KAB BANDUNG BARAT
6
SENIN 10 MARET 2014
Jalan By Pass Buka Isolasi Wilayah Selatan GN-KBB, Waktu tempuh dari Kecamatan Padalarang ke Gununghalu yang biasanya sampai 4 jam, bisa dipersingkat menjadi 1,5 jam. Itu bila rencana pembangunan jalan by pass yang menghubungkan kedua kecamatan itu bisa terealisasi. Jalan itu membentang sejauh 73 km, menghubungkan Kecamatan Padalarang, Saguling, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, dan Gununghalu. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertekad merealisasikan proyek tersebut pada tahun ini. Tekad tersebut dilontarkan Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T. Soemitra saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) KBB 2014 di Lembang, Kamis (6/3). “Pembangunan jalan by pass Padalarang-Gununghalu sudah bisa dimulai pertengahan tahun ini. Ruas jalan yang akan dibangun mulai dari Kota Baru Parahyangan (Kecamatan Padalarang) dan berujung di Cilangari (Kecamatan Gununghalu). Jika sudah terbangun, perjalanan ke Gununghalu cukup ditempuh 1,5 jam,” katanya. Dijelaskan Yayat, pembangunan akan dilakukan pada jalan eksisting. Rencananya, jalan yang sudah ada sekarang bakal diperbaiki dan diperlebar. Beberapa tikungan yang dinilai berbahaya, katanya, akan diluruskan. Jika saat ini lebar jalan hanya 6-8 meter, nantinya akan mencapai 16 meter. “Anggaran yang sudah kita siapkan dalam APBD 2014 sebesar Rp 42 miliar dari to-
tal kebutuhan sekitar Rp 300 miliar. Rencananya akan ada bantuan dari PLN sebesar Rp 50 miliar. Kekurangannya, mudah-mudahan dibantu pemerintah provinsi dan pusat,” tuturnya. Yayat mengatakan, pembangunan jalan menggunakan sistem penganggaran tahun jamak. Pemkab Bandung Barat menargetkan pembangunan fisik rampung pada tahun 2015. Ia berharap pembangunan jalan ini tidak menghadapi kendala, terutama menyangkut kemungkinan adanya lahan warga yang terpakai. Jika itu terjadi, Yayat meminta warga merelakannya, tanpa menuntut ganti rugi. “Ini menyangkut kepentingan masyarakat juga. Sebisa mungkin tidak perlu muncul tuntutan ganti rugi. Masak tanah dua meter persegi harus minta ganti rugi pada pemerintah. Padahal keberadaan jalan yang bagus memberikan keuntungan bagi masyarakat. Terutama dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat itu sendiri,” tuturnya. Dikatakannya, pembangunan jalan by pass Padalarang- Gununghalu tidak terlepas dari upaya penyelesaian persoalan buruknya infrastruktur di wilayah selatan KBB. Sebab, katanya, buruknya jalur transportasi berpengaruh kepada taraf hidup masyarakatnya. Dibandingkan masyarakat yang tinggal di wilayah tengah dan utara KBB, bagian selatan relatif ketinggalan. (net)
Tim Arkeologi Temukan Fosil Bekas Makanan Prasejarah
Gaji Rp 900.000/Bulan Tanpa Tunjangan Apa pun
Buruh Pabrik Cat “Sekarat” CIMAREME (GN) - Karyawan sebuah pabrik cat di Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan upah yang diterimanya masih jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Bandung Barat, Rp 1.738.476. Dalam sebulan, gaji yang mereka terima hanya Rp 900 ribu-Rp 1 juta. Dengan upah sebesar itu, praktis mereka “sekarat” dan serbasulit di tengah tuntutan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Mereka juga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Sebab, kalau protes dan mengadukan persoalan ini ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnaker-
trans) KBB, mereka juga takut dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). “Karena itu, kita berharap Dinsosnakertrans KBB benarbenar mengawasi pemberlakuan UMK 2014 ke lapangan. Jangan tunggu laporan atau pengaduan dari buruh. Harus proaktif. ‘Kan jika hasil temuan aparat pemerintah, karyawan tidak dalam posisi dikorbankan,” kata buruh yang minta namanya tidak ditulis itu, Rabu (5/3). Ia membeberkan, perusahaan cat itu memiliki sekitar 200 karyawan. Hari kerjanya, Senin sampai Jumat. Sementara Sabtu dan Minggu diliburkan. Gaji yang diterimanya antara Rp 45.000Rp 60.000/hari, tergantung masa kerja dan bagiannya.
Untuk bagian umum yang masih training, gajinya hanya Rp 45.000/hari, dan bagian lain Rp 50.000/hari. Sedangan karyawan yang telah bekerja selama satu tahun, gajinya Rp 60.000/hari. “Upah yang kami terima dibayarkan setiap dua minggu. Upah Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta, jelas minim sekali. Itu hampir setengah dari UMK KBB 2014. Sudah begitu, perusahaan juga tidak memberikan uang makan,” keluhnya. Yang lebih memprihatinkan, katanya, jam kerja yang ditetapkan perusahaan selama 9 jam per hari. Sedangkan pabrik lain di sekitar Cimareme, jam kerjanya sesuai aturan yaitu delapan jam. “Hak karyawan sep-
erti tunjangan kesehatan, pendidikan, dan tunjangan lainnya juga tidak diterima. Yang membuat semakin miris, masih banyak karyawan yang tidak dimasukkan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawannya,” tuturnya. Karyawan lain mengungkapkan, serikat pekerja di perusahaan sudah terbentuk. Namun, serikat pekerja tidak bisa bersikap kritis terhadap kebijakan perusahaan. Mereka pun terancam kena PHK bila dianggap terlalu vokal. “Pengurus serikat pekerja akhirya tidak mampu berbuat apa-apa terhadap masalah perburuhan yang sedang dihadapi karyawan,” katanya.
Tak ada pengajuan Tentang keluhan karyawan pabrik cat itu, Sekretaris Dinsosnakertrans KBB, Iing Solihin berjanji menindaklanjutinya sesuai prosedur. “Bila memang ada kasus seperti itu, pasti akan kami tindak lanjuti. Tidak mungkinlah pemerintah melakukan pembiaran terhadap perusahaan yang melanggar UMK,” tegas Iing. Apalagi, katanya, sebelum UMK 2014 diberlakukan, tidak satu pun perusahaan di KBB yang mengajukan permintaan penangguhan. “Itu artinya semua perusahaan di KBB tidak keberatan dengan UMK yang telah disepakati tersebut. (NET)
Penyerahan Aset Dianggap Tuntas CIPATAT, GN - Tim Arkeolog dari Balai Arkeologi Bandung menemukan puluhan fosil sisa makanan manusia prasejarah di Gua Pawon, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Fosil-fosil tersebut ditemukan tak jauh dari lokasi ditemukannya tulang belulang manusia prasejarah. “Ada sekitar 100-an fosil sisa makanan yang kami temukan. Lokasinya sekitar setengah meter dari lokasi temuan tulang belulang.,” kata anggota tim arkeolog, Dayat Hidayat saat ditemui
di Gua Pawon, Rabu (5/3). Beberapa fosil yang ditemukan diantaranya adalah fosil tulang belulang binatang yang biasa dimakan oleh manusia prasejarah, diantaranya jenis molusca (siput), kera, rusa dan babi. Namun, tulang belulang binatang tersebut bentuknya sudah tidak utuh seperti bentuk aslinya. “Hanya berupa pecahanpecahan tulang. Tapi kebanyakan tulang belulang monyet (kera). Memang molusca, monyet, rusa dan babi, kemungkinan besar merupakan makanan manusia prasejarah,” kata Dayat. (NET)
GN-KBB, Pemerintah Kabupaten Bandung menyerahkan aset terakhir ke Pemkab Bandung Barat senilai Rp 45 miliar. Penyerahan aset dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira kepada Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T. Soemitra di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Padalarang beberapa waktu lalu. Sofian mengatakan, penyerahan aset dari Kabupaten Bandung ke KBB sebenarnya sudah dilaksanakan pada tahun 2010 dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung No. 030/
KEP. 229-aset/2010 tentang Penyerahan Aset. Ketika itu, aset yang diserahkan bernilai Rp 744.277.294.035. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) RI No. 02BAB/lHP1XVIII.Bdg/05/2012 tanggal 25 Mei 2012, terdapat selisih aset yang nilainya mencapai Rp 45 miliar. Dikatakannya, setelah
dihitung ulang bersama Pemkab Bandung Barat, ditemukan sejumlah aset yang belum tercatat dengan nilai Rp 45 miliar. Jadi, aset yang diserahkan ke KBB pada tahun 2010 baru Rp 732.687.763.035. “Kami sangat mengapresiasi penandatanganan penyerahan aset ini dengan harapan KBB sebagai daerah pemekaran baru dapat secepatnya melakukan inventarisasi terhadap aset yang diterima tersebut. Sehingga, dapat mengoperasikannya untuk kepentingan masyarakat KBB,” ujarnya. Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) KBB, R. Ritta Dewi mengatakan, persoalan aset yang sudah berjalan lebih dari empat tahun dianggap tuntas. Dikatakannya, aset senilai Rp 45 miliar yang diserahkan terakhir berupa tanah, peralatan dan mesin, serta bangunan sekolah. “Ini sebagai penyempurnaan dari aset yang telah diserahkan tahun 2010. Cuma memang ada beberapa aset yang kita komplain karena datanya tidak valid, seperti tanah carik desa tercatat sebagai aset yang diserahkan. Padahal tanah carik itu bukan aset pemerintah daerah, tapi milik desa,” katanya.(net)
Informasi Lebih Lanjut Hubungi: Winda Herawati
0877-227-36-616