tinggi. Keadaan tersebut sangat kondusif bagi perkembangan berbagai penyakit, salah satunya adalah penyakit hawar daun (Phytopthora infestans (Mont) de Barry. Di Jawa Barat, kentang banyak dibudidayakan pada lahan kering dataran tinggi meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Majalengka, Cianjur, Sukabumi.

Salah satunya Penyakit Utama Kentang adalah penyakit hawar daun (Phytopthora infestans) disebabkan oleh jamur, yang oleh petani Jawa Barat disebut penyakit “LODOH�.

Penyakit ini menyebabkan kehilangan hasil sekitar 60 – 80 % % (Wattimena. 1994)). bahkan pada serangan yang sangat parah dapat mengakibatkan kehilangan hasil sampai 100 %.

Melalui berbagai tahap penelitian, Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) saat ini telah menghasilkan galur (calon Varietas Unggul Baru/VUB) kentang toleran terhadap penyakit busuk daun, yang selanjutnya perlu diembangkan di daerah. Kedua galur tersebut yaitu: 76

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Hal ini menjadi peluang bagi Jawa Barat dalam upaya menghadapi permasalahan penyakit busuk daun pada kentang. Oleh karea itu, Pemprov Jawa Barat melalui BP3IPTEK dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui BPBK Pangalengan) bekerjasama dengan Balitsa Melakukan Pengembangan calon VUB kentang tersebut. Tulisan ini menyajikan informasi mengenai pengembangan VUB kentang toleran terhadap penyakit busuk daun.

wawasan perencanaan MEMBUKA BABAK BARU DALAM DUNIA PERKENTANGAN Para petani kentang Jawa Barat dan umumnya di Indonesia seringkali dikeluhkan oleh adanya serangan penyakit busuk daun terutama pada musim hujan yang seringkali dapat menyebabkan gagal panen padahal serana produksi budidaya kentang tersebut telah banyak dikeluarkan, yang nilainya berpuluh-puluh juta rupiah per hektarnya, tetapi petani mengalami gagal panen sehingga petani menjadi sangat merugi.

Saat Jenis kentang yang banyak beredar di pasaran didominasi oleh Varietas Granola (untuk kentang sayur) dan Varietas Atlantik (untuk kentang olahan). Kedua jenis kentang ini sangat disukai oleh masyarakat sehingga keberadaan varietas tersebut cukup bertahan sejak beberapa tahun. Namun demikian jenis kentang tersebut masih sangat rentan terhadap serangan penyakit busuk daun.

Para petani, biasanya mengendalikan penyakit busuk daun melalu penyemprotan dengan fungisida antara 24 kali hingga 30 kali per musim (sekitar 100 hari) dengan kata lain penyemprotan dilakukan 3 hari sekali. Hal ini selain memakan biaya tinggi juga merusak lingkungan serta produk kentang menjadi kurang sehat. Hasil penelitian di Balitsa bahwa kedua galur tersebut telah diuji dengan penyemprotan hanya 10 kali/permusim dan hasilnya sangat menakjubkan bahwa kedua galur tersebut terbukti toleran terhadap busuk daun.

Foto: Dokumentasi Net

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

77

wawasan perencanaan Ada beberapa kelebihan dari kedua VUB tersebut antara lain:

Foto: Dokumentasi Net

Kedua galur (calon Vaietas Unggul Baru/VUB) seperti telah disebutkan di atas yaitu Galur Gkrb.101 (kentang sayur) merupakan hasil persilangan antara Varietas Granola dengan Varietas Repita dan Varietas Katahdin. Sedangkan Galur Akrb.134 (kentang olahan) merupakan hasil persilangan antara Varietas Atlantik dengan Varietas Repita dan Varietas Katahdin. Galur Gkrb mempunyai rasa sama dengan Granola dan toleran terhadap penyakit busuk daun, demikian juga Galur Akrb mempunyai rasa sama dengan Atlantik dan toleran terhadap penyakit busuk daun. Kedua galur ini tetap mempertahankan rasa seperti tetuanya supaya tetap mendapat preferensi yang baik dari masyarakat.

Keberadaan galur tersebut, sungguh menjadi harapan bagi Jawa Barat sebagai sentra produksi kentang dalam upaya menghadapi masalah penyakit busuk daun. Saat ini Jawa Barat melalui BP3Iptek bekerjasama dengan Balitsa sedang mengembangankan dan mendaftarkan pelepasan varietas kedua galur tersebut ke Kementerian Pertanian dengan nama lokal khas Jawa Barat yaitu Varietas Dayang Sumbi (untuk Gkrb), dan varietas Sangkuriang (untuk Akrb).

Sudah sejak lama Jawa Barat sebagai sentra produksi kentang, tetapi sampai saat ini belum mempunyai varietas khas Jawa Barat. Oleh karena itu kehadiran kedua Varietas Unggul Baru (VUB) kentang tersebut akan mejadi kebanggan tersendiri bagi Jawa Barat.

78

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

·

Kedua VUB tersebut rasanya tetap sama dengan tetuanya yang cukup digemari oleh masyarakat, tetapi punya nilai lebih yaitu toleran terhadap penyakit busuk daun,

·

Kedua VUB tersebut merupakan awal lahirnya VUB kentang dengan nama lokal Jawa Barat.

·

Biaya produksi kedua VUB tersebut akan lebih efisien karena biaya penyemprotan fungisida menjadi jauh berkurang (VUB disemprot hanya 10 x, padahal biasanya petani melakukan penyemprotan fungisida 24-30 kali/musim

·

Kehadiran VUB tersebut dapat menjadi salah sat solusi dalam mengurangi kerugian akibat penyakit busuk daun.

Dengan berbagai alasan tersebut, maka kehadiran kedua VUB tersebut diharapkan akan menjadi babak baru dalam perkentangan Jawa Barat khususnya dan umumnya.

Saat ini Jawa Barat melalui BP3Iptek bekerjasama dengan Balitsa sedang mengembangankan dan mendaftarkan pelepasan varietas kedua galur tersebut ke Kementerian Pertanian dengan nama lokal khas Jawa Barat yaitu Varietas Dayang Sumbi (untuk Gkrb), dan varietas Sangkuriang (untuk Akrb).

wawasan perencanaan KEGIATAN PENGEMBANGAN VUB KENTANG TOLERAN BUSUK DAUN

yang ditanam yaitu:

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan VUB kentang toleran busuk daun antara lain:

(1)

Galur Gkrb.101 (kentang sayur) calon nama: Dayang Sumbi

(2)

Galur Akrb.134 (kentang olahan) calon nama: Sangkuriang

(1)

(2)

Kegiatan Domplot Pengujian Ketahanan Calon Varietas Unggul Baru Kentang Tahan busuk daun (Phytopthora infestans), dengan tujuan mengkajian partisipatif (melibatkan Para penangkar benih, BPSBTPH, asosiasi perbenihan kentang, Balitsa, dan komponen lainnya).

Memproduksi/mengembangkan benih penjenis VUB kentang dalam bentuk planlet.

(3)

Memproduksi/mengembangkan benih dasar (G0) VUB kentang

(4)

Pendaftaran pelepasan VUB kentang toleran penyakit busuk daun Rincian kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1.

Domplot Pengujian Ketahanan Calon VUB Toleran Penyakit Busuk Daun.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan melakukan pengujian dan pembuktian secara lapangan mengenai ketahanan calon VUB kentang toleran busuk daun. Demonstrasi Plot (Demplot) dilakukan pada lahan BPBK Pangalengan seluas 700 meter, meliputi 5 varietas

Dua Calon Varietas Unggul Baru:

Tiga Varietas Pembanding: (1)

Varietas Granola

(2)

Varietas Atlantik

(3)

Varietas Merbabu

Penanaman: 2 Maret 2016 Panen : 2 Juni 2016 Perlakuan : penyemprotan fungisida 10 kali/musim (biasanya petani meyemprot 24-30 kali/musin) atau 3 hari sekali.

Pengujian dan pembuktian ketahanan calon VUB tersebut dilakukan dua kali yaitu saat tanaman berumur 50 hari untuk menilai pertumbuha tanaman, dan saat panen untuk menilai hasil tanaman. Penilaian dan pengujian dilaksanakan secara partisipatif melibatkan para penangkar benih kentang, BPSBTPH, Balai Proteksi Tanaman Pangan, Asosiasi Penangkar Benih Kentang, BP3Iptek, Balitsa, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bandung, Bappeda Kabupaten Bandung, serta komponen lainnya).

Foto-foto: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1. Pengamatan demplot

Calon VUB (galur): Akrb serangan busuk daun sejak tanam sampai panen 0%

Varetas Kontrol: Atlantik Serangan busuk daun : pada umur 6 minggu 100%

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

79

wawasan perencanaan Foto-foto: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3. Temu lapang: Menilai pertumbuhan tanaman

Gambar 4. Temu lapang: Panen demlot Calon VUB Kentang secara partisipatif

Hasil Calon VUB Kentang

Hasil Varietas pembanding

Gambar 5. Perbandingan hasil antara Calon VUB dengan kontrol

80

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan

Foto-foto: Dokumentasi Pribadi

2.

PROSES PRODUKSI PLANLET (BENIH PENJENIS) VUB DI LAB BPBK PANGALENGAN

Selain melakukan demplot pengujian ketahanan VUB terhadap penyakit busuk daun, secara simultan juga dilakukan proses produksi benih penjenis (planlet), yan dilaksanakan pada laboratorium BPBK Pangalengan. Proses produksi benih penjenis ini untuk merespon permintaan

para penangkar benih kentang yang begitu besar minatnya terhadap VUB kentang tersebut, terutama saat membuktikan sendiri keunggulannya pada saat kegiatan demplot, baik waktu menilai masa pertumbuhan tanaman maupun saat menilai hasil panennya (Gambar 3, 4, 5, 6).

Gambar 7. Perbanyakan benih penjenis (planlet) VUB kentang di laboratorium BPBK Pangalengan

Gambar 8. Peninjauan proses produksi planlet VUB oleh kepala Distan Jabar, Kepala Balitsa, Kepala BP3Iptek di laboratorium BPBK Pangalengan

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

81

wawasan perencanaan Foto-foto: Dokumentasi Pribadi

5 tube PLANLET DARI BALITSA

JULI 2016: 8.500 PLANLET

Gambar 9. Perkembangan hasil produksi planlet VUB di laboratorium BPBK Pangalengan

3.

Pendaftaran Pelepasan VUB Kentang Toleran Penyakit Busuk Daun

(1)

Calon VUB (Galur) Gkrb.101 (kentang sayur) diusulkan dengan nama: Dayang Sumbi

Agar VUB kentang tahan toleran tersebut dapat disebarluarkan kepada masyarakat secara luas, maka perlu proses peleasan oleh kementerian Pertanian RI. Dalam hal ini, proses pelepasan VUB tersebut melalui kerjasama Balitsa dan BP3IPTEK sedang dalam proses pendaftaran/pengusulan ke Kementerian Pertanian RI untuk mendapatkan sertiďŹ kat Release dari kementerian Pertanian, sehingga sudah dapat izin untuk disebar luarkan secara masal kepada masyarakat.

(2)

Calon VUB (Galur) Akrb.134 (kentang olahan) diusulkan dengan nama: Sangkuriang

Dalam proses pendaftaran tersebut diusulkan nama varietas kedua VUB tersebut dengan nama lokal Jawa Barat sebagai berikut:

82

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

KESIMPULAN

1 2

Kedua calon VUB yang diuji: cukup toleran terjadap penyait busuk daun. Tingkat serangan penyakit busuk daun terhadap 2 calon VUB yang dijui dari mulai tanam hingga panen 0%.

Dua varietas kontrol: pada umur 6 Minggu serangan busuk daun mencapai 100% (sudah ludes).

wawasan perencanaan

3

Preferensi petani terhadap calon VUB kentang sangat baik dan berminat untuk mengembangkannya, karena para petani dapat membuktikan sendiri keunggulanya baik pada temu lapang (penilaian pertumbuhan tanaman) maupun saat temu lapang (penilaian panen). Para petani sangat menunggu kehadiran VUB tersebut sebagai solusi menghadapi permasalahan penyakit busuk daun yang endemik.

4 5

Pengusulan pelepasan calon VUB teresbut sedang dalam proses penilaian di Kementerian Pertania RI

UCAPAN TERIMA KASIH Dalam kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada: 1.

Ibu Dedeh

2.

Ibu Cucu

Selaku tenaga teknis pada Laboratoium Balai Pengembangan Benih Kentang (BPBK) Pangalengan yang juga telah membantu memberikan data-data produksi planlet.

Foto-foto: Dokumentasi Net

Secara simultan sedang di produksi benih penjenis VUB dalam bentuk planlet di laboratorium BPBK Pangalengan. Dari 5 tube yang dikirim Balitsa, Bulan Juli 2016 sudah diperbanyak menjadi sekitar 8.500 planlet, dari target 10.000 planlet di Tahun 2016

6

Benih penjenis tersebut selanjutnya akan di produksi menjadi benih dasar (G0) di BPBK Pangalengan, yang selanjutnya akan didistribusi ke para penangkar.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

83

www.pusdalisbang.jabarprov.go.id pusdalisbang@bappeda.jabarprov.go.id

Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Jawa Barat

wawasan perencanaan

Foto: Dokumentasi Bappeda

KREDIT CINTA RAKYAT (KCR) SOLUSI BAGI PERMODALAn USAHA MIKRO DAN KECIL DI JAWA BARAT Oleh Elis Sondayani (Perencana Pertama Bidang Eknomi) Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

85

wawasan perencanaan artinya bahwa UMKM harus dapat tumbuh dengan baik, sehingga masalah mengenai pengangguran, rendahnya minat investasi dan ekonomi biaya tinggi dapat berkurang secara nyata (Manggara Tambunan (2004). Permasalahan bagi masyarakat usaha kecil/ UMKM diantaranya adalah modal usaha, yang sangat berpengaruh pada perkembangan usahanaya Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gofur Ahmad (2014) yang menyatakan bahwa 82,30 % UMKM tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya.

Foto: Dokumentasi Bappeda

RINGKASAN Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil merupakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Barat yang di laksanakan melalui program Kredit Cinta Rakyat.

Hingga saat ini posisi dan peran KUMKM di Jawa Barat merupakan dalam perekonomian Jawa Barat yang mampu menyerap sekitar 87,12 persen dari total pekerja, serta memberikan kontribusi cukup besar (lebih dari 60 persen) terhadap PDRB Jawa Barat. Kredit Cinta Rakyat telah di gulirkan sejak tahun 2010 dan mampu memberikan manfaat teerhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecildi Jawa Barat berupa menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala pengembangan KUMKM di Jawa Barat, kredit Cinta Rakyat perlu terus dikembangkan Kata Kunci: Kredit

PENDAHULUAN Kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kegiatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk dapat maju dan berkembang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi ketahanan dan keamanan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Ini

86

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Salah satu bentuk perhatian pemerintah propinsi Jawa Barat dalam menanggulang masalah modal bagi UMKM adalah digulirkannya program Kredit Cinta Rakyat (KCR), yaitu kredit yang diberikan kepada pelaku usaha perorangan mikro dan kecil dalam sektor ekonomi produktif yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Program KCR bertujuan untuk meningkatkan modal kerja dan/atau investasi yang mengikuti program dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bank Jabar banten 2014). Sasaran penyaluran Kredit Cinta Rakyat oleh Bank Pelaksana yaitu Usaha Mikro dan Kecil yang bergerak di sektor produktif, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan rakyat dan sektor lainnya.

Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011).

Tulisan ini dilakukan meelalui penelaaahan peraturan pelasanaa KCR di Jawa Barat, yang bertujuan meningkatkan peranan KCR dalam peningkatan UMKM di Jawa barat.

PERAN KREDIT CINTA RAKYAT DALAM PERMODALAN KUMKM Kondisi UKM di Jawa Barat Jumlah UKM di Jawa Barat sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 1.093 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 31.414 orang

wawasan perencanaan Jumlah Unit Industri Kecil Menengah Dan Besar Di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Foto: Dokumentasi Bappeda

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, 2016

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016 Warta Bappeda

87

Foto: Dokumentasi Bappeda

wawasan perencanaan

Bantuan Permodalan

Syarat Kredit Cinta Rakyat

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa ďŹ nansial formal, sektor jasa ďŹ nansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1.

Plafon kredit maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) Usaha Mikro.

2.

Plafon Kredit diatas Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Usaha Kecil.

3.

Jangka waktu :maksimal 3 (tiga) tahun untuk Kredit Modal Kerja atau disesuaikan dengan Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank

4.

Jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun untuk Kredit Investasi atau disesuaikan dengan Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank

5.

Tanggal jatuh tempo kredit yang diberikan kepada Debitur tidak boleh melebihi tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank.

6.

Suku bunga sebesar 8,3% (delapan koma tiga perseratus) efektif per tahun, dngan biay provisi 0.5 % dari plafond

7.

Denda : 1 %0 (satu per mil) per hari, dengan ketentuan paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari sisa tunggakan

Kredit Cinta Rakyat (KCR) Berdasarkan Peraturan Gubernur No.38 Tahun 2012 mengenai Perubahan Pergub Jabar No.57 Tahun 2011 menyatakan : Pengertian Kredit Cinta Rakyat (KCR) adalah Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha perorangan mikro dan kecil dalam sektor ekonomi produktif yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi yang mengikuti program dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran penyaluran Kredit Cinta Rakyat oleh Bank Pelaksana yaitu Usaha Mikro dan Kecil yang bergerak di sektor produktif, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan rakyat dan sektor lainnya.

88

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

wawasan perencanaan Persyaratan Administrasi 1.

Fotokopi KTP/SIM Pemohon dan Pasangan (Suami/Istri)

2.

Fotokopi Kartu Keluarga

3.

Fotokopi Surat Nikah (khusus bagi yang sudah berkeluarga)

4.

Mengisi formulir pengajuan kredit dan melampirkan catatan mengenai penjualan dan pembelian atau catatan lain yang menunjukan kondisi usaha

5.

Fotokopi bukti pembayaran listrik, air dan telepon bulan terakhir, apabila dirumah calon debitur terdapat fasilitas tersebut;

6.

Fotokopi bukti kepemilikan jaminan yang sah ;

7.

Persyaratan lainnya yang diperlukan oleh Bank Pelaksana.

8.

Fotokopi Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan setempat/Instansi terkait

Foto: Dokumentasi Pribadi

Manfaat Kredit Cinta Rakyat Pada saat ini pemerintah khususnya untuk Provinsi Jawa Barat telah berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan lebih mengutamakan pada pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan adanya kecenderungan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini akhirnya menimbulkan kesan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemerataan pendapatan. Sehingga gambaran mengenai kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan menjadi bias oleh adanya pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Kurangnya perhatian dalam hal pemerataan itu akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Sementara ini masyarakat yang sedang berusaha dan ingin mengembangkan usahanya terbentur modal usahanya. Usaha kecil dan besar yang ada di Jawa Barat hampir memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Kredit Cinta Rakyat merupakan salah satu jalan bagi masyarakat Jawa Barat yang memerlulan modal untuk mengembangkan Usahanya

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Jawa Barat bertujuan untuk menempatkan peran dan posisi pelaku ekonomi KUMKM dalam perekonomian regional, yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini posisi dan peran KUMKM di Jawa Barat merupakan pelaku ekonomi dominan, 99,9 persen dari total pelaku usaha, mampu menyerap sekitar 87,12 persen dari total pekerja, serta memberikan kontribusi cukup besar (lebih dari 60 persen) terhadap PDRB Jawa Barat.

Besarnya peran KUMKM tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan produktivitasnya, karena nilai tambah yang diperoleh KUMKM hanya mencapai 3,47 persen, jauh lebih rendah dibanding dengan pelaku usaha besar yang mencapai 96,53 persen. Rendahnya produktivitas KUMKM antara lain disebabkan kelemahan akses mereka terhadap aspek sumber daya manusia, pasar, permodalan, teknologi, bahan baku, dan tempat usaha.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendalakendala pengembangan KUMKM tersebut, maka fasilitasi pihak Pemerintah masih sangat

Volume 31 Nomer 2 April - Juni 2016 Warta Bappeda

89

wawasan perencanaan dibutuhkan, yang salah satu upaya fasilitasinya tersebut adalah melalui pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil. Untuk kelancaran, dan optimalisasi pemanfaatan dalam penyaluran dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil agar memenuhi azas keadilan, transparansi, dan kejujuran, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Kredit Cinta Rakyat (KCR) sebagai panduan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan penyiapan, penyaluran dan pemanfaatan dana Kredit Cinta Rakyat tersebut.

PENUTUP Hingga saat ini posisi dan peran KUMKM di Jawa Barat merupakan pelaku ekonomi dominan, 99,9 persen dari total pelaku usaha, mampu menyerap sekitar 87,12 persen dari total pekerja, serta memberikan kontribusi cukup besar (lebih dari 60 persen) terhadap PDRB Jawa Barat. KCR memberikan manfaat teerhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Barat yang mampu menciptakan lapangan kerja, dan pengangguran.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala pengembangan KUMKM tersebut, maka fasilitasi pihak Pemerintah masih sangat dibutuhkan, yang salah satu upaya fasilitasinya tersebut adalah melalui pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil diantaranya Kredit Cinta Rakyat (KCR).

DAFTAR PUSTAKA : Pergub No.38 Tahun 2012 mengenai Perubahan Pergub Jabar No.57 Tahun 2011 tentang Pengelolan Dana Bergulir INFOKOP, Media Pengkajian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Usaha Kecil & Menengah Menuju Otonomi Daerah Dan Era Perdagangan Bebas, No.21 .

ThXV1112002.

Manggara Tambunan. 2004. Melangkah Ke Depan Bersama UKM. Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15 - 16 september 2004.

Suhendar Sulaeman, 2004. Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global.

Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

Foto-foto: Dokumentasi Bappeda

90

Warta Bappeda Volume 32 Nomer 3 Juli - September 2016

Al Ja ama Fax lan I t Red : (0 r. H. aks 22 Ju i: Su )25 and b.

107 a N Ba 31 o.2 gian Ba 87 U ndu Te mu ng lp. m L - 4 (02 t. 2 013 2) , K 5 251 ant 60 or 61 Ba p

BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

ped

aJ

aba

r

CAL L

Maj ala

Ka

m

Fun i me n Pen gsio gunda Pem eliti, nal P ng pa ere ra unt er Do art uk mehati sen, d ncan a, ke ikel nyum Pem an ma ilm b jala ia bang ang h p kan un h an op ule rny a Kirim

kan

wa

arti

kel ilmi m bap elal ah popu ped ui ema ler B aja il kam apak/ Ibu/ bar i: S

rta

Tul Warisan pa ta B ling app lam eda ba tan t dit gga eri l 19 ma t Nov im r emb eda er 2 ksi 016

@y

ah

oo

dr/

.co

m

i

h

FOR PAP E

R

bappeda.jabarprov.go.id pusdalisbang.jabarprov.go.id e-mail: wartabappedajabar@yahoo.com

sumber informasi

perencanaan pembangunan

jawa barat

RKPDJabar KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE -ONLINE

SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500

SMS

SATU DATA JABAR

08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#