FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI BERTAMBAH BANYAK
Pasca dibukanya moratorium Fakultas Kedokteran Gigi banyak perguruan tinggi di Indonesia membuka Fakultas Kedokteran Gigi baru. Sampai saat artikel ini ditulis setidaknya ada 12 Fakultas Kedokteran Gigi baru, baik yang sudah buka maupun masih rencana, sehingga jumlah totalnya se-Indonesia menjadi 42 fakultas. Apakah pertambahan ini akan membuka akses ke Pendidikan dokter gigi lebih luas dan merata, atau malah terjadi perebutan calon mahasiswa antaf Fakultas Kedokteran Gigi ?
Akan Ada 48 Fakultas Kedokteran Gigi
Jumlah dokter gigi di Indonesia masih sangat kurang. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), drg. Usman Sumantri, M.Sc., mengatakan bahwa kondisi persebaran dokter gigi di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Sesuai dengan rekomendasi WHO, idealnya 1 orang dokter gigi melayani 7.500 pasien. Namun, saat ini di Indonesia dokter gigi masih melayani sekitar 12.000 lebih pasien atau setara dengan rasio 1:12.000. Hal ini sejalan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023, dimana terdapat 35.193 orang dokter gigi. Para dokter gigi ini kebanyakan berada di Pulau Jawa atau kota-kota besar lainnya. Sementara di beberapa daerah luar Pulau Jawa atau pulau terpencil belum tersedia. Melihat adanya permasalahan kekurangan dokter gigi, pemerintah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan memperbanyak lulusan dokter gigi. Salah satu caranya dengan membuka moratorium Fakultas Kedokteran Gigi. Dengan dicabutnya aturan ini, maka kini
banyak universitas di Indonesia mulai membuka Program Pendidikan Kedokteran Gigi. Beberapa universitas yang kini memiliki Program Pendidikan Kedokteran Gigi baru, diantaranya Universitas Ciputra di Surabaya, Universitas Kadiri di Kediri, Universitas Muhammadyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Medika Suherman di Bekasi, Institut Kesehatan Helvetia di Medan, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen di Malang, Universitas Kristen Petra di Surabaya, serta Universitas Pelita Harapan di Tangerang. Ini belum termasuk universitas yang telah terdengar berencana akan membuka fakultas kedokteran gigi seperti Universitas Nusa Cendana, Universitas Jambi, Universitas Pattimura, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Universitas Riau, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Tadulako. Bila semuanya jadi berdiri, akan ada 49 Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia. [Mutiata Azzahra]
Tahun Berdiri Fakultas / Prodi Kedokteran Gigi
1928 Unair - Surabaya
1948 UGM - Yogyakarta
1959 Unpad - Bandung
1960 UI - Jakarta
1961 UPDM(B) - Jakarta
1961 USU - Medan
1965 Usakti - Jakarta
1969 Unhas - Makassar
1985 Unbrah - Padang
1986 Unej - Jember
1976 Unmas - Denpasar
1997 UHT - Surabaya
2003 Unsri - Palembang
2004 UMY - Yogyakarta
2005 IIK Bhakta - Kediri
2005 Unprima - Medan
2005 Unsrat - Manado
2006 USK – Banda Aceh
2008 Unisulla - Semarang
2008 Unsoed - Purwokerto
2008 UKM - Bandung
2008 UB - Malang
2009 Unjani - Cimahi
2009 ULM - Banjarmasin
2010 UMS - Surakarta
2012 Unand - Padang
2012 UMI - Makassar
2012 UYarsi - Jakarta
2013 Unimus - Semarang
2013 Unud - Denpasar
2016 Undip - Semarang
2016 Unmul - Samarinda
2023 Unik - Kediri
2023 Umsida - Sidoarjo
2023 UMSurabaya -Surabaya
2024 UC – Surabaya
2024 Inkes Helvetia – Medan
2024 ITSK Soepraoen - Malang
2025 Umeds - Bekasi
2025 UKPetra - Surabaya
2005 UPH - Tangerang
Terbanyak di Jakarta dan Surabaya
Di Jakarta dan Surabaya fakultas kedokteran gigi bertumpuk. Ada 4 fakultas di Jakarta yaitu Universitas Indonesia, Trisakti, Prof Dr Moestopo (Beragama), dan Yarsi. Di sekitarnya ada Medika Suherman di Bekasi dan Pelita Harapan. Jadi total di Jakarta dan sekitarnya ada 6 fakultas kedokteran gigi. Namun ternyata Jakarta kalah oleh Surabaya. Di Kota Surabaya ada 5 fakultaskedokteran gigi yaitu Universitas Airlangga, Hang Tuah, Ciputra, Muhamadiyah Surabaya, dan Petra. Dekat dari Surabaya ada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang membuka fakultas kedokteran gigi, belum lagi di malang ada 2 dan di Jember ada 2. [Aulia Dewi]
Sebaran Fakultas Kedokteran Gigi
Tetap Tidak Merata
Bertambahnya jumlah fakultas kedokteran gigi ternyata tidak membuat sebarannya menjadi merata di seluruh Indonesia. Lokasinya masih bertumpuk di Barat, bahkan didirikan di kota yang sudah ada fakultas kedokteran giginya. Ada 28 Fakultas kedokteran gigi di Pulau Jawa, 6 di Sumatera, 2 di Kalimantan, 2 di Bali, dan 2 di sulawesi. Dengan demikian sebarannya masih berat ke barat. Malah untuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sama sekali belum ada fakultas kedokteran gigi. Bila kemudian fakultas kedokteran gigi yang baru rencana, jadi berdiri, pendulum akan sedikit bergeser ke timur, dengan adanya fakultas baru di Nusa Tengga-
ra dan Maluku. Sisanya tetap akan berdiri di barat yaitu Sumatera, Kalimantan, dan lagi-lagi di Jawa. Sebenarya dengan dibukanya beberapa Fakultas Kedokteran Gigi baru, diharapkan akan semakin banyak lulusan dokter gigi untuk pemenuhan kebutuhan dokter gigi di Indonesia. Selain pemenuhan jumlah dokter gigi, tentunya akses layanan kesehatan juga harus diperbaiki, sehingga distribusi pelayanan kesehatan lebih merata sampai daerah terpencil. Akses layanan kesehatan gigi dan mulut yang belum merata terutama di daerah terpencil, menjadi faktor sulitnya upaya peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Hambatannya adalah tenaga medis gigi, yaitu dokter gigi dan dokter gigi spesialis kurang dan lebih banyak bekerja di sektor swasta dan perkotaan. Dibutuhkan penanganan yang tepat dengan menambah sarana prasarana dan produksi tenaga dokter gigi, disertai dengan distribusi yang merata sampai daerah terpencil. Salah satu caranya adalah dengan pendirian fakultas kedokteran gigi di tempat yang belum memilikinya. Pendirian fakultas baru seyoganya tidak dibiarkan tumbuh alami karena tentu bila demikian akan mengikuti hukum pasar, fakultas baru tentu hanya akan berdiri di tempat yang masuk dalam hitungan bisnis. Pemerintah sudah saatnya aktif menginisiasi pendirian fakultas kedokteran gigi sesuai peta kebutuhan. Perguruan tinggi negeri yang berada di arena tanpa fakultas kedokteran gigi sudah sepatutnya diminta untuk membukanya, agar sebaran merata dari Sabang sampai Merauke. [Mutiata Azzahra, Aulia Dewi]
PDGI di Masa Pancaroba, Perlu Tindakan Taktis
Oleh : Iwan Dewanto - Dosen FKG UMY / Anggota PDGI Cabang Sleman
Setelah gelombang penolakan terhadap perundangan yang tidak memberi tempat formal pada organisasi profesi, saat ini Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sedang berada di masa pancaroba. Ini adalah masa peralihan dari status PDGI yang sebelumnya wajib diikuti oleh seluruh dokter gigi menjadi organisasi “biasa” yang dokter gigi tidak lagi harus menjadi anggotanya.
Dalam situasi pancaroba ini, tetap masih ada hal yang harus kita syukuri bersama yaitu bahwa PDGI sampai hari ini masih menjadi satu-satunya organisasi induk untuk seluruh dokter gigi di Indonesia. Ini merupakan modal awal terbaik bagi pengurus PDGI saat ini maupun pengurus baru pasca Kongres Nasional PDGI di Surabaya nanti. Kunci program mendatang adalah membuat PDGI tetap diminati oleh dokter gigi karena memang memberi manfaat besar untuk anggota, untuk itu perlu dilakukan tindakan taktis yang berbasis kepentingan bersama.
Meskipun kolegium mengambil peran sentral dalam hal pembinaan kompetensi, tetapi peran representatif tidak dimiliki oleh kolegium. PDGI tetap menjadi organisasi satu-satunya yang karena memiliki anggota dapat menjadi organisasi representatif. PDGI perlu bertransformasi menjadi organisasi aspiratif yang selalu mendengar dan peduli pada anggotanya, untuk kemudian mengartikulasikan aspirasi tersebut untuk kepentingan dokter gigi
PDGI kini perlu lebih fokus pada isu kesejahteraan dan keadilan bagi anggotanya termasuk advokasi kebijakan dan perlindungan hukum. PDGI kini harus selalu berada bersama dokter gigi karena tidak lagi memiliki peran menjadi kepanjangan tangan pemerintah, dengan reposisi ini
PDGI akan tetap menjadi organisasi relevan bagi dokter gigi.
Peran pembinaan kompetensi yang sudah berada diluar organisasi profesi perlu disikapi dengan membangun kolaborasi dan sinergi bersama kolegium-kolegium. PDGI bisa berperan sebagai mitra strategis kolegium, mendukung pengembangan pelatihan berkelanjutan, dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan profesi dokter gigi. Ini menciptakan kolaborasi yang produktif, bukan kompetisi.
PDGI dengan anggota dokter gigi dan juga dokter gigi dari berbagai spesialis memegang peran kunci menyampaikan
kepentingan mereka yang terkait dengan kolegium. Dengan keberagaman anggota, PDGI juga dapat menjadi mitra dialog yang tepat untuk memasukan suara dokter gigi dalam penyusunan kebijakan standar profesi, standar kompetensi, terkait kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP), penyelenggaraan kegiatan pelatihan, serta penyelenggaraan uji kompetensi. Inovasi Layanan Keanggotaan Memanfaatkan teknologi digital, PDGI perlu untuk menawarkan layanan berbasis teknologi seperti e-learning, e-rekam medik, e-commerce dalam bentuk aplikasi mobile untuk mempermudah akses anggota terhadap kemudahan dalam praktik, informasi terbaru, serta peluang pengembangan karier.
Era saat ini adalah “connect” semua orang terhubung satu dengan yang lainnya. Perlu dibuat wadah khusus bagi anggota PDGI yang meskipun tersebar di berbagai wilayah Nusantara, namun tetap terhubung dalam satu visi dan bangga dengan komitmen profesional akan perannya di pembangunan kesehatan. Harapan dari layanan ini adalah memfasilitasi semua anggota agar selalu terkoneksi dengan PDGI dimanapun anggota berada.
Seluruh layanan PDGI perlu diubah menjadi berorientasi pada kesejahteraan anggota. PDGI bisa memberikan layanan tambahan seperti perlindungan hukum, program asuransi kesehatan, konsultasi finansial, serta dukungan kesehatan mental bagi anggotanya; yang bisa menarik lebih banyak minat untuk bergabung.
Terakhir advokasi dan Lobi untuk Kepentingan Anggota perlu terus dilakukan oleh pengurus PDGI di semua lini.
Penerapan IDCRA
Pecahkan Rekor MURI
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKG UMY) bersama Pemerintah Kota Tegal berhasil memecahkan Rekor
MURI untuk Peserta Terbanyak Skrining Kesehatan Gigi dan Mulut menggunakan Indonesian Dental Caries Risk Assesment (IDCRA).
Tercatat 1.215 peserta tercatat diperiksa pada kegiatan yang dilaksanakan di Tegal pada tanggal 13 September 2024 tersebut. Piagam MURI diserahkan perwakilan MURI, Ari Andriani di Rumah Dinal Wali Kota Tegal kepada pemakarsa rekor.
Edwyn Saleh selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan IDCRA yang dikembangkan sejak tahun 2018 berasal dari ide mahasiswa FKG UMY
Berita
yang terus dikembangkan. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi awal kepedulian mendeteksi resiko karies pada anak anak agar tergambar apa resiko yang akan terjadi serta kondisi yang sedang dialami. Hasil skrining ini akan memunculkan skor yang menunjukan kondisi tersebut, selanjutnya akan muncul rekomendasi yang yang dapat menjadi pertimbangan orang tua maupun guru dalam menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu Pj. Wali Kota Tegal
Dadang Somantri menyampaikan bahwa Rekor Muri yang diterima merupakan kebangaan yang luar biasa bagi pemerintah kota. Daang menyampaikan terima kasih kepada UMY khususnya FKG UMY yang telah turun langsung ke tengah masyarakat untuk melakukan bakti sosial. Sekretaris Daerah Kota Tegal. Agus Dwi Sulistyantono menambahkan peraihan Rekor Muri dapat memotivasi jajaran aparatur pemerintah di Kota Tegal. [Syauqi Syafiq]
SKP Wajib 100 Terdiri dari Apa Saja ?
Desas desus bahwa Satuan Kredit Profesi (SKP) yang harus dikumpulkan dokter gigi naik dari 30 menjadi 100 akhirnya menjadi kenyataan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.107/ Menkes/1561/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kecukupan Satuan Kredit Profesi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang baru ditetapkan pada tanggal 20 September 2024. Dalam keputusan ini ditetapkan 100 SKP dokter gigi, terdiri dari Ranah Pembelajaran minimal 45 SKP per tahun yang wajib dipenuhi secara bertahap 9 SKP per tahun, Ranah Pelayanan minimal 35 SKP per tahun, Ranah Pengabdian minimal 5 SKP per tahun, sementara sisanya 15 SKP dapat dipenuhi dari ranah manapun. Khusus bagi dokter gigi yang bertugas di daerah dengan kondisi khusus ada perbedaan yaitu Ranah Pembelajaran minimal 25 per tahun yang wajib dipenuhi secara bertahap 5 SKP per tahun, Ranah Pelayanan minimal 55 SKP per tahun, sedangkan untuk Ranah Pengabdian tetap sama dengan kondisi biasa yaitu 5 SKP, sementara sisanya 15 SKP dapat dipenuhi dari ranah manapun.
SKP Ranah Pembelajaran diperoleh dari Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan. Termasuk ke dalam ranah ini adalah seminar atau webinar, simposium atau konferensi, Workshop, serta Belajar Mandiri. Kemudian ada yang disebut Pelatihan, ini memiliki durasi yang lebih panjang dari Peningkatan Kompetensi. Seluruh kegiatan pembelajaran yang diakui hanya yang diselenggaraa oleh Lembaga Pelatihan Kesehatan terakreditasi Kementerian Kesehatan saja.
Ranah Pelayanan, SKP-nya berasal dari aktivitas praktek memberikan pelayanan kepada pasien. Selain itu, SKP Ranah pelayanan dapat diperoleh juga dari Pelayanan Administratif, Pelayanan Keprofesian Tertentu, Penapisan Kesehatan, Membuat Expertise, Visum, Medikolegal, Pengamatan Epidemiologi, Penangulangan KLB, Laporan Kasus, Diskusi Internal, Pendidikan Sejalur / Tidak Sejalur, Penelitian, Publikasi, serta Manajerial. Ranah Pengabdian diperoleh dari kegiatan Pengabdian / Pengobatan Sementara untuk 15 SKP lainnya bebas dipenuhi dari ranah pembelajaran, pelayanan, maupun pengabdian. Fortofolio pengumpulan SKP sendiri dilakukan di Platform SKP yang terdapat di situs Satusehat SDMK, sampai berita ini ditulis belum te
Layanan Konsultasi
BKGN 2024
Gunakan AI
Artificial intelligence (AI) rupanya mulai merambah dunia kedokteran gigi, setidaknya teknologi ini telah digunakan dalam layanan konsultasi Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2024. Perangkat teknologi yang diberi nama “Pepsodent AI Denta-Scan” dilibatkan dalam layanan “Tanya Dokter Gigi by Pepsodent” yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.
BKGN merupakan program rutin tahunan yang tahun ini merupakan pelaksanaan ke-15 kalinya. Program ini dilaksanakan atas kerjasama PT Unilever Indonesia, Tbk melalui Pepsodent bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), serta Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI). Tahun ini, BKGN mengangkat tema “Berani Unjuk Gigi, Dukung Senyum Indonesia Lebih Kuat”. Peluncuran BKGN 2024 dilaksanakan di Hallf Pati Unus Jakarta pada tanggal 12 September
2024 yang juga sekaligus mengawali dukungan Pepsodent selaku Official Oral Care Partner Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Dalam kesempatan ini Distya Tarworo Endri, Head of Marketing Oral Care and Professional Marketing Unilever Indonesia menyatakan, “Kesehatan gigi dan mulut telah lama menjadi perhatian dari Unilever Indonesia yang juga sejalan dengan misi salah satu brand kami, yaitu Pepsodent, dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut melalui edukasi serta pemberian perawatan untuk #SenyumIndonesia”.
Sementara itu drg. Ratu
Mirah Afifah, GCClinDent., MDSc., Head of Professional Marketing Personal Care Unilever Indonesia menerangkan, “Mendorong perubahan positif ini, sejak 2020 BKGN didukung dengan layanan konsultasi gigi online Tanya Dokter Gigi by Pepsodent yang mudah diakses melalui QR code di kemasan pasta gigi Pepsodent Pencegah Gigi Berlubang. Didukung keahlian ribuan dokter gigi dari PDGI, AFDOKGI dan ARSGMPI.
Hamish Daud, Brand Am-
bassador Pepsodent, ikut berbagi, “Senang sekali bisa menjadi bagian dari layanan kesehatan gigi online berbasis AI ini. Selain terasa lebih personal, penggunaannya juga begitu mudah berkat arahan yang begitu detail dan lengkap”. Tidak hanya bagi penggunanya, layanan berbasis AI ini juga berguna bagi para dokter gigi. drg. Tari Tritarayati, SH. MHKes, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia menjelaskan, “Layanan konsultasi online berbasis AI sangat bermanfaat di bidang kedokteran gigi karena mampu menjadi perangkat edukasi kesehatan gigi dan mulut, berfungsi sebagai tahap screening”
Prof. drg. Suryono, S.H., M.M., Ph.D selaku Ketua AFDOKGI menambahkan fakta menarik seputar kesehatan gigi atlet, khususnya atlet sepak bola, “Studi terhadap 187 pemain sepak bola profesional di Inggris menemukan bahwa 37% pemain memiliki karies gigi aktif, 53% mengalami erosi gigi, dan 5% menderita penyakit periodontal yang tidak dapat disembuhkan. Akibatnya, 45% merasa terganggu dengan kondisi ini, dan 27% melaporkan dampak negatif terhadap kualitas hidup ataupun performa di lapangan”.
Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes, AAK, Ketua ARSGMPI menanggapi, “Konsultasi gigi online menggunakan teknologi Pepsodent AI Denta-Scan adalah langkah awal, diperlukan akses yang lebih luas agar masyarakat dapat menindaklanjuti permasalahan gigi dan mulut mereka ke dokter gigi secara langsung – seperti yang tersedia di BKGN 2024. Dengan target menjangkau 29.000 pasien, sebanyak 30 FKG dan RSGMP dengan fasilitas yang sangat memadai dan terakreditasi secara nasional siap melayani masyarakat yang membutuhkan tindakan lanjutan secara gratis.” [Elizabeth Ramli]
Proses Pemilihan KKI, MDP, dan Kolegium Dimulai
Sepertinya Kementerian Kesehatan sedang berkejaran dengan waktu, berusaha membereskan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebelum pergantian presiden di Bulan Oktober nanti. Setelah membuat turunan undang-undang hanya dalam satu Peraturan Pemerintah saja, kini Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pemilihan Anggota Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Majelis Disiplin Profesi (MDP), dan Kolegium “dalam tempo jang sesingkat-singkatnya”.
Pemilihan KKI dan MDP
Lewat Pengumuman Nomor KP.01.02/A/5091/2024 tertanggal 23 September 2024 seleksi terbuka calon pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta Anggota Majelis Disiplin Profesi (MDP) dimulai. KKI versi baru sendiri merupakan penggabungan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Kesehatan Indonesia akan didukung oleh dua lembaga lainnya, yaitu Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi. Kolegium Kesehatan Indonesia, Terdiri dari para ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan, Kolegium bertanggung jawab dalam menyusun standar kompetensi, standar profesi, dan kurikulum pelatihan. Kolegium juga memiliki wewenang untuk menerbitkan Sertifikasi Kompetensi sebagai syarat tenaga medis berpraktik. Sementara Majelis Disiplin Profesi bertugas menegakkan disiplin profesi medis dengan memproses pengaduan, memeriksa dugaan pelanggaran, serta memberikan
rekomendasi sanksi dan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kementerian Kesehatan kini tengah membuka seleksi bagi calon anggota Konsil Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi, yaitu : Pimpinan KKI : satu orang dari profesi Tenaga Medis satu orang dari profesi Tenaga Kesehatan serta tiga orang mewakili masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/atau pendidikan kesehatan
Anggota Konsil kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, masing-masing satu orang untuk Konsil Dokter Gigi, Dokter serta 11 konsil tenaga kesehatan. Anggota Disiplin Majelis Profesi, terdiri dari : satu orang dari profesi tenaga medis dan satu orang dari profesi kesehatan, satu orang dari fasilitas pelayanan kesehatan, satu orang ahli hukum, serta dua orang dari masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan atau pendidikan kesehatan.
Lini waktu seleksi bagi calon anggota Konsil Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi adalah : Pengumuman dan Pendaftaran tanggal 23-25 September, Seleksi oleh Panitia Seleksi 26-29 Setember 2024, Pengumuman anggota terpilih tanggal 30 September 2024.
Pemilihan Kolegium
Tata cara pemilihan Kolegium disampaikan melalui Pengumuman Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02/A/5105/2024 tertanggal 23 September 2024. Seleksi ini bertujuan untuk mengisi posisi dalam kepengurusan Kolegium Kesehatan, yang mencakup : Satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota serta satu
orang perwakilan dari tiap-tiap kolegium sesuai keilmuan Menariknya dari pemilihan Kolegium adalah voting terbuka atau pemilihan umum bagi perwakilan kolegium sesuai keilmuan. Dengan demikian dari profesi kedokteran gigi akan ada 11 pemilihan umum untuk memilih perwakilan dari Kolegium Dokter Gigi, Kolegium Penyakit Mulut, Kolegium Prostodonsia, Kolegium Konservasi Gigi, Kolegium Odontologi Forensik, Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi, Kolegium Periodonsia, Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial, Kolegium Bedah Mulut dan Maksilofasial, Kolegium Kedokteran Gigi Anak, serta Kolegium Ortodontik. Proses pemilu ini memungkinkan tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk dokter gigi untuk memberikan suaranya secara langsung. Syaratnya adalah memiliki akun Satusehat SDMK untuk dapat masuk ke Aplikasi Voting, nantinya setiap orang hanya memiliki satu hak suara untuk memilih sesuai bidang ilmunya masing-masing.
Lini waktu pemilihan Kolegium Kesehatan Indonesia adalah sebagai berikut : Pengajuan Calon tanggal 23-25 September, Presentasi Visi dan Misi 27 Sepember 2024 Pukul 17.00-19.00, Pemilihan Umum 27 September 2024 Pukul 19.00 sampai 28 September 2024 Pukul 19.00, Penilaian Calon Terpilih 26-29 Setember 2024, Pengumuman yang terpilih tanggal 30 September 2024. Mekanisme baru ini merupakan langkah progresif dari Kementerian Kesehatan dalam memastikan bahwa seleksi anggota kolegium berjalan secara adil dan transparan, dengan melibatkan seluruh elemen tenaga kesehatan. [Messya Rachmani]
Kehebohan terkait pajak penghasilan di kalangan dokter. Tak terkecuali dokter gigi. Kehebohan ini tak lain terkait urusan pajak tahun 2024 yang harus dibayarkan di tahun 2025. Pangkal masalahnya adalah banyak dokter gigi yang terhitung kurang bayarnya lebih besar dari biasanya.
Pajak Dokter Gigi
Pajak untuk dokter gigi ditentukan berdasarkan status pekerjaan, apakah pegawai tetap dengan gaji bulanan, praktik mandiri, atau memiliki hubungan kerja sebagai mitra.
Pajak paling sederhana berlaku untuk dokter gigi yang menerima gaji bulanan tetap dari tempat kerjanya, tidak ada jasa medis atau hal semacam itu dengan nama lain yang diberikan sebagai tambahan. Dari kantornya untuk pegawai tetap swasta akan menerima Formulir 1721-A1 sedangkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mendapat Formulir 1721-A2, kedua formulir ini tinggal disalin pada SPT.
Untuk dokter gigi praktik mandiri pelaporan pajak dimulai dengan mencatat rekapitulasi penerimaan bruto selama setahun yaitu jumlah uang yang diterima dari pasien dalam satu tahun. Kemudian jumlah ini dimasukan ke dalam formulir 1770-I Bagian B (Penghasilan Neto dari Pekerjaan Bebas) Nomor Urut 4 (Pekerjaan Bebas). Kemudian ada potongan norma (Norma Perhitungan Penghasilan Neto / NPPN), yaitu asumsi biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan penghasilan sebesar 50%. Jumlah hasil perhitungan akan berpindah ke Formulir Induk SPT dan disanalah besaran pajak akan ditentukan.
Bagi dokter gigi yang bersatus mitra atau dokter gigi pegawai tetap yang juga menerima komponen penghasilan berupa jasa medis akan menerima Formulir 1721-VI tiap bulan. Di sana akan dicantumkan jumlah peng-
Heboh Pajak Dokter, Apa yang Terjadi?
hasilan bruto, dasar pengenaan pajak (50 % dari bruto), serta tarif pemotongan pajak sebesar 5 %. Formulir ini kemudian diisikan pada SPT, disanalah besaran pajak akan ditentukan.
Permasalahan
Lalu apa yang menjadi kehebohan pajak dokter gigi di tahun 2025? Pangkal masalahnya ada pada Formulir 1721-VI yang diterima para dokter gigi dengan status mitra atau pegawai tetap yang mendapat tambahan jasa medis. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 besaran tarif pajak pada formulir tersebut adalah flat 5% tiap bulan, artinya berapapun penghasilan potongannya tetap sama yaitu 5% dari dasar pengenaan pajak.
Dahulu, potongan ini progresif mengikuti besaran penghasilan dari 5% sampai 35%. Dalam aturan baru besar potongan flat 5%.
Kemudian pada saat pengisian SPT seluruh jenis penghasilan dicampur jadi satu dan dikenakan pajak progresif setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak, biaya jabatan dan iuran pensiun. Besaran pajak progresif di tentukan per lapis yaitu 5% untuk Rp. 0 sampai Rp. 60 juta; 15% untuk Rp. 60 juta sampai Rp. 120 juta; 25 % untuk Rp. 250 juta sampai Rp. 500 juta; 30% untuk Rp. 500 juta sampai Rp. 5 milyar; serta 35% untuk Rp. 5 milyar ke atas.
Artinya bila dokter gigi bertambah besar penghasilannya maka % pajaknya akan semakin besar. Kemudian potongan pada Formulir 1721-VI yang sebelumnya dijelaskan akan menjadi
tabungan yang mengurangi besar kurang bayar pajak, dahulu tahungan ini besar karena dipotong progresif sedangkan untuk pajak tahun 2024 menjadi kecil karena dipotong flat 5% saja. Selain itu, permasalahan yang diangkat oleh para dokter gigi adalah definisi bruto pada Formulir 1721-VI. Definisi bruto disini ialah jasa yang dibayarkan pasien, bukan jasa yang diterima dokter setelah dipotong jasa rumah sakit. Sayangnya, hal ini baru disadari sekarang oleh para dokter gigi, karena aturanya sebenarnya tidak berubah. Perihal adanya biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan penghasilan telah diperhitungkan dalam Formulir 1721-VI sebesar 50%, jadi sebenarnya pajak dikenakan dari penghasilan kena pajak bukan dari bruto.
Harapan dan Antisipasi
Harapan mayoritas pembayar pajak tentu saja pajak dihilangkan atau setidaknya Indonesia dapat menjadi tax haven country dengan konotasi positif. Operasional negara tercukupi dari penerimaan bukan pajak seperti dividen badan usaha milik negara, jasa pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam / barang milik negara, serta investasi yang dilakukan negara. Namun rasanya ini terlalu utopia untuk Indonesia. Oleh karena itu antisipasi secara mandiri lebih masuk akal kita lakukan. Misalnya adalah dengan membayar Angsuran Pasal 25 sebesar 1/12 per bulan dari besar pajak tahun sebelumnya sebagai tabungan pajak. [Naufal Nabil]
