GAGAP TEKNOLOGI URUS SKP
GAGAP TEKNOLOGI URUS SKP
Kemenkes mengusung proyek digitalisasi dalam setiap urusan administrasi kesehatan. tak ketinggalan dalam mengurus SKP. Sejak UU no 17 tahun 2023 diteken, banyak perubahan terkait peraturan di bidang kesehatan termasuk urusan satuan kredit profesi para nakes. Proyek digitalisasi ini merubah sistem pengumpulan SKP yang sebelumnya manual, kini harus terpusat dan serba online.
Adminstrasi Dokter Gigi Tak Jua Praktis
Menjadi seorang dokter gigi di Indonesia bukanlah perjalanan yang singkat. Setelah menyelesaikan pendidikan profesi, dokter gigi harus mengikuti serangkaian tahapan administratif yang panjang dan kompleks untuk bisa resmi berpraktik. Proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti mengikuti ujian Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG), proses mendapatkan Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi, serta registrasi diri, serta Surat Tanda Selesai Internship ternyata akun Satusehat SDMK harus ditautkan dulu dengan Platform SKP serta Plataran Sehat karena merupakan aplikasi yang terpisah.
Di era digital ini, seluruh proses diatas melibatkan Aplikasi Digital yang menjamin proses dapat berlangsung secara online. Sebelum perberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setidaknya ada dua aplikasi yang harus dimiliki oleh dokter gigi untuk proses administrasi yaitu Aplikasi e-Sertifikasi dan Aplikasi STR, keduanya sudah tertaut secara interoperalitas untuk kemudahan proses.
Semangat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah membuat proses yang dulu dinilai panjang dan berbelit menjadi sederhana dan memudahkan, termasuk dari segi teknologi informasi. Ini semuanya diwujudkan dalam sistem aplikasi tunggal yang diberi nama Satusehat.
Namun sayang dalam praktiknya, aplikasi Satusehat belum berhasil membuat proses menjadi sederhana dan memudahkan. Penyebabnya karena integrasi aplikasi dalam Satusehat masih belum sempurna serta banyak proses bisnis yang diterapkan dalam aplikasi tidak sejalan dengan kondisi realitas dilapangan.
Proses Administrasi Dokter Gigi dimulai saat yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam Uji Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (UKMP2DG), kemudian Panitia UKMP2DG akan mendorong data dokter gigi yang baru lulus ke Aplikasi e-Sertifikasi milik Kolegium untuk diterbitkan Sertifikat Kompetensinya dengan dilengkapi syarat Sertifikat Profesi dan Perguruan Tinggi, selanjutnya pada saat dokter yang bersangkutan mengajukan STR maka Aplikasi STR akan menarik data dari e-Sertifikasi. Sampai proses ini data dasar yang digunakan berbasis data dari Pangkalan Data Pendidikan Ting-
gi (pdDikti), yang menggunakan data sesuai Akta Kelahiran pada saat daftar sekolah. Pada masa sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 proses administrasi hanya berputar-putra di aplikasi itu saja, termasuk untuk dokter gigi lama dalam proses pengumpulan SKP, serta pembaharuan Sertifikat Kompetensi dan STR baru.
Saat ini muncul aplikasi baru yang harus dimiliki dokter gigi yaitu SatusehatSDMK yang kurang lebih isinya serupa dengan aplikasi milik KKI di masa lalu, kemudian ada Plafform SKP dan Plataran Sehat yang kurang lebih fungsinya serupa dengan Aplikasi e-Sertifikasi di masa lalu.
Saat ini setelah mendapatkan STR, dokter gigi juga diwajibkan mendaftarkan dirinya di Satusehat SDMK, yang mana data registrasi ini harus sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Persoalan banyak timbul di lapangan karena Data Induk Kependudukan banyak yang tidak sama dengan data Akta Kelahiran yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi. Belum lagi dalam beberapa kasus print out data di KTP fisik entah kenapa ternyata berbeda dengan Data Induk Kependudukan.
Persoalan lain terkait administrasi SKP yang cukup menjadi perhatian karena SKP adalah elemen penting dalam dunia profesi kesehatan, termasuk dokter gigi. Untuk mendapatkan SKP, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyediakan portal pembelajaran resmi bernama Plataran Sehat. Melalui portal ini, tenaga kesehatan bisa mengikuti webinar yang ber-SKP resmi dari Kemenkes, yang nantinya SKP tersebut akan langsung tercatat di SKP Platform. Agar SKP yang diperoleh dokter gigi bisa otomatis tercatat,
Pada saat artikel ini ditulis, apabila dokter gigi masuk ke Aplikasi Satusehat akan muncul Bar Perolehan SKP dari target seharusnya, penambahan SKP yang tercatat tidak otomatis tetapi harus klik tombol “Update SKP”. Bila klik menu “SKP Platform” kemudian klik “Pengelolaan SKP” maka akan muncul rincian dari perolehan SKP yang tercantum di awal tadi. Sayangnya perolehan SKP yang tercatat hanya yang berasal dari Ranah Pembelajaran saja, untuk ranah lain harus diinput manual di menu “Formulir Pengisian”. Bila klik menu “Plataran Sehat” kemudian klik tombol “Cari Pembelajaran” maka akan muncul Total SKP yang jumlahnya berbeda dengan yang muncul di Platform SKP sehingga menimbulkan kebingungan karena SKP ini yang didapat dari sistem baru saja. Di Plataran Sehat ini yang membingungkan lagi acara yang diperuntukan untuk dokter gigi karena belum ada tertib peruntukan dari penyelenggara sehingga banyak judul yang tidak terkait kompetensi dokter gigi tetapi dapat diikuti dokter gigi demikian pula sebaliknya.
Secara keseluruhan, meskipun digitalisasi diharapkan dapat mempermudah proses administrasi bagi para dokter gigi, kenyataannya aplikasi-aplikasi yang ada saat ini masih jauh dari kata user friendly dan juga banyak yang proses bisnisnya tidak sesuai realitas Kurangnya sinkronisasi antar aplikasi menjadi salah satu kendala utama yang perlu segera diatasi agar kehadiran aneka Aplikasi dapat sesuai dengan tujuannya yaitu sederhana dan mumudahkan. [Messya R]
Pengajuan SKP Kemenkes Akhirnya Bisa Lewat PDGI
Setelah hampir tiga bulan setengah urusan pengajuan Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam kondisi tidak karuan, akhirnya sekarang kembali bisa dilakukan melalui Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Hal ini terjadi karena PDGI Training Center telah ditetapkan sebagai penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi lewat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1231/2024 tertanggal 6 Juni 2024.
Pengajuan SKP melalui PDGI sebelumnya berakhir pada tanggal 29 Februari 2024 karena sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/154/2024 tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari terakhir pemutakhiran dan verifikasi portofolio dapat dilakukan di sistem informasi organisasi profesi. Ini juga berarti
SKP yang dikeluarkan PDGI setelah tanggal tersebut tidak lagi dapat dipergunakan sebagai syarat perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP). SKP selanjutnya harus berasal dari Kementerian Kesehatan yang hanya diberikan kepada lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi.
Akhirnya para penyelenggara kegiatan mencari lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi yang dapat diajak bekerja sama demi memperoleh SKP Kemenkes. Situasi ini memunculkan permasalahan baru, yaitu mahalnya biaya kerjasama yang umumnya lembaga mematok biaya per peserta bukan per-SKP seperti zaman PDGI sebelumnya. Ada pula lembaga pelatihan yang tidak menarik biaya, tetapi penyelenggara harus memberi honor pada pegawai mereka yang besarnya nyaris sama saja dengan pola pembayaran per peserta.
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan surat Nomor PL.02.03/F/117/2024 yang antara lain mematok biaya kerjasama per kegiatan adalah Rp. 500.000 bila peserta 1-100, Rp. 1.000.000 bila peserta 101-200, Rp. 1.500.000 bila peserta 201-300, Rp. 2.000.000 bila peserta 301-400, serta Rp. 2.500.000 bila peserta 401-500 orang untuk menertibkan hal ini
Menurut sumber di Pengurus Besar PDGI, terakreditasinya PDGI Training Center pengajuan SKP dapat kembali dilakukan melaui e-P3KGB oleh semua pihak yang biasa menjadi penyelenggara. Tentunya, kita berharap biaya pengajuan SKP bisa tetap semurah seperti saat SKP dikeluarkan PDGI sebelumnya. [Kosterman Usri; Foto : Kemenkes RI]
Pendidikan Dokter Spesialis
Berbasis Rumah Sakit Resmi Diluncurkan
Indonesia hingga saat ini masih kekurangan dokter. Jumlah dokter umum di Indonesia saat ini sebanyak 156.310 dokter dengan rasio dokter di Indonesia saat ini adalah 0,47 per 1.000 penduduk. Rasio ini menempatkan Indonesia pada peringkat 147 di dunia. Saat ini, Indonesia memiliki target rasio 1 dokter umum per 1.000 penduduk. Berdasarkan perhitungan ini, Indonesia masih kekurangan 124.294 dokter umum.
“Tak hanya dokter umum, Indonesia juga kekurangan jumlah dokter spesialis. Saat ini jumlah dokter spesialis mencapai 49.670. Idealnya, rasio dokter spesialis yaitu 0,28 per 1.000 penduduk. Dengan demikian Indonesia masih kekurangan 29.179 dokter spesialis.
Permasalahan kesehatan ini menjadi semakin pelik dikarenakan distribusi dokter spesialis tidak merata. Sebanyak 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kementerian Kesehatan berusaha mengatasi permasalahan ini dengan merumuskan kebijakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan (Hospital Based).
Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, pada Senin 6 Mei 2024 di RSAB Harapan Kita. Jokowi mengutarakan, harus ada terobosan dalam dalam dunia pendidikan kedokteran. Sebanyak 24 fakultas kedokteran dan 420 rumah sakit di Indonesia berpotensi menjadi RS Pendidikan untuk menghasilkan dokter spesialis sebanyak-banyaknya dengan standar internasional.
Dalam acara tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengemukakan, PPDS Hospital Based dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun. Menurutnya, dokter spesialis lulusan program berbasis rumah sakit memiliki kualitas setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia. Kemenkes akan melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.
Tahap pertama PPDS Hospital Based ini akan diselenggarakan di enam rumah sakit vertikal milik Kemenkes sebagai program percontohan. Rumah Sakit tersebut, yaitu RS Jantung Harapan Kita untuk program studi jantung, RSAB Harapan Kita untuk program studi anak, RS Ortopedi Soeharso untuk program studi ortopedi dan traumatologi, RS Mata Cicendo untuk program studi mata, RS Pusat Otak Nasional untuk program studi saraf, serta RS Kanker Dharmais untuk program studi Onkologi Radiasi. Pra registrasi program PPDS Hospital Based ini rencananya akan dibuka pada bulan Mei 2024.
Menkes Budi juga menambahkan, calon dokter yang mengikuti program ini tidak dikenakan biaya uang pangkal seperti program university based. Bahkan, para PPDS yang mengikuti program ini akan mendapatkan upah yang layak. Selain itu, para PPDS juga akan mendapat perlindungan kesehatan, hukum, dan dianggap setara. Peserta program ini nantinya diutamakan berasal dari Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) atau luar Pulau Jawa. Setelah lulus, para dokter ini diharapkan dapat kembali mengabdi di daerah terpencil yang masih kekurangan dokter spesialis. [Berita : Kemenkes RI]
Cara berlangganan :
1. Snap QR Code dengan HP atau buka http://bit.ly/3irknZ3
2. Isi data pembeli, klik berlangganan
3. Lakukan pembayaran sebesar sesuai instruksi
Biaya sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia
Berita Uji Coba Starlink Kemenkes
di Bali
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Starlink, layanan internet dari SpaceX yang menggunakan satelit milik Elon Musk. Kerja sama itu dilakukan untuk menghadirkan akses internet yang cepat dan menjangkau seluruh puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
"Dari 10.000 puskesmas yang ada di Indonesia, sekitar 745 tidak memiliki akses internet sama sekali dan 1.475 memiliki akses internet yang terbatas. Semuanya tersebar di 7.000 pulau di Indonesia," jelas Menkes Budi Gunadi Sadikin lewat siaran pers, Senin (20/5/2024). Peresmian kerja sama ini dilaksanakan melalui uji coba di Puskesmas Pembantu (Pustu) Sumerta Kelod, Denpasar, yang sekaligus menjadi lokasi peresmian kerja sama, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Bungbungan, Klungkung, yang memiliki keterbatasan akses internet. Puskesmas Tabarfane di Kepulauan Aru, Maluku, yang sebelumnya tidak memiliki akses internet juga turut menjadi lokasi uji coba dan tersambung secara daring menggunakan jaringan Starlink.
Kehadiran Starlink diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan di seluruh wilayah Indonesia karena kemampuannya menjangkau lebih banyak puskesmas di area yang selama ini memiliki tantangan geografis. "Diharapkan mereka dapat akses internet yang layak sehingga layanannya tidak akan berbeda dengan Puskesmas yang ada di daerah perkotaan,” kata Budi. Menurut Budi, peningkatan konektivitas internet dapat membuka akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan memudahkan akses komunikasi antar-daerah sehingga pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan bisa real time. Aktivitas ini juga mendukung agenda digitalisasi transformasi kesehatan Indonesia.
Sementara itu, Elon Musk yang datang dengan mengenakan Batik Bali berwarna hijau mengatakan, keberadaan Starlink akan membantu banyak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses internet yang memadai. “Saya sangat bersemangat untuk membawa konektivitas internet ke tempat-tempat yang konektivitas internetnya rendah. Internet seperti penyelamatan hidup karena dengan internet kita bisa belajar banyak hal,” kata Elon.
Saat ini, fasilitas layanan kesehatan di Filipina, Rwanda, Mozambik, dan Nigeria, juga telah
menggunakan Starlink. Peluncuran dan uji coba Starlink juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Uji coba tersebut untuk mengetahui pencatatan data imunisasi, skrining penyakit tidak menular (PTM), atau penimbangan balita secara digital oleh tenaga kesehatan (nakes) melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Selanjutnya, data tersebut akan ditampilkan secara real time melalui dasbor ASIK. Infrastruktur ini juga diharapkan dapat digunakan untuk layanan telemedisin, telekonsultasi, dan pemantauan pasien secara daring, sehingga masyarakat mendapatkan akses untuk layanan spesialis meski tinggal di daerah terpencil dan terluar.
Biaya untuk berlangganan dan pengadaan infrastruktur Starlink oleh puskesmas tidak menggunakan anggaran Kemenkes, tetapi menggunakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di bawah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah setiap tahunnya [Berita : Republika, Foto : Republika]
Messya Rachmani REDAKSI Fathin Vania Rahmadina, Nadia Faradiba, Rizna Salsadila Shofwa, M. Syauqi Syafiq, Mutia Azzahra Rizandi KORESPONDEN Dhona Afriza (Padang), Amanda Kristiani Matondang (Medan), Bertha Aulia (Palembang), Alfini Octavia (Yogyakarta), Ronny Baehaqi (Surabaya), Vira Dwiviasta Ade Ayu(Malang), Putra Qodri Fath (Pontianak), Irma Chaerani Halim (Samarinda), Muhamad Ruslin (Makassar), Michael Andrea Leman (Manado), Anak Agung Istri Devi Wulandari Putra (Denpasar), Septia Indriasari (Mataram)
DIREKTUR BISNIS Maryanne Susanti PEMASARAN Felycia Evangeli Andi Arnold (Manajer), Alia Intan Kusuma Ramadhani, Blandina Tsanarayya Amarantha ACARA Dian Islamiyati (Manajer) Mulia Ayu Hanifa, Varisati Nalina Vara, Sangga Tirakat, Muhammad Syahid Abdilah, Abigail Thanya Gracesheila, Andrian Fadhillah Ramadhan, Maya Adriati Pramestiningrum, Raisya Aurellia Putri Lesmana, Adira Khansa Mahdiya, Gabriella Tasha, Vita Ekaviasta Putri KEUANGAN Latifah Kaniadewi , Siti Kusdiarti DESAIN GRAFIS Benazir Amriza Dini, Irmayanti Meitrieka, Yuda Haditia Putra, Aulia Dewi PRODUKSI Agus Sono TEKNOLOGI INFORMASI Anzarudin, Anggit Wirasto BIRO JAKARTA Sandy Pamadya (Kepala), Affi Listriani, Ina Sarah Addawiah, Putu Ayu Pradnya BIRO SEMARANG Hayyu Failasufa (Kepala), Ade Ismail Berita/artikel/siaran pers/foto/surat pembaca/iklan/penawaran kerjasama
Dentamedia
Menteri Kesehatan Datangkan Dokter Asing? Ini Alasannya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewacanakan mendatangkan dokter asing untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Hal itu diungkapkannya dalam acara Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.
Ia mengatakan terdapat tiga masalah dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Indonesia yaitu jumlah, distribusi, serta kualitas. "Rata-rata dunia, jumlah dokter per populasi 1,76 per seribu. Negara maju yang kita inginkan, ya itu di atas dua lah. Dua per seribu, tiga per seribu, ada yang empat per seribu," ujar Budi Gunadi.
Rasio profesi dokter umum di Indonesia saat ini baru 0,47 dari 1.000 penduduk. Budi Gunadi mengatakan, bahwa di negara-negara yang hampir miskin atau upper middle income country, jumlah dokter per populasi adalah satu banding seribu Dengan demikian, ujarnya, rasio dokter di Indonesia perlu naik 0,5 persen untuk memenuhi angka tersebut. Apabila populasi sebesar 280 juta, ujarnya, maka dibutuhkan 140 ribu dokter lagi dan jika setahun lulusan fakultas kedokteran adalah 12 ribu, maka butuh 10 tahun untuk mencapai rasio itu.
Selain itu Menkes menyebutkan bahwa sekitar 500 puskesmas di Indonesia tidak ada dokternya. Dia juga menyebut kenyataan bahwa seorang dokter dapat bekerja di tiga tempat sekaligus menunjukkan bahwa tenaga kesehatan masih kurang. Menurut dia, Indonesia masih kekurangan sekitar 29.000 dokter spesialis. Selain kekurangan tersebut, distribusi juga sulit, karena semua terpusat di Pulau Jawa.
Menkes Budi mengatakan satu hal yang dapat ditangani adalah masalah pendapatan bagi spesialis yang ada di daerah, di mana ada Sekretaris Daerah atau Bupati yang iri karena pendapatan dokter spesialis lebih besar dari mereka, sehingga tidak di-
bayarkan. Oleh karena itu pihaknya mengatakan telah mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Keuangan guna memberikan subsidi bagi para dokter tersebut. Namun, lanjutnya, yang lebih penting adalah mengatasi kekurangan spesialis. Selain dokter spesialis, kata dia, perawat spesialis juga dibutuhkan.
Menkes berterima kasih kepada LPDP yang telah memberikan beasiswa bagi perawat yang mau menempuh spesialisasi. Selain itu, kata dia, sulitnya distribusi dikarenakan penempatan. Menkes menyebut orang-orang di daerah sulit bersaing dengan orang-orang perkotaan dalam mendapatkan pendidikan spesialis. Oleh karena itu Menkes Budi menyebut pendidikan berbasis kolegium di rumah sakit dicanangkan. Menurutnya, tidak perlu dikirim jauhjauh ke Jakarta atau Surabaya, cukup belajar di rumah sakit, selama kasus kesehatan untuk dipelajari cukup.
Masalah ketiga, menurut Menkes adalah kualitas. Menkes menyebut bahwa ibarat tim sepakbola nasional yang dilatih orang asing, hal tersebut membuat kualitas pemain semakin baik, karena pelatihnya punya kompetensi. "Jadi bapak ibu, nanti kalau ada dokter asing masuk, kalau ada dirut rumah sakit bule masuk, nah tolong dilihat itu bukan sebagai akan menghabiskan, menutup lapangan pekerjaan. Itu untuk menjawab isu ketiga yang fundamental bahwa kita harus meningkatkan kualitas," ujar Menkes.
Undang-Undang Kesehatan
Dalam Undang-Undang Nomor 17 / 2023 tentang kesehatan, diatur kemungkinan dokter asing bekerja di Indonesia, di antaranya harus lolos uji kompetensi dan mengikuti adaptasi di fakultas kesehatan masyarakat. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah menyatakan, Undang-undang Kesehatan tidak memberikan kebebasan sebe-
sar-besarnya kepada dokter asing berpraktik di Indonesia. "Ada proses adaptasinya. Dokter asing yang masuk kami batasi dan tidak bisa ecer praktik sendiri-sendiri, harus ada institusi besar yang menangani," kata Budi Gunadi Sadikin dalam sebuah dialog di Jakarta, 17 Juli 2023.
Undang-undang Kesehatan, kata Budi, mengatur ketentuan berpraktik dokter asing hanya pada fasilitas layanan yang membutuhkan dan tidak bisa berpraktik secara bebas di tempat lain. "Misalnya, BUMN mau buat Mayo Clinic, maka itu yang bawa dokter asingnya tidak bisa buka ruko," katanya.
UU Kesehatan juga mengatur pembatasan izin praktik dokter asing, misalnya selama dua tahun dan hanya bisa perpanjang satu kali, sehingga dokter asing bisa praktik di Indonesia maksimal empat tahun. Menurut Budi, kehadiran dokter asing berpraktik di Indonesia bukan berarti menjadi ancaman bagi dokter berstatus warga negara Indonesia. Ia mengibaratkan profesi koki berstatus warga negara asing di restoran tidak berarti mengancam peluang kerja bagi koki lainnya di Indonesia Justru kompetensi yang mereka miliki bisa mengajarkan pengalaman dan resep tertentu yang bisa dipelajari oleh pekerja lain di Indonesia, kata Budi. "Saya percaya dokter kita pintar-pintar, tapi dokter kita seperti terlalu dibatasi seharusnya dibiarkan bertarung, saya yakin menang, karena pinter dokter-dokter kita, kurang percaya diri saja," ujarnya.
Budi mengaku heran dengan tudingan UU Kesehatan membuka peluang liberalisasi tenaga kesehatan asing di Indonesia. Alasannya, banyak negara maju di dunia yang kini juga sedang kekurangan tenaga dokter. "Saya mengikuti pertemuan G20, G7, dan pertemuan menteri kesehatan dan mereka semua mengaku kekurangan dokter di negara maju tersebut," katanya. [Berita : Tempo]
STR Gratis Disambut Dingin
Pengumuman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengratiskan kepenguruaan Surat Tanda Registrasi (STR) menjadi Rp. 0 disambut dingin kalangan dokter gigi, hal ini terlihat dari sepinya komentar di berbagai media sosial dokter gigi. Saat ini yang sedang menjadi topik hangat justru kejadian yang menimpa beberapa dokter gigi, jumlah SKPnya tiba-tiba menjadi 0 di Platform SKP Kemenkes serta input manual kegiatan yang sering tidak berhasil.
Seharusnya pengumumkan biaya pengurusan STR menjadi Rp. 0 mulai tanggal 5 Juli 2024 disambut hangat karena itu meringankan beban dokter gigi. Langkah ini tentu diambil Kemenkes sebagai bagian dari upaya untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban finansial para tenaga medis, terutama bagi mereka yang baru lulus dan memulai karier di dunia kesehatan. “Ini adalah komitmen kami untuk mendukung tenaga medis yang telah bekerja keras melayani masyarakat. Dengan menghapus biaya STR, kami berharap dapat memberikan motivasi tambahan bagi mereka untuk terus berkarya,” ujar Budi dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.
Kebijakan ini juga disambut baik oleh berbagai asosiasi profesi tenaga medis. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Daeng M. Faqih, menyatakan bahwa penghapusan biaya STR merupakan langkah positif yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan para dokter. “Selama ini, biaya pengurusan STR menjadi salah satu beban yang cukup memberatkan, terutama bagi dokter muda. Dengan dihapusnya biaya ini, kami berharap dapat meningkatkan jumlah tenaga medis yang siap mengabdi di daerah-daerah terpencil,” kata dr. Daeng.
Proses Pengurusan STR
Untuk mengurus STR, tenaga medis tetap harus mengikuti prosedur standar
yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Namun, perbedaan signifikan terletak pada penghapusan biaya administrasi yang selama ini dikenakan. Pihak KKI menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan sistem online yang memudahkan proses registrasi, sehingga para tenaga medis tidak perlu lagi datang langsung ke kantor KKI.
“Dengan sistem online ini, kami berharap dapat mempercepat proses pengurusan STR. Para tenaga medis hanya perlu mengunggah dokumen yang diperlukan dan mengisi formulir secara daring. Kami juga telah meningkatkan kapasitas server agar tidak terjadi kendala teknis,” jelas Ketua KKI, dr. Bambang Supriyatno.
Dampak Positif Kebijakan
Kebijakan penghapusan biaya STR ini diharapkan dapat membawa sejumlah dampak positif bagi sektor kesehatan di Indonesia. Selain meringankan beban finansial tenaga medis, langkah ini juga diharapkan dapat meningkat-
kan jumlah tenaga medis yang bersedia bekerja di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan berbagai kebijakan yang pro-tenaga medis.
Menteri Kesehatan menambahkan bahwa pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa tidak ada pungutan liar yang terjadi. “Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi tenaga medis dan masyarakat luas,” tegas Budi.
Dengan kebijakan baru ini, diharapkan Indonesia dapat semakin mendekati target untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas tinggi bagi seluruh warganya. [Messya R]
Moestopo Jelajah Nusantara 2024
Sebagai bentuk empati terhadap kesehatan gigi dan mulut serta dalam rangka melaksanakan salah satu tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat, Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Moestopo mengadakan program kerja tahunan, Moestopo Jelajah Nusantara (MJN). Program MJN ini rupanya telah berlangsung sejak tahun 2004. Tahun ini MJN sukses digelar di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Tema yang diusung tahun ini, yaitu Mengabdi Dengan Hati Bergerak Dengan Aksi!.
Kegiatan ini dilaksanakan di 2 kabupaten dengan lokasi kerja di 8 kecamatan, yaitu Seram Bagian Barat di kecamatan Kairatu Barat; Huamual Belakang; Amalatu; dan Taniwel, Maluku Tengah dilaksanakan di kecamatan Teon Nila Serua; Tehoru; Amahai; dan Seram Utara Barat.
Tim yang terdiri dari 10 orang dokter gigi supervisor, 40 orang dokter gigi muda, serta 20 orang panitia menuju Pulau Seram dengam transportasi darat, laut, serta udara. Dalam program ini tim MJN memberikan pelayanan pemeriksaan gigi dan umum, pengobatan gigi dan mulut berupa pencabutan, penambalan, serta pembersihan karang gigi. Pelayanan ini diberikan di Puskesamas, Balai Desa, Kantor Kecamatan, serta SD setempat.
Total sebanyak 7.893 pasien mendapatkan pelayanan dan penyuluhan. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat. Masyarakat Pulau Seram berharap program ini dapat terus berlanjut agar masyarakat luas lebih mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan. [M. Syauqi, Foto : MJN]
IDEM 2024 Trend Teknologi Dunia
Singapura - International Dental Exhibition and Meeting 2024 (IDEM 2024) resmi di selengarakan pada 21 April 2024. Acara yang telah diselenggarakan lebih dari 20 tahun ini dikunjungi lebih dari 8,917 peserta dengan 74 negara yang ikut berpartisipasi.
Terdapat 500 ekshibitor yang menampilkan 629 brand dari 35 negara yang meliputi bidang prostodonti, endodotik, pediatrik dan masih banyak lagi. Beberapa dari ekshibitor menampilkan teknologi terkini. Sela-
in menyelenggarakan pameran alat, IDEM juga turut menyelenggarakan konferensi ilmiah dan hands-on yang menampilkan hingga 44 pembicara dengan peserta tertinggi mencapai 904 orang yang diraih oleh materi berjudul “SDA Masterclass: The black, white and gray of crack management”
Acara ini juga turut menghadirkan Area Inovasi yang menawarkan kesempatan memperluas jaringan dan memperdalam pendidikan kepada mahasiswa dan dokter gigi. Crafting Bright Smiles, Shaping Future
Dentists menjadi salah satu program yang ditawarkan. Program khusus mahasiswa ini diharapkan menjadi wadah komunikasi bagi mahasiswa dengan pemimpin industri kedokteran gigi serta membangun jaringan dengan mentor berpengalaman. Mathias Küpper selaku Managing Director and Vice president for Asia Pacific Koelnmesse mengaku puas dengan IDEM tahun ini dan akan terus meningkatkan kualitas program ilmiah dan menghadirkan teknologi terbaru di masa depan. [Berita dan foto : dental-tribune.com]
Berita
Kecerdasan Buatan Bantu Deteksi Kerusakan pada Gigi Anak
Overjet merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kecerdasan buatan dalam kedokteran gigi yang membantu dokter gigi memberikan perawatan berkualitas tertinggi kepada pasien. Overjet didirikan oleh para ahli dari MIT dan Harvard University.
Kini Overjet meluncurkan
Overjet for Kids, teknologi baru yang diakui oleh FDA untuk mendeteksi dan mengukur kerusakan gigi pada anak-anak usia 4 tahun ke atas. Teknologi ini membantu dokter gigi anak mendeteksi kerusakan gigi sebelum anak merasakan sakit dan menjelaskan temuan mereka dengan lebih baik kepada orang tua. Studi klinis menunjukkan bahwa 100% dokter gigi lebih akurat dalam mendeteksi gigi berlubang saat menggunakan Overjet for Kids.
Overjet for Kids memungkinkan analisis gigi susu dan gigi permanen, dengan hasil yang ditampilkan dalam garis berwarna yang mudah dipahami oleh anak-anak dan orang tua.
FKG MOESTOPO MENJADI SENTRA UJI KOMPETENSI NASIONAL
FKG Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Jakarta kini menjadi sentra uji kompetensi bagi mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi, sesuai keputusan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa. Ini mencakup ujian teori (CBT) dan praktek (OSCE). Menurut Dekan FKG Moestopo, Dr. drg. Tjokro Prasetyadi, Sp.Ort. pencapain ini mendukung peningkatan prestasi FKG Moestopo dalam skala nasional dan internasional. FKG Moestopo memiliki akreditasi unggul dari LAM-PTKes dan fasilitas belajar lengkap dengan RSGM berakreditasi paripurna. [Berita, foto : Javasatu.com]
PDGI GELAR RAKERNAS
DI BALI
Teknologi ini juga meningkatkan penerimaan perawatan gigi oleh orang tua, dengan praktik yang menggunakan Overjet melihat peningkatan rata-rata 25% dalam penerimaan kasus.
Overjet for Kids mendapatkan dua persetujuan dari FDA: (1) untuk mendeteksi karies pada anak-anak usia 4 tahun ke atas, dan (2) untuk mendeteksi struktur gigi pada anak-anak usia 5 tahun ke atas, termasuk struktur alami dan buatan. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan pengumuman pendanaan Seri C sebesar $53 juta, yang akan digunakan untuk mengembangkan produk baru dan memperluas platform AI Overjet untuk lebih banyak pasien. [Berita, foto : dentistrytoday.com]
Persatuan
Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke13 di Denpasar, Bali yang berlangsung pada 16 Mei 2024. Acara ini dihadiri oleh para dokter gigi delegasi dari seluruh wilayah Indonesia.
Agenda yang dibahas pada Rakernas ini, antara lain Rekam Medis Elektronik, kegiatan/ SKP Kemenkes, hingga pembelaan anggota. Rakernas juga diselenggarakan bersamaan dengan Seminar Ilmiah serta pembahasan isu kesehatan yang sedang dihadapi saat ini seperti kurangnya persebaran dokter gigi dan cara untuk mengatasinya. Acara ini diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi antar delegasi dan dokter gigi serta menunjukkan bahwa organisasi profesi PDGI tetap solid. [PDGI]
Nakes Asing, Solusi Masalah Kesehatan di Indonesia?
Penulis : Fathin Vania
Penulis merupakan dokter gigi di Bogor
Belum lama, jagat kedokteran Indonesia kembali dilukai hatinya dengan wacana akan didatangkannya tenaga kesehatan asing untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan, kehadiran dokter asing akan membuat layanan kesehatan Indonesia naik kelas, seperti halnya pemain naturalisasi yang didatangkan untuk Timnas Sepak Bola Indonesia.
Dalam paparannya di Forum Komunikasi Nasional Tenaga Kesehatan di Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, "Untungnya orang Indonesia tidak ada yang melarang pelatih bola tidak boleh asing. Kalau kita ada Undang-undang pelatih bola asing harus belajar dulu 5 tahun di Indonesia untuk bisa jadi pelatih, gak akan (timnas) Indonesia menang. Ini bagus buat kita (di sektor kesehatan) introspeksi,".
Hal krusial yang sayangnya dilupakan oleh Menteri Kesehatan kita, bahwa permasalahan kesehatan di Indonesia tidak seindah yang beliau bayangkan. Permasalahan Kesehatan ini tak serta merta dapat selesai hanya dengan mendatangkan dokter asing, berikut teknologi canggih paling mutakhir ke Indonesia. Budi Gunadi Sadikin jelas lupa, atau mungkin belum melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa banyak sekali daerah di Indonesia yang tak hanya kekurangan dokter, namun juga kekurangan sarana dan prasarana kesehatan yang mumpuni. Sarana dan prasarana ini lah yang mendukung adanya pelayanan kesehatan yang baik dan paripurna.
Mari melipir ke daerah 3T, ambil contoh dokter gigi yang sedang berpraktik di daerah tersebut. Jangankan menggunakan alat canggih nan mutakhir, terkadang kursi gigi pun
tidak mumpuni atau bahkan tidak ada, sehingga pasien gigi terpaksa diperiksa dan dilakukan tindakan sambil duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur. Jangan dulu bicara tentang dokter asing, kenyamanan pasien saja tidak mampu diberikan.
Menkes mungkin lupa, masalah tidak meratanya dokter di Indonesia, tak hanya perkara kurangnya lulusan dokter, namun juga fasilitas, perlindungan, serta pendapatan dokter yang tidak pernah bisa dijamin oleh negara jika seorang dokter akhirnya bersedia mengabdi di daerah 3T. Menjadi tanda tanya yang juga besar, akankah tenaga kesehatan asing mau dibayar dengan gaji dokter di Indonesia? Atau gaji yang menunggak karena BPJS masih berhutang pada faskes?
Indonesia tidak kekurangan dokter yang mumpuni, namun kekurangan fasilitas Kesehatan serta akses Masyarakat untuk menggapai dokter dengan perawatan medis mutakhir. Mari kembali ambil contoh pada perawatan gigi. Dokter gigi di Indonesia sudah sangat terbiasa dengan pasien dengan gigi ompong yang tak mau giginya diganti dengan implan. Jangankan dengan implan, terkadang diganti dengan gigi palsu paling dasar saja enggan. Alasannya tentu saja biaya.
Mari berkhayal jika dokter gigi asing bekerja di Indonesia, lalu bertemu pasien yang menolak dibuatkan implan, mungkin ia akan pusing mencari berbagai kalimat persuasi yang membuat pasien mau diganti giginya dengan implan. Atau mari bayangkan, saat dokter gigi asing menemukan pasien korban tukang gigi, di mana giginya telah penuh dengan veneer abal-abal buatan salon, yang dilem dengan super-glue. Rasanya tidak heran jika dokter gigi asing tersebut enggan berlama-lama kerja di Indonesia.
Menkes mungkin tidak menyadari, bahwa dokter di Indonesia tidak kekurangan ilmu, hanya saja kasus di Indonesia sering kali ajaib. Seringkali pula nakes harus berkreasi dengan alat bahan seadanya, karena fasilitas yang tak lengkap, atau harga alat kesehatan yang mahal karena dipajaki tinggi sekali oleh negara.
Menkes mungkin lupa, bahwa permasalahan kesehatan di Indonesia sangat multifaktorial dan ruwet. Tak bisa selesai hanya dengan memanggil dokter asing yang konon katanya lebih berilmu. Kita tak sedang bicara mengenai satu dua kasus di mana pasien sering lari ke luar negeri untuk berobat. Kita sedang berbicara masalah kesehatan masyarakat, yang solusinya harus dipikirkan matang dan mencakup khalayak luas.
Jika ingin kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia lebih baik, mungkin Pak Menkes perlu lebih dalam menyelami kondisi lapangan. Mempelajari kenapa harga alat kesehatan begitu mahal sehingga tarif yang dibebankan ke pasien pun harus tinggi untuk segera mencapai BEP. Melihat langsung bagaimana sarana prasarana di berbagai fasilitas kesehatan, tak perlu jauh-jauh ke daerah 3T. Puskesmas di kota pun banyak yang kursi giginya tidak dapat naik turun hingga membuat sakit punggung. Mungkin Pak Menkes juga perlu tau, berapa gaji dokter di Indonesia, yang masih banyak di bawah rata-rata, dan sering kerjanya tanpa kontrak yang jelas, sehingga kehidupannya pun tak bisa dibilang sejahtera.
Silakan, Pak, jika bapak ingin datangkan dokter asing. Namun kerjakan dulu PR Bapak, untuk memahami betul, apa yang terjadi di lapangan, dan kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi. Lihat lebih dalam dari kacamata manusia biasa, buka kacamata pebisnis maupun politisi.
