Sur Kat

Survei Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2022 (Survei Kastrat) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kastrat BEM FH UI 2022 pada awal kepengurusan, tepatnya pada 13 April 2022 hingga 27 April 2022. Survei Kastrat bertujuan untuk menjaring aspirasi

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Indonesia (IKM FH UI) terkait penyikapan, pengawalan, dan advokasi isu yang telah dan akan dilakukan oleh Kastrat BEM FH UI.

Hasil Survei

Selama dua minggu, Survei

Kastrat telah mengumpulkan 200 responden yang terdiri atas IKM FH UI dari empat angkatan (2018, 2019, 2020, dan 2021) serta tiga program studi

(Reguler, Paralel, dan Kelas Khusus Internasional)

Peran dan Signifikansi

Penyikapan, Pengawalan, dan

Advokasi Isu Sosial Politik

Berdasarkan data yang diperoleh, peran Kastrat BEM FH UI menurut 157 responden sangat penting; menurut 42 responden penting; menurut 0 responden kurang penting; dan menurut 1 responden tidak penting

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa kehadiran

Kastrat sangat penting dalam BEM FH UI

Lebih lanjut, penyikapan, pengawalan, dan advokasi isu sosial politik yang dilakukan oleh Kastrat BEM

FH UI menurut 141 responden sangat signifikan; menurut 57 responden signifikan; menurut 2 responden kurang signifikan; dan menurut 0 responden tidak signifikan Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menilai penyikapan, pengawalan, dan advokasi isu sosial politik yang dilakukan oleh Kastrat BEM

FH UI sangat signifikan.

Bentuk Penyikapan, Pengawalan, dan Advokasi Isu Sosial Politik yang Diketahui Responden

Berdasarkan data yang diperoleh terkait bentuk dari penyikapan, pengawalan, dan advokasi isu sosial politik oleh Kastrat BEM FH UI yang diketahui oleh responden, 183 responden memilih kajian; 169 responden memilih rilis sikap/pers; 159 responden memilih infografis; 128 responden memilih diskusi publik; 93 responden memilih propaganda lepas; 5 responden memilih aksi; dan 3 responden memilih artikel populis. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa kajian merupakan bentuk penyikapan, pengawalan, dan advokasi isu sosial politik oleh Kastrat BEM FH UI yang paling diketahui.

_Respons IKM FH UI terhadap Isu _

_ Gender dan Seksualitas _

Hasil survei menunjukkan bahwa

178 responden menganggap isu Gender dan Seksualitas sebagai isu yang keberadaannya sangatlah penting

Beberapa isu Gender dan Seksualitas yang diikuti oleh responden, yaitu

Rancangan Undang-Undang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual yang diikuti oleh 156 responden; Kekerasan Berbasis

Gender dan Kekerasan Seksual yang diikuti oleh 145 responden; Implementasi Permendikbud-Ristek

PPKS di UI yang diikuti oleh 127 responden; Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Seksual yang diikuti oleh 86 responden; dan Isu

Gender dan Seksualitas Lainnya yang diikuti oleh 8 responden.

_Respons IKM FH UI terhadap Isu _

_Penyusutan Ruang Sipil dan _

Pelanggaran HAM Berat Masa _

_

_ Lalu _

Hasil survei menunjukkan bahwa

165 responden menganggap isu

Penyusutan Ruang Sipil dan

Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu sebagai isu yang keberadaannya sangatlah penting. Beberapa isu

Penyusutan Ruang Sipil dan

Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diikuti oleh responden, yaitu Tindak

Represif Aparat yang diikuti oleh 122 responden; Pembungkaman terhadap

Kebebasan Berpendapat yang diikuti oleh 116 responden; Pelanggaran HAM

Berat Masa Lalu yang diikuti oleh 103 responden; Revisi Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang diikuti oleh 94 responden; Kasus

Diskriminasi Kelompok Minoritas dan

Rentan yang diikuti oleh 91 responden; dan Isu Penyusutan Ruang Sipil dan

Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Lainnya yang diikuti oleh 6 responden

Reformasi Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 165 responden berpendapat bahwa keberadaan isu

Reformasi Hukum sangatlah penting.

Adapun sejumlah isu Reformasi Hukum yang diikuti responden, di antaranya

Penundaan Pemilu dan Perpanjangan

Masa Jabatan Presiden yang diikuti oleh 117 responden; Pemindahan Ibu

Kota Negara yang diikuti oleh 115 responden; Korupsi yang diikuti oleh 109 responden; Revisi Undang-Undang

Cipta Kerja yang diikuti oleh 95 responden; Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang diikuti oleh 88 responden; Rancangan

Undang-Undang Pelindungan Data

Pribadi yang diikuti oleh 63 responden;

Rancangan Undang-Undang

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diikuti oleh 37 responden;

Rancangan Undang-Undang

Masyarakat Adat yang diikuti oleh 29 responden; Revisi Undang-Undang

Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang diikuti oleh 28 responden; dan Isu Reformasi Hukum

Lainnya yang diikuti oleh 7 responden.

_Respons IKM FH UI terhadap Isu _

Penggusuran Paksa dan _

_

_ Pendidikan Tinggi_

Hasil survei menunjukkan bahwa 139 responden menganggap keberadaan isu Penggusuran Paksa dan Pendidikan Tinggi sangatlah penting.

Terdapat sejumlah isu Penggusuran

Paksa dan Pendidikan Tinggi yang diikuti responden, antara lain Statuta UI yang diikuti oleh 145 responden; Kasus

Penggusuran Paksa yang diikuti oleh 92 responden; Pergub DKI 207/2016 yang diikuti oleh 30 responden; dan Isu

Penggusuran Paksa dan Pendidikan

Tinggi Lainnya yang diikuti oleh 23 responden.

Hasil Survei Kastrat juga dapat diakses melalui Infografis “Hasil Survei

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

BEM FH UI 2022”