04 modul penyusunan kontrak

MODUL PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

penyusunan dokumen kontrak pengadaan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Daftar Isi DAFTAR ISI .............................................................................................. i PENGANTAR ............................................................................................ iii 0.1. Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...............................iii 0.2. Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan ....................................iv 0.3. Tujuan ................................................................................................. v BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1 BAB 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2 PENGERTIAN DASAR KONTRAK ................................................... 5 Pengertian Kontrak. ...............................................................................5 Asas-asas Kontrak .................................................................................8 Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ............................................ 10 Pengertian Kontrak Pengadaan Internasional ...........................................14 Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa..................................................... 16

BAB 3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3 TAHAPAN PENYUSUNAN KONTRAK ............................................. 23 Tahapan Penyusunan Kontrak ................................................................23 Tahapan Persiapan Pemilihan ................................................................. 25 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan ............................................................. 27 Tahapan Penandatangan Kontrak ............................................................27 Tahapan Pelaksanaan Kontrak ................................................................30 Tahapan Serah Terima Pekerjaan ............................................................34

BAB 4 ANATOMI KONTRAK PENGADAAN ............................................... 37 4.1. Bagian-bagian Utama Kontrak Pengadaan ...............................................37 4.2. Klausul Lain yang Pokok Dalam Dokumen Kontrak ...................................56 BAB 5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5 PERUMUSAN KLAUSUL KONTRAK PENGADAAN .......................... 85 Mengidentifikasi Pokok Pikiran ............................................................... 85 Penuangan Pokok Pikiran Ke Dalam Kalimat Hukum ................................ 85 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Klausul ...................... 112 Penggunaan Bahasa dan Kata ................................................................. 114

BAB 6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6 PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ....................... 89 Pengguna Anggaran .............................................................................. 89 Kuasa Pengguna Anggaran .................................................................... 90 Pejabat Pembuat Komitmen ...................................................................90 Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan ...........................................92 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ................................................93 Peranan Biro/Bagian Hukum .................................................................. 94 Peranan Ahli Hukum Kontrak ................................................................. 95 Penyedia Barang/Jasa ............................................................................95

LKPP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

i

Daftar Lampiran LAMPIRAN 1. SURAT PERJANJIAN ......................................................... 103 LAMPIRAN 2. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ....................................... 109 LAMPIRAN 3. CONTOH SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) ...... 111 1.

2.

KETENTUAN UMUM .............................................................................. 111 PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK ................................................................114 A. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK .................................................. 127 B. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK ........................................................ 130 C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN .........................................................130

LAMPIRAN 4. CONTOH SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) ... 132 LAMPIRAN 5. STUDI KASUS .................................................................... 134

ii

LKPP

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

3

Kontrak nahitModul aleP lPenyusunan udoM ludDokumen uJ

PENGANTAR 0.1. Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0.2. Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan 0.3. Tujuan

0.1. Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kurikulum pelatihan berbasis kompetensi disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) di bidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor pengadaan barang dan jasa sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja dan kompetensi yang diprioritaskan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP telah mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia-Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SKKNIPBJP). SKKNI-PBJP ini menggambarkan tingkat kemampuan melaksanakan (Skill), kemampuan memahami dan menganalisa (Knowledge) dan kemampuan untuk menampilkan sikap dan tingkah laku kepada orang lain dalam melaksanakan tugas (Attitude) pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum dan silabus Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) penyusunan dokumen kontrak pengadaan.

Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan kemampuan bagi anggota PA/ KPA dan calon anggota KPA dalam melakukan penyusunan kontrak termasuk pengetahuan mengenai aturan yang berlaku.

Pada Gambar 0.1 terlihat bahwa saat ini sedang dikembangkan 4 modul sebagai bagian untuk pelatihan tingkat menengah.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naadLembaga agnePKebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL Pemerintah

8iii88

3

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

Gambar 0.1 Desain Modul Pelatihan PBJP

0.2. Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan Modul ini disusun berdasarkan standar kompetensi kerja khusus pengadaan barang/jasa pemerintah dengan Kode Unit PP.18 tentang Membuat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan

0.1. Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0.2. Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan 0.3. Tujuan

penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Gambar 0.2 Posisi Modul Penyusunan Kontrak

Modul ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimulai dengan Pengantar yang menjelaskan lingkup Modul Evaluasi Dokumen Kontrak Pengadaan, diikuti dengan Pendahuluan Kontrak, Tahapan Penyusunan Kontrak, Anatomi Kontrak Pengadaan, Perumusan Klausul Kontrak Pengadaan, Peranan dan Tanggung Jawab Para Pihak dan Negosiasi Kontrak Pengadaan.

Ruang lingkup ini dapat dilihat pada Gambar 0.3 :

888 iv

LKPP LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3

Kontrak nahitModul aleP lPenyusunan udoM ludDokumen uJ

Gambar 0.3 Ruang Lingkup Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan

0.1. Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

0.3. TUJUAN Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dan indikator kompetensi yaitu : Dalam

0.2. Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan 0.3. Tujuan

kondisi (K), mampu dan mau melakukan (X), sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T). Tentang kondisi (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja dan latar belakang/ tingkat/mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan waktu/lama dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

3.1.

Tujuan Umum

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu melakukan penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa secara bertahap, mulai dari mengidentifikasi pokok pikiran, menyusun bagian utama, menyusun isi kontrak, menyusun bagian penutup dan menyusun lampiranlampiran sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.2.

Tujuan Khusus

Berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan terdahulu tentang beberapa alternatif penggolongan materi, maka disimpulkan bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta mampu :

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naadLembaga agnePKebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL Pemerintah

8v88

3

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak 1.

Dapat menjelaskan pengertian kontrak, asas-asasnya, jenis kontrak pengadaan dan kontrak pengadaan pemerintah maupun internasional.

2.

Dapat menjelaskan tahapan penyusunan kontrak, mulai dari penelaahan sampai dengan penandatanganan dan sengketa.

3.

Dapat menjelaskan anatomi kontrak mulai dari bagian utama kontrak, bagian isi, bagian penutup dan klausul-klausul umum.

4.

Dapat menjelaskan identifikasi pokok pikiran dan perumusan klausul-klausul dalam penyusunan kontrak.

5.

Dapat menjelaskan peranan dan tanggungjawab para pihak dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa dan negosiasi.

888 vi

6.

Dapat memahami dan dapat melaksanakan teknik negosiasi kontrak.

7.

Dapat melakukan penyusunan kontrak dengan latihan kelompok.

LKPP LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

1

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Penawaran

BAB 1 PENDAHULUAN

Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kebijakan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan presiden ini diharapkan dapat menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif yang diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan pengadaan barang/jasa sebagai kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pinjaman, dan hibah dalam negeri dan luar negeri1, atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan dua cara yaitu swakelola dan atau melalui penyedia barang/jasa2. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi, kelompok masyarakat3 sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat4.

Penyedia barang/jasa itu sendiri adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan jenis – jenis barang atau jasa yang diperlukan pemerintah5.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki tugas dalampengembangan dan perumusan kebijakan pengadaanbarang/jasa sebagaimana

1

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Pasal 3 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 3 Pasal 26 ayat 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 4 Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 5 Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 2

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

1 888

BAB

1

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 20076. Kebijakan tersebut kemudian dapat dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA)7, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)8, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)9, Unit Layanan Pengadaan (ULP)10, dan panitia/pejabat penerima hasil kerja11. Masing–masing kelembagaan tersebut memiliki fungsi, wewenang, dan peran penting dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, metode pengadaan barang/jasa adalah: 1. Pelelangan umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

2. Pelelangan terbatas, yaitu metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan kompleks.

3. Pelelangan sederhana, yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Seleksi umum, yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.

6. Seleksi sederhana, yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7. Sayembara, yaitu metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

8. Kontes, yaitu metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/ benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

9. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

6

Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.(Perpresno 54 tahun 2010 pasal 1 ayat 5) 8 Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.( pasal 1 ayat 6) 9 pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.(Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 1 ayat 7) 10 unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.(Perpres no. 54 tahun 2010 pasal 1 ayat 8) 11 Pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 7

2 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

1

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Penawaran Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: A.

Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang terbatas, untuk mencapai sasaran secara optimal sebagaimana yang di tetapakan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

B.

Efektif, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkankan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan;

C.

Terbuka dan bersaing, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

D.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa,sifatnya terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat umum lainnya;

E.

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semu calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan tertentu.

Salah satu kegiatan utama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penyusunan kontrak pengadaan. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah disepakati oleh PPK dengan penyedia barang atau pekerjaan atau pelaksana swakelola.12 Kontrak pengadaan tersebut harus berbentuk perjanjian tertulis.

Dalam rangka untuk meningkatkan kompetesi SDM di bidang pengadaan barang/jasa khususnya kompetensi penyusunan kontrak pengadaan, maka disusun modul Penyusunan Kontrak. Penyusunan modulini berpedoman pada Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP No. 3 tahun 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3).

Modul penyusunan kontrak disusun untuk digunakan dalam pelatihan dengan target peserta memiliki pemahaman, meningkatkan kinerja dan menyusun kontrak yang berkualitas.

Modul penyusunan kontrak memiliki elemen kompetensi sebagai berikut:

12

1.

Mengindentifikasi dan mengkaji materi pokok terkait kontrak pengadaan.

2.

Menentukan jenis dan persyaratan kontrak pengadaan.

Pasal 1 Angka 22 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

3 888

BAB

1

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak 3.

Membuat rancangan kontrak pengadaan.

Selain itu, modul Penyusunan Kontrak ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di bawah ini: 

KUHPerdata (BW);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan



Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;



Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah;



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;



Undang-Undang Nomor 24Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara;



Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah;



Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pinjaman/Hibah Luar Negeri;



Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

BAB 2 PENGERTIAN DASAR KONTRAK 2.1. Pengertian Kontrak Istilah kontrak berasal dari kata “contract” dalam bahasa inggris, dalam bahasa prancis “contract” dan dalam bahasa belanda “overeenkomst” sekalipun kadang-kadang juga digunakan istilah “contract” dalam istilah bahasa indonesia kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian.

Sedangkan istilah perjanjian cakupannya lebih luas, dengan demikian

2.1. Pengertian Kontrak

perbedaan dua istilah ini bukan pada bentuknya, tidak tepat bila kontrak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis, sebab kontrak

2.2. Asas-Asas Kontrak

pun dapat dibuat secara lisan.13

2.3. Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Dalam prakteknya tidak dibedakan antara kontrak (contract) dan nama lainnya. Nama lain dari kontrak (contract) adalah:

2.4. Pengertian Kontrak Pengadaan Internasional 2.5. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

a.

Perjanjian (Agreement)

b.

Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement)

c.

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)14

d.

Surat Pernyataan Keinginan (Letter of Intent)

e.

Treaty

f.

Convenant

g.

Accord

Kontrak atau contract (dalam bahasa Inggris), dapat diartikan sebagai berikut:

“An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. It’s essentials are competent parties, an mutuality obligation…the writing which contains the agreement of parties, with the terms and conditions, and which serves as a proof of the obligation.”15 13

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H. M.Hum. Hukum Perjanjian. LaksBang PRESSindo. Cet. I. Juli 2009. Hal 30.

14 Istilah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) secara teori sebenarnya adalah dokumen yang disepakati para pihak dalam hubungan awal (engagement) para pihak sebelum dilakukan kontrak yang memiliki kekuatan hukum mengikat dengan klausul yang spesifik.Khusus penggunaan istilah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), digunakan dalam pelaksanaan swakelola.

15 Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary. St. Paul Minn: West Publishing Co.

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

5 888

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Berdasarkan Black’s Law Dictionary, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Inti definisi yang tercantum dalam Black’s Law Dictionary bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masingmasing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu, lebih prestasi atau tidak melakukan sesuatu. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian.

Mengengai syarat sah perjanjiian, Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa kontrak/perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya kontrak/perjanjian, yaitu : 1. Adanya kesepakatan para pihak; Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan di dalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Demi tercapainya persesuaian pernyataan kehendak, dapat ditelusuri dari hal : a.

Bahasa yang lengkap dan tertulis;

b.

Bahasa yang sempurna secara lisan;

c.

Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya;

d.

Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya;

e.

Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; Kecakapan bertindak merupakan penjabaran dari cakap hukum, yaitu kecapakan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.

6 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah: a.

Anak di bawah umur (belum dewasa);

b.

Orang yang berada di bawah pengampunan;

c.

Perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi suaminya. Namun, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi sekarang sehingga perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian (UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974).

Dalam konteks Kontrak Pengadaan, praktiknya, bukan hanya orang-perorang yang dapat membuat Kontrak Pengadaan, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian,kontrak dapat diartikan: ”Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang, harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

3. Mengenai suatu hal (objek) tertentu ; Rumusan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan untuk sahnya perjanjian memerlukan syarat, “Suatu hal tertentu”. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian yang jelas. Objek perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi, “Tiap-tiap

perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

4. Adanya sebab yang halal (Geoorloofde Oorzaak).

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian oorzaak (causa yang halal).

Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dapat disimpulkan bahwa suatu sebab yang dibolehkan atau halal berarti kesepakatan yang tertuang dalan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan denga perundang-undangan,

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

7 888

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak ketertiban umum, dan kesusilaan. KUHPerdata memberikan kebebasan membuat perjanjian atau kontrak secara tertulis maupun tidak tertulis, asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.16

2.2. Asas-Asas Kontrak Berdasarkan teori, di dalam suatu kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (concsensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith) dan asas kepribadian (personality).

Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud: 2.2.1. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa setiap orang bebas membuat suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dapat

2.1. Pengertian Kontrak

2.2. Asas-Asas Kontrak

2.3. Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 2.4. Pengertian Kontrak Pengadaan Internasional 2.5. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal 1338 KUHPerdata mengandung beberapa asas-asas kontrak. Kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang bebas untuk menyatakan keinginan yang diperlukan untuk membentuk perjanjian. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1). membuat atau tidak membuat perjanjian; 2). mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 3). menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta 4). menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu isi dari kontrak tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan ketertiban umum.

16

BN. Marbun, S.H. Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum, Puspa Swara, Cet. I 2009. Hal. 8-10.

8 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak 2.2.2. Asas Konsensualitas (concensualism) Asas konsensualitas dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literisdan

contractus innominat. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

2.2.3. Asas Pacta Sunt Servanda Asas pacta sunt servanda atau sering disebut asas kepastian hukum merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah UndangUndang. Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata “bagi mereka yang membuatnya” menunjukan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya.

Kontrak pengadaan merupakan materi hukum yang diatur dalam KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh Karena itu, semua sengketa yang timbul dari Kontrak Pengadaan harus diselesaikan berdasarkan Kontrak (Hukum Perdata) dan bukan berdasarkan Hukum Pidana.

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

9 888

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagaipactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pac-

tum sudah cukup dengan kata sepakat saja.

2.2.4. Asas Itikad Baik (Good faith) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.� Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif17.

2.1. Pengertian Kontrak

2.3. Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/

2.2. Asas-Asas Kontrak

Jasa Dalam pengadaaan barang/jasa pemerintah, kontrak pengadaan memiliki peranan yang sangat penting. Pada dasarnya, kontrak pengadaan barang/ jasa merupakan suatu kontrak bisnis dalam kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh K/L/D/I. Kontrak pengadaan ini disepakati oleh PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.18 PPK sebagai pejabat yang bertanggung jawab

2.3. Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 2.4. Pengertian Kontrak Pengadaan Internasional 2.5. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bertindak mewakili K/L/D/I dalam kontrak pengadaan.

Pada pembentukan kontrak pengadaan tersebut, pemerintah melakukan kegiatan bisnis berupa pengadaan barang/jasadalam hubungan kontraktual.Sebagai pihak dalam kontrak, pemerintah tidak lagi memiliki imunitas negara (state immunity) dan dalam posisi yang sama dihadapan 17

JM.Van Dunne dan Van der Burght,Gr. Perbuatan Melawan Hukum, (Ujung Pandang; Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, 19888), hlm 15 18 Pasal 1 Angka 22 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

10 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak kontrak (equal before contract). Kontrak pengadaan di atas diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Standard Biding Document(SBD) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 memberikan definisi kontrak pengadaan dengan jelas dan mengatur standar minimal yang harus dipenuhi. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mewajibkan kontrak pengadaan dalam berbentuk perjanjian tertulis.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

(Pasal 1 Angka 22 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010)

Kontrak pengadaan merupakan salah satu komponen utama dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring dengan perkembangan dan tingkat kerumitan proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah mengalami perkembangan demikian pesat. Ditambah perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah harus ditunjang dengan kepastian hukum berupa kontrak dalam mengawal seluruh prosesnya.

Dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak dapat menjadi tantangan. Hal ini disebabkan akibat beberapa PPK dan penyedia barang dan jasa tidak selalu memahami dan memiliki kemampuan menyusun kontrak dengan baik. Hal ini sering menyebabkan kontrak tidak menguntungkan dan tidak memberi kepastian hukum bagi para pihak.

Bahkan dalam keadaan tertentu, pengguna kontrak pengadaan sulit memahami model kontrak pengadaan yang telah diberikan dalam SBD. Standar dokumen PBJP/SBD merupakan pedoman19 dalam menyusun dokumen PBJP. Penetapan standar dokumen PBJP bertujuan agar berjalan sesuai prinsip-prinsip dan etika PBJ. Ketidakpahaman akan isu hukum ini dapat menyulitkan para pihak kontrak pengadaan barang/jasa karena harus berhadapan dengan resiko-resiko yang sulit diprediksi di awal, yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa. Dua sumber masalah sering menjadi pemicu sengketa adalah ketidakcermatan dalam penyusunan kontrak dan tidak adanya itikad baik para pihak (good faith).

19

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman didefinisikan sebagai Kumpulan ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Hal (pokok) yg menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

1 8188

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Hal penting yang juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan kontrak pengadaan adalah isu penggunaan model standar kontrak pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam SBD. Penggunaan model dan standar kontrak pengadaan barang/jasa, digunakan oleh PPK. PPK memiliki posisi tawar(bargaining position) yang kuat. Hal ini bisa berbeda pada saat pengadaan barang/jasa yang di biaya oleh mitra asing, baik dalam bentuk pinjaman atau hibah luar negeri.

Unsur-unsur sebuah kontrak pengadaan barang/jasa, ada 5 (lima) persyaratan dasar atau unsur sebagai berikut : 1.

Kesepakatan. Pengguna dan penyedia barang/jasaharus mencapai kesepakatan untuk melakukan pengadaan barang/jasa. Kesepakatan ini dilakukan melalui pembubuhan tanda tangan para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

2.

Pertimbangan. Kontrak pengadaan barang/jasa tersebut harus didukung oleh pertimbangan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

3.

Kapasitas mengadakan kontrak: Pihak-pihak dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa harus memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengadakan kontrak pengadaan barang/jasa.

4.

Obyek yang sah: obyek kontrak pengadaan barang/jasa haruslah sah atau tidak melawan hukum. Contohnya kontrak pengadaan barang/jasa tidak boleh mengatur suatu obyek pengadaan barang yang dilarang peraturan perundang undangan seperti persenjataan militer oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pengadaan alutsista harus melalui Kementerian Pertahanan.

5.

Pelayanan publik. Kontrak pengadaan barang/jasa yang diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan pelayanan publik dan harus didasarkan pada kebijakan serta peraturan perundang-undanganyang berlaku.

6.

Prinsip kehati-hatian (precautionary principles). Penyusunan kontrak harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akurasi, jelas , tepat dengan memahami semua isu hukum, implikasi hukum dan solusi hukum atas setiap klausul kontrak.

Terkait kecakapan atau kapasitas bagi penyedia yang berbentuk badan hukum, maka subyek hukum berbentuk badan hukum (retch person) harus memenuhi kriteria berikut: a.

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia barang/jasa

12 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya); b.

Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).

c.

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d.

Secara hukum mempunya kapasitas menandatangani kontrak. (atau yang lebih jelas adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang namanya tertera di dalam akte pendirian perusahaan atau orang yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu);

e.

Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 29;

f.

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/ jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

g.

Tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya);

h.

Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya sekedar “diakui” saja);

Penyedia orang perorangan yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, persyaratannya antara lain: a.

Memiliki identitas Diri, NPWP20 dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;

b.

Memiliki kemampuan dan keahlian;

c.

Mempunyai pengalaman di bidangnya

20 Penyedia Barang/Jasa orang perorangan khususnya kondisi tertentu yang tidak memiliki NPWP disarankan untuk mendaftarkan kepemilikan NPWP dan syarat ketiadaan NPWP tidak dapat menggugurkan Penyedia tersebut. Contohnya tukang pemahat patung, pelukis dan tukang taman.

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

1 8388

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Selain persyaratan di atas, pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/ BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penyusunan kontrak pengadaan, pengguna barang/jasa harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak yang dibahas disebutkan dalam Bab 2. Hal ini disebabkan karena seperti yang kita ketahui banyak permasalahan kontrak yang disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Uraian menganai kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di atas memperlihatkan perbedaan dasar dengan karakteristik yang ada dalam kontrak bisnis secara umum. Perbedaan dasar antara Kontrak PengadaanBarang/Jasa dan Kontrak Bisnis adalah sebagai berikut: Kontrak Pengadaan

Perjanjian tertulis

Persamaan/Perbedaan

Bentuk

Kontrak Bisnis

Perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis

PPK dan penyedia barang/jasa

Para Pihak

Para pihak bisa siapa saja asalkan adanya kesepakatan

Diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010

Spesifikasi

Kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Jenis

Kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan biasanya sesuai dengan transaksi bisnis yang dilakukan

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur beberapa jenis Kontrak Pengadaan

Tabel 2.1 Perbedaan Kontrak pengadaan dengan kontrak bisnis

2.4. Pengertian Kontrak Pengadaan Internasional Kontrak pengadaan yang berdimensi internasional merupakan suatu kontrak barang/jasadalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dimana penyedianya adalah orang-perorang atau badan hukum asing.

Kontrak pengadaan yang berdimensi internasional berbeda dengan kontrak

2.1. Pengertian Kontrak

2.2. Asas-Asas Kontrak

2.3. Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 2.4. Pengertian Kontrak Pengadaan Internasional 2.5. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, dimana pihak penyedia tidak selalu orang atau badan hukum asing.

Kontrak Pengadaan Internasional adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia orang atau badan hukum asing.

14 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan barang atau jasa yang dibiayai Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) secara prinsip tetap harus mengikuti Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Apabila terdapat perbedaan antara peraturan presiden ini dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa yang berlaku bagi pemberi pinjaman atau hibah luar negeri, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.

Suatu kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah disebut kontrak pengadaan internasional, dalam hal terjadi beberapa situasi di bawah ini: a.

Penyedia merupakan pribadi atau badan hukum asing.

b.

Pelelangan internasional.

c.

Pengadaan di luar negeri21.

d.

Pengadaan dengan dana bersumber dari PHLN22

Perusahaan asing dapat ikut serta dalam pengadaan barang/jasa, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Pengadaan

pekerjaan

konstruksi

dengan

nilai

di

atas

Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b.

Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

c.

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perusahaan asing harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub-kontrak atau bentuk lainnya, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.Sehubungan dengan hal tersebut, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

21

Pengadaan barang di luar negeri sepanjang menggunakan APBN belum tentu pihak penyedia barang/jasa merupakan orang perorangan dan badan hukum asing.

22 Kontrak pengadaan yang dananya bersumber PHLN tidak selalu merupakan kontrak pengadaan internasional. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dananya bersumber PHLN, penyedia dapat berbentuk orang dan/atau badan hukum nasional

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

1 8588

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Dalam penyusunan rancangan kontrak pengadaan internasional, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.PPK perlu meminta pendapat ahli hukum kontrak. Selain itu PPK perlu memperhatikan beberapa permasalahan hukum yang penting dalam kontrak pengadaan internasional seperti: penggunaan mata uang, nilai tukar, alih teknologi (transfer of technology), hukum yang berlaku (ap-

plicable law), bahasa dan Istilah.

2.5. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di dalam KUHPerdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata). Dengan adanya konsensus maka perjanjian itu telah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan riil.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.

2.1. Pengertian Kontrak

2.2. Asas-Asas Kontrak

2.3. Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 2.4. Pengertian Kontrak Pengadaan Internasional 2.5. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak pengadaan harus berbentuk perjanjian tertulis.23 Tanda bukti perjanjian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:24 a.

Bukti pembelian Bukti pembelian digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bukti pembelian hanya mencantumkan nama penjual, sama dengan faktur belanja ketika membeli di mini market.

Pengadaan dimaksud sesuai dengan pasal 55 Perpres 54/2010, bila pengadaan dilakukan terpisah karena alasan efisiensi

23 24

16 888

Pasal 1 Angka 22 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Pasal 55 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak sehingga masing-masing pembayaran bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00, maka pembayaran dilakukan dengan bukti pembelian. b.

Kuitansi Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 dapat menggunakan kuitansi, dimana penyedia tidak harus menyampaikan dokumen kualifikasi.

Kuitansi harus mencantumkan nama kedua belah pihak yang bertransaksi, antara PPK dengan penyedia. Pengadaan dimaksud sesuai dengan pasal 55 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dapat menggunakan kuitansi bila dilakukan sekaligus oleh penyedia yang sama.

c.

Surat Perintah Kerja (SPK) SPK adalah surat perjanjian yang lebih singkat dibandingkan dengan kontrak yang memuat lebih banyak lampiran-lampiran. SPK digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dokumen kualifikasi disampaikan pada saat klarifikasi penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

d.

Surat perjanjian.

Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, kontrak pengadaan barang/jasa dibagi menjadi: 1.

Kontrak berdasarkan cara pembayaran;

2.

Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;

3.

Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan

4.

Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

1 8788

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Penetapan jenis-jenis kontrak pengadaan barang/jasa dalam Perpres nomor 54 Pasal 5054 Tahun 2010, meliputi : 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan cara pembayaran, terdiri atas: a.

Kontrak Lump Sum Kontrak lump sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;

2.

Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

3.

Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;

4.

Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);

5.

Total harga penawaran bersifat mengikat; dan

6.

Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Dimensi kuantitas dan kualitas barang/ jasa yang diperjanjikan harus diidentifikasi secara tegas dan jelas dalam kontrak. Setiap pengurangan kualitas dan/atau kuantitas adalah

wanprestasi atau ingkar janji.

Dimensi inilah yang mengikat penyedia barang/ jasa. Pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan dengan kontrak lump sum, antara lain: 1.

Pengadaan kendaraan bermotor;

2.

Pengadaan patung;

3.

Konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas;

4.

Pembuatan aplikasi komputer.

b. Kontrak Harga Satuan Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;

18 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak 2.

Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;

3.

Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan

4.

Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Contoh kontrak harga satuan antara lain: kontrak kontruksi, kontrak pengadaan barang dan kontrak pengadaan lainnya. c. Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan lump sum kemudian untuk bagian yang lain harus menggunakan harga satuan, misalnya pengadaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atas menggunakan lumpsum, pondasi mempergunakan harga satuan).

Contoh: Kontrak pembangunan gedung di atas lahan rawa. Dalam pekerjaan tersebut dapat terjadi volume pekerjaan yang dapat diestimasi dan yang tidak dapat diestimasi sejak awal. d. Kontrak Persentase Kontrak persentase merupakan kontrak pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Penyedia jasa konsultansi/jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

2.

Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.

3.

Kontrak persentase digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan persentase.

Contoh: Kontrak konsultan manajemen konstruksi. e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

1 8988

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak konstruksi/jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

2.

Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

3.

Kontrak terima jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.

Contoh: Kontrak rancang bangun bagi konsultan perencana yang menerima tugas dari penyedia jasa.

2. Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan pembebanan tahun anggaran, terdiri atas: a.

Kontrak Tahun Tunggal Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

b.

Kontrak Tahun Jamak.

Kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: 1)

Menteri

Keuangan

untuk

kegiatan

yang

nilainya

diatas

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2)

Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) antara lain: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/ udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan sebagainya.

20 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak 3. Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan sumber pendanaan, terdiri atas: a.

Kontrak Pengadaan Tunggal Kontrak pengadaan tunggal merupakan kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

b.

Kontrak Pengadaan Bersama; dan Kontrak pengadaan bersama merupakan kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak. Kontrak pengadaan bersama diadakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sumber pendanaannya berasal dari beberapa K/ L/D/I (co-financing) oleh beberapa PPK dengan sumber dana yang berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, APBN-APBD).

Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Kontrak pengadaan bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan maupun anggaran, contohnya adalah pengadaan ATK, obat, peralatan kantor, komputer. c.

Kontrak Payung (Framework Contract).

Kontrak payung (Framework Contract) merupakan kontrak harga satuan antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/ D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani; dan

2)

Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/satuan kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa secara nyata.

Pengadaan barang/jasa dengan kontrak payung antara lain dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent) dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.

4. Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan jenis pekerjaan, terdiri atas: a.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan

PPKL

hatnireLKPP meP asaJ/gnaLembaga raB naadKebijakan agneP naPengadaan kajibeK agaBarang/Jasa bmeL Pemerintah

2 8188

BAB

2

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal merupakan kontrak pengadaan barang/ jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan. b.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Model kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi antara lain dapat berbentuk: 1)

Kontrak berbasis kinerja (Performance Based Contract) merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang bisa merupakan penggabungan paket pekerjaan yang biasanya dilakukan terpisah.

2)

Kontrak rancang dan bangun (Design & Build) merupakan kontrak pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.

3)

Kontrak rancang bangun konstruksi (Engineering Procurement Construc-

tion/EPC) merupakan kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.

4)

Kontrak rancang bangun operasi pemeliharaan (Design-Build-Operate-Main-

tain) merupakan kontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

5)

Kontrak jasa pelayanan (Service Contract) merupakan kontrak pengadaan untuk melayani kebutuhan layanan tertentu.

6)

Kontrak pengelolaan aset merupakan kontrak untuk pengelolaan aset sehingga aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

7)

Kontrak operasi dan pemeliharaan merupakan kontrak pengadaan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki.

22 888

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

33 BAB

Kontrak nahitaModul leP lPenyusunan udoM ludDokumen uJ

BAB 3 TAHAPAN PENYUSUNAN KONTRAK Dalam penyusunan kontrak pengadaan, penyiapan dokumen kontrak merupakan langkah awal dalam suatu pelaksanaan kontrak. Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa adalah seluruh dokumen perjanjian 3.1. Tahapan Penyusunan Kontrak 3.2. Tahapan Persiapan Pemilihan

tertulis, yang mengatur hubungan hukum, antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan.

3.3. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

ULP/pejabat pengadaan menetapkan jenis kontrak pengadaan barang/ jasa. Sedangkan PPK menandatangani dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa25. Kontrak tersebut harus mengacu pada rancangan

3.4. Tahapan Penandatanganan Kontrak

kontrak yang merupakan bagian dari dokumen pengadaan yang ditetapkan oleh PPK sebelum pemilihan dimulai. Kontrak harus ditandatangani oleh

3.5. Tahapan Pelaksanaan Kontrak 3.6. Tahapan Serah Terima Pekerjaan

orang yang berhak sebagaimana ketentuan.

Langkah persiapan penyusunan kontrak berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam penyusunan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tahapan penyusunan kontrak dimulai sejak tahap perencanaan umum sampai serah terima pekerjaan.

Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan Kontrak

3.1. Tahapan Penyusunan Kontrak Tahapan ini termasuk pengumuman pra kualifikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang rencana pengadaan barang/jasa. Pengumuman dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dimana pada hari pertama pengumuman dilaksanakan. Tahap ini 25

Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP Kebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL Pemerintah

823 88

3 BAB

3

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak juga termasuk tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran.

Pada tahap ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh PPK, antara lain : 1. Kejelasan transaksi PPK wajib mengetahui secara jelas tentang jenis dan bentuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan. PPK harus mendapatkan penjelasan yang menyeluruh dari para pihak yang berkompeten.

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 PPK wajib memahami secara umum Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Pengetahuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait Selain memahami secara umum Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, PPK wajib mempelajari peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kontrak pengadaan. PPK dapat meminta bantuan untuk melakukan penelusuran dan pemahaman kepada pihak yang berkompeten seperti Biro/Bagian Hukum pada K/L/D/I dan ahli hukum kontrak.

4.

Pihak dalam kontrak PPK wajib mengetahui rekam jejak (track record) dari penyedia khususnya terkait dengan daftar hitam penyedia.

5.

Praktek terbaik PPK perlu mempelajari praktek-praktek terbaik dalam penyusunan kontrak, manajemen kontrak dan strategi dan teknik negosiasi.

Pada dasarnya model kontrak pengadaan telah disediakan dan setiap kontrak harus merujuk pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan standard biding document. Namun demikian PPK perlu memperkuat kapasitas agar lebih memahami kontrak dan konsekuensi hukumnya.

Berbeda dengan dokumen kontrak untuk kegiatan swakelola yang belum tersedia model kontrak dalam stan-

dard biding document. Kontrak harus dibuat oleh masing/ masing K/L/D/I sesuai dengan karakteristik dan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (TOR) masing-masing.

888 24

LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

33 BAB

Kontrak nahitaModul leP lPenyusunan udoM ludDokumen uJ 3.1. Tahapan Penyusunan Kontrak

3.2. Tahapan Persiapan Pemilihan Pada tahap ini ditetapkan metode pemilihan untuk memilih ’calon’ penyedia

3.2. Tahapan Persiapan Pemilihan

yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan yang akan

3.3. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

dilakukan. PPK harus mulai melakukan perencanaan penyusunan kontrak dan mulai menentukan isu hukum penting dalam dokumen kontrak.

Pada tahap ini dilakukan perancangan kontrak pengadaan secara umum.

3.4. Tahapan Penandatanganan Kontrak

Tahapan perancangan kontrak pengadaan dilakukan melalui 2 (dua)

3.5. Tahapan Pelaksanaan Kontrak 3.6. Tahapan Serah Terima Pekerjaan

pendekatan yaitu: Pertama, perancangan (drafting) keseluruhan dokumen; Kedua, penelaahan (reviewing) atas rancangan kontrak pengadaan dalam

standard biding document.

Gambar 3.2 Tahapan Persiapan Pemilihan

Pada tahap ini, PPK harus memilih dokumen kontrak yang paling sesuai dengan metode pemilihan. Model dokumen kontrak tersebut dapat ditentukan dan dipilih pada SBD. Pemilihan jenis dokumen kontrak yang digunakan tersebut harus disesuaikan dengan jenis, sifat dan nilai pengadaan barang/jasa tersebut.

1. Kaji Ulang (review) Kontrak Pengadaan Penelahaan (review) kontrak pengadaan adalah melakukan analisis atas model-model dan syarat-syarat kontrak pengadaan yang telah diatur Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan model kontrak

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP Kebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL Pemerintah

825 88

3 BAB

3

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak dalam SBD. Namun demikian PPK perlu memperkuat kapasitas agar lebih memahami kontrak dan konsekuensi hukumnya. Kapasitas tersebut khususnya dalam kemampuan penelahaan kontrak pengadaan setidaknya perlu mengidentifikasi isu hukum (legal issues), implikasi hukum (legal implication) dan solusi hukum (legal solution).

Dalam konteks kontrak pengadaan untuk kegiatan swakelola, pendekatan penelaahan tidak dilakukan karena belum tersedia model dalam SBD. PPK perlu menyusun rancangan kontrak pengadaan barang/jasa untuk kegiatan swakelola dengan tetap merujuk pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan SBD. PPK dan pihak terkait lainnya harus paham benar hak dan kewajibannya yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap hubungannya menjadi masalah serius. Beberapa kasus kontrak pengadaan barang/ jasa dapat merugikan PPK bahkan Negara jika tidak dilakukan pencermatan dan penelahaan khususnya atas model kontrak pengadaan yang telah disediakan dalam SBD. Hal ini diatur dalam Lampiran III Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mewajibkan PPK dan penyedia barang/jasa memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, dan seterusnya.

2. Perancangan Kontrak Pengadaan Perancangan kontrak pengadaan yang dimaksud dalam bagian ini adalah penguatan pengetahuan, kemampuan dan teknik merancang kontrak pengadaan secara umum termasuk sesuai dengan peraturan perundangundangan dan standar internasional. Bagian ini sebagai pengayaan atas model-model yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan SBD. Perancangan kontrak pengadaan adalah cara menyusun perjanjian/kontrak dilengkapi dengan cara menyusun syarat-syarat kontrak. Rancangan kontrak menggunakan pada model dalam SBD dan best practice seperti standar yang dikembangkan oleh WTO ataupun International Trade Center . Selain itu perancangan ini harus memperhatikan pengaturan lain dalam peraturan perundangundangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UU No. 30/1999, dan lain-lain.

888 26

LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

33 BAB

Kontrak nahitaModul leP lPenyusunan udoM ludDokumen uJ

3.3. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Pada tahapan ini termasuk pemberian penjelasan (aanwijzing). Aanwijzing dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

Hal ini agar penyedia barang/jasa memiliki cukup waktu untuk mempelajari dokumen dan mempersiapkan hal-hal yang dianggap kurang jelas agar dapat ditanyakan sewaktu rapat penjelasan.

3.1. Tahapan Penyusunan Kontrak

Untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa, ULP/pejabat pengadaan mengadakan pemberian penjelasan. Ketidakikutsertaan dalam

3.2. Tahapan Persiapan Pemilihan

acara (aanwijzing) tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan

3.3. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

peserta. Yang berhak ikut di dalam aanwijzing adalah peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti pelelangan. Hasil aanwijzing bersifat mengikat kepada seluruh peserta, baik yang ikut maupun yang tidak mengikuti dan

3.4. Tahapan Penandatanganan Kontrak

menjadi salah satu lampiran dari dokumen pengadaan.

3.5. Tahapan Pelaksanaan Kontrak 3.6. Tahapan Serah Terima Pekerjaan

Pada tahapan ini ULP/pejabat pengadaan harus memberikan penjelasan termasuk rancangan dokumen kontrak. PPK sebaiknya hadir dalam

aanwijzing khususnya untuk menjelaskan dokumen kontrak pengadaan.

Penjelasan ini harus cermat khususnya mengenai isu hukum yang sangat penting dan memiliki implikasi hukum signifikan. PPK perlu mencermati, menelaah dan mengikuti semua tahapan pelaksanaan kontrak berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Pada tahap ini dimungkinkan perubahan atas dokumen kontrak dengan persetujuan PPK.

3.4. Tahapan Penandatangan Kontrak Sebelum penandatanganan kontrak, PPK harus mencermati semua substansi kontrak dan menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa untuk ditandatangani.26 Tahap penandatanganan kontrak pengadaan antara PPK dengan penyedia dilaksanakan setelah penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai pemenang dan menyerahkan jaminan pelaksanaan. 27 Tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

26 27

Pasal 86 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Jasa konsultansi tidak memerlukan jaminan pelaksanaan

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP Kebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL Pemerintah

827 88

3 BAB

3

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

Waktu penandatanganan kontrak harus disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sedang berjalan. Apabila kegiatan menggunakan DIPA tahun tunggal tahun 2011, maka penandatanganan kontrak harus dilakukan pada tahun 2011 dan pekerjaan tersebut harus diselesaikan sebelum tahun 2011 berakhir. Namun bilamana kegiatan tersebut menggunakan kontrak tahun jamak28, maka penandatanganan kontrak dapat berlaku untuk tahun berikutnya sepanjang masih berada dalam jangka waktu pelaksanaan kontrak tahun jamak yang alokasi dananya telah disetujui oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah.

Kontrak berlaku dan mengikat (entry into force) bagi para pihak sejak ditandatanganinya surat perjanjian, walaupun pekerjaan dapat dilakukan pada saat PPK menerbitkan SPMK. SPMK adalah surat perintah mulai kerja yang dibuat sebelum/setelah perjanjian/SPK ditandatangani dan menjadi perhitungan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan, khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi, SPMK dibuat setelah dilakukan penyerahaan lahan dari pengguna ke penyedia dan setelah dilakukan rapat persiapan untuk memulai pekerjaan.

SPMK untuk penunjukan langsung pada keadaan darurat dapat dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian/SPK29. Tanggal SPMK dibuat setelah penandatanganan kontrak dan, SPMK dapat diterbitkan sebelum penandatanganan kontrak.

Kontrak antara PPK dan penyedia sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) rangkap dokumen kontrak asli, dengan diberikan sebagai berikut : 1. Kontrak asli pertama diberikan kepada PPK dengan dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2. Kontrak asli kedua diberikan kepada penyedia dengan dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai. Pemberian materai pada dokumen kontrak ini dilakukan sebagai bentuk penaatan atas UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Apabila diperlukan, dokumen kontrak yang asli dapat digandakan.

28 29

888 28

Pasal 50 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Pasal 58 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

33 BAB

Kontrak nahitaModul leP lPenyusunan udoM ludDokumen uJ Pemberian tanda tangan harus mengenai materai. Materai wajib diberikan tanggal pada tempat yang disediakan di dalam materai, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Pemberian tanggal untuk menghindari penggunaan materai tersebut lebih dari satu kali.

2. Pemberian tanggal untuk mencegah pemalsuan tanda tangan dan dokumen kontrak.

3. Pemberian tanggal sebagai bentuk penaatan atas Surat Edaran Mahkamah Agung agar kontrak tersebut dapat menjadi alat bukti penuh.

Dalam konteks kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penandatanganan kontrak dilakukan setelah konsultasi dengan pendapat ahli hukum kontrak. Ahli hukum kontrak dapat memberikan konsultasi, review dan/atau menyusun Kontrak yang kompleks. Hasil dari konsultasi PPK dengan Ahli hukum kontrak dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada: 1. Audit hukum (legal audit/legal due diligent) 2. Pendapat hukum (legal opinion) Dalam penandatanganan kontrak pengadaan, Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mewajibkan penyedia diwakili oleh Direksi sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan Hukum penyedia.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Pihak lain yang bukan Direksi atau pihak yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Badan Hukum penyedia tidak dapat menandatangani kontrak kecuali pihak tersebut mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.

Kontrak yang sudah ditandatangani dapat dibatalkan, apabila dari hasil telaahan terhadap proses pemilihan penyedia ditemukan adanya kesalahan prosedur. Kontrak dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 butir 4, dimana suatu perjanjian/kontrak dinyatakan sah antara lain bilamana terdapat suatu sebab yang halal.

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP Kebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL Pemerintah

829 88

3 BAB

3

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Salah satu sebab yang halal antara lain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta lampirannya. Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa terkait dengan pembatalan kontrak tersebut dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam pasal 118 ayat (7) huruf a. Pengenaaan sanksi tersebut harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks pembayaran, pembayaran wajib dilakukan sesuai ketentuan di dalam kontrak. Bilamana terjadinya pembatalan kontrak karena hal tersebut di atas, maka proses pembayaran berpedoman pada bunyi kontrak. Untuk itu harus dilakukan audit terlebih dahulu terhadap proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan progres pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya hasil audit tersebut dapat menjadi pedoman bagi PPK atau pihak lainnya yang berwenang dalam melakukan proses selanjutnya.

Sebelum Penandatanganan Kontrak

Pokok Permasalahan

Setelah Penandatanganan Kontrak

ULP/Pejabat Pengadaan

Tanggung Jawab

PPK

Hukum Administrasi Negara

Hukum

Hukum Perdata

Sanksi Administrasi

Sanksi

Pengaduan

Penyelesaian Perselisihan

Sanksi Ganti Rugi (Gugatan Perdata) Penyelesaian Perselisihan antara PPK dan Penyedia melalui Musyawarah, Arbitrase atau Pengadilan

Dokumen Pengadaan

Pengaturan

Hari Kerja

Hari

Hari Kalender

Tindak Pidana

Hukum Pidana dan Sanksi Pidana

Hukum Pidana dan Sanksi Pidana

Kontrak Pengadaan

3.1. Tahapan Penyusunan Kontrak 3.2. Tahapan Persiapan Pemilihan 3.3. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan 3.4. Tahapan Penandatanganan Kontrak 3.5. Tahapan Pelaksanaan Kontrak 3.6. Tahapan Serah Terima Pekerjaan

Tabel 3.1 Tabel Pihak-pihak yang berwenang sebelum dan sesudah penandatanganan kontarak

3.5. Tahapan Pelaksanaan Kontrak Dalam langkah pelaksanaan kontrak pengadaan, PPK perlu mencermati semua dokumen dan klausul surat perjanjian. Salah satu hasil proses telaah atas dokumen kontrak, PPK akan memahami tata urutan (hierarki) kekuatan hukum antara dokumen kontrak. Tata urutan (hierarki) kekuatan hukum dokumen adalah suatu hirarki prioritas yang menentukan kekuatan yang lebih tinggi atau lebih menentukan dari suatu dokumen.

888 30

LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

33 BAB

Kontrak nahitaModul leP lPenyusunan udoM ludDokumen uJ Di bawah ini adalah tata urutan (hierarki) kekuatan hukum dari dokumen kontrak yang berarti dokumen dengan nomor urut yang lebih kecil mempunyai kekuatan hukum yang lebih menentukan. Apabila terjadi masalah tumpang tindih ( overlapping ) atau perbedaan pengaturan (conflict), maka ketentuan yang harus diikuti adalah pengaturan pada dokumen dengan urutan yang lebih dulu, sebagai berikut: 1. Adendum surat prjanjian; 2. Pokok perjanjian; 3. Surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya; 4. Syarat-syarat khusus kontrak; 5. Syarat-syarat umum kontrak; 6. Kerangka acuan kerja; 7. Gambar-gambar; 8. Dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, BAPP. Dalam tahap pelaksanaan kontrak, PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan dan/atau dokumen tertentu yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). PPK akan menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak.

Dalam surat perintah mulai kerja, harus dicantumkan tanggal atau waktu saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. Khusus untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Setelah pembuatan berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak, penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Penyedia melakukan mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: 1. mendatangkan tenaga ahli; 2. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau 3. menyiapkan peralatan pendukung; Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan peralatan dan personil harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan berita acara hasil inspeksi/pemeriksaan yang ditandatangani

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP Kebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL Pemerintah

831 88

3 BAB

3

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak oleh PPK dan penyedia. PPK dapat dibantu tim teknis dan/atau tim pendukung dalam melakukan pemeriksaan personil dan peralatan. Apabila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi: 1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; 2. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; 3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau 4. mengubah jadwal pelaksanaan.30 PPK dapat melakukan secara bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan. PPK dapat dibantu tim teknis dan/atau tim pendukung untuk pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan lapangan ini dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam adendum kontrak.

Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan: 1. Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai; 2. Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.

3. Menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

30

888 32

Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

33 BAB

Kontrak nahitaModul leP lPenyusunan udoM ludDokumen uJ Dalam mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan. PPK dapat dibantu panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan.

PPK harus segera melakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia.

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam kontrak.

Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia. Jaminan uang muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah jaminan uang muka diterima oleh penyedia. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsurangsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).

Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2. pembayaran dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; 3. pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka dan denda (apabila ada), serta pajak-pajak yang berlaku; 4. untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP Kebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL Pemerintah

833 88

3 BAB

3

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan.

Apabila penyedia tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak, maka PPK berhak menolak membayar tagihan yang disampaikan oleh penyedia.

3.6. Tahapan Serah Terima Pekerjaan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. Selanjutnya PA/KPA akan menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan, PPHP melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Terakhir, PPHP menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

3.1. Tahapan Penyusunan Kontrak 3.2. Tahapan Persiapan Pemilihan 3.3. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan 3.4. Tahapan Penandatanganan Kontrak 3.5. Tahapan Pelaksanaan Kontrak 3.6. Tahapan Serah Terima Pekerjaan

Khusus pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, penyedia pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.31 Mekanisme serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah selain diatur dalam pasal 96 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over/FHO).

31

888 34

Pasal 95 Ayat (5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

33 BAB

Kontrak nahitaModul leP lPenyusunan udoM ludDokumen uJ Khusus untuk pengadaan jasa konstruksi diatur lebih lanjut oleh PP No. 29 Tahun 2000.

Peraturan tersebut mengatur bahwa masa pemeliharaan pekerjaan jasa konstruksi dapat melampaui akhir tahun anggaran dari masa pelaksanaan pekerjaan (Provisional Hand

Over/PHO). Sedangkan susunan PPHP pada saat Final hand Over (FHO) tidak harus sama dengan PPHP pada saat PHO. Susunan PPHP tersebut mengacu pada keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran yang mengangkat dan memberhentikan kedua PPHP tersebut, berdasarkan kurun waktu yang ditentukan sebelumnya.

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP Kebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL Pemerintah

835 88

3 BAB

3

888 36

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPPLembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J

BAB 4 ANATOMI KONTRAK PENGADAAN

Dalam bab 4 ini akan dibahas mengenai formulasi klausul kontrak pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Selain itu, bab ini juga akan membahas beberapa perbandingan antara model klausul berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan SBD dengan teori dan praktek terbaik di bidang pengadaan barang/jasa.

Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan dokumen yang ditetapkan oleh ULP/pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang atau jasa. Dokumen pengadaan terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan.32 Dalam dokumen pemilihan terdapat rancangan surat perjanjian33, termasuk diantaranya: a. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), b. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), c. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar, d. Daftar kuantitas dan harga; dan e. Dokumen lainnya.

4.1. BagianBagian Utama Kontrak Pengadaan

Dokumen pengadaan tersebut di atas secara keseluruhan akan ditetapkan PPK menjadi dokumen kontrak. Dalam modul ini akan diprioritaskan dan difokuskan kepada penyusunan dokumen kontrak pengadaan yang dikenal dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

4.2. Klausul Lain yang Pokok Dalam Dokumen Kontrak

4.1. Bagian-bagian Utama Kontrak Pengadaan Bagian utama sebuah kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan SBD adalah uraian-uraian yang sekurang-kurangnya harus termuat dalam suatu

32 33

Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 64 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

83788

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan kontrak pengadaan minimal meliputi hal-hal seperti tersebut dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan standard biding

document. Jadi yang dimaksud dengan isi kontrak pengadaan bukanlah uraian yang harus terdapat dalam perjanjian/kontrak tetapi yang harus terdapat dalam dokumen kontrak.

Rancangan surat perjanjian dapat diidentifikasi tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi dan penutup. a. Bagian Pendahuluan Dalam bagian pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bagian sebagai berikut: 1) Sub bagian pembuka Sub bagian pembuka merupakan klausul pengenal suatu dokumen kontrak. Pada sub bagian pembuka judul kontrak atau surat perjanjian dapat diganti dengan singkatan yang akan dipakai dalam dokumen kontrak. Dalam sub bagian pembuka berisi tempat dan waktu penandatangan yang ditulis dengan menggunakan “huruf� untuk mencegah terjadinya kesalahan.

Isu Hukum: sub bagian pembuka memiliki isu hukum penting seperti penggunaan singkatan pengenal dokumen, tempat penandatanganan dan waktu penandatanganan.

Implikasi hukum: 1)

Ketiadaan klausul singkatan sebagai pengenal dokumen perjanjian tidak berdampak pada kekuatan hukum atas kontrak tersebut.

2)

Penulisan tempat penandatanganan memiliki implikasi hukum keberlakuan kontrak sejak kontrak dibubuhkan di tempat tersebut.

3)

Penulisan waktu penandatanganan kontrak dapat memiliki implikasi hukum atas ruang lingkup waktu (temporal scope) kontrak, sesuai dengan klausul jangka waktu pelaksanaan kontrak.

Solusi Hukum: sub bagian pembuka harus dirumuskan secara jelas dan cermat. Penulisan waktu penandatangan diformulasikan dengan menggunakan “huruf� untuk mencegah terjadinya kesalahan.

888 38

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Contoh 1. Sub bagian pembuka:

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____ antara:

Contoh 2. Sub bagian pembuka:

Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi (selanjutnya disebut “Kontrak”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini _______________ di ________________ oleh dan antara:

2) Sub bagian pencantuman identitas para pihak Para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Salah satu pihak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.34 PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa.

PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.35 Dalam konteks kontrak pengadaan barang/jasa, PPK memiliki tugas untuk menetapkan Rancangan Kontrak.36 Dalam konteks pencantuman identitas para pihak dalam kontrak, PPK37 adalah salah satu pihak yang diantumkan dalam identitas para pihak karena PPK bertugas untuk menandatangani kontrak.38 Salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah penyedia barang 34

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 36 Pasal 11 ayat (1) huruf a 3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 37 Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menetapkan persyaratan manajerial untuk dapat menjadi PPK adalah: 1. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu ( S1 ) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan 35

tuntutan pekerjaan.

2. Memiliki pengalaman paling kurang 2 tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa.

3. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas atau pekerjaannya.

38

Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

83988

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

atau jasa. Penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi atau jasa lainnya.39 Secara hukum, penyedia barang/jasa harus mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak. Selain itu penyedia tidak masuk dalam daftar hitam.

Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.40 Penyedia yang masuk dalam daftar hitam terkena sanksi berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang atau jasa diseluruh Kementerian atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lnstitusi lainnya selama 2 (dua) tahun.

Pada sub bagian ini, harus dijelaskan nama, alamat dan landasan hukum pendirian perusahaan yang merupakan penyedia barang/jasa dalam perjanjian. Siapa yang diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut. Berdasarkan Pasal 86 (5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, penyedia wajib diwakili direksi yang sesuai dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Pada sub bagian ini juga harus disebutkan akta pendirian perusahaan dan tunjukkan orang yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut memang berhak sesuai akta pendirian perusahaan atau mendapatkan kuasa direksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 86 (6)) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengenai pengaturan kuasa Direksi.

Dalam hal pengadaaan jasa konsultansi perorangan seperti tenaga ahli41, maka pihak

39 Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Beberapa syarat syarat penyedia barang/ jasa : 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.

3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyediabarang/jasadalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

4. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan danfasilitas lain terkait.

5. Dalam hal kemitraan, penyediabarang/jasaharus mempunyai perjanjian kerja sama.

6. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai 7 Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi.

8. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.

9. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan.

10. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.

11. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.

12. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.

13. Menandatangani Pakta Integritas.

40 41

Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf m Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Khusus untuk tenaga ahli yang ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi, persyaratannya adalah: a . memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak (ini yang kadang sulit bagi tenaga ahli kita); b. lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau yang lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh Kemendiknas;

c. mempunya pengalaman di bidangnya.

Selain persyaratan di atas, pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

888 40

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J penyedia jasa perorangan dan disertai indentitas pribadi (KTP/SIM/Paspor) konsultan perorangan tersebut. Hal ini sudah menjadi hukum kebiasaan dalam kontrak walaupun tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Isu Hukum: sub bagian pencantuman identitas memiliki isu hukum penting seperti kesepakatan para pihak dan kapasitas (kecakapan) para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian.

Implikasi hukum: 1)

Ketiadaan klausul sub bagian pencantuman identitas dapat menyebabkan tidak sahnya suatu perjanjian.

2)

Perumusan klausul sub bagian pencantuman identitas yang tidak jelas dan tidak tegas seperti tidak adanya kapasitas dan jabatan orang yang mewakili para pihak ataupun tidak menyebutkan landasan hukum pendirian badan hukum penyedia ataupun tidak adanya SK penetapan PPK dapat menyebabkan tidak sahnya suatu perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat kapasitas (kecakapan) para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian.

Solusi Hukum: Sub bagian pencantuman identitas harus dirumuskan secara lengkap, jelas dan akurat. Penulisan sub bagian pencantuman identitas harus disertai dengan landasan hukum pendirian badan hukum penyedia dan SK penetapan PPK.

Contoh 1. Sub bagian pencantuman identitas para pihak dengan penyedia perorangan:

I.

__________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama proyek/ satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat kantor Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _______________ [nomor SK penetapan sebagai PPK] (selanjutnya disebut “PPK�); dan

II.

__________ [nama penyedia], sebagai tenaga ahli __________ [posisi tenaga ahli penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama [diri sendiri], yang beralamat di __________ [alamat Penyedia Jasa Konsultansi], berdasarkan kartu identitas berupa ________ [KTP/SIM/Paspor/identitas lain yang masih berlaku] No.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

84188

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak __________ [nomor kartu identitas] (selanjutnya disebut “Penyedia”).

Contoh 2. Sub bagian pencantuman identitas para pihak dengan penyedia badan hukum

I.

__________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama proyek/ satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] N _______________ [nomor SK penetapan sebagai PPK] (selanjutnya disebut “PPK”); dan

II.

__________ [nama wakil penyedia], __________ [jabatan wakil penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia Jasa Konsultansi] , berdasarkan Akta Notaris No. __________ [nomor akta notaris], tanggal _________ [tanggal penerbitan akta] yang dikeluarkan oleh Notaris ____________ [nama notaris penerbit akta] (selanjutnya disebut “Penyedia”).

3) Sub bagian pertimbangan Dalam sub bagian pertimbangan berisi pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pembuatan perjanjian ini. Biasanya pertimbangan ini lebih dari satu dan semuanya harus ditulis. Sub bagian pertimbangan dapat berisi latar belakang dan tujuan dibentuk kontrak pengadaan. Sub bagian pertimbangan sebaiknya menggunakan kalimat umum dan bukan berisi kalimat operatif seperti kalimat perintah dan larangan. Dalam sub bab pertimbangan sebaiknya dihindari menggunakan bahasa atau kalimat operatif sehingga tidak memunculkan pertentangan pengaturan antara bagian isi dan sub bagian pertimbangan dalam kontrak pengadaan.

888 42

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Isu Hukum: Klausul sub bagian pertimbangan memiliki isu hukum penting seperti kesepakatan para pihak dan kapasitas (kecakapan) para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian.

Implikasi hukum: 1)

Ketiadaan klausul sub bagian pertimbangan tidak berakibat pada sahnya atau tidaknya suatu perjanjian.

2)

Ketiadaan klausul sub bagian pertimbangan dapat memiliki implikasi hukum ketidakjelasan keterkaitan Kontrak dengan kegiatan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Keterkaitan kontrak dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sangat penting dalam rangka pengaturan kontrak dan penegasan bahwa penerapan kebabasan berkontrak (freedom of

contract) tidak boleh melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Solusi Hukum: Klausul sub bagian pertimbangan harus dirumuskan secara lengkap dan jelas khususnya terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Klausul sub bagian pertimbangan sebagiknya menggunakan kalimat umum dan bukan berisi kalimat perintah, larangan dan atau kalimat operatif lainnya.

Contoh Sub bagian Pertimbangan:

MENGINGAT BAHWA: (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “PekerjaanPengadaan Jasa Lainnya�); (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil,

dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

84388

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak 1)

telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2)

menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3)

telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4)

telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

b. Bagian Isi 1) Klausul Nilai Kontrak Nilai kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.Klausul nilai kontrak merupakan ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga kontrak harus jelas, pasti dan dirinci sumber pembiayaannya. Klausul ini merupakan kesepakatan PPK dan penyedia telah menyetujui besarnya harga kontrak.

Klausul harga kontrak dicantumkan besarnya nilai kontrak dan harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya. Harga kontrakditulis dalam mata uang rupiah (Rp). Penulisan angka dan huruf secara bersama kata-kata dan angka seperti “Sepuluh miliar rupiah� (Rp. 10.000.000.000,00)� untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.

Penulisan angka dan huruf (lembar penawaran) merupakan masalah substansial sehingga hal ini diatur dalam standard bidding document. Untuk kontrak lump sum: a. apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

Klausul nilai kontrak dapat dirubah melalui perubahan kontrak dan/atau amandemen kontrak sepanjang disetujui oleh para pihak. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. Perubahan nilai kontrak tersebut hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Nilai kontrak awal.

888 44

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Isu hukum: Klausul nilai kontrak memiliki isu hukum penting seperti kewajiban harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia dan dasar hukum bagi pengeluaran jumlah dana bagi pelaksanaan pekerjaan.

Implikasi hukum: 1)

Perumusan klausul nilai kontrak yang tidak akurat dapat merugikan PPK dan menyebabkan tidak berjalannya kegiatan penyediaan barang/jasa secara baik.

2)

Ketiadaan klausul nilai kontrak dapat berakibat pada sahnya atau tidaknya suatu perjanjian karena dapat menyebabkan ketidakjelasan syarat sah mengenai “suatu hal/objek tertentu”.

3)

Sebagai tambahan, berdasarkan United Nations Convention on Contracts for the

International Sale of Goods (CISG), kontrak harus menyebutkan dengan jelas nilai kontrak.

Solusi hukum: Klausul nilai kontrak harus dirumuskan dengan angka dan huruf secara jelas, lengkap dan akurat.

Contoh 1 Klausul nilai kontrak untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut:

“Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp__________ (_________________rupiah);” Contoh 2 Klausul Nilai Kontrak untuk Kontrak Lumpsum ditulis sebagai berikut :

“Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp__________ (_________________ rupiah);” 2) Klausul Peristilahan dan Ungkapan Klausul peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini sejalan dengan klausul definisi. Klausul peristilahan dan ungkapan ini dijabarkan lebih lanjut dalam klausul definisi pada syarat-syarat umum kontrak. Para pihak kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah perlu mendefinisikan kata penting yang sering digunakan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Definisi merupakan uraian atau pengertian mengenai istilah istilah yang digunakan dalam kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

84588

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

diberi arti atau tafsiran sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain.

Isu hukum: Klausul definisi, peristilahan dan ungkapan memiliki isu hukum penting terkait pengertian yang akan digunakan dalam pengaturan dan pelaksanaan kontrak.

Implikasi hukum: 1)

Definisi dalam kontrak harus sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2)

Definisi, peristilahan dan ungkapan yang berbeda dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan pertentangan dan konflik pengaturan dalam pelaksanaan kontrak.

3)

Perumusan klausul definisi, peristilahan dan ungkapan dapat berimplikasi hukum atas ruang lingkup kontrak khususnya hak, kewajiban, waktu dan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Solusi hukum: Perumusan klausul definisi, peristilahan dan ungkapan harus dirumuskan dengan merujuk Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perumusan Klausul definisi harus cermat dan jelas kata demi kata (verbatim).

Contoh 1. Klausul Peristilahan dan Ungkapan:

“Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini�

3) Klausul Satu-Kesatuan Dokumen Klausul satu-kesatuan dokumen dikenal sebagai keseluruhan perjanjian (entire

agreement). Klausul ini merupakan ketentuan mengenai satu-kesatuan dan saling keterkaitan seluruh dokumen kontrak. Klausul tersebut menjadikan seluruh dokumen kontrakmenjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

888 46

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Isu Hukum: Klausul satu-kesatuan dokumen memiliki isu hukum penting terkait keberlakuan semua dokumen kontrak.

Implikasi hukum: 1) Ketiadaan klausul satu-kesatuan dokumen menyebabkan salah satu atau beberapa dokumen selain surat perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2) Keberlakukan dan kekuatan hukum yang mengikat keseluruhan dokumen kontrak sangat penting karena pengadaan barang/jasa setelah penandatanganan diatur penuh oleh dokumen kontrak.

Solusi Hukum: Perumusan klausul satu-kesatuan dokumen harus dirumuskan secara lengkap dengan menyebutkan seluruh nama/judul dokumen terkait dengan jelas dan benar (verbatim).

Contoh 1. Klausul Satu-Kesatuan Dokumen:

“Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrakini: a. adendum surat perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada); d. syarat-syarat khusus kontrak; e. syarat-syarat umum kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. gambar-gambar; dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.�

4) Klausul Hierarki Dokumen Klausul hierarki dokumen merupakan ketentuan yang mengatur tata urutan tingkat keberlakuan dokumen

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

84788

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

dalam kontrak pengadaan. Klausul hierarki dokumen ini merupakan ketentuan lanjutan dari klausul satu-kesatuan dokumen kontrak. Ketentuan ini dibuat dalam rangka mengatur sinergitas dan mencegah terjadinya konflik pengaturan akibat adanya atau potensi adanya pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain. Jika terjadi konflik pengaturan antara dokumen kontrak, maka dokumen yang berlaku adalah dokumen sesuai dengan tata urutan dalam klausul hierarki dokumen.

Isu Hukum: Klausul hierarki dokumen memiliki isu hukum tata urutan keberlakuan semua dokumen kontrak.

Implikasi hukum: 1) Keberlakuan semua dokumen kontrak sesuai pengaturan klausul hierarki dokumen kontrak.

2) Penafsiran dan interpretasi dokumen kontrak dilakukan berdasarkan hierarki dokumen kontrak.

3) Urutan hierarki dokumen kontrak yang tidak tepat dapat menyebabkan tidak berlakunya ketentuan yang penting dan mendasar pada saat terjadinya pertentangan antar dokumen.

Solusi Hukum: Perumusan klausul hierarki dokumen harus dirumuskan secara cermat, tepat dan urutan sesuai dari dokumen yang paling tinggi, penting dan mendasar.

Contoh 1 Klausul Hierarki Dokumen: “Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi

pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas [klausul satu-kesatuan dokumen]�

Contoh 2 Klausul Hierarki Dokumen:

Pasal 3 Hierarki Dokumen 1.

Dokumen-dokumen kontrak ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

888 48

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J 2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a.

adendum surat perjanjian;

b.

pokok perjanjian;

c.

surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

d.

syarat-syarat khusus kontrak;

e.

syarat-syarat umum kontrak;

f.

spesifikasi khusus;

g.

spesifikasi umum;

h.

gambar-gambar; dan

i.

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Contoh 3 Klausul Hierarki Dokumen:

Pasal 3 Hierarki Dokumen “Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a) adendum surat perjanjian (apabila ada); b) pokok perjanjian; c) surat penawaran berikut data penawaran biaya; d) syarat-syarat khusus kontrak; e) syarat-syarat umum kontrak; f) kerangka acuan kerja; g) data teknis selain kerangka acuan kerja; h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu surat jaminan, surat penunjukan penyedia barang/jasa, dan berita-berita acara seleksi.�

5) Klausul Hak dan Kewajiban Klausul Hak dan Kewajiban berisi mengenai ketentuan hak dan kewajiban para pihak untuk melakukan tindakan yang telah disepakati dalam kontrak. Ketentuan ini melindungi hak-hak yang dimiliki para pihak dan memastikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam suatu kegiatan pengadaan.

Ketentuan ini harus dirumuskan sehingga para pihak dapat melaksanakan kontrak tersebut.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

84988

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

Secara umum, beberapa hak dan kewajiban para pihak diatur secara tersebar dibanyak klausul kontrak pengadaan. Walaupun demikian, kontrak pengadaan memiliki klausul hak dan kewajiban yang dikumpulkan dalam satu atau lebih klausul dalam satu

cluster. Pengumpulan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dalam satu atau lebih klausul dalam satu cluster akan memudahkan para pihak untuk memahami hak dan kewajiban sehingga dapat membantu pelaksanaan kontrak.

Isu hukum: Klausul Hak dan Kewajiban memiliki isu hukum terkait kewajiban dan hak para pihak dalam kontrak pengadaan.

Implikasi hukum: 1) Para pihak wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang diatur dalam dokumen kontrak.

2) Para pihak berhak mendapatkan hak yang diatur dalam dokumen kontrak.

3) Tertundanya atau tidak dilaksanakannya klausul hak dan kewajiban memiliki implikasi hukum pembayaran ganti rugi, kompensasi dan/atau pemutusan kontrak.

Solusi hukum: Perumusan klausul hierarki dokumen harus dirumuskan secara cermat, jelas, hati-hati dan sesuai dengan kemampuan para pihak. Pelaksanaan klausul hak dan kewajiban sebaiknya disertai bukti pendukung antara lain bukti pembayaran, berita acara dan tanda terima.

Contoh 1 Klausul Hak dan Kewajiban:

Pasal 4 Hak dan Kewajiban PPK PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

888 50

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Contoh 2 Klausul Hak dan Kewajiban:

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Penyedia Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Contoh 3. Klausul Hak dan Kewajiban dalam Jasa Konsultasi Perorangan:

Pasal 4 Hak dan Kewajiban PPK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya : a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

85188

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.

6) Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian Klausul ini berisi tentang mulai berlakunya perjanjian atau dikenal dengan entry

into force. Mulai berlakunya perjanjian dapat ditentukan dengan beberapa cara seperti sejak ditandatanganinya kontrak, sesuai tanggal yang diatur dalam kontrak atau ketentuan lain sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Klausul ini biasanya diatur lebih lanjut dalam syarat-syarat umum kontrak dan/atau syaratsyarat khusus kontrak.

Isu hukum: Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian memiliki isu hukum terkait ruang lingkup waktu dan masa perjanjian, dan kewajiban dan hak para pihak dalam kontrak pengadaan.

Implikasi hukum: 1) Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian memiliki implikasi hukum dimulainya hubungan hukum secara kontraktual antara para pihak dan mulai berlakunya semua ketentuan dalam dokumen kontrak.

2) Hak dan kewajiban para pihak dalam Kontrak lahir sejak mulai berlakunya perjanjian.

3) Ruang lingkup waktu (temporal scope) sangat ditentukan sejak mulai berlakunya perjanjian.

Solusi hukum: Perumusan Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian harus dirumuskan secara cermat, akurat dan jelas. Perumusan Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian dalam surat perjanjian tidak boleh saling bertentangan dengan pengaturan dalam SSUK. Contoh Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian:

“Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.� c. Bagian Penutup 1) Sub bagian Kata Penutup Sub bagian kata penutup berisi tentang penegasan kesepakatan para pihak, penaatan

888 52

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J atas peraturan perundang-undangan dan penjelasan mengenai keberlakukan kontrak pengadaan.

Isu hukum: Klausul subbagian Kata Penutup memiliki isu hukum penaatan atas peraturan perundang undangan.

Implikasi hukum: 1) Ketiadaan klausul sub bagian Kata Penutup tidak berakibat pada sahnya atau tidaknya suatu perjanjian.

2) Klausul sub bagian Kata Penutup memiliki implikasi hukum bahwa kontrak pengadaan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Solusi hukum: Klausul sub bagian Kata Penutup harus digunakan agar tidak terjadi pertentangan antara kontrak dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Contoh 1. Sub bagian Kata Penutup:

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Contoh 2. Sub bagian Kata Penutup:

Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini serta dibubuhi stempel para pihak dan materai secukupnya.

2) Subbagian Ruang Penempatan Tanda Tangan Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.42 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).43 Dalam hal mewakili pemerintah dalam hubungan kontrak pengadaan barang/jasa, PPK bertugas untuk menandatangani kontrak.44 Sebelum menandatangani kontrak,

42

Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Jasa konsultansi tidak memerlukan jaminan pelaksanaan.

Lihat Pasal 60 ayat (1) huruf l, Pasal 61 ayat (1) huruf j, Pasal 62 ayat (1) huruf h, dan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 44 Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 43

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

85388

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

PPK wajib menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa untuk ditandatangani.45 PPPK harus berkonsultasi dengan ahli hukum kontrak untuk melakukan penandatangananan kontrak pengadaan barang/jasa yang kompleks dan/ atau bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).46 PPK dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DIPA/ DPA disahkan.47 PPK dilarang menandatangani kontrak dengan penyedia barang atau jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN atau APBD.48 Pihak penyedia barang/jasa yang berbentuk badan hukum (rechtperson) diwakili oleh direksi yang disebutkan namanya dalam Anggaran Dasar Badan Hukum Penyedia Barang/Jasa. Anggaran dasar badan hukum harus telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.49 Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam anggaran dasar, harus mendapatkan kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah50 dari direksi untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa.

Walaupun tidak diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pihak penyedia barang/jasa orang-perorangan (naturalijk persoon) dapat menandatangani kontrak pengadaan dengan melampirkan identitas diri. Penandatangan harus dibubuhkan materai dan diberi tanggal untuk kepentingan pembuktian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang menyatakan bahwa: “Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk: (a) Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata�.51

45

Pasal 86 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 47 Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 48 Pasal 13 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 49 Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 46

50 51

888 54

Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Isu hukum: Klausul sub bagian Ruang Penempatan Tanda Tangan memiliki isu hukum kesepakatan para pihak, keberlakuan dan mulai berlakunya kontrak, dan kapasitas (kecakapan) para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian.

Implikasi hukum: 1) Ketiadaan tanda tangan memiliki implikasi hukum tidak sahnya kontrak.

2) Penempatan tanda tangan orang atau pihak yang tidak memiliki kapasitas (kecakapan) untuk mengikatkan diri pada perjanjian dapat menyebabkan tidak sahnya kontrak.

3) Ketiadaan materai dalam penandatanganan kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti.

Solusi hukum: Klausul sub bagian Ruang Penempatan Tanda Tangan harus mencakup nama para pihak, nama pihak yang mewakili sesuai dengan kartu identitas, jabatan serta dibubuhi materai.

Contoh Penempatan Tanda Tangan:

Untuk dan atas nama PPK

__________

Untuk dan atas nama Penyedia

Materai Rp. 6000.

Tanggal Materai diisi tanggal

__________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini

[tanda tangan (jika salinan asli ini untuk

untuk Penyedia Jasa Konsultansi maka

proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat

rekatkan materai Rp 6.000,-)]

Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap] [jabatan]

[nama lengkap] [jabatan]

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

85588

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak d. Lampiran Dalam kontrak pengadaan memiliki lampiran dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini: a.

adendum surat perjanjian;

b.

pokok perjanjian;

c.

surat penawaran;

d.

daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);

e.

syarat-syarat khusus kontrak;

f.

syarat-syarat umum kontrak;

g.

spesifikasi khusus;

h.

spesifikasi umum;

i.

gambar-gambar; dan

j.

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Lampiran dokumen kontrak di atas dapat dilihat dalam dokumen SBD.

4.2. Klausul Lain yang Pokok Dalam Dokumen Kontrak Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa klausul pokok dalam syaratsyarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Dalam syaratsyarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak terdapat klausulyang memberikan pengaturan dalam pelaksanaan kontrak dan mengatur kesepakatan para pihak dalam kontrak pengadaan. Beberapa klausul tersebut paling banyak digunakan dalam praktek dan proses hukum lainnya, antara lain:

4.1. BagianBagian Utama Kontrak Pengadaan 4.2. Klausul Lain yang Pokok Dalam Dokumen Kontrak

a. Klausul Definisi Klausul Definisi merupakan penjabaran lebih lanjut klausul peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian. Definisi diberikan kepada kata atau terminologi yang sering digunakan dalam klausul kontrak dan memiliki implikasi hukum penting. Klausul definisi harus merujuk pada

888 56

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Definisi tersebut secara tidak langsung menjelaskan ruang lingkup kata dan terminologi yang akan diatur dalam kontrak pengadaan.

Contoh Klausul Definisi:

Pasal 1 Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam syarat-syarat umum kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD. 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat

yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang

ditetapkan oleh PA/KPAyang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintahatau pengawas intern pada institusi

lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan

Jasa Lainnya.

1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan

penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (sub kontrak).

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

85788

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

1.9 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional

maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis

yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah

perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK,

terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. (apabila dipersyaratkan) 1.15 Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK

untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan (apabila dipersyaratkan).

1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar

kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan

yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang

terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP)adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu

persatu-satuan tertentu.

1.20 Metoda pelaksanaan pekerjaanadalah cara kerja yang layak, realistik dan

dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

888 58

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.22 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan

pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak

tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.

1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan

pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK. 1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama

pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam

syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. b.

Klausul Bahasa dan Hukum yang Berlaku (Governing Law) Klausul ini mengatur tentang penggunaan bahasa dan pilihan hukum dalam kontrak pengadaan. Dalam banyak kontrak umum, biasanya klausul bahasa dan klausul hukum dapat dipisah. Klausul hukum mengatur penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam pembentukan kontrak.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

85988

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara.52 Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen resmi negara adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.53 Penggunaan bahasa asing dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sebaiknya mengatur bahwa hukum yang berlaku dalam kontrak tersebut adalah Hukum Republik Indonesia. Hal ini dijabarkan dalam Lampiran II SBD. Lampiran II54 SBD menjelaskan bahwa dapat menggunakan Hukum Indonesia dan Hukum Negara Pemberi Pinjaman/Hibah.

Hal ini dijelaskan tergantung lokasi perselisihan.

Contoh 1. Klausul Bahasa dan Hukum:

Pasal 2 Bahasa dan Hukum 1.

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.

2.

Hukum berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.

Contoh 2 Klausul Hukum yang Berlaku:

Pasal 2 HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

Contoh 3. Klausul Hukum yang Berlaku:

52

Pasal 27 Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara

53

Ibid., penjelasan Pasal 27.

Lampiran II, Klausul 10.b. 2y, Lampiran II 10.d.I.9 dan 10.c.2.bb.2.

54

888 60

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Pasal 2 HUKUM YANG BERLAKU Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. c.

Keutuhan Kontrak Klausul keutuhan kontrak atau dikenal dengan keseluruhan perjanjian (Entire Agree-

ment). Klausul keutuhan kontrak mengatur bahwa semua kesepakatan para pihak telah diatur dalam kontrak pengadaan. Tidak ada kesepakatan lain baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengikat atau berpengaruh pada pelaksanaan kontrak, melalui kalimat berikut:

“Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.”

Contoh 1 Klausul Keutuhan Kontrak:

“Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.”

Contoh 2 Klausul keutuhan Kontrak:

Bab XX Keseluruhan Perjanjian Dokumen Kontrak ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak berkenan dengan materi yang diperjanjikan. d.

Klausul Keterpisahan (Severability) Klausul keterpisahan sangat penting dalam menjamin keberlakukan kontrak pengadaan. Klausul ini melindungi kesepakatan para pihak jika terdapat klausul atau bagian dari kontrak pengadaan yang dibatalkan secara hukum atau dinyatakan sebagai tidak sah. Klausul ini mengatur bahwa ketidaksahan atau ketidakberlakuan

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

86188

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu tersebut sehingga ketentuan lainnya dari kontrak pengadaan akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

Contoh Klausul Keterpisahan: “Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam kontrak ini berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.” e.

Klausul Perpajakan Klausul ini mengatur bahwa para pihak dalam kontrak tunduk dan taat pada semua ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengertian perpajakan ini termasuk bahwa para pihak harus menjalankan kewajiban atas semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh pemerintah. Konsekuensi hukum klausul ini bahwa para pihak khususnya penyedia wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan).

Contoh 1 Klausul Perpajakan:

“Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia” Contoh 2 Klausul Perpajakan:

Bab XX Perpajakan Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

Contoh 3 Klausul Perpajakan:

888 62

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Bab XX Perpajakan Penyedia, sub penyedia (jika ada), dan personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

f.

Korespondensi atau Pemberitahuan (Notice) Klausul korespondensi mengatur mekanisme dan alamat para pihak yang secara formal. Setiap komunikasi dan pemberitahuan harus melalui pejabat dana/atau alamat yang telah ditentukan dalam klausul ini. Jika terjadi komunikasi dan pemberitahuan tidak dilakukan sesuai ketentuan ini, tidak dapat memiliki dampak hukum dan tidak mengikat para pihak.

Contoh 1 Klausul Korespodensi atau Pemberitahuan (Notice):

“Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.�

Pasal XX Korespondensi Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimili atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing pihak di bawah ini: ď Ž Apabila kepada PPK ____________________________ ____________________________

No. Faksimili: _________________ U.p.: ________________________

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

86388

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak ď Ž Apabila kepada Penyedia

_____________________________ _____________________________ No. Faksimili: _________________ U.p.: ________________________

Contoh 2 Klausul Korespondensi atau Pemberitahuan (Notice):

Pasal XX Korespodensi 1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. g.

Kerahasiaan (Confidentiality) Klausul kerahasiaan mengatur agar para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi ketentuan untuk menjaga kerahasiaan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK. Contoh 1 Klausul Kerahasiaan: “Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK�

Contoh 2 Klausul Kerahasiaan:

888 64

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Bab XX Kerahasiaan Penyedia dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan/pekerjaan Dokumen-dokumen Kontrak tanpa seijin tertulis dari PPK, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

Contoh 3 Klausul Kerahasiaan:

Bab XX Kerahasiaan 1. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen – dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan di luar kontrak atau untuk digunakan oleh pihak lain tanpa ijin tertulis dari PPK. 2. Demikian pula halnya dengan seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang diketahui oleh Penyedia yang terkait dengan kontrak ini harus dijaga kerahasiaannya dan dilarang memberitahukan dan/atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin KPK. Contoh 4 Klausul Kerahasiaan:

Bab XX Kerahasiaan (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam Kontrak ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut “Informasi Rahasia�).

(2) Informasi Rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh Penyedia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

86588

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak h.

Klausul Hak Kekayaan Intelektual (Intelletual Property Right) Klausul Hak Kekayaan Intelektual merupakan ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk melindungi pejabat pembuat komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Idealnya klausul ini mengatur mengenai kepemilikan hasil pengadaan barang atau jasa, berdasarkan kesepakatan dan pencantuman kewajiban terhadap hak cipta, hak paten dan hak kekayaan intelektual lainnya sesuai undang-undang.

Konsekuensi hukum klausul ini adalah penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh penyedia.

Contoh Klausul Hak Kekayaan Intelektual: “Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh penyedia.”

i.

Klausul Jangka Waktu Pelaksanaan (Time Periode) Sub bagian pelaksanaa disebut dalam “hari” (angka dan huruf). Jangka waktu sangat penting disebut disini terhitung sejak kapan (penandatanganan kontrak, tanggal Surat Perintah Mulai Kerja, tanggal penyerahan lahan, penyerahan jaminan, dan sebagainya). Bila ada perpanjangan waktu pelaksanaan, harus jelas syaratsyarat yang harus dipenuhi. Pengertian “hari” telah disebut dalam Definisi sehingga tidak timbul perselisihan. Penggunaan “hari” pada waktu sebelum kontrak menggunakan “hari kerja”. Sedangkan penggunaan ’hari” pada kontrak pengadaan atau waktu sesudah kontrak adalah menggunakan “Hari Kalender”.

Contoh 1 Klausul Jangka Waktu Pelaksanaan: a. tanggal mulai berlaku kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tercantum dalam SSKK; b. tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum dalam SPMK;

888 66

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J c. tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK tercantum dalam SPMK. Contoh 2 Klausul Jangka Waktu Pelaksanaan:

Pasal 2 Jangka Waktu Pelaksanaan Para Pihak sepakat bahwa Kontrak ini: 1. Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 29 Juni 2011 2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pada tanggal 10 Mei 2011.

3. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

Contoh 3 Klausul Jangka Waktu Pelaksanaan:

Pasal 2 Jangka Waktu Pelaksanaan 1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian kerjasama ini sampai dengan tanggal 30 juli 2011.

2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PPK j.

Klausul Tata Cara Pembayaran Tata cara pembayaran prestasi pengadaan barang/ jasa, secara umum dibedakan 3 (tiga) macam cara yaitu Pembayaran Bulanan (Monthly Payment), Pembayaran Atas Prestasi (Stage Payment) dan

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

86788

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

Pembayaran sekaligus atas seluruh hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% atau yang sering disebut Turnkey Pra Pendanaan Penuh dari penyedia. Ketiga macam tata cara pembayaran ini tentunya mempunyai konsekuensi hukum, risiko/ permasalahan sendiri yang berbeda-beda.

Kelemahan cara pembayaran bulanan adalah berapapun kecilnya prestasi penyedia pada suatu bulan tertentu dia tetap harus dibayar. Hal ini akan sangat mempengaruhi prestasi pekerjaan yang seharusnya dicapai sesuai jadual pelaksanaan sehingga dapat membahayakan waktu penyelesaian.

Pembayaran atas prestasi kepada penyedia dilakukan atas dasar prestasi/kemajuan pelaksanaan kontrak yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Jadi tidak atas dasar prestasi yang dicapai dalam satuan waktu (bulanan). Biasanya besarnya prestasi dinyatakan dalam prosentase. Sering pula cara pembayaran seperti ini disebut pembayaran termin/angsuran. Dalam sistim/cara pembayaran Pra Pendanaan Penuh dari penyedia, penyedia harus mendanai dahulu seluruh pekerjaan sesuai kontrak. Setelah pekerjaan selesai 100% dan diterima baik pengguna jasa barulah penyedia mendapatkan pembayaran sekaligus.

Contoh 1 Klausul Tata Cara Pembayaran:

Pasal 8 PEMBAYARAN Pembayaran prestasi pekerjaan a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: pembayaran bulanan/pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)/ pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan yang ditetapkan dalam SSKK. b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. c. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. d. Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

Contoh 2 Klausul Tata Cara Pembayaran:

888 68

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Pasal 8 PEMBAYARAN 1. Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar-besarnya (maksimal) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

2. Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh PPK kepada Penyedia dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan pembayaran dilakukan secara bertahap (termin), dalam 2 (dua) termin.

4. Termin ke 1 (satu) Penyedia berhak menerima pembayaran dari PPK sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan surat pernyataan kesiapan pelaksanaan pekerjaan.

5. Termin ke 2 (kedua) Penyedia berhak menerima pembayaran dari PPK sebesar 60% (enam puluh persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setelah ditandatanganinya berita acara laporan kemajuan pekerjaan mencapai 80%..

6. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA harus sudah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan permohonan dari PIHAK KEDUA. k.

Klausul Ruang Lingkup Klausul ruang lingkup merupakan batasan kegiatan pengadaan secara garis besar (global). Ruang Lingkup Pekerjaan secara rinci dijelaskan dalam dokumen kontrak lain seperti spesifikasi teknis dan gambar-gambar kontrak.

Contoh 1. Klausul Ruang Lingkup:

Pasal XX Ruang Lingkup PPK memberi pekerjaan kepada Penyedia berdasarkan Rencana Kerja dan Syaratsyarat Kerja (RKS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Berita Acara Penjelasan beserta perubahannya.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

86988

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak l.

Peristiwa Cidera Janji (Event of Default) Klausul ini menetapkan hal-hal/kondisi dimana penyedia jasa dapat dikategorikan telah melakukan tindakan cidera janji seperti: tidak menyelesaikan tugas, tidak memenuhi mutu, kwantitas, tidak menyerahkan hasil pekerjaan, menunda pelaksanaan tidak melaksanakan instruksi PPK. Berdasarkan Pasal 120 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, penyedia barang/ jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan kontrak keterlambatan sebesar 1/1000 (satuperseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

PPK dapat dikategorikan telah melakukan tindakan cidera janji bila tidak membayar tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diamanatkan kontrak. Disebutkan pula kompensasi yang akan diperoleh penyedia yang dirugikan akibat terjadi cidera janji ini. Berdasarkan Pasal 122 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut: a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

Contoh 1 Klausul Cidera Janji:

Pasal 2 Cidera Janji 1. Penyedia wajib membayar sanksi denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini.

2. PPK dapat mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia.

3. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

888 70

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J m.

Klausul Penyelesaian Perselisihan (Dispute Settlement) Penyelesaian perselisihan diatur dalam Pasal 94 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/ jasa pemerintah, arah pengaturan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.56 Dalam konteks musyawarah tidak mencapai mufakat, penyelesaian masalah sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori utama yaitu: 1. Penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi (judicial settlement) Dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadilan biasanya dilakukan sebagai pilihan terakhir jika musyawarah atau penyelesaian perselisihan di luar pengadilan gagal atau mufakat tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena proses pengadilan memakan waktu yang lama serta membutuhkan biaya yang tinggi. Penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan akan memiliki konsekuensi solusi menang-kalah (win-lose solu-

tion).

Dalam hal kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang berdimensi internasional, politik hukum Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 memberikan pedoman agar para pihak memilih forum pengadilan di Indonesia. Perlu diperhatikan bagi kontrak pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri57 atau pengadaan barang/jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, sebaiknya tidak menggunakan pengadilan di luar negeri. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Para pihak dapat memilih forum lain seperti pengadilan Indonesia dan/atau arbitrase.

2. Penyelesaian diluar pengadilan atau dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (alternative dispute settlement)

56 57

Pasal 94 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Lihat Pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

87188

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

Penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah dapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Settlement/ADR). Alternatif Penyelesaian Sengketa telah berkembang secara global sejak tahun 1970 bersamaan dengan sengketa lingkungan, perburuhan dan bisnis.58 Alternatif penyelesaian sengketa, secara umum, dapat dilihat di sebagai proses yang panjang dari penyelesaian yang di luar pengadilan yang tidak terlalu formal dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang bersengketa untuk keputusan adjudikatif baik oleh mereka maupun pihak ketiga.59 ADR umumnya mengacu pada pendekatan lain dari litigasi yang berfokus sangat memaksa dan tradisional dalam pembuatan putusan pengadilan.

Dalam sistim hukum Indonesia, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kepastian hukum menyelesaikan sengketa dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa selain peradilan (non litigasi). Melalui pembentukan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Indonesia memberdayakan lembaga untuk menggunakan ADR untuk menyelesaikan sengketa tersebut jika para pihak sepakat untuk itu dan untuk menggunakan netral tanpa konflik kepentingan.

Pilihan melalui negosiasi dan konsultasi agar dua pihak untuk menyelesaikan masalah dalam semangat saling pengertian dan saling akomodasi, dan dengan demikian yang diharapkan adalah proses yang cepat, yang paling fleksibel dan berarti menghemat biaya. Pada dasarnya proses penyelesaian sengketa atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat melalui pilihan sebagai berikut: a.

Negosiasi

b.

Mediasi.

c.

Konsiliasi.

d.

Arbitrasi

58

Neil G. Sipe & Bruce Stiftel, “Mediating Environmental Enforcement Disputes: How Well Does It Work?� 15 Environ. Impact Assess. Rev. 1995, 139, 139-40.

59 Cristopher W. Moore, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 3rd ed.(John Wiley & Sons) ( 2003) 7.

888 72

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Definisi Negosiasi adalah: Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan bervariasi, serta bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang (Garry Goodpaster, 1999).

Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Jika negosiasi mengalami kegagalan maka dapat dilakukan mediasi. Mediasi umumnya melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator. Mediasi dan konsiliasi melibatkan partisipasi mediator pihak ketiga atau mediator/konsiliator.

Penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara damai termasuk melalui negosiasi dan konsultasi antara para pihak yang terkait untuk mendapatkan penyelesaian yang efektif dan praktis.

Dalam konteks putusan arbitrase asing, Indonesia adalah peserta Convention on

the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958) sehingga pengadilan Indonesia dapat mengakui dan mengeksekusinya putusan arbitrase asing.

Definisi Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada suatu Perjanjian Arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, atau Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (UU RI. No. 30/1999 Pasal 1 ayat 3).

A process of a dispute resolution in which a neutral third party (arbritrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard ( Black’s Law Dictionary(sixth edition).

Pengertian Perjanjian Arbitrase di atas (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UU RI No. 30 /1999) terkandung dua macam makna yaitu : pertama di dalam perjanjian sudah ada klausul Arbitrase, dan yang kedua di dalam perjanjian belum ada klausul Arbitrase.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

87388

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

Pengadilan Negeri TIDAK BERWENANG untuk mengadili sengketa para pihak dalam pengadaan barang/jasa yang telah terikat dalam kontrak pengadaan yang telah memilih mekanisme penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. (Pasal 3 dari UU No. 30 Tahun 1999).

Contoh 1 Klausul Penyelesaian Perselisihan:

Bab XX Penyelesaian Perselisihan “PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.�

Contoh 2 Klausul Penyelesaian Perselisihan:

Bab XX Penyelesaian Perselisihan (1) Para pihak sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Para pihak sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri _______.

n.

Klausul Keadaan Memaksa (Force Majeure) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 91 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/ jasa wajib memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara

888 74

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak, baik PPK dan penyedia barang/jasa dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan atas klausul-klausul tertentu seperti klausul jangka waktu kontrak, yang dituangkan dalam perubahan kontrak. Hal ini disebabkan karena keadaan kahardapat menyebabkan perubahan tanggal waktu penyelesaian pekerjaan.

Beberapa keadaan yang digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi. Keadaan yang tidak termasuk sebagai keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Contoh 1 Klausul Keadaan Kahar:

Bab XX Keadaan Kahar (1) Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh keadaan kahar meliputi : a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosiali;

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

87588

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak d. Pemogokan; e. Kebakaran; dan/atau

f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

(2) Tidak termasukKeadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

(3) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

(4) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

(5) Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.

(6) Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Contoh 2 Klausul Keadaan Kahar:

Bab XX Keadaan Kahar (1) Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh Keadaan Kahar meliputi persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut “Keadaan Memaksa�).

(2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar Para Pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum maupun terhadap pihak yang terkena Keadaan Kahar.

888 76

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J (3) Pihak yang terkena Keadaan Kahar harus segera, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari, memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Keadaan Kahar secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasannya dan perkiraan lamanya penangguhan.

(4) Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini. o.

Klausul Pengakhiran atau Pemutusan (Termination) Pengakhiran dapat disebabkan karena berakhirnya jangka waktu kontrak atau disepakati berahirnya kontrak oleh para pihak. Selain itu, pengakhiran juga dapat disebabkan para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Kontrak dapat batal demi hukum apabila: isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kontrak dapat dibatalkan apabila: para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

Pemutusan kontrak dapat terjadi oleh akibat: 1. Kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kontrak pengadaan. Hal ini dapat terjadi karena pekerjaan sudah selesai, terjadi keadaan kahar atau para pihak sama-sama melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dan sepakat untuk mengakhiri kontrak.

2. Kesalahan penyedia barang/jasa, karena: a) tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasar kontrak pada tanggal mulai kerja; b) tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran; c) bangkrut; d) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. e) menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada PPK dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban atau kepentingan PPK. Atas pemutusan yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a sampai dengan e penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

87788

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

3. Kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen, karena PPK gagal memenuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan atau karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan.

Pasal 93 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengakhiran kontrak khususnya pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:60 a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/ jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak; b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki; c. Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/ atau d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Pemutusan kontrak disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak, yaitu:61 a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.62 b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa. c. Penyedia barang/jasa membayar denda dan ganti rugi pada negara. d. Penyedia barang/jasa dimasukan ke dalam daftar hitam untuk waktu tertentu.

Walaupun demikian, KUHPerdata memiliki pengaturan mengenai pengakhiran atau pemutusan kontrak. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa: “Tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atau kontrak tersebut.� Maksud Pasal 1266 KUHPerdata ini adalah bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan SBD memberikan arahan dan panduan agar dilakukan penyimpangan dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata sehingga

60

Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 62 Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Perpres80 dimana Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara.

61

888 78

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J PPK dapat memutuskan kontrak ini hanya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada penyedia.

Contoh Klausul Pengakhiran/Pemutusan:

Pasal XX PEMUTUSAN (1) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia.

(2) Jika Kontrak diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK. p.

KlausulHak Kepemilikan (Ownership) Contoh Klausul Hak Kepemilikan:

Pasal XX HAK KEPEMILIKAN (1) PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

(2) Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat Kontrak berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia.

Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

87988

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak q.

Penanggunan atau Pembebasan Tanggung Jawab Klausul ini penting untuk menjamin PPK beserta instansinya atas tuntutan, tanggung jawab, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum terkait tanggung jawab Penyedia. Klausul ini sangat penting bagi pengadaan barang/jasa yang memiliki resiko tinggi termasuk pekerjaan konstruksi.

Contoh Klausul Penanggunan atau Pembebasan Tanggung Jawab:

Pasal XX PENANGGUNGAN Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan Kontrak, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi. r.

Klausul Pengalihan Hak (Assignment of Rights) Klausul Pengalihan Hak mengatur mengenai pelimpahan pekerjaan dari penyedia kepada Pihak Ketiga. PPK dapat berkeberatan apabila keseluruhan pekerjaan diserahkan kepihak ketiga. Bila sebagian pekerjaan biasanya diizinkan (tertulis).

Jadi dalam pasal ini diatur bahwa pekerjaan tidak boleh diserahkan secara keseluruhan kepada pihak ketiga. Penyerahan sebagian boleh dengan izin tertulis lebih dulu dari PPK. Hal yang perlu juga diatur disini adalah pelimpahan bagian pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga tidak membebaskan penyedia dari tanggung jawab dari pekerjaan yang dilimpahkan tersebut.

Contoh 1 Klausul Pengalihan Hak:

888 80

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J Bab XX Pengalian Hak “Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.�

Contoh 2 Klausul Pengalihan Hak :

Bab XX Pengalihan Hak 1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini.

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.

3. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

4. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK. Contoh 3 Klausul Pengalihan Hak :

Bab XX Pengalian Hak 1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Kontrak ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

2. Setiap pihak yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

88188

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak s.

Larangan Pemberian Komisi Klausul ini merupakan penegasan dalam ketentuan yang diatur Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Para pihak harus menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari kontrak ini. Hal ini merupakan etika dalam pengadaan barang/jasa untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Contoh 1 Klausul Larangan Pemberian Komisi:

Bab XX Larangan Pemberian Komisi Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak ini. t.

Klausul Laporan Klausul ini mengatur mengenai kewajiban penyedia untuk memberikan laporan kemajuan realisasi pengadaan barang/jasa dan keuangan kepada PPK. Contoh 1 Klausul Pelaporan:

Bab XX Pelaporan Penyedia wajib memberian laporan kemajuan hasil pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak kepada PPK. u.

Perubahan (Amendment) atau Adendum Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan SBD, kontrak dapat dilakukan perubahan dan/atau adendum kontrak. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan SBD menggunakan istilah perubahan dan adendum kontrak. Secara

888 82

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J umum perbedaan adendum kontrak dengan perubahan kontrak, pada adendum kontrak terdapat jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru.

Perubahan Kontrak dapat dilakukan jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi: a) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; Gambar 4.1 Perubahan (amandemen) atau adendum

b) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

c) perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga. d) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Selain itu, perubahan kontrak dapat disebabkan masalah administrasi sepanjang disepakati PPK dan Penyedia.

Sedangkan adendum kontrak digunakan untuk penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. Sebagai akibat adanya adendum kontrak, jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru dapat diberikan penyesuaian harga sejak adendum kontraktersebut ditandatangani.

Perubahan volume pekerjaan yang terjadi selama pelaksanaan kontrak dituangkan dalam adendum kontrak. Untuk perawatan atau perbaikan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dapat dilakukan penambahan item pekerjaan pada kontrak melalui adendum kontrak dengan terlebih dahulu dilakukan negosiasi teknis dan biaya sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Perubahan kontrak mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Pasal 87 ayat (1), dimana pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal Pasal 87 ayat (2). Untuk pekerjaan tambah lebih dari 10 % (sepuluh persen), maka harus dibuat kontrak baru. Prosedur pengadaan untuk pekerjaan tambahan disesuaikan dengan besarnya nilai pekerjaan tersebut.

PPKL

hatniremeP asaLKPP J/gnaraB naaLembaga dagnePKebijakan nakajibPengadaan eK agabm eL Barang/Jasa Pemerintah

88388

34 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Contoh 1 Klausul Perubahan:

Bab XX Perubahan Kontrak ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan penyedia.

Contoh 2 Klausul Perubahan:

Bab XX Perubahan Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada Perjanjian ini yang sah atau mengikat Para Pihak kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

888 84

LKPP Lembaga LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5

35 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J

BAB 5 PERUMUSAN KLAUSUL KONTRAK PENGADAAN

5.1. Mengidentifikasi Pokok Pikiran

5.1. Mengidentifikasi Pokok Pikiran Bagi seorang pembuat kontrak pengadaan (legal drafter) yang perlu untuk

5.2. Penuangan Pokok Pikiran Ke Dalam Kalimat Hukum

diperhatikan adalah memperoleh pokok-pokok pikiran sebelum menuangkannya ke dalam formulasi klausul kontrak pengadaan. Pokokpokok pikiran ini adalah hal yang hendak diatur dan dituangkan dalam

5.3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Klausul 5.4. Penggunaan Bahasa dan Kata

formulasi klausul kontrak pengadaan. Untuk itu perlu diidentifikasi pokokpokok pikiran tersebut. Pada dasarnya klausul tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: a.

Klausul pembukaan (preamble paragraph) yang berisi pokok pikiran untuk menjelaskan mengapa para pihak sampai pada kesepakatan untuk membuat kontrak;

b.

Klausul operatif (operative paragraph) yang berisi pengertian, transaksi dan ketentuan umum dalam kontrak pengadaan;

Dari kedua hal tersebut di atas, kontrak dapat di bagi menjadi pokokpokok pikiran yang ada mencerminkan pengaturan untuk (i) pertimbangan (konsideran) kontrak pengadaan dan (ii) klausul operatif.

Pokok pikiran harus disusun secara tepat, jelas, spesifik, dan fokus.

Formulasi norma hukum dalam klausul harus menggunakan bahasa yang benar dan sederhana. Perancang kontrak harus dapat memahami keseluruhan desain sebelum Anda mulai menyusun dan klausul diusahakan berurutan secara logis dengan kronologi peristiwa.

5.2. Penuangan Pokok Pikiran Ke Dalam Kalimat Hukum Adapun proses selanjutnya setelah langkah identifikasi atas pokok pikiran, pokok pikiran pengaturan kontrak pengadaan harus dituangkan ke dalam formulasi kalimat hukum klausul atau pasal.

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP Kebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL PP KL Pemerintah

88858

35

5

BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak Dalam kontrak pengadaan, formulasi tidak harus dilakukan dalam satu kalimat, tetapi dapat juga dilakukan dalam beberapa kalimat. Walaupun demikian, sebaiknya setiap klausul hanya terdiri dalam satu pokok pikiran dan satu kalimat. Oleh karena itu, jika pokok pikiran dan kalimat lebih dari satu, dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian atau apabila dalam perumusan pasal bisa menjadi ayat-ayat dari pasal tersebut. Atau kemungkinan lain adalah kalimat-kalimat ini dapat menjadi pasal-pasal yang berdiri sendiri.

Dalam perumusan pokok pikiran, perancang kontrak pengadaan sebaiknya memperhatikan beberapa hal di bawah ini: a.

Kontrak harus menggunakan istilah atau kalimat yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

b.

Tidak berasumsi tanpa perhitungan yang matang.

c.

Harus dapat menemukan kata atau bagian kalimat apa saja yang hilang.

d.

Hilangkan semua pengulangan redundansi atau pengulangan kata yang tidak perlu.

a.

Apakah terjadi konflik antar klausul.

b.

Sintesiskan klausul sampai pada esensinya.

c.

Ketentuan terkait disusun secara bersama-sama (kohesi).

5.3. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Klausul Dalam kontrak pengadaan, formulasi kalimat hukum kontrak harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Dalam perumusan klausul, perancang kontrak pengadaan harus menghindari beberapa hal, diantaranya: a.

5.1. Mengidentifikasi Pokok Pikiran 5.2. Penuangan Pokok Pikiran Ke Dalam Kalimat Hukum 5.3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Klausul 5.4. Penggunaan Bahasa dan Kata

Hindari penggunaan istilah atau kalimat yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

b.

Hindari klausul yang tidak esensial.

c.

Hindari bahasa yang tidak baku.

d.

Hindari jargon atau berlebihan.

e.

Hindari kata-kata yang memikiki makna lebih dari satu arti (ambiguitas).

888 86

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaBarang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

5

35 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J 5.1. Mengidentifikasi Pokok Pikiran

5.4. Penggunaan Bahasa dan Kata Penggunaan kata yang jelas, tegas dan sederhana. Kata kabur sebaiknya

5.2. Penuangan Pokok Pikiran Ke Dalam Kalimat Hukum

dihindari sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari. Gunakan bahasa Indonesia (atau bahasa asing) yang benar. Gunakan kalimat yang jelas, sebaiknya kurang dari 25 kata agar dapat mudah di

5.3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Klausul 5.4. Penggunaan Bahasa dan Kata

pahami pokok pikiran klausul tersebut. Hal ini perlu karena pengunaan kata-kata singkat lebih mudah di pahami dibandingkan penggunaan kata panjang (menghindari kompleksitas).

Perancang kontrak pengadaan juga perlu mencermati kata seperti: “akan”, “harus”, “wajib”, “seharusnya”, “dapat” dan “dilarang”. Hal ini untuk menegaskan tujuan pengaturan apakah perintah, larangan atau suatu kebolehan. Oleh karena itu kata-kata penting tersebut harus diatur penggunaan kata-kata dengan hati-hati. Ketika perancang kontrak menulis “termasuk”, pertimbangkan untuk menambahkan “tapi tidak terbatas pada.

Terakhir, penulisan angka baik sebagai kata-kata dan angka seperti “10 (sepuluh)” untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. “

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP Kebijakan nakajibePengadaan K agabmBarang/Jasa eL PP KL Pemerintah

88878

35

BAB

888 88

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaBarang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

36 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J

BAB 6 PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK Para pihak dalam pengadaan barang/jasa dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, organisasi pengadaan barang atau jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang atau jasa terdiri atas63: 1. PA 2. KPA 3. PPK 4. ULP/Pejabat Pengadaan,dan 5. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan

6.1. Pengguna Anggaran

6.2. Kuasa Pengguna Anggaran

6.3. Pejabat Pembuat Komitmen

Penjelasan masing-masing bagian organisasi di atas adalah sebagai berikut: 6.4. Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan 6.5. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6.6. Peranan Biro/ Bagian Hukum 6.7. Peranan Ahli Hukum Kontrak

6.8. Penyedia Barang/ Jasa

6.1. Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/ APBD. Pengguna Anggaran secara khusus diatur dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010. Pengguna anggaran memiliki tugas – tugas sebagai berikut64 : a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website; c. menetapkan PPK; d. menetapkan Pejabat Pengadaan; e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; f. menetapkan: i. pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); ii. pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

63 Organisasi pengadaan barang atau jasa ini berbeda dengan organisasi pengadaan untuk pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: 1. PA/KPA 2. PPK.dan 3. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan 64 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 pasal 8 ayat 1

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadaLembaga gneP nKebijakan akajibeK agabmeBarang/Jasa L Pengadaan Pemerintah

88988

36 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

6.2. Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA. KPA pada pemerintah daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul PA. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada kementerian/lembaga/institusi pusat lainnya atas usul kepala daerah. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA65.

6.3. Pejabat Pembuat Komitmen Salah satu pihak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.66 PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA atau KPA untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa. PPK secara khusus diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.

Untuk ditetapkan sebagai PPK, setiap orang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:67 a. b. c. d. e. f. g.

memiliki integritas; memiliki disiplin tinggi; memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; menandatangani Pakta Integritas; tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

6.1. Pengguna Anggaran

6.2. Kuasa Pengguna Anggaran

6.3. Pejabat Pembuat Komitmen

6.4. Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan 6.5. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6.6. Peranan Biro/ Bagian Hukum 6.7. Peranan Ahli Hukum Kontrak

6.8. Penyedia Barang/ Jasa

Setelah kontrak ditandatangani, tanggung jawab penuh berada pada PPK. Hukum administrasi negara yang mengatur proses persiapan, lelang atau seleksi, beralih menjadi hukum perdata atau hukum ekonomi yang menjadi rejim pengaturan kontrak pengadaan. Dalam penerapan hukum perdata bagi pelaksaan kontrak pengadaan dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian perselisihan, arbitrasi ataupun pengadilan negeri.

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan yang terdapat 65 66 67

888 90

Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 10 Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaBarang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

36 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J dokumen yang terkait dengan kontrak pengadaan seperti: a) b) c)

Syarat-syarat umum kontrak.

Syarat-syarat khusus kontrak.

Rancangan kontrak pengadaan.

PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.68 Dalam konteks kontrak pengadaan barang/jasa, PPK memiliki tugas untuk menetapkan rancangan dokumen pengadaan khususnya Rancangan Kontrak.69 Dalam dokumen pengadaan terkait kontrak pengadaan termasuk: a) b)

rancangan SPK. rancangan surat perjanjian, termasuk: i. syarat-syarat khusus kontrak. ii. syarat-syarat umum kontrak;

Dalam kontek pencantuman identitas para pihak dalam kontrak, PPK adalah salah satu pihak yang diantumkan dalam identitas para pihak karena PPK bertugas untuk menandatangani kontrak.70 Tugas lain PPK terkait kontrak pengadaan barang/jasa adalah: a.

Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang atau jasa.71 b.

Mengendalikan pelaksanaan kontrak.72 c.

Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian perselisihan kontrak pengadaan barang atau jasa kepada PA atau KPA.73 d.

Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen kontrak pengadaan barang atau jasa.74 Dalam pelaksanan kontrak, PPK dapat menetapkan tim pendukung.75 PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli memberikan penjelasan teknis (aanwijzer)76 termasuk pemberian penjelasan atas dokumen kontrak.

Panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan wajib memahami isi kontrak.77 Panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan juga berwenang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf a 3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (4) huruf f Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadaLembaga gneP nKebijakan akajibeK agabmeBarang/Jasa L Pengadaan Pemerintah

89188

36 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

6.4. Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Setiap kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya diwajibkan untuk memiliki Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ jasa pemerintah yang permanen78. ULP ini dibentuk langsung oleh pemimpin tertinggi dari salah satu instansi pemerintah yang disebutkan di atas79. Pengangkatan pejabat ULP berasal dari PNS yang berasal dari instansi itu sendiri atau pun luar80. Namun terdapat pengecualian, jika penjabat ULP bukan dari instansi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola maka boleh dari luar PNS81.

ULP/pejabat pengadaan menetapkan dokumen pengadaan. Susunan dokumen pengadaan tediri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemiihan. Dalam dokumen pemilihan, ULP/pejabat pengadaan paling kurang menetapkan jenis kontrak dan menyusun dokumen yang terkait dengan kontrak pengadaan seperti: a) Syarat-syarat umum kontrak. b) Syarat-syarat khusus kontrak. c) Rancangan kontrak pengadaan.

Dalam hal belum dilakukan kesepakatan Kontrak pengadaan, tanggung jawab berada pada ULP/Pejabat Pengadaan. Tanggung jawab ULP/ pejabat pengadaan terkait persiapan lelang atau seleksi yang didasarkan pada hukum admnistrasi negara. ULP bekerja berdasarkan dokumen pengadaan dan adendum dokumen pengadaan.

6.1. Pengguna Anggaran

6.2. Kuasa Pengguna Anggaran

6.3. Pejabat Pembuat Komitmen

6.4. Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan 6.5. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6.6. Peranan Biro/ Bagian Hukum 6.7. Peranan Ahli Hukum Kontrak

6.8. Penyedia Barang/ Jasa

Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan, Pasal 130 mengatur bahwa PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, memiliki persyaratan keanggotaan dan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan kerja ULP. Berikut tugas – tugas utama dari ULP82: a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; b. menetapkan dokumen pengadaan; c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 78 79 80 81 82

888 92

Perpres Perpres Perpres Perpres Perpres

no. no. no. no. no.

54 54 54 54 54

tahun tahun tahun tahun tahun

2010 2010 2010 2010 2010

pasal pasal pasal pasal pasal

14 14 17 17 17

ayat ayat ayat ayat ayat

1 2 4 5 2

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaBarang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

36 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J f. g.

6.1. Pengguna Anggaran

6.2. Kuasa Pengguna Anggaran

6.3. Pejabat Pembuat Komitmen

h.

6.4. Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan 6.5. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6.6. Peranan Biro/ Bagian Hukum

i.

6.7. Peranan Ahli Hukum Kontrak

6.8. Penyedia Barang/ Jasa

j.

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; khusus untuk ULP: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan penyedia barang/jasa untuk: a.

Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b.

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; khusus pejabat pengadaan: 1) menetapkan penyedia barang/jasa untuk: a.

Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b.

Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA; membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi; memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

6.5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan ditentukan oleh PA atau KPA83.

Seperti halnya anggota PPK berasal dari PNS kecuali hal–hal84 yang disebutkan pada pasal sebelumnya. Tugas–tugas pokok dari panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan diantaranya85 : a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

83

Pasal 18 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.

Perpres no. 54 tahun 2010 pasal 18 ayat 2 dan 3.

85 Perpres no. 54 tahun 2010 pasal 18 ayat 4.

84

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadaLembaga gneP nKebijakan akajibeK agabmeBarang/Jasa L Pengadaan Pemerintah

89388

36 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

6.6. Peranan Biro/Bagian Hukum Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur bahwa PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.86 PPK pada K/L/D/I dalam menjalankan tugasnya dapat meminta pelayanan hukum dari lembaga yang bertanggung jawab di bidang hukum pada kelembagaan masing-masing. Biro atau bagian hukum yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum dapat membantu PPK dalam memahami kontrak baik dari terkait aspek hukum perdata, peraturan perundang-undangan terkait, teknik perancangan kontrak dan kebijakan.

Biro atau bagian hukum merupakan lembaga yang biasanya berada dalam sekretariat daerah pemerintah daerah. Sekretariat daerah pemerintah daerah adalah kelembagaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Biro adalah unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Bidang atau bagian hukum merupakan kelembagaan dalam koordinasi biro di bidang pemerintahan.

Pembentukan organisasi perangkat daerah termasuk bidang atau bagian hukum ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjabaran tugas pokok dan fungsi bidang atau bagian hukum pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan dan/ atau keputusan kepala daerah.

Biro, bidang dan/atau bagian hukum dari setiap kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya dapat memberikan pelayanan hukum bagi perangkat kerja lainnya dalam penyusunan kontrak PBJP. Pelayanan ini dapat berupa membantu penyusunan kontrak, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait khususnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, konsultasi dan pertimbangan hukum terkait kontrak.

6.1. Pengguna Anggaran

6.2. Kuasa Pengguna Anggaran

6.3. Pejabat Pembuat Komitmen

6.4. Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan 6.5. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6.6. Peranan Biro/ Bagian Hukum 6.7. Peranan Ahli Hukum Kontrak

6.8. Penyedia Barang/ Jasa

Selain itu, biro, bidang dan/atau bagian hukum pada setiap kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya juga dapat membantu antara lain, tetapi tidak terbatas pada: a. b.

86

888 94

Pelayanan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum Membantu melakukan penelaahan dan perancangan kontrak pengadaan

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaBarang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

36 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J

6.7. Peranan Ahli Hukum Kontrak

6.1. Pengguna Anggaran

Ahli hukum kontrak dapat berperan dalam memberikan pertimbangan dan pendapat hukum pada penandatanganan kontrak pengadaan barang/ jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sebaiknya layanan atau konsultasi ahli hukum kontrak dapat diprioritaskan dilibatkan sejak penyusunan rancangan kontrak pengadaan sampai sebelum PPK melakukan penandatanganan kontrak pengadaan.

6.2. Kuasa Pengguna Anggaran

6.3. Pejabat Pembuat Komitmen

6.4. Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan 6.5. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain dapat menyediakan biaya dari APBN/APBD untuk penggunaan pendapat ahli hukum kontrak profesional.

6.6. Peranan Biro/ Bagian Hukum 6.7. Peranan Ahli Hukum Kontrak

6.8. Penyedia Barang/ Jasa

Ahli hukum kontrak dapat memberikan konsultasi, review dan/atau menyusun kontrak pengadaan yang kompleks dan/atau kontrak yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hasil dari konsultasi PPK dengan ahli hukum kontrak dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada: a) Audit hukum (legal audit/legal due diligent). b) Pendapat hukum (legal opinion).

6.8. Penyedia Barang/Jasa Salah satu pihak utama dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah penyedia barang atau jasa. Penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi atau jasa lainnya.

Secara hukum, penyedia barang/jasa harus mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak. Selain itu penyedia yang dapat menjadi pihak dalam kontrak pengadaan hanya penyedia yang tidak masuk dalam daftar hitam. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. Penyedia yang masuk dalam daftar hitam terkena sanksi berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang atau jasa diseluruh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya selama 2 (dua) tahun.

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, Pasal 19 mengatur beberapa persyaratan bagi penyedia barang/jasa yang dapat ikut dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Beberapa persyaratan yang ditetapkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 telah di jelaskan dalam Bab 2modul ini.

Pasal 19 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 setidaknya mengatur 15 (lima belas) persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa.

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadaLembaga gneP nKebijakan akajibeK agabmeBarang/Jasa L Pengadaan Pemerintah

89588

36 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

Walaupun ini merupakan persyaratan secara umum, namun persyaratan tersebut perlu didudukan dalam kerangka konteks dan kondisi dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 memberikan beberapa mekanisme fleksibiltas. Dalam konteks penyedia jasa merupakan orang perorangan, maka setidaknya ada 5 persyaratan yang tidak harus dipenuhi seperti persyaratan “sudah memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir�.

Selain itu Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 juga berusaha mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penaatan atas peraturan perundang undangan terkat pegawai negeri sipil. Hal ini dilakukan dengan melarang pegawai K/L/D/I menjadi penyedia barang/ jasa dan melarang penyedia barang/jasa yang memiliki pertentangan kepentingan.

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 juga perlu dipahami sesuai kondisi dan konteks.

Seluruh persyaratan umum bagi penyedia barang/jasa tentu harus dipahami secara fleksibel pada saat penerapan persyaratan bagi penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang hanya menggunakan bukti pembelian dan/atau kuitansi. Beberapa persyaratan bagi penyedia terkait perpajakan dapat disesuaikan bagi penyedia barang/ jasa yang merupakan pengusaha kecil yan menyediakan barang/jasa dengan harga di bawah Rp. 1.000.000,00. Pengusaha kecil tersebut tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Negara tidak mewajibkan (tidak memungut/membebaskan) pengusaha kecil tersebut untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan harga di bawah Rp. 1.000.000,00.

Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang/Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pasal 3A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak mewajibkan pengusaha kecil untuk melaporkan usahanya atau untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil yang sesuai batasan ditetapkan oleh menteri keuangan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Walaupun demikian pengusaha kecil tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.-147/ PJ./2006 mengatur bahwa pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, PPN TIDAK DIPUNGUT oleh bendaharawan pemerintah.

Fakta di lapangan banyak penyedia barang/jasa berupa usaha mikro dan usaha kecil yang belum memiliki NPWP. Walaupun demikian, bisa saja orang-perorang pemilik usaha kecil tersebut memiliki NPWP pribadi. Dalam pengadaan barang/jasa dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi, setidaknya penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan, tetapi tidak terbatas pada: 1.

2.

888 96

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang/ jasa.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaBarang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

36 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J 3.

4.

Memiliki sumber daya manusia Memiliki kemampuan dasar

Selain itu, persyaratan umum dalam Pasal 19 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 juga tidak diterapkan bagi pengadaan tanah. Persyaratan bagi penyedia pengadaan tanah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam rangka menandatangani kontrak pengadaan, pihak penyedia barang/jasa yang berbentuk badan hukum (rechtperson) diwakili oleh direksi yang disebutkan namanya dalam Anggaran Dasar badan hukum penyedia barang/jasa. Anggaran Dasar badan hukum harus telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.87 Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Anggaran Dasar, harus mendapatkan kuasa/pendelegasian wewenang yang sah 88 dari direksi untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa.

Walaupun tidak diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pihak penyedia barang/jasa perorangan dapat menandatangani kontrak pengadaan dengan melampirkan identitas diri.

87

Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

88

PPKL

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadaLembaga gneP nKebijakan akajibeK agabmeBarang/Jasa L Pengadaan Pemerintah

89788

36 BAB

888 98

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaBarang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

7

37 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J

BAB 7 TEKNIK NEGOSIASI KONTRAK PENGADAAN 7.1. Pengertian Negosiasi 7.1. Pengertian Negosiasi

Dalam modul penyusunan kontrak ini, pembahasan strategi dan teknik negosiasi difokuskan sebagai alat dan keahlian. Hal ini disebabkan karena karakter negosiasi dalam PBJP tidak sama pada kontrak bisnis lainnya.

7.2. Kapasitas Pengetahuan Negosiasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negosiasi adalah “proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain�. Dalam bab ini akan dibahas kemampuan pengetahuan, kemampuan pola dan strategi tawar-menawar sesuai dengan subyek pelaku dan kapasitas.

Hal mendasar yang perlu dipahami, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengatur materi klausul atau pokok pikiran mana saja yang sudah tetap/tidak berubah dan fleksibel.

Negosiasi kontrak dapat dilakukan pada: 1.

Materi teknis dan harga pada penunjukan langsung, pengadaan langsung dan pengadaan konsultan, selama harga sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.89

2.

Pelaksanaan kontrak, khusus jenis kontrak harga satuan dan, jenis kontrak gabungan lum sump dan harga satuan.

3.

Pengadaan jasa konsultansi, semua evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultasi dapat diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi

Klarifikasi dan negosiasi90 dalam pengadaan jasa konsultansi dapat

89

Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Pasal 49 ayat (7) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

90

PPKL

hatniremeP asaJ/gLKPP naraB naadaLembaga gneP naKebijakan kajibeKPengadaan agabmeBarang/Jasa L Pemerintah

89988

37

7

BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak dilakukan pada materi sebagai berikut: a.

Harga Satuan, yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable

cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar; b.

Aspek biaya terutama: i.

kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;

ii.

volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan

iii.

biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya;

c.

Unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

d.

Biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan

e.

Unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.

Contoh pelaksanaan negosiasi pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, dimana gambar dan kondisi lapangan dapat berbeda. Hal ini mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan negosiasi atas perubahan tersebut yang selanjutnya diformulasikan ke dalam adendum kontrak. Perubahan harga tersebut tidak boleh melebihi dari 10% Nilai Kontrak Awal.

Negosiasi kontrak tidak diperbolehkan dilakukan pada “Materi teknis dan harga91 pada pelelangan umum, pelelangan sederhana atau pemilihan langsung karena materi teknis dan harga merupakan komponen yang dinilai (tidak boleh berubah).�

Dalam negosiasi, para pihak perlu menetapkan sasaran minimum (Bottom line), jujuan maksimal (Ultimate Objective), dan penawaran Awal (Intended Opening Offer) atas materi yang dapat dilakukan negosiasi dan klarifikasi dalam proses penyusunan kontrak pengadaan.

888 100

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaBarang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

7

37 BAB

Kontrak nahitaModul leP luPenyusunan doM luduDokumen J 7.1. Pengertian

7.2. Kapasitas Pengetahuan Negosiasi

Negosiasi

Negosiator dalam penyusunan kontrak pengadaan setidaknya memiliki 7.2. Kapasitas

kapasitas, antara lain:

Pengetahuan Negosiasi

1.

Penguasaan materi kontrak.

2.

Penguasaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, SBD dan Peraturan Perundang-undangan terkait.

3.

Kemahiran berargumentasi.

4.

Strategi negosiasi.

Penjelasan untuk masing-masing kapasitas di atas adalah sebagai berikut: 1.

Penguasaan Materi Penguasaan materi khususnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, SBD dan peraturan perundang-undangan terkait, para negosiator harus: a.

Menguasai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

b.

Mempelajari dokumen pengadaan secara teliti.

c.

Mencermati terminologi hukum, istilah teknis dan bahasa asing dalam dokumen terkait.

2.

Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait kontrak pengadaan, para negosiator harus: a.

Menguasai Peraturan Presiden No. 54 Taun 2010, SBD dan peraturan lainnya, baik secara langsung maupun tidak lansung yang mengatur PBJ.

b.

Meneliti substansi dan keberlakukan peraturan perundangundangan tersebut.

c.

Meneliti dan menggunakan secara akurat referensi hukum lainnya harus disebut jelas.

3.

Kemahiran berargumentasi Dalam kemahiran dan keterampilan berargumentasi, para negosiator harus: a.

Memiliki keahlian mempertahankan pendapat.

b.

Mengembangkan seni berargumentasi tanpa keluar dari pokok masalah.

PPKL

hatniremeP asaJ/gLKPP naraB naadaLembaga gneP naKebijakan kajibeKPengadaan agabmeBarang/Jasa L Pemerintah

888 101

37 BAB

Judul Modul Pelatihan

Modul Penyusunan Dokumen Kontrak c.

Mencermati dan memprioritaskan isu penting dan memiliki dampak hukum yang penting.

4.

d.

Menghindari kebuntuan dan mengkaji untuk pindah topik lain.

e.

Pelihara suasana berunding.

Strategi negosiasi Dalam mengembangkan strategi negosiasi, para negosiator harus: a.

Mengindentifikasi para pihak dalam PBJP dan mengembangkan posisi dan kekuatan tawar-menawar.

b.

Mengindentifikasi dan mengembangkan pola dan strategi tawar-menawar sesuai dengan subyek pelaku dan kapasitas yang dimiliki para pihak, dan Menetapkan Bottom Line, Ultimate Objective,dan Intended Opening Offer

c.

dalam proses negosiasi khususnya terkait dengan pertanggungjawaban hukum (liability), denda dan kompensasi. ď Ž Para negosiator perlu memperhatikan beberapa faktor penghambat proses negosiasi, antara lain:

888 102

1.

Hasrat untuk menang atau mendominasi;

2.

Hubungan masa depan yang tidak diantisipasi;

3.

Kebutuhan akan preseden;

4.

Terbatasnya informasi, pengetahuan, atau kemampuan;

5.

Terbatasnya kewenangan; dan

6.

Kurangnya persiapan.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaBarang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

3

LAMPIRAN 1. SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: __________ Nomor: __________

[Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: “SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________[nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________[nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________[alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”)dan __________[nama wakil Penyedia], __________[jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________[nama Penyedia], yang berkedudukan di __________[alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta notaris] tanggal____________ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut “Penyedia”).”]

[Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: “SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________[nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________[nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________[alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen](selanjutnya disebut “PPK”) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. _________________[nama Penyedia 1]; 2. _________________[nama Penyedia 2]; ..... dst yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________[nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

888 103

3

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di __________[alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut “Penyedia”).”]

MENGINGAT BAHWA: (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”); (b)Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) 2) 3) 4)

telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui halhal sebagai berikut:

1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);”] [untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);”] 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

888 104

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

3

dari Kontrak ini: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

adendum Surat Perjanjian; pokok perjanjian; surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga(apabila ada); syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak; spesifikasi khusus; spesifikasi umum; gambar-gambar; dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) 2) 3) 4)

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) 2) 3) 4) 5)

6)

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

888 105

3

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak 7) 8)

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam SyaratSyarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama __________ PPK

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) __________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap] [jabatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap] [jabatan]

Â

888 106

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

LAMPIRAN 2. SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

3

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

888 107

3

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1. PENYEDIA JASA MANDIRI SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen.

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan.

PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu.

Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

888 108

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

3

4. PEMUTUSAN Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia.Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK. 5. PENANGGUNGAN Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK. 7. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan penyedia.

10.PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

888 109

3

888 110

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LAMPIRAN 3 : CONTOH SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 111

3

888 112

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 113

3

888 114

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 115

3

888 116

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 117

3

888 118

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 119

3

888 120

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 121

3

888 122

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 123

3

888 124

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 125

3

888 126

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 127

3

888 128

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 129

3

888 130

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 131

3

888 132

Judul Modul Pelatihan

Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

LAMPIRAN 4 : CONTOH SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

3

888 133

888 134

Â

ka su s

un tuk

d ug a an

op ini on )

pe nd apa t

d ue

Rp .

jasa

20 09

pa d a

Bu la n

Sept e mb er

pe n gad ila n ne ge ri dimu la i

20 0,0 00 ,00 0,00 . K a su s di

s ebe sar

K o ntra k

K on sulta s i

N ilai

pe n c ema r a n T e luk Bu ya t.

(le g al

da n

dil lige n t)

hu ku m

(le ga l

p e mer iks a an

hu ku m

me m inta

de n gan ahl i hu ku m un tu k

K ontrak Prese n tasi

pemb a ya r a n

pe n gada a n jasa ko nsu lta si

H idu p

cara

L in gku p

H ak & K ew a jiban

K on su lt asi

Ru a ng

Ca ra P e mba ya r a n

I de nt it a s Pa ra Pih a k

K ontrak

ber da sarka n

L ing ku ng an

Is u H ukum P e nting

Jenis K ontr ak

m em bu tu hk an

K e ment eria n

Po sis i K as us

Ko m ponen K as us

J a sa

K lau sul

LAMPIRAN 5. STUDI KASUS

te r sebu t

be r te ntan ga n

ba gia n st ak e ho lders P er u sa ha a n .

se ba ga i

d ari

se ta r a k ep ada pe mas ok la in nya

d en ga n p er la ku an y a ng a d il da n

H al

K es imp ula n

3 Lampiran Modul Penyusunan Dokumen Kontrak

Judul Modul Pelatihan

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Dokumen Kontrak nahitaLampiran leP ludoModul M luPenyusunan duJ

3

INSTRUKSI 1. Peserta diminta untuk membagi timnya menjadi dua kelompok, dimana: a. Kelompok pertama, sebagai PPK yang yang berkepentingan dalam pembuatan kontrak pengadaan. b. Kelompok kedua, sebagai pihak Penyedia BJP. 2. Fakta—fakta yang tidak ada di soal namun dapat mendukung penyusunan kontrak pengadaan dapat ditambahkan oleh masing—masing tim dengan kreativitas.

hatniremeP asaJLKPP /gnaraB naadLembaga agneP nKebijakan akajibePengadaan K agabmeBarang/Jasa L PPPemerintah KL

888 135

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Smesco UKM building 8th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta 12780 Indonesia Telp 021 799 1025 (Hunting), 021 3256 9058 Fax. 021 799 6033 www,lkpp.go.id