Refsi H

Salah satu kelompok isu yang disikapi, dikawal, dan juga diadvokasikan oleh

Kastrat BEM FH UI 2022 ialah kelompok isu Reformasi Hukum yang mencakup berbagai produk hukum yang bermasalah di Indonesia Kelompok isu ini terdiri atas beberapa isu utama, seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Revisi

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), Rancangan

Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA), Rancangan Undang-Undang Pelindungan

Data Pribadi (RUU PDP), Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah

Tangga (RUU PPRT), dan Revisi Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK). Sementara itu, terdapat isu-isu insidental lainnya, seperti Korupsi, Pemindahan Ibu Kota Negara, serta

Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Revisi UU PPP

UU PPP merupakan undang-undang yang memuat pengaturan mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.

Pada 16 Juni 2022, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (UU 13/2022) yang berisikan sejumlah perubahan terhadap UU PPP Revisi UU PPP ini sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mewujudkan sistem perundang-undangan yang lebih baik

Akan tetapi, revisi UU PPP justru dilakukan secara terburu-buru dan seolah-olah dilakukan hanya untuk menjembatani UU CK melihat pembahasannya yang menitikberatkan pada metode omnibuslaw.

Pengakomodasian metode omnibus law dalam revisi UU PPP memiliki kaitan erat dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor

91/PUU-XVII/2020

Pada putusan tersebut, dinyatakan bahwa UU CK cacat secara formil karena beberapa hal, antara lain karena pembentukan UU CK tidak dilandaskan pada metode yang pasti, baku, dan standar serta permasalahan bahwa UU CK bertentangan dengan asas keterbukaan karena minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Lebih lanjut, UU CK dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu paling lama 2 tahun. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa revisi UU

PPP dilakukan semata-mata untuk mengatasi kecacatan formil UU CK

Selain itu, terdapat perubahan-perubahan dalam revisi UU

PPP yang seolah-olah dibuat untuk melegitimasi kecacatan formil UU CK, seperti dapat diubahnya kesalahan teknik penulisan pasca persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI) dan Presiden serta dibatasinya partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Kastrat BEM FH UI 2022 memublikasikan Infografis “Revisi UU

PPP: Demi Cipta Kerja Semata?” pada 10

April 2022 silam.

_Perpanjangan Masa Jabatan _

_ Presiden dan Penundaan Pemilu _

_ 2024 _

Pada awal tahun 2022, bergulir wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu atau pengubahan batas periode kekuasaan Padahal, Pasal 7

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi menjadi dua periode. Beranjak dari hal tersebut, wacana amandemen UUD NRI

1945 pun turut digulirkan untuk mengakomodasi perpanjangan masa jabatan presiden.

Meski pada dasarnya UUD NRI

1945 memang dapat diamandemen, alasan yang melandasi amandemen tersebut haruslah substantif dan bukan semata-mata untuk kepentingan politik praktis yang melanggengkan kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan presiden tentu saja menyalahi hal-hal fundamental yang ada dalam negara ini, mulai dari konstitusi, demokrasi, hingga amanat reformasi. Apabila konstitusi yang menjadi pagar dan landasan utama hukum di Indonesia dilangkahi untuk kepentingan politik praktis, tidak menutup kemungkinan kesewenang- wenangan Pemerintah dalam membentuk kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat akan menjadi tren buruk yang tidak terelakkan.

Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A., serta Rektor UI, Ari Kuncoro

Salah satu tuntutan yang disampaikan kepada Luhut Binsar

Pandjaitan adalah penjelasan mengenai big data terkait penundaan pemilu, di mana Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyatakan bahwa terdapat big data yang menunjukkan mayoritas warganet mendukung penundaan pemilu 2024

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Kastrat BEM FH UI 2022 bersama Kastrat BEM UI 2022 dan

Kastrat BEM FISIP UI 2022 menilik lebih lanjut aspek hukum, politik, dan ekonomi yang melandasi penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dalam bentuk kajian yang berjudul

“Menolak Perpanjangan Masa Jabatan

Presiden: Menjaga Konstitusi,

Demokrasi, dan Amanat Reformasi”. Tak hanya itu, Kastrat BEM FH UI 2022 juga turut terlibat dalam sejumlah aksi, salah satunya ialah Aksi Simbolis Matinya

Demokrasi di UI dan Indonesia yang diselenggarakan pada 12 April 2022 di depan Balai Sidang UI Massa aksi dalam aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi Indonesia, Jenderal TNI (Purn )

Jawaban yang didapatkan dari Luhut

Binsar Pandjaitan tidaklah memuaskan karena dirinya bersikeras untuk tidak membuka bigdatatersebut. Lebih lanjut, Kastrat BEM FH UI 2022 juga turut terlibat dalam aksi-aksi lainnya, seperti Aksi Massa Tolak Penundaan Pemilu dan

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan

Presiden pada 1 April 2022 serta Aksi

Nasional Sidang Rakyat pada 21 April

2022 yang salah satu tuntutannya adalah penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. i upaya rekodifikasi hukum pidana nasional yang menuai beragam polemik

Upaya pengesahan RKUHP pada dasarnya tertunda sejak tahun 2019. Hal ini disebabkan karena draf RKUHP versi

September 2019 menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat akibat hadirnya pasal-pasal bermasalah yang perlu ditinjau kembali

Menanggapi respons tersebut, Presiden

Joko Widodo pada September 2019 silam memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan menarik draf

RKUHP dari DPR RI untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Pada 25 Mei 2022, Pemerintah bersama DPR RI kembali membahas

RKUHP dalam Rapat Dengar Pendapat

(RDP) Dalam RDP tersebut, Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk segera mengesahkan RKUHP dengan membawanya ke dalam rapat paripurna.

Keputusan Pemerintah dan DPR RI sejatinya patut disayangkan mengingat tidak terdapat pembahasan lebih lanjut terhadap substansi RKUHP. Tak hanya itu, sejak September 2019, belum ada draf terbaru RKUHP yang dibuka kepada publik sehingga publik tidak dapat mengawal dan memantau permasalahan yang terkandung di dalamnya Hal ini menunjukkan bahwa

Pemerintah mengabaikan transparansi serta partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RKUHP

Berangkat dari kondisi tersebut,

Kastrat BEM FH UI 2022 berupaya mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk bergegas membuka draf terbaru melalui

Infografis “RKUHP: Rancangan Kitab

Undang-Undang Harus Partisipatif” pada 26 Mei 2022 Masih dalam upaya mendorong dibukanya draf terbaru

RKUHP, Kastrat BEM FH UI 2022 bersama

Aliansi Nasional Reformasi KUHP melayangkan surat permohonan kepada

Kementerian Sekretariat Negara pada 9

Juni 2022 Rekap penyerahan surat permohonan tersebut dapat dilihat melalui Infografis “Penyerahan Surat

Permohonan Transparansi Draf RKUHP kepada Kementerian Sekretariat

Negara: Mendesak Presiden dan DPR RI untuk Membuka Draf Terbaru RKUHP kepada Publik”.

Kemudian, pada 13 Juni 2022, Kastrat BEM FH UI 2022 bersama Aliansi

BEM se-UI turut menyatakan sikapnya terhadap RKUHP di depan Gedung

Rektorat UI. Melalui Pernyataan Sikap

Aliansi BEM se-UI: Mempertanyakan

Draf Terbaru RKUHP dan Mendesak

Pembahasan RKUHP yang Partisipatif, Aliansi BEM se-UI mempertanyakan keberadaan draf terbaru RKUHP dan mendesak pembahasan RKUHP yang partisipatif. Aliansi BEM se-UI pun menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pembahasan RKUHP secara transparan sebagai bentuk partisipasi publik yang bermakna. Rekap pernyataan sikap tersebut juga dapat dilihat melalui Video “Aliansi BEM se-UI

Mempertanyakan Draf Terbaru RKUHP dan Mendesak Pembahasan RKUHP yang Partisipatif”.

Selain menyikapi tidak terbukanya proses pembahasan RKUHP, Kastrat BEM FH UI 2022 juga menyikapi berbagai substansi bermasalah yang terkandung dalam draf RKUHP versi

September 2019 Salah satunya melalui

Infografis “Pasal 273 dan Pasal 354

RKUHP: Pasal Problematik yang

Mencederai Demokrasi?” yang membahas Pasal 273 RKUHP tentang

Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan

Terlebih Dahulu serta Pasal 354 RKUHP tentang Penghinaan terhadap

Kekuasaan Umum dan Lembaga

Negara, di mana kedua pasal tersebut sejatinya berpotensi merugikan masyarakat dan mengekang kebebasan berpendapat.

Kedua pasal tersebut dibahas kembali oleh Kastrat BEM FH UI

2022 dalam Live Instagram Ngobrolin

RKUHP #1: Pasal 273 dan Pasal 274

RKUHP: Anti-Demokrasi? yang diselenggarakan pada 19 Juni 2022 dengan mengundang dua orang narasumber, yaitu Muhamad Isnur selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum Indonesia dan Maidina

Rahmawati selaku Peneliti Institute for Criminal Justice Reform.

Mahasiswa Menolak RKUHP akan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun

2019. Melihat tidak adanya respons dari

Presiden dan DPR RI dan tidak kunjung dibukanya draf terbaru RKUHP, Kastrat

BEM FH UI 2022 bersama Aliansi

Mahasiswa Menolak RKUHP menyelenggarakan Aksi Massa Tolak

RKUHP pada 28 Juni 2022, tepat seminggu setelah Aksi Simbolis RKUHP: Merayakan Ulang Tahun Jokowi. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap proses pembahasan RKUHP dan bentuk penolakan terhadap RKUHP

Pada Selasa, 21 Juni 2022, bertepatan dengan ulang tahun

Presiden Joko Widodo, Kastrat BEM FH

UI 2022 bersama Aliansi Mahasiswa

Menolak RKUHP mengadakan Aksi

Simbolis RKUHP: Merayakan Ulang

Tahun Jokowi. Dalam aksi tersebut,

Aliansi Mahasiswa Menolak RKUHP melayangkan somasi bertajuk “Hadiah

Ulang Tahun Presiden Jokowi: Somasi

RKUHP” kepada Presiden dan DPR RI.

Salah satu tuntutan yang dibawa ialah apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal dalam kurun waktu 7x24

(tujuh kali dua puluh empat) jam sejak somasi tersebut dibacakan, Aliansi yang bermasalah

Kastrat BEM FH UI 2022 pun kembali membahas pasal-pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi

September 2019 melalui Kajian

“Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana: Membangkitkan

Kolonialisasi, Membunuh Demokrasi” yang ditulis bersama Kastrat BEM UI

2022 Kajian yang dirilis pada 22 Juni

2022 tersebut memuat pembahasan mengenai pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam draf RKUHP versi

September 2019, di antaranya Pasal 218 dan Pasal 220 RKUHP tentang

Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil

Presiden; Pasal 240 dan Pasal 241

RKUHP tentang Penghinaan terhadap

Pemerintah yang Sah; serta Pasal 353 dan Pasal 354 RKUHP tentang

Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara Tak hanya itu, melalui Infografis “Dijajah Negeri

Sendiri: Ketika Pasal Kolonial

Dihidupkan Kembali #SemuaBisaKena”, Kastrat BEM FH UI 2022 kembali membahas pasal-pasal tersebut dan mengaitkannya dengan misi dekolonialisasi dalam RKUHP luput dari cacat materiil mengingat masih dimuatnya pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP Menyikapi hal tersebut, Kastrat BEM FH UI 2022 pun turut terlibat dalam berbagai aksi, di antaranya Pawai Asik RKUHP pada 17

Juli 2022 dan Aksi Puncak

Pengkhianatan Rezim pada 30

September 2022 yang salah satu tuntutannya ialah menolak RKUHP yang bermasalah.

Draf terbaru RKUHP pada akhirnya dibuka pada 3 Juli 2022 hingga kemudian mengalami perubahan kembali pada draf versi 9 November

2022. Meski demikian, RKUHP tetap tak

Selain memuat pasal-pasal yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi, draf RKUHP versi 9

November 2022 juga mengandung pasal-pasal yang mengintervensi ranah privat warga negara. Padahal, RKUHP termasuk ke dalam hukum publik yang seharusnya ditujukan untuk menegakkan kepentingan umum, bukan mencampuri urusan warga negara yang bersifat privat dan personal Oleh karena itu, Kastrat BEM FH UI 2022 merilis

Artikel “Problematika RKUHP: Penjajahan terhadap Ranah Privat Warga Negara” pada 17 November 2022, di mana artikel ini menilik pasal-pasal dalam RKUHP yang menerobos batasan ranah privat warga negara, yaitu Pasal 413 RKUHP tentang Perzinaan, Pasal 414 RKUHP tentang Kohabitasi, dan Pasal 465 hingga Pasal 467 RKUHP tentang Aborsi, serta implikasi yang dapat timbul dari keberadaan pasal-pasal tersebut

Pasal 218 hingga Pasal 220 RKUHP, serta

Pasal 349 dan Pasal 350 RKUHP Oleh karena itu, Aliansi BEM se-UI mendesak

Presiden Joko Widodo untuk segera menunda pengesahan RKUHP hingga

RKUHP tidak lagi bermasalah serta menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP Masih dalam upaya menunda pengesahan RKUHP, Kastrat BEM FH UI 2022 juga terlibat dalam berbagai aksi, di antaranya Jalan

Pagi Bersama Tolak RKUHP di Car Free

Day pada 27 November 2022 serta Aksi

Tolak RKUHP Bermasalah! pada 5

Desember 2022

Meski penolakan terhadap

Pada 22 November 2022, Kastrat

BEM FH UI 2022 bersama Aliansi BEM se-UI kembali menyatakan sikapnya terhadap RKUHP melalui Pernyataan

Sikap Aliansi BEM se-UI Menuntut

Presiden Jokowi untuk Menunda

Pengesahan RKUHP yang Bermasalah.

Aliansi BEM se-UI menilai bahwa

Pemerintah hanya berfokus melakukan perubahan redaksional dalam RKUHP tanpa perubahan substansial yang signifikan Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pasal-pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi 9 November

2022, di antaranya Pasal 256 RKUHP, pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat secara masif dan konsisten, Pemerintah tidak menggubrisnya dan justru bergegas mengesahkan RKUHP yang masih bermasalah pada 6

Desember 2022. Kastrat BEM FH UI 2022 pun menyikapi pengesahan RKUHP yang bermasalah melalui Infografis

“RKUHP Masih Bermasalah: Mengecam

Pengesahan RKUHP karena Kini Semua

Bisa Kena!” Lebih lanjut, Kastrat BEM FH

UI 2022 juga terlibat dalam Aksi Cabut

KUHP Bermasalah pada 15 Desember

2022 silam.