ACEH PARLEMENT INITIATIVE Soekarni Hatta, No. XX, Banda Aceh. www.api.net info@api.net
Institute Profile
Berperan memberikan kontribusi positif demi terjaminnya masa depan Aceh yang lebih baik.
Page | 2
PROFIL LEMBAGA KAJIAN HUKUM & KEBIJAKAN
“ACEH PARLEMENT INITIATIVE� Bersinergi Membangun Aceh Madani
Latar Belakang Aceh merupakan salah satu provinsi yang secara geografis terletak di Ujung Barat Indonesia, dikenal dengan sejarah perjuangan yang sangat heroik juga dengan sumber daya alam yang berlimpah sehingga Aceh disebut sebagai daerah modal. Berbagai dinamika sosial maupun politik selalu mewarnai proses pembangunan, sejarah
konflik bersenjata dan politik kerap kali hadir dalam upaya pembangunan. 15 Agustus 2005 bagaikan lembaran baru kehidupan Aceh, Dengan status otonomi khusus diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan yang sebelumnya jauh tertinggal dengan berbagai daerah lainnya di Indonesia.
Page | 3
Tindak lanjut dari otonomi khusus Aceh Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di dalam UUPA tertuang kewenangan-kewenangan Pemerintah Aceh sebagai daerah otonomi khusus. UUPA merupakan politik hukum atau arah kebijakan pemerintahan Aceh pasca MoU Helsinki, sebagai payung hukum penyelengaraan Pemerintahan di Aceh, tentu dibutuhkan beragam aturan teknis yang merupakan turunan teknis daripada UUPA seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) juga Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus disebut Qanun.
Khusus dalam hal pembentukan Qanun Aceh maupun Qanun Kabupaten/Kota di Aceh adalah kewenangan legislasi yang melekat pada Parlemen Aceh/DPRA maupun DPRK pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun mengamati kondisi Aceh saat ini, peran dan fungsi dari DPRA/DPRK dan berbagai stakeholder masih belum menunjukan adanya hasil yang sitnifikan sebagaimana yang diharapkan, bahkan menciptakan rasa pesimis terhadap masa depan keutuhan sosial masyarakat Aceh, yang mana masih stagnannya sejumlah Qanun-Qanun yang diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Aceh.
Page | 4
Sebagai alat rekayasa sosial maka Qanun adalah hukum dan mestinya Qanun harus dibuat dengan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Aceh terkini, dan dibuat dengan mempedomani aspirasi masyarakat, namun pada kenyataannya pembentukannya masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, disamping rendahnya partisipasi publik di dalamnya, dari data yang sering dirilis oleh masa juga menunjukan betapa rendahnya kinerja legislasi parlemen di Aceh sehinga berdampak pada kualitas Qanun yang kerap kali menuai kontroversi dan kuantitas yang terlihat dari pencapaian
prolegda setiap tahunnya. Disamping itu produk legislasi juga sangat kental dengan muatan politis, sehingga Qanun atau hukum dirasa hanya sebagai produk politik. Persoalan ini sudah menjadi perbincangan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga menjadi kegelisahan dan menguras emosi, bagaimana tidak dikala Aceh mendapatkan status otonomi khusus dengan segala perlakuan khususnya seperti anggaran dan kewenangan yang istimewa juga belum menunjukan tanda-tanda kemajuan ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya justru dalam banyak aspek Aceh sangat
Page | 5
terpuruk seperti tingginya indek korupsi, penyelengaraan pendidikan, kemiskinan, kesenjangan dan lain sebagainya. Terakumulasinya emosi akibat potret buram yang terus dipajang pada akhirnya tak tertahankan lagi, sehingga menuntut kami untuk segera turut berperan memberikan kontribusi positif demi terjaminnya masa depan Aceh yang lebih baik. Sehari setelah perhelatan 8 tahun MoU Helsinki dan satu hari menjelang perayaan HUT NKRI turut mengalirkan semangat nasionalis yang mesti diwujudkan dalam aksi nyata.
Aceh Parlement Initiative disingkat dengan API merupakan lembaga non profit yang menaruh perhatian besar terhadap persoalan hukum dan kebijakan politik lokal, terutama sekali di Aceh pasca Mou Helsinki, API juga mendorong adanya Good Governance dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum, serta mendorong penegakan hukum di Aceh dengan membuka akses kepada para korban akibat dari kebijakan hukum baik di pusat dan daerah yang tidak adil serta membangun sinergi upaya advokasi bersama dengan stake holder lainnya.
Visi Meningkatkan partisipasi publik dan kontrol sosial dalam pembentukan dan penegakan hukum Misi 1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Membangun ruang kontrol social dan Partisipasi Publik dalam setiap Pembentukan Hukum di tingkat nasional dan di Aceh Mendorong advokasi kebijakan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat Mendorong transparansi pembentukan hukum dan proses Penegakan Hukum Membangun kemitraan dengan Pemerintahan, Lembaga Pendidikan, serta lembaga-lembaga Non Formal lainnya ditingkat internasional, nasional dan di Aceh
Program dan kegiatan 1. Mengadakan Kajian Rutin terhadap Pembentukan dan Penerapan Hukum 2. Melakukan Advokasi terhadap setiap isu Pembentukan dan Penerapan Hukum 3. Edukasi hukum kritis dan kebijakan 4. Memberikan bantuan Hukum kepada Masyarakat Umum 5. Mempublikasikan hasil kajian kepada publik baik di media nasional dan lokal 6. Melakukan inventarisir isu-isu aktual hukum dan kebijakan di Aceh. 7. Membangun relasi kemitraan terhadap seluruh elemen Pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.
Sasaran Kegiatan 1. Lembaga Legislatif pada umumnya dan Aceh khususnya yaitu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota se Aceh. juga lembaga Eksekutif yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai mitra Legislatif dalam proses pembentukan hukum. 2. Seluruh lembaga Pemerintahan yang menjalankan/menegakkan hukum, pengambil kebijakan dan penyelengara pelayanan publik 3. Seluruh lembaga non goverment seperti Ormas, OKP, LSM, Paguyuban, Masyarakat Adat, swasta dan lain sebagainya, guna bersinergi dalam upaya memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan dan penegakan hukum yang berkeadilan. 4. Seluruh masyarakat umum dalam segala lapisan, guna membuka akses seluas-luasnya terhadap upaya kontrol sosial agar dapat terselengara penyelengaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance. Banda Aceh 16 Agustus 2013, Inisiator ; T. Iskandar Syafei, SH, MH Bahrul Ulum, SH, MH