frak si seringk ali menjadi penghambat inisiatif anggota dewan dalam membela konstituennya. Ada apa dengan lambatnya proses pembahasan UU Hak Mas yar ak at memperoleh Informasi Publik, UU Perlindungan Saksi, Perlindungan TKI, Pengembangan Bio-fuel dan energi terbaharukan, peningkatan anggaran dan kualitas pendidikan nasional, dll. Proses demokratisasi di DPR terjebak dalam mekanisme prosedural tata t er t ib S us duk s aja dan menghambat per juangan substansial yaitu kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Adanya hukum besi oligharkhi fraksi menciptakan anggota parlemen menjadi wakil partai bukan wakil pemilih. Bagaimana tidak, pendirian maupun pendapat seorang anggota DPR terhadap suatu rancangan keputusan acapkali dimentahkan oleh pendirian atau pendapat fraksi.
Dengan kondisi tersebut tidak dapat dihindari lagi, kompleksnya struktur fraksi bisa disalah gunakan menjadi k e n d ar a a n p o li t ik u nt uk mengusung kepentingan hidden agenda politik kelompok s e m p i t t e r t e n t u . Pengelompok k an anggota parlemen berdasarkan minat dan aliran politiknya memang merupakan suatu hal yang jamak di parlemen manapun di dunia. Namun bagaimanapun, parlemen adalah sebuah lembaga politik yang mewakili pemilih, bukan diri sendiri atau partainya yang oligharkhis. Namu n dem ik ian, k et ik a pengelompokkan politik ini diformalkan dan diadopsi menjadi sebuah sistem yang menentukan keputusan di DPR, keberadaanya kompleks, maka yang terjadi adalah peminggiran capaian demokrasi s u bs t an s i a l ol e h pe lak u demokrasi prosedural. Kesimpulan 1. E k s i s t e n s i Fraksi diparlemen dalam Perundang-undangan pengaturannya terdapat
Page 13