Majalah iapi 9 2017 oke 1

E d i s i 98 | Ta h u n 22017 017 Edisi Tahun

Optimasi

Pengadaan Vs

Detail

Prosedural Peraturan Edisi 9 Tahun 2017 | i

Bimtek IAPI di Pontianak Kalbar

Bimtek IAPI di Bandung tentang pengadaan di Rumah Sakit

IAPI IN ACTION ii | Edisi 9 Tahun 2017

Adalah Sebuah Sistem Informasi yang digunakan untuk memudahkan aktifitas kerja staff/perawat terutama di Bag. Linen. Dengan menggunakan sebuah QR Code & Scanner 2d

Label Berlapis

Mikro Barcode

Jaminan Kualitas

•Mempermudah kerja staff/perawat Bag. linen/laundy •Mempermudah pencatatan peminjaman linen •Mempermudah kontrol keluar masuk linen •Mempermudah kontrol terhadap kualitas linen •Mempermudah pembuatan laporan sebagai data acuan untuk pengadaan tahun selanjutnya

Wireles Scanner 2D

Aplikasi SMILE Sistem Informasi Manajemen Linen Rumah Sakit by. PT. Unggul Citra Lestari Jl. Bratang Binangun I No 73 Surabaya-Jawa Timur

0812 1739 7888

Edisi 9 Tahun 2017 | iii

edisi 9 | tahun 2017

DAFTAR ISI Optimasi VersusMM Tipikor | 1 Ir. Afrizul, Percepatan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Benih Padi | 2

E-Procurement: Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa | 2 Dwi Ari Wibawa, Sunarno SIP, M.M

Langkah-Langkah Backup dan Restore Database ke Server E-Reporting Spse Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak Otomatis | 11 dalam Pekerjaan Konstruksi | 6 Ade Kristianto Lucky Akbar

Manajemen Sebuah Upaya Pencegahan Korupsidalam Pengadaan Penerapan Risiko; Value Discipline bagi Peningkatan Kualitas Layanan AparaturBarang Sipil dan Jasa | 9 Negara | 13 Dedy Nurmawan Susilo, S.Tr.Ak Rahmad Daulay

Lelang Dekriminalisasi Atau Tender | 13 Menagih Komitmen Pengadaan | 19 Husin Ansari, SE, ME Emir Suryo Guritno

SKOPPer | 17 dengan Mudah | 23 Membuat Tanda Tangan DigitalPeTis Elektronik SANUSI BURHANUDIN, ST, M.MT Aisyah Baranyanan

Spesifikasi BAHAN PEMILU | 21

Sistem Manajemen Mutu Barang /Wan JasaFrengky sistem Manajemen Mutu Barang / Jasa (Semut Baja) Iso 9001:2015 | 29

Blunder Niat Jahat (Mens Rea) Sonny dalamSumarsono Penegakan Hukum Kasus Korupsi | 24 Dwi Prahoro Irianto

Sourcing vs Purchasing | 35

Debat Kursi dan Debat Kusir Tentang PPK | 31 I Made Heriyana Pitono

Pekerjaan Utama dan Penunjang Kaitan dengan Subkontrak | 37

Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Malaysia | 38 Betrika HarryOktaresa Aceh

Kajian Penerapan Public Private Partnership dalam Rangka Penyediaan Listrik di Kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum | 40 Kabupaten Berau | 40 Drs. AGUS JATMIKO,SH., MM Prof. Sarwono Hardjomuljadi

Keelokan BlitarKonstruksi Selatan | 50 Kontrak Lumpsum pada Alam Pekerjaan di Indonesia | 53 Nurul Nur’aini

Artikel atau tulisan bukan pendapat resmi IAPI

iv | Edisi 9 Tahun 2017

Pengantar

OPTIMASI VERSUS TIPIKOR Oleh Nandang Sutisna

D

alam proses pengadaan pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan pemenuhan kebutuhan, pengadaan seperti apa yang kita bangun?

Apakah yang efisien, yang cepat, yang murah, yang berkualitas bagus, yang menjamin supply atau optimasi dari berbagai tujuan. Setelah itu baru kita akan mengembangkan model terbaik dan strategi paling sesuai. Jangan berharap mendapatkan pengadaan yang paling murah, yang paling bagus, yang paling cepat dan yang paling mudah pada waktu yang bersamaan karena itu pengadaan sebenarnya hanya proses optimasi dari semua keunggulan dan kelemahan yang kita punya.

Pengadaan itu bukanlah ilmu mencari barang/jasa termurah, atau barang/ jasa terbaik. Pengadaan pada dasarnya adalah ilmu bagaimana mengambil keputusan terbaik, keputusan yang paling optimal dan keputusan paling tepat dengan kondisi yang ada. Pengadaan adalah seni manajemen, seni pengambilan keputusan dan seni optimasi. Jadi kalau ada orang yang memandang kegagalan dalam manajemen atau optimasi pengadaan sama dengan pidana, pasti orang ini bukan orang pengadaan.

Edisi 9 Tahun 2017 | 1

E-Procurement: Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh : Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M

Abstrak

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi kemajuan pengadaan barang dan jasa di semua negara. Begitu juga di Indonesia, KPK menyatakan 44 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan sistem pengadaan yang tepat yang menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas.

E-Procurement menjadi alternatif yang menjamin transparansi dan akuntabilitas tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa melalui E-Procurement transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat diperoleh melalui akses yang lebih baik ke informasi. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi korupsi.

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) dalam Guidebook on anti corruption in public procurement and the management of public finances menyebutkan ada 3 elemen kunci yang diperlukan untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang jasa. Tiga elemen itu adalah transparansi, kompetisi dan pengambilan keputusan yang obyektif. Ketiga elemen tersebut dapat bekerja dengan baik melalui E-Procurement.

2 | Edisi 9 Tahun 2017

Melalui penerapan E-Procurement transparansi dijamin dengan keterbukaan informasi tentang pengadaan yang dapat diketahui oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ULP. Kompetisi dijamin dengan peningkatkan akses pasar bagi penyedia untuk bersaing menawarkan barang dan jasanya. Obyektifitas pengambilan keputusan dipastikan dengan keterbukaan hasil evaluasi sehingga diskriminasi diantara penyedia dan kejelasan metode dalam evaluasi penawaran.

A. Latar Belakang

Saat ini korupsi sudah menjadi issu internasional dan merupakan ancaman bagi kemajuan ekonomi dan pengembangan SDM di seluruh negara. Laporan dari beberapa organisasi internasional seperti Bank Dunia, PBB, Transparansi Internasional maupun ADB menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan negara-negara maju.

KPK menyatakan, kasus korupsi yang paling banyak dilakukan pejabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Pada periode 2004-2010, 44 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah jenis korupsi tertinggi yang ditangani KPK. Tertinggi kedua adalah Kasus penyuapan yang mencapai 29 persen (www. merdeka.com) Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32.. Di kawasan ASEAN posisi Indonesia jauh dibandingkan negara seperti Singapura (86), Brunei (60), Malaysia (50), Filipina (36), dan Thailand (35). Secara Peringkat Indonesia menempati urutan ke 114 dari 177 negara dalam Corruption Perception Index (CPI) 2013.

Merujuk Perpres 54 tahun 2010 E-Procurement bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Sehingga diharapkan dengan penerapan E-Procurement dapat menjadi jalan untuk mengatasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

B. Manfaat E-Procurement dalam Mereduksi Korupsi

Beberapa literatur menyebutkan manfaat penerapan E-Procurement dalam mereduksi korupsi antara lain : Melalui E-Procurement transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat diperoleh melalui akses yang lebih baik ke informasi. Hal ini dapat membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi korupsi, yang merupakan masalah besar di banyak negara berkembang (Olken, 2007).

Edisi 9 Tahun 2017 | 3

E-procurement telah memberikan manfaat yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (e-procurement membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja) (Teo et al, 2009).

E-procurement dapat mengurangi supply cost (rata-rata sebesar 1 %), mengurangi Cost per tender (ratarata 20% cost per tender), dapat memberikan lead time savings (untuk open tender rata-rata 6,8 bulan - 4,1 bulan dan untuk tender terbatas rata-rata 11,8 bualan-7,7 bulan), peningkatan proses (pemesanan yang simpel, mengurangi pekerjaan kertas, mengurangi pemborosan, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses dan dokumentasi. (Panayitou et al., 2004) C. Elemen Kunci Pencegahan Korupsi dalam E-Procurement

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) dalam Guidebook on anti corruption in public procurement and the management of public finances menyebutkan ada 3 elemen kunci yang diperlukan untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang jasa.

Tiga elemen itu adalah transparansi, kompetisi dan pengambilan keputusan yang obyektif. Bagaimana 3 elemen kunci tersebut bekerja dalam E-Procurement.

4 | Edisi 9 Tahun 2017

a. Transparansi Sesuai Perpres 54 tahun 2010 salah satu tujuan penerapan E-Procurement adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan penerapan E-Procurement keterbukaan informasi tentang pengadaan dapat diketahui oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ULP. Transparansi dalam penerapan E-Procurement berkenaan dengan : Terciptanya peluang dan aturan yang sama kepada semua penyedia tanpa ada diskriminasi.

Proses pengadaan dapat diketahui oleh masyarakat sesuai aturan dan prosedur yang ada Tersedianya sistem untuk memantau dan menegakkan aturan yang berlaku b. Kompetisi Kompetisi dalam pengadaan publik berarti penyedia secara independen bersaing untuk menawarkan barang/ jasa dalam suatu proses pemilihan.

Penerapan E-Procurement akan meningkatkan akses pasar bagi penyedia untuk bersaing menawarkan barang dan jasanya. Tidak akan ada lagi pembatasan penyedia hanya untuk kabupaten tertentu yang dulu sering kita temui dalam pelelangan secara manual karena dengan E-Procurement maka kompetisi menjadi borderless.

Dengan peningkatan akses pasar ini akan tercipta kompetisi yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Kompetisi yang sehat merupakan elemen kunci yang akan menghasilkan penawaran yang paling menguntungkan bagi pemerintah khususnya harga paling rendah dan

kualitas barang yang paling baik. Bagi Penyedia kompetisi berfungsi sebagai pendorong penting tumbuhnya inovasi produk barang/jasa untuk menghasilkan produk terbaik dengan harga bersaing.

Salah satu masalah yang paling menonjol dalam korupsi pengadaan di sektor publik adalah kolusi. Kompetisi hanya bisa tercapai jika tidak ada kolusi dalam tender,. Penyedia akan bersaing dengan sehat ketika mereka yakin bahwa mereka disediakan semua informasi yang sama dan akan dievaluasi dengan metode evaluasi yang tidak diskriminatif, serta tersedia mekanisme untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan hasil evaluasi.

E-Procurement dibuat untuk membatasi tatap muka antara penyedia dengan ULP dimana dalam lelang manual tatap muka tersebut sering menjadi ajang kolusi antara penyedia dengan ULP. E-Procurement juga menyediakan mekanisme sanggahan yang mudah, dimana penyedia dapat langsung menyampaikan materi sanggahan secara on-line.

subyektif. Prinsip objektifitas dalam pengadaan sektor publik berkaitan erat dengan prinsip non - diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi penyedia. Hal ini berarti tidak ada pembedaan antara penyedia barang/ jasa kecuali dibenarkan berdasarkan pertimbangan obyektif yang relevan .

Melalui penerapan E-Procurement objektivitas dijaga dengan berbagai cara, adanya kewajiban upload dokumen pengadaan, addendum dokumen pengadaan serta hasil evaluasi dalam website dapat menjamin pengungkapan semua kriteria untuk partisipasi dan kualifikasi penyedia , aturan mengenai spesifikasi teknis, hasil evaluasi. Hal ini untuk memastikan bahwa entitas pengadaan tidak melakukan diskriminasi diantara penyedia dan kejelasan metode dalam evaluasi penawaran.

Daftar Pustaka Arjun Neupane, dkk; Evaluating The Anti Corruption Capabilities of Public e-Procurement in a Developing Countries; 2012

c. Objektifitas dalam pengambilan keputusan

Oye N D, Reducing Corruption in African Developing Countries : The Relevance of E-Governance, 2012

UNODC menetapkan objektivitas dalam pengambilan keputusan pengadaan sebagai salah satu landasan penting dalam penetapan sistem anti korupsi dalam pengadaan

United Nation Office on Drugs and Crime; Guide Book on Anti Corruption in Public Procurement and the management of public finances; 2013

Objektivitas dalam pengambilan keputusan dalam konteks pengadaan publik mengacu pada usaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menghilangkan bias, prasangka dan evaluasi yang

Wahyu Hari Wijaya, dkk; Studi Penerapan E-procurement pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya; 2010 www.merdeka.com Edisi 9 Tahun 2017 | 5

PANITIA/PEJABAT

Peneliti Pelaksanaan Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi Ade Kristianto

P

ekerjaan konstruksi merupakan eksekusi Detail Enggineering Design (DED) berupa gambar dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh konsultan perencanaan.

Dimana seringkali ditemui sebagian gambar rencana dan spesifikasi teknis harus mengalami perubahan karena adanya perbedaan/ perubahan kondisi di lapangan yang tidak dapat diduga (unforseen condition). Untuk perencanaan konstruksi ditahun anggaran yang sama dan merupakan kontrak tahun tunggal, seringkali diakibatkan karena tergesa-gesanya penyelesaian perencanaan yang menyebabkan sebagian gambar rencana dan Bill Of Quantity (BOQ) disusun kurang teliti.

Sedangkan untuk perencanaan ditahun anggaran sebelumnya atau menggunakan kontrak tahun jamak sering ditemui perubahan/perbedaan kondisi lapangan saat survei perencanaan dengan kondisi saat pelaksanaan kontrak yang tidak dapat duga. Perubahan gambar rencana dan spesifikasi tentunya memerlukan perubahan biaya, waktu dan kualitas yang perlu diatur kembali melalui perubahan/addendum kontrak. Untuk kepentingan perubahan kontrak tersebut, PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA untuk membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak (SDP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui E-Lelang Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi, SSUK Point 34.3).

6 | Edisi 9 Tahun 2017

Huruf e. Pemeriksaan Bersama Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersamasama dengan Penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/ KPA dapat membentuk Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Huruf g.

Pekerjaan

Perubahan

Kegiatan

Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/ KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak.

Tugas dan kewenangan dari P3K yang lebih teknis dijelaskan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2012 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak, sebagai berikut: Melakukan Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak. P3K melaksanakan pembahasan usulan perubahan kontrak dari PPK bersama-sama dengan tim/ direksi teknis, pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, dan kontraktor.

Dalam hal usulan perubahan kontrak meliputi perubahan desain atau adanya mata pembayaran baru, anggota tim teknis harus termasuk unsur konsultan perencana. Bila dipandang perlu dapat melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan. Pembahasan harus mencakup semua aspek sebagaimana meliputi hal – hal berikut: Ruang Lingkup terkait dengan adanya perubahan target; Perubahan desain, termasuk adanya mata pembayaran baru; Penerapan teknologi baru/komplek/ non standar; Perubahan jangka waktu pelaksanaan; P3K membuat Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak yang dilampirkan Justifikasi Teknis kepada PA/KPA. Jika dalam pembahasan ada perubahan atas usulan perubahan kontrak yang dapat disetujui bersama pihak kontraktor, maka perubahan tersebut harus tercakup di dalam Justifikasi Teknis.

Melakukan Negosiasi Harga Satuan.

Edisi 9 Tahun 2017 | 7

perceppatan pengadaan

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) merupakan tim teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA (Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan, pasal 8 ayat 2 huruf a). Dalam pasal ini P3K adalah salah satu tim teknis yang membantu PA/KPA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Adapun tugas dari P3K termuat dalam Perka LKPP nomor 14 tahun 2012 pada BAB III, Bagian C, Poin 2 “Pelaksanaan Kontrak�:

Jika di dalam usulan perubahan kontrak terdapat pekerjaan yang menggunakan mata pembayaran baru, maka P3K harus melakukan negosiasi harga dengan mengacu pada harga dasar pada kontrak asal dan dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Satuan.

Memperhatikan tugas P3K dalam Perka LKPP nomor 14 tahun 2012 yaitu melakukan “Pemeriksaaan Bersama�, dapat kita simpulkan bahwa P3K dapat dilibatkan oleh PPK sejak pemeriksaan bersama/mutual check awal (MC-0) sebelum dilakukan serah terima lapangan/site take over (STO). Seringkali PPK sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan kontrak tidak melakukan hal ini sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko. PPK dalam pekerjaan konstruksi yang rentan mengalami perubahan/ addendum kontrak, seringkalo terlambat mengambil keputusan terhadap usulan perubahan yang disampaikan oleh kontraktor. Hal ini menyebabkan pekerjaan dilapangan terhambat yang mengakibatkan berbagai risiko dalam pekerjaan konstruksi seperti keterlambatan pekerjaan, sengketa kontrak hingga hal paling buruk yaitu kegagalan bangunan dan konstruksi. Oleh sebab itu, maka PPK dapat melakukan mitigasi risiko sejak tahap pra kontrak dengan mengusulkan pembentukan P3K kepada PA/KPA apabila: PPK menganalisa pekerjaan rentan mengalami perubahan akibat Detail Enggineering Design (DED) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tidak rinci/ sempurna atau dibuat pada tahun anggaran sebelumnya dan kondisi lapangan yang rentan perubahan PPK dalam rancangan kontrak menetapkan kontrak untuk pekerjaan konstruksi menggunakan kontrak harga satuan atau gabungan (harga satuan dan lump sum) yang memungkinkan terjadinya perubahan/addendum kontrak.

Dimana, sejak awal P3K dapat membantu PPK melakukan MC-0 untuk peninjauan dan penyempurnaan gambar kerja serta volume pekerjaan sesuai kondisi lapangan yang menyebabkan perubahan/addendum kontrak dengan membuat Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak disertai Justifikasi Teknis kepada PA/ KPA dan Negosiasi Harga (apabila ada).

Kesimpulan : Panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak adalah tim teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA berdasaran usulan dari PPK. Pembentukan P3K merupakan bentuk mitigasi risiko dalam pekerjaan konstruksi yang rentan perubahan. Sehingga P3K sebaiknya ditetapkan sejak pra kontrak dan dapat dianggarkan untuk biaya honorarium dan biaya pendukungnya.

Memperhatikan tugas dan kewenangan P3K sebagai tim teknis untuk melakukan pembahasan usulan perubahan kontrak, justifikasi teknis dan negosiasi harga. Maka PA/KPA dalam mengangkat personil P3K yang memenuhi beberapa kompetensi seperti mengerti aspek kontrak, substansi pekerjaan, keuangan dan memahami pengadaan barang/jasa pemerintah.

8 | Edisi 9 Tahun 2017

Manajemen Risiko; Sebuah Upaya Pencegahan Korupsidalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh; Dedy Nurmawan Susilo, S.Tr.Ak

P

engadaan barang dan jasa masih saja menjadi ajang korupsi favorit. Dalam kurun waktu 2004-2016 dari 504 perkara korupsi yang ditangani KPK, 148 di antaranya merupakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Korupsi terkait pengadaan barang dan jasa menduduki peringkat kedua setelah kasus suap sebanyak 271 perkara. Banyak diantara kasus suap ternyata juga berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Pada kurun waktu 2004-2015 kerugian keuangan negara akibat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa mencapai 1 triliun (Litbang KPK, 2016).

Angka 1 triliun tersebut belum termasuk kerugian negara kasus E KTP yang mencapai 2,3 triliun dan juga belum termasuk perkara yang ditangani kepolisian dan kejaksaan di seluruh Indonesia.

Edisi 9 Tahun 2017 | 9

Berkaca pada kasus korupsi Hambalang dan juga E KTP baru-baru ini, perusahaan yang terlibat dalam pekerjaan baik sebagai main contractor atau sub-contractor merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan orang yang diduga sebagai pelaku.

Dalam kasus Hambalang PT Dutasari Citralaras yang merupakan sub kontrakor untuk pekerjaan mekanikal elektrikal senilai 328 miliar dimiliki oleh Athiyyah Lalla, istri Anas Urbaningrum (Tempo, 2015). Anas Urbaningrum sendiri telah divonis 14 tahun penjara oleh majelis hakim. Dalam kasus E KTP PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pemenang tender E KTP, dimiliki oleh keponakan, anak-anak, dan istri tersangka Setya Novanto yang barubaru ini ditahan oleh KPK (Liputan6, 2017). Kasus Hambalang dan E KTP hanya dua dari banyak lagi skema korupsi yang terjadi di daerah dimana perusahaan pemenang tender terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan elit politik yang turut menentukan kebijakan.

Adanya hubungan antara perusahaan ‘calon pemenang’ dengan para pengambil keputusan tentu rawan konflik kepentingan. Para pejabat pengambil keputusan baik dalam eksekutif dan legeslatif dapat mempengaruhi proses penganggaran dan tender untuk memenangkan perusahaan tertentu. Meski Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf e telah melarang konflik kepentingan antara Pejabat Pengadaan/ULP/PPK dengan calon penyedia, ketentuan tersebut belum mengatur bagaimana jika ternyata peserta tender adalah perusahaan yang terafiliasi dengan para pengambil keputusan seperti dalam kasus Hambalang maupun E KTP. Panitia pengadaan perlu menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk mengantisipasi adanya ‘upaya’ pihak-pihak tertentu untuk melakukan korupsi.

Praktek manajemen risiko dalam pengadaan pada sektor pemerintah relatif masih jarang dilakukan. Pada sektor privat misalnya pada Perusahaan PMA dan beberapa K3S lainnya, praktek manajemen risiko dalam pengadaan sudah biasa dilakukan. Manajemen risiko dilakukan pada setiap proses tender. Panitia tender mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul, kemudian melakukan analisis dampak dari masing-masing risiko terhadap aspek complience, finansial, kerahasiaan informasi, dan juga health, environment, and safety (HES).

Risiko terjadinya korupsi disebut dengan complience risk atau risiko kepatuhan. Pada suatu perusahaan PMA di Sumatra semua pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya kebutuhan user. Mula-mula user harus memberikan informasi mengenai lingkup kontrak, siapa saja yang biasa ‘bermain’ dalam pekerjaan tersebut dan apakah pekerjaan tersebut merupakan murni kebutuhan (bussiness need) atau merupakan permintaan dari pejabat perusahaan PMA atau pejabat pemerintah.

Informasi-informasi tersebut juga dibandingkan dengan indeks persepsi korupsi suatu negara dan nilai kontrak.

Pengolahan informasi-informasi di atas menghasilkan simpulan apakah pekerjaan tersebut tergolong minor, moderate atau high risk. Jika risiko pada aspek complience pekerjaan tersebut tergolong minor, Perusahaan PMA akan meminta peserta tender mengisi kuisioner yang berisi informasi dasar (basic entity information) 10 | Edisi 9 Tahun 2017

seperti alamat, kontak, nomor telepon, dan profil singkat perusahaan. Jika pengadaan tersebut tergolong moderate atau high risk, maka Perusahaan PMA tidak hanya meminta peserta tender untuk mengisi informasi dasar, Perusahaan PMA juga akan meminta peserta tender untuk mencantumkan identitas pemilik perusahaan. Selain itu Perusahaan PMA juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendapatkan informasi mengenai peserta tender.

Jika salah satu perserta tender diketahui dimiliki atau berafiliasi dengan pejabat dan faktor lain menyimpulkan bahwa pengadaan tersebut high risk, panitia tender akan lebih berhati-hati dan menerapkan kontrol tambahan berupa aproval khusus hingga pada tingkat pimpinan perusahaan. Unit Complience Perusahaan PMA akan memastikan bahwa setiap tahapan tender berjalan dengan fair tanpa ada preferensi kepada perusahaan tertentu. Jika dalam proses tender terdapat hal-hal yang tidak wajar atau terdapat indikasi korupsi (corrupt intent) maka seketika itu juga tender akan dihentikan.

Memang tidak ada larangan bagi Perusahaan PMA untuk berbisnis dengan perusahaan yang dimiliki atau terafiliasi dengan pejabat. Apa yang dilakukan Perusahaan PMA adalah langkah preventif untuk mencegah korupsi dan memastikan proses tender berjalan fair. Dengan mengetahui identitas perusahaan peserta tender, panitia tender dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan setiap tahapan tender. Proses manajemen risiko pada aspek complience ini selain dapat mencegah terjadinya korupsi juga membuat panitia tender lebih siap jika di kemudian hari muncul permasalahan.

Dalam pengadaan sektor pemerintah, praktik manajemen risiko sebagaimana dilakukan oleh Perusahaan PMA di atas masih jarang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Perusahaan PMA di atas dapat diadopsi oleh panitia pengadaan di pemerintahan. Panitia pengadaan dapat menggunakan segala sumber informasi untuk mengidentifikasi berbagai risiko termasuk risiko korupsi (fraud).

Panitia tender dapat mencari informasi apakah suatu paket pengadaan ini benarbenar muncul karena kebutuhan organisasi atau memang ‘sudah diatur’ sejak awal.

Panitia tender dapat mengecek ke dokumen penyusunan anggaran mulai dari usulan SKPD, KUA PPAS, dan dokumentasi perencanaan lainnya untuk mengetahui apakah suatu paket pengadaan benar-benar berdasarkan kebutuhan atau tidak ujug-ujug muncul di DIPA atau DPA. Panitia tender harus peka dengan adanya niat atau usaha curang pihak-pihak tertentu. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang memberi atau menjanjikan sesuatu, apakah ada pejabat tertentu yang menggunakan pengaruhnya dalam proses tender, apakah ada usaha dari rekanan untuk bertemu atau mendekati panitia tender/ pejabat terkait dan lain sebagainya. Panitia harus mampu menangkap gejala-gejala (red flag) penyimpangan yang muncul. Pada saat peserta memasukkan dokumen penawaran, panitia tender harus mencari informasi mengenai perusahaan yang mengajukan penawaran, terutama bagaimana rekam jejak perusahaan itu selama ini dan siapa saja pemilik perusahaan tersebut.

Edisi 9 Tahun 2017 | 11

Informasi-informasi dapat diperoleh melalui sumber formal seperti akta pendirian perusahaan dan informasi dari LKPP. Imformasi dapat juga berasal dari sumber informal seperti media masa, internet, maupun informasi dari Aparat Penegak Hukum (APH) jika memungkinkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun baik dari sumber internal dan eksternal, panitia pengadaan kemudian menentukan apakah pengadaan yang dilakukan tergolong low, medium, atau high risk. Jika pengadaan yang dilakukan ternyata tergolong medium dan high risk, panitia pengadaan harus merancang rencana mitigasi semisal dengan meminta pendampingan atau pengawasan dari APIP dan APH. APIP dapat melakukan pengawasan melalui kegiatan assurance semisal reviu atau probity audit untuk memastikan proses pengadaan berjalan on the track. Sedangkan APH dapat melakukan pengawasan jika dalam proses pengadaan diduga terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Keterlibatan APIP dan APH dalam pengadaan yang tergolong high risk membantu panitia pengadaan untuk mengambil keputusan yang fair dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Terakhir belajar pada kasus Hambalang dan E KTP dimana terdapat intervensi yang sangat besar terhadap panitia pengadaan untuk mengatur tender untuk memenangkan perusahaan tertentu. Dalam kondisi seperti itu posisi panitia pengadaan sangat lemah, manajemen resiko dan rencana mitigasi yang diambil mungkin akan mandeg di tangan pejabat yang berwenang. Meskipun demikian, dokumentasi dari manajemen risiko yang dilakukan setidak-tidaknya bisa menjadi bukti adanya niat baik dan bahwa panitia pengadaan telah berusaha sebisa mungkin mencegah korupsi tidak terjadi.

12 | Edisi 9 Tahun 2017

LELANG ATAU

TENDER Husin Ansari, SE, ME *)

K

ata-kata lelang dan tender sudah sering kita dengar, tapi masih banyak yang kebingungan untuk membedakan kalimat tersebut, bahkan sebagian orang berangapan sama saja. Lelang biasa disebut untuk lelang proyek, lelang aset bahkan kalau di kampung saya untuk membangun masjid atau mushola diadakan lelang kue/makanan, Panitia pembangunan tempat ibadah biasanya mengundang masyarakat, pengusaha dan pejabat untuk menghadiri syafrah amal. Macam-macam kue/makanan mulai dari bolu, lamang, sate, sampai lakatan bahitalu, seorang pemandu lelang menawarkan kue/makanan tersebut kepada tamu undangan, siapa yang berani menawarkan harga tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan makanan atau kue tersebut. hmm rame juga...sedangkan tender biasanya hanya untuk kegiatan proyek baik di pemerintahan maupun swasta.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Lelang” adalah lelang/le·lang/ /lélang/ n penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atasmengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang; sedangkan menurut ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa difinisi lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Sedangkan Definisi “Tender” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tender1/ten·der/ /ténder/ n Dag tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang: hanya pengusaha bermodal besar yang Edisi 9 Tahun 2017 | 13

Alhamdulilah, saya dapat bocoran dari teman-teman dan kebetulan mereka termasuk tim penyusun revisi/perubahan dari Peraturan Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa istilah Lelang akan diganti menjadi Tender, artinya kembali kepada khitah awalnya.

Kebetulan, saya selaku Kepala Bidang Aset, sering melakukan “lelang� barang milik daerah. Barang-barang yang dilelang secara umum antara lain kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, alat berat, barang hasil bongkaran bangunan dan besi-besi bekas. Untuk pelaksanaan lelang ini kami bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Untuk pertama kalinya pada tahun 2014 kami melaksanakan lelang kendaraan roda empat sebanyak 13 (tiga belas) unit, mulai dari merk Toyota Kijang sampai merk Toyota Camry, sedangkan untuk kendaraan roda dua berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) unit dari merk Suzuki, Honda Win sampai kendaraan cina merk Sanex Beta. Usia kendaran dinas operasional yang dapat dijual berumul 5 (lima) tahun lebih, sedangkan kendaraan dinas operasional khusu/lapangan seperti ambulance, mobil pemadam kebakaran dll usianya telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.

Karena lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum, maka banyak peserta yang mendaftar, terlebih setelah kami umumkan melalui koran regional di Kalimantan Selatan, peserta bukan hanya dari Kabupaten Tabalong saja tapi dari Kabupaten tetangga, pekerjaanya mulai dari petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan para makelar kendaraan.

Lelang Barang Milik Daerah termasuk jenis lelang noneksekusi wajib, artinya lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundangundangan diharuskan dijual secara lelang. Sebelum lelang laksanakan, tahapan yang di lakukan adalah : Persiapan Lelang Karena sesuai ketentuan peraturan yang berlaku bahwa penjualan barang milik daerah yang dilaksanakan dengan lelang harus melaui KPKNL dan agar pelaksanaan lelang sesuai dengan rencana yang disusun, maka kami mengirim surat ke KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang yang disertai dokumen persyaratan lelang. Setelah dapat persetujuan dan dokumen dinyatakan lengkap oleh KPKNL, barulah jadwal lelang di terima.

Uang Jaminan Penawaran Lelang 14 | Edisi 9 Tahun 2017

LELANG ATAU TENDER

mampu mengikuti -- di atas satu miliar rupiah; artinya penyebutan “lelang� untuk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah selama ini kurang tepat seharusnya adalah tender Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, tapi yang masih membuat saya bingung dari definisi tersebut adalah istilah tender hanya untuk pengusaha bermodal besar yang mampu mengikuti -- di atas satu miliar rupiah, sementara selama ini pengusaha kecil pun masih bisa mengikuti lelang yang modal dibawah satu milyar.

Agar peserta yang mengikuti lelang harus benar-benar serius, maka dalam pelaksanaan lelang barang milik daerah diwajibkan membayar/menyetor jaminan penawaran lelang senilai minimal 20 % (dua puluh persen) dan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari nilai limit yang telah ditetapkan kepada rekening KPKNL atau pejabat lelang. Uang jaminan ini akan dikembalikan seluruhnya tanpa ada potongan, jika peserta tidak tidak di sahkan sebagai pemenang alias kalah, sedangkan bagi yang ditunjuk sebagai pemenang, maka akan diperhitungkan sebagai pelunasan barang.

Nilai Limit Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang. Untuk mendapatkan nilai limit ini bisa berasal dari Apprasial yang independen atau tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Misalnya untuk penilaian kendaraan dinas tim berasal dari unsur SKPD yang menangani aset, dinas perhubungan khusunya balai uji kendaraan dan dinas perdagangan.

Kalau tender PBJ ada istilah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan bersifat tidak rahasia sedangkan untuk lelang aset limit juga tidak rahasia dan disampaikan dalam pengumuman lelang.

Pengumuman Lelang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah biasanya diumumkan di website, karena sudah 100 % dilaksanakan secara e-Procurement, sedangkan untuk lelang barang milik daerah dapat diumumkan secara secara internet melaui e-Auction atau melalui surat kabar harian untuk lelang secara konvensional. Dalam pengumuman lelang bisanya disampaikan bahwa Peserta lelang dapat melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek yang dilelang sesuai apa adanya (Kondisi “ as it is “) pada saat open house, artinya apabila ada dokumen yang tidak lengkap seperti BPKB kendaraan yang hilang, maka proses pengurusan atau pengantian BPKB tersebut menjadi tanggungjawab pembeli. open house disini maksudnya adalah semua barang yang akan dilelang dapat dilihat dan diteliti oleh calon pembeli pada tempat yang telah ditentukan, sehingga dapat menaksir berapa biaya maksimal penawar yang berani diajukan oleh pembeli pada saat lelang nanti.

Pelaksanaan Lelang Ini lah momentum yang ditunggu-tunggu oleh penjual dan pembeli karena pada lelang yang dilaksanakan secara konvensional mereka saling bertemu. Lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang dan bisa juga dibantu oleh pemandu lelang.

Penawaran lelang dilaksanakan denga cara lisan, semakin meningkat atau semakin menurun, tertulis atau tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.

Yang pernah kami terapkan adalah metode lisan, semakin meningkat dimana semua peserta diberikan kertas/atau bendera. Ketika pejabat lelang mulai menyebutkan harga dari yang terendah yaitu harga limit, semua peserta lelang yang terdaftar akan menaikan kertas/benderanya. Harga akan terus dinaikan oleh pejabat lelang, jika ada peserta yang sudah tidak sepakat dengan harga yang disampaikan Edisi 9 Tahun 2017 | 15

maka yang bersangkutan menyerah......dan menurunkan ketas/benderanya. Bagi yang masih setuju maka ketas/benderanya tetap terus tegak berkibar, dukungan penontonpun makin riuh kepada peserta yang masih bertahan sampai dengan didapat pemenangnya. Luar bisa, beberapa kali kami laksanakan lelang kendaraan operasional dinas ditemukan harga yang melebihi harga pasar, alasannya menurut peserta yang memenangkannya bahwa kendaraan tersebut punya sejarah tersediri selama di gunakan oleh yang bersangkutan, rupanya ikatan emosional tidak mempermasalahkan harga lagi, yang penting dapat....mantap Bro........

Ketika barang sudah dimenangkan maka Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi seluruh harga pokok lelang, serta bea lelang sebesar 2% (dua persen) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Bila tidak dipenuhi maka dianggap wanprestasi dan penunjukan pemenang lelang akan dibatalkan dan uang jaminan lelang dinyatakan hangus dan disetorkan ke Kas Negara.

Terkait tender atau sementara masih dengan sebutan lelang untuk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tidak saya ulas lebih dalam karena sudah banyak dibahas oleh rekan-rekan yang lebih ahli masalah PBJ...Semoga pengalaman lelang ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan pengelola barang milik daerah di pelosok nusantara. *) salah satu pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), Kabid Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tabalong, Prov Kalsel(www.husinansari.co.nr)

16 | Edisi 9 Tahun 2017

SKOPPer PeTis SANUSI BURHANUDIN, ST, M.MT Kasubbag Pelayanan Pengadaan pada BLPBJ Setda Gresik

P

ermasalahan terhadap kualitas hasil pelaksanaan kontrak sering menjadi pertentangan bahwa ULP dinilai tidak memilih penyedia barang/jasa dengan baik atau PPK tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak dengan baik. Di banyak negara modern struktur ULP dan PPK menjadi satu dalam struktur Pengelola Pengadaan sehingga tidak terdapat pertentangan.

Untuk menuju struktur ini tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang mengingat penegakan integritas masih menjadi PR besar di Indonesia sehingga mekanisme pembagian tugas dan wewenang tidak dapat dihapus begitu saja.

Tetapi ULP dapat menempuh langkah-langkah strategis agar “pertikaian� PPK dan ULP dapat diselesaikan. Beberapa rumusan masalah pada umumnya sebagai berikut: Belum adanya mekanisme penegakan integritas stakeholder sehingga tingkat kedisiplinan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai perencanaan rendah (terkait integritas); Belum terintegrasinya prosedur pengadaan barang/jasa di tiap tahapan (terkait aturan); Kurang proaktif dalam penyelesaian masalah dikarenakan tidak didukung sistem yang menunjang (terkait sistem);

Edisi 9 Tahun 2017 | 17

Belum adanya kolaborasi dengan stakeholder (terkait stakeholder).

Untuk memecahkan masalah tersebut model SKOPPer PeTis dapat digunakan.

SKOPPer PeTis (karakter SKOPPer untuk Pengadaan Terintegrasi) adalah mewujudkan pengadaan terintegrasi dengan karakter SKOPPer (Strategis, Kolaboratif, Orientasi Kinerja, Proaktif, Perbaikan berkelanjutan) untuk menjadikan ULP sebagai pusat unggulan layanan pengadaan (Center of Excellence/CoE). Dalam literatur ULP Percontohan kerjasama LKPP dan MCA-Indonesia, karakter SKOPPer lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: Strategis: menjadikan peran fungsi pengadaan yang strategis sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi; Kolaboratif: membangun kolaborasi dan sinergi di antara stakeholder proses pengadaan untuk kinerja fungsi pengadaan yang optimal; Orientasi kinerja: membangun budaya fungsi pengadaan berbasis kinerja melalui 4 (empat) area indikator kinerja (biaya, mutu, waktu, dan tingkat layanan) yang didasarkan pada data dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; Proaktif: menjalankan aktifitas pengadaan yang fokus pada layanan pelanggan (internal dan eksternal) dengan memperkuat fungsi perencanaan dan pengelolaan risiko pengadaan; Perbaikan berkelanjutan: menjadikan unit pengelola pengadaan sebagai organisasi pembelajar dan mengadopsi praktik pengadaan unggulan serta membangun jejaring untuk pembangunan pengadaan secara nasional.

Karakter SKOPPer tersebut dapat digunakan dalam mewujudkan Pengadaan Terintegrasi (PeTis). SKOPPer dan PeTis didefinisikan pada gambar dibawah ini:

18 | Edisi 9 Tahun 2017

Output dasar dari SKOPPer PeTis sebagai berikut:

SKOPPer PeTis

Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa SKOPPer PeTis (karakter SKOPPer untuk Pengadaan Terintegrasi) dapat diwujudkan dengan: Penguatan Integritas (n) yang dilandasi karakter SKOPPer. Mewujudkan A PeTis (Aturan Pengadaan Terintegrasi), dengan cara menetapkan prosedur pengadaan terintegrasi yang dilandasi karakter SKOPPer. Mewujudkan Si PeTis (Sistem Pengadaan Terintegrasi), finalisasi pengembangan sistem pengadaan terintegrasi yang dilandasi karakter SKOPPer. Mewujudkan ke PeTis (stakeholder pengadaan terintegrasi), dengan cara melaksanakan prosedur pengadaan terintegrasi dan menjalin kolaborasi dengan stakeholder yang dilandasi karakter SKOPPer.

Jika ULP melaksanakan hal-hal diatas, yaitu mewujudkan pengadaan terintegrasi dengan diawali atau mengedepankan integritas, dipayungi aturan yang baik, didasarkan pada sistem yang mendukung, dan didorong oleh seluruh stakeholder, yang semuanya dalam pelaksanaannya memuat nilai-nilai karakter SKOPPer. Maka permasalahan pengadaan barang/jasa dapat dihindari.

Beberapa contoh produk untuk mewujudkan hal tersebut: No. 1.

Kategori Produk Integritas (n) Peraturan Kode Etik Membangun Komitmen seluruh stakeholder dalam bentuk Pakta Integritas Kerjasama penguatan integritas dengan KPK Probity Audit

Edisi 9 Tahun 2017 | 19

2.

Aturan (A PeTis)

Peraturan Pengadaan Terintegrasi yang mengatur pengadaan barang/jasa dari proses perencanaan sampai penutupan kontrak

3.

Sistem (Si PeTis)

4.

Stakeholder (ke PeTis)

Aplikasi Pendukung SKOPPer PeTis RPP Online pada Aplikasi SiPeTis: aplikasi berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk menjalankan tata laksana pengadaan secara online antara BLPBJ dan PPK Aplikasi Survey Aplikasi Buku Tamu yang memuat antrian e-Report Integrasi sistem pengadaan termasuk integrasi dengan e-Planning, e-Budgeting, dan e-Controlling Pembentukan Tim Pendamping Pengadaan Barang/Jasa yang salah tugasnya melakukan reviu internal Klinik Konsultasi Pengadaan

20 | Edisi 9 Tahun 2017

Spesifikasi BAHAN PEMILU Oleh : WAN FRENGKY (KPU pusat)

Perhitungan berikut sekedar contoh untuk membangun logika kebutuhan.

Menghitung berapa lama waktu yg di perlukan utk mencetak surat suara 1.500.000 lembar Jenis Cetakan Surat Suara 2 paslon Ukuran 18 x 23 cm Oplah = 1.500.000 lembar Cetak surat suara 4/4 ( 4/4 ) = cetak 4 warna bolak balik Cetak dgn 1 mesin Sheet Plano 4 warna : 1 unit mesin Sheet 4 warna dpt mencetak perjam 7.000 lembar plano 1 muka Jika 2 muka (bolak balik) maka perjam 3.500 lembar plano 1 lembar kertas plano (79 × 109) dapat memuat 12 lbr surat suara 2 paslon (18 × 23 cm) Jam kerja pabrik cetakan kita alokasikan per hari 16 jam Jadi : 3.500 lbr × 16 jam = 56.000 lbr plano 56.000 × 12 = 672.000 lbr Maka : Edisi 9 Tahun 2017 | 21

1 mesin Sheet Plano 4 warna 1 hari (16 jam) dpt mencetak 672.000 surat suara 2 Paslon Jika kebutuhan surat suara 1.500.000 surat suara maka waktu yg diperlukan utk mencetak dgn 1 unit mesin sheet plano adalah : 1.500.000 : 672.000 = 3 hari (bulatkan) Ini waktu untuk mencetaknnya sajah Untuk potong n packing dpt alokasihkan 2-3 hari Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencetak ?

A. Baliho Ukuran (4 m x 7 m) Jumlah = 720 lembar Keterangan : Kecepatan cetak mesin Digital Printing Outdoor per jam = 141 m2 / jam kualitas cetakan (DRAFT) 84 m2 / jam kualitas cetakan (STANDARD) 71 m2 / jam kualitas cetakan (HIGH QUALITY) 51 m2 / jam kualitas cetakan (BEST QUALITY) Kecepatan Cetak Mesin Digital Printing Indoor tidak secepat Outdoor Jika kecepatan per jam 84 m2 (STANDARD) Alokasi waktu cetak 16 jam Per hari Total cetak perhari = 84 m2 x 16 jam = 1.344 m2 Maka : Waktu yg diperlukan untuk mencetak Baliho Ukuran 4 m x 7 m Jumlah = 720 lembar Total per lembar = 4 m x 7 m = 28 m2 Total cetak = 28 m2 x 720 lembar = 20.160 m2 20.160 m2 / 1.344 m2 = 15 hari (kualitas cetakan STANDART) 22 | Edisi 9 Tahun 2017

Jika alokasi waktu produksi 15 hari maka mesin yg diperlukan adalah cukup 1 unit mesin B. Umbul-umbul Ukuran 5 m x 1,15 m Jumlah = 37.920 lembar Maka : Total cetak = 5 m x 1,15 m = 5.75 m2 = 5,75 x 37.920 = 218.040 m2 Jadi waktu yg diperlukan untuk mencetak Umbul-umbul (5 m x 1,15 m) sebanyak 37.920 lebar dengan 1 unit mesin Digital Printing Outdoor adalah : 218.040 m2 / 1.344 m2 = 162 hari (kualitas cetakan STANDART) Jika alokasi waktu produksi 15 hari maka mesin yg diperlukan adalah = 162 / 15 = 11 unit mesin C. Spanduk Ukuran 1.5 m x 7 m Jumlah = 36.000 lembar Maka : Total cetak = 1.5 m x 7 m = 10,5 m2 = 10,5 x 36.000 = 378.000 m2 Jadi waktu yg diperlukan untuk mencetak Umbul-umbul (1.5 m x 7 m) sebanyak 36.000 lebar dengan 1 unit mesin Digital Printing Outdoor adalah : 378.000 m2 / 1.344 m2 = 281 hari (kualitas cetakan STANDART) Jika alokasi waktu produksi 15 hari maka mesin yg diperlukan adalah = 281 / 15 = 19 unit mesin jika ada ketidak akuratan mohon dimaklum, semoga bermanfaat

Edisi 9 Tahun 2017 | 23

Blunder Niat Jahat

(Mens Rea) dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi oleh : Dwi Prahoro Irianto *)

K

alau kita menelaah UU Tipikor, maka kita akan tahu bahwa tidak ada satu kalimatpun yang menyebutkan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai Tersangka maka Penyidik harus bisa menemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat (mens rea) dari pelaku tindak pidana korupsi

Dalam kurun pemberantasan Korupsi di Indonesia sampai dengan awal tahun 2016, tidak pernah ada Instansi Penyidik baik Kepolisian , Kejaksaan maupun KPK yang mempermasalahkan Mens Rea dalam penetapan seseorang untuk dijadikan sebagai Tersangka.

Niat Jahat (Mens Rea) baru mulai menjadi Trending Topic ketika muncul Kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Saat itu BPK menyatakan dengan tegas bahwa ada penyimpangan dalam pengadaan tanah RSSW. Laporan hasil pemeriksaan audit investigasi pengadaan lahan RSSW itu sendiri sebenarnya sudah disampaikan sejak 7 Desember 2015 oleh BPK kepada KPK. Dihadapan wartawan, Eddy Mulyadi Soepardi mengatakan terjadi enam penyimpangan yang ditemukan oleh BPK terkait proses pembelian lahan RSSW yaitu : 1. Tahap perencanaan, 2. Penganggaran, 3. Pembentukan tim, 4. Pengadaan pembelian lahan RS. Sumber Waras 5. Penetuan harga dan 6. Penyerahan hasil.

Karena tidak kunjung ada tindak lanjutnya , akhirnya masyarakat mendesak KPK agar Kasus RSSW segera di tindak lanjuti.

24 | Edisi 9 Tahun 2017

Akhir Maret 2016, keluarlah pernyataan dari KPK bahwa Kasus RSSW belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke Penyidikan dikarenakan tidak ditemukan Niat Jahat (Mens Rea) dalam kasus tsb.

Betulkan Niat Jahat harus ada dalam Tindak Pidana Korupsi.? Mari kita lihat Putusan Hakim atas kasus TIPIKOR yang menyangkut Niat Jahat (Mens Rea).

Dalam Putusan MA No. 2088 K/PID.SUS/2012 tanggal 18-12-2012 dengan Terdakwa Drg. CHOLIL, M.Kes ada yang menarik dalam putusannya yang menyebutkan bahwa: 1. Terdakwa Tidak Ada Niat Jahat (Mens Rea) 2. Terdakwa sama sekali tidak menerima/menikmati hasil dari rekanan, 3. Perbuatan Terdakwa Bermanfaat bagi Pasien, NAMUN TERNYATA Drg. CHOLIL, M.Kes TETAP DIHUKUM DENGAN PIDANA 1 TAHUN. Berikut Kutipannya : Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena pada Terdakwa tidak terdapat niat jahat untuk melakukan tindak pidana, justru perbuatan Terdakwa didasarkan pada kehendak untuk memenuhi stok obatobatan di Rumah Sakit tersebut yang sudah habis atau tidak tersedia, sedangkan banyak pasien yang memerlukan ; Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bermanfaat terhadap pasien, sehingga tidak terdapat pasien yang terlantar, dan tidak pula ada pasien yang meninggal dunia karena alasan ketiadaan obat ; Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati / memperoleh hasil baik dari rekanan maupun dari perbuatannya ; Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penunjukan langsung pengadaan obat-obatan yang harganya di atas Rp. 50.000.000,- adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden, Pasal 17 ayat 5 No. 95 Tahun 2007, tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dan karenanya telah tepat putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo yang menyatakan Terdakwa Terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua ; Bahwa berdasar alasan-alasan pertimbangan di atas, adalah sesuai dengan rasa keadilan terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda ; …dst M E N G A D I L I S E N D I R I 1. Menyatakan Terdakwa Drg. CHOLIL, M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara berEdisi 9 Tahun 2017 | 25

sama-sama dan berlanjut” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drg. CHOLIL, M.Kes., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Diputus tanggal 18 Desember 2012

Fakta tersebut membuktikan bahwa pernah ada Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Walau Tanpa Ada Niat Jahat , juga bisa dihukum.

Lalu bagaimana dengan para Tersangka Kasus-kasus Korupsi yang pernah ditangani oleh Penyidik dan akhirnya menjadi Terpidana padahal mereka Tidak pernah memiliki Niat Jahat ketika didakwa telah melanggar UU Tipikor.? Lho , memangnya Ada.?

Sebut saja Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah (BA). Beliau diangkat menjadi Gubernur BI dengan Keppres No. 61M Tahun 2003 tanggal 17 Mei 2003.

Baru menjabat pada tanggal 17 Mei 2003 dan 17 hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 3 Juni 2003 diadakan Rapat Dewan Gubernur (RDB). Dalam rapat yang dihadiri oleh Aulia Pohan, Bun Bunan Hutapea, Aslim Tajudin dan Oey Hoey Tiong diputuskan agar Dewan pengawas LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp.100 M yang akan digunakan dalam rangka memberi kepada dukungan Komisi IX DPR RI (diseminasi dengan pihak DPR RI) dalam penyelesaian BLBI dan Amandemen UndangUndang Nomor : 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Rapat RDG tanggal 3 Juni 2003 tidaklah berdiri sendiri. Jauh hari sebelumnya juga pernah dilakukan RDG sebelum masanya Burhanuddin Abdullah (BA) yaitu pada tgl 20 Maret 2003 dan tgl 22 April 2003.

Harus diakui bahwa Burhanuddin Abdullah (BA) menjabat sebagai Gubernur BI dengan warisan kondisi BI yang carut marut. The Right Man in The Wrong Place.

26 | Edisi 9 Tahun 2017

BLUNDER

Majelis Hakim Agung: 1. Komariah E Sapardjaja (Ketua) 2. Krisna Harahap 3. Surachmin

Burhanuddin tidak diharuskan membayar uang pengganti. Sebab, tidak ditemukan fakta hukum bahwa ia memperoleh bagian dari pengeluaran uang Rp100 miliar yang disetujui pada Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003.

Menurut majelis, hal yang meringankan hukumannya, antara lain, ia tidak menikmati hasil korupsi tersebut.

Menurut hakim, seharusnya Burhanuddin berani tidak menyetujui pengambilan dana dari YPPI. Menurut hakim, pada saat itu suasana batin Burhanuddin belum siap karena masih belum genap dua minggu menjabat sebagai Gubernur BI. Burhanuddin juga tidak menguasai masalah tersebut. http://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/12144047/ burhanuddin.abdullah.divonis.lima.tahun  Siapa lagi Terpidana Korupsi yang tidak punya niat tapi dihukum dengan UU Tipikor.?

Hotasi Nababan (Mantan Dirut Merpati) adalah contoh lainnya.

Kasus Hotasi Nababan lebih unik lagi. Karena KPK pernah melakukan penyelidikan atas Kasus penyewaan pesawat oleh PT MNA yang dilakukan oleh Hotasi Nababan. Dari penelaahan tersebut, KPK menyimpulkan tidak ada indikasi tindak pidana korupsi.

Selain KPK, penyewaan pesawat ini pun pernah diselidiki Bareskrim Mabes Polri . Hasilnya, sama dengan KPK, Bareskrim Polri tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi yang dapat menimbulka kerugian negara. Akhirnya Kasus Hotasi Nababan dipegang Kejaksaan.

Entah bagaimana tiba-tiba Kejaksan tertarik untuk menangani kasus Hotasi Nababan. Dalam Putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 19 Pebruari 2013, akhirnya Hotasi Nababan divonis bebas. Kalah dalam Tingkat Pertama, Jaksa melakukan Banding.

Putusan Kasasi MA ternyata Hotasi Nababan divonis 4 Th. Menarik untuk dicermati. Dalam Pengadilan Tipikor salah satu Hakimnya ternyata Mas Alex Marwata yang juga memberikan suara untuk kebebasan Hotasi Nababan.

Berikut komentara Mas Alex Marwata sebagai Hakim yang saya kutip dari : http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/baru-terjadi-kpkbebaskan-seorang-terdakwa/31075 “Dalam dunia bisnis, kecepatan dan ketepatan ambil keputusan Edisi 9 Tahun 2017 | 27

sangat penting. Risiko dalam bisnis selalu ada dan tidak bisa dihindari.

Bagi perusahaan airlines yang selalu sulit bayar sewa pesawat tentu tidak mudah untuk dapat menyewa pesawat. Kondisi inilah yang dialami MNA dan kesempatan untuk memperbaiki keuangan perusahaan,” kata Alexander.

Mengingat, kondisi keuangan MNA tahun 2006 sangat parah. Terbukti, audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006 diketahui neraca keuangan per tanggal 31 Desember 2006 ditutup dengan nilai aktiva Rp 672 miliar, kewajiban utang Rp 2,16 triliun dan modal minus Rp 1,49 triliun. Serta, rugi tahun berjalan Rp 283 miliar.

Sehingga, sulit bagi Merpati untuk mendapatkan sewa pesawat. Padahal, salah satu solusi untuk memperbaiki keuangan dengan menambah armada pesawat yang pada tahun 2006 jumlahnya tidak mencapai 25 unit.

“Dari saksi-saksi terungkap keinginan menyewa pesawat tersebut sudah lama tetapi selalu gagal karena keuangan MNA tidak baik,” ujar Alexander.

Lebih lanjut, Alexander juga mengatakan bahwa tidak terbukti terdakwa berusaha menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait sewa pesawat dengan TALG. Sebab, dalam perjanjian antara MNA dan TALG dikatakan bahwa pembayaran security deposited bersifat refundable atau bisa dikembalikan jika TALG melanggar perjanjian, yaitu tidak memberikan pesawat sesuai perjanjian.

Sehingga, tegas Alexander, tidak ada niat dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri ataupun pihak TALG dan Hume.

“Kemunculan TALG tentu menjadi peluang yang tidak bisa disia-siakan. Terlebih lagi, pesawat yang ditawarkan yang selama ini diinginkan MNA. Sehingga, yang diharapkan MNA adalah keuntungan. Demikian juga TALG mengharapkan keuntungan dengan membeli pesawat dari TALG. Sehingga, tidak ada niat menguntungkan TALG,” ungkap Alexander.

Terkait uang 1 juta dolar Amerika yang belum dikembalikan oleh Presiden Direktur TALG Alan Messner dan Jon Cooper selaku CO dari TALG, dianggap oleh majelis hakim sebagai risiko bisnis. Dan menganggap itu adalah itikad tidak baik dari rekan bisnis. Padahal, MNA sudah berusaha mengejar uang tersebut melalui jalur hukum. Bahkan, pengejaran uang tersebut masih dilakukan MNA sampai saat ini.

Terbukti, telah keluar putusan Pengadilan District of Columbia, Amerika Serikat tanggal 8 Juli 2007 yang memenangkan gugatan Merpati atas TALG dan Alan Messner. Sehingga, Jon dan Alan dinyatakan wanprestasi. Serta, harus mengembalikan security deposited yang telah dibayarkan MNA. Lalu, apa yang salah dengan penegakan Hukum , khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.?

28 | Edisi 9 Tahun 2017

Harus diakui bahwa diantara Aparat Penegak Hukum (KPK . Kejaksaan dan Kepolisian) belum ada kesepakatan bahwa dalam penanganan Kasus Tipikor harus ditemukan Mens Rea nya terlebih dahulu.

Hal itu berdampak tidak seragamnya penanganan kasus Tipikor oleh ketiga APH tersebut.

Kasus terakhir adalah Kasus Dahlan Iskan yang diseret oleh Kejaksaan saat beliau menjabat sebagai Dirut PT. PWU. Kasus tersebut menurut saya sangat unik. Dahlan Iskan menjabat sebagai Dirut tanpa mau dibayar karena niatnya memang ingin membantu Pemprov Jatim membenahi Perusahaan yang sudah mau bangkrut. Kita sama tahu Dahlan Iskan akhirnya dijerat dengan pasal Tipikor karena : 1. Telah menjual asset PT. PWU tanpa izin dari DPRD 2. Harga jual tanah dibawah NJOP. Terhadap tuduhan tsb, tidak ada bukti bahwa DI menerima hasil atas penjualan asset PT. PWU. Lalu dimana letak Mens Rea atas kasus Dahlan Iskan.? Bahkan orang sekaliber Mahfud MD yang Mantan Ketua MK saja tidak yakin kalau Dahlan Iskan punya niat jahat untuk melakukan korupsi di PT. PWU. Apakah Indonesia akan selalu begini dalam penanganan kasus korupsi.?

Sekarang ini kesannya dalam penanganan Kasus Korupsi menjadi seperti SukaSuka nya Penyidik aja. Ketika Penyidik Non KPK ditanya : Kenapa Kasus XXX yang tidak ada Mens Rea nya tetap diangkat.? Dijawab oleh Penyidik : Kalau masalah Mens Rea tanyakan saja KPK, karena yang pakai Mens Rea hanya KPK dan kami tidak menggunakan Mens Rea dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

Sepertinya kita perlu merumuskan apa itu Mens Rea.? Apa pula kriterianya.

Memang tidak mudah membuat rumusan Mens Rea. Beberapa Pakar Hukum sendiri sudah menyatakan bahwa Masalah Niat itu hanya HATI yang mengetahui.

Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui Niat seseorang. Unsur mens rea memang susah dibuktikan, karena merupakan sikap batin dalam melakukan suatu perbuatan.

Ada lagi yang berpendapat : Tugas KPK hanya menemukan dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Sementara mengetahui apakah ada niat jahat dari pelaku, bukan kewenangan KPK. “Niat jahat atau mens rea bukan tugas penyidik. Itu serahkan ke pengadilan. Penyidik hanya kumpulkan dua alat bukti”.

Edisi 9 Tahun 2017 | 29

Menarik juga pendapat Hikmahanto Juwana Guru Besar Ilmu Hukum UI di bawah ini: Korupsi yang merupakan musuh bersama tentu harus diperangi. Namun, jangan sampai munculnya kerugian negara tanpa bukti niat dan perbuatan jahat menjadikan seseorang sebagai tersangka, terdakwa, bahkan terpidana.

Jika ini terjadi, akan muncul kesan kriminalisasi atas seseorang. Inti kriminalisasi di sini adalah orang yang tidak mempunyai niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tetapi ada kerugian negara diproses dengan UU Tipikor.

Oleh karena itu, di mana pun penyidik tipikor berada, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, harus cermat. Jika tidak cermat, jaksa penuntut umum maupun pengadilan harus berani meluruskan. Jangan sampai orang tidak jahat harus mendekam di penjara .

Pro Kontra akan selalu timbul jika Negara tidak memfasilitasi perbedaan tersebut.

Dan yang paling penting adalah, jika kita memang sepakat bahwa Kasus Tipikor harus ada Mens Rea nya , kenapa tidak dimasukkan saja klausul tersebut didalam UU Tipikor , agar Penegakan Hukum atas Kasus Korupsi memiliki keseragaman.

Jika tidak. Maka pendapat tentang Mens Rea akan selalu menjadi perdebatan public dan justru akan menimbulkan kesan bahwa Mens Rea bisa disalahgunakan oleh Penegak Hukum itu sendiri. *) Alumni STAN. Mantan Investigator BPKP Mantan Saksi Ahli Kasus Tipikor yang ditangani KPK Mensupervisi BUMN dalam masalah fraud Narasumber Investigasi dan study kasus korupsi

30 | Edisi 9 Tahun 2017

Debat Kursi danDebat Kusir,

Tentang PPK

Oleh: Pitono

K

ursi dan kusir berasal dari huruf yang sama dengan formulasi yang berbeda.

Perbedaan formulasi memberikan pemahaman yang berpeda pula. Kursi identik dengan kedudukan, sedang kusir identik dengan pekerjaan kewenangan.

Perdebatan tentang kursi artinya berdebat tentang kedudukannya, berdebat tentang kusir artinya berdebat tentang pekerjaan dan kewenangannya. Silahkan pembaca suka berdebat yang mana, itulah hak pembaca untuk memilih. Namun sebelum memilih harus diingat tentang kereta kuda mau dibawa kemana untuk tujuan apa.

Kita bayangkan kereta kuda: 1). ada kuda didepan sebagai pelaksana untuk tercapainya tujuan; 2). Kusir yang duduk dikursi untuk mengendalikan laju, dan arah, serta kecepatan lari kuda; 3). Kursi didalam kereta berikut penumpangnya (barang/orang). Kemudian cermati tugas PPK dibawah ini: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan belanja Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan Perubahannya

Edisi 9 Tahun 2017 | 31

Pasal 1.12 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN Pasal 13 (1) Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;

Pasal 1.7 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; Penjelasan: Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. membuat, menandatangani dan c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian: Penyedia Barang/Jasa; Penjelasan: Pada tingkat SKPD, PPK menyetujui bukti pembelian atau/Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA. d. melaksanakan kegiatan swakelola; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya; f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; kontrak; g. menguji dan menandatangani surat bukti f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ mengenai hak tagih kepada negara; Jasa kepada PA/KPA; h. membuat dan menandatangani SPP; i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan kegiatan kepada KPA; anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan j. menyerahkan hasil pekerjaan g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pelaksanaan kegiatan kepada KPA kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; dengan Berita Acara Penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. dan

32 | Edisi 9 Tahun 2017

l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pasal 1.12 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

Pasal 1.7 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Lebih spesifik perpres

Tabel diatas menjelaskan bahwa perpres 54/2010 lebih spesifik memberikan tanggung kepada PPK, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Seharusnya Menteri itu lebih spesisfik mengatur tentang bagaimana mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Presiden. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 dibuat pada tahun 2012 sedang Perpres 54/2010 dibuat pada tahun 2010, tetapi faktanya peraturan menteri justru membuat bias peraturan yang dibuat oleh presiden. Debat kusir. Tidak aneh jika ini akhirnya didaerah menjadi ruang abu-abu bagi yang berminat menjadi PPK dan yang takut/enggan menjadi PPK. Berminat menjadi PPK karena kedudukan PPK yang sangat vital (penting), inilah awal PPK memiliki kekuatan/nilai tawar terhadap diakibatkannya pengeluaran atas beban APBN (kursi/kedudukan). Adapun yang takut dan enggan menjadi PPK karena berdasarkan perpres 54/2010, PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (kusir/pengendali).

B. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ berbeda Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; Penjelasan: Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak.

Edisi 9 Tahun 2017 | 33

Lagi-lagi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/ Pmk.05/2012 ini membuat tugas PPK semakin tidak spesifik. Tugas yang tidak spesifik rinciannya bagaimana mengukur ketercapaian kinerjanya?.

Pertanyaannya ini bisa terjawab apabila PA/KPA menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, berdasarkan perpres 54/2010 beserta dengan perubahannya.

Kesimpulan

KPA menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara (sesuai PMK), dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (sesuai perpres). PPK harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perpres dan permen.

Perpres Nomor 54/2010 beserta dengan perubahannya menjelaskan: untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d.

mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

e. menandatangani Pakta Integritas;

34 | Edisi 9 Tahun 2017

f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan Penjelasan: Yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/ verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar. g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah sertifikat yang diberikan kepada seseorang setelah lulus uji sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa. Keahlian dalam bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa (kusir). Sebagai kusir secara otomatis memiliki kedudukan atau posisi dikemudi dibelakang eksekutor pelaksana kegiatan yang berfungsi sebagai pengendali agar laju eksekutor sesuai dengan biaya, mutu, waktu yang disediakan dan output yang dibutuhkan. Jika kursi/kedudukan yang berada dibelakang kemudi/kusir yang membuat seseorang harus siap/mau mengembang tugas sebagai PPK ya tunggulah apa yang terjadi. Debat kusir.

Referensi: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta dengan Perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan belanja Negara

Achieving better Value for Money in Indonesian Government Procurement

TAIPEI 21 September 2017

Indonesian Procurement Professional Association

The Indonesia and IAPI Procurement Challenges

Edisi 9 Tahun 2017 | 35

INDONESIA BIG SIZE

34 Provinces 514 Regencies.

70 Ministries 250 million people Area 2,001,648 km2 17,508 islands 740 etnics 583 local languanges

2600 km

       

5251 km

Annual Procurement Value BIG VOLUME

193

Government

182

State Own

157

Oil&Gas Companies

115

108

55

9

2015

36 | Edisi 9 Tahun 2017

66

63

93

11

2016

12

*2017

24 IAPI BRANCHES

IAPI ROLES 1. Assist Government of Indonesia in improving procurement policy that lead to implementation of procurement principals 2. Advise buyer, seller as well as end-user in providing better performance in procurement program 3. Facilitate problem solving mechanism for IAPI’s members 4. Provide communication platform for better procurement practices and unify IAPI members across the country

Edisi 9 Tahun 2017 | 37

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI

PEMERINTAH MALAYSIA ( Harry Aceh )

P

ada tahun 2009 kami pernah mengadakan kerjasama dengan pemerintah Malaysia dan saling mengkaji serta membandingkan regulasi pengadaan di masing-masing negara. Saat itu kawan-kawan dari Malaysia terkagum-kagum dan terheran-heran dengan detailnya aturan pengadaan di tempat kita tapi dengan begitu detailnya masih juga muncul banyak masalah pengadaan di IndonesiaÂ

Kajian KPK tahun 2014 menyampaikan sebagai berikut : Pengadaan barang dan jasa negara Malaysia dilakukan oleh Divisi Pengadaan Pemerintah, Kementerian Keuangan Malaysia (Government Procurement Division, Ministry of Finance).

Adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut: 1. perumusan kebijakan dan peraturan pengadaan 2. review terhadap pengadaan-pengadaan sebelumnya 3. pengawasan dan reviu pasca pengadaan 4. melakukan audit terhadap pengadaan 5. melakukan reviu terhadap complain pada pengadaan 6. monitoring dan evaluasi di tingkat entitas negara, sektor dan pengadaan 7. Advokasi profesional dan bimbingan dalam pengadaan publik 8. pengembangan kapasitas pengadaan dan pelatihan Pengadaan barang dan jasa dinaungi oleh peraturan dan hukum yaitu : 1. Financial Procedure Act 1957 2. Government Contracts Act 1949 3. Treasury Directives and Circular Letters 4. Federal Central Contract Circulars 38 | Edisi 9 Tahun 2017

Peraturan dan hukum barang dan jasa:

pengadaan

1. tidak mencakup pengadaan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara 2. membolehkan frameworks contract (semacam multiyears) 3. menetapkan sistem desentralisasi dengan prosedur kajian dan persetujuan sebelumnya untuk kontrakkontrak yang besar 4. hukum memandatkan standardisasi praktik pengadaan yang mewajibkan penggunaan prosedur umum, dan standar dan bentuk dokumen penawaran 5. menyediakan prinsip dan prosedur umum dalam membuat ketentuan untuk penggunaan / penerapan eprocurement 6. mengamanatkan penggunaan registrasi dan klasifikasi sistem sebagai pra-kualifikasi kontraktor untuk menawar Proses Pengadaan Pemerintah di Malaysia diatur oleh Undang-Undang Prosedur Keuangan 1957 yang memberdayakan Departemen Keuangan Malaysia (MOF) untuk bertindak sebagai Badan Pusat dan merumuskan aturan dan peraturan yang berkaitan dengan semua Pengadaan Pemerintah. Melalui Prosedur Keuangan Act, MOF telah mengeluarkan aturan dan pedoman Pengadaan Pemerintah seperti Treasury Instruksi dan Surat Edaran Treasury yang dapat diakses melalui www.treasury.gov.my.

7. The PPA reports to: a. President/Parliament b. Ministry of Finance Tujuan Pengadaan barang dan jasa 1. Pasokan Berkelanjutan Barang dan Jasa (Sustainable Supply of Goods and Services) 2. Nilai yang tinggi untuk uang (High Value for Money) 3. Promosi Industri Lokal (Promotion of Local Industries) 4. Sebagai cara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Nasional (As a way to achieve National Development Goals) 5. Transfer Teknologi dan Keahlian (Transfer of Technology and Expertise) Prinsip-Prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah : a) Akuntabilitas publik (Public accountability), b) Transparansi (Transparency), c) Nilai untuk uang (Value for money), d) persaingan terbuka dan adil (Open and fair competition), e) Transaksi yang adil (Fair dealing) Pengadaan barang dan jasa menggunakan e-procurement system yaitu www.eperolehan.gov.my .

Edisi 9 Tahun 2017 | 39

Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pemba Kepentingan Umum Sistem Perpres 71 /2012 jo Perpres 40/2014,99/2014 ,30/2015

UU 2 / 2012 tentang Pengadaan Tanah

(Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)

(Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)

4 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

I Pendahuluan 1) Tujuan Pengadaan Tanah 2) Skema Umum Pengadaan

Tanah 3) Prinsip-prinsip Perumusan UU 2/2012 II Pokok-Pokok Pengadaan Tanah 1) Jaminan Pemerintah dan Pemda terhadap Tersedianya Tanah dan Pendanaan 2) Pihak yang Berhak melepas tanahnya III Jenis Kepentingan Umum IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Drs. AGUS JATMIKO,SH., MM . HP 0816 189 6183

40 | Edisi 9 Tahun 2017

I

Perencanaan 1. Dasar Perencanaan 2. Kelembagaan 3. Substansi Perencanaan 4. Dokumen Perencanaan II Persiapan 1. Tim Persiapan 2. Tim Kajian 3. Tahap Kegiatan 4. Penetapan Lokasi III Pelaksanaan 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah Kepada Masyarakat 2. Inventarisasi dan identifikasi 3. Penetapan Penilai 4. Musyawarah IV Penyerahan Hasil 1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah 2. Kegiatan Pembangunan 3. Kegiatan Pendaftaran (Sertipikasi)

: Drs. AGUS JATMIKO,SH., MM embangunanolehUntuk um

s 5

at

PERKABPN 5/2012 1) Susunan Anggota Pelaksanaan Pengadaan Tanah 2) Pemberitahuan kpd masyarakat 3) Identifikasi & Inventarisasi Objek dan Subjek 4) Penunjukan Penilai (Appraisal) 5) Musyawarah bentuk Ganti Rugi 6) Penyerahan hasil

PERMENDAGRI 72/2012 Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBD Penetapan Harga pelaksanaan pengadaan tanah bersumber dari APBD

PMK 13 / 2013

en

Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBN

an

Pembentukan Tim & Honorarium Tim

Edisi 9 Tahun 2017 | 41

Mudjisantosa

MUDJISANTOSA

k a r t n o k Ikuti kajian pengadaan di www.mudjisantosa.net

42 | Edisi 9 Tahun 2017

Pengadaan

Buku Baru

*pesan buku ke : Reza 0878 818 121 988

Edisi 9 Tahun 2017 | 43

44 | Edisi 9 Tahun 2017

Event Penting

member of

Pengadaan

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA IAPI

BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN PENGADAAN Materi

Waktu : 08.00 - 17.00 Tanggal : 8 - 9 Maret 2018 Tempat : Banjarmasin, Kalsel

1. Perpre s p e n g a d a a n t e r k i n i 2. Epurch a s i n g 3. Penga d a a n l a n g s u n g

Biaya : Rp 2,8 juta Anggota IAPI Rp. 2.4 juta

4. H PS 5. Kontra k

Pendaftaran Sekretariat IAPI Email : Info@IAPI-Indonesia.org Reza 0878 13121988 Adi 0857 2504 1555 Nisa 0812 832 922 13

6. M itiga s i r i s i k o p e n g a d a a n N arasumb e r : IAPI

D

A

F

T

A

R

S

E

G

E

R

A

Edisi 9 Tahun 2017 | 45

member of

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA IAPI

Materi

Waktu : 08.00 - 17.00 Tanggal : 13-14 Februari 2018 Tempat : Jakarta

1. RUP 2. Spesifikasi 3. Hps 4. Draft kontrak 5. Lelang Cepat

Biaya : Rp 3 juta Anggota IAPI Rp. 2.8 juta Pendaftaran Sekretariat IAPI Email : Info@IAPI-Indonesia.org Adi 0857 2504 1555 Reza 0878 13121988 Nisa 0812 832 922 13

Narasu m b e r IAPI, LKPP D

A

46 | Edisi 9 Tahun 2017

F

T

A

R

S

E

G

E

R

A

member of

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA IAPI

Materi

Waktu : 08.00 - 17.00 Tanggal : 1-2 Februari 2018 Tempat : Yogyakarta

1. RUP 2. Spesifikasi 3. Hps 4. Draft kontrak 5. Lelang Cepat

Biaya : Rp 3 juta Anggota IAPI Rp. 2.8 juta Pendaftaran Sekretariat IAPI Email : Info@IAPI-Indonesia.org Adi 0857 2504 1555 Reza 0878 13121988 Nisa 0812 832 922 13

Narasu m b e r IAPI, LKPP D

A

F

T

A

R

S

E

G

E

R

A

Edisi 9 Tahun 2017 | 47

48 | Edisi 9 Tahun 2017

Diskusi IAPI Jakarta

Bimtek dan outbond oleh DPD IAPI Bali

IAPI IN ACTION Edisi 9 Tahun 2017 | 49

Keelokan Alam

Blitar Selatan Nurul Nur’aini Diskominfo Kab. Blitar

Pantai Tambak Rejo, Pantai Gondo Mayit

K

abupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, dimana bagian selatannya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Tak heran jika sepanjang daerah selatan Kabupaten Blitar terhampar pantai-pantai yang indah.

Gambar Peta Wilayah Kab. Blitar

Diantara pantai-pantai indah tersebut adalah Pantai Tambak Rejo dan Pantai Gondo Mayit yang letaknya berdekatan yaitu di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto.

Sehingga sekali jalan akan bisa mengunjungi kedua pantai tersebut. Jika mendengar nama Pantai Gondo Mayit (bahasa Jawa) mungkin membuat merinding bagi yang mengetahui artinya. Gondo Mayit dalam bahasa Indonesia artinya bau mayat. Kenapa pantai ini memiliki nama yang menyeramkan, karena konon di pantai ini pernah ditemukan banyak mayat sehingga tercium bau mayat di sekitar pantai, sehingga dinamakan gondo mayit.

Pantai Tambak Rejo

Jarak untuk menuju kedua pantai tersebut kurang lebih 30 km dari pusat kota Blitar, atau hanya membutuhkan waktu sekitar 40-60 menit. Rutenya dari Kota Blitar – Kademangan – Suruhwadang – Tambakrejo. Tiket masuk ke kawasan pantai hanya Rp 3.000,- untuk dewasa dan Rp 2.000,- untuk anak-anak, sedangkan kendaraan dikenakan biaya Rp 5.000,-.

50 | Edisi 9 Tahun 2017

Pantai Tambak Rejo

Pantai Gondo Mayit

Ada pilihan jalan untuk menuju arah Pantai Gondo Mayit sebelum arah menuju Pantai Tambak Rejo, yang hanya berjarak kurang lebih 1,5-2 km. Masing-masing pantai memiliki

keindahan dan karakteristik sendirisendiri. Pantai Tambak Rejo tidak begitu landai, sedangkan Pantai Gondo Mayit agak landai dan berkarang.

Bagi pecinta ikan, pilihan Pantai Tambak Rejo bisa dijadikan tujuan, baik Edisi 9 Tahun 2017 | 51

ikan segar maupun ikan asap yang dijual di tempat penjualan ikan. Atau kita bisa menikmati menu berbagai ikan di warung-warung yang ada di sekitar pantai. Ada ikan tongkol, tuna, cakalang, bubara, tengiri, kakap, salem, pari bahkan gurita tergantung hasil dari tangkapan nelayan.

Pasar Ikan Tambak Rejo

Setiap awal bulan Muharam atau bulan Suro (pergantian tahun baru Islam), Pemerintah Kabupaten Blitar selalu menggelar larung sesaji secara bergantian setiap tahunnya di beberapa pantai yang ada di pesisir selatan Kabupaten Blitar. Larung sesaji digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil laut yang diberikan Allah SWT kepada nelayan. Dan pada tahun 2017 ini diadakan di Pantai Tambak Rejo dan diramaikan oleh seluruh masyarakat Blitar.

Upacara Larung Sesaji

Larung sesaji ini, diawali dengan tarian selamat datang oleh kelompok tarian binaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar. Sedangkan prosesi dimulai dengan pemukulan gong dan penyerahan selendang kepada juru kunci pantai. Selanjutnya berbagai hasil bumi dan kepala sapi dilarung sekitar 4 kilometer ke tengah laut Tambakrejo.

Untuk memudahkan wisatawan mengunjungi tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar, saat ini telah ada aplikasi Amazing Blitar yang berbasis android. Aplikasi ini dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar untuk menampilkan semua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Fitur yang tersedia berisi tentang daftar pariwisata, lengkap dengan informasi jarak dan arah menuju lokasi wisata yang diinginkan, kategori wisata, maps serta augment reality. Aplikasi bisa diunduh di play store secara gratis.

Pasar Ikan Tambak Rejo

52 | Edisi 9 Tahun 2017

Upacara Larung Sesaji

Pantai Gondo Mayit

Aplikasi Amazing Blitar

Penasaran akan keindahan Pantai Tambak Rejo dan Pantai Gondo Mayit serta pantai-pantai dan wisata yang lain? Berkunjunglah ke Kabupaten Blitar, Amazing Blitar.

Edisi 9 Tahun 2017 | 53

54 | Edisi 9 Tahun 2017

IAPI Edisi 9 Tahun 2017 | 55