:: LAMPUNG POST :: Rabu, 4 Juni 2014

Page 1

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

rabu, 4 junI 2014

T E R U J I T E PERC AYA

facebook.com/lampungpost

24 Hal.

No. 13159

i TAHUN XXXIX

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TAJUK

Karut-marut Timsel KPU

n ANTARA/ANDIKA WAHYU

RAKORNAS PILPRES 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono dan Mendagri Gamawan Fauzi (kanan), menghadiri pembukaan rakornas dalam rangka pemantapan pelaksanaan pemilu presiden di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jabar, Selasa (3/6). Rakornas tersebut guna menyukseskan pilpres pada 9 Juli 2014.

Rp2 Triliun untuk Perbaikan Jalan Dalam misinya, Gubernur Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri menyatakan akan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah. Vera Aglisa

P

ERSOALAN infrastruktur jalan di Lampung yang menjadi keluhan banyak pihak segera diatasi. Janji Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyiapkan anggaran Rp2 triliun untuk perbaikan jalan di Lampung akan dilaksanakan bertahap. Sesuai misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri untuk meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah, Bachtiar optimistis pihaknya bisa memperbaiki kerusakan jalan. “Perbaikan jalan dengan anggaran Rp2 triliun bisa jadi, tapi kemungkinan belum bisa 2014. Nanti secara bertahap pasti bisa,” ujar Wagub usai acara ngobrol bareng dengan plt. sekprov, asisten sekprov, dan kepala Biro Pemprov Lampung, Selasa (3/6). Sebelumnya, kalangan pe­

ngusaha di Kawasan Industri Lampung (Kail) berharap gubernur baru bisa memperbaiki kerusakan jalan akses menuju Kail. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar mengatakan perbaikan jalan di Kail menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur baru. Apalagi, anggaran

W

agub meminta stafnya menjaga solidaritas untuk pembangunan lebih maju.

infrastruktur tahun ini sudah ditetapkan pada pemerintahan gubernur sebelumnya.

Jaga Solidaritas Sementara itu, pada pertemuan tertutup yang digelar pada hari pertama berdinas, Wagub meminta stafnya menjaga solidaritas untuk pembangun­an lebih maju, ter-

Arinal Sekprov Definitif

n LAMPUNG POST/DOK

Arinal Djunaidi MERAIH nilai tertinggi pada fit and proper test, Arinal Djunaidi dianggap berhasil memenuhi seluruh persyaratan untuk mengisi jabatan sekretaris provinsi (sekprov) Lampung. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri pun setuju jabatan struktural tertinggi di Lampung diisi Arinal yang sebelumnya menjadi pelaksana tugas (plt.) sekprov. Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, usai acara ngobrol bareng dengan plt. sekprov, asisten sekprov, dan kepalakepala biro Pemprov Lampung, Selasa (3/6), mengaku dia dan Gubernur telah dimintai

persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami sudah setuju Arinal dikukuhkan menjadi sekprov definitif,” kata Bachtiar. Dia berharap sekprov definitif mendatang dapat bersinergi dengan Gubernur dan dirinya, khususnya untuk melakukan pembenahan dan membuat Pemprov Lampung meraih predikat wajar tanpa pengecuali­ an (WTP) pada 2015. Sebelumnya, usai melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Senin (2/6), Mendagri Gamawan Fauzi mengaku masih menunggu kesepakatan Gubernur M. Ridho Ficardo terkait nama sekprov definitif. Menurut Gamawan, pihaknya telah menerima tiga nama calon sekprov yang diusulkan Pemprov Lampung. Namun, usulan tersebut masih berdasarkan kesepakatan mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Sebab itu, ia masih harus terlebih dulu membicarakan hal tersebut dengan gubernur yang baru. (VER/R6)

masuk menghasilkan terobos­ an berdampak positif untuk pembangunan. Mantan Bupati Tulangbawang Barat ini menegaskan ukuran kinerja yang baik bukan hanya masalah input maupun output, melainkan lebih pada dampak (impact) yang dihasilkan. “Keberhasilan pemimpin ditentukan solidnya staf. Dari pertemuan, kami sepakat menjadikan Lampung lebih maju tanpa mempersoalkan yang lalu,” kata putra Sungkai Bungamayang itu. Dalam pertemuan yang tidak dihadiri Gubernur Ridho karena mengikuti rakornas di Jakarta itu, Bachtiar juga berharap seluruh satuan kerja dapat menata organisasi dengan baik, termasuk melengkapi data personel dan kekuatan yang dimiliki. Sehari setelah melepas jabatannya, mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memilih pergi ke Jakarta. Namun, mantan Gubernur yang menjabat dua periode itu tidak dapat dikonfirmasi lebih jauh mengenai kepergiannya. (R6)

veraaglisa@lampungpost.co.id

SBY Gerah dengan Aksi Kampanye Hitam PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para kontestan Pilpres 2014 tidak menggunakan kampanye hitam sebagai upaya meraih simpati calon pemilih. Dia khawatir masyarakat tidak mendapatkan informasi sebenarnya mengenai kredibilitas para capres dan cawapres akibat maraknya kampanye hitam yang menga­ rah ke fitnah. “Mari selamatkan negara kita agar tidak menjadi lautan fitnah. Fitnah itu musuh bersama. Kalau itu dilakukan, salah besar,” katanya, saat membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilpres di Sentul Bogor, Selasa (3/6). SBY mengakui setiap pasang­ an berusaha untuk memenangkan pertarungan dalam pilpres mendatang. Untuk menang, setiap kandidat menggunakan berbagai macam cara, mulai dari yang lembut hingga keras. “Namun, itu wajar dan ke­ rap terjadi. Cuma selalu ada batasnya. Jangan sampai punya niat merusak dan menghancurkan dengan cara fitnah dan black campaign, itu tidak baik,” ujarnya. Menurut SBY, pada prinsipnya tidak soal apabila setiap pasangan capres dan cawapres menggunakan negative cam-

paign (kampanye negatif) sebagai taktik kampanyenya. Apalagi hal tersebut lumrah terjadi di setiap pemilu di seluruh dunia. “Namun, black campaign atau fitnah tidak boleh dilakukan. Masyarakat belum tentu tahu apakah itu fitnah atau bukan. Mereka justru mendapatkan informasi yang tidak pernah ada kebenarannya,” kata dia. Karena itu, SBY meminta para penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, dan pene­ gak hukum menjaga akun­ tabilitas dalam menjalankan tugasnya. “Cegah tindakantindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan tidak perlu. Apalagi yang lantas menimbulkan fitnah.” (MI/U1)

n ANTARA/WAHYU PUTRO A.

LEMBAGA pengawas penyelenggaraan ibadah haji mengaku tidak mengetahui kebijakan dan kerja teknis Kementerian Agama sebagai panitia haji. Hal itu terkait adanya dugaan proyek pemondokan jemaah haji, salah satunya dimiliki seorang menteri KIB II, seperti diungkapkan sumber di KPK. Misalnya, Wakil Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Imam Addaruqutni yang mengaku

tidak mengetahui terkait kabar Menpera Jan Farid yang diduga mempunyai proyek pemondokan di Tanah Suci. “Saya benar-benar tidak tahu. Saya rasa KPK yang mungkin lebih mengetahuinya. Lagi pula hal itu di luar objek KPHI,” kata Imam, ketika dikonfirmasi, Selasa (3/6) malam. Bukan hanya KPHI, anggota Komisi VIII DPR sebagai mitra Menag Ali Maschan Musa dan Koordinator Rabithah Haji In-

BACA.!

Tabloid Mingguan

Terbit hari ini OAS IS Selena Gomez Menonton Konser Beramai-ramai.

Hlm.

16

Pengawas Haji Tidak Tahu Kerja Teknis

PEMERIKSAAN MANTAN DIREKTUR PHU. Mantan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kementerian Agama Ahmad Kartono berada di ruang tunggu gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/6).

SEMUA pekerjaan yang diawali dengan asal-asalan akan menghasilkan produk yang asal-asalan pula. Bekerja serampangan memang lebih mudah dan lebih cepat, tetapi da­pat dipastikan akan menuai kekecewaan di kemudian hari. Kekecewaan itu akan menjelma menjadi malapetaka jika hasil akhir pekerjaan bern DP. RAHARJO hubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Contoh teranyar ialah pembentukan tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (timsel KPU) Kabupaten Mesuji. Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU provinsi membentuk timsel KPU kabupaten/kota. Timsel beranggotakan lima orang dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Lebih spesifik, dalam Pasal 9 Peraturan KPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disebutkan anggota timsel harus memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, rekam jejak yang baik, dan memahami persoalan pemilu. Di Mesuji, pembentukan timsel terkesan asal comot tanpa menghiraukan PKPU 02/2013. Timsel KPU Mesuji dike­tuai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Sedarno dengan empat anggota, yakni Kabag Tata Usaha Kantor Kemenag Mesuji Fauzan, Kepala SMAN 2 Way Serdang Sudomo, Sekretaris Inspektorat Mesuji Ahmad Fadli, dan akademisi Universitas Lampung Usep Saepudin. De­ngan dalih Mesuji kekurangan sumber daya manusia, KPU provinsi menunjuk anggota timsel hanya dari unsur pegawai negeri sipil (PNS). Persoalan mulai mengemuka ketika Sudomo dan Ahmad Fadli mundur. Mereka merasa tidak pernah diajak bicara dan langsung ditunjuk sebagai anggota timsel. Pihak KPU provinsi menelepon dan mereka langsung diminta mengikuti pembekalan di Bandar Lampung. Satu hal lagi yang dilanggar adalah Pasal 10 huruf j PKPU 02/2013 yang mensyaratkan adanya surat rekomendasi dari pimpinan instansi calon anggota timsel yang bersangkutan. Bupati Mesuji Khamamik mempersoalkan KPU provinsi ka­ rena langsung main tunjuk PNS tanpa persetujuan pimpinan. Cara kerja KPU provinsi menunjuk anggota timsel mirip kerja amatiran. Semua serbagelap, tidak transparan, dan asal tunjuk orang. Ada dugaan cara kerja yang sama juga terjadi di kabupaten lain, seperti di Tulangbawang dan Tulangbawang Barat. Padahal, timsel itulah yang akan menentukan kualitas dan kredibilitas anggota KPU, lembaga resmi yang menggelar pemilihan presiden, pemilihan bupati, dan pemilu legislatif. Bukan tidak mungkin KPU provinsi berkepentingan menciptakan situasi serbagelap untuk memunculkan orangorang tertentu sebagai anggota KPU kabupaten. Jika prinsip transparansi rekrutmen timsel terus diabaikan, mudah ditebak hasilnya kelak. Publik Lampung sudah melihat sendiri kualitas komisioner KPU kabupaten saat ini; ketua KPU Lampung Tengah menjadi tersangka, bahkan seluruh komisioner KPU Lampung Barat duduk di kursi pesakitan. Bukan itu saja, buruknya kualitas, kredibilitas, dan integritas penyelenggara pemilu pada gilirannya berpotensi merampas kedaulatan pemilih dan merampok hak-hak dasar rakyat dalam sistem demokrasi. n

donesia (RHI) Ade Marfudin pun mengaku tidak mengetahuinya. “Persisnya saya tidak tahu,” kata Ali yang diamini Ade. KPK menemukan dugaan skandal yang terjadi di seluruh elemen penyelenggaraan haji. Di antaranya dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), pemondokan, pengadaan transportasi, dengan modus penggelembungan anggaran sekaligus mengubah spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak. Namun, saat dikonfirmasikan, Ketua KPK Abraham Samad tak mau berkomentar. Menurut dia, KPK masih fokus penyidikan Suryadharma Ali (SDA). “Sekarang KPK konsentrasi dengan tersangka SDA. Mengenai orang lainnya masih belum ditelusuri,” kata Samad. Kemarin, penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah saksi terkait tersangka SDA, termasuk tiga pejabat struktur Kemenag. “Ketiganya diperiksa untuk tersangka SDA,” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, kemarin. (MI/U1)

Stres dan Kinerja Lelaki KECERDASAN emosional (EQ) pria cenderung menurun ketika ia mengalami stres. Hal sebaliknya justru terjadi pada perempuan. Demikian kesimpulan peneliti Universitas Vienna, Italia, Claus Lamm. Pemimpin penelitian, Giorgia Silani, mengatakan pihaknya melakukan pengamatan dengan meminta partisipan berbicara di depan umum dan menyelesaikan tugas aritmetika mental. Para peserta lalu diminta meniru gerakan tertentu, mengenali emosi orang lain atau meniru sudut pandang orang lain. “Dari apa yang kami observasi, ternyata stres memperburuk kinerja laki-laki dalam tiga jenis tugas. Hal sebaliknya berlaku pada perempuan,” ujar Silani. EQ berpengaruh pada tindakan simpati dan empati terhadap orang lain. Ketika EQ itu terganggu, interaksi sosial pun memburuk. (MTVN/R6)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.