
3 minute read
Pelga HA er Ma l
Pelanggaran HAM berat bukanlah suatu hal yang asing di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat pun banyak yang belum terselesaikan hingga kini, di antaranya Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II Negara seakan tak acuh terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu dan kian lalai dalam memperjuangkan keadilan bagi korban dan keluarga korban meski puluhan tahun telah berlalu. Hal ini pun turut melanggengkan praktik impunitas di negara ini, yaitu kondisi di mana negara memberikan pembebasan atau pengecualian hukuman kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Sejatinya, diperlukan langkah konkret untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu hingga tuntas sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin tidak terulangnya pelanggaran HAM berat di kemudian hari. Maka dari itu, salah satu kelompok isu yang disikapi, dikawal, dan juga diadvokasikan oleh Kastrat BEM FH UI 2022 ialah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, di mana sepanjang tahun 2022, Kastrat BEM FH UI 2022 turut melakukan penuansaan Mei
Berkabung dan September Hitam
Advertisement
_ Mei Berkabung_
Setiap tahun sejak 1998, bulan
Mei dikenang sebagai salah satu bulan bersejarah bagi Indonesia karena memiliki beberapa peristiwa kelam yang berkaitan dengan kasus pelanggaran
HAM berat, di antaranya Tragedi
Trisakti, Pemerkosaan Massal 1998,
Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh
(KKA), Pembunuhan Marsinah, dan
Tragedi Jambo Keupok. Rentetan peristiwa tersebut disebut dikenal dengan istilah “Mei Berkabung” Melihat negara yang justru lalai dan tak acuh dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Kastrat BEM FH UI 2022 bersama Aliansi
Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melakukan peringatan akan Mei
Berkabung dengan membuat serangkaian publikasi dan propaganda.
Salah satunya ialah Infografis
“Penghilangan Paksa dalam Kerusuhan
Mei 1998: Potret Kelam Pelanggaran
HAM Berat di Indonesia”. Infografis tersebut membahas kasus penghilangan paksa dalam Kerusuhan
Mei 1998, di mana keluarga korban belum menemukan keadilan seutuhnya karena negara masih abai dalam menangani kasus tersebut hingga kini.
Selain itu, Kastrat BEM FH UI 2022 bersama Aliansi Pelanggaran HAM
Berat Masa Lalu juga memublikasikan serangkaian infografis lainnya untuk mengenang berbagai peristiwa yang termasuk dalam rangkaian Mei
Berkabung, di antaranya Infografis
“Mengenang 23 Tahun Tragedi Berdarah
Simpang KKA: Aparat Melanggar HAM,
Rakyat Jadi Korban” yang membahas mengenai tragedi penembakan warga sipil oleh aparat di Simpang KKA; Infografis “Marsinah: TheUnfairJustice” yang mengulas mengenai pembunuhan
Marsinah, seorang buruh dan aktivis perempuan yang lantang menyuarakan hak-hak masyarakat; Infografis
“Menolak Lupa: Tragedi Penembakan
Misterius Trisakti” tentang lambannya negara dalam menuntaskan Tragedi
Trisakti; Infografis “#MeiBerkabung:
Menolak Lupa Pemerkosaan Massal
1998” yang membahas mengenai latar belakang, kronologi, dan tindak lanjut kasus pemerkosaan massal dalam
Kerusuhan Mei 1998; Infografis “Tragedi
Pelanggaran HAM Berat Jambo Keupok
17 Mei 2003” tentang kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat dalam Tragedi Jambo Keupok, baik penangkapan, penyiksaan, maupun perampasan harta benda; Infografis
“Mei Berkabung: Menolak Lupa
Kejamnya Operasi Terpadu” yang menunjukkan bahwa negara secara nyata melakukan pelanggaran HAM berat dengan menerapkan Operasi
Terpadu di Aceh; dan Infografis “24
Tahun Reformasi: Kilas Balik dan Kegagalan Reformasi #MeiBerkabung” sebagai pengingat bahwa meski 24 tahun telah berlalu, tuntutan akan reformasi belum juga terwujud seutuhnya.
Selain itu, Kastrat BEM FH UI
2022 juga mengadakan Live Instagram
Menolak Lupa Dosa Negara: Kerusuhan
Mei 1998 pada 22 Mei 2022 yang lalu. Live Instagram tersebut dihadiri oleh dua narasumber, yakni Haris Azhar selaku Founder of Lokataru Foundation dan Nursyahbani Katjasungkana selaku
Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa
Kerusuhan Mei 1998. Narasumber bercerita tentang sejarah Kerusuhan
Mei 1998, bentuk keterlibatan negara, upaya yang telah dilakukan negara dalam menangani kasus tersebut serta segala kekurangannya, dan memberikan pemahaman mengenai budaya impunitas dalam Kerusuhan Mei 1998.
Live Instagram tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mengawal dan mengadvokasikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu agar masyarakat tidak melupakan dosa yang telah dilakukan
_September Hitam _
Dalam sejarahnya, bulan
September tidak terlepas dari sejarah kelam pelanggaran HAM berat. Terdapat beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada bulan
September, seperti Tragedi 1965–1966,
Tragedi Tanjung Priok, Tragedi
Semanggi II, dan Pembunuhan Munir
Ketidakseriusan negara untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu serta mewujudkan pemenuhan hak korban sudah sepatutnya terus-menerus ditagih dan disuarakan Maka dari itu, bulan
September dengan berbagai peristiwa kelam di dalamnya pun diperingati oleh para pegiat HAM dengan istilah
“September Hitam”
Beranjak dari hal tersebut,
Kastrat BEM FH UI 2022 bersama Aliansi
Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melakukan peringatan akan September
Hitam melalui serangkaian publikasi dan propaganda Salah satunya ialah negara dan merawat ingatan akan masih banyaknya korban ataupun keluarga korban yang belum mendapatkan keadilan.
Infografis “Peristiwa Tanjung Priok 1984:
Menolak Lupa Sejarah Kelam
Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
#SeptemberHitam” yang mengulas latar belakang, kronologi, dan terhambatnya tindak lanjut Peristiwa Tanjung Priok
1984 sebagai salah satu catatan kelam pelanggaran HAM berat di Indonesia
Selain itu, Kastrat BEM FH UI 2022 juga turut memublikasikan infografis yang dibuat oleh Aliansi Pelanggaran HAM
Berat Masa Lalu, yaitu Infografis
“Kadaluarsanya Kasus Pembunuhan
Munir di Tahun 2022” untuk memperingati 18 tahun kasus kematian
Munir Said Thalib yang sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti dengan serius oleh negara dan Infografis “Menuju 23
Tahun Berlalunya Tragedi Semanggi II
#SeptemberHitam” untuk kembali mengingat Tragedi Semanggi II dan menuntut terpenuhinya hak-hak korban dan keluarga korban.












