@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
selasa, 13 MEI 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13140
i TAHUN XXXIX
Terbit Sejak 1974
Rp.3000
TAJUK KPU berencana menggelar pemilukada serentak di delapan kabupaten/kota... Hlm. 2
Adinia Wirasti menyukai busana yang terkesan klasik...Hlm. 16
Ibrahimovic kembali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Ligue 1...Hlm. 24
n MI
n AP
Jumlah Kursi dan Nama Anggota DPRD Lampung Partai NasDem
PDIP
Partai Gerindra
PAN
1. Fauzan Sibron 2. Zamzani Yasin 3. Sahanah 4. Amrullah Ahmad El Hakim 5. Sahyana 6. Budi Yuhandi 7. Asih Fatwanita 8. Garinca Reza Pahlevi
1. Eva Dwiana 2. Aprilliati 3. Syafariah Widiati 4. Tulus Purnomo 5. Watoni Noerdin 6. Toto Sumirat 7. Rizal 8. Dadang Sumpena 9. Yanuar Irawan 10. Edi Rusdianto 11. Yose Rizal 12. Kadek Suwartika 13. Dedi Afrizal 14. Bambang Suryadi 15. I Komang Koheri 16. Ketut Erawan 17. Mingrum Gumay
1. Andika Wibawa 2. Mikdar Ilyas 3. Elly Wahyuni 4. Harry Ananda 5. Pattimura 6. Putra Jaya Umar 7. Azwar Safaruddin 8. Ikhwan Fadil Ibrahim 9. I Made Suarjaya 10. Eddi Hamim
1. Muswir 2. Hazizi 3. Abdullah Fadri Auli 4. Joko Santoso 5. Hamidi 6. Suprapto 7. Abdullah Sura Jaya 8. Asmara Dewi
PKB 1. Lazuardi 2. M. Effendi 3. Hidir Ibrahim 4. Karlina 5. Khaidir Bujung 6. Midi Ismanto 7. Noverisman Subing
PKS 1. Hantoni Hasan 2. Antoni Imam 3. Johan Sulaiman 4. Ahmadi Sumaryanto 5. Mardani Umar 6. Ade Utami Ibnu 7. Mufti Salim 8. Priyo Budi Santoso
Partai Golkar 1. Azwar Yacub 2. Tony Eka Candra 3. Ririn Kuswantari 4. F.X. Siman 5. Mirzalie 6. Thaib Husin 7. Ismet Roni 8. Miswan Rody 9. I Nyoman Suryana 10. Mega Putri Tarmizi
Partai Demokrat 1. Hartarto Lojaya 2. Imer Darius 3. Agus Revolusi 4. Dendy Romadona 5. Mozes Herman 6. Amaluddin 7. Nerozely Agung Putra 8. M. Junaidi 9. Toto Herwantoko 10. Sugiharto 11. Yandri Nazir
Partai Hanura 1. Angga Jevi Surya 2. Yozi Rizal
PPP 1. M.C. Iman Santoso 2. Zeldayati 3. Hali Fahmi A.R. 4. Abdul Haris Data diolah Lampung Post/Grafis FAHMI
KPU Tetapkan 85 Anggota DPRD Lampung PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh kursi terbanyak di DPRD Provinsi Lampung periode 2014—2019, yaitu 17 kursi atau sebesar 20%. Partai berlambang banteng ge muk ini mendominasi lembaga legislatif provinsi dengan perole han suara sah sebesar 793.830 atau 19,36%. P e ro l e h a n k u r s i Pa r t a i Demokrat dan Partai Gerindra ada pada urutan kedua dan ke tiga. Demokrat meraih 11 kursi (12,94%) dengan perolehan 484.152 suara sah atau 11,81%. Gerindra mendapat 10 kursi (11,76%) setelah memperolah 523.310 suara atau 12,76%. Kepastian perolehan kursi di lembaga legislatif provinsi ini ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung dalam pleno terbuka tentang penghi tungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih ang gota DPRD Lampung 2014— 2019 di aula kantor KPU, Senin (12/5). Rapat yang dipimpin Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono ini menetapkan 85 anggota DPRD Lampung hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014. Partai Golkar memperoleh jumlah kursi yang sama dengan Gerindra. Namun, posisinya ada pada urutan keempat kare na perolehan suara partai ini di bawah Gerindra, hanya 449.226 suara atau 10,96%. Empat partai dengan per olehan kursi terbanyak akan mendapatkan tiket pimpinan
DPRD Lampung. PDIP men dapatkan jatah ketua, sedangkan Demokrat, Gerindra, dan Golkar mendapat posisi wakil ketua. Partai NasDem sebagai pen datang baru berhasil menem patkan delapan kader terbaik nya (9,41%), sama dengan PKS dan PAN, sedangkan PKB berhasil memperoleh 7 kursi (8,24%). PPP dan Partai Hanura masing-masing mendapat 4 (4,71%) dan 2 kursi (2,35%). PBB dan PKPI harus merelakan diri karena tidak memperoleh kursi di DPRD Lampung. Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan ca
P
elantikan DPR RI pada Oktober dan pelantikan DPRD kabupaten/kota pada Agustus.
leg terpilih yang sudah ditetap kan akan dilantik pada awal September. “Jika mengacu pada Pileg 2009 lalu, pelanti kan DPR RI pada Oktober dan pelantikan DPRD kabupaten/ kota pada Agustus,” kata dia. Dengan komposisi perolehan kursi yang ada, PPP dan Partai Hanura harus bergabung untuk membentuk satu fraksi di DPRD Lampung. Pada pemilu sebe lumnya, Hanura berhasil meraih satu fraksi di DPRD Lampung karena memiliki lima kursi. Sementara PPP hanya memiliki tiga kursi. (CR11/UIN/U3)
KPU Pusat
Siapkan Timsel Pelaksanaan pilpres sudah dijabat komisioner baru untuk lima tahun ke depan. Hesma Eryani
K
PU Pusat memastikan masa perpanjangan jabatan KPU Lampung berakhir 2 Juni 2014, berte patan dengan pelantikan gu bernur dan wakil gubernur setempat terpilih. “Masa kerja mereka berakhir saat kepala daerah baru dilantik,” kata Ha dar Nafis Gumay, anggota KPU Pusat, di gedung KPU, Jakarta, Senin (12/5). Menurut Hadar, kini pihaknya menyiapkan tim seleksi. Da lam waktu dekat, pihaknya mengeluarkan SK pengangka tan sejumlah nama yang telah disusun menjadi tim seleksi. “Mau dibentuk panitia seleksi. Kemarin kami sudah bahas nama-nama panitianya, tapi belum ditetapkan,” ujar Hadar. Namun, Hadar mengaku lupa siapa saja nama–nama calon panitia seleksi itu. Dia berharap ada masukan dari publik untuk nama–nama yang layak menjadi panitia seleksi. “Saya lupa nama-namanya karena memang tidak hafal namanya,” kata dia. Hadar
juga tidak ingat persis jadwal tim tersebut mulai bekerja. Dengan adanya proses seleksi itu, pelaksanaan pilpres nanti akan digelar komisioner baru. “Seharusnya begitu. Nanti pelaksanaan pilpres sudah dijabat komisioner baru untuk lima tahun ke depan,” ujarnya. Sesuai jadwal, pelantikan gubernur baru Lampung akan dilaksanakan 2 Juni 2014. Saat ini kasus sengketa hasil pilgub masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Rencananya, pada Rabu (14/5) hakim MK akan membacakan putusan sidang gugatan yang diajukan pasang an Manzada tersebut. Hal senada dikatakan Ketua KPU Lampung Nanang Treng gono. Dia mengatakan masa jabatan mereka sebagai komi sioner berakhir tepat pada pelantikan gubernur terpilih periode 2014—2019. Sebab, hingga kini belum ada infor masi soal perpanjangan masa jabatan dari KPU Pusat. “Tidak ada info diperpanjang dari KPU Pusat. Yang ada akan dibentuk tim seleksi untuk KPU provinsi dan kabupaten/kota,”
kata dia, ditemui usai rapat pleno penetapan caleg terpilih untuk DPRD Lampung, di aula kantor KPU Lampung, kemarin. Pernyataan Nanang itu mem bantah pernyataan rekan komi sionernya, Edwin Hanibal, yang mengatakan KPU Lampung akan diperpanjang masa jabatannya hingga usainya penyelenggaraan Pilpres 9 Juli mendatang.
Tempo Singkat Nanang mengatakan pihaknya juga membentuk timsel KPU kabupaten/kota dalam waktu se singkat-singkatnya. “Sesingkatsingkatnya tidak harus setelah ada timsel untuk KPU provinsi. KPU Pusat kan punya solusi selalu untuk kepentingan orang banyak,” ujarnya. Disinggung soal keinginannya untuk mengikuti seleksi komi sioner KPU Lampung periode selanjutnya, Nanang masih malumalu memberi kepastian. “Maju lagi? Nanti kita lihat. Masalah nya, wartawan enak kan ngetik beritanya. No comment-lah. Nanti nunggu sesingkat-singkatnya. Tawaran parpol? Enggaklah, eng gak ada parpol,” ujarnya seraya tertawa. (CR11/U1)
KPU COPOT... Hlm. 2 hesmaeryani@lampungpost.co.id
PT Supreme Dapat Izin Eksplorasi Rajabasa SETELAH menunggu belasan tahun, PT Supreme Energy Ra jabasa akhirnya mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk mengelola kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa, Lampung Selatan, yang mengandung panas bumi. Izin diberikan melalui Surat Kementerian Ke hutanan No. 422/Menhut-II/2014 tertanggal 25 April 2014. Dengan izin itu, PT Supreme akan melakukan eksplorasi kawasan selama dua tahun. “Tahun ini kegiatan konstruksi sipil penyiapan infrastruktur. Lalu, tahun depan sudah dilaku kan pengeboran sumur panas,”
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
EKSPLORASI PANAS BUMI. (Dari kanan) VP Relations PT Supreme Energy Rajabasa Prijandaru Effendi, Asisten I Lampung Selatan Ali Husnah, dan Kadis Kominfo Lampung Nurwan Adi S. memberi keterangan tentang IPPKH di ruang rapat Kominfo Lampung, Senin (12/5). kata VP Relation & SHE Supreme Energy, Prijandaru Effendi,
dalam keterangan persnya di aula Dinas Kominfo Provinsi
Lampung, Senin (12/5). Prijandaru menambahkan jika hasil eksplorasi dinya takan layak dikembangkan, pengembangan dan produksi listrik bisa dilanjutkan. Ditar getkan, listrik sudah diproduk si pada 2018 dengan kapasitas total 2 x 110 megawatt. Dia menjelaskan proyek panas bumi Gunung Rajabasa yang diajukan sejak 2001 mer upakan proyek nasional dan termasuk program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II. Ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010. Karena itu, dukunga n dari
Pemerintah Pusat, daerah, dan masyarakat sangat dibu tuhkan. PT Supreme Energy Rajaba sa, kata Effendi, didirikan sejak 2008 sebagai anak perusahaan PT Supreme Energy khusus un tuk proyek pengembangan pa nas bumi di Gunung Rajabasa. “Untuk keperluan proyek ini, PT Supreme Energy menggan deng dua mitra perusahaan, yaitu GDF Suez dan Sumitomo Coorporation,” kata Effendi. Asisten I Pemkab Lampung Selatan Ali Husnan menjelas kan izin pinjam pakai PT Su preme Energy Rajabasa ini seluas 50 ha. (CR6/TOR/R6)
Mesuji Minus Pelayanan ADA tiga fungsi utama pegawai negeri sipil (PNS), yaitu pelak sana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Tiga fungsi itu hanya bisa diwujudkan bila PNS meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga terwujud birokrasi berintegritas. Integritas yang bermakna “satu nya kata dengan perbuatan” sangat dipengaruhi oleh penerapan prin n DP. RAHARJO sip akuntabilitas, transparansi sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Harus disadari, tidak ada integritas tanpa akuntabilitas dan transparansi. Seba liknya, tidak ada pemerintahan yang bersih, bebas dari ko rupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa integritas. Kualitas ideal PNS itu amat langka ditemukan di Kabu paten Mesuji, Provinsi Lampung. Bupati Mesuji Khamamik mengakui terus terang banyak pejabat di daerahnya yang tidak memiliki niat, apalagi kemampuan untuk melayani. Padahal, tugas PNS ialah memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Miris memang, aparatur pemerintah yang notabene diga ji rakyat tidak mau bekerja untuk rakyat. Apalagi, banyak PNS di daerah yang tidak betah diam di tempat, terutama pada Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional. Mereka, para PNS itu, berbondong-bondong meninggalkan tempat tugas untuk kembali ke Bandar Lampung. Mestinya, pada hari libur, merupakan kesempatan emas bagi PNS un tuk bersosialisasi dengan rakyat melalui program blusukan. Apresiasi yang tinggi patut diberikan kepada Khamamik yang dengan berani dan lantang mempersilakan pejabat nya untuk hengkang dari Mesuji jika tidak memiliki niat untuk mengabdi. Namun, Khamamik juga harus diingat kan salah satu tugasnya selaku kepala daerah ialah mem bina birokrasi. Ia tidak bisa cuci tangan begitu saja. Tugas Khamamik untuk membina PNS di Mesuji tentu tidak ringan, apalagi menciptakan aparatur yang berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi perekat dan pemersatu harus dikedepankan karena Mesuji selama ini terkenal sebagai ladang konflik horizontal. Birokrasi tidak boleh menjadi bagian dari persoalan konflik tersebut. Tidaklah berlebihan bila Khamamik membuka pintu lebarlebar bagi pejabat yang mau mengabdi di Mesuji. Sebelum mengundang pejabat dari luar, jauh lebih elok bila pejabat yang ada dilakukan kocok ulang. Bila perlu, dilakukan uji kompetensi menggunakan jasa lembaga independen. Pejabat yang selama ini hanya berorientasi uang dan fasilitas sebaiknya dibuang jauh-jauh. Rekrutmen calon PNS perlu dievaluasi lagi, jangan-jangan banyak PNS yang diterima karena uang pelicin. Status PNS memang menggiurkan bagi sebagian orang karena menyangkut prestise untuk meyakinkan calon istri dan calon mertua. Belum lagi beban kerja pas-pasan tapi kepastian gaji setiap bulan, naik pula setiap tahun. Tidak ada jalan lain, Khamamik bisa mencoba melelang jabatan-jabatan strategis. Lelang jabatan untuk menghindari jual-beli jabatan. Jangan biarkan Mesuji minus pelayanan. Pembenahan birokrasi harus dipahami dalam kerangka men capai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. n
OASIS
Mimpi dan Kontrol MIMPI ternyata bisa dikontrol. Menurut penelitian gabung an akademisi Universitas J.W. Goethe, Jerman, dan sekolah medis Harvard, Amerika Serikat (AS), pengontrolan itu dilakukan lewat rangsangan elek tronik ringan ke titik tertentu di kulit kepala seseorang. Sang peneliti, Ursula Voss dan J. Al lan Hobson, dalam jurnal ilmiah Nature Neuroscience, menulis kesimpulan tersebut setelah melakukan pengamatan terhadap 27 sukarelawan. Stimulasi listrik yang diterapkan kepada para partisipan bervariasi antara frekuensi 2—100 Hz. Selama itu, para partisipan tidak diberi tahu menge nai arus yang dirangsangkan. Para partisipan kemudian diminta menceritakan mimpi-mimpi mereka saat tidur. Di samping itu, peneliti juga memonitor aktivitas otak para partisipan. Hasilnya, Voss dan Hobson menemukan stimulasi 40 Hz meningkatkan aktivitas otak di daerah frontal dan temporal. Voss dan Hobson mengatakan stimulasi itu meningkatkan ke mungkinan para partisipan mengalami mimpi yang jernih. “Sebagai sebuah model untuk (mengatasi) gangguan men tal, memahami mimpi yang jelas adalah hal yang sangat kru sial,” kata Hobson yang menegaskan hasil penelitian mereka berguna bagi perkembangan penelitian psikiatri. (MI/R6)