iv. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Alat akuntabilitas Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah: i.
Perencanaan Pembangunan
Strategis
(Strategic
Jangka Panjang
Plans)
(RPJP)
yang
berupa
Rencana
Nasional/
Daerah,
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional/Daerah, Rencana Strategis (Renstra) untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap PNS. ii.
Kontrak Kinerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
iii. Laporan Kinerja yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun
tertentu,
pengukuran
dan
analisis
capaian
kinerja,
serta
akuntabilitas keuangan. 2. Nasionalisme Nasionalisme berbeda dengan cauvinisme. Keduanya merupakan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air namun memiliki perbedaan. Nasionalisme adalah paham kecintaan terhadap bangsa dan tanah air yang mengedepankan kepentingan Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang ASN. Sedangkan cauvinisme adalah rasa cinta yang berlebih terhadap tanah air sehingga selalu merasa bahwa bangsa, ras, suku, maupun agamanya adalah
26
