31 BAB
Judul Modul Pelatihan
Modul Spesifikasi & HPS
Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
Jaminan penawaran diberikan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada saat memasukkan penawaran yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.
Dasar untuk menetapkan besarnya nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. Besarnya nilai jaminan pelaksanaan adalah : o Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai total HPS, jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai Kontrak; atau o Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai total HPS, besarnya nilai jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai total HPS.
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besarnya kerugian negara.
1.3. Ketentuan Umum Spesifikasi dan HPS Ketentuan umum yang mengatur spesifikasi dan HPS telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang ringkasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : PELAKSANA KEGIATAN JENIS KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
Pengguna Anggaran (PA) Rencana Umum Pengadaan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rencana Pelaksanaan Pengadaan Rencana Anggaran Spesifikasi Biaya HPS Kerangka Acuan Rancangan Kerja (Spesifikasi) Kontrak
PPK, ULP, Tim Teknis Kaji Ulang
1.1. Sistematika Penulisan Modul 1.2. Pengertian Spesifikasi dan HPS 1.3. Landasan Hukum Spesifikasi dan HPS 1.4. Hubungan Total Biaya Kepemilikan dengan HPS 1.5. Pengadaan Internasional
Spesifikasi HPS Pemaketan Pekerjaan
Tabel 1.2 Ketentuan Umum Spesifikasi HPS
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa1) Pengguna Anggaran (PA) bertugas menyusun Rencana Umum Pengadaan 1)
888 4
Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 66
LKPP LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah