@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
SENIN, 26 MEI 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13152
i TAHUN XXXIX
Terbit Sejak 1974
Rp.3000
KPU 2008—2013 Dilantik pada 24 September 2008 Nanang Trenggono (Ketua)
Edwin Hanibal
Handi Mulyaningsih
Solihin
Firman Seponada Pattimura (mundur karena maju dalam Pemilukada Pesawaran) * Pattimura digantikan Firman Seponada yang dilantik 31 Mei 2010
Masa Jabatan
Jabatan KPU Lampung berakhir 24 September 2013, tetapi diperpanjang KPU hingga 2 Juni 2014 usai pelantikan gubernur Lampung.
Timsel Blacklist KPU Lampung Timsel sudah mencatat rekam jejak komisioner KPU Lampung selama dua tahun terakhir, saat menyelenggarakan Pilgub dan Pemilu 2014 yang digelar serentak pada 9 April lalu. Fathul Mu’in
T
IMSEL Komisi Pemilihan Umum Lampung memasukkan komisioner KPU Lampung yang menjabat saat ini dalam daftar hitam (blacklist). Rekam jejak mereka selama menjadi penyelenggara pemilihan gubernur dan pemilu legislatif menjadi catatan khusus. “Kami memiliki sejumlah catatan masalah KPU Lampung dan nama-nama komisioner yang sekarang menjabat,” kata Ketua Timsel KPU Lampung Rudi, Minggu (25/5). Menurut Rudy, timsel sudah mencatat rekam jejak komisioner KPU Lampung selama dua tahun terakhir, saat menyelenggarakan Pilgub dan Pemilu 2014 yang digelar serentak pada 9 April
lalu. Timsel juga menemukan indikasi adanya oknum komisioner titipan orang tertentu. “Saya sudah mengamati selama dua tahun, tapi catatan buruk mereka tidak bisa saya sebutkan. Semua catatan itu akan menjadi pertimbangan kami,” ujarnya. Tidak hanya penilaian timsel, nasib komisioner KPU Lampung yang kembali mengikuti seleksi juga akan ditentukan dari masukan sejumlah kalangan saat uji publik berlangsung. “Masukan masyarakat juga akan menentukan nasib peserta seleksi,” katanya. Selain KPU provinsi, timsel juga memiliki catatan sejumlah komisioner KPU kabupaten/kota yang mengikuti seleksi masuk KPU Lampung. “Komisioner yang menggelembungkan suara dan berafiliasi
pada partai tertentu langsung dicoret,” ujar akademisi Universitas Lampung itu. KPU Lampung kini diketuai Nanang Trenggono, sedangkan empat anggotanya yaitu Edwin Hanibal, Solihin, Firman Sep onada, dan Handi Mulyaningsih. Masa jabatan mereka akan berakhir saat pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, pada 2 Juni 2014. Saat KPU Lampung diminta tanggapannya, hanya Handi Mulyaningsih yang menjawab panggilan telepon. Namun, ia menolak berkomentar. “Saya tak mau menanggapi. Saya sedang sibuk masak,” ujarnya singkat kemudian menutup telepon. Anggota Timsel KPU Lampung, Wahyu Sasongko, menambahkan pihaknya tidak akan meloloskan calon yang memiliki rekam jejak buruk selama menjadi penyelenggara pemilu, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. (CR11/R4)
fathulmuin@lampungpost.co.id
Alasannya, menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, awalnya mereka jadwalkan 2 Oktober 2013, yang mundur hingga bersamaan dengan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014.
SDA Tunjukkan Etika Politik Buruk MENTERI Agama Suryadharma Ali (SDA) belum menyatakan mundur dari jabatannya meskipun sejak tiga hari lalu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana ibadah haji. Perilaku enggan mundur ketua umum Partai Persatuan Pembangunan itu menunjukkan etika politik yang buruk. “Sebagai tokoh politik partai Islam dan memimpin kementerian yang mengedepankan akhlak dan nilai moral, SDA harus mundur sebagai menteri agama,” ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas, Minggu (25/5). Menurut dia, mundur dari jabatan merupakan bagian dari etika politik yang harus dikedepankan pejabat publik. Namun, ketika SDA tidak mau mundur, hal itu menunjukkan etika politik yang buruk. Secara terpisah, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan para penikmat ibadah haji gratis, yang mendapat rekomendasi dari SDA, juga mendapat fasilitas istimewa dibandingkan
jemaah haji umumnya. Mereka mendapat tiket pesawat eksekutif dan tinggal di Hotel Hilton yang termasuk kategori hotel berbintang lima selama di Arab Saudi. “Kalau 100 orang, total biaya sekitar Rp8 miliar,” ujarnya. Secara terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, mengatakan jika SDA tidak mau mundur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan tegas berupa pemecatan. “Tujuannya, agar di sisa waktu pemerintahan SBY, tidak ada noda kotor dan penting juga menuntaskan kasus ini,” katanya. (MI/R4)
Idola Baru Indonesia dari Ranah Papua. Hlm.
16
Pihak Penyelenggara Evaluasi Lampung Fair PIHAK penyelenggara Lampung Fair mengakui ada oknum yang meyewakan lahan di s e k i t a r a r e a L a mp u n g Fair kepada para pedagang kaki lima. Kondisi ini dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan yang lebih baik.
“Kami memang menemukan ada praktik sewa lahan oleh oknum. Namun, setelah dikonfirmasi, oknum-oknum tersebut tidak dapat ditemukan karena menggunakan nama samaran serta identitas palsu,” kata Project Manager PT Sriwijaya Media Convex,
Rachmat Budi Purnomo, Ming gu (25/5), didampingi Asisten III Pemprov Lampung Bidang Kesra Adeham, di Sekretariat Lampung Fair. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan. Namun, karena jumlah PKL
yang banyak, panitia memperbolehkan PKL-PKL di luar untuk masuk. Diduga, PKLPKL inilah yang dipalak oleh oknum tertentu. Rachmat mengakui kendala tersebut dan ini dijadikan evalua si untuk penyelenggaraan Lampung Fair yang lebih baik. (RIC/K1)
K O LO M PA K A R
Melihat Pilpres di Dunia Maya BUKAN hanya soal demokrasi, pada era globalisasi, potret demokrasi bisa dipadu-padankan dengan perkembang an komunikasi dan informasi atau istilah populernya disebut demokrasi elektronik. Konsep ini secara literer diartikan sebagai menyelipkan perkembangan teknologi dalam proses demokrasi. Tidak heran jika sebagaian besar politikus memafaatkan media sosial sebagai sarana kampanye dan berdialog secara artifisial konstituen. Ibarat sebuah perang, kerap tim sukses menganalogikan
Arizka Warganegara Dosen FISIP Universitas Lampung
pertarungan menuju kursi presiden ini bermain di dua area, perang udara dan perang darat. Dalam konteks Pilpres 2014, perang udara para capres menarik untuk diikuti. Tumbuhnya pengguna media sosial, seperti Twitter dan Face-
book, yang awalnya diformat sebagai bagian dari silaturahmi artifisial, sekarang fungsinya bergeser tidak hanya media silaturahmi, tetapi juga dipakai sebagai media promosi dagang sampai dengan promosi politik. Dalam sebulan terakhir, saya kerap mengakses setidaknya dua mesin pencari (search engine) internet, Google dan Yahoo, ter utama Google. Apa yang saya lakukan sebenarnya sederhana, saya hanya ingin melihat bagaimana dunia maya merespons gonjangganjing pemilihan presiden yang akan dihelat 9 April 2014.
BERSAMBUNG KE Hlm. 12
TAJUK
Geliat Lampung Fair LAMPUNG Fair 2014 sudah dibuka sejak 17 Mei. Tema yang diusung dalam kegiatan yang berlangsung selama 10 hari itu sangat menarik, The pride of Lampung. Artinya, Lampung Fair 2014 sebagai kebanggaan masyarakat daerah ini. Jika Lampung Fair 2014 sebagai sebuah kegiatan yang membanggakan masyarakat, mengapa masih ada keluhan yang menyebut Lampung Fair yang tidak fair? Harus jujur diakui bahwa masyarakat mengeluhkan situasi yang tidak kondusif di luar arena Lampung Fair 2014, yang digelar di PKOR Way Halim. Situasi di dalam arena, sejauh ini, semuanya berjalan lancar-lancar saja. Keluhan yang paling getol disuarakan ialah kehadiran preman di lokasi parkir liar. Para pedagang kaki lima juga menjadi objek pemerasan para preman yang membuka stan liar di luar arena. Itulah fakta yang mestinya bukan menjadi tanggung jawab penyelenggara. Tanggung jawab itu dipikul aparat keamanan. Toh, preman sudah ada lebih dahulu di sana. Kehadiran preman dan stan liar di luar arena Lampung Fair tentu saja merugikan penyelenggara. Rugi bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan yang terutama terkait citra. Penyelenggara dituntut untuk bertanggung jawab atas semua kejadian di luar arena Lampung Fair. Tuntutan yang tidak fair karena ia diminta bertanggung jawab atas semua hal di luar wilayah kewajibannya. Tujuan utama Lampung Fair 2014 sesungguhnya ialah sebagai ajang promosi pembangunan daerah dan juga perusahaan, baik BUMN maupun swasta, untuk memperkenalkan potensi maupun produk mereka. Produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah asal kabupaten dan kota di Lampung juga dipamerkan dan diharapkan dikenal luas oleh masyarakat serta terjadi transaksi bisnis. Sejumlah perusahaan besar juga turut berpartisipasi, bahkan ada yang datang dari luar daerah ini. Berhasil-tidaknya Lampung Fair sama sekali tidak diukur dari kehadiran preman di luar arena, tetapi sejauh mana potensi dan produk yang dipamerkan itu dikenal masyarakat luas dan terjadi transaksi bisnis di sana. Pasar menjadi persoalan utama yang dihadapi daerah ini. Banyak produk unggulan yang dihasilkan, tetapi pemasaran langka. Lampung Fair menjadi ajang mempertemukan produsen dan konsumen. Jauh lebih elok lagi bila gema Lampung Fair menembus batas daerah, sehingga konsumen dari segenap penjuru negeri bahkan internasional datang ke sini. Mempromosikan Lampung Fair harus terus-menerus dilakukan. Kemasannya perlu diperbarui dengan sentuhan budaya setempat, termasuk kulinernya. Boleh saja dijaja kerak telur khas Betawi, tetapi harus ada juga pekasam, lepot tapai, juadah, atau kue lain khas Lampung. Penyelenggaraan Lampung Fair jangan dianggap ritual tahunan semata. Perlu dilakukan evaluasi terus-menerus menuju penyempurnaan yang lebih baik lagi. Geliat keberhasilan itu datang setelah membenahi apa yang kurang dari penyelenggaraan tahun ini. n
TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. yang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional, Lampung Post tidak terbit pada Selasa (27/5). Harian ini akan terbit kembali pada Rabu (28/5). Anda masih dapat mengikuti berita-berita aktual melalui Lampost. co. Kepada pembaca dan relasi harap maklum. n Penerbit
OAS IS
Rumah dan Tempat Kerja RUMAH dinilai lebih membuat stres dibandingkan tempat kerja. Demikian simpulan peneliti Universitas Negara Bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Tim peneliti menyimpulkan hal tersebut setelah mengamati 122 orang dengan rentang status ekonomi yang mencakup semua. Para partisipan diperiksa tingkat hormon kortison mereka selama tiga kali perhari. Kortison adalah elemen kunci dari hormon yang akan meningkat ketika stres bertambah. Selain itu, para partisipan juga diminta pendapat mereka mengenai suasana hati ketika berada di rumah atau tempat kerja. Ada perbedaan dari pria dan perempuan mengenai tingkat stres di dua tempat berbeda itu. Partisipan pria mengaku lebih bahagia di rumah daripada tempat kerja, sedangkan perempuan sebaliknya. Namun, berdasar analisis tingkat kortison, ternyata hormon para partisipan tersebut cenderung lebih rendah di tempat kerja dibandingkan di rumah. (MI/R4)