Penka Tg

Kelompok isu Pendidikan Tinggi mencakup isu-isu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi mahasiswa Indonesia dalam lingkup perguruan tinggi. Perguruan tinggi sejatinya merupakan ruang akademik yang seharusnya menjunjung kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk menjaga iklim demokrasi kampus agar penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan secara bertanggung jawab sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi yang terbebas dari kepentingan politik

Namun, UI sebagai salah satu perguruan tinggi tidaklah luput dari sejumlah permasalahan internal kampus yang belum juga terselesaikan. Maka dari itu, Kastrat

BEM FH UI 2022 melakukan penyikapan, pengawalan, dan advokasi terhadap permasalahan internal UI, di antaranya kasus pembunuhan Akseyna yang tidak kunjung tuntas, revisi Statuta UI yang bermasalah, maraknya kekerasan seksual dalam kampus serta lambannya implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI, dan polemik BOP

Kasus Akseyna

Pada tahun 2015, seorang mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

UI, Akseyna Ahad Dori, ditemukan di Danau Kenanga UI dengan kondisi tidak bernyawa. Meski lebih dari tujuh tahun telah berlalu, UI tidak pernah mau bersuara dan tidak kunjung membantu keluarga Akseyna serta pihak Kepolisian secara aktif dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Akseyna Akibatnya, hingga tahun 2022, kasus pembunuhan

Akseyna belum juga menemukan titik terang Padahal, keluarga Akseyna telah berulang kali menyuarakan permohonan kepada UI untuk turut berkontribusi dalam mendorong penuntasan kasus

Akseyna UI seolah-olah tidak peduli akan keamanan warganya dan melepas tanggung jawab akan mahasiswanya yang meregang nyawa di kampusnya sendiri Melihat realitas tersebut, Kastrat

BEM FH UI 2022 bersama Aliansi BEM se-UI terlibat dalam Aksi Simbolis & Doa

Bersama Mengenang Tujuh Tahun

Akseyna pada 29 Maret 2022 silam serta mengeluarkan beberapa tuntutan:

● Mendesak pihak kampus untuk bersuara dan memberi penekanan kepada Kepolisian untuk kembali mengusut kasus pembunuhan Akseyna hingga tuntas;

● Mendesak pihak kampus untuk membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut kasus pembunuhan Akseyna;

● Mendesak pihak kampus untuk memberikan bantuan hukum untuk keluarga Akseyna; dan

● Mendesak Kepolisian untuk melanjutkan penanganan perkara pembunuhan Akseyna

_ Revisi Statuta UI _

Statuta UI merupakan peraturan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dari berbagai macam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pelaksanaan penyelenggaraan

Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkup UI. Pada 2 Juli 2021, Pemerintah melakukan revisi pada Statuta UI melalui pengesahan Peraturan

Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI (PP 75/2021). Alih-alih makin mengedepankan kesejahteraan warga UI, PP 75/2021 justru menimbulkan polemik karena diwarnai o k m i warga UI untuk berpartisipasi dalam perumusan PP 75/2021 Tidak partisipatifnya perumusan PP 75/2021 juga dicerminkan oleh alpanya keterlibatan sejumlah organ UI dalam proses perumusan tersebut. UI sejatinya memiliki empat organ, yakni Majelis Wali

Amanat (MWA) UI, Rektor UI, Senat

Akademik (SA) UI, serta Dewan Guru

Besar (DGB) UI. Akan tetapi, SA UI dan

DGB UI tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan PP 75/2021

Secara materiil, PP 75/2021 pun mengandung berbagai substansi yang bermasalah, seperti memberikan kewenangan yang terlampau besar pada Rektor UI, memberikan ruang bagi

Rektor UI untuk merangkap jabatan, mengurangi kewajiban kampus untuk mengalokasikan bantuan biaya pendidikan, memperbolehkan anggota partai politik untuk menjadi bagian dari

MWA unsur masyarakat, serta merusak sistem checks andbalances antarorgan

UI Warga UI sejatinya telah melakukan berbagai cara untuk menyuarakan keresahannya atas PP 75/2021. Namun,

UI tidak kunjung melakukan upaya berarti untuk memperbaiki PP 75/2021 yang berpotensi merugikan warga UI ke depannya.

Demokrasi di UI dan Indonesia. Aksi ini diselenggarakan pada Selasa, 12 April

2022 ketika UI mengadakan kegiatan kuliah umum di Balai Sidang UI. Kuliah umum tersebut mengundang Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Jenderal TNI (Purn.)

Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A., sebagai pembicara dan dihadiri oleh Rektor UI, Prof Ari Kuncoro, S E , M A , Ph D , sebagai pemberi sambutan untuk membuka acara.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Aliansi BEM se-UI untuk mengawal isu revisi Statuta UI ialah menyelenggarakan berbagai aksi, termasuk Aksi Simbolis Matinya

Selama berlangsungnya acara, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-UI menyelenggarakan aksi simbolis yang salah satu tujuannya ialah mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mahasiswa terhadap revisi

Statuta UI yang bermasalah Ari Kuncoro pun sempat menghampiri massa aksi ketika acara di dalam Balai Sidang UI telah selesai. Ketika ditanya mengenai

Statuta UI, Ari Kuncoro menjawab secara pelan dan tanpa kejelasan, lalu meninggalkan massa aksi begitu saja.

Menanggapi kejadian dan tanggapan pada aksi tersebut, Aliansi BEM se-UI melayangkan #MosiTidakPercaya dan menyatakan bahwa demokrasi di UI dan

Indonesia telah mati terus-menerus menghantui warga UI.

Melihat kasus kekerasan seksual di UI yang terus bertambah, sudah sepatutnya UI mengimplementasikan

Permendikbud-Ristek PPKS. Salah satu hal yang diamanatkan kepada perguruan tinggi dalam

Permendikbud-Ristek PPKS adalah perumusan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup kampus masing-masing. UI pun telah mengesahkan Pertor UI tentang PPKS pada 26 September 2022 yang lalu.

PermendikbudRistek PPKS

Implementasi

Kekerasan seksual sejatinya merupakan permasalahan yang

Implementasi Permendikbud-Ristek

PPKS di UI juga turut didukung dengan penerbitan Surat Keputusan Rektor UI

Nomor 2442/SK/R/UI/2022 yang menjadi tanda terbentuknya Satgas

PPKS UI Meski kedua hal tersebut merupakan langkah yang signifikan dalam mewujudkan UI yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, kewajiban UI lainnya dalam

Permendikbud-Ristek PPKS juga wajib untuk dikawal agar implementasi

Permendikbud-Ristek PPKS yang menyeluruh di UI dapat terwujud.

_Biaya Operasional Pendidikan _

BOP merupakan kewajiban yang harus dibayarkan penanggung biaya pendidikan mahasiswa guna menyelenggarakan Tridharma

Perguruan Tinggi Terdapat berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun

2022 terkait dengan BOP, antara lain tidak adanya transparansi mengenai penetapan dan penggunaan BOP, tidak adanya mekanisme evaluasi atas BOP yang memberatkan mahasiswa, serta terlemparnya sejumlah mahasiswa baru yang mengajukan Biaya Operasional Pendidikan-Berkeadilan (BOP-B) ke

Biaya Operasional Pendidikan-Pilihan (BOP-P). Terlebih lagi, dalam kondisi transisi dari pandemi Coronavirus

Disease 2019 (COVID-19), masih banyak masyarakat yang mengalami guncangan finansial, tak terkecuali penanggung biaya pendidikan mahasiswa Maka dari itu, mahasiswa dan penanggung jawab biaya pendidikannya sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan keringanan BOP yang semestinya dijamin oleh UI

_#PRUIMasihBanyak_

Sederet fakta di atas menunjukkan bahwa UI memiliki banyak

“pekerjaan rumah” yang belum terselesaikan. Sikap Ari Kuncoro yang acuh tak acuh dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang ada justru menambah permasalahan baru yang terus-menerus mengganggu keamanan dan kenyamanan warga UI

Menanggapi realitas tersebut, Aliansi

BEM se-UI pun sepakat untuk melakukan penyikapan, pengawalan, dan advokasi terhadap keempat isu di atas secara bersamaan yang dirangkum melalui tagar #PRUIMasihBanyak. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam gerakan

#PRUIMasihBanyak ialah:

● Pertama, bertepatan dengan sebelas bulan sejak disahkannya

Permendikbud-Ristek PPKS, UI belum juga menunjukkan komitmen yang mendalam untuk mengimplementasikannya secara menyeluruh. Maka dari itu, Aliansi BEM se-UI melakukan

“Aksi Diam #PRUIMasihBanyak” pada 3 Agustus 2022 di depan lapangan Rotunda UI. Aksi ini merupakan aksi simbolis yang salah satu tujuannya ialah mendesak UI untuk menepati janji-janjinya terkait implementasi

Permendikbud-Ristek PPKS secara menyeluruh;

● Kedua, berbagai permasalahan di UI yang tak kunjung dituntaskan makin membuat warga UI resah dan mempertanyakan keseriusan pihak kampus Menanggapi hal tersebut, Aliansi BEM se-UI pun kembali melaksanakan aksi simbolis yang bertajuk “Aksi Diam

#PRUIMasihBanyak” pada 12

Agustus 2022. Aksi ini bertepatan dengan kegiatan latihan paduan suara mahasiswa baru UI dan diadakan untuk kembali mengingatkan UI akan keempat

“pekerjaan rumah”-nya serta menuntut tindak lanjut UI dalam menangani keempat permasalahan tersebut;

● Ketiga, mendekati 1000 hari masa jabatan Ari Kuncoro sebagai Rektor UI, Aliansi BEM se-UI merilis Kajian Rapor Merah

1000 Hari Masa Kerja Rektor Ari pada 28 Agustus 2022 Kajian ini ditulis oleh Kastrat BEM FH UI

Kuncoro, #PRUMasihBanyak!

2022, Kastrat BEM UI 2022,

Kastrat BEM FISIP UI 2022, dan

Kastrat BEM Vokasi UI 2022

Kajian ini pun menilik lebih dalam keempat “pekerjaan rumah” yang masih menghantui UI dan menuntut penyelesaian atas tiap-tiap “pekerjaan rumah” tersebut agar iklim universitas yang aman dan nyaman dapat terwujud; dan

● Terakhir, bertepatan dengan

1000 hari sejak dilantiknya Ari

Kuncoro sebagai Rektor UI,

Aliansi BEM se-UI menyelenggarakan aksi yang bertajuk “Aksi Selamatkan UI” pada 30 Agustus 2022 Aksi ini dihadiri oleh kurang lebih 1000 massa aksi yang bersama-sama melakukan longmars dari Stasiun

UI menuju Gedung Rektorat UI, tepatnya Pusat Administrasi

Universitas (PAU) sebagai titik aksi akhir Perwakilan massa aksi mendapat kesempatan melakukan audiensi kajian dan dan menyampaikan tuntutan massa aksi di dalam PAU Meski hanya ditemui oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor 4, dan Sekretaris

Universitas, perwakilan massa aksi tetap melakukan audiensi dengan harapan mendapatkan komitmen kampus untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan internal UI. Akan tetapi, jawaban yang dikeluarkan pihak kampus hanyalah jawaban normatif, minim solusi, dan tidak diiringi komitmen penuh oleh pihak kampus Pihak kampus pun saling melempar tanggung jawab tanpa disertai tindakan yang konkret. Jawaban yang mengecewakan ini akhirnya membuat perwakilan massa aksi walkoutdari forum tersebut.