Garansi News

SENIN 24 FEBRUARI 2014 | EMAIL: GARANSINEWS@YAHOO.CO.ID | HARGA RP 5.000,-

SURAT KABAR UMUM

GARANSI

NEWS

JELAS – TEGAS – AKTUAL – TERPERCAYA

TE R HA BIT RI SE SE TI NI AP N

Edisi No 003 Tahun I/2014

SELAMAT BERGABUNG DI TNI AU

LAGA TERLARANG AWAN hitam menyelimuti kubu Persib Bandung. Polisi tak mengizinkan laga kontra Persija berlangsung di Jawa Barat. >> berita lengkap di hal 12

16 unit alias satu skuadron udara pesawat tempur T 50i Golden Eagle buatan Korea Selatan resmi memperkuat jajaran TNI AU, seturut serah terima dari Kementerian Pertahanan kepada matra udara TNI itu, di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis. >> BERITA LENGKAP DI HAL 10

KOTABANDUNG

WARGA JABAR DUKUNG AHER

HAL 5

JADI CAPRES SIAPAKAH pemimpin yang akan menakhodai bangsa ini lima tahun ke depan? Siapapun, jangan tergantung pada figur. Gagasan untuk Indonesia lebih baik lebih penting ketimbang figur.

Berita Terkait Baca Halaman 3

Saksi Korupsi Bansos Kompak Berkelit KEPALA Dinas dan Asisten Daerah yang hadir menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara suap hakim bansos kompak mengaku tak ikut menyumbang dana untuk membayar uang kerugian negara korupsi dana bansos.

KAB BANDUNG BARAT

HAL 7

KBB Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Jabar Untuk meningkatkan prestasi dan kesdaran masyarakat dal beragama, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Jawa Barat pada 2016 mendatang.

NASIONAL

SENIN 24 FEBRUARI 2014

2

Pasca Erupisi Gunung Kelud

JELAS – TEGAS – AKTUAL – TERPERCAYA

Diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang PERS Oleh : CV AGUNG JAYA PERSADA AlamatRedaksi: Jl Terusan Kopo Km 13.5 Katapang Kab Bandung Telpon: 02261688786, 08121448389 Email: garansinews@yahoo.co.id PENDIRI: Drs. Danial L. K., M.Si. Fierman Sahabudin, SE. Ridwan Kurniawan, SH., MH. DEWAN PENASEHAT: H. Dadang Supriatna Akbar, Iwan Gunawan, Abraham Dewan Kehormatan: Irwan K., M.Ph., Toni Budiyanto, SE., R. Nirwana, SH., James, SH. Ir. Ibrahim, Ari, A. Arman, Basuki, Hermawan, Roy, Ayi, Tono Pimpinan Umum/ Pemimpin Redaksi: Drs. Danial L. K., M.Si. Wakil Pimpinan Umum: Fierman Sahabudin, SE. Wakil Pimpinan Redaksi: Ade Rukmana, S.Sos Biro Hukum: Gordon & Associates, Jonson Siregar, SH. MH., Lamhot Mastatua Situngkir, SH., Hariyanto,SH. Dewan Redaksi: Ahmad Suryana, Rahmat Staff Redaksi: Adun, Ujang, Rahmat Humas: Sarman Situmorang, SH., Evie, Redaktur Pelaksana: Asep, Lukas, Tatang Pimpinan Perusahaan: Drs. Danial L. K., M.Si. Sekretaris Perusahaan: Rocky, SE., M.Si Marketing: Villyana, Adang, Rudi, Dedi, Syarif Hidayat, Riko, Agus Keuangan: Harry Kordinator Liputan: Eko, Zulkarnaen Kordintor Lapangan: Dedi, Iskandar, Adang Litbang: Deni H. M., Yuni Lay Out: Fandi, Anton, Darwis Wartawan Lipsus/ Tim Investigasi: Ali, Endang, Bambang, Lubis, Ucok, Dedi, Calvin, Andi, Agus, Firman, Horas Manurung, David REKENING BANK : Mandiri: 130.00.1164753.7 & BRI: 0137.01.042175.50.3 Atas Nama: Danial L. K., Drs. Wartawan Garansi News dibekali tanda pengenal dan dilarang menerimadan meminta apapun dari narasumber

Anda Ingin Berlangganan

Atau

Pasang Iklan

?

Hubungi:

087821538591 RICKY

NASIONAL

SENIN 24 FEBRUARI 2014

GARANSI NEWS

3

Warga Jabar Dukung Jadi Capres Aher Berbasis Gagasan

SIAPAKAH pemimpin yang akan menakhodai bangsa ini lima tahun ke depan? Siapapun, jangan tergantung pada figur. Gagasan untuk Indonesia lebih baik lebih penting ketimbang figur.

Raut muka Ahmad Heryawan biasa-biasa saja. Hanya sesekali dia tersenyum simpul. Kepadanya disodorkan fakta tentang elektabilitasnya yang makin moncer.Dia dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berdasarkan survei, termasuk calon presiden-wakil presiden yang diinginkan rakyat.

Aher menyadari, persoalan figuritas termasuk penting dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden. Tapi, dia menyebutkan ada yang lebih penting dari itu. Jauh lebih penting adalah gagasan tentang Indonesia ke depan.

“Mudah-mudahan ke depan itu pertarungannya ada pada gagasan. Bukan soal figur lama dengan baru. Kita ajak saja menghadirkan gagasan. Apa gagasan Aher tentang Indonesia, apa gagasan Jokowi tentang Indonesia, gagasan pihak lain. Kita pertarungkan gagasan itu,” ujarnya.

Gagasan itu, menurutnya, adalah komitmen untuk Indonesia di masa depan. Gagasaran itu semestinya mencuat dari figur yang mempunyai integritas baik di masyarakat.

“Jika figurnya bagus, gagasannya juga bagus, klop. Gagasannya oke, integritasnya oke,” katanya di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (20/2).

Sehari sebelumnya, IDE Research and Consultant, merilis hasil survei yang mereka gelar hampir 10 hari, 13-21 Januari lalu. Hasilnya cukup mengejutkan. Jika diduetkan, maka Jokowi-Aher menjadi pasangan dengan tingkat elektablitas paling tinggi.

Mengejutkan karena tingkat elektabilitas Aher meroket cukup tajam.

Beda dengan Jokowi, juga calon-calon presiden yang diapungkan partai lain,

Aher baru akhir-akhir ini saja diperhitungkan dalam percaturan kepemimpinan nasional. Itu terjadi setelah namanya masuk dalam daftar peserta Pemilu Raya (Pemira) yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Dari hasil simulasi diketahui bahwa pasangan Jokowi-Aher mengungguli pasangan lainnya,” ujar Direktur Eksekutif IDE, Jajang Sukmahari.

Berdasarkan hasil survei itu ada beberapa pasangan yang sengaja disandingkan sesuai dengan tingkat kepupulerannya di masyarakat. Pasangan Jokowi-Aher mendapatkan suara 27,41%, Aburizal Bakrie-Hatta Rajasa 14,19% dan Pramono-Mahfud MD hanya 4,02%.

Sementara simulasi pasangan lainnya seperti Megawati-Jokowi 24,95%, ARB-Dahlan Iskan 13,29%, PrabowoAher 15,93%, Jokowi-Mahfud 25,52%, ARB-Anis Matta 9,33%, PrabowoDahlan 13,55%.

Aher sendiri menyambut baik hasil lembaga survei itu. “Ya, bisa Jokowi-Aher, bisa juga Aher-Jokowi.

Bisa dibolak-balik. Tapi, yang penting masyarakat sudah ada kemajuan yang luar biasa. Tokoh-tokoh baru itu dipandang secara positif. Itu wajar. Ada harapan baru,” ujarnya.

Kendati begitu, Aher tetap menghormati para politisi senior. Menurut dia, politisi senior mempunyai keistimewaan keunggulan tersendiri di hati masyarakat. Aher menilai politisi senior juga bisa dipadukan dengan politisi muda di pilpres mendatang.

“Bisa kombinasi muda-tua. Saya kira bagus. Yang penting tidak ada masalah untuk kemajuan bangsa kedepan. Kalau orang Jwa Barat mulai dibidik-bidik, mulai kelihatan, mulai masuk survei, berarti ini positif,” kata dia.

Heryawan menilai, populernya nama dalam survei tersebut merupakan sinyal baik. Artinya, masyarakat

jelang Pemilu Legislatif sudah mulai bergerak-gerak untuk menentukan pilihan presidennya.

“Artinya ini sebuah sinyal baik, isyarat baik atas munculnya situasi ini. Masyarakat pada tempo pemilu itu terus bergerak-gerak. Kemudian mencari figur-figur yang paling cocok,” tegasnya.

Pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai Jokowi-Aher merupakan kombinasi yang bagus. Keduanya juga dinilai memiliki sepak terjang positif di masing-masing daerah yang mereka pimpin.

Asep menilai, dari sisi ideologis politik, keduanya merupakan kombinasi tokoh yang bagus. “Kombinasinya bagus, antara nasionalis dan relijius.

Dua-duanya figur daerah,” tambah Asep.

Tetapi, itu saja belum cukup. Asep Warlan menilai perlu kekuatan politik yang hebat untuk mendongkrak eksistensi pasangan ini dalam skala nasional. “Beban politiknya agak berat jika ingin memimpin bangsa ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, langkah yang dilakukan masing-masing kepala daerah tersebut belum cukup jika ingin mencapai derajat pemimpin nasional. Karena itu, keduanya harus mendapatkan dukungan politik yang kuat untuk melengkapi kepemimpinannya.

Dukungan politik itu, tentu saja, bisa didapatkan dari partaipartai pengusung mereka. Peluang untuk itu cukup terbuka. Jokowi kini disebut-sebut sebagian faksi di PDI Perjuangan sebagai kandidat yang layak dicalonkan partai. Sedangkan Aher sudah masuk tiga besar dalam kandidat yang hendak diusung PKS. Menurut Asep Warlan, ada beberapa langkah yang harus ditempuh kandidat pasangan ini. Salah satunya,

melakukan komunikasi politik yang efektif dengan parpol-parpol kuat, membangun program dan visi-misi dengan jelas, serta pemasaran politik yang terintegrasi secara menyeluruh.

“Setidaknya, dengan peta politik seperti itu, peluang pasangan ini menduduki kursi presiden-wakil presiden, terbuka lebar,” pungkasnya. (*)

Jokowi-Aher Salip Muka Lama POSISI Ahmad Heryawan dalam percaturan politik menuju kepemimpinan nasional makin kuat. Figurnya yang nasionalis-relijius mendongkrak elektabilitasnya.

Siapakah yang layak memimpin negeri ini setelah duet Susilo Bambang YudhoyonoBoediono berakhir? Delapan hari lamanya IDE Research and Consultant mencari jawabannya. Sepanjang 13-21 Januari lalu, mereka menebar tanya kepada 1.600 orang di seluruh Indonesia.

Ini jawaban mereka: Joko Widodo-Ahmad Heryawan.

Setidaknya, 27,41% masyarakat yang jadi responden menyatakan keinginan itu.

Tertinggi di antara pasanganpasangan calon presidenwakil presiden yang disodorkan IDE. “Dari hasil simulasi, diketahui bahwa pasangan Jokowi-Aher mengungguli pasangan lainnya,” kata Direktur Eksekutif IDE Research and Consulting, Jajang Sukmahari di Kota Bandung, Rabu (19/2).

Dia menyebutkan, dari survei yang dilakukan, pasangan Jokowi-Aher memiliki potensi besar menjadi pasangan capres-cawapres.

Bahkan, duet ini pun diyakini bisa memenangkan Pilpres 2014.

Karena bentuknya simulasi, survei juga memasangkan figur satu dengan lainnya. Jokowi tak hanya disimulasikan berpasangan dengan Aher. Dia juga dipasangkan dengan Megawati Soekarnoputri serta Mahfud MD. Hasilnya, duet Megawati-Jokowi memiliki elektabilitas 24,95%, sedikit di bawah Jokowi-Mahfud yang 25,52%. “Masih jauh dibandingkan dengan duet JokowiAher,” kata Jajang.

Survei sendiri menggunakan multi stage random sampling pada tingkat desa/ kelurahan se-Indonesia. Sampling error dalam survei ini hanya sebesar 2,85% dengan

tingkat kepercayaan 96%.

Mencuatnya nama Aher, meski hanya dalam posisi calon wakil presiden, tampaknya kian diterima masyarakat. Terbukti, jika dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, duet ini masih tetap paling tinggi elektabilitasnya.

Jika persandingan Prabowo-Aher muncul, sekitar 15,93% masyarakat akan memilihnya. Masih di bawah Jokowi-Aher, tapi di atas figur lain yang disorong mendampingi Prabowo. Pasangan Pramono-Dahlan Iskan hanya mendapat 13,55% sedangkan Prabowo-Mahfud hanya 4,02%.

Dalam survei juga terlihat fakta lainnya, elektabilitas duet Aburizal Bakrie-Hatta Rajasa hanya 14,19%. Di bawahnya masih ada Aburizal-Dahlan 13,29% dan Aburizal-Anis Matta 9,33% Kenapa duet Jokowi-Aher mampu menyalip kandidatkandidat muka lama? Jajang, berdasarkan survei yang dilakukan, menjawab sendiri.

Menurutnya, Jokowi-Aher merupakan perpaduan dua tokoh yang menarik. Seg-

men pemilih mereka berbeda sehingga elektabilitas keduanya paling tinggi jika dipasangkan sebagai caprescawapres dibanding dengan yang lainnya.

“Jadi, kalau Jokowi-Aher dipasangkan, maka tidak ada rebutan segmen pemilih,” katanya.

Pasangan Jokowi-Aher ini, lanjut Jajang, adalah cerminan dari koalisi partai nasional dan religisus.

“Kemudian dua tokoh ini punya mesin politik yang militan. PDI Perjuangan dengan wong cilik, PKS juga punya segmennya,” kata Jajang.

Menurut Jajang, saat ini nama Jokowi masih mendongkrak suara masyarakat, baik menjadi presiden ataupun menjadi wakil presiden.

Untuk saat ini, nama Jokowi juga berpotensi untuk menjadi pemenang.

Tak hanya itu, Jajang menilai, populasi pulau Jawa menjadi kunci lumbung suara di pilpres mendatang. Pihaknya memilih tokoh lokal Ahmad Heryawan lantaran orang nomor satu di Jabar ini mampu mendonglkrak perolehan suara secara sig-

nifikan.

“DKI Jakarta meski dimenangkan oleh Jokowi, namun menunjukan angka belum menentukan pilihan yang terbanyak dari ketiga simulasi pasangan. Ini menunjukan betapa dinamisnya situasi politik di DKI Jakarta. DKI Jakarta lebih cenderung rasional dan memilih untuk menunggu kinerja Jokowi terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan,” tandas Jajang.

Mencuatnya JokowiAher dalam survei sekaligus membenarkan pandangan pengamat politik dan peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, dia sudah memperhitungkan peluang menang Aher dan Jokowi sama besarnya.

Keduanya berpotensi disukai media karena humble dan biasanya orang seperti ini memiliki empati. Menurut Zuhro, antara Aher dan Jokowi memiliki kesamaan menjadi pemimpin di masa sekarang. Ia juga mengingatkan setiap zaman ada masanya.

“Kita butuh regenerasi.

Darah segar yang masuk cukup kuat, tidak loyo, tidak deadlock. Punya terobosan-

terobosan yang bagus,” kata Zuhro.

Zuhro menyatakan, demokrasi salah satunya juga harus membuat orang punya ukuran. Termasuk untuk menjadi RI 1 (Presiden) dan RI 2 (Wakil Presiden) ada ukuran meski setiap orang punya hak mencalonkan.

Soal menyatukan Aher dan Jokowi, Zuhro menyatakan media tidak akan memanjakan orang yang salah. Orang yang memiliki track record buruk maka media tidak akan mempublikasikan terus-menerus.

“Tapi lebih ke karakternya, juga leadership-nya,” katanya.

Dalam konstalasi politik yang riil, Aher memang mulai mendapatkan pengakuan. Terbukti, saat peringatan ulang tahun ke-6 Partai Gerindra pekan lalu di Bandung, DPD Partai Gerindra Jawa Barat mengusulkan agar Prabowo yang hendak mereka usung sebagai calon wakil presiden menggandeng Gubernur Jawa Barat itu.

Prabowo saat itu menyatakan siap bekerja sama dengan siapa saja. Tetapi, sumber menyebutkan dia sebenarnya sedang menunggu keputusan akhir dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal siapa yang akan mereka usung. Saat ini, ada tiga kandidat yang masih diuji partai tersebut. Selain Heryawan, ada pula nama Hidayat Nurwahid dan Presiden PKS Anis Matta.

Heryawan sendiri optimistis menjadi orang nomor satu di PKS untuk maju dalam kancah pemilihan capres 2014. “Iya harus optimislah. Kalau tidak masuk satu besar, ya balik lagi jadi gubernur. Normal. Tidak ada masalah apa-apa. Pokoknya saya serius untuk menuju satu besar,” kata Aher usai diskusi Hari Pers Nasional (HPN) di Hotel Horison, Kota Bandung, Rabu (19/2). (*)

Aher dan Risma Masuk Radar Cawapres Prabowo

PARTAI Gerindra melirik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sebagai pendamping kandidat capres Prabowo Subianto.

Dua kepala daerah yang masuk radar partai Gerindra untuk mendampingi Capres Prabowo ini, bukan datang dari luar partai. Namun, aspirasi kedua kepala daerah ini diusulkan oleh para pengurus partai Gerindra.

Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Aher, secara terbuka diusulkan mendampingi Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2014 oleh DPD Partai Gerindra Jawa Barat. Usulan itu muncul dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke 6 serta pelantikan pengurus DPD Partai Gerindra Jawa Barat di Gedng Sabuga, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Ferry J Juliantono secara tegas DPD Gerindara Jawa Barat harus memperjuangkan putra terbaik Jawa Barat seperti Aher yang layak disandingkan dengan Prabowo. Hal ini sejalan dengan peluang Aher yang masuk dalam tiga besar kandidat bakal calon presiden PKS. “Untuk di Jatim itu ada

pandangan usung Bu Risma dan semua masukan (kader di daerah) kami apresiasi.

Di Jabar itu ingin dari tokoh Jabar seperti Aher, dan beberapa tokoh Jabar lainnya,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Kamis (20/2).

Hingga saat ini, Gerindra belum memutuskan siapa yang akan dipilih. Keputusan itu diserahkan kepada Prabowo Subianto selaku ketua dewan pembina.

“Semua keputusan ada di tangan Pak Prabowo karena sepenuhnya itu untuk menentukan wakilnya diberikan sepenuhnya kepada Pak Prabowo,”paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) yang dikabarkan akan mundur dari jabatan wali kota mendapatkan dukungand ari Gubernur DKI Joko Widodo.

Bahkan, pria yang akrab disebut Jokowi ini menganggap Risma layak diusung jadi Capres 2014.

Jokowi mengatakan penghargaan Mayor of the Month versi City Mayor Foundation yang berhasil diraih oleh Risma, merupakan bukti atas kinerjanya yang baik sebagai Wali Kota Surabaya. “Saya ikut senang sebagai kawan baik. Kan waktu saya jadi wali kota kami sering berkomunikasi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Risma sebaiknya tetap bertahan pada jabatannya dan tidak mengundurkan diri. Sebab ia mempunyai kualitas yang lengkap sebagai pemimpin.

Saat diminta tanggapannya terkait pendapat yang mengatakan jika Risma bisa menjadi salah seorang capres, Jokowi mengaku setuju dengan pendapat itu.

“Yah bagus, setuju saya.

Dia pekerja keras, berani, dekat dengan masyarakat, pokoknya semua punya. Jadi ya cocok,” tandasnya. (*)

LINTAS JABAR CIANJUR

Korban Longsor Segera Direlokasi RATUSAN korban bencana pergerakan tanah dan longsor di Kampung Cigedogan Desa Mekarmulya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur akan mendapatkan lahan seluas 100 meter persegi sebagai tempat tinggal yang baru. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur sedang melakukan tahap persiapan relokasi.

Kepala BPBD Kabupaten Cianjur Asep Suhara mengatakan, terdapat sebanyak 152 kepala keluarga di wilayah itu yang akan direlokasi. Sesuai rencana, mereka akan direlokasi ke lahan milik PT Fajar seluas 5 hektare.

“Selain mendapatkan jatah lahan 100 meter persegi, setiap rumah juga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp10 juta.

Sekarang kami lagi persiapan untuk relokasi warga. Ada satu perusahaan yang menghibahkan tanahnya untuk dibangun permukiman penduduk seluas lima hektar,” kata Asep, Jumat (21/2).

Lahan yang disediakan sebagian sudah dijadikan garapan pertanian warga.

Karena itu, warga yang nanti direlokasi hanya perlu mengganti tanah tersebut. Nantinya warga tinggal mengganti dengan sebagian dana bantuan yang diberikan sebesar Rp10 juta per rumah.

“Nantinya pembangunan rumah akan kami bantu dan kami tata sedemikian rupa agar warga tidak asal membangun saja. Tapi jika warga yang sudah pindah dan tidak ingin direlokasi, tidak akan kami berikan santunan, “ jelasnya.

Untuk itu, pihaknya sudah meminta bantuan Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur untuk melakukan cut and fill (perataan) di lahan relokasi. Nantinya di sekitar permukiman baru itu akan dibuat jalan, MCK, tempat ibadah, dan sekolah.

“Ruangan kelas yang awalnya ditempati sudah tidak bisa dihuni lagi pengungsi. Jadi nanti kami akan bangunkan gedung sekolah yang baru di lahan relokasi.

Tapi pembangunan jalan, MCK, dan sekolah itu akan dilakukan secara bertahap,” terangnya. (*)

PURWAKARTA

Enam SMK Ancam PTUN Bupati Purwakarta

LARANGAN bagi enam SMK di Kabupaten Purwakarta untuk menerima peserta didik baru berbuntut panjang. Jalur gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun ditempuh keenam SMK tersebut.

Kepala SMK Bina Taruna, Us Us Kusumanagara menganggap, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Purwakarta masih belum transparan terkait larangan tersebut.

Hingga saat ini, keenam kepala SMK yang diskor bupati pun belum menerima surat Kepbup nomor 421.5/Kep297-Disdikpora/2014 Tentang Larangan Menerima Peserta Didik Baru bagi sekolah tersebut.

“Kami belum menerima salinan SK. Kalau surat ini dikeluarkan, mungkin kami akan melakukan gerakan. Makanya, kami butuh kejelasan dari dinas terkait,” ujar Us Us. Pihaknya pun berencana

melayangkan gugutan terkait pelarangan menerima peserta didik baru di PPDB tahun depan. Keenam kepala SMK pun berdiskusi terlebih dahulu terkait rencana tersebuit. Larangan tersebut pun, diakui Us Us membuat para siswa resah.

“Selama ini kami sudah tegas kepada siswa. Kalau ada yang tawuran, kita langsung keluarkan,” jelasnya.

“Kami nilai, belum ada kebijakan seimbang antara sekolah negeri dan swasta.

Jangan sampai kebijakan ini berlaku sepihak,” tandasnya.

Pelarangan tersebut pun membuat para alumni dan pelajar dari keenam SMK tersebut resah. Mereka pun mengancam pasang badan, jika sekolah mereka dilarang menerima siswa baru pada PPDB tahun depan.

Salah seorang alumni salah satu SMK swasta yang terkena sanksi mengatakan, kebijakan tersebut telah menimbulkan masalah baru. (*)

SENIN 24 FEBRUARI 2014

GARANSI NEWS

4

Pedagang Pasar Cibeber Harus Sejahtera

RENOVASI Pasar Cibeber Cianjur pasca kebakaran sudah rampung.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyebut pedagangnya harus kaya raya.

Harapan tersebut disampaikan Bayu saat peresmian selesainya pembangunan Pasar Cibeber di Jalan Raya Cibeber Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Kamis (20/2).

“Tujuan akhir, bukan masalah fisik saja. Harus berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang.

Para pedagang Pasar Cibeber harus tambah kaya raya.

Omsetnya harus bertambah, jualannya harus laku, dan kebutuhan konsumen pun bisa terpenuhi sesuai permintaan,” ujar Bayu.

Bayu pun cukup optimistis dengan kondisi pasar yang sudah cukup representatif.

Kondisi tersebut, lanjutnya, bisa lebih menarik minat masyarakat sehingga meningkatkan interaksi antara pedagang dan pembeli.

Meski demikian, Bayu tak menampik jika masih dibutuhkan beberapa sentuhan akhir. Seperti melengkapi sejumlah fasilitas sehingga pedagang maupun pembeli bisa nyaman di pasar. Bayu pun mengapresiasi rampungnya Pasar Cibeber yang menelan biaya pembangunan hampir Rp6,5 miliar dari anggaran pemerintah pusat.

“Kalau melihat skala, Pasar Cibeber memang tidak terlalu besar. Tapi sekecil apapun sebuah pasar rakyat, bisa menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat.

Kami harapkan berbagai fasilitas yang ada harus dijaga, tidak hanya oleh para pedagang, tapi juga para pembeli,” tuturnya.

Untuk menjadi pasar

rakyat yang sehat, berbagai fasilitas pun harus diperhatikan dan dilengkapi. Seperti penerangan, sirkulasi udara yang lancar, termasuk penghijauan yang bisa membuat pasar itu hijau dan asri. Hal lain yang juga penting diperhatikan adalah areal parkir untuk bongkar muat, toilet yang nyaman, serta jika memungkinkan memiliki tempat pengolahan sampah.

“Tempat pengolahan sampah itu sangat penting.

Di Jawa Tengah ada pasar yang sudah punya pengolahan sampah sendiri sehingga bisa menghasilkan pembangkit listrik dan itu membuat para pedagang tidak lagi membayar tagihan listrik,” ujarnya.

Selesainya pembangunan kembali Pasar Cibeber, tidak terlepas dari dukungan dan dorongan Komisi VI DPR RI. Terutama dukungan alo-

kasi anggaran yang mencapai Rp6,5 miliar.

Pihaknya pun diap terus mendukung pembangunan maupun renovasi pasar-pasar rakyat yang merupakan konsep dari Kementerian Perdagangan.

“Tidak hanya menyangkut pengembangan kualitas fisik seperti keamanan atau kenyamanan, tapi juga menyangkut komitmen non fisik seperti konsep-konsep pengembangan pasar. Karenanya, konsep-konsep seperti ini perlu kami dukung. Tidak hanya dukungan menyangkur konsep program, tapi juga alokasi anggaran yang akan lebih besar lagi,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardhana.

“Untuk pasar rakyat di Cianjur, Insya Allah akan bisa terus ditingkatkan. Tidak hanya untuk Pasar Cibeber, namun saat ini sedang disiap-

kan pengembangan Pasar Sukanagara,” tambahnya.

Selain Pasar Cibeber, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Cianjur pun menyebutkan jika akan dilakukan pula renovasi pasar yang sebelumnya terbakar yakni Pasar Warungkondang. Bahkan pasar yang rencananya akan mulai direnovasi tahun ini diharapkan menjadi percontohan pasar rakyat di Jawa Barat.

“Pasar Warungkondang memang akan dijadikan percontohan di Jawa Barat dengan konsep pasar rakyat yang bersih dan nyaman dilengkapi dengan berbagai fasilitas representatif. Pembangunannya akan dimulai tahun ini. Pasar Cibeber juga bisa jadi percontohan.

Namun dari hasil kesepakatan, tampaknya Pasar Warungkondang yang akan di-

jadikan percontohan di Jawa Barat,” terang Kepala Disperindag Kabupaten Cianjur, Himam Haris.

Himam pun memprediksi jika nilai anggaran renovasi Pasar Warungkondang akan lebih besar dibanding anggaran renovasi Pasar Cibeber.

“Yang Pasar Cibeber itu kan Rp6,5 miliar. Kalau Pasar Warungkondang dananya di atas Pasar Cibeber,” terangnya.

Selain kedau pasar tersebut, Kabupaten Cianjur masih memiliki beberapa pasar yang butuh perbaikan.

Hal ini dirasa selaras dengan komitmen Kabupaten Cianjur terhadap pembangunan ekonomi serta mewujudkan misi meningkatkan daya beli masyarakat. Saat ini, Kabupaten Cianjur memiliki 15 pasar rakyat dengan jumlah kios sebanyak 6.768 unit dan jumlah los sebanyak 3.034 unit. (*)

Kerajinan Jabar Harus Miliki “Taring” Jelang AEC

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan produk kerajinan asal Jawa Barat harus memiliki “taring” atau daya saing yang kuat, baik dari sisi sumber daya manusia, produk unggulan, iptek, seni dan budaya serta lingkungan.

“Hal itu penting mengingat Jawa Barat akan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015,” kata Ahmad Heryawan, usai melantik Pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis.

Pada tahun tersebut, kata Heryawan, sebenarnya akan memberikan Jawa Barat peluang yang lebih luas dalam memasarkan produknya ke-

pada 600 juta penduduk kawasan ASEAN. “Memiliki daya saing adalah sesuatu yang mutlak bagi setiap produk Jawa Barat.

Ketatnya pemasaran membutuhkan sinergitas semua pihak, utamanya kemitraan antara Dekranasda, OPD, pemerintah kabupaten/kota, dan lainnya,” kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memiliki visi memasarkan potensi yang ada di lingkupnya masing-masing.

“Hal itu penting agar masyarakat luas, bahkan dunia harus mengetahui betapa hebatnya Jawa Barat,” katanya.

Ia mengatakan, tentu untuk memasarkan potensi dan daya tarik Jawa Barat harus berdampak pada akselerasi

perekonomian kawasan.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan perencanaan yang kuat, baik dari sisi anggaran, pemetaan potensi dan cara memasarkan, terutama menekankan sisi pemasaran atau memasarkan produk, potensi dan keunikan kawasan Jawa Barat.

“Kita pilih sejumlah daerah dengan potensinya masing-masing untuk dikembangkan sebagai wilayah dengan keunikan yang dimilikinya,” katanya.

Pihaknya memberikan anggaran yang cukup memadai sehingga kawasan dengan keunikannya mampu menjadi destinasi kunjungan wisatawan yang menarik dan mendunia.

“Tentu dukungan OPD yang bermitra dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah

atau Dekranasda, diharapkan mampu menghadirkan kawasan tersebut lebih baik lagi, utamanya dikenal secara luas dan mendunia,” kata Heryawan.

Lebih lanjut Heryawan menyatakan apa yang ada di Jawa Barat relatif lebih baik dan menarik dibandingkan dengan negara tetangga bahkan negara manapun di dunia.

“Keindahan alam, keramahan penduduk, kesenian, kebudayaan, produk kearifan lokal yang ada di Jawa Barat, sudah cukup baik. Hanya saja membutuhkan pemasaran dan cara memasarkan yang handal,” katanya.

Coba tengok, kata Heryawan, negara Turki yang penduduknya hanya 80an juta jiwa dengan potensi terbatas, mampu mendatangkan wisa-

tawan asing lebih dari 30 juta orang per tahun.

“Indonesia, khususnya Jawa Barat harus lebih baik lagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Jabar, Netty Heryawan menambahakan peningkatan daya saing produk kerajinan merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi perdagangan bebas AEC nanti dan itu harus dilakukan.

Dikatakannya, banyak hal yang telah dilakukan Dekranasda dalam mendorong para pelaku industri kecil dan menengah di Jawa Barat menjelang AEC 2015.

“Seperti halnya telah menentapkan 4 lokasi pengembangan kawasan kreatif, yakni di Cirebon, Tasikmalaya, Bogor dan Bekasi,” ujar Netty. (*)

KOTA BANDUNG

SENIN 24 FEBRUARI 2014

GARANSI NEWS

5

Saksi Korupsi Bansos Kompak Berkelit KEPALA Dinas dan Asisten Daerah yang hadir menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara suap hakim bansos kompak mengaku tak ikut menyumbang dana untuk membayar uang kerugian negara korupsi dana bansos.

Sidang lanjutan kasus suap hakim Setyabudi dengan terdakwa Dada Rosada dan Edi Siswadi kembali digelar, Kamis (20/2).

Kali ini, saksi yang hadir para kepala dinas dan asisten daerah.

Dalam kesaksiannya, mereka mengakui Dada dan Edi pernah meminta bantuan.

Kesaksian itu terlontar dari Kepala Bapedda Kota Bandung Gunadi Sukma, Dirut PDAM Tirtawening Pian Sopian, Staf Ahli Wali kota yang mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Iming Ahmad serta Asisten II Pemkot Bandung Rusjaf Adimenggala saat hadir menjadi saksi.

“Dinas-dinas ini yang ikut menyumbang dan urunan untuk perkara korupsi dana bansos ya?” kata anggota majelis hakim Barita Lumban Gaol, di Ruang Sidang Tipikor Bandung, seperti dikutip detikcom, Kamis (20/2) Dengan kompaknya, keempat pejabat eselon II di Pemkot Bandung itu pun menyatakan tidak.

“Tidak, tidak pernah memberi uang pada Pak Dada atau Pak Edi,” ujar Gunadi.

Namun mereka mengakui sempat memberikan bantuan dana untuk membayar fee lawyer untuk penasehat hukum yang menjadi pembela saat tujuh rekan PNS menjadi terdakwa dalam perkara korupsi dana bansos.

“Saya pernah kasih Rp5 juta ke Pak Herry untuk pembayaran fee lawyer itu uang pribadi saya.

Itu dana tunjangan. Solidaritas aja kalo itu,” kata Gunadi.

Begitu juga dengan Pian yang mengaku menyerahkan Rp7,5 juta pada Herry. “Itu uang jatah dana operasional punya saya,” tuturnya.

Begitu juga Iming yang mengaku memberikan Rp5 juta untuk membantu pembayaran fee laywer.

Hakim dan JPU pun terus menelisik soal urunan dana untuk menutup kerugian negara. Para kepala dinas pun mengatakan bahwa Dada bersama Edi sempat menggelar pertemuan yang isinya disisipi soal bantuan untuk membantu kasus korupsi bansos.

“Tapi tidak direspons,” aku Iming.

Sementara yang lainnya ada yang menyatakan lupa dengan pertemuan tersebut atau berdalih tidak mendengarkan. “Masa pimpinan ngomong tidak didengar.

Emangnya biasa seperti itu?,” kata JPU kesal.

Saat kasus korupsi dana Bansos mencuat pada 2012 lalu, Pemkot Bandung ternyata kocar-kacir.

Wali Kota Bandung Dada Rosada dan Sekda Bandung Edi Siswadi mengumpulkan para kepala dinas.

Mereka meminta bantuan supaya bisa ikut menyumbang dana untuk

menutupi kerugian negara.

Pertemuan tersebut digelar di rumah HD Sutrisno yang merupakan pemilik dan pengelola Pasar Induk Caringin pada 2012. Dalam kesempatan itu, Edi Sis menyatakan dirinya bertanggungjawab atas kasus tersebut.

“Pak Edi bilang, ‘saya yang bertanggung jawab atas kasus bansos.

Namun mohon pada SKPD (dinasred) untuk memberikan solusi’,” tutur Iming menuturkan ucapan Edi saat itu.

JPU pun menanyakan, apakah solusi yang dimaksud Edi saat itu yaitu menyerahkan

Tak Boleh Jualan, PKL Ini Nekat Jual Ganja SEMENJAK ada larangan berjualan di kawasan Dalem Kaum, AS (25) nekat banting stir dari pedagang kaki lima (PKL) menjadi penjual ganja.

Alih-alih dapat untung, AS malah berurusan dengan kepolisian lantaran aksinya keburu kecium.

AS pun kini mendekam di ruang tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, Jalan Sukajadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

AS mengaku baru sebulan menjalani profesinya sebagai penjual daun ganja kering ini baru sebulan lalu. Dia terpaksa, pasalnya lapak dagangannya di dalem kaum sudah digusur.

“Baru sebulan jualan. Setelah, dilarang dagang oleh pemerintah,” kata AS yang awalnya jualan DVD di dalem kaum.

Dia mengaku, ganja itu dibelinya dari seseorang di Bogor

dengan harga Rp1 juta seberat seperempat gram. Tadinya mau dijual, tapi belum sempat dan malah sudah ditangkap.

Kasat Res Narkoba Polrestabes Bandung AKBP Muhammad Ngajib mengatakan, awalnya polisi mendapat informasi akan ada transaksi di kawasan Dewi Sartika. Setelah ditelusuri, akhirnya anggota yang menyamar lalu menangkap pelaku. (*)

dana, Iming pun membenarkan.

Namun ia menyatakan atas permintaan tersebut, dirinya tidak meresponnya dengan memberikan bantuan.

Dia pun mengaku tidak tahu bagaimana sikap dinas-dinas lainnya atas arahan untuk pengumpulan dana untuk menutupi kerugian negara yang timbul akibat korupsi dana bansos tersebut.

“Saya tidak tahu yang lain serahkan uang apa enggak,” katanya. pun menyangkal keterangan yang menyebut jika dirinya memberikan bantuan urunan sampai Rp 1,25 miliar. “Uang darimana,”

tutur Iming.

Asisten II Pemkot Bandung Rusjaf Adi Menggala juga membantah keterangan yang mengatakan dirinya memberikan uang Rp500 juta. Begitu juga dengan Pian yang disebut memberi Rp 50 juta.

Atas keterangan yang diberikan para saksi, terdakwa Edi Sis menyatakan keberatan perihal keterangan Iming yang mengatakan dirinya pernah menyatakan bertanggungjawab atas kasus bansos.

“Saya tidak pernah mengatakan saya bertanggung jawab,” bantah Edi. (*)

KAB BANDUNG BARAT

6

SENIN 24 FEBRUARI 2014

Puluhan LSM Dan Ormas/ OKP Tak Lolos Verifikasi PULUHAN lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak lolos verifikasi yang dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, pasalnya dari sekian banyak data ada, sebagian besar sudah tidak aktif. B Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) KBB sejak Juli-Desember 2013, dari 93 LSM yang terdaftar selama ini, hanya 24 LSM saja yang masih aktif. Sedangkan ormas hanya 18 dari 184 yang terdata serta 57 OKP aktif dari 68 yang ada didata.

“Yang tidak lolos verfikasi, kita anggap tidak aktif lagi. Kalau dilihat dari jumlahnya, memang lebih banyak LSM dan Ormas yang sudah nonaktif dibanding yang masih aktif,” ungkap Kepala Kantor Kesbangpol KBB, Tono Nurpomo.

Menurutnya, LSM dan Ormas/ OKP yang lolos verifikasi telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, memiliki akte notaris, AD/ART, sekretariat, domisili, SK kepengurusan, dan sejumlah persyaratan administrasi lainnya. “Dari sekian banyak LSM dan Ormas yang lolos verifikasi itu di antaranya LSM GMBI, Gibas, Kelompok Masyarakat Peduli Karts Citatah, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lappekmas),” sebutnya.

Sementara itu, hasil temuan pihaknya di lapangan, LSM dan Ormas/ OKP di

KBB mayoritas tidak memiliki kepengurusan yang jelas.

Alamatnya juga tidak jelas, bahkan keberadaannya tidak diketahui warga sekitar. Sehingga organisasi tersebut dianggap tidak ada dan dicoret dari daftar Kesbangpol.

Tono mensinyalir, runtuhnya LSM, Ormas, dan OKP tersebut selain lantaran euforia, terjadi konflik internal di kepengurusan, juga personel pengurusnya yang itu-itu juga.

“Karena banyak di antaranya, satu orang memegang dua atau lebih organisasi. Namun tidak sedikit yang mampu bertahan dengan memiliki kepengurusan lengkap,” kata mantan Camat Cikalong Wetan ini.

Lebih lanjut Tono menyatakan, perkembangan LSM, ormas, dan OKP di KBB grafiknya cukup tinggi. Mulai 2009, LSM yang tercatat di Kesbangpol baru 50, kemudian berkembang menjadi 76 pada tahun 2010, dan naik lagi menjadi 93 pada tahun 2011 hingga 2013.

Sedangkan ormas pada 2009 semula 127, tahun 2010 sebanyak 156. Setahun berikutnya sebanyak 184, lalu menurun jadi 183, kemudian tahun 2013 kembali lagi menjadi 184. “Kalau OKP tidak terlalu jauh jumlahnya, mulai Musda pertama sampai sekarang hanya 63 OKP yang terdaftar di kita,” jelasnya.

Ia menambahkan, bagi LSM dan ormas yang lolos verifikasi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan bantuan hibah yang anggarannya bersumber dari APBD. Dikatakannya, anggaran itu diberikan untuk LSM dan ormas yang akan melakukan program kegiatan sesuai dengan proposal yang mereka ajukan. (*)

Kampung Cikalong dan Lampengan Dikosongkan HASIL kajian Badan Geologi menyatakan dua kampung di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tidak layak huni karena ada potensi besar pergerakan tanah yang membahayakan warga.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Badan Geologi merekomendasikan kepada Pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Bandung Barat untuk segera mengosongkan permukiman warga di Kampung Cikalong dan Lampegan, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat.

Kondisi tersebut diamini oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, Yendra Widiesa. “Lokasi tersebut sudah tidak layak huni karena berpotensi terus terjadi

longsor. Tanahnya sangat labil,” kata Yendra di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (6/2/2014).

Lebih lanjut Yendra menambahkan, level gerakan tanah di dua kampung itu termasuk gerakan tanah potensi menengah hingga tinggi. Jika curah hujan di atas normal terjadi di daerah yang berada di pinggir tebing atau lereng bukit, maka tanahnya menjadi rawan longsor.

Kendati demikian, Badan Geologi belum menetapkan lokasi mana yang aman sebagai tempat relokasi warga. Menurut Yendra, untuk menentukan lokasi yang aman diperlukan penelitian terlebih dahulu. “Perlu koordinasi juga dengan desa maupun dengan pemkab. Dari mana nanti dana untuk lahannya,” tuturnya. (*)

Sungai Cijanggel Tercemar SUNGAI Cijanggel di Kampung Cijanggel, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), tercemar. Penyebabnya karena banyak peternak sapi yang membuang kotoran sapi mereka langsung ke sungai. Hal ini pun dikeluhkan warga setempat.

Salah seorang warga, Didin (39), mengaku sangat

terganggu dengan banyaknya kotoran sapi yang dibuang para peternak ke Sungai Cijanggel. Padahal menurutnya, sungai itu kerap digunakan warga untuk berbagai keperluan seperti mencuci dan untuk mengairi lahan pertanian warga.

“Air jadi kotor dan bau garagara banyak kotoran sapi,” kata Didin saat ditemui Minggu (16/2).

Sungai Cijanggel Tercemar Kotoran Ternak Sapi

Dikatakannya, aksi buang kotoran sapi yang dilakukan para peternak sapi itu sudah terjadi sejak lama. Namun sayangnya, kata dia, hingga kini belum ada tindakan apaapa dari aparat pemerintah setempat. Akibatnya, para peternak pun hingga kini masih terus melanjutkan kebiasaan buruknya tersebut.

Hal senda juga diungkapkan warga lainnya, Syarif.

Menurut pria berkumis ini,

selain tercemar oleh sampah plastik, Sungai Cijanggel juga tercemar oleh kotoran sapi yang berasal dari kandang sapi peternak yang berdiri di sepanjang bantaran sungai.

“Kami berharap segera ada solusi. Kalau bisa kotoran sapi itu diolah saja jadi biogas seperti di daerah lain. Jangan langsung buang ke sungai,” kata dia.

Para peternak yang biasa membuang kotoran sapi ke sungai beralasan, mereka tak

lagi memiliki tempat untuk mengolah kotoran sapi. Para peternak pun akhirnya sengaja membuat pipa yang langsung dialirkan ke sungai dari kandang-kandang sapi mereka.

Akibatnya, kotoran sapi pun terbawa hanyut oleh air.

“Sudah enggak ada tempat lagi untuk mengolah kotoran sapi. Di sini sudah padat sama pemukiman,” kata salah seorang peternak sapi, Uwar (48). (*)

Pembebasan Lahan Upper Cisokan Dirampungkan TAHUN Ini Pembebasan lahan yang terkena proyek pembuatan akses jalan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan telah selesai dilakukan. Tahun ini memasuki tahapan pembebasan lahan yang nantinya akan terkena genangan air.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bandung Barat, Yadi Azhari mengatakan, pembangunan Upper Cisokan secara garis besarnya terdiri dari dua tahap, yakni pembuatan akses jalan, serta penggenangan area yang akan dijadikan waduk. Dua tahap pembangunan itu akan melibatkan pembebasan lahan.

Saat ini, pembebasan lahan untuk kepentingan pembuatan akses jalan telah selesai dilakukan. Khusus pembebasan lahan untuk akses jalan, melibatkan empat desa di dua kecamatan. Ke-

empat desa itu adalah Desa Cijambu, dan Desa Sirnagalih (Kecamatan Cipongkor), serta Desa Cibitung dan Sukaresmi (Kecamatan Rongga).

Akses jalan yang dibuat dalam proyek Upper Cisokan merupakan akses jalan yang

sama sekali baru. Panjangnya sekitar 27 kilometer. Dalam pembuatan jalan itu, luas lahan yang dibebaskan sekitar 56,1691 hektare dengan nilai pembebasan sebesar Rp 91 miliar. Luas itu baru luas lahan berdasarkan hak milik.

Belum termasuk lahan kas desa, dan lahan wakaf. Luas total lahan kas desa sendiri terdapat sekitar 9 hektare.

Rangkaian proses pembebasan lahan untuk akses jalan merentang cukup panjang mulai dari Maret 2012

sampai Desember 2013. Pasalnya, proses pembebasan lahan pada tahap itu masih harus menempuh sosialisasi dahulu terhadap masyarakat.

“Tahapan sosialisasi memakan waktu yang cukup lama,” ujarnya, (*)

KAB BANDUNG BARAT Warga Cirendeu Gelar Doa Bersama TRAGEDI longsor sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah masih membekas dalam ingatan.

Walaupun kawasan ini sudah mulai bisa ditumbuhi tanaman, dan sudah bertahun-tahun berlalu. Namun, tragedi itu belum terlupakan, khususnya bagi warga sekitar.

Untuk mengenang peristiwa 2005, warga masyarakat adat di Kampung Cirendeu menggelar doa bersama di puncak Gunung Kunci di Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Jumat (21/2).

Warga yang masih memegang teguh ajaran sepuh ini memanjatkan doa bagi para korban yang jumlahnya lebih dari 100 jiwa. Kegiatan itu juga merupakan peringatan agar tragedi serupa tidak terulang lagi.

Acara doa bersama itu berlangsung khusyuk. Pelaksanaan doa akbar diawali pemaparan sejarah, tentang tragedi yang menewaskan ratusan jiwa di Kampung Cilimus dan Pojok perbatasan Kota Cimahi-Kabupaten Bandung Barat (dulu masih Kabupaten Bandung) 2005 lalu.

Setelah pemaparan sejarah, acara dilanjutkan dengan peletakan baru pertama untuk membangun monumen peristiwa tersebut. Lalu, acara ditutup dengan menaburkan bunga di area bukit sisa longsoran sampah.

Asep Abbas, selaku Panintren Kampung Adat Cirendeu mengungkapkan, kegiatan yang dilakukan oleh

warga Kampung adat tersebut merupakan bagian dari beban moral warga Kampung Cirendeu.

“Walaupun warga Kampung Cirendeu bukan korban tragedi longsor sampah tersebut, kami punya beban moral,” jelasnya seusai doa bersama.

Apalagi, sambung Asep, Kampung Cirendeu lokasinya dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa kegiatan doa tersebut bukan hanya dalam rangka memperingati tragedi longsor tersebut, namun momentum lebih mengingatkan semua masyarakat agar lebih bijak terhadap alam.”Agar tidak terjadi lagi tragedi longsor sampah yang menelan korban jiwa,” ujarnya.

Dia juga ingin mengingatkan pemerintah, sebagai eksekutif yang seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk mengelola sampah dengan baik. “Maka kami, masyarakat adat Cirendeu menggagas pembangunan monumen atau prasasti tragedi longsor sampah ini,” ujarnya.

Asep menerangkan, monumen tersebut dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Untuk peletakan batu pertamanya dilakukan sejak Jumat (21/2) ini. Harapannya, monumen ini sekaligus bagian dari peringatan agar lokasi ini juga tidak menjadi pembuangan sampah lagi.(*)

Bakal Tawuran, Polisi Lakukan Razia ANGGOTA Polres Cimahi merazia Sekolah Menengah Kejuruan Karya Pembangunan, di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (22/2/2014). Razia itu dilakukan setelah intel Polres Cimahi mendapatkan informasi bahwa akan terjadi aksi tawuran.

Sekitar 115 anggota Polres mulai memasuki setiap kelas yang ada di SMK tersebut. Aktivitas belajar mengajar pun dihentikan.

Dalam satu bagian razia, kedapatan seorang siswa yang isi pesan singkatnya berisi tentang pertanyaan apakah akan ada tawuran atau tidak. Siswa yang kedapatan itu kemudian ditanyakan oleh anggota polisi yang ada di sana.

Dalam razia itu, siswa tidak hanya diperiksa isi tasnya saja, namun juga isi telefon seluler, serta bagasi motor.

Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 2 jam. Wakapolres Cimahi, Anwar Haidar mengatakan, razia dilakukan untuk mengatisipasi adanya tindak tawuran.

“Intelejen kami mendeteksi adanya sms yang beredar dengan isi pesan

menyangkut soal akan ada aksi tawuran. Oleh sebab itu, kami mendatangi sekolah ini sebagai langkah preventif,” tuturnya.

Dalam razia tersebut, tidak ditemukan adanya senjata tajam. Namun anggota Polres Cimahi merazia sejumlah sabuk siswa tidak sesuai standar, serta satu buah gear untuk kendaraan motor.

Sabuk yang tidak sesuai standar itu umumnya memiliki kepala yang terbuat dari besi, dan berpotensi bisa digunakan sebagai alat perkelahian.

“Sabuk untuk pelajar harusnya tidak demikian. Ada standarnya sendiri,” ujarnya.

Kepala Sekolah SMK Karya Pembangunan, Miswanto mengatakan, adanya razia yang dilakukan oleh anggota polisi menunjukkan adanya perhatian dari unsur masyarakat. Dia mengatakan, pihaknya akan meningkatkan lagi pantauan terhadap anak didiknya agar tidak terlibat aksi tawuran.

“Kami punya strategi sendiri dalam memantau pelajar. Kami juga bekerjasama dengan Polsek Padalarang soal pemantauan ini,” katanya. (*)

SENIN 24 FEBRUARI 2014

GARANSI NEWS

7

KBB Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Jabar 2016 UNTUK meningkatkan prestasi dan kesdaran masyarakat dal beragama, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Jawa Barat pada 2016 mendatang.

Hal tersebut diutarakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Bandung Barat, dr. Dodo Suhendar, M.M-BAT ketika membuka rapat kerja daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Bandung Barat di Ponpes Sumur Bandung, Cililin (12/2) siang.

Menurutnya, pernyataan tersebut diutarakannya setelah menimbang dan memperhitungkan berbagai faktor dan kemungkinan. “Berdasarkan perhitungan kami, pada tahun 2016 mendatang diperkirakan seluruh fasilitas serta sarana prasarana yang dimiliki pemda sudah rampung pelaksanaan pembangunannya, sehingga kami siapp menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Jawa Baratn” ucapnya.

Selain itu, sarana penunjang lainnya seperti ketersediaan hotel dan akses jalan yang dimiliki KBB sangat mudah dan memungkinkan menjadi tuan rumah sebuah even positif seperti ini.

Pasalnya, pemda telah menargetkan seluruh progres

pembangunan fisik akan selesai pada 2015 mendatang. Jadi pada 2016 sudah siapp melaksanakan berbagai event tingkat provinsi maupun nasional.

Sementara itu, mengenai pelaksanaan rakerda LPTQ kali ini, Dodo yang membacakan sambutan Bupati Bandung Barat menuturkan bahwa rakerda yg dilaksanakan bertujuan untuk membangun kebersamaan antara ulama umaro

dan umat melalui berbagai program dan kegiatan agar umat bisa lebih berdaya dan bangkit guna terhindar daru kemiskinan, keterbelakangan serta kebodohan terutama dalam hal ilmu alqur’an menuju hari esok yang lebih baik dari hari ini.

“Membangun sinergitas konstruktif antara stakeholder dalam pembangunan daerah merupakan suatu keharusan mengingat hal tersebut

merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pula,” terangnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan sosial Setda KBB, Drs. H. Ade Wahidin mengatakan bahwa rakerda LPTQ dilaksanakan untuk merumuskan berbagai program pembinaan, menentukan arah dan strategi serta evaluasi kelembagaan dalam program LPTQ dalam mengahadapi pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat dan diikuti

oleh sekitar 200 orang pengurus LPTQ tingkat kabupaten dan kecamatan.

“Diharapkan berbagai rumusan, strategi serta program pembinaan dan evaluasi kelembagaan bisa terumuskan dengan baik. Dengan demikian, target prestasi 5 besar pada pelaksanaan MTQ tingkat Jabar tahun ini bisa terlaksana dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” singkatnya. (*)

Moratorium, Gerai Baru Minimarket Masih Muncul KENDATI masih dalam masa moratorium izin operasional, pembukaan gerai baru minimarket masih di terjadi di Kabupaten Bandung. Paling tidak, pembangunan gerai baru mimarket terjadi Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, dan Desa Bandaasri, Kecamatan Cangkuang.

Salah seorang warga Kampung Citere, Desa Sukamanah, Tantan (38) menuturkan, pembangunan gerai minimarket baru di wilayahnya masih berproses.

“Kami mempertanyakan keseriusan pemkab menerapkan kebijakan moratorium,” ucapnya saat dihubungi di Soreang, Kamis (20/2/2014).

Bertempat tinggal tepat di depan pembangunan gerai, Tantan tidak pernah diminta menandatangani berkas sebagai bukti memberikan izin. Akan tetapi, walaupun pihak pengelola minimarket meminta, pihaknya tetap tidak akan memberikan izin.

Sekitar Kampung Citere, ucapnya, banyak terdapat warung kelontong. Dengan beroperasi gerai minimarket, pihaknya memperkirakan,

usaha warga sekitar bisa terganggu.

Sementara itu, salah seorang pedagang warung kelontong di kompleks perumahan Parahyangan Kencana, Desa Bandaasri, Nurdin (25) mengaku keberatan dengan kemunculan minimarket. Meski gerai minimarket di Desa Gandasari berlokasi di luar kompleks perumahan, kelangsungan usahanya tetap terancam.

“Kami pengusaha warung dengan pengusaha minimarket menjual barang yang sama. Harga barang pada minimarket bisa lebih murah, karena mereka berbelanja dengan jumlah besar,” tutur Nurdin.

Humas Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Jawa Barat, Yoyo Sutarya sangat menyayangkan kondisi tersebut. Pendirian gerai baru minimarket pada masa

moratorium, membuktikan pemkab tidak mampu tegas dalam menjalankan aturan.

Untuk pendirian gerai baru minimarket, menurut Yoyo, Pemkab Bandung seolah bergeming. Selain karena faktor kebandelan pengusaha, pihaknya berprasangka, pembangunan gerai baru terjadi karena bantuan oknum pemerintah.

Lebih lanjut dia menuturkan, keberadaan Perda

nomor 20 tahun 2009 tentang Tata Bangunan dan Perbup nomor 29 tahun 2009 tentang Pembangunan Penataan dan Pengendalian Pasar Modern seperti tidak mampu melindungi keberlangsungan pedagang tradisonal dan usaha warung kelontong. Padahal, untuk melahirkan perda diperlukan anggaran cukup besar.

“Bukan hanya tidak tegas perihal moratorium, apabila tidak mampu menerapkan regulasi pengendalian minimarket, pemkab juga hanya memboroskan anggaran untuk membuat perda,” ujar Yoyo.

Kepala Dinas Koperasi Peridustrian dan Perdagangan Kab. Bandung, Popi Hopipah, belum bisa memberikan pernyataan terkait kemunculan gerai minimarket baru. Namun yang pasti, hingga saat ini, moratorium pendirian gerai minimarket oleh Pemkab Bandung masih berlaku.

“Begitu juga tentang tiga belas minimarket yang belum melengkapi perizinan.

Nanti, kami akan berikan penjelasan secara rinci,” ucapnya.(*)

KOTA CIMAHI

SENIN 24 FEBRUARI 2014

GARANSI NEWS

8

Solidaritas Kelud Siswa SD Juara Cimahi

FATHAN Abdillah, tampak khusuk berdoa. Bocah 9 tahun yang bersekolah di SD Juara Cimahi di Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi ini tidak sendiri. Dia berdoa bagi korban bencana Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur, bersama ratusan teman lain di halaman sekolah.

Doa bersama dipimpin salah seorang guru mereka.

Selesai itu, para siswa kemudian menyisihkan uang jajan masing-masing. Uang itu dimasukkan ke dalam kardus yang dibawa keliling ke setiap kelas, menghampiri para guru, staf tata usaha bahkan sejumlah wartawan yang meliput, juga warga di luar sekolah.

Senin (17/2) pagi itu, ratusan pelajar SD Juara Cimahi memang sedang menggalang dana sebagai aksi solidaritas. “Aku prihatin dengan dengan kejadian meletusnya Gunung Kelud kemarin,” ungkap Fathan Abdillah di sela-sela kegiatan.

Fathan mengatakan, bencana alam yang menerjang warga itu membuat ribuan warga sangat menderita. Sebagai bentuk keprihatinan, dia bersama teman-temannya hanya bisa

memberikan doa supaya korban diberi ketabahan dan kuat dalam menghadapi cobaan yang diterima.

“Kami prihatin dan turut berduka atas kejadian tersebut, para korban bencana semoga diberi ketabahan dan bencana ini cepat berlalu,” kata siswa kelas III ini dengan suara lantang.

Kepala Sekolah SD Juara Cimahi, Ivan Supangat mengatakan, para siswa yang dilibatkan itu mulai dari kelas II sampai kelas VI. Mereka diajarkan sosialisasi, etika komunikasi, dan mengasah kepedulian sosial.

“Para siswa ini, berkeliling di lingkungan sekolah selama kurang lebih 1 jam didampingi salah seorang guru. Kegiatan ini merupakan inisiatif para siswa yang ingin meringankan beban para korban bencana Gunung Kelud,” ujarnya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran.

Sebelumnya, anak-anak ini belajar membaca Alquran dan salat bersama. Dana yang terkumpul disalurkan melalui Rumah Zakat, sebagai lembaga yang menaungi SD Juara Cimahi.(*)

Sabun Aher Beredar di Cimahi Tak Langgar Pemilu

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Yayat Hidayat menilai beredarnya sabun kemasan bergambar Ahmad Heryawan di Kota Cimahi tidak termasuk pelanggaran pemilu.

KPU menilai, masa dan proses pemilihan presiden 2014 belum berlangsung.

Gambar tersebut beredar dengan gambar Ahmad Heryawan (Aher) yang juga salah seorang kandidat presiden yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Aher juga kini masih menjabat Gubernur Jawa Barat.

“Itu (beredarnya sabun gambar Aher for presiden) bukan pelanggaran. Kan sampai saat ini belum ada calon presidennya,” kata Yayat, Rabu (12/2/2014).

Dia menuturkan, undang-undang pun belum ada yang mengatur jika hal tersebut melanggar. “Jadi tidak bisa diapa-apakan, di-

salahkan nggak bisa. Tapi dibenarkan juga nggak bisa,” jelas Yayat.

Hal itu, kata Yayat, bisa dinyatakan salah jika yang bersangkutan sudah ditetapkan KPU sebagai calon presiden serta belum pada masa kampanye.

“Pemilihan presiden kan belum dimulai. Saat ini baru pemilu legislatif saja,” jelas Yayat.

Menurut Yayat, tindakan tersebut bisa saja dilakukan oleh orang yang merasa simpati. Tapi berbeda jika hal itu dilakukan oleh caleg atau tim suksesnya saat ini.

Karena jika dilakukan sudah masuk dalam pelanggaran besar.

“Kalau dilakukan caleg bisa masuk ke money politic. Artinya membagibagikan sabun atas inisiatif sendiri dan bisa dinilai dengan uang dan itu bisa kena sanksi,” tutup Yayat.(*)

Cimahi Bentuk PATIH

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cimahi meresmikan Patroli Kebersihan Bersepeda (Patih), di kawasan Alunalun Kota Cimahi, Jumat (21/2).

Pasukan muda-mudi itu bersepeda dan siap mengkampanyekan peduli sampah.

Mereka memiliki tugas memantau kawasan yang telah dicanangkan bebas sampah.

“Dalam peringatan hari peduli sampah nasional tingkat Kota Cimahi ini, kami juga mencanangkan kawasan bebas sampah dibeberapa ruas jalan seperti Jalan Amir Mahmud, Gatot Subroto,.

Sriwijaya dan kawasan alunalun,” beber Wali Kota Cimahi, Atty Suharti saat ditemui seusai peresmian.

Pasukan Patih ini, jelasnya, saat ini berjumlah 10

orang terdiri atas 5 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka sebelumnya sudah mendapat pelatihan dan pembinaan seputar pengelolaan sampah.

Pasukan ini, sambung Atty, siap mengimbau, mengajak, dan menegur masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Mereka juga bertugas menjelaskan pemilahan dan pengolahan sampah melalui program 3R (reduce, reuse dan recyle).

“Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2014 yang jatuh pada tanggal 21 Februari dilatarbelakangi oleh terjadinya bencana longsor timbunan sampah di TPA Leuwigajah yang menewaskan 143 orang dan menimbun 137 rumah akibat longsoran sampah setinggi 30 meter, 9 tahun silam,” jelasnya.

Belajar dari peristiwa TPA Leuwigajah tersebut,

semua pihak harus mengerti bahwa pengananan sampah mesti serius dilakukan. Oleh karena itu, kata Atty, dalam rangkaian peringatan HPSN tahun ini, pihaknya juga meresmikan 3 reaktor kompos skala lingkungan.

“Penanganan sampah harus dilakukan bersama selain 10 orang PATIH yang telah kita rekrut, semua pihak juga harus bisa saling mengingatkan dan memanfaatkan sampah agar tidak merugikan kita semua,” tandasnya.

Sampah Bukanlah Musuh SAMPAH bukanlah musuh, meski insiden Leuwigajah 21 Februari 2005 belum hilang dari ingatan warga Cimahi. Kala itu, 137 rumah tertimbun dan 143 orang tewas.

Penyebabnya, longsor sampah setinggi 30 meter.

Dengan kesadaran sampah

yang perlu menjadi sahabat itulah, pasukan patroli kebersihan (Patih) yang bersepeda di Kota Cimahi siap mengkampanyekan peduli sampah dan perlu kerjasama semua pihak untuk mengelolanya.

“Kami sebelumnya sudah mendapatkan pelatihanpelatihan, cara pengelolaan sampah, dan meningkatkan kepedulian terhadap sampah ini,” terang Yaumil Nuriakhir, salah satu pasukan PATIH, saat ditemui usai peresmian reaktor kompos di Perumahan Kotamas, Cimahi Utara Kota Cimahi, Jumat (21/2).

Mahasiswi Unpad ini menyadari, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan membawa malapetaka dahsyat. Kejadian Leuwigajah cukup yang terakhir menjadi contohnya.

Lebih lanjut, dia menginginkan masyarakat men-

jadi bagian dari sahabat sampah. Artinya, sampah itu bukan menjadi musuh, tetapi dikelola dengan baik.

“Karena saya peduli lingkungan, maka saya siap jadi relawan Patih ini. Sejak awal, saya enggak bisa tenang kalau melihat sampah,” ujarnya.

Dia menandaskan, jika memiliki sampah lebih baik disimpan di tempatnya.

Jika ternyata tidak mendapatkan tempat, sebaiknya sampah itu dipegang dulu.

“Setidaknya jangan sampai membuang sampah sembarangan,” ujarnya.

Dia mengajak masyarakat terutama kaum muda bisa peduli sampah. Masalah sampah, sambungnya, adalah masalah bersama. “Pedulilah dengan lingkungan mumpung masih muda. Mulai dari hal terkecil, jangan buang sampah,” tandasnya. (*)

Mendongeng Jadi Metode Belajar Bahasa Inggris SELAMA ini telah teruji, mendongeng sangat efektif sebagai media hiburan. Terutama bagi anak-anak. Tapi ternyata mendongeng juga bisa menjadi media belajar Bahasa Inggris.

Aktivitas yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai story telling ini sudah dipraktikkan di SMPN 3 kota Cimahi.

Boleh jadi ini yang membuat rona wajah Popi Puspasari, guru Bahasa Inggris di SMPN 3 Cimahi berseri-seri.

Berkali-kali dia menyunggingkan senyuman.

Rasa bangga membuncah di dada Popi, lantaran sejumlah siswanya mampu membawakan dongeng cerita rakyat dalam Bahasa Inggris di selasela Pameran Pendidikan di Aula Gedung SMPN 3 Kota Cimahi, di Jalan KPAD Sriwijaya, awal pekan lalu.

Apalagi, yang ada di hadapan para siswa bukan hanya teman-teman sekolah dan

Dijual Ruko 3 1/4 Lantai Jalan Peta 105

orang tua siswa. Tapi juga sejumlah tokoh pendidikan Kota Cimahi, praktisi pendidikan dalam maupun luar negeri, serta Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tochija.

Lebih dari 20 menit siswa binaan Popi, Dinar Afina bersama sejumlah temannya terlihat atraktif bercerita, fasih menuturkan cerita dan

menguasai materi cerita Situ Bagendit. Setelah selesai, gemuruh tepuk tangan pun bergema di gedung itu.

“Sebenarnya Bahasa Inggris adalah pelajaran paling menyenangkan. Apalagi story telling, di mana anakanak bisa bercerita sebuah kisah disertai gerakan tubuh, ekspresi, dan suara berbeda-

beda sesuai karakter yang dimainkan. Semua itu bisa mengasah kreativitas siswa.

Paling penting kemampuan Bahasa Inggris mereka makin terasah,” jelas Popi.

Metode story telling yang diterapkan di SMPN 3 Cimahi dikemas layaknya sebuah pentas drama. Selain membawakan narasi, pembawa cerita pun memerankan tokohtokoh dalam cerita. Selain itu ada penata panggung, penata musik, serta anggota tim yang membantu di belakang layar.

“Ketika membawakan story telling siswa harus harus bisa menghayati cerita, seperti menangis, tertawa, dan banyak ekspresi lain. Tapi itu semua dilakukan sambil membawakan kisah dengan Bahasa Inggris,” ucapnya.

Popi menjelaskan, metode ini telah dipraktikkan dalam kegiatan belajar Bahasa Inggris sehari-hari di kelas. Di

dalamnya mencakup pembajaran narasi teks, lalu praktik story telling 5-7 menit.

“Ini dibiasakan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Tapi kalau ada anak-anak yang ingin lebih fokus mendalami story telling, kami arahkan dia ikut ekstrakurikuler English Club,” bebernya.

Awalnya tidak mudah menerapkan metode ini. Sekurangnya Popi butuh waktu hingga tiga tahun. “Subhanallah prosesnya cukup cepat. Awal-awalnya kalimat yang digunakan rancu. Anak tidak percaya diri. Takut. Akhirnya sekarang justru banyak yang berprestasi,” ujarnya.

Prestasi yang diraih anak-anaknya bisa menjadi kebanggaan. Pada momen tertentu seperti penerimaan siswa baru, ada tamu penting, dan berbagai perlombaan, kemampuan anaknya dalam story telling diuji dan ditampilkan. (*)

ANDA MAU MENJUAL Rumah | Tanah | Bangunan | Gedung Hotel | Dll

Luas Tanah/ Bangunan

125/250 m2

Hubungi:

087722000988

KAMI SOLUSINYA Hubungi: 087821538629

KAB BANDUNG

SENIN 24 FEBRUARI 2014

GARANSI NEWS

9

Dadang Naser Belum Terima Data CPNS Bodong

ADANYA isu soal kecurangan dalam pemberkasan tes Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 membuat Bupati Bandung Dadang M Naser ikut gerah. Ia meminta kepada jajarannya untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut.

“Kami terus melakukan verifikasi ulang mengenai data dari aspirator mengenai kelulusan CPNS ini.

Saya mau permasalahan ini dituntaskan segera,” kata Dadang M Naser Jumat (21/2).

Dadang pun meminta klarifikasi data bodong seperti yang dituduhkan oleh para honorer Katagori 2.

Namun sayangnya, hingga saat ini data tersebut belum juga masuk ke mejanya.

“Saya berjanji akan memproses masalah ini.

Kalau terbukti ada yang bodong, yang bersangkutan akan dicoret dari kelulusan CPNS Kab Bandung,” tegasnya.

Mengenai adanya isu soal banyaknya honorer di luar K2 yang ikut tes CPNS, ia menduga dilakukan oleh para broker dari pusat yang bergentayangan di Kabupaten Bandung. Mereka memintai sejumlah uang kepada para honorer yang masa kerjanya di atas tahun 2005.

“Saya duga ada para broker datang dari pusat, mereka gentayangan di Kabupaten Bandung dan membangun jaringan untuk meloloskan para tenaga honorer,” ujarnya.

Dadang meyakini, jika badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung sama sekali tidak melakukan rekayasa data tenaga honorer agar bisa ikut tes CPNS. “Saya minta BKPP menyisir dan mencek kebenaran data yang bodong tersebut. Maksudnya agar tidak menjadi fitnah,” ujarnya.(*)

BKPP Sesalkan Honorer Abaikan Uji Publik

KEPALA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Erik Juriara mengatakan pihaknya sudah menerima salinan data CPNS Kabupaten Bandung yang lulus dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov Jabar, pada Rabu lalu.

Data CPNS yang lulus tersebut, kata dia, sudah ditandatangani oleh panitia seleksi nasional.

“Senin mendatang akan diumumkan di situs Pemkab Bandung dan ditempel di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ujarnya.

Dikatakannya, yang lulus CPNS di Kabupaten Bandung mencapai 1013 orang dari 3400 peserta yang ikut tes CPNS. Sebenarnya kata dia, ada sekitar 4045 tenaga honorer yang layak ikut tes CPNS. “Namun setelah divalidasi ulang dan seleksi administrasi hanya 3400 orang yang bisa ikut seleksi,” katanya.

Erik pun menyayang-

kan para tenaga honorer yang tidak menanggapi uji publik yang dilakukan BKPP pada 2011 dan 2012 lalu tentang tenaga honorer. Padahal lanjut dia, uji publik tersebut untuk kelengkapan persyaratan administrasi tenaga honorer katagori 2 agar bisa ikut tes CPNS. “Sekarang mereka ribut, kenapa ada tenaga honorer yang bukan katagori 2 bisa ikut tes CPNS dan lulus,” katanya.

Namun demikian, tambah dia, pihaknya masih menampung aspirasi dari para tenaga honorer K 2 yang tak lulus. Apalagi kata dia, pihak Kementrian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan masa sanggah selama tiga bulan untuk menerima masukan dan laporan dari warga.

“Kami masih menunggu informasi dari Kemenpan RB mengenai masalah ini dan kapan yang lulus akan diberkas sebagai PNS,” ujarnya. (*)

Buang Sampah Tidak di TPS Resmi, KTP Ditahan WARGA yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan mendapatkan teguran keras dari pihak Kelurahan/Kecamatan Baleendah Kabupaten.

Pihak kelurahan pun mengangkut gundukan sampah liar yang dibiarkan menumpuk lebih dari satu tahun di beberapa titik pembuangan sampah liar.

Lurah Baleendah, Eko Haryanto mengatakan, selama ini terdapat 11 titik Tempat Pembuangan Sampah Liar (TPS) liar di Kelurahan Baleendah.

Rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi pemicu banyaknya TPS liar di dae-

rah tersebut.

“Mereka yang kedapatan buang sampah, kami tahan KTPnya. Pada Kamis kemarin ada 15 orang warga yang sudah kami tegur saat membuang sampah ke TPS liar,” ujar Eko, Kamis (20/2/14) malam.

Ke 15 orang ini didata, namun hanya empat orang saja yang membawa KTP. Sedangkan sisanya banyak yang tidak membawa dan tidak memiliki KTP. “Untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan sampah itu harus ada kesadaran dari semua pihak. Kalau hanya pemerintah saja yang melakukan tindakan tanpa ada kesadaran dari ma-

syarakatnya, percuma saja.

Tapi harus ada kesadaran dan bantuan juga dari masyarakat,” jelasnya.

Eko mengatakan pihaknya memiliki keterbatasan untuk melakukan penertiban TPS liar. Partisipasi dari masyarakat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan.

“Warga selalu beralasan karena tidak ada TPS resmi jadi banyak yang membuang ke TPS liar.

Memang kebanyakan yang membuang sampah warga di sini. Tapi warga luar Baleendah juga membuang di sini,” katanya.

Untuk sampah liar yang berada di Jalan RAA Wiranata Kusumah yang

Baru 68,5 Persen Jalan Mantap GERAKAN sabilulungan penutupan jalan berlubang sebagai solusi sementara sebelum dilakukan perbaikan secara permanen. Apalagi dari panjang jalan Kab. Bandung 1.155 km sebanyak 31,5 persennya membutuhkan perbaikan dan sisanya dalam kondisi mantap.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Ir. H. Agus Nuria, di komplek Pemkab Bandung, Rabu (19/2/2014).

“Gerakan tersebut meliputi perbaikan badan jalan, bahu jalan dan normalisasi drainase. Sedangkan lokasi kegiatan masing-masing di Wilayah Soreang (UPTD I), Margahayu (UPTD II), Cileunyi (UPTD III), Banjaran (UPTD IV), Ciparay (UPTD V), Majalaya (UPTD VI) dan Wilayah Cicalengka (UPTD VII),” katanya.

Untuk membantu kelancaran gerakan tersebut, Dinas Bina Marga kata H. Agus Nuria akan mengerahkan berbagai kendaraan berat seperti stoomwals, dumptruck, backhoe maupun peralatan lainnya yang dipandang perlu.

“Sebanyak 68,5 persen

kondisi jalan yang dimiliki Kabupaten Bandung dalam keadaan mantap dari panjang jalan seluruhnya 1.155 kilometer. Kita harapkan pada akhir tahun 2014, kondisi jalan mantap ini bias lebih meningkat lagi” harapnya. (*)

sampai menghabiskan satu lajur jalan, kata dia, harus diangkut oleh tiga truk pengangkut sampah.

Tumpukan sampah tersebut sudah ada selama berbulan-bulan.

“Di tempat itu, kami menutup sampah dengan tanah dan ditutup 10 hong.

Agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah.

Selain itu kami juga sudah pasang spanduk untuk mengingatkan warga jika tempat itu bukan TPS,” ujarnya.

Warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan, lanjut Eko, melanggar Perda No. 31 tahun 2000 tentang Kebersihan, Kemanan dan Ketertiban (K3).

“Biasanya warga yang buang sampah ini pagi dari pukul 05.00 sampai 06.00.

Tapi mulai sekarang akan kami pantau terus, kapanpun mereka buang sampah sembarangan, akan kami beri teguran,” katanya.

Salah seorang warga yang membuang sampah di Jalan Siliwangi mengaku baru pertama kali membuang sampah di TPS liar. Ia beralasan di sekitar rumahnya tidak terdapat TPS resmi.

“Karena tidak ada tempat pembuangan sampah di rumah. Jadi saya buang ke sini. Saya memang mengaku salah karena buang sampah di sini,” ujarnya. (*)

Hati-hati dengan Pemiskinan Struktural MASYARAKAT harus hati-hati dengan upaya pemiskinan struktural akibat kebijakan salah dari penyelenggara pemerintahan. Pemiskinan struktural umumnya menimpa kalangan bawah seperti para petani dan nelayan.

“Ketika zaman Pak Harto sudah diatur harga gabah itu di atas 50 persen dari pengeluaran pupuk. Akibatnya para petani mendapatkan keuntungan yang baik meski tak bisa tinggi kesejahteraannya,” kata Mantan Menko Ekuin, Rizal Ramli dalam kuliah umum di Aula Al Ma’soem, Sabtu (22/2).

Sedangkan di era reformasi apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini biaya produksi pertanian jauh lebih tinggi daripada harga jual gabah.

“Akhirnya para petani hanya sekadar numpang makan dari hasil panennya,” katanya.

Untuk itu, Rizal Ramli mengatakan, masyarakat jangan terjebak saat memilih pemimpin atau wakil rakyat pada Pemilu 2014. “Cara memilih pemimpin di Indonesia lebih mementingkan ketenaran atau pencitraan yang bisa direkayasa. Pemimpin modalnya hanya terkenal bukan kepada visi, kemampuan, dan karakter,” katanya.

Pemimpin di Indonesia “digoreng” namanya melalui pencitraan di media massa sehingga namanya melejit. “Calon pemimpin bekerja sama dengan media massa merekayasa agar seseorang menjadi pemimpin masa depan. Ini berbahaya,” katanya. (*)

TNI - POLRI

SENIN 24 FEBRUARI 2014

GARANSI NEWS

10

T-50i Golden Eagle

Selamat bergabung di TNI AU 16 unit alias satu skuadron udara pesawat tempur T 50i Golden Eagle buatan Korea Selatan resmi memperkuat jajaran TNI AU, seturut serah terima dari Kementerian Pertahanan kepada matra udara TNI itu, di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Biasanya, penyerahan pesawat terbang atau arsenal kepada militer Indonesia cukup di tingkat menteri saja; namun kali ini berbeda, Presiden Susilo Yudhoyono hadir dan menyaksikan serah terima itu secara langsung.

Mulai tahun ini dan ke depan, akan ramai terjadi penerimaan berbagai jenis arsenal dan sistem kesenjataan baru bagi TNI. Dengan juga disaksikan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI IB Putu Dunia, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Budiman, seremoni itu terjadi di landas parkir pangkalan udara militer di sisi timur Jakarta itu.

Memakai penerbangan kargo dan ferry, sortie demi sortie Golden Eagle buatan Korea Aerospace Industry yang dibeli Indonesia, men-

darat di Tanah Air, sejak beberapa waktu lalu hingga kini lengkap 16 unit.

Yusgiantoro, mengatakan, penyerahan pesawat itu merupakan pelaksanaan kontrak yang ditandatangani pada 25 Mei 2011 dengan nilai kontrak 400 juta dolar Amerika Serikat.

Golden Eagle yang bentuknya nyaris mirip dengan F-16 Fighting Falcon dalam skala lebih mini akan mengganti pesawat Hawk Mk 53 di Skadron Udara 15, bermarkas di Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahjudi Madiun, Jawa Timur.

Di kalangan penerbangan tempur, dia dianggap sekelas dengan kompetitor utamanya, Yakovlev Yak-130 Mitten (Rusia), Aermacchi M-346 (Italia), atau L-159 buatan Ceko.

Semula Indonesia sempat “kesengsem” juga dengan Mitten yang kinerja dan unjuk kemampuan tempurnya lebih mumpuni dan trengginas namun menjelang keputusan akhir, pilihan final jatuh kepada Golden Eagle.

Performansi Golden Eagle masih belum diketahui secara baik karena dia pendatang baru dalam penerbangan militer dunia. Salah satu kaitan penting KAI dalam merancang dan membuat Golden Eagle adalah kesertaan Lockheed Martin dari Amerika Serikat sebagai

Tim Gabungan Gerebek Kelompok Yon Serna

TIM Gabungan TNI di Cianjur, Jawa Barat, menggerebek rumah yang diduga dijadikan pos komando sekelomppok orang yang menamakan diri Batalyon Serbaguna (Yon Serna) Tri Kora.

Tim gabungan yang terdiri dari Den Intel Kodam III Siliwangi, Tim Intel Korem 061/Suryakencana Bogor, Unit Intel Kodim 0608 Cianjur, dan

Sub Denpom III/I-1 Cianjur itu mengamankan tujuh orang anggota kelompok tersebut, Jumat.

Tim juga menyita sejumlah peralatan militer yang biasa digunakan TNI AD dan sejumlah data yang berkaitan dengan organisasi kemiliteran di rumah yang berada di Kampung Babakan, Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Cianjur. (*)

mitra utamanya.

F-16 Fighting Falcon semula diproduksi General Dynamics dan kini ada di dalam tubuh Lockheed Martin, sehingga wajar jika rancang bangunnya bisa dipergunakan Lockheed Martin.

Golden Eagle yang diklaim KAI masuk dalam generasi pesawat tempur 4+ (salah satunya dicirikan kemampuan menyerap gelombang radar-tidak memantulkan) oleh Indonesia dima-

sukkan ke dalam kelas latih lanjut-tempur taktis ringan.

Huruf “i” di belakang desainasi T-50 merupakan penanda seri ini telah ditingkatkan spesifikasi dan melompat setara dengan spesifikasi pesawat tempur FA-50 tanpa radar udara aktif (AESA/actively electronic scanned array radar).

Pada masa mendatang, piranti vital ini akan diimbuhkan. Jika ini sudah terpasang, maka misi operasional tempur udara taktis sangat mu-

dah bisa dia tunaikan, selain misi pendidikan pilot tempur TNI AU. Indonesia juga memiliki satu impian ambisius untuk mengejar ketertinggalan teknologi, yaitu urun serta dalam Proyek K/IFX bersama Korea Selatan. Walau sudah digagas dan dibuatkan peta jalannya sejak bertahuntahun lalu, namun hingga kini tarik-ulur masih terjadi.

Yang menarik, Golden Eagle dari Korea Selatan ini

juga akan didedikasikan untuk menjadi tim aerobatik pancar gas TNI AU berlabel Jupiter Aerobatic Team.

TNI AU telah berkali-kali memiliki tim aerobatik, yang terakhir juga namanya sama, namun memakai tipe pesawat udara yang sama sekali beda, yaitu KT-1B Wong Bee bermesin turboprop.

Perbedaan di antara kedua tim ini juga pada corak pokok pesawat terbangnya; Jupiter Aerobatic Team yang

kini berlaga di Singapore Air Show 2014 berkelir dasar merah dengan panah putih.

Sementara Jupiter Aerobatic Team berbasis Golden Eagle ini akan berkelir biru dengan guratan kuning, mirip warna The Blue Angels dari Angkatan Laut Amerika Serikat, yang kini memakai F/A-18 Hornet.

Jadi, nanti tim TNI AU ini juga akan dijuluki Elang Biru, yang seluruh pengawaknya berkualifikasi instruktur penerbang tempur TNI AU. (*)

Kompolnas Pertanyakan Kasus Sisca KOMISIONER Kompolnas Hamidah Abdurrachman mendatangi Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kamis (20/2).

Selain mengklarifikasi laporan kinerja polisi dengan Polda Jabar, Kompolnas juga akan mendatangi Polrestabes Bandung untuk mengklarifikasi kasus F Sisca Yofie.

Kasus penjambretan yang menewaskan F Sisca Yofie saat ini sudah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.

Agenda persidangan sendiri akan memasuki pemeriksaan terdakwa.

“Kami akan klarifikasi lagi dengan Polrestabes Bandung tentang (kasus) Sisca,” kata Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrachman kepada wartawan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kamis (20/2).

Dia mengungkapkan, dua pekan lalu Kompolnas menerima laporan kembali dari keluarga Sisca. Mereka merasa kecewa dengan kepolisian.

Pasalnya ada beberapa bukti yang tidak dikeluarkan oleh kepolisian di persidangan.

Untuk itu, Hamidah menyebutkan, Kompolnas mendatangi Polrestabes Bandung. Intinya untuk mengklarifikasi hal tersebut, apakah benar yang

ditudingkan keluarga Sisca tersebut atau tidak.

“Apakah betul tudingan ada bukti-bukti yang tidak diajukan polisi atau tidak?

Sehingga membuat kasus ini sederhana,” ujarnya.

Disinggung bukti apa saja yang dikeluhkan keluarga Sisca, Hamidah mengungkapkan, yang dipertanyakan keluarga Sisca di

antaranya, bukti rekaman CCTV dan ponsel milik Sisca.

Menurutnya, jika memang bukti itu ada, pihaknya akan mendorong kepolisian untuk mengajukannya ke persidangan.

Tentunya nanti, Jaksa yang memberikan bukti tambahan tersebut ke pengadilan. Jika memang ada yang

harus didalami, maka itu harus dilakukan.

“Itu semua akan kami klarifikasi. Hasilnya seperti apa tentu setelah kami dengar penjelasan dari polisi nanti,” paparnya.

Ditanya apakah Kompolnas ikut memantau sidang, Hamidah mengaku itu bukan masuk tataran Kompolnas. Pihaknya sudah

mengirim surat ke Komisi Yudisial (KY) dan kompolnas siap membantu warga dengan koordinasi bersama KY. “Nanti KY yang memantau. Kita berharap nanti hakim ini mendengar suara keadilan untuk memberikan hal-hal yang bisa meringankan penderitaan keluarga korban,” bebernya. (*)

HUKUM & HAM

SENIN 24 FEBRUARI 2014

GARANSI NEWS

11

Pembahasan RUU KUHP-KUHAP tetap dilanjutkan KETUA Dewan Perwakilan Rakyat RI, Marzuki Alie mengatakan kemungkinan besar pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP akan tetap dilanjutkan meskipun mendapatkan penentangan dari berbagai pihak.

“Tetap lanjut, kita itu ingin membangun sistem hukum “ala” Indonesia, dan tidak ada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi,” kata Marzuki di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, tidak tepat apabila banyak pihak justru ingin mendorong pembatalan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) KUHP-KUHAP tersebut. Pihak yang tidak sependapat itu, menurut dia, semestinya berbicara langsung kepada DPR. “Jangan cuma bilang tolaktolak. Ini masyarakat tidak tahu, harus ada pencerahan. Ja-

ngan bikin masyarakat menjadi bodoh. Kalau ada yang tidak cocok silakan ke DPR,”kata Marzuki.

Pembahasan RUU KUHPKUHAP merupakan upaya perbaikan yang bukan hanya menyangkut pemberantasan korupsi saja. KUHP-KUHAP yang merupakan peninggalan belanda harus disesuaikan dengan konteks Indonesia.

“Ini kan menyangkut sistem hukum di Indonesia secara umum bukan hanya pemberantasan korupsi. kita tahu itu merupakan produk peninggalan belanda. Belanda saja sistem hukumnya sudah beralih ke arah Amerika,” katanya.

Menurut dia, pembahasan RUU KUHP-KUHAP bukan perencanaan yang baru. Upaya itu telah direncanakan sejak 12 tahun yang lalu, namun baru saat ini akan dibahas di DPR. “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang

lalu pun dilibatkan dalam perencanaannya, jadi jangan dikira kita tidak melibatkan. Bahkan pimpinan KPK yang lalu pun ikut menyiapkan RUU itu,”kata dia.

Sementara itu, lanjut dia, pembahasan RUU KUHP-KUHAP justru ingin memperbaiki Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi menjadi lebih kuat dan bukan justru melemahkan.

“Kalau misalnya ada pasalpasal yang dinilai melemahkan, mari kita duduk bersama, jangan belum apa-apa sudah bilang tolak,”kata salah satu peserta konvensi capres Partai Demokrat itu.(*)

Tetap lanjut, kita itu ingin membangun sistem hukum “ala” Indonesia, dan tidak ada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.”

Marzuki Alie

Suryadharma Ali Keberatan Dimyati Nyalon Hakim MK

KPK Terbuka Tambahkan Sutan Bhatoegana Tersangka Baru KOMISI Pemberantasan Korupsi menyatakan terbuka untuk menambah tersangka baru dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, termasuk Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana.

“Sutan Bhatoegana kenapa belum ditetapkan sebagai tersangka? Jawabannya belum (tersangka, red) bukan berarti tidak jadi, ada proses yang masih dilakukan,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Berdasarkan surat dakwaan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, disebutkan bahwa dia telah menyerahkan uang 200 ribu dolar AS pada 26 Juli 2013.

Uang itu diserahkan melalui

anggota Komisi VII DPR RI Tri Yulianto yang juga berasal dari Fraksi Partai Demokrat di toko buah All Fresh Jakarta untuk diserahkan kepada Sutan Bhatoegana sebagai bentuk tunjangan hari raya bagi anggota Komisi VII. Baik Sutan maupun Tri Yulianto membantah menerima uang tersebut.

Abraham juga menegaskan bahwa KPK juga tidak segan memanggil siapa pun terkait kasus tersebut, termasuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Ibas dalam berita acara pemeriksaan yang beredar disebutkan dekat dengan Deni Karmaina, petinggi PT Rekayasa Industri yang berebut tender dengan PT Timas, perusahaan yang dijagokan Sutan di SKK Migas.

“Informasi itu akan kita dalami. Siapapun dari hasil penyelidikan dan penyidikan kalau kami mendapat informasi, baik Sekjen Ibas dan siapapun kalau yang bersangkutan perlu dimintai keterangan, kami tidak segan untuk memanggilnya. Tidak perlu ada yang disembunyikan KPK, pimpinan

dan seluruh insan KPK punya komitmen sama tanpa pandang bulu menjerat siapapun,” tegas Abraham.

Ia pun menambahkan bahwa siapa pun yang dicegah pergi ke luar negeri oleh KPK akan diperiksa.

Sutan Bhatoegana sendiri sudah dicegah KPK sejak 13 Februari lalu dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Waryono Karno.

Selain Sutan, KPK juga mencegah Tri Yulianto, mantan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumeser dan Kepala Bidang Pemindahtanganan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Kementerian ESDM Sri Utami.

Dalam perkara di SKK Migas, Rudi dikenakan pasal 11

UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b subsidair pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberanasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan dalam kasus penerimaan hadiah di Kementerian ESDM, Waryono disangkakan pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-undang No.31/1999 sebagaimana diubah Undang-undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

LOWONGAN KERJA PERUSAHAAN KONFEKSI MEMBUTUHKAN

KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali keberatan kadernya, Dimyati Natakusuma mencalokan diri sebagai hakim konstitusi.

“Jadi Pak Suryadharma itu keberatan juga saya maju sebagai hakim MK, karena dengan sendirinya suara PPP akan hilang di dapil saya,” ujar Dimyati, di Gedung DPR, Senayan, Jumat (21/2/2014).

Meski begitu, Dimyati sudah menjelaskan kepada Suryadharma Ali soal alasannya mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi.

“Karena kondisi MK sedang limbung dan di DPR itu terbatas, cuma saya dan Benny yang maju. Kalau saya mau maju sendiri sudah dari dulu,” tuturnya.

Dimyati juga sudah berkomunikasi dengan beberapa elite PPP soal niatannya maju sebagai calon hakim konstitusi, dan responnya cukup positif.

“Mereka menyatakan mendoakan dan merestui untuk saya mencalokan jadi calon hakim konstitusi,” tandasnya. (*)

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan Segera TENAGA FREELANCE Hubungi: Intan Hp: 082127597705

Tenaga Finisihing & Pramuniaga

Hubungi: 022- 70778368

DIBUTUHKAN SEGERA UNTUK POSISI SEBAGAI: 1. REPORTER 2. MARKETING 3. BAGIAN SIRKULASI

DENGAN KUALIFIKASI:

HUBUNGI:

082-115-027-216 EMAIL:

garansinews@yahoo.co.id

1. PRIA & WANITA 2. USIA MAKS 30 TAHUN 3. PENDIDIKAN MIN SMA 4. JUJUR, ULET, KREATIF, DAN BERTANGGUNG JAWAB 5. PUNYA KENDARAAN BERMOTOR DAN SIM C 6. PENGALAMAN TIDAK DIUTAMAKAN

SPORTAINMENT Polisi Tak Keluarkan Izin PIHAK kepolisian daerah Jawa Barat menegaskan tidak akan memberi rekomendasi perizinan pertandingan antara PERSIB menjamu Persija Jakarta yang rencananya dihelat di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (22/2).

Dikatakan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul, pihaknya tidak bisa memberikan izin untuk pertandingan karena berpotensi terjadinya kericuhan.

“Kita tidak memberikan izin untuk pertandingan digelar di wilayah Jawa Barat. Ada empat alasan yang menjadi pertimbangan kami,” kata Martinus di Mapolda Jabar, Kamis (20/2).

Dikatakan Martinus, keempat alasan tersebut yaitu masih belum harmonisnya antar kedua suporter sampai saat ini, adanya bentrokan suporter Persija dengan suporter Pelita Bandung Raya (PBR) beberapa waktu lalu dan pertandingan berlangsung saat libur akhir pekan.

“Wisatawan ke Bandung cukup banyak dari Jakarta. Ini menjadi alasan kami, dimana sempat terjadi perusakan kendaraan Jakarta.

Selain itu alasan keempat adalah masih adanya dendam suporter, saat pemain bus PERSIB mendapat perusakan di jakarta musim lalu,” bebernya.

Sebelumnya, pihak PERSIB yang diwakili panitia pelaksana (panpel) pertandingan kandang menggelar pertemuan dengan jajaran Polda Jawa Barat.(*)

SENIN 24 FEBRUARI 2014

GARANSI NEWS

12

LAGA TERLARANG

AWAN hitam menyelimuti kubu Persib Bandung. Polisi tak mengizinkan laga kontra Persija berlangsung di Jawa Barat.

S

ia-sia saja langkah Menpora Roy Suryo menginisiasi islah Viking-The Jak, tahun silam. Tak mau ambil risiko, Polda Jabar melarang duel klasik Persib vs Persija berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Sabtu (22/2). Alasannya bara dendam antarsuporter yang tak pernah padam.

Bukan hanya Stadion si Jalak Harupat yang terlarang bagi laga sarat gengsi itu. Polisi pun tak merekomendasikan pertandingan lanjutan Kompetisi Indonesia Super League (ISL) itu digelar di wilayah Jawa Barat. Alasannya jelas, faktor keamanan.

“Dari kajian analisa, kami tidak memberikan izin rekomendasi pertandingan di Jalak Harupat dan di wilayah hukum Polda Jabar,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul di Mapolda Jabar, Kamis (20/2).

Mewakili impresi polisi terhadap el classico itu, Martinus menjelaskannya seusai pertemuan dengan Panpel dan Manajemen Persib. Menurut Martinus, langkah itu merupakan buah dari hasil kajian analisa dengan dasar kejadian sebelumnya yang meli-

batkan bobotoh dan The Jak. “Ada empat alasan yang mendasari Polda Jabar tidak memberikan rekomendasi perizinan.

Tentunya itu setelah dilakukan kajian analisis,” kata Martinus.

Pertama, Martinus menyebutkan, bobotoh Persib dan Persija masih dilingkupi rasa dendam. Dia berharap ada penyelesaian antara bobotoh, manajemen Persib dan Persija. Sebab, kata dia, perasaan dendam itu terus berlanjut hingga generasi bobotoh seterusnya.

Kedua, lanjut Martinus, kajian laga antara PBR dan Persija di Stadion si Jalak Harupat Senin (17/2) berakhir cukup buruk. Saat pertandingan, lanjut dia, ada suporter yang mengejar pendukung Persija lantaran nekat datang ke Bandung.

“Parahnya pasca pertanding-

an ada perusakan mobil dan empat orang luka-luka. Akhirnya kami lakukan pengejaran dan belasan orang diperiksa,” paparnya.

Yang ketiga, lanjut Martinus, Bandung merupakan kota pariwisata. Laga pada Sabtu, bertepatan dengan weekend. Biasanya, lanjut dia, Kota Bandung menjadi pusat tujuan orang-orang dari Jakarta dan didominasi mobil-mobil berplat B. Menurutnya, hal itu menjadi pertimbangan polisi. Pasalnya, mobil berplat B selalu menjadi sasaran kemarahan meski sama sekali tidak ada hubungannya.

Persoalan yang terjadi antaruporter melebar hingga memicu perseteruan antara warga Bandung dan Jakarta.

“Keempat tentu kami melihat bahwa dari setiap pertandingan selalu menyisakan persoalan

tambahan, seperti ada korban meninggal, luka ringan dan luka berat. Belum lagi kerugian materil,” bebernya.

Martinus menjelaskan, empat analisa itu membuat Polda Jabar bergeming dan ingin menciptakan suasana kondusif di Jabar, khususnya di Kota Bandung. Maka, keputusan sudah bulat. Polisi tak memberikan rekomendasi izin pertandingan di Jabar, khususnya di Bandung.

Sementara itu, Panitia Pelaksana (Panpel) Persib belum bisa menentukan lokasi laga Persib Bandung vs Persija Jakarta akan.

Panpel akan berkoordinasi dulu dengan PT Liga dan Manajemen Persib.

“Kami terimakasih ke Polda yang sudah meluangkan waktu.

Apa pun yang kami terima akan koordinasi dulu dengan PT Liga,”

( 1day ) hari pertama Wellcome Minangkabau Int Airport, Transfer untuk breakfast , perjalanan dilanjutkan tour ke LEMBAH ANAI, DOCUMENTATION CENTRE OF MINANGKABAU HOUSE, makan siang, shooping di GALERI PANDAI SIKEK, bordiran. Tenunan, acssesories, perjalanan dilanjutkan kekota bukit tinggi C/I Hotel free programe stelah makan malam dihotel.

(2 days ) hari kedua Breakfast dihotel, kunjungan tour ke ISTANA PAGARUYUNG, tranasit di KOPI KINIKO local product, kembali ke bukittinggi, shooping di PASAR ATAS, PASAR BAWAH, kembali ke hotel istirahat setelah makan malam,free programe (3 days ) hari ketiga Breakfast dihotel C/O dari hotel, melawat ke LOBANG JEPANG, NGARAI SIANOK, GREAT WALL BUKIT TINGGI, perjalanan tour dilanjutkan ke KELOK 44 , MANINJAU LAKE, makan siang , dilanjutkan ke KOTA PADANG, JEMBATAN SITI NURBAYA,MONUMENT GEMPA 2009, C/I hotel makan malam free programe, istirahat (4 days ) hari ke empat Breakfast dihotel C/O dari hotel, pembelian oleh oleh KRIPIK BALADO, transfer ke AIRPORT, melanjutkan kembali ke kota masing-masing, programe selesai.

kata Sekretaris Panpel Persib Budi Bram di Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kamis (22/2) .

Budi berharap, berkoordinasi dengan PT Liga dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi. “Mudah-mudahan ada solusinya, dan celah yang bisa diambil,” tandasnya.

Budi mengaku belum bisa menentukan langkah lantaran masih menunggu pendapat dari PT Liga dan manajemen Persib.

Soal tiket, Budi masih bersyukur lantara panpel saat ini belum mengeluarkan penjualan tiket resmi.

Disinggung apakah tiket sudah terjual, Budi mengaku panpel saat ini belum mengeluarkan penjualan tiket secara resmi.

“Kita belum ada gambaran di mana. Masih akan dibahas, biar PT Liga juga sama-sama ikut memberikan solusi,” bebernya.

Martinus menilai, keputusan PT Liga Indonesia melarang kehadiran suporter tamu ke laga Persib dan Persija dinilai tidak terlalu berpengaruh besar bagi keamanan duel klasik tersebut.

Malah, kata dia, kehadiran tim lawan ke stadion masih dapat memicu gesekan di dalam maupun di luar lapangan. Usulan pihak Polda untuk tidak digelar laga tersebut di wilayah Jabar menjadi keputusan pahit yang harus diterima semua pihak.

“Kami tetap menganalisis hal-hal yang dapat menyebabkan kericuhan. Mabes juga tidak akan mengeluarkan izin, jika tidak ada rekomendasi dari kami,” kata Martinus di Mapolda Jabar, Kamis (20/2). (*)

4hari /3malam DIVA IKHLAS TOUR &TRAVEL

PRICE

Rp 950.000,-/orang min. 7 orang Di Luar Ticket Pesawat (PP)