Celoteh Hukum. II

Celoteh Hukum Kumpulan Artikel Sepanjang Tahun 2008—2012 FREE EBOOK

Teuku Iskandar Syafei

3 LINI SUPREMASI MORAL

Meminjam teorinya lawrance friedman “three legal system� yaitu substansi, struktur dan budaya maka supremasi moral juga dapat dilakukan pada tiga unsur tersebut, namun selain itu dapat dilaksanakan secara masiv melalui 3 lini yaitu pada para pembentuk hukum dan pengambil kebijakan seperti yang dilakukan para aktivis LSM yang selalu mengawasi dan mengadvokasi pada lini desission maker, kemudian yang dilakukan pada lini grashroot dengan menanamkan nilai-nilai positif agar dapat terbangun sebuah tatanan masyarakat yang bermoral atau sebuah peradaban baru. Dan peran untuk lini center

Wajah buruk peradilan Pada dasarnya asas peradilan kita dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun sekarang, itu hanya slogan kosong, pengadilan seharusnya dapat berjalan dengan bersih, transparan dan mengedepankan rasa keadilan, sekali lagi itu hanya ilusi, penegakan hukum terus berjalan mundur karena penegak hukum tidak dilandasi dengan moral yang baik.

Cara berhukum Masyarakat Civil law system ternyata telah merubah cara berhukum masyarakat indonesia yang semula berlaku yaitu hukum adat atau costumari law, misalnya dengan adanya KUHP dan sejenisnya telah berkontribusi untuk mematikan cara berhukum masyarakat yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang memang diadopsi dari nilai-nilai sosial masyarakat adat. Yang sesunguhnya lebih dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat lokal kerena memang hukum adat merupakan

Page 2

kristalisasi nilai-nilai kelokalan tersebut, sejalan dengan teori hukum alam dimana hukum adat merupakan jiwa masyarakat “forjes�.

Melalui qanun aceh nomor 9 tahun 2008 merupakan babak baru bagi masyarakat aceh dalam membenahi cara berhukum masyarakat kita, dimana untuk permasalahan hukum tingkat masyarakat lokal dengan skala kecil dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan unsur tokoh adat, agama dll. Untuk itu praktek peradilan di Aceh harus memperhatikan qanun tersebut sebagai sebuah upaya melestarian kehidupan adat-istiadat dan tentu dapat menguranggi antrian perkara yang ada, tidak sebaliknya malah mengangkangi peradilan adat.

Sebagaimana di jepang Pengadilan merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan, karena masyarakat yang datang kepengadilan itu sangat terpaksa dengan rasa sunguh berduka karena mereka telah melalui serangkaian upaya kekeluargaan namun tidak dapat menyelesaikan perkaranya ataupun tidak tercapai perdamaian.

Untuk itu kiranya terhadap setiap permasalahan hukum dengan skala kecil sepatutnya dapat diselesaikan dengan cara-cara dingin, misalnya dengan segelas kopi kita bisa bernegosiasi, berbisnis, berdamai dan lain sebagainya. Itulah sesunguhnya esensi dari pada hukum yaitu untuk perdamaian, kesejahteraan, bukan sebaliknya untuk menghukum

Page 3

BIAYA ADMINISTRASI “SEIKLASNYA�

Seakan tidak ingin melupakan sebuah pengalaman indah nan berharga yang baru saja dialami, penulis segera menemukan tempat pemberhentian untuk menuliskannya.

P

agi menjelang siang dihari senin 14 Februari 2011, sebagai seorang warga yang harus taat hukum dan tertib administrasi penulis juga harus mengikuti prosedur layaknya penduduk biasa, dengan membawa tiga lembar dokumen yang harus dilegalisir pada salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) disalah satu kecamatan dalam Kota Banda Aceh, dalam sebuah ruang administrasi terlihat dengan baik 6 orang staf yang sedang mengerjakan urusannya masing-masing, setelah melalui pemeriksaan dokumen lalu kemudian proses legalisir selesai, penulispun segera mengemas dokumen tersebut dan izin pamit sekalian mengucapkan terima kasih atas layanan yang diberikan pada KAU tersebut.

Keanehan terasa pada saat penulis berada pada pintu keluar ruang administrasi tersebut, terdengar pangilan setengah keras dan tegas dari seorang staf yang semula hanya diam membaca koran “Biaya Administrasinya Sudah?� sontak penulis terhentak dan terhenti ketika mendengar teguran tersebut karena penulis salut atas keberanian staf tersebut, sedangkan yang sibuk bekerja tidak menyampaikan apa-apa, sedangkan Ia yang hanya duduk diam sambil membaca koran seakan merasa haknya tidak diberikan. Alasan lain karena setelah sekian tahun penulis tidak berurusan secara langsung dengan para birokrat pada tingkat gampong maupun kecamatan penulis mengira praktek tersebut layaknya pungutan liar (pungli) sudah tereduksi seiring perkembangan pola pikir manusia, seperti halnya pelayanan yang telah digagas oleh Pemko Banda Aceh.

Page 4

Lanjut, dengan spontan penulis menanyakan berapa besaran biaya administrasi, dengan malu disahutinya seiklasnya, sekali lagi penulis menanyakan berapa itu, na mu n t et a p j ug a d ija wa b seiklasnya, tak ingin panjang lebar apalagi harus berdebat dengan para “orang tua” ataupun orang yang “tidak mengerti” dampak dari pungli tersebut, penulis segera meninggalkan selembar kertas merah dengan gambar pahlawan nasional (Sultan Mahmud badaruddin. II). Namun penulis tetap berterimakasih karena telah memantik emosi penulis untuk menuliskan hal tersebut. Tidak bermaksud mundur kebelakang dan menuntut dik embalik annya selembar kertas merah tersebut.

Namun tulisan ini adalah sebuah bentuk kerinduan penulis terhadap pelayanan publik yang betul-betul melayani masyarakat.

Potret lain, yang juga dapat diangkat adalah dalam pelayanan pajak k hususnya k endar aan bermotor, dimana kita harus membayar pajak pada daerah (Kabupaten/Kota) masing-masing dimana k endar aan t er s ebut terdaftar. Namun bisa dibayar di

Kota lain tapi harus melalui “orang dalam”, tentunya kita bertanyatanya yaitu jika datanya online kenapa kita tidak dibebaskan untuk membayar pajak dimana saja, namun jika tidak online cara seperti apa yang dilakukan oleh orang dalam?

Juga pelayanan yang diterima oleh mahasiswa pada setiap musim pembayaran spp, dengan tenggang wak t u yang s empit namu n pelayanan hanya dilakukan secara manual dengan beberapa loket saja, sehingga antrian panjang tak terhindarkan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konteks kampus sebagai institusi pendidikan, dimana kita seakan tidak pernah belajar dari pengalaman, sehingga kita hanya jalan ditempat.

Prosedur Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP) menyebutkan 13 asas dalam penyelengaraan pelayanan publik, setidaknya praktek pungli tersebut telah mencederai asas kepastian hukum, keprofesionalan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Page 5

Undang-undang tersebut tentu didasari oleh berbagai alasan seperti yang disebutkan dalam konsiderannya yaitu sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan biaya/tarif pelayanan publik juga disebutkan dalam Pasal 31 UUPP yang pada intinya bahwa Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat/ penerima layanan. Dan Penentuan biaya/tarif pelayanan ditetapkan dengan persetujuan DPR, DPRD/A dan DPRD Kabupaten/Kota, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak dikenal istilah “biaya administrasi seiklasnya� karena hal tersebut bertentangan dengan asas pelayanan publik yang telah disebutkan sebelumnya.

Singkatnya pungli adalah bentuk pelangaran prosedur dan telah menyimpangi kewenangannya, padahal Pasal 34 huruf O UUPP menyebutkan Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik dilarang menyimpang dari prosedur.

Stop Pungli Serangkaian upaya dapat kita lakukan bersama jika memang kita menginginkan pelayanan publik yang profesional, beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya ; 1). Setiap kita harus mengetahui hak dan tanggung jawab kita. 2). Komitmen dan konsisten untuk mentaati prosedur yang memang sudah berlaku, misalnya tidak mengunakan cara -cara pintas, sekalipun dianggap pantas. Ataupun mentoleransi setiap permintaan aparatur dengan asumsi uang kopi, uang lelah, dll. 3). Fungsi pengawasan yang terintegrasi seperti pengawasan oleh lembaga internal baik secara horizontal maupun vertikal, kemudian oleh legislatif juga masyarakat umum. 4). Harus ada tindak lanjut dari pada setiap temuan, dan memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelangaran yang terjadi.

Page 6

Jika tidak praktek semacam pungli akan terus meningkat hingga mencapai kategori korupsi untuk itu berhenti mentolelir pungli adalah salah satu upaya preventif terhadap korupsi karena memang pemberantasan korupsi tidak hanya dimulai dari hulu saja namun harus dikepung dari keduanya yaitu hulu dan hilir.

Sebuah upaya yang patut atau layak diapresiasi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pelayanan publik satu atap (one stop service) yang telah dilaksanakan oleh Pemko Banda Aceh, banyak respon positif yang diberikan masyarakat terhadap pelayanannya diantaranya cepat, nyaman, biaya ringgan ataupun gratis dll, namun masyarakat masih mengeluhkan pelayanan ditingkat gampong maupun kecamatan, karena dalam mengurus beberapa dokumen di Kantor Balai Kota, kita juga harus melampirkan beberapa dokumen yang harus didapat pada tingkat gampong maupun kecamatan, dan pada tingkat itulah pelayanan publik masih dirasa klasik dan tidak mengusung asas-asas pelayanan publik.

Maka Wali Kota Banda Aceh, sebagai pembina pelayanan publik untuk tingkat Kota Banda Aceh diharapkan dapat menularkan sistem

Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat mengetuk hati para aparatur pemerintahan yang selama ini hanya menjadi beban pemerintah (parasit) dan sebaliknya penulis mewakili masyarakat mengapresiasi para pelayan publik yang bermoral dan bekerja dengan profesional.

Page 7

PERLUKAH FRAKSI DI DALAM PARLEMEN ?

pelayanan satu atap yang telah dilaksanakan dengan baik di Balai Kota kepada pelayanan publik ditingkat kecamatan setidaknya.

Eksistensi Fraksi di Parlemen menurut Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak mengatur mengenai pembentukan fraksi dilembaga parlemen baik secara implicit maupun eksplisit namun disebuntukan mengenai susunannya (MPR,DPR, dan DPRD) diatur dengan Undang-undang.

Setidaknya terdapat 2 (dua) Undang-undang yang menyebuntukan dan mengatur secara implicit mengenai pembentukan fraksi pada lembaga legislative diantaranya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Mengenai Definisi dari fraksi tidak disebuntukan dalam kedua undang-undang tersebut diatas, namun setidaknya fraksi dapat diartikan pengelompokan anggota legislative (MPR, DPR, dan DPRD) yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik, pengaturan mengenai fraksi baik itu MPR, DPR, DPD dan DPRD (Provinsi dan Kabupaten) diatur secara khusus dalam UU No. 27 Tahun 2009 diantaranya Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301 dan Pasal 352. Dimana pada Pasal-pasal mengharuskan setiap anggota legislative untuk berhimpun dalam fraksi, tujuan dari pembentukan fraksi juga disebuntukan misalnya dalam Pasal 80 : (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. (2) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik.

Page 8

Eksistensi fraksi dalam perlemen jika dikaji dalam UU No. 27/2009 t erlihat hanya sebatas pertimbangan dalam pemerataan atau keterwakilan penyusunan alat-alat kelengkapan maupun susunan lembaga legislative agar sedapat mungkin berfariasi atau sebagai tool pengelompokan guna pendistribusian anggota kedalam alat kelengkapan parlemen berdasarkan partainya, disamping itu juga banyak disebuntukan mengenai peranan fraksi dalam memberikan pemandangan-pemandangan atau pendapat-pendapat yang berkaitan dengan ketiga fungsi legislative yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi fraksinya hanya untuk penyederhanaan yang disebut optimalisasi seperti tersebut pada pasal 80 ayat (1) namun hal ini juga berimplikasi pada pembatasan hak-hak anggota legislative secara pribadi yang membawa pesan dari konstituennya namun harus difilterisasi oleh fraksi terlebih dahulu, dimana menjadi menarik jika dikaitkan dengan domainnya pimpinan partai politik yang secara langsung dapat mempengaruhi para anggotanya termasuk yang duduk sebagai anggota legislative sekalipun.

Page 9

Diantara 11 hak Partai Politik yang tertuang dalam dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik salah satunya adalah membentuk fraksi di t i n g k a t M a j e l i s Permusyawaratan Rak yat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah pr ov ins i, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dalam pembentukannya juga harus sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Peran partai politik dalam lembaga legislative sangatlah dominan hal ini juga sejalan dengan penguatan peran lembaga legislative khususnya DPR dimana pada s aat pembahasan amandemen UUD 1945 yang pertama dimana sebelumnya terjadi eksekutif he av y s e hi ng g a de n ga n dukungan masyarakat yang merindukan DPR yang kuat dan Aspiratif sehingga Partai Politik p u n b e r s e m a n g a t u n t uk semakin menguatkan peranan legis lat iv e agar memilik i

Page 10

bargaining Eksekutif.

power

terhadap

Peranan fraksi yang dirasa cukup penting adalah seperti yang tersebut pada UU 27/2009 Pasal 80 ayat (2) untuk DPR disebuntukan “Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik.�

Fungsi ini dapat dikatakan hampir tidak pernah dilaksanakan oleh setiap fraksi padahal ini merupakan fungsi yang sangat penting disbanding dengan fungsi lainnya karena misalnya terhadap legislasi, budgetair maupun controlling telah ada setiap komisi maupun badan-badan yang mengurus hal tersebut namun terhadap evaluasi kinerja para wakil rakyat jarang sekali dilakukan apalagi melaporkannya kepada public sebagai raport dari pada kinerja wakil rakyat apakah sesuai atau tidak terhadap harapan konstituennya.

Menarik juga ketika mencermati kebutuhan fraksi terkait dengan t anggung jawab s ar ana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, dimana hal tersebut juga dibebankan kepada Negara, bukannya hal tersebut akan semakin memperbesar tanggungan Negara apalagi jika dilihat peranan utama fraksi seperti tersebut dalam Pasal 80 ayat (2) juga dapat dilakukan oleh Badan Kehormatan.

Pengaruh hadirnya Fraksi di dalam Parlemen.

Hadirnya fraksi di dalam Parlemen tentunya memiliki implikasi baik positif maupun negative namun tentunya harus diminimalisir implikasi negatifnya, jika ditinjau dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebuntuk an “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUn d an g Da s a r � . di m a na Menurut teori kedaulatan rak yat, rak yat lah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian

negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan.

Maka sejatinya setiap anggota legislative membawa k edaulat an k ons tit uennya dimana kedaulatan rakyat tersebut tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun, namun melalui fraksi yang merupakan pengkrucutan dari masing anggota legislative yang memiliki background partai yang sama (terkecuali fraksi gabungan) dapat saja melemahkan atau bahkan mengeyampingkan kedaulatan rakyat tersebut, jika hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan partai karena tentunya setiap anggota partai politik sekalipun ketua fraksi harus tunduk kepada aturan main partai itu sendiri karena jika tidak, partai dapat mudah menarik atau me m ber he nt ik an a ng got a tersebut yang dengan s e n d ir i n y a d a pa t menghilangkan jabatannya sebagai anggota legislative hal tersebut sudah sering terjadi melalui mekanisme recall atau

Page 11

pemberhentiaan berdasarkan usul partai asalnya, melalui praktek-praktek semacam itulah yang mengakibatkan beralihkan kedaullatan rakyat kepada kedaulatan partai karena terhadap pelangaran kedaulatan rakyat tidak ada mekanisme langsung untuk memberikan sanksi karena bisanya hanya bersifat sanksi moral dan politik atau hanya berdampak pada popularitas sedangkan bertentangan dengan kebijakan partai maka akan berakibat fatal.

Ada fakta bahwa terlalu ban yak nya p e mand anga n umum fraksi yang perlu didengar, akhirnya kinerja Parlemen melemah.

Anggotanya kehabisan energi karena rapat terlalu panjang mendengarkan fraksi-fraksi.

Hasilnya, fungsi parlemen kurang memberi pengawalan dan pengawasan terhadap otoritas energi nasional, sejak formulasi UU hingga implementasinya. Ada begitu banyak fraksi yang perlu berbicara dan didengarkan dalam suatu pleno UU Energi

Page 12

dan Perminyakan, namun n y at a n y a be l u m m a m p u mensejahterakan rakyat nusantara. Sehingga Minyak mentah banyak diimpor dan dikilang di luar negeri ketimbang di dalam negeri.

Kenaikan harga minyak dunia menjadi bencana nasional.

Situasi itu bukan menjadi peluang â€&#x;emas hitam; bagi pemasukan negara. Fraksi yang begitu banyak, menjadi biang keladi, sulitnya pembuatan kebijakan yang komprehensif dan sederhana, menuju ak ar pemecahan gunung es persoalan.

Ada sejumlah paradok s berkaitan dengan keberadaan fraksi dalam tubuh parlemen kita, sekarang dan masa lalu.

Keberadaan fraksi berdasarkan basis partai cenderung telah menghasilkan hukum besi oligharkhi yang mengkhianati keterwakilan politik pemilih.

Contoh ada kecenderungan selama ini terlihat besarnya peran fraksi dalam menentukan keputusan-keputusan di DPR dengan adanya mekanisme blocking vote ini. Akibatnya,

frak si seringk ali menjadi penghambat inisiatif anggota dewan dalam membela konstituennya.

Ada apa dengan lambatnya proses pembahasan UU Hak Mas yar ak at memperoleh Informasi Publik, UU Perlindungan Saksi, Perlindungan TKI, Pengembangan Bio-fuel dan energi terbaharukan, peningkatan anggaran dan kualitas pendidikan nasional, dll. Proses demokratisasi di DPR terjebak dalam mekanisme prosedural tata t er t ib S us duk s aja dan menghambat per juangan substansial yaitu kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

Adanya hukum besi oligharkhi fraksi menciptakan anggota parlemen menjadi wakil partai bukan wakil pemilih.

Bagaimana tidak, pendirian maupun pendapat seorang anggota DPR terhadap suatu rancangan keputusan acapkali dimentahkan oleh pendirian atau pendapat fraksi.

Dengan kondisi tersebut tidak dapat dihindari lagi, kompleksnya struktur fraksi bisa disalah gunakan menjadi k e n d ar a a n p o li t ik u nt uk mengusung kepentingan hidden agenda politik kelompok s e m p i t t e r t e n t u .

Pengelompok k an anggota parlemen berdasarkan minat dan aliran politiknya memang merupakan suatu hal yang jamak di parlemen manapun di dunia. Namun bagaimanapun, parlemen adalah sebuah lembaga politik yang mewakili pemilih, bukan diri sendiri atau partainya yang oligharkhis.

Namu n dem ik ian, k et ik a pengelompokkan politik ini diformalkan dan diadopsi menjadi sebuah sistem yang menentukan keputusan di DPR, keberadaanya kompleks, maka yang terjadi adalah peminggiran capaian demokrasi s u bs t an s i a l ol e h pe lak u demokrasi prosedural.

Kesimpulan 1. E k s i s t e n s i Fraksi diparlemen dalam Perundang-undangan pengaturannya terdapat

Page 13

dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga terdapat dalam satu Pasal di Undang -undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berkaitaitan peranan ataupun fungsi utama dari Fraksi itu sendiri dalam UU 27/2009 adalah sebagai fungsi control dari setiap partai politik yang diwakilinya disamping sebagai fungsi pengelompokan dan perwakilan anggota parlemen menurut partai asalnya guna penyeragaman pendapat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi legislative itu sendiri, namun dalam pengaturan tidak terdapat keseragaman apakah setiap anggota legislative wajib berhimpun dalam fraksi ataupun sebagai hak karena keduanya memiliki makna yang berbeda.

2. Dikaitkan dengan Teori Kedaulatan Rakyat dimana para pimpinan (eksekutif) maupun legislative bertindak sesuai dengan kehendak rakyat karena keduanya hanya sebagai wakil rakyat, juga bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan berada ditanggan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar� maka keberadaan fraksi dalam prakteknya tidak sejalankan dengan Teori tersebut karena sejatinya partai politik hanya sebagai kendaraan politik yang digunakan anggota legislative untuk masuk ke dalam parlem tidak digunakan seterusnya seperti yang dipraktekkan oleh fraksi-fraksi diparlemen dimana dalam menentukan kebijakan public yang seharusnya berpihak kepada public sendiri namun kenyataannya tidak demikian, banyak kebijakan yang mengatas namakan public hanya menguntung sebagian kecil atau kelompok tertentu saja, hal tersebut dikarenakan putusnya komunikasi politik antara legislator dengan konstituennya sebaliknya koordinasi maupun komando politik dari para elit politik (pimpinan partai politi) melalui fraksi harus dijalankan.

Page 14

Saran 1. A g a r t i d a k t e r j a d i pertentangan mengenai keharusan untuk berhimpun dalam fraksi maka s e h ar us n y a d i lak uk an harmonisasi perundangundangan yang mengatur hal tersebut juga harus disebuntukan secara jelas dan tegas apakah berhimpun dalam sebuah fraksi merupakan sebuah kewajiban ataukah hak.

2. Agar fungsi dari pada lembaga legislative lebih optimal dan objektif maka seharusnya fraksi tidak perlu dibentuk lagi di dalam parlemen, karena sejak legislator terpilih dan kemudian dilantik maka Ia telah menjadi wakil rakyat bukan lagi wakil partai, maka seharusnya dibangun adalah jembatan aspirasi antara konstituen dengan legislatornya.

Page 15

Inovasi Berpolitik “Mengunakan cara-cara baru yang lebih bermanfaat dalam meraih kekuasaan�

Mendekati Pemilu Legislatif yang kurang lebih tinggal 89 hari lagi partai politik diseluruh penjuru nusantara semakin gencar mensosialisasikan dan mengkampayekan partainya disamping Partai Politik, seluruh kandidatnya atau calon legislatif yang diusungnya juga ikut berlomba untuk mengiklankan dirinya, melalui berbagai media seperti televisi, radio, media cetak, internet dll. Namun yang paling menonjol adalah sosialisasi ataupun kampanye mengunakan cara-cara tradisional meminjam istilah Rahmat Djailani (Ketua BAPILU PRA) yaitu politik yang mengandalkan bendera dan umbul-umbul adalah politik kaum tradisional yang tidak ada makna, hal ini jelas terlihat karena bendera, umbul-umbul, spanduk, stiker dan brosur telah ikut berkontribusi dalam kesemerautan lingkungan juga dapat membahayakan para penguna jalan dan inilah potret perpolitikan kita yang seperti benang kusut, dan apa arti dari semua ini, ratusan calon legislatif Aceh yang diusung oleh partai politik telah dan akan terus mengkampayekan dirinya.

Metode Kampanye Klasik Pemilu maupun pilkada yang merupakan rutinitas pergantian jabatan politik dimana para calon yang akan ikut memperebutkan kursi tersebut akan berlomba-lomba untuk memenangkan hati rakyat agar dipilih pada saat pemilihan nanti, maka dari itu metode kampanye mempunyai peran

Page 16

penting disini, kampanye yang hanya mengunakan simbol-simbol, juga spanduk, stiker, brosur dan lain-lain selalu mewarnai ajang perebutan kekuasaan atau pemilu-pemilu sebelumnya dimana para calon hanya menjual slogan-slogan atau visi-misi perjuangannya hanya pada spanduk tanpa ada penjelasan lebih jauh bagaimana mewujudkannya, hanya sekedar nama calon, nomor urut, daerah pemilihan, partai asal dan slogan/visi dan misi. Apakah dengan penyebaran alat peraga tersebut lantas rakyat akan mengenal kemudian memilihnya, begitu juga mobilisasi masa pada saat kampanye dengan mengumpulkan masa yang banyak pada tempat-tempat terbuka seperti lapangan misalnya lantas masa tersebut dibagikan kaos yang berbahan seperti saringan teh/ kopi lalu diberikan makan atau uang saku lalu masa akan tengelam dalam alunan-alunan musik yang biasanya dibawakan oleh artis lokal maupun nasional, bertepuk tanggan pada saat janji-janji manis dilontarkan dan meneriakkan yel-yel yang telah disiapkan, dan terkadang bentrok jika bertemu dengan masa yang berasal dari partai yang berbeda, sekiranya model-model kampanye seperti itu sudah bisa ditinggalkan karena masyarakat sudah semakin kritis dalam menilai dan memilih calonnya nanti.

Metode Kampanye Moderen Sudah sepantasnya partai politik juga para kandidat merubah pola-pola kampanye kearah yang lebih baik dan bermanfaat sejalan dengan semangat berpolitik yang sehat hal tersebut sejalan sengan salah satu fungsi partai politik yaitu memberikan pendidikan politik bukan saja

Page 17

berlaku internal namun juga kepada masyarakat luas, tidak semata untuk merebut kekuasaan dengan segala cara, berkampanye dengan pola-pola moderen seperti berdialog baik secara langsung dengan masyarakat maupun melalui media, ikut membantu menyelesaikan persoalanpersoalan masyarakat ataupun setidaknya membantu mencari jalan keluar, bukan sebaliknya ikut memperkeru kondisi dengan peryataan atau statmen-statment menyudutkan.

Belajar dari kesuksesan Barack Obama berkampanye melalui media internet tidak bisa dipandang remeh memang kemajuan dan pengunaan internet masyarakat kita dan Masyarakat Amerika masih jauh berbeda namun hampir seluruh ibukota kabupaten dan kota Nanggroe Aceh Darussalam telah terkoneksi internet dan untuk beberapa kabupaten dan kota internet bukan lagi hal yang tabu dimana warung-warung internet juga semakin banyak dan juga padat pengunjung, begitu juga dengan instansiinstansi pemerintah yang juga telah terakses dengan jaringan dunia tersebut. Dalam beberapa website jejaring seperti friendster dan facebook tidak sedikit masyarakat khususnya masyarakat muda yang tergabung didalamnya yang sebenarnya melalui media tersebut para kandidat dapat mengkampayekan dirinya secara maksimal karena dengan internet dapat terjadi komunikasi dua arah, juga dari segi biaya yang sangat murah, berdasarkan pencarian pada website friendster.com dengan mengunakan key word Aceh pada kota asal dengan batasan umur 17 – 23 tahun terdapat 25045 Profile dan dengan key word NAD terdapat 3150 profile, walaupun tidak kesemuanya dapat dijadikan acuan namun paling tidak angka-angka tersebut akn terus bertambah dan masih banyak lagi yang

Page 18

tersebar diluar komunitas friendster tersebut seperti website dan blog baik coorporate maupun person, di Amerika sendiri angka golput pada pemilu 2008 kemarin berkurang karena banyak kalangan pemuda yang akhirnya ikut memberikan suaranya setidaknya karena kampanye yang dilakukan dengan inovasi dan kreativitas yang memang sesuai dengan jiwa anak muda.

Dalam hal ini juga model-model kampanye sudah semakin kreatif dan inovatif, salah satu cerita sukses menangnya pasangan Irwandi dan Nazar dalam PILKADA 2006 lalu yaitu pada kertas suara tersebut yang terdiri dari sekian pasangan calon Gubernur hanya pasangan Independen tersebutlah yang mengunakan pakaian adat Aceh, dan akhirnya trik tersebut banyak diikuti oleh kandidat-kandidat kita saat ini, namun sayangnya sudah banyak orang yang berpikir seperti itu, seharusnya partai dan caleg dapat mengali ide-ide kreatif dan inovatif lainnya dalam menyelengarakan kampanye-kampanyenya, seperti inovasi-inovasi sebelumnya dalam dunia politik seperti Quick Count, Survey, Poling dan sebagainya, jika masih mengunakan metode clasik maka sepertinya angka golput akan semakin banyak dan angka golput umumnya lahir dikalangan masyarakat kota yang kritis. Untuk itu semua

Page 19

maka selayaknya moment 1 muharam 1430 Hijriah lalu merupakan moment partai politik dan caleg untuk hijrah dari metode kampaye klasik ke metode kampanye moderen, partai politik juga harus profesioanal dalam menjalankan fungsi-fungsinya, menurut penulis partai politik yang memberikan kebebasan kampanye pribadi yang dilakukan secara langsung oleh para kandidat atau caleg adalah kecolongan apalagi para caleg DPRK dan DPRA belum cukup populer maka dengan modal nafsu atau hasrat yang tinggi untuk menjadi anggota legislatif telah mengantarkan mereka kedalam persaingan sesama partai para caleg harus mendapat image terbaik diantara saingan satu partainya.

Etika Berpolitik Menjadi Caleg bukanlah sebuah investasi maka setiap calon legislatif pastinya harus memulai dengan niat yang baik, apalagi saat sekarang citra partai politik juga lembaga legislatif yang sangat kurang dipercayakan lagi oleh Rakyat seperti yang diberitakan oleh serambi indonesia beberapa hari yang lalu dimana sekelompok masyarakat tertentu mengancam untuk memboikot pelaksanaan pemilu diwilayahnya karena jalan menuju kampung mereka tidak kunjung dibangun walaupun serangkaian usaha yang dilakukan baik melalui pemda maupun DPRK tidak kunjung membuahkan hasil, juga selayaknya ada sebuah pembelajaran dari peryataan mundurnya Rizal Malarangeng dari bursa pencalonan atau bakal calon Presiden RI pada PILPRES nanti, sebelumnya Rizal Marangeng telah berupaya maksimal untuk mendapatkan dukungan masyarakat namun keputusan mundur tersebut setelah melalui pertimbangan-pertimbangan ilmiah, kiranya para Caleg kita tidak terbuai oleh anggan-anggan semu, punya mobil baru, rumah mewah, berpakaian necis dan pergaulan elit, karena sebagai anggota legislatif tidak lebih dari sebuah pengabdian kepada rakyat atau konstituennya bukan kepada partai asalnya, maka dari itu partai politik juga harus paham betul dengan fungsi-fungsinya tidak serakah ingin merebut kekuasaan semata, misalnya syarat pencalonan presiden dari independent tidak dimungkinkan namun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang semula didesain sebagai lembaga pembanding DPR agar dapat berlaku sistem bikameral dimana kekuasaan legislatif pada DPR tidak Absolut, namun pemberian wewenangnya sangat sedikit, hanya funsi mengamati, memberi masukan/saran dan funsi menasehati tidak lebih dari itu, karena DPR yang merupakan corong dari pada partai politik tidak rela berbagi lahan, malah yang terjadi saat ini partai politik juga ingin mengarap lembaga DPD lihat saja aturan yang memberi batas

Page 20

pada partai politik yang disebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 63 huruf b yaitu syarat calon anggota DPD tidak menjadi pengurus salah satu partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun yang dihutung sejak pendaftaran calon, namun sayangnya aturan ini sudah tidak berlaku lagi untuk pemilu legislatif 2009, maka lihat saja calon DPD kita sudah mulai diramaikan oleh beberapa kader-kader bahkan petinggi-petinggi partai politik, yang sesuhnya ingin beristirahat di lembaga tersebut (DPD) yang terjadi adalah kata independent pada DPD telah kehilangan Ruh. Untuk itu selayaknya kita harus kembali bercermin dan selalu menjunjung tinggi etika dalam berpolitik.

Page 21

Refleksi Bentrok antara FMT BHP dengan PEMA UNSYIAH

Dalam menyuarakan aspirasinya Front Mahasiswa Tolak (FMT) BHP yang berorasi sambil mengelilingi kampus UNSYIAH juga ikut memblokade jalan masuk utama menuju kampus atau tepat didepan gapura UNSYIAH, ban bekaspun ikut dibakar apakah hal tersebut sebagai simbol panasnya hati mereka atau kah agar emosi demonstran semakin terbakar. Sampai-sampai Sekretariat PEMA beserta beberapa pengurusnya menjadi pelampiasan.

Terlepas dari berbagai kontroversi pada penafsiran Undang-undang Badan Hukum Pendidikan, namun Sangat disayangkan terjadinya keributan dan perkelahian tersebut, cara-cara anarkis dalam menyampaikan aspirasi seperti ini jelas tidak dibenarkan, apalagi konteksnya campus dan mahasiswa yang seperti tidak etis mengunakan cara-cara seperti itu. Orasi yang dilancarkan oleh FMT BHP sambil mengelilinggi beberapa fakultas juga sempat membuat gerah para mahasiswa juga dosen yang sedang mengajar, memang tujuannya guna mengalang solidaritas agar dapat bergabung dengan demonstran lain, namun secara psikologi tak dapat dipungkiri konflik Aceh yang lebih dari 30 tahun sedikit banyak ikut mempengaruhi inisiatif para mahasiswa Aceh ikut menyampaikan Aspirasinya dengan turun kejalan, berbeda dengan daerah lain.

Sekedar mengigat beberapa aksi dalam menyuarakan aspirasinya terdapat benang merah yang menghubungkan itu semua pertama pada beberapa minggu yang lalu mahasiswa UNSYIAH juga sempat berunjuk rasa dikantor Gubernur karena menganggap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur tidaklah maksimal demonstran juga menghadiahkan jamu kuat dan uang receh, disamping itu juga baru-baru ini juga berbagai media terus memberitakan keberanian Zaidi sang wartawan Iraq yang melempar sepatunya kepada presiden Amerika Bush, Zaidi pun mendapat berbagai pujian atas itu, jika kaitkan dengan pemberian Kado kepada Sekretaris PEMA UNSYIAH yang juga diserahkan oleh seorang Mahasiswi dimana sipenerima dipaksa untuk membukannya langsung dihadapan demonstran, sepertinya hal semacam ini sangat jauh dari prilaku mahasiswa yang seharusnya, sehingga aksi-aksi semacam ini telah tergolong arogansi dan tidak bermoral, jika hal-hal semacam ini terus dibiarkan maka akan adalagi kado-kado lain yang lebih mengejutkan dan dapat ditujukan kepada pejabat publik mana saja yang dianggap tidak sesuai, hal ini juga dapat merusak legitimasi suatu lembaga ataupun pejabat tersebut.

Page 22

PEMA UNSYIAH sejatinya merupakan perhimpunan atau perwakilan dari seluruh unsur mahasiswa yang tersebar diberbagai fakultas maupun program yang logikanya PEMA menaungi seluruh BEM fakultas juga berbagai UKM, untuk itu seharusnya PEMA UNSYIAH dapat menjalin koordinasi yang baik dengan seluruh BEM juga UKM yang ada, bentrok yang terjadi ini juga disebabkan oleh tidak adanya koordinasi antara kelembagaan mahasiswa tersebut, sehingga terkadang terlihat saling menjatuhkan atau melangkahi, peristiwa ini telah menjadi pembuktian yang kesekian kalinya bahwa mahasiwa sebagai generasi muda belum mempunyai konsep terhadap pemerintahan juga belum dapat mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang diperolehnya kepada lembaga-lembaga kemahasiswaan yang sebenarnya dapat dilihat sebagai miniatur sebuah negara.

Seharusnya Mahasiswa Aceh khususnya yang sedang mengasah intelijensinya dicampus jantong hate rakyat aceh dapat menunjukan sikap-sikap yang mendidik dan bermoral, menolak pemberlakuan UU BHP tidak berarti harus turun kejalan dan berteriak atau cara-cara yang bahkan menjurus ke primitiv, telah ada mekanisme judial review dimana produc hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislativ yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan Konstitusi dapat diajukan untuk dibatalkan atau dihapuskan, atau dengan cara-cara duek pakat seluruh element local Aceh apalagi kita memiliki undang-undang pemerintahan Aceh yang berlaku khusus.

Mudah-mudah kita semua dapat kembali mengevalusi peristiwa tersebut agar tidak terulang lagi, karena dengan peristiwa tersebut pastinya tidak ada satupun yang diuntungkan sudah banyak contoh-contoh aksi brutal atau anarkis mahasiswa yang tentu sangat merugikan untuk itu kiranya pihak Rektorat dapat memediasi hal ini agar diselesaikan dengan damai dan tanpa ada dendam dikemudian hari. Karena saat ini masyarakat menanti peranan nyata kita, salam perdamaian

Page 23

SUDAHKAH KEDAULATAN BERADA DITANGAN RAKYAT?

05 Januari 2009 Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.***) Bunyi Pasal diatas merupakan hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya disebutkan kedaulatan adalah ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Sehingga pada masa orde baru MPR merupakan lembaga tertinggi negara juga sebagai lembaga yang melaksanakan kedaulatan secara penuh maka MPR pulalah yang mempunyai hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan suara terbanyak, dengan otoritas pemerintahan yang otoriter pada masa tersebut maka segalanya dapat diatur agar berjalan sesuai dengan keinginan penguasa.

Tumbangnya rezim orde baru merupakan babak baru bagi ketata negaraan Bangsa ini dimana seperti yang kita ketahui konstitusi telah mengalami empat kali amandemen dengan waktu yang berturut-turut yaitu tahun 1999 sampai dengan 2002, konstitusi yang sebelumnya dianggap sakral berubah menjadi fleksibel dimana dapat saja dimodifikasi sesuai dengan perubahan zaman, tentunya tidak ada sempurna artinya walaupun konstitusi kita telah melewati empat kali amandemen namun tetap masih terasa ada yang kurang, namun terlepas dari itu semua mari kembali kita memaknai arti dari kedaulatan berada ditangan Rakyat yang dilaksananakan menurut Undang-Undang Dasar. jika kita meninjau UndangUndang Dasar maka beberapa hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat akan jelas terlihat, misalnya pada pasal 6A Ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam s a t u p as a n g a n s e c ar a langsung dipilih oleh rakyat, hal ini tampak jelas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat namun mari kita review y a n g l a i n n y a .

Saat ini lembaga legislative

Page 24

kita khususnya DPR/DPRA/DPRK juga telah dipilih secara langsung dimana pada kertas suara selain nama dan lambang partai politik akan dibawahnya juga terdapat sejumlah nama calonnya atau lazim disebut caleg dimana rakyat telah digiring untuk betul-betul dapat memilih calonnya secara langsung (eksekutif dan legislatif) tidak seperti masa orde lama atau orde baru dimana kita hanya mencoblos partainya saja (membeli kucing dalam karung) untuk itu dalam sistem pemilihan umum kita dapat disebut cukup aspiratif dimana rakyat dapat memilih langsung calon yang dianggap dapat membawa aspirasinya, namun apakah hanya dengan sistem pemilihan seperti itu maka sudah dapat disebut rakyat telah bedaulat?

Page 25

Pemilu tersebut barulah langkah pertama atau dapat disebut dengan input lalu bagaimana dengan langkah keduanya atau proses? Beberapa hal yang telah diatur dalam perundang-undangan indonesia secara langsung telah merebut kembali kedaulatan yang berada ditangan rakyat menjadi kedaulatan berada ditangan partai hal tersebut terjadi pada langkah kedua atau proses bagaimana hal tersebut bisa terjadi : 1. pada saat rekruitmen saja masih banyak partai politik belum membuka diri, masih banyak yang bersifat eksklusif ataupun partai keluarga maupun konco.

2. keterwakilan perempuan hanya sebatas slogan dan pelengkap dapat kita lihat nomor urut caleg perempuan banyak yang berada dizona degradasi.

3. banyak partai yang menyebutkan bahwa perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak, hal tersebut sudah bisa dipastikan hanya mencari sensasi dan simpatik calegnya agar tidak berhati kecil, hal tersebut mustahil karena saat ini menjadi caleg adalah investasi maka nomor urut juga dapat berdasarkan “modal�, ataupun koneksi jarang sekali yang berdasarkan kemampuan, maka pada saatnya hal tersebut akan dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu dimana bukan berdasarkan suara terbanyak namun berdasarkan nomor urut, akhir-akhir inipun caleg juga tidak segan-segan untuk menyebutkan berapa modal yang diinvestasikan untuk menuju lembaga legislative.

4. Dalam survey internal yang pernah dilaksanakan didua kabupaten/kota hampir seluruh responden memilih bahwa pada saat pemilihan nanti mereka lebih mengutamakan orangnya atau tokohnya dari pada partainya, apakah anda juga seperti itu? Pada saat itu penulis hanya menemukan satu orang respon saja yang menyebutkan bahwa dia akan mengutamakan partainya dari pada orangnya, alasannya bukanlah politik aliran namun simple saja bahwa walaupun kita pilih orangnya namun tetaplah orang tersebut harus tunduk dan patuh terhadap aturan main partai jika

Page 26

tidak partai tidak segan-segan untuk memberhentikannya atau recall.

Hak Recall Partai Politik terhadap anggota legislatif teryata telah merampas kedaulatan yang semula ditangan rakyat karena calon yang dipilih secara langsung oleh rakyat dapat saja diberhentikan oleh partai politik ketika partai merasa kadernya atau anggotanya sudah tidak patuh lagi terhadap partai ataupun tidak lagi membawa keberuntungan lagi terhadap partai, hak recall yang diatur dalam perundang-undangan kita teryata cukup mengukuhkan partai politik sebagai pemegang kedaulatan karena hak tersebut merupakan alat control yang paling ampuh guna memuluskan kepentingan partai dilembaga legislatif dan perlu dipahami bukan kepentingan rakyat, karena saat ini masih terdapat jurang antara pemilih dengan orang yang dipilihnya, saat ini saja khususnya DPRA sejak tahun 2004- 25 November 2008 sudah 11 anggota legislatif yang diberhentikan antar waktu 4 orang diantaranya meninggal dunia dan sisanya 7 orang karena direcall oleh partai asalnya artinya 63% PAW disebabkan recall parpol, sedangkan untuk DPRK seluruh Nanggroe Aceh Darussalam, pemberhentian antar waktu telah terjadi pada 84 orang dengan rincian 25 orang karena meninggal dunia, cukup banyak khususnya pada saat musibah tsunami, 22 orang pindah daerah karena pemekaran 2 kabupaten/kota baru yaitu subussalam dan pidie jaya, 17 orang mengundurkan diri dan 20 orang karena direcall oleh partai asalnya, data ini didapat dari KIP NAD, data tersebut merupakan PAW yang telah disahkan, apalagi pada saat penetapan caleg tetap maka recall bertabur.

Banyak alasan yang mendasari terjadinya recall alasan yang paling kuat karena anggota legislatif yang merupakan kader dari partai tertentu dianggap membelot/berkhianat (pindah/ mencalonkan diri sebagai caleg pada partai lain) maka parpol merasa dirugikan maka recallpun ditempuh, inilah yang disebut cek kosong, dimana rakyat telah memilih orangnya bukan

Page 27

partainya, selama wakilnya masih memperjuangkan aspirasi rakyat maka partai tidak menjadi masalah toh pencalonannya pada partai lain yang dianggap lebih menjanjikan merupakan karir politiknya, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan, selain itu juga ketidak petuhan kadernya ataupun secara umum disebutkan melanggar AD/ART partai yang tanpa ada transparansi dalam hal apa tidak patuh sehingga menjadi misteri dimata publik, Kiranya perlu dicatat bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie, pakar konstitusi yang mempunyai dasar teori konstitusi yang kuat, menyatakan dissenting opinion-nya yaitu recalling anggota DPR semata-mata atas dasar pelanggaran AD/ART partai yang bersifat hukum privat, maka hal itu merupakan pengingkaran atas sifat hubungan hukum anggota DPR dengan konstituen dan lembaga negara, yang seyogianya tunduk pada hukum publik (konstitusi). namun begitulah potret Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dimana proses hukum yang ditempuh guna menghalangi hadiah recall juga menjadi sia-sia karena memang perundangundangan kita telah memberi porsi besar untuk parpol karena langkah ketiga adalah output dimana perundang-undangan indonesia merupakan output dari pada semua input yang diproses, seperti kata orang bijak bahwa cara/proses tidak boleh menghianati tujuan. tulisan ini merupakan sekelumit penelitian/skripsi

Page 28

Klaim Atas Tanah Blang Padang

Harian aceh tertanggal 11 agustus 2008 walikota banda aceh mawardi menyebutkan bahwa tanah blang padang bukan milik TNI dan pada harian serambi indonesia tertanggal 12 agustus 2008 disebutkan status blang padang perlu ditelusuri ... sampai dengan saat ini kita semua masih melihat pamflet yang bertuliskan "tanah ini milik TNI (kodam IM)" yang dipancangkan di lapangan Blang Padang maupun kuburan yang terletak di Beurawe. klaim ini sudah ada sejak masa darurat m i l i t e r ( s e b e l u m p e r d a m a ia n ) dimana dominasi TNI sangat terlihat, berlahan PEMKOT juga memberanikan diri untuk kembali mengklaim tanah tersebut milik rakyat aceh seperti yang tertulis di harian serambi indonesia Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banda Aceh, Yasril, mengatakan hingga kemarin tanah Blang Padang belum bersertifikat. Dia mengungkapkan, sebelum tsunami, Kodam Iskandar Muda dan Pemko Banda Aceh pernah mengurus sertifikat tanah Blang Padang. Tapi, BPN tidak melayaninya.

Sebab, pengaju kepemilikan belum cukup syarat kepemilikan.

"Tanah Blang Padang masih status go public atas nama rakyat Aceh. Sampai saat ini tanah dimaksud belum bisa diterbitkan sertifikat atas nama siapapun. namun pada harian aceh walikota Mawardy Nurdin menegaskan bahwa Lapangan Blang Padang,

Banda Aceh, bukan milik TNI seperti yang diklaim selama ini. "Tanah lapang ini milik masyarakat Aceh," kata Mawardy dalam pidato singkatnya pada peresmian Mushalla Arafah di Lapangan Blang Padang, Minggu (10/8). Menurut dia, tanah tersebut selama ini dipercayakan untuk dijaga oleh pihak militer guna mencegah diambil alih oleh masyarakat. "Militer hanya punya hak dalam pengawasan dan penertiban supaya kawasan ini tidak dikomersialkan. Tapi tanah tersebut, tetap milik masyarakat Aceh, bukan militer. Kapan pun Pemda membutuhkan untuk kepentingan rakyat maka dapat dipergunakan, " Me n a n g g a p i wa lik o ta , Ke p a la Penerangan Kodam (Kapendam) I s k a n d a r Mu d a , Du d i Z u lfa d li mengatakan tanah di Balang Padang merupakan milik Negara yang berada dalam pengawasan TNI. "TNI punya dokumen kepemilikan tanah itu yang terdaftar pada BPN (Badan Pertanahan Nasional)," kata Dudi.

Disebutkannya, selama ini TNI juga menjadikan tanah itu sebagai tempat publik. "TNI tidak pernah melarang kegiatan umum yang dilakukan masyarakat di Blang Padang maupun di tanah lainnya yang di bawah pengawasan TNI," tegas Dudi.

Kawasan lain yang juga diklaim milik TNI, seperti Kuburan Umum Beurawe, Dudi menyatakan tidak mungkin TNI merebut tanah rakyat, karena TNI adalah institusi negara yang melindungi rakyat.

Me n u ru t

D u d i,

wa l ik o t a

t e la h

Page 29

b e r k o o r d i n a s i d e n g a n T N I m e n y a n g k u t kepemilikan tanah atas nama TNI di dalam kota Banda Aceh. "Tanah yang kita pasangi pamflet semua ada dokumen kepemilikan, " tegasnya. jika kita melihat perundang-undangan secara tegas dalam undang-undang pokok agraria hanya warga negara indonesia yang dapat memiliki hakmilik atas tanah (absolut) dan juga dalam peraturan pemerintahpun tidak disebutkan bahwa lembaga ataupun instansi pemerintahan dapat mengantongi hak milik atas tanah, karena baik PEMDA/PEMKOT dan TNI merupakan organ negara dimana negara hanya menguasainya yang berarti mengatur seperti disebutkan pada pasal 2 UU No 5 Tahun 1960 untuk itu hal ini perlu disikapi dengan kepala dingin begitupun kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Iskandar Muda, Dudi Zulfadli harus membuktikan keberadaan dokumen-dokumen yang telah disebutkan karena kepala BPN Banda Aceh mengatakan tanah tersebut berstatus go public bagaimana mungkin izin hak milik bisa dikantongi oleh organ Negara jika hal ini terj ad i m ak a BPN h a ru s ik u t b e rta n g g u n g j a wa b a ta s pemberian izin (hak milik) tersebut karena hal ini telah menyalahi aturan hukum yang berlaku dan selanjutnya harus dicabut ataupun dibatalkan demi hukum. selajutnya atas pengawasan maupun pengaturan pengunaan tanah tersebut harus dipertanyakan siapakah yang memberi kepercayaan kepada TNI untuk menjaganya, kenapa harus TNI? dan TNI sudah cukup sibuk untuk menjaga keutuhan NKRI tidak seharusnya disibukkan lagi dengan penjagaan lapangan maupun kuburan yang terletak di beurawe. maka untuk kedepan pengaturan blang padang harus diserahkan kepada instansi yang tepat agar pengelolaannya juga bisa lebih baik dan terlepas dari unsur militerisme agar Rakyat dapat memanfatkannya dengan maksimal.

Page 30

WARTAWAN DI ERA REFORMASI

Lahirnya era Reformasi ternyata banyak membawa perubahan mendasar yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh element masyarakat bahkan terjadi beberapa kali amandemen

konstitusi

sehingga

berdampak

langsung

dalam

penyelengaraan

pemerintahan, dalam hal ini wartawan yang merupakan unsur atau salah satu peran penting dari pada pers dimana wartawan adalah orang yang menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas jurnalistik juga ikut merasakan semangat kebebasan (freedom) dalam melaksanakan fungsinya, setelah sekian lama dunia pers telah dibelenggu oleh bayang-bayang pemerintahan yang otoriter, dimana dengan tumbangnya rezim orde baru telah melahirkan beragam aturan-aturan yang mengatur dan menjamin kebebasan pers, tentunya hal ini sangat berdampak langsung pada wartawan yang merupakan ujung tombak industri pers.

Tidak bisa dipungkiri bahwa semangat reformasi telah membuka kran-kran kebebasan pers juga wartawan dalam menjalankan tugasnya hal ini juga membawa angin segar bagi dunia industri pers baik media elektronik seperti televisi dan radio, media cetak seperti koran, majalah juga media internet, hal ini tentu meningkatkan jumlah wartawan secara drastis, dunia persaingan juga telah menghadap-hadapkan berbagai media untuk saling bersaing, dalam hal seperti ini dimana pers sudah merupakan salah satu industri yang sangat menggairahkan untuk pelaku-pelaku bisnis dimana kalangan pemodal (kapital) telah ikut mencari keuntungan materil sebesar-besarnya pada dunia pers telah ikut merubah funsi dari pada pers dimana wartawanpun telah menjadi hal yang biasa saja, tanpa memikirkan etika kewartawanan itu sendiri karena yang terpenting adalah untung yang sebesarbesarnya dan tentunya sangat dipengaruhi oleh kepentingan pemodal yang terkadang bersumber dari luar negeri.

Page 31

Sebelum datangnya era reformasi dimana setiap pemberitaan tidak boleh menyudutkan pemerintahan seluruh tayangan dalam dunia pertelevisian juga tidak boleh bertentangan dengan pemerintahan namun saat ini hal tersebut menjadi biasa saja dimana era reformasi sangatlah menjunjung tinggi demokrasi sehingga siapapun dapat menyampaikan aspirasi maupun gagasan-gagasannya ataupun menyampaikan pendapatnya dimuka umum, candaan–candaan terhadap pemerintahanpun ditanggapi dingin oleh pemerintah itu sendiri.

Memasuki era reformasi wartawan/pers dengan segala semangat kebebasannya juga telah menempatkan diri sebagai media untuk mengawasi jalannya pemerintahan, wartawan telah berfungsi untuk mencari dan mengelola informasi dan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat demi memenuhi rasa ingin tahu masyarakat, namun sejalan dengan banyaknya media–media yang ingin berbisnis dalam pengelolaan informasi maka terkadang berbagai pelangaranpun terjadi, misalnya keberpihakan dalam pemberitaan, tidak dijalankannya kode etik wartawan dan lain – lain.

Page 32

Sebagai wartawan yang profesional tentunya harus bersikap independen Menurut Altschull dalam buku From Milton to McLuhan, The Ideas Behind American Journalism (1990) menerangkan di Amerika Serikat terdapat empat hal dalam keyakinan pers yaitu: 1. Pers bebas dari campur tangan luar, dari pemerintah atau dari pemasang iklan bahkan dari publik, 2. Pers “melayani hak publik untuk tahu�, 3. Pers mempelajari dan menyajikan kebenaran, 4. Pers melaporkan fakta secara objektif dan adil (fair).

Dalam praktenya juga terdapat lembaga–lembaga yang ikut mengawasi kinerja wartawan itu sendiri namun tentunya peranan aktif masyarakat tentunya sangat dibutuhkan sebagai seorang

yang

tentunya

membutuhkan

informasi

apalagi

dizaman

yang

sangat

membutuhkan informasi tentunya kita juga tidak hanya menerima setiap informasi tersebut namun juga harus dapat memilih media informasi yang dapat dipercaya juga harus dapat kritis terhadap setiap informasi yang diterima artinya secara pribadi masing–masing kita juga harus memiliki sensor atau filter sendiri.

Page 33

Pandangan HAM INDONESIA dan ACEH

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus d i h o r m a t i , d i j a g a , d a n d i l i n d u n g i . edangkan hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Secara umum terdapat 4 kelompok pandangan mengenai HAM diantaranya : 1. HAM bersifat UNIVERSAL ABSOLUTE, 2. HAM bersifat UNIVERSAL RELATIV. 3. HAM bersifat PARTICULAR ABSOLUTE. 4. HAM bersifat PARTICULAR RELATIVE Diantara keempat kelompok pandangan tersebut maka Negara Indoensia tergolong kedalam pandangan particular relative dimana Kelompok ini melihat persoalan HAM selain sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional bangsa.

Berlakunya dokumen internasional yang mengenai HAM harus diselaraskan, memperoleh dukungan dan tertanam serta melembaga dalam masyarakat bangsa tersebut. Pandangan ini tidak sekadar defensif terhadap dokumen internasional tentang HAM, akan tetapi juga berusaha aktif mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik HAM yang dianutnya, sesuai dengan tahap pembangunan negaranya. Negara Indonesia termasuk dalam kelompok ini karena Indonesia termasuk negara yang penegakan dan pelaksanaan HAMnya mempunyai ideolgi yang berbeda dengan negara yang lain yaitu dengan ideologi Pancasila.

A. Indonesia sebagai Negara dengan pandangan HAM bersifat Particular Relative Pandangan HAM Indonesia sebagai Negara yang majemuk adalah Particular Relative hal tersebut tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia dimana Pembukaan UUD 1945 tersebut bersifat Rigid yaitu dianggap sacral dan mustahil untuk dirubah, dimana menurut penulis bahwa Indonesia telah memberikan standard akan pengakuan dan komitmen Negara terhadap HAM itu sendiri, Selain itu secara terperinci diterangkan di UUD 1945 Bab XA pasal 28A-28J. Dan lebih terinci lagi dijelaskan di UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Page 34

Namun perapan HAM di Indonesia juga tetap diselaraskan dengan Bangsa-bangsa lain di dunia hal ini terlihat pada keterlibatan dan keaktifan Indonesia dalam Organisasi PBB, juga ikut merativikasi kovenan-kovenan HAM yang dianggap sesuai dengan konteks Indoensia yang kemudian juga diakomodir dalam pruduk perundang-undangan, namun tentunya tidak semua kovenan HAM tersebut dirativikasi maka hal tersebut juga sebagai indikasi bahwa Indonesia adalah Negara dengan pandangan HAM Particular Relative.

B. Aceh Sebagai Provinsi dengan pandangan HAM bersifat Particular Relative Sebagai salah satu provinsi dalam bingkai NKRI NAD merupakan provinsi yang diberikan otonomi khusus, namun pandangan HAM secara umum terhadap setiap provinsi diseluruh Indonesia, menurut penulis bersifat Universal Relative namun yang dimaksud Universal disini adalah bersifat umum dan standar Nasional atau Universal dalam lingkup NKRI karena dalam konsep Negara kesatuan adalah pemberian sebagian kewenangan pusat kepada Daerah atau dapat disebut bahwa kewenangan yang didapat oleh daerah ialah diberikan oleh pusat bukan sebaliknya seperti Negara federal dimana Negara bagianlah yang memberikan sebagian kewenangan kepada Negara Federal sehingga Negara Federal menjalankan kewenangannya berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Negara-negara bagian.

Maka dari Aceh tetap mengakui dan menerapkan seluruh aturan-aturan HAM khususnya yang mendasar, namum terdapat unsure Relative didalamnya dimana Aceh tetap dapat mengakomodir muatan-muatan HAM yang bersifat local hal ini diperkuat dengan perberlakuan otonomi khusus juga pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana di dalamnya banyak diakomodir tentang HAM yang bersifat kolektif masyarakat Aceh seperti Pelaksanaan Syariat Islam, pembentukan lembaga-lembaga adapt dan lain sebagainya, hal tersebut juga sejalan dengan pengakuan dalam UUD 1945 Pasal 18B : (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal tersebut maka penulis berasumsi bahwa makna dari kata mengakui haruslah telah ada, terbentuk atau berjalan sebelumnya barulah kemudian diakui oleh Negara, jadi Negara tidak memberikan kebebasan kepada setiap provinsi untuk mengurus daerahnya termasuk soal HAM.

Page 35

MELIHAT GOLPUT DENGAN KACA MATA HAM Golongan Putih (GOLPUT) sering kali diistilahkan kepada setiap orang (pemilih) yang tidak menggunakan hak pilihnya, baik pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan hal ini sering menjadi sorotan pada masa-masa pemilu, banyak sekali penafsiran maupun argument menyangkut pro maupun kontra terhadap golput misalnya setiap warga negara yang baik haruslah turut aktif dalam mensukseskan pemilu paling tidak ikut menentukan masa depan bangsa dengan cara ikut memilih, namun sebaliknya bagi setiap orang yang mendukung atau memutuskan untuk tidak memilih karena dengan alasan bahwa tidak memilih adalah sebuah pilihan karena memilih adalah sebuah h a k b u k a n l a h k e w a j i b a n .

Meninjau hak untuk memilih dari kaca mata HAM, beberapa aturan yang dapat menjadi rujukan antara lain : 1. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam : Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilainilai agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa .

Page 36

Diantara berbagai aturan yang lain kedua aturan diatas telah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan sikap politiknya dan hal tersebut sepantasnya dihargai dan diangap sama dengan pilihan lainnya, hal ini dapat diartikan memilih atau tidak memilih merupakan sebuah pilihan yang harus dihargai keduannya tanpa membedakan.

Lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan misalnya penegakan hukum, sistem ekonomi, penyelengaraan kesehatan dan pendidikan yang belum dapat memuaskan atau sesuai dengan harapan masyarakat jelas berdampak kepada pilihan sikap masyarakat, namun kepada golongan putih tersebut masih dikesankan sebagai sesuatu yang negatif, terkadang dianggap sebagai ancaman.

Dengan memahami Hak Asasi Manusia khususnya dalam menentukan sikap politik maka setiap orang tidak lagi menganggap golpot sebagai hal yang negatif, tingginya angka golput dalam pemilu legislatif tahun 2009 ini sepantasnya menjadi evaluasi mendalam bagi penyelengara pemerintahanan, penegakan hukum dan HAM adalah salah satu faktor penyebab lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, misalnya dalam hal penyelesaian pelangaran HAM yang kian lama kian terkubur dan diabaikan begitu saja, contohnya dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Indonesia Munir yang terjadi pada tahun 2004 dimana hingga saat ini belum ada titik terang terhadap penyelesaiannya. Dilain hal masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan hingga penculikan lainnya yang belum terselesaikan.

Dengan adanya penegakahan hukum dan HAM diberbagai sisi kehidupan tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat misalnya mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, akses pendidikan, kesehatan dan informasi yang menjangkau berbagai lapisan hidup masyarakat, lapangan pekerjaan yang luas dan hak-hak pribadi lainnya yang merupakan bagian dari pada hak asasi manusia, dan hal ini haruslah mendapat perlindungan dari pemerintah, tidak hanya menjadi retorika semata menjelang pemilihan umum.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilihan umum tentunya dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan yang terbentuk dengan begitu pastinya masyarakat akan turut berperan aktif dalam mensuksesksn pembangunan nasional demi kesejahteraan bersama, karena bangsa yang sejahtera adalah bangsa yang menjunjung tinggi hukum dan HAM, maka supremasi hukum khususnya menyangkut dengan HAM merupakan suatu keharusan jika hal ini tidak diakomodir maka akan semakin bertmbah angka golput yang lahir dari sikap apatis tentunya hal ini dapat mengancam legitimasi pemerintahan dan akan berdampak kepada pembangunan nasional.

Page 37

SEBAIKNYA PEMILU LEGISLATIF DITUNDA 3 TAHUN LAGI

Pusing, Mual dan hampir muntah! bukan karena gejala hamil melainkan melihat potret politik indonesia saat ini, khususnya menjelang masa pemilu legislativ 2009, tulisan ini sengaja saya buat karena otak saya sudah penuh dengan kebisingan perbedebatan maupun cercaan sesama partai politik yang memang sudah seperti komoditi ungul bagi seluruh media Indonesia mulai cetak hingga elektronik, belum lagi dengan kesemerautan spanduk, baliho, poster, brosur, kartu nama dan lain sebagainya yang hanya merusak keindahan kota, inikah namanya demokrasi, merekakah yang komitment terhadap kesejahteraan negeri ini, sebelum salah satu urat syaraf pada otak saya putus yang dapat menyebabkan kegilaan permanen karena memikirkan masa depan kami 5 tahun kedepan tentang apa yang akan terjadi dengan negeri ini.

Melihat realita yang ada maka saya berpendapat bahwa sangat mustahil jika setelah pemilu 2009 nanti masa depan kita bisa lebih baik dari hari ini, karena yang terjadi adalah sebaliknya, pemilu 2009 yang hanya beberapa hari lagi, kita semua mengetahui bahwa sebelumnya para anggota DPR kita telah berniat untuk mendesain pemilu ini dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan jumlah partai yang lebih sedikit dari pada pemilu 2004 namun apa yang terjadi malah sebaliknya jumlahnya jauh lebih banyak, jika kita merenungkan sejenak apa kontribusi para anggota DPR yang telah kita pilih pada pemilu 2004, beruntung untuk anda yang tidak memilih, selama ini kita tetap berusaha untuk hidup dengan usaha kita sendiri dari pagi hingga pagi lagi tak terlihat peranan mereka, tidak ada yang nyata terasa oleh kita, malah cenderung merugikan rakyat, dan kemudian saat ini kembali lagi ingin menawarkan diri untuk dipilih kembali, atau kerabatnya yang ingin mengikuti jejak terdahulunya.

Saat ini isi otakku bagaikan benang kusut yang sulit diurai kembali jika mengingat perjuangan para caleg kita, ya caleg yang memiliki berbagai macam slogan yang aneh, lucu, menciplak, tidak masuk akal dan lain sebagainya hanya sedikit hanya menyebutkan visinya walaupun hanya kulitnya saja, dari keseluruhan para caleg kita tidak ada yang berbeda dari tujuan baik yang terlihat maupun yang terselubung, begitupun dengan partai apa yang membedakan mereka jika konteks hari ini saya berpikir tidak ada lagi yang idealis dengan idiologinya dan mengapa tidak dirampungkan saja menjadi 3 atau 5, mengapa begitu sulit untuk hal itu apakah bhineka tunggal ika hanya untuk suku-suku saja, dimana jiwa kenegarawanan para tokoh panutan bangsa ini?

Ada satu hal yang sangat memilukan bagi saya ketika mengetahui dana kampanye yang hanya beberapa menit dapat menghabiskan dana milyaran, beberapa partai besar sangking sibuknya berkampanye maka untuk efisiensi dalam berkampanye mereka mencarter pesawat ataupun mengunakan pesawat pribadi sedangkan disisi lain ada sebuah Sekolah Dasar yang murid-muridnya menagis dengan histeris ketika Meja dan Bangku sekolahnya ingin diambil secara paksa oleh pihak rekanan Dinas Pendidikan karena belum dibayar sejak tahun 2006, saya berpikir kenapa tidak ada partai yang peduli terhadap hal itu.

Page 38

seluruh alat peraga kampanye ataupun sosialisasi yang bertebaran dan merusak pemandangan kota kita, lebih menyeruapai idol contest dimana beragam foto dipamerkan, sementara hanya sebagian kecil yang kita kenali itupun hanya kulitnya saja, bicara soal slogan ataupun visi yang ditawarkan saya pikir hanya berbeda redakturnya saja namun ujungnya tetap sama, jadi perkiraan saya pilihan rakyat akan jatuh kepada para calegnya yang punya hubungan darah/rekanan, dan bagi yang tidak kenal dan tidak punya hubungan apa-apa maka akan memilih berdarkan kecantikan atau kecakepan foto yang telah dimodifikasi, pemilihan berdasarkan kapasitas akan bergeser kepopularitas, penyanyi, pelawak, aktris/ aktor dll. Dan apa yang bisa dihasilkan oleh mereka yang pasti adalah kesejahteraan bagi dirinya dan pengikutnya, menjadi anggota legislativ bukan untuk sekedar menganti status penganguran, mengisi hari tua, cari pengalaman dan sebagainya namun seorang legislator bertangung jawab terdapat konstituennya selama 5 tahun kedepan, bukan hanya untuk datang, duduk manis, terima uang. Namun apakah �anda� paham dengan konsep kesejahteraan negeri ini?.

Prediksi saya bahwa memang caleg tidak perlu memahami itu semua karena memang caleg adalah komuditi partai dimana partailah yang akan memegang kendali terhadat seluruh caleg yang dipilih oleh rakyat, jangan bermimpi soal perubahan nasib rakyat karena agenda utama adalah mengembalikan modal yang habis, kemudian membalas budi baik team dibalik kesuksesannya, dan tidak lupa mengabdi kepada partai agar dapat dicalonkan kembali.

Melihat tingginya angka golput yang menyelimuti kalangan masyarakat kota yang memang meliki akses informasi yang luas dan tingkat pendidikan yang tinggi, begitupun para pekerja-pekerja kreatif yang telah menciptakan ide-ide iklan politik, disainer spanduk, baliho, card name, poster dan lain-lain dimana mereka mengetahui langsung bahwa itu semua hanya akting, saya yakin bahwa sebagian besar jurnalis akan golput pada pemilu nanti karena saat ini politik hanya menjadi komuditi bagi mereka, tidak ada perbedaan signifikan antar partai maupun caleg.

Atas seluruh kebuntuan itu semua kesimpulan saya sebaiknya kita mundur tiga langkah untuk untuk melompati sebuah lobang besar, jika kita terus berjalan maka kita akan terperosok dan sulit untuk keluar dari lobang terbut, artinya sebaiknya pemilu legislatif 2009 diundur selama 3 tahun lagi, karena kita harus kembali membenahi sistem politik kita, mulai dari sistem kepartaian, sistem pemilu, lembaga legislatif dan lainnya, misalnya seluruh partai dirampungkan menjadi 3 atau 5 dimana partai-partai yang ingin berkoalisi haruslah berkoalisi secara permanen atau marger tidak koalisi hanya untuk menang bukan karena seide, segagasan, semimpi, seidiologi dan lainya. Berikutnya rakyat diberikan pendidikan politik yang cukup bukan kampanye negative yang dicontohkan saling mencerca dan menjatuhkan, bukan juga goyang orotisme yang dipertontangtan diatas pentas kampanye partai, pembenahan lembaga KPU maupun logistik dan distribusinya, data based pemilih dan serangkaian masalahnya, dan khusus untuk seluruh caleg yang terhormat saya pikir harus dikaji kembali kelayakan anda mulai dari syarat jasmani sampai dengan uji kemampuan, untuk caleg yang gugur maka terima kasih saya ucapkan karena itu adalah kontribusi nyata terhadap perubahan kita.

Diundurnya pemilu juga tidak berarti kita gagal dalam menyelengrakan hajatan demokrasi namun ini adalah suatu proses pembelajaran dan akan menjadi sejarah bagi bangsa kita, juga demi masa depan yang lebih baik. Jika kita terus memaksakanya dengan segala kekurangan yang kita ketahui maka kita akan menebus kesalahan itu selama 5 tahun kedepan.

Akhirnya setelah memuntahkan isi otak ini, juga sedikit didefrag maka perlahan kepala ini terasa ringan dan siap untuk terisi kembali, namun yang pasti tidak ada space untuk rayuan politik para caleg yang hanya ingin menebar janji dan mimpi.

Page 39

KAPAN KONSUMEN DILINDUNGI

Geliat bisnis yang terus berkembang pesat dan semakin kompetitif membuat pebisnis harus “pintar-pintar� dalam mengembangkan strategi marketing maupun programprogram guna meraup keuntungan sebanyak mungkin atau setidaknya survive guna mempertahankan eksistensinya. Kondisi tersebut terkadang telah membawa kerugian kepada para konsumen baik langsung maupun tidak, disengaja atau tidak, tahu atau tidak hal itu dirasakan secara nyata.

Banyak contoh kerugian konsumen yang terus terjadi, misalnya dalam bidang telekomunikasi, transportasi dan lain sebagainya, namun dalam kesempatan ini penulis akan fokus terhadap pelangaran terselubung dalam praktek bisnis yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat.

Pelangaran Perbankan dalam perjanjian kredit Sudah lazim dalam praktek perkreditan oleh perbankan, selalu terdapat pemotongan terhadap sejumlah uang yang kita pinjam (kredit), contohnya ketika antara peminjam (kreditor) bersama pemberi pinjaman (debitor/Bank) memperjanjikan perjanjian kredit senilai 50 juta rupiah, maka yang diterima oleh kreditor selalu kurang dari 50 juta hal tersebut karena telah dilakukan pengurangan dengan alasan administrasi, biaya materai dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu tidak fair karena kreditor telah dibebankan suku bunga yang tidak sedikit namun mengapa harus juga dipotong, hal tersebut tidak fair karena mengapa tanggung jawab administrasi dll harus dibebankan kepada kreditor lantas untuk apa suku bunga?

Pelangaran oleh Perusahaan Pembiayaan Pelangaran serupa juga sering terjadi pada beberapa perusahaan pembiayaan (kredit motor, mobil, elektronik dll) namun biasanya perusahaan pembiayaan melakukan pelangaran dengan memberlakukan biaya administrasi pada saat kreditor membayar tagihan bulanannya, harga berfariasi dari 5000-10000/transaksi, hal ini tentu merupakan sebuah pelangaran karena tidak termuat dalam klausula perjanjian, dengan begitu jika dikalkulasi maka telah menambah jumlah setorannya/pinjamannya.

Pelangaran oleh Perusahaan Listrik Sekalipun pelurusahaan listrik yang ada dinegeri ini tunggal (monopoli) namun penulis masih tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah presumpsion of innauncen, pelangaran yang disoroti adalah kebijakan penjualan rekening listrik kepada pihak ketiga.

Masyarakat pada dasarnya senang terhadap model pembayaran yang baru karena banyak kemudahan yang diberikan sekalipun belum sepenuhnya. Namun banyak juga yang mempertanyakan biaya tambahan diluar biaya tagihan pokok, tidak sedikit masyarakat yang rela mengantri ber jam-jam lamanya untuk mendapatkan kepuasan dalam pembayaran rekening listrik secara langsung dikantornya.

Page 40

Namun sejauh ini penulis mengamati seakan perusahaan listrik tersebut ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk melayani pembayaran listrik (cuci tangan) dengan melepaskannya kepada pihak ketiga, sekalipun kita tidak mengatahui secara gambang bagaimana pola kerjasama yang dibentuk antara perusahaan tersebut dengan pihak ketiga namun tentunya hal tersebut tidak fair karena masyarakat secara terpaksa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk membayar rekening listriknya sekalipun biayanya tidak besar namun hal itu tidak fair karena masyarakat harus membayar lebih dari listrik yang mereka gunakan.

Jika kita ingin mencermati lebih jauh lagi bahwa meteran listrik yang ditempatkan pada setiap rumah/kantor sebagai alat ukur pemakaian listrik dimana meterannya terus berputar dengan energi listrik dan sekalipun sangat sedikit biayanya namun itu merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia listrik karena itu adalah alat ukurnya yang dipasang untuk mengukur pengunaan listrik konsumen sehingga tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

Model pembayaran listrik seperti yang telah berjalan baru-baru ini memang sudah baik, namun akan lebih baik lagi jika biaya operasional pihak ketiga sebagai mitra perusahaan listrik tersebut tidak dibebankan kepada masyarakat, karena itu merupakan tanggung jawab mutlak perusahaan, dan hal itu juga sejalan dengan slogannya.

Dimana peran pemerintah Terdapat tiga bentuk model campur tangan pemerintah dibidang ekonomi yaitu maksimalis, minimalis, dan mixing. Dimana model maksimalis seperti negara dengan ideologi komunis sedangkan minimalis dengan model sekuler dan biasanya peran negara sebagai penjaga malam sehingga kapitalis sangat berkembang. Dan model mixing adalah model yang dianut Indonesia dimana campur tangan negara disesuaikan dengan kebutuhan, namun banyak hal negara tidak bisa atau tak berdaya dalam membuat regulasi maupun implementasinya sehingga para kapitalis terus merasa besar kepala. Kemungkinan lainnya adalah karena karena para pejabat pemerintahan tidak pernah mengalami hal tersebut ataupun tidak merasa dirugikan atas praktek tersebut sehingga mereka tidak memahami apa keluhan masyarakat kecil. Padahal banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai orang yang dikuasakan oleh rakyat untuk memerintah, namun mereka hanya diam, tidak tahu harus melakukan apa.

Page 41

TRANSPARANSI REKRUITMEN “kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka perjuangkanlah itu” Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi 63.766 peserta tes CPNS yang tersebar dibeberapa daerah, guna memperebutkan 2.587 formasi yang tersedia, persentase antara ketersedian dan permintaan sangatlah fantastis, dari fenomena tersebut banyak hal yang dapat diamati namun dalam tulisan ini penulis bermaksud untuk mengkampanyekan transparansi dalam proses rekruitmen CPNS juga sekaligus mengadvokasi rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam rekruitmen CPNS tahun 2010.

Sulit untuk menepis berbagai asumsi negatif masyarakat terkait dengan gambaran dalam setiap proses penjaringan CPNS, tidak dapat dipersalahkan jika masyarakat berfikir seperti itu, karena disamping terkuaknya beberapa fakta terkait dengan pola-pola yang tidak sehat dalam penjaringan CPNS, juga masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses penilaian terhadap para peserta CPNS sehingga asumsi-asumsi negatif terus terbangun dan menyebabkan masyarakat semakin tidak mempercayai pemerintah dan bersikap apatis.

Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dijamin oleh UUD 1945, untuk itu dalam proses rekruitmen CPNS harus dilakukan secara fair, jika tidak tentunya akan mencederai kepercaan masyarakat. Ditengah kemerosotan moral dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Aceh yang juga memprihatinkan, tentunya harus menjadi evaluasi atas kinerja Pemerintah. Dan tuntutan akan pelayanan publik yang lebih baik lagi hanya dapat dilakukan oleh birokrat yang profesional juga, sedangkan birokrat yang profesional hanya akan didapat dari rekruitmen yang profesional pula.

Mengamati syarat yang diwajibkan sebagai kelengkapan dokumen surat lamaran belum terlihat secara spesifik, namun masih sangat umum, sehingga kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi parameter kelulusan CPNS nantinya, apakah hanya berdasarkan score tertinggi dari hasil tes tulis, ataukah masih ada parameter lain yang mempengaruhi hasil tes nantinya, jikapun demikian apakah ada jaminan bahwa yang lulus nantinya adalah peserta tes dengan score tertinggi, kemudian apakah peserta tes CPNS khususnya dan masyarakat pada umumnya mempunyai hak untuk dapat mengakses informasi tersebut serta apakah pemerintah memiliki kewajiban untuk membuka informasi tersebut.

Hak masyarakat untuk memperoleh Informasi telah dijamin oleh UUD 1945 juga kemudian didalam UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan lainnya. begitupula dengan kewajiban pemerintah untuk membuka maupun menyediakan informasi publik sebagai bentuk dari penerapan asas pemerintahan yang baik “good governance” yaitu keterbukaan “transparancy” yang diebutkan dalam UU Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU Pemerintahan Daerah dan juga dalam UU Pemerintahan Aceh. Dapat diartikan bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak Page 42 tentang penyelnggaraan negara dan tetap memperhatikan perlindungan diskriminatif, atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Ada yang masih beranggapan bahwa informasi terkait proses penilaian serta penentuan kelulusan marupakan rahasia negara, dan oleh karena itu informasi tersebut tidak dapat dibuka, padahal dalam kondisi seperti saat ini dimana masyarakat sudah semakin cerdas serta memahami hak-hak mereka kondisi tersebut menjadi terbalik, masyarakat sudah semakin kritis sehingga terhadap proses rekruitmen tidak dapat ditutuptutupi lagi, malah sebaliknya jika transparansi dilakukan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dapat menepis asumsi-asumsi negatif masyarakat yang selama ini telah turun temurun.

Moment hari anti korupsi yang baru saja berlalu dapat dijadikan starting point untuk memulai proses rekruitmen yang profesional, bahkan sama -sama kita melihat komitmen Gubernur bersama dengan TAKPA untuk memberantas korupsi di Aceh khususnya, masih banyak terpampang seruan-seruan anti korupsi, maka komitmen tersebut harus dibuktikan dengan aksi yang konkrit, dan mengkawal transparansi rekruitmen CPNS adalah sebuah bentuk upaya pencegahan korupsi yang konkrit. Dalam hal yang lain lembaga legislatif idealnya juga harus melaksanakan fungsi pengawasannya tidak hanya sekedar fungsi legislasi dan budgeter karena jika tidak produk legislatif hanya akan menjadi “slapende regeling�. dan tidak kalah penting adalah pengawasan publik khususnya melalui institusi Pendidikan, HAM, Hukum dan sebagainya baik formal maupun informal untuk mengkawal transparansi rekruitmen CPNS. Transparansi tidak hanya sekedar mempublikasi infomasi akan dimulainya pendaftaran CPNS kemudian formasi-formasi yang tersedia, tahapantahapan serta syarat kelengkapan dokumen, namun lebih dari pada itu adalah bagaimana setiap peserta dapat mengetahui bahwa para peserta yang dinyatakan lulus nantinya adalah peserta yang memang memiliki score tertinggi dibanding peserta yang lain dan hal itu dapat

dipertanggung jawabkan, sehingga dengan begitu bagi peserta yang tidak lulus akan menerima dengan berlapang dada serta memahami kekurangannya agar pada kesempatan yang lain dapat lebih serius lagi. bayangkan bagaimana para peserta yang harus berangkat keluar daerah minimal dua kali, yaitu pada saat pendaftaran dan pada saat hari tes, tentu tidak sedikit biaya yang habis, namun pada akhirnya Ia hanya mengetahui siapa saja nama peserta yang lulus tanpa dapat mengetahui parameter kelulusan atau minimal mengetahui sejauh mana kemampuannya.

Dengan sistem komputerisasi sebenarnya telah memudahkan, kita ketahui bahwa Lembar Jawaban Komputer (LJK) secara otomatis akan diperiksa oleh sistem komputer (scan) dan secara otomatis score para peserta terdokumentasi, kemudian dari daftar score tersebut tinggal dipublikasi melalui website resmi pemerintah misalnya www.acehprov.go.id sehingga tidak diperlukan waktu lama maupun biaya yang besar dalam menerapkan transparansi, hanya diperlukan niat baik “goodwill�. dengan menerapkan transparansi rekruitmen juga secara otomatis akan meningkatkan elektabilitas pemimpin, dan inilah sesungguhnya aksi dari pada komitmen pemerintah untuk membasmi korupsi, tidak hanya berhenti pada slogan-slogan dengan tujuan pencitraan demi popularitas belaka.

Pada akhir tulisan ini penulis mengigatkan bahwa ada 63.766 peserta yang sedang bersaing untuk menjadi PNS dan mereka berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintahan untuk melaksanakan proses rekruitmen yang fair dan profesional, dan transparansi merupakan salah satu unsur dalam sebuah rekruitmen yang fair dan profesional.

Kemudian jika kita menginginkan masa depan Aceh yang gemilang maka 2.587 formasi yang tersedia harus diisi dengan putra-putri terbaik Page 43 Aceh.

“Polemik Calon Independen Aceh 2011�

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), merupakan salah satu konsekuensi dari pada penandatanganan perjanjian damai Aceh (MoU) pada 15 Agustus 2005, UUPA yang kemudian mengemban cita-cita masyarakat Aceh, yang pada saat ini sedang memasuki tahun ke empat, berbagai kesimpulan masyarakat sangat bervariasi terhadap implementasi UUPA sendiri, namun secara empiris belum terlihat secara sitnifikan capaian kesejahteraan yang diidam-idamkan, bahkan secara ekstrem ada yang mempertanyakan apakah dengan UUPA Aceh semakin maju ataukah mundur.

Polemik mengenai calon independen pada Pilkada mendatang yaitu tahun 2011 nanti telah bergelinding bagaikan bola salju yang akan terus ramai diperbincangkan, pada beberapa komentar para praktisi maupun akademisi telah dipaparkan seluruh alasanalasan pembenar mengenai pentingya diakomodir calon Independen dalam Pilkada Aceh pada tahun 2011 mendatang, namun tidak ada yang menyebutkan secara jujur akan keinginannya untuk memper oleh kekuasaan melalui pencalonan dirinya sebagai calon independen pada Pilkada 2011 nantinya, padahal inilah yang menjadi legal standing pemohon jika dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu berlakunya Pasal 256 UUPA telah bertentangan dengan hak konstitusional si Pemohon, dengan begitu akan terlihat hubungan sebab akibat (causal verband).

Oleh sebab itu, Keinginan judicial review terhadap Pasal 256 UUPA sebenarnya sangat sederhana, dimana kepada setiap orang yang merasa hak konstitusionalnya dilangar dengan berlakunya

Page 44

Pasal 256 UUPA, tidak bisa maju sebagai calon independen, maka kiranya berlebihan jika harus mengadvokasi berbagai lapisan masyarakat, justru memperlihatkan ketidak jentelmennya beberapa orang yang berniat maju sebagai calon independen pada Pilkada 2011 nanti, jika seperti itu maka dapat berpotensi tidak memiliki legal standing sebagai pemohon jik a permohonan judicial review pada MK telah didaftarkan, padahal hampir bisa dipastikan bahwa jika MK komitmen terhadap putusan judicial review Nomor 5/PUU-V/2007 terkait pembatasan bagi calon perseorangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang kemudian putusan MK telah membuka kesempatan bagi calon independen, dimana kemudian UU Pemda telah dilakukan perubahan menjadi Undang -undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengakomodir calon independen.

Pertimbangan lain, bahwa tidak boleh terdapat dualisme sistem Pilkada dimana Aceh dapat berlaku calon independen pada Pilkada tahun 2007 sedangkan daerah lain tidak, maka merujuk pada asas equality before the law yang terkandung dalam UUD 1945 kemudian MK menerima permohonan tersebut yang kemudian pada tahun 2008 diadakanlah perubahan terhadap UU Pemda. Namun menjelang Pilkada Aceh pada 2011 nanti dualisme itu kembali muncul dimana UUPA hanya memperbolehkan calon independen 1 kali saja sejak UUPA diundangkan, inilah yang dimaksud bahwa MK harus komitmen dan konsisten terhadap putusannya, memang sangatlah dilematis karena setidaknya dari 9 Hakim MK terdapat 3 Hakim yang menyatakan dissenting opinion terkait putusan tersebut, dengan alasan yang jelas yaitu Pasal 256 UUPA

Benturan UUPA dengan peraturan Perundang -undangan lain telah beberapa kali terjadi, setidaknya yang cukup berpolemik diantaranya ; pertama mengenai jumlah Panwaslu pada Pilkada 2007,kedua yang sudah mulai reda, yaitu polemik pengisian wakil ketua tiga DPRA dan ketiga adalah permasalah calon independen ini sendiri, asas hukum yang sering sekali digunakan dalam menjawab permasalahan ini adalah lex specialis derogate legi genarali, yaitu aturan yang khusus dapat mengeyampingkan aturan yang umum, namun untuk menentukan mana yang khusus dan mana yang umum harus melalui sebuah analisa, tidak bisa jika secara langsung dan absolute kita menyebutkan untuk Aceh harus tetap mengacu pada UUPA, dimana kita ketahui bersama bahwa ketentuan-ketentuan dalam UUPA masih bersifat umum sementara pada Perundangundangan lain telah diatur sedemikian detail, ditambah lagi dengan asas hukum lainnya yaitulex posteriori derogate legi prioridimana aturan yang baru dapat mengeyampingkan aturan yang lama.

Untuk itu semua, maka agar dapat mengimplementasikan UUPA dengan maksimal maka perlu dilengkapi dengan Qanun-qanun, kemudian status quo juga tidak boleh membendung perubahan ataupun dinamika masyarakat karena didalamnya terdapat nilai-nilai valueyang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut yang perlu diakomodir dalam sejumlah aturan peraturan Perundang-undang karena memang masyarakat mempengaruhi terbentuknya hukum dan begitupula sebaliknya masyarakat akan dipengaruhi oleh hukum dengan begitulah hukum itu disebut efektif karena pada hakikatnya hukum dibentuk untuk manusia bukan untuk menghukum.

Mengamati beberapa kasus benturan UUPA terhadap aturan lainnya penulis berkesimpulan bahwa terdapat sebagian politisi yang cenderung tidak taat asas hukum dimana pengunaan asas hukum hanya digunakan sesuai kepentingan, misalnya cenderung setuju dengan UUPA jika itu menguntungkan pribadi atau golongannya dan bertentangan dengan UUPA jika itu merugikan.

Menjadi pertanyaan untuk penulis apakah dengan hadirnya calon independen dapat lebih baik dari pada calon yang diusung oleh partai, melihat bukti empiris maka belum cukup optimis buat penulis untuk mendukung hal tersebut, karena juga sangat mungkin terjadinya money politic, lantas pembaharuan apa yang bisa dijamin oleh keikutsertaan calon independen, apakah hanya menjadi warna dalam system pemilihan.

Pasca Putusan MK, pengamat hukum Todung Mulya Lubis melihat putusan MK yang iwarnai dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi ini, bak dua mata uang logam. Di satu sisi, dia khawatir sistem pemilihan dengan calon independen justru akan menciptakan kondisi dimana lembaga eksekutif lemah (weak executive) tetapi lembaga legislatif kuat (strong parliament). Situasi ini sangat mungkin terjadi karena calon independen yang berhasil menjadi Gubernur atau Walikota/Bupati tentunya akan berhadapan dengan DPRD yang merupakan jelmaan parpol-parpol yang ditaklukan. Untuk itu menurut penulis terhadap pihak yang berkepentingan silahkan langsung mengajukan judicial review tanpa menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, karena esensinya bukan pada boleh apa Page 45namun jauh dari tidaknya calon independen pada itu mampu atau tidak.

GANJA Diskusi hingga perdebatan mengenai legalitas, manfaat maupun dampak terhadap ganja tidak pernah mati sekalipun redup, namun akhir-akhir ini eksistensi terhadap kalangan pro legalisasi ganja semakin berkembang, sehingga menimbulkan kontradiktif dalam masyarakat, dan memberikan angin surga bagi para pengunanya tak terkecuali penulis yang penasaran apakah sesunguhnya yang legal/illegal, haram/halal terhadap ganja tersebut apakah terhadap bendanya ataukah perbuatannya sehingga penulis terpancing untuk kembali menelaah ganja dalam beberapa aspek.

Sejarah Sebagai pengantar terlebih dahulu kita harus memahami kapan ganja itu mulai ada/dikenal, darimana asalnya, untuk apa dipergunakan dan lain sebagainya. Sejarawan Aceh M Adli Abdullah menyatakan, tanaman ganja pertama ditemukan di China pada tahun 2737 SM untuk medis. Kaisar Shen Nung memberi resep ganja sebagai obat sebagaimana ditulis dalam buku Pen Tsao Ching – kitab obat-obatan pertama di dunia. Ganja juga diresepkan oleh Bapak Kedokteran Arab Ibnu Sinna (Avicenna) dalam Canon of Medicine-nya untuk pengobatan ayan (epilepsi), penghilang rasa sakit, antiseptic dan lain-lain. Abdul Khaliq dalam bukunya �Dunia dalam Ganja dari Aceh hingga Bob Marley� menambahkan, ganja dipakai untuk upacara keagamaan di China. Nah dari China, ganja menyebar ke India.

Agriculture Suburnya tanah Aceh telah membawa berkah bagi masyarakat khususnya untuk bercocok tanam, tak terkecuali ganja yang juga tumbuh subur di wilayah Aceh, sehingga ganja masuk dalam kategori bumbu masak (penyedap), namun hal tersebut mengalami pergeseran sampai pada pengunaan ganja sebagai bahan campuran dalam rokok, pada masa lalu ganja belum menjadi komoditi black market sehingga masih sebuah tradisi dalam masyarakat Aceh, secara sederhana alasan ini yang kadang digunakan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut.

Kesehatan Dalam ilmu kesehatan secara ilmiah ganja dapat memberikan manfaat positif misalnya sebagai bahan olahan untuk obat-obatan (bius) maupun digunakan untuk terapi, namun ganja dapat memberikan efek negative ketika digunakan/dikonsumsi secara tidak wajar (penyalahgunaan), sehingga dalam dunia kesehatan ganja bisa berdampak positif maupun negative Psikologi Bagi penguna ganja tentunya akan berdampak secara psikologi misalnya tertutup, tidak percaya diri, sulit bersosialisasi, mental yang labil, ketergantungan dan lain sebaginya namun kondisi tersebut bisa saja sebaliknya karena hal tersebut juga dipengaruhi oleh sugesti maupun kadar pengunanya, bisa saja pengunaan ganja pada orang tertentu bisa memberikan efek positif bagi dirinya atau bahkan tidak berpengaruh apa-apa, sehingga secara psikologi hal tersebut sangat variatif dan sulit dilakukan generalisasi.

Page 46

Ekonomi Potensi ekonomi dari ganja itu sendiri ada karena ganja telah ditabalkan sebagai sesuatu yang illegal, sehingga semakin sulit untuk didapatkan dalam hal ini tentunya teori ekonomi berlaku yaitu produksi sedikit/langka maka harganya akan semakin mahal, dengan begitu maka bisnis ganja merupakan sesuatu yang sangat mengiurkan.

Hukum Umumya seluruh Negara di dunia tidak melegalkan ganja, termasuk Indonesia sendiri, secara resmi undang-undang mengenai narkotika baru ada pada tahun 1973, lalu kemudian dirubah pada tahun 1997 dan terakhir pada tahun 2009, dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi dualism terhadap status ganja itu sendi dapat disebut legal bersyarat dan bisa juga illegal bersyarat atau legal jika digunakan untuk kepentingan medis dengan syarat-syarat khusu dan illegal jika disalahgunakan atau digunakan diluar kepentingan tersebut seperti (menanam, memiliki, menyimpan, membawa, menjual dll). Namun dalam aspek hukum menarik jika dikaji kembali mengenai landasan/kajian terhadap Undang-undang tersebut khususnya UU yang pertama sekali lahir, yaitu ditahun 1973 dimana kita ketahui bahwa tahun tersebut pula merupakan tahun GAM dideklarasikan dan kita ketahui bahwa pada saat itu GAM bergerilya di hutan-hutan Aceh dan Ganja juga tumbuh subur di lereng pegunungan Aceh. Apakah dua hal tersebut hanya merupakan sesuatu yang kebetulan semata, sedangkan kita mengetahui produk hukum Indonesia bisa di request (by order) apalagi pada masa orde baru, sehingga lahirnya UU tersebut bisa saja bersifat politis dan tidak didasarkan pada landasan empiris maupun ilmiah.

Kaidah Hukum Islam Azh-Zhahir melarang ganja dan khamr,/Maka Iblis berpaling dari Mesir dengan berlari/Iblis berkata, “Buat apa aku tinggal di tempat/Di mana aku tak bisa memberi kesenangan/Dengan kucuran air (khamr) dan rumput gembala (ganja)� Syair ini digubah pada Abad Ketujuh Hijriah oleh Ibnun Naqib al-Faqisi. Salah satu syair pujian atas kebijakan kontroversial azh-Zhahir Baibars, Sultan Dinasti Saljuk yang menjatuhkan hukuman mati atas orang -orang yang mengonsumsi ganja dan minuman keras.

Tidak hanya Ibnun Naqib, banyak tokoh-tokoh lain yang menyatakan dukungan kepada azh-Zhahir dalam syair mereka, seperti al-Qadhi Nashiruddin Ibnul Munir dan alHakim Ibnu Danial.

Hukuman mati yang diberikan azh-Zhahir Baibars barangkali karena ia melihat bahwa pada saat itu, ganja dan minuman keras betul-betul menjadi ancaman yang siap melenyapkan generasi Muslimin. Maka, azh-Zhahir

Baibars menjatuhkan hukuman yang sangat berat bagi orang yang mengonsumsi zat-zat yang dapat menghilangkan akal, melebihi hukuman yang ditetapkan oleh para Sahabat pada masa Khalifah Umar, yaitu 80 kali hukum dera. Meski secara Fikih mungkin masih terjadi perdebatan, namun langkah yang ditempuh azh-Zhahir Baibars ini memang ampuh untuk menyelamatkan generasi Muslimin dari ketergantungan terhadap candu.

Dalam hirarki hukum islam fatwa setara dengan Ijma maupun Qyas dimana dalam hirarki hukum islam hal tersebut berada dalam level ketiga dibawah Alquran dan Hadis, Contohnya ketika penulis yang sedang batuk berat namun tetap merokok pada sebuah angkutan umum yang tertutup dimana didalamnya terdapat bayi, wanita, remaja maupun orang tua dan penulis tetap merokok tanpa menghiraukan umpatan mereka, maka sesunguhnya perbuatan penulis telah masuk dalam kategori haram, namun bagaimana jika penulis sedang sendiri dan ingin rileks sambil membaca buku/koran lalu menghisab ganja dengan kadar secukupnya dan hal tersebut sangat penulis nikmati tanpa merasakan adanya dampak negative apakah hal tersebut termasuk haram? Tentunya dalam konteks bernegara hukum tidak dapat ditapsirkan oleh individuindividu sehingga diperlukan sebuah norma yang dapat diterapkan secara universal, melihat dampak negative dari pengunaan ganja yang secara umum telah menyimpang maka untuk kemaslahatan umat maka para ulama saat itu memberikan fatwa haram terhadap ganja itu sendiri.

Terlepas dari kajian diatas menarik juga untuk kita mencari jawaban atas beberapa pertanyaan berikut, disamping ganja banyak hal lain yang dapat memberikan efek negative ataupun candu seperti rokok, cafein dan lain sebagainya, bahkan para ulama Muhammadiyah telah memberikan fatwa haram bagi rokok namun mengapa rokok masih saja legal apakah ada dampak positif lebih besar dari pada dampak negatifnya ?. mengapa keuangan Negara terus terkuras untuk upaya ilegalisasi ganja ?. mengapa juga harus ganja yang diupayakan oleh sebagian orang agar dilegalkan, apakah yang diharapkan adalah tata niaga ganja yang harus diperbaiki ataukah ganja aman untuk dikonsumsi masyarakat umum ?. selain pertanyaanpertanyaan tersebut masih banyak pertanyaan kritis lainnya yang masih bisa dibuka untuk terus mengembangkan kajian kritis dan komprehensif terhadap ganja itu sendiri, hal ini menjadi penting untuk menentukan strategi penegakan hukum khususnya, dan kepentingan masyarakat pada umumnya, karena sampai saat ini penulis menilai bahwa serangkaian upaya untuk terus mempertahankan label illegal terhadap ganja masih merupakan sesuatu yang sia-sia bahkan aturan tersebut telah menjadi komoditi ungulan bagi para padagang hukum bahkan menjadi tambang emasnya para mafia, sebaliknya perlu dikaji kembali bagaimana sebaiknya perlakuan terhadap ganja tersebut sehingga Page dapat 47 memaksimalkan dampak positifnya dan meminimalisir dampak negatifnya.

dewan perwakilan daerah (dpd), perkuat Berdasarkan fakta-fakta empiris yang dapat diamati bersama maka kiranya patut untuk kita melakukan analisa untuk memilih salah satu dari dua opsi yang ada yaitu perkuat atau bubar, untuk itu dapat ditunjau beberapa parameter dalam menentukan opsi yang diambil.

1. Bentuk Negara Pada umumnya sistem bikameral diterapkan pada bentuk negara federal sehingga senator mewakili kepentingan negara bagian, namun terdapat pula bentuk negara kesatuan yang juga menerapkan sistem bikameral, namun banyak aspek yang juga harus diperhatikan tidak hanya sekedar bentuk negara namun khusus untuk Indonesia hari ini, dengan bentuk negara kesatuan DPD dirasa masih belum cocok.

2. Sistem Multi Partai Sistem multi partai juga sudah merupakan warna tersendiri dalam parlemen Indonesia, sebut saja pada Pemilu 2009 sedikitnya terdapat 44 Partai yang dinyatakan lulus sebagai peserta pemilu dan ditambah 6 partai lokal untuk Aceh, sudah merupakan variasi yang fantastis dan cukup memberikan keragaman dalam hal keterwakilan, pada umumnya sistem bikameral berlaku pada negara dengan sistem satu ataupun dua partai, sehingga sangat wajar dibutuhkan DPD sebagai sebuah varian lain.

3. Pandangan Positivistik Pandangan positivistik yang berlaku di Indonesia dimana Negara ini berdasarkan atas hukum dan acuannya adalah hukum positif sehingga menjadi prioritas legislatif dalam menyusun berbagai peraturan perundang-undangan bahkan terkesan kejar tayang, dan jika DPD juga berperan sebagai sparing partner DPR dalam pembahasan setiap rancangan Undang-undang maupun Undang-undang tertentu dikhawatirkan akan memperlambat proses legislasi.

4. Peralihan Fungsi Legislasi Dalam prakteknya selama ini telah terjadi pergeseran dimana pada awalnya peran legislatif selalu diukur dengan berbagai produk perundang-undangan yang dilahirkan dan yang pertama adalah kuantitasnya, namun kita ketahui bahwa dewasa ini justru usul inisisatif pembentukan UU lebih didominasi oleh eksekutif, merupakan sebuah kewajaran karena memang eksekutif sebagai pelaksana yang berhadapan secara langsung dengan publik lebih memahami kebutuhan UU. Sehingga dengan begitu diharapkan peran legislatif untuk mengawasi dapat lebih kuat lagi/efektif sesuai dengan asal katanya „Parlemen‟ dari perkataan bahasa Perancis, „parle‟ yang berarti „to speak‟ (berbicara). Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.. Namun selama ini juga dalam hal pengawasan terhadap terhadap kinerja eksekutif terkadang tumpang tindih antara DPD dengan DPR. Page 48

5. Sistem Pemilihan Pada saat periode pertama DPD banyak pihak yang masih memberikan peryataan bahwa DPD harus diperkuat karena jika asumsinya legitimasi DPD jauh lebih kuat dibanding dengan DPR, namun saat ini dengan sistem pemilihan secara langsung dimana berlakunya suara terbanyak bagi bagi setiap kandidat dari pada calon legislatif yang berasal dari partai juga telah meningkatkan legitimasi calon legislatif, dimana dari satu partai saja terdapat 10 caleg dan harus bersaing juga dengan rekan-rekan lain 44 partai lainnya, maka dari segi legalitas tidak lagi terpaut perbedaan yang jauh dan DPR juga mewakili zona/daerah pemilihan tertentu dengan konsktituennya.

Atas dasar berbagai argumen diatas maka disimpulkan bahwa klehadiran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sampai hari ini tidak memberikan kontibusi yang kongkrit namun DPD telah diperdaya oleh sebagai elit politik yang tidak bertanggung jawab sehingga dengan mempertimbangkan argumen diatas maka akan lebih baik jika DPD dibubarkan saja, tentunya juga memperhatikan exit procedurenya yaitu harus melalui amandemen UUD 1945.

Dengan dibubarkan DPD maka DPR menjadi lembaga legislatif satu-satunya (unicameral) karena MPR juga otomatis tidak ada lagi, untuk itu DPR harus dipersiapkan agar lebih berkualitas tentunya, namun tidak menutup kemungkinan jika 20 tahun mendatang DPD dirasa perlu untuk dibentuk kembali tentunya dengan sistem politik yang jauh lebih baik dari pada hari ini.

Kesimpulan 1. Lemahnya kewenangan DPD yang diberikan oleh konstitusi menyebabkan kecilnya peran DPD, sehingga kontribusi DPD tidak dirasakan secara konkrit, dan dirasa hanya menghamburkan keuangan negara selain itu juga kelemahan DPD cenderung telah dimanfaatkan oleh sebagian elit politik.

2. Dengan beberapa pertimbangan diantaranya Bentuk Negara, Sistem Multi Partai, Pandangan Positivistik, Peralihan Fungsi Legislasi dan Sistem Pemilihan maka akan lebih baik jika DPD dibubarkan saja, tentunya melalui amandemen konstitusi.

Saran 1. Periode kedua dari DPD yang sedang berjalan dengan kewenangan yang sederhana diharapkan dapat memberikan kontribusi walaupun sedikit, dan juga terhadap program-program yang berjangka panjang agar perlu ditinjau kembali mengingat kewenangannya yang kecil sehingga tidak menghambur-hamburkan keuangan negara.

2. Pembubaran DPD harus dilakukan secara bertahap agar tidak berdampak sistemik, dan harus menjadi perhatian bersama yaitu peningkatan kualitas DPR sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan legislatif (unicameral).

Page 49

PARIWISATA Vs SYARIAT ISLAM Pengembangan pariwisata alam merupakan program pemerintah dan syariat islam juga demikian, dan kedua program tersebut sama-sama dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, namun persinggungan kerap kali terjadi dimana tempat-tempat wisata sering sekali digunakan oleh pengunjung (wisatawan) sebagai tempat maksiat (pacaran), pemandangan seperti itu barangkali biasa saja dan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, namun budaya masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip-prinsip keislaman sangat tidak mentolelir pemandangan tersebut, sehingga tidak jarang jika terjadi pelangaran syariat islam seperti maksiat diselesaikan oleh masyarakat secara langsung.

Menjelang sore di salah satu lokasi wisata favorit masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya yaitu Pantai Lhoknga, pada hari minggu tanggal 13 Mei 2012 sekelompok masa yang diduga merupakan masyarakat sekitar. Datang dan langsung menghancurkan banyak pondok (tempat duduk para wisatawan) yang berada disekitar pantai, karena pondok-pondok tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat maksiat, itulah yang menjadi dasar mereka dalam melaksanakan aksinya, sekelmpok yang membawa senjata balok juga parang (golok) serta membawa bendera bertulisan arab sebagai symbol, sambil menyisir sepanjang area pantai, mereka menghancurkan pondok-pondok tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Wisatawan yang pada saat itu sedang berpacaran, berlarian ketakutan, sementara keluarga yang membawa anak kecil ketakutan dan menangis karena takut jika nantinya diserang ataupun dilukai, salah satu wisatawan keluarga sangat heran dengan tindakan masyarakat tersebut yang juga mengusir mereka, (kami datang sekeluarga mengapa juga ikut diusir ?) tetapi sebagai seorang ibu wisatawan yang terusir tersebut juga membenarkan bahwa “memang terkadang wisatawan yang berpasangan di pondok-pondok tersebut juga sudah sangat berlebih, sebagai perempuan saya ikut malu.�

Seorang Ibu sebagai pedangang yang beberapa pondoknya dibongkar juga sangat sedih, bagaimana tidak Ia menuturkan bahwa disain pondok yang dibangun sudah sesuai dengan arahan Mukim (Perangkat Desa) tersebut, lalu mengapa juga ikut dibongkar? Sementara pedangang lain yang umumnya perempuan, ikut mengutuk perbuatan tersebut karena tempat usahanya sudah dirusak. Tidak hanya sampai disitu masyarakat tersebut lalu menghadang para wisatawan yang bukan muhrim agar tidak boleh masuk ke area wisata juga para wisata yang tidak berbusana muslim agar kembali pulang.

Page 50

Potensi konflik horizontal yang lebih besar lagi sangat berpeluang terjadi, sekelompok pedangang tersebut bersama warga desanya dapat saja menyerang kembali warga yang telah merusak pondok mereka, disamping itu secara sederhana orang akan menyalahkan label syariat islam yang telah menganggu perekonomian mereka juga menghampat pariwisata.

Bukan soal pro atau kontra, namun yang salah tidak dapat ditolelir namun yang benar harus dilindungi, Potensi wisata alam Aceh sangat banyak dan lhoknga salah satunya, kita ditantang bagaimana agar dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin sehingga dapat membawa berkah bukan petaka. Saya bertanya-tanya dimana peran pemerintah? Pemerintah harus mampu mengakomodir kepentingan rakyatnya, mengerakkan perekonomian melalui pariwisata sehingga dengan begitu masyarakat juga dapat menikmati keindahan alam namun juga menjaga implementasi syariat islam, agar tidak melukai hati masyarakat lainnya.

2011 tahun visit Banda Aceh dan 2013 tahun visit Aceh, sedianya masyarkat harus sudah memiliki konsep wisata islami yang jaga implementasinya agar tidak terus terjadi konflik horizontal dan tidak sia-sia program promosi wisata yang menghabiskan banyak anggaran. Video kejadian tersebut dapat dilihat di yotube.comdimana pada saat kejadian tersebut, Wilayatul Hisbah (WH) juga berada dilokasi tersebut juga kantor Polisi (Polsek) tidak jauh dari lokasi tersebut, namun keduanya tidak mengambil tindakan apa-apa. Sekali lagi pemerintah absen!

Page 51