Optimalisasi Pelayanan Terpadu Pasien Tuberculosis Muskuloskeletal Melalui E-Formulir

LAPORAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 4

OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU PASIEN TUBERCULOSIS MUSKULOSKELETAL MELALUI E-FORMULIR DI RSPI SULIANTI SAROSO

DISUSUN OLEH: dr. ADITYA JAYAMANGGALA, Sp.OT NIP. 198201272020121001

BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2021

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN HASIL AKTUALISASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU PASIEN TUBERCULOSIS MUSKULOSKELETAL MELALUI E-FORMULIR DI RSPI SULIANTI SAROSO Telah dilakukan seminar rancangan Tanggal 8 September 2021, di Bapelkes Cikarang Telah dilakukan seminar hasil Tanggal 29 Oktober 2021, di Bapelkes Cikarang

Coach

Mentor

dr. Dina Indriyanti, MKM

dr. Rinaldi Prawiranegara, Sp.An

NIP. 197203162002122003

NIP. 196704111997031004 Penguji

dr. Atiq Amanah Retna Palupi, MKKK NIP. 197803272009122002

ii

LEMBAR KOMITMEN MENERAPKAN NILAI ANEKA

Nama

: dr. Aditya Jayamanggala, Sp.OT

Nomor Daftar Hadir

: 12 (Golongan 3, Angkatan 4)

Instansi

: RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

Saya adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat, maka oleh karenanya dalam setiap pelaksanaan tugas, saya akan selalu : 1.

Melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, jujur, tanggung jawab dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

3.

Meningkatkan kemampuan dalam berpikir kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara.

Jakarta, 28 Oktober 2021 Calon Pegawai Negeri Sipil

dr. Aditya Jayamanggala, Sp.OT NIP. 198201272020121001

iii

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil aktualisasi ini dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Terpadu Tuberculosis Muskuloskeletal Melalui Eformulir di RPI Sulianti Saroso”.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan hasil aktualisasi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada : 1. Bapak dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH selaku Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso 2. Ibu dr. Dyani Kusumowardhani, Sp.A, MARS selaku Direktur Pelayanan Medis, Keperawatan, dan Penunjang RSPI Sulianti Saroso yang memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan laporan aktualisasi ini 3. dr. Rinaldi Prawiranegara, Sp.An selaku Ketua Komite Medik sekaligus sebagai mentor, yang telah memberikan dukungan, arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya.

4. dr. Dina Indriyanti, MKM selaku Coach yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menyusun rancangan kegiatan aktualisasi.

5. Seluruh widyaiswara, fasilitator, dan panitia penyelenggara di Bapelkes Cikarang yang telah bekerja dengan sangat baik dan tak kenal lelah selama acara pelatihan.

6. Istri dan anak-anak serta keluarga yang selalu memberikan dukungan.

7. Seluruh teman-teman pelatihan dasar CPNS Golongan III angkatan 4 Bapelkes Cikarang Kementerian Kesehatan RI. Semoga rancangan kegiatan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat kesalahan.

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb.

Jakarta, Oktober 2021 iv

Penulis

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................... ii LEMBAR KOMITMEN MENERAPKAN NILAI ANEKA ........................................... iii KATA PENGANTAR ............................................................................................... iv DAFTAR ISI ............................................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG ……………………………………………………………….. 1 1.2. TUJUAN ………………………………………………………………………..…… 2 1.3. RUANG LINGKUP ………………………………………………………………..... 2 BAB II PROFIL INSTITUSI DAN PESERTA 2.1. PROFIL RSPI SULIANTI SAROSO………………………………………………. 3 2.2 VISI DAN MISI RUMAH SAKIT…………………………………………………… 3 2.3 STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT …………………………………….. 4 2.4 NILAI-NILAI DAN BUDAYA ORGANISASI RSPI SULIANTI SAROSO………..5 2.5 TINJAUAN TEORI ………………………………………………………………….. 5 2.5.1 NILAI-NILAI ANEKA……………………………………………………….. 6 2.5.2

MANAJEMEN ASN, WOG, DAN PELAYANAN PUBLIK…………….....17

2.6. PROFIL PESERTA ………………………………………………………………… 19 2.6.1

IDENTITAS DIRI ……….……………………………………………..……..19

2.6.2

TUGAS POKOK JABATAN ………………………………….……………..20

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 3.1 IDENTIFIKASI ISU ………………………………………………………………… 21 3.2 PENETAPAN CORE ISSUE……………………………………………………...…22 3.3 ANALISIS PENYEBAB MASALAH……………………………………………….. 24 3.4 GAGASAN PEMECAHAN ISU …………………………………………………..

25

3.5 MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI………………………………………… 27 3.6 RENCANA JADWAL AKTUALISASI …………………………………………….. 37 BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI 4.1 CAPAIAN AKTUALISASI…………………………………………………………….38 4.2 HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN…………………………………………..39

v

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT AKTUALISASI…………………………………… 53 BAB V PENUTUP 5.1 KESIMPULAN………………………………………………………………………...54 5.2 SARAN………………………………………………………………………………...54

vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyakit Tuberculosis Muskuloskeletal paling banyak terjadi di tulang belakang, kemudian diikuti dengan persendian (lutut dan panggul) dan tulang panjang (femur, tibia). Hal ini biasanya diawali dengan infeksi TB di paru-paru dan mengalami gejala konstitusional seperti demam, kelemahan badan, turunnya nafsu makan dan berat badan pasien. Namun pada beberapa kasus, tidak dijumpai infeksi pada paru-paru tetapi memiliki gejala dan tanda TB Muskuloskeletal seperti nyeri di tulang belakang atau persendian, teraba benjolan keras di area tulang belakang, kesulitan berdiri dan berjalan, atau pun keluarnya cairan dari daerah tulang panjang.

Penatalaksanaan TB Muskuloskeletal sangat bervariasi tergantung dari lokasi patologi dan derajat keparahan penyakit. Pemberian Obat Anti Tuberculosis yang diikuti dengan terapi simptomatis dilakukan pada tahap awal penyakit. Apabila telah dijumpai komplikasi berat seperti Kelumpuhan anggota gerak, nyeri hebat di tulang belakang atau persendian, deformitas tulang belakang (Gibbus), kekakuan persendian, atau pun fraktur patologis, maka dilakukan tindakan operatif yang bertujuan untuk mengatasi problem-problem yang disebutkan tadi.

RSPI Sulianti Saroso adalah RS Khusus Infeksi yang menjadi rujukan nasional untuk kasus-kasus infeksi termasuk penyakit Tuberculosis (TB) Paru dan Ekstra Paru.

Salah satu pelayanan yang tersedia adalah pelayanan bedah Orthopedi dan Traumatologi yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan tindakan spesialistik. Pada dasarnya, sudah banyak upaya optimalisasi yang dilakukan di rumah sakit untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, akan tetapi dalam prosesnya masih ditemukan beberapa masalah sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal.

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso ditetapkan menjadi Pusat Infeksi Nasional oleh Kementerian Kesehatan, yang tidak hanya melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tapi juga menjadi tempat penelitian untuk kasus-kasus Infeksi. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai riwayat penyakit dan jenis tindakan yang dilakukan pada pasien TB Muskuloskeletal, perlu dilakukan registrasi data yang lengkap dan mudah diakses oleh semua dokter yang terlibat dalam skrining dan penatalaksanaan TB Muskuloskeletal.

1

Saat ini pencatatan rekam medis di RSPI Sulianti Saroso sudah sebagian menggunakan Electronic Medical Record, terutama untuk Catatan Perkembangan Pasien

Terintegrasi

(CPPT).

Sedangkan

untuk

berkas-berkas

seperti

hasil

laboratorium, radiologi, surat konsultasi dan lain-lain masih menggunakan manual.

Registrasi data pasien TB Muskuloskeletal belum dilakukan dengan baik dan lengkap, sehingga dokter yang menangani akan kesulitan untuk mengetahui riwayat penyakit dan jenis tindakan yang dilakukan pada pasien tersebut.

Berdasarkan masalah di atas, penulis menyusun rancangan aktualisasi tentang optimalisasi pelayanan terpadu TB Muskuloskeletal melalui e-formulir di RSPI Sulianti Saroso 1.2 Tujuan Rancangan

aktualisasi

tentang

optimalisasi

pelayanan

terpadu

TB

Muskuloskeletal melalui e-formulir di RSPI Sulianti Saroso bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi isu yang ada di RSPI Sulianti Saroso 2. Menganalisis isu belum optimalnya layanan terpadu TB Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso 3. Merancang kegiatan penanganan isu belum optimalnya layanan terpadu TB Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso 4. Memberikan solusi tentang belum adanya registrasi data pasien TB Muskuloskeletal 5. Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai ANEKA di dalam peran dan kedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara 1.3 Ruang Lingkup Ruang lingkup aktualisasi oleh Penulis mencakup tugas pokok sesuai sasaran kinerja

pegawai

(SKP),

penugasan

pimpinan,

dan

kegiatan

inovasi

untuk

memecahkan isu yang ada pada unit kerja. Pada setiap kegiatan akan dipaparkan tahapan kegiatan dan hasil yang diharapkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di RSPI Sulianti Saroso dan dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN ANEKA.

2

BAB II PROFIL INSTITUSI DAN PESERTA

1.1. Profil Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso Sejarah rumah sakit ini dimulai dengan keberadaan Station Karantina di Pulau Onrust Kuiper, Kepulauan Seribu. Nama 'Onrust' sendiri diambil dari bahasa Belanda yang berarti 'Tidak Pernah Beristirahat' atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Unrust. Pulau Onrust merupakan pelabuhan VOC sebelum pindah ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sekaligus juga merupakan markas tentara penjajah Belanda sebelum masuk Jakarta dan mendudukinya. Di pulau inilah tentara Belanda melakukan aktivitas bongkar muat logistik perang. Tahun 1930-an, Pulau ini menjadi asrama haji sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi agar para calon haji dapat beradaptasi dengan udara laut karena zaman dahulu mereka naik kapal laut sebelum menuju ke Arab Saudi. Pulau - pulau lain di sekitarnya seperti Pulau Bidadari (dahulu bernama Pulau Sakit), Pulau Cipir (Pulau Kahyangan) dan Pulau Kelor dibangun untuk menjadi pendukung pulau ini.

Pada tahun 1958, stasiun Karantina dipindahkan dari Pulau Onrust ke daerah pelabuhan di Tanjung Priok Jakarta Utara. Fungsinya adalah untuk menampung penderita karantina dari kapal dari tahun 1964 dijadikan sebagai tempat untuk menampung penderita penyakit cacar dari Jakarta dan sekitarnya sampai dengan tahun 1970 telah merawat penderita cacar hingga mencapai 2.358 orang. Sejak Indonesia dinyatakan bebas cacar pada tahun 1972, kegiatan pun berkurang.

1.2. Visi Dan Misi Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso VISI Menjadi RS Rujukan Nasional dan Pusat Kajian Penyakit Infeksi Yang Terdepan di Asia Pasifik

3

MISI a. Menyelenggarakan pengelolaan Penyakit Infeksi Emerging (New & re-emerging) serta Tropical Medicine secara paripurna b. Menyelenggarakan

surveilans,

kajian

dan

penelitian

untuk

pencegahan,

pengembangan, dan penanggulangan penyakit infeksi c. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan penyakit infeksi secara professional d. Menyelenggarakan jejaring pelayanan, Pendidikan, dan penelitian serta publikasi terkait penyakit infeksi di tingkat Nasional dan Internasional 1.3. Struktur Organisasi Berikut ini adalah struktur organisasi Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso

STRUKTUR ORGANISASI RSPI PROF. DR. SULIANTI SAROSO BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 51 TAHUN 2019

DIREKTUR UTAM A dr. MOHAMMAD SYAHRIL, Sp.P, MPH

KEPALA SATUAN PEM ERIKSAAN INTERNAL

SEPHIN FITR IA, S.H

KO M ITE

KETUA UKPBJ ANTON W IDIANTO, S.ST

DEWAN PENGAWAS

DIREKTUR PELAYANAN M EDIK, KEPERAWATAN & PENUNJANG

DIREKTUR PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BARANG M ILIK NEGARA

DIREKTUR SUM BER DAYA M ANUSIA, PENDIDIKAN DAN UM UM

dr. DYANI KUSUMOWARDHANI, Sp.A.

HARYO WICAKSONO, S.E., Akt., M.A.R.S

Dr. Dra. VIVI LISDAWATI, M.Si., Apt.

KO O RDINATO R PELAYANAN M EDIK & KEPERAWATAN

KOO RDINATO R PELAYANAN PENUNJANG

KO O RDINATO R PERENCANAAN & EVALUASI

KO O RDINATO R KEUANGAN & B ARANG M ILIK NEGARA

KO O RDINATO R SDM , PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

KOO RDINATO R O RGANISASI & UM UM

dr. TEMMASONGE R. P., Sp.P, MMRS

SARONO, S.St. Ft, SKM, M.Fis

AKHMAD RIZKI TAUFIK, S.T., M.Kes.

I.B. NGURAH SEMADI, S.E, MM

dr. SUCAHYO ADI NUGROHO

DEDY NURHIDAYAT, S.E., M.M.

SUB KO O RDINATO R PELAYANAN M EDIK

SUB KO O RDINATO R PELAYANAN PENUNJANG M EDIK

SUB KOO RDINATO R PERENCANAAN PRO GRAM

SUB KO O RDINATO R PENYUSUNAN DAN EVAUASI ANGGARAN

SUB KO OR DINATO R ADM INISTRASI SUM B ER DAYA M ANUSIA

SUB KO O RDINATO R HUKUM , O RGANISASI DAN HUB UNGAN M ASYARAKAT

dr. MOHAMMAD ZAKIR CHOHAN

dr. SUCI ROMADHONA, M.Si, Sp.A

dr. ALI MASHUDI SETIAWAN, MH

CHARLAS PINONDANG M., SE, MM

CHRISTINE E. B., SKM, MARS

WIWIK AGUSTININGSIH, S.H.

SUB KO O RDINATO R PELAYANAN KEPERAWATAN

SUB KO O RDINATO R PELAYANAN PENUNJANG NO NM EDIK

SUB KOO RDINATO R EVALUASI & PELAPO RAN

SUB KO O RDINATO R PERBENDAHARAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SUB KO OR DINATO R PENGEM B ANGAN SDM , PENDIDIKAN & PENELITIAN

SUB KO O RDINATO R UM UM

Ns. SRI RAHAYUNI, S.Kep, M.Kes

IKA SUSANTI, S.K.M

WISLAINI HIDAYATI, S.K.M

ELFINAREZA NOERSAL, S.E., M.Si.

JAHIROH, S.K.M., M.Epid.

JAMIA'TUL HOER, S.K.M.

SUB KO O RDINATO R AKUNTANSI DAN BARANG M ILIK NEGARA RACHMAT PURNAMA, S.E.

INSTALASI

KSM

INSTALASI

4

INSTALASI

1.4. Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi RS Pusat Infeksi Sulianti Saroso RSPI Prof dr. Sulianti Saroso memiliki nilai- nilai sebagai berikut : a. Ramah Sikap & tutur kata manis dengan berpandangan positif serta berbudi bahasa menarik dan selalu berusaha untuk menolong konsumen dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kesehatan b. Santun Memberikan pelayanan dengan penuh kasih dan ramah c. Profesional Bekerja sesuai dengan penguasaan kelimuan dan atau keahlian dalam bidangnya yang berindikasi profesi serta memegang teguh etika profesi d. Inovatif Selalu berusaha mencari serta membuat terobosan baru dalam pekerjaan

1.5 Tinjauan Teori 1.5.1

Nilai-Nilai ANEKA

1. Akuntabilitas a. Pengertian akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.

Nilai-nilai publik tersebut meliputi: 1) Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok dan pribadi; 2) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis; 3) Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 4) Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

5

a. Aspek-aspek Akuntabilitas Aspek-aspek akuntabilitas antara lain: 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) Hubungan

yang

dimaksud

adalah

hubungan

dua

pihak

antara

individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung

jawab

memberikan

arahan

yang

memadai,

bimbingan,

dan

mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, individu, kelompok, maupun institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya.

2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented) Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam hal ini, setiap individu, kelompok, maupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requiers reporting) Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, maupun institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (proactive accountability), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja.

6

b. Pentingnya Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggung jawaban laporan kegiatan kepada atasannya.

Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan (how things are done around here) dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku.

c. Tingkatan dalam Akuntabilitas 1) Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran,

integritas,

moral,

dan

etika.

Pertanyaan

yang

digunakan

untuk

mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain “Apa yang dapat penulis lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan?”.

2) Akuntabilitas Individu Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas individu seorang PNS adalah apakah individu mampu untuk mengatakan “Ini adalah tindakan yang telah penulis lakukan, dan ini adalah apa yang akan penulis lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik”.

3) Akuntabilitas Kelompok Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah “Penulis”, tetapi yang ada adalah “Penulis”. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan.

4) Akuntabilitas Organisasi

7

Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya.

5) Akuntabilitas Stakeholder Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya.

Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.

2. Nasionalisme Nasionalisme adalah paham kecintaan terhadap bangsa dan tanah air, mengedepankan kepentingan Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama bagi seorang ASN. Nilai Nasionalisme sesuai dengan butir-butir dalam Pancasila, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

ASN sebagai pelaksana kebijakan publik Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Thomas R. Dye dalam bukunya berjudul Understanding Public Policy yang diterbitkan pada tahun 1981 menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mencakup pengertian yang sangat luas. Segala hal yang merupakan tindakan pemerintah maupun diamnya pemerintah terhadap sesuatu disebut sebagai kebijakan public.

Implementasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu: 1) Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya,mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan.

2) Senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan.

8

3) Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

a. Prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik ASN juga harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik, antara lain: 1)

ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tanpa ada implementasi maka suatu kebijakan publik hanya menjadi angan-angan belaka, sehingga karena itu harus dioperasionalisasikan.

2)

ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Setiap pegawai ASN harus menyadari sebagai aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan.

3)

ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.

b. ASN sebagai Pelayan Publik ASN yang melayani publik Menurut Sianipar (1998) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan Masyarakat pelayanan didefinisikan sebagai cara melayani, membantu, menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekolompok orang, artinya objek yang dilayani dapat meliputi individu, pribadi-pribadi, dan kelompok-kelompok organisasi.

c. Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa.

Aparatur Sipil Negara sebagai Pemersatu Bangsa Dalam UU No 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS. Dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan 9

golongan.

3. Etika Publik Definisi Etika Publik Weihrich dan Koontz (2005:46) mendefinisikan etika sebagai “the dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation”. Oleh karena itu konsep etika sering digunakan sinonim dengan moral. Ricocur (1990) mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil.

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi peribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik (Haryatmoko, 2001). Jadi, Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni: a.

Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

b.

Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi.

c.

Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.

Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara yakni sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. f.

Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.

10

g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. i.

Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

j.

Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. l.

Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

1.

Kode etik Aparatur Sipil Negara Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuanketentuan tertulis. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

2. Nilai-nilai Dasar Etika Publik Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut: a.

Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.

b.

Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

c.

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

d.

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.

e.

Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.

f.

Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.

g.

Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

h.

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

i.

Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

j.

Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

11

k.

Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.

l.

Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. n.

Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

3. Dimensi Etika Publik Pada prinsipnya, ada 3 (tiga) dimensi etika publik: a. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. b. Dimensi Modalitas Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi dan lemahnya pengawasan.

Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika? Cara bagaimana etika bisa berfungsi atau bekerja? Struktur seperti apa yang mampu mengorganisir tindakan agar sesuai dengan etika? Infrastruktur semacam apa yang dibutuhkan agar etika publik berfungsi? c. Dimensi tindakan integritas publik Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan.

Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanan hidup.

Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi dan netralitas.

4. Sumber-sumber Kode Etik bagi Aparatur Sipil Negara Rumusan kode etik bagi ASN yang berlaku di sebuah negara cukup beragam dari segi substansi maupun redaksinya. Biasanya rumusan kode etik itu mengikuti kaidah moral yang sifatnya universal dan sekaligus menyesuaikan dengan konteks lingkungan 12

dari sistem administrasi publik di sebuah negara. Oleh sebab itu, disamping mengetahui rujukan dari peraturan mengenai kode etik di Indonesia, para calon PNS sebaiknya juga memahami prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam mekanisme pelayanan publik.

Prinsip universal yang dimaksud di sini adalah kaidah yang berlaku bukan hanya di negara

maju

yang

sistem

administrasinya

sudah

mapan,

tetapi

juga

bisa

dipertimbangkan untuk diberlakukan di negara-negara berkembang karena pada dasarnya semangat pelayanan publik merupakan muara dari sumber-sumber kode etik universal tersebut. Untuk konteks Indonesia, sumber-sumber kode etik universal perlu terus dicermati dan dijadikan sebagai rujukan agar sistem administrasi publik di Indonesia terus meningkat dari segi kadar profesionalisme maupun integritasnya.

Berikut ini adalah sebagian dari sumber-sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan, yaitu: a.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai

Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang b.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri

Sipil c.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang

Peraturan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil. d.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. e.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

f.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

4. Komitmen Mutu a. Definisi Komitmen Mutu Goetsch and Davis (2006: 5) berpendapat bahwa belum ada definisi mutu yang dapat diterima secara universal, namun mereka telah merumuskan pengertian mutu sebagai berikut: “Quality is a dynamic state associated with products, services, people, processes, and environments that meets or exceeds expectation.” Menurut definisi yang dirumuskan Goetsch dan Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna.

13

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur pencapaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya, yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing (competitors).

b. Aspek Komitmen Mutu Ada 3 (tiga) aspek yang terdapat dalam komitmen mutu, yaitu efektifitas, efisien, dan inovasi.

1) Efektivitas Richard L. Daft (Tita Maria Kanita 2010: 8) mendefinisikan efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi

dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil

mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan.

Merujuk dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektifitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan.

2) Efisien Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010: 8) mendefinisikan efisiensi sebagai: Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke luar alur.

14

c. Inovasi Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana pendapat Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2011: 56) bahwa, ‘Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan’. Munculnya ide atau gagasan baru, kreativitas, dan inovasi dilator belakangi oleh semangat belajar yang tidak pernah pudar, yang dijalani dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Demikian

juga

di

lingkungan

lembaga

pemerintahan,

aparatur

dapat

mengembangkan daya imajinasi dan kreativitasnya, untuk melahirkan terobosanterobosan baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Anti Korupsi Definisi korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Dalam UU No.31 Tahun 1999, pengertian korupsi, yaitu: setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan Negara, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara.

a. Langkah preventif mencegah korupsi Adapun langkah-langkah untu mencegah terjadinya tindakan korupsi, yaitu: 1) Pilihkan pemimpin yang amanah.

2) Optimalkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

15

3) Gerakan nasional transparansi.

Hal ini sebenarnya sama dengan konsep yang diajukan oleh Anis Baswedan. Rektor Universitas Paramadina, sekaligus sebagai calon konvensi Partai Demokrat, mengatakan bahwa masyarakat sekarang ini hampir semuanya memiliki HP. Dengan transparansi nasional, maka semua warga masyarakat dengan bebas untuk dapat melakukan pengawasan dengan menggunakan HP-nya, dan dengan HP-nya masyarakat dapat melaporkan kepada petugas pengawasan, petugas hukum, termasuk KPK. 4) Pengumuman anggaran secara terbuka.

Untuk mendukung gerakan transparansi nasional, setiap awal tahun anggaran, semua satuan kerja atau pengguna anggaran berkewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang program kegiatannya di media massa, atau dipampang di papan pengumuman di depan kantor.

Kalau di satuan pendidikan sekolah, dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kepala sekolah diminta untuk memajang RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) di papan pengumuman sekolah, mengapa tidak di institusi yang lebih tinggi, seperti kementerian dan institusi lain pengguna anggaran.

1.5.2

Manajemen ASN, WoG, dan Pelayanan Publik

Manajemen ASN Pengertian Aparatur Sipil Negara Menurut UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

16

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan etika pemerintahan f.

menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara

g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya i.

memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

j.

tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain Pegawai ASN bertugas:

a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

WoG (Whole of Goverment) a. Pengertian WoG (Whole of Government) Berdasarkan interpretasi analitis dan manifestasi empiris di lapangan maka WoG (Whole of Government) didefinisikan sebagai “Suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku b. Faktor pendorong 1. Internal

17

•

Wicked problem

•

Tekanan anggaran

•

Tidak ada networking

•

Best practice pelayanan publik

•

Koordinasi lemah

•

Profil demografi

•

Pelayanan publik baru

2. Eksternal •

Globalisasi

•

Perubahan iklim

•

Keamanan nasional

•

Pendemi penyakit

•

Perkembangan IPTEK

c. Tantangan WoG (Whole of Government) Tantangan WoG Model pendekatan WoG memiliki sejumlah tantangan yang meliputi kekurangan dan hambatan (barrier) sehingga menyebabkan WoG tidak dapat dilanjutkan atau terhenti ditengah jalan dan pada akhirnya kembali ke cara lama.

Kekurangan-kekurangan WoG adalah memerlukan waktu lama, relatif mahal (costly), tidak selalu cocok dengan wicked problems yang akan ditangani, dan hasilnya sulit diukur. Kekurangan-kekurangan ini pada akhirnya dapat menjadi dorongan untuk kembali ke cara lama. Hambatan WoG terutama disebabkan oleh tujuan, prioritas dan akuntabilitas yang tidak jelas, benturan agenda dan kepentingan sehingga tidak dapat tercipta kolaborasi, ego sektoral antar instansi dan insentif yang rendah.

Pelayanan Publik a. Pengertian Pelayanan Publik Definisi pelayanan publik dapat dimaknai bahwa aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. b. Unsur-unsur Pelayanan Publik

18

1) Sistem, Prosedur dan Metode yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi , prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan 2) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

3)

Sarana dan prasarana dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parker yang memadai.

4) Masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

c. Azas-Azas Pelayanan Publik 1. Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti 2.

Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

3. Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat 5. Keamanan Hak dan tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi 6. Keseimbangan Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak

5.6. Profil Peserta 5.6.1. Identitas Diri Nama

: dr. Aditya Jayamanggala, Sp.OT

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 27 Januari 1982 NIP

: 198201272020121001

Jabatan

: Dokter Ahli Pertama

Pangkat/Gol Ruang

: Penata Muda Tk.1/IIIb

19

Asal Instansi

: RSPI Sulianti Saroso

Unit Kerja

: KSM Orthopedi danTraumatologi RSPI Sulianti Saroso

Pendidikan Terakhir : Pendidikan Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi

1.6.2. Uraian Tugas Pokok Jabatan a.

Melaksanakan pelayanan medik rawat jalan

b.

Melaksanakan pelayanan medik rawat inap

c.

Melaksanakan Tindakan khusus

d.

Melakukan tindakan spesialistik

e.

Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medik

f.

Melakukan pemulihan fisik

g.

Melakukan pemulihan mental

h.

Menyusun catatan medik pasien

i.

Melaksanakan tugas jaga

j.

Melaksanakan tugas bantuan/partisipasi Kesehatan

k.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas

l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

20

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Identifikasi Isu Aktualisasi merupakan agenda ke IV dari pelatihan dasar CPNS dimana peserta akan mempraktikan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu, Anti Korupsi) dengan memperhatikan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks yang lebih sederhana, nilai dan pemahaman tersebut akan dipraktekkan dalam program aktualisasi di instansi tempat bekerja.

RSPI Sulianti Saroso adalah RS Khusus Infeksi yang menjadi rujukan nasional untuk kasus-kasus infeksi termasuk penyakit Tuberculosis (TB) Paru dan Ekstra Paru. Salah satu pelayanan yang tersedia adalah pelayanan bedah Orthopedi dan Traumatologi yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan tindakan spesialistik. Pada dasarnya, sudah banyak upaya optimalisasi yang dilakukan di rumah sakit untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, akan tetapi dalam prosesnya masih ditemukan beberapa masalah sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal.

Berdasarkan hasil observasi selama bekerja di RSPI Sulianti Saroso, terdapat beberapa isu yang muncul antara lain: a. Belum optimalnya registrasi data dan pelayanan terpadu pasien Tuberculosis Muskuloskeletal Setiap pelayanan pada pasien tercatat dalam rekam medis. Di dalam rekam medis, terdapat catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) yang berisikan kondisi pasien, hasil pemeriksaan dan rencana selanjutnya. Hanya saja, data tersebut tidak dapat ditarik sebagai suatu kesatuan yang saling berkelanjutan, terutama pada pasien yang ditangani multidisiplin. Selain itu, belum adanya registrasi khusus berdasarkan diagnosis atau tindakan. Hal-hal tersebut dapat berakibat komplikasi yang berat pada pasien TB Muskuloskeletal karena keterlambatan penegakan

21

diagnosis TB Muskuloskeletal dan kurangnya pengawasan pasien pasca operasi karena loss control

b. Rendahnya kunjungan rawat jalan poliklinik orthopedi ke RS di era pandemi Jumlah pasien rawat jalan di poliklinik Orthopedi sangat berkurang, hal ini dikarenakan pandemi COVID-19. Namun di era normal baru, hal tersebut menjadi tantangan untuk mengembalikan kepercayaan pasien untuk kembali berobat ke RSPI Sulianti Saroso seiring telah dibukanya kembali seluruh layanan Non-Covid.

Akibat yang terjadi adalah penurunan kinerja petugas rawat jalan non covid.

c. Terbatasnya akses masyarakat dalam mendaftar vaksinasi covid-19 di RSPI Sulianti Saroso

Vaksinasi COVID-19 sedang gencar dilakukan oleh pemerintah, untuk mencapai herd immunity. RSPI Sulianti Saroso turut melaksakan program tersebut, dengan pendaftaran melalui telepon customer service. Keluhan yang beberapa kali terjadi adalah sulitnya menghubungi customer service, sehingga masyarakat tidak dapat mendaftar. Hal ini akan mempengaruhi kredibilitas RSPI Sulianti Saroso sebagai Pusat Infeksi Nasional.

3.2 Penetapan Core issue Penetapan core isu dilakukan berdasarkan penetapan skala prioritas isu yaitu dengan menilai Urgency, Seriousness, Growth (USG) seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: No.

Isu

Urgency Seriousnes

Growt

s 1

Belum optimalnya pelayanan terpadu

Total

h

4

5

4

14

3

5

2

10

pasien Tuberculosis Muskuloskeletal 2

Rendahnya kunjungan rawat jalan poliklinik orthopedi ke RS di era pandemi

22

3

Terbatasnya akses masyarakat dalam

4

4

4

12

mendaftar vaksinasi covid-19 di RSPI Sulianti Saroso

Keterangan : berdasarkan skala likert 1-5 (1 = sangat kecil; 2 = kecil; 3 = sedang; 4 = besar; 5 = sangat besar) Urgency (Urgensi)

: seberapa mendesak dikaitkan dengan waktu yang

tersedia Seriouesness (Keseriusan)

: apabila masalah tidak ditangani maka akan timbul

masalah lain yang lebih besar Growth (Perkembangan Isu)

: apabila masalah dibiarkan maka masalah akan

memburuk Berdasarkan penapisan isu tersebut maka didapatkan prioritas masalah yang akan diangkat adalah “Belum optimalnya registrasi data dan pelayanan terpadu pasien Tuberculosis Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso”.

23

3.3 Analisis Penyebab Masalah

Belum optimalnya pelayanan terpadu pasien Tuberculosis Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso

pengetahuan pasien yang rendah akan penyakit TB Muskuloskeletal

terbatasnya akses informasi tentang penyakit TB Muskuloskeletal

pencatatan rekam medis yang belum lengkap untuk pasien TB Muskuloskeletal

Kasus TB muskuloskeletal yang didiagnosis terlambat

kurang efektifnya kegiatan promosi dan preventif dari pihak Puskesmas

Kurang optimalnya penapisan kasus TB Muskuloskeletal saat pasien mengakses OAT di Pokja TB

Komplikasi terhadap pasien TB Muskuloskeletal

Kurangnya kerja sama antara Pokja TB dengan KSM Orthopedi

tidak adanya pelayanan terpadu TB Muskuloskeletal

Dibedakan antara pasien yang konservatif dan dilakukan tindakan operatif

Penyesuaian perubahan rekam medis manual ke Electronic Medical Record

Belum optimalnya registrasi data kasus TB Muskuloskeletal

Dari penyebab masalah di atas penulis melakukan penapisan untuk memilih akar masalah prioritas dengan menggunakan metode “USG” di mana akar masalah yang memiliki total skor paling tinggi akan dipilih sebagai prioritas.

No. 1.

Identifikasi Akar Masalah

U

S

G

Total

TB

5

5

4

14

Kurangnya kerja sama antara Pokja TB dengan

5

3

4

12

4

4

5

13

Tidak

adanya

pelayanan

terpadu

Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso 2.

KSM Orthopedi 3.

Belum optimalnya registrasi data kasus TB Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso

24

Keterangan USG: Urgency/Urgensi: Seberapa mendesak dikaitkan dengan waktu yang tersedia.

Seriousness/Keseriusan: Apabila masalah tidak ditangani maka akan timbul masalah lain yang lebih serius.

Growth/Perkembangan isu: Apabila masalah dibiarkan maka masalah akan memburuk.

Skala Likert (1-5): 5 = sangat besar 4 = besar 3 = sedang 2 = kecil 1 = sangat kecil Sebagai kesimpulan dari hasil penapisan akar masalah di atas maka dipilih akar masalah “Tidak adanya pelayanan terpadu TB Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso” sebagai prioritas yang akan dianalisis lebih lanjut.

3.4 Gagasan Pemecahan Isu Dalam menyelesaikan permasalahan di atas, kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), perintah atasan, tugas tambahan atau inovasi.

Adapun rincian kegiatan penyelesaian isu adalah sebagai berikut:

No

1

Kegiatan Membuat

registrasi

data

Sumber pasien

TB

Inovasi

Muskuloskeletal melalui e-formulir 2

3

Melakukan seminar awam untuk keluarga

Tugas

pasien mengenai TB Muskuloskeletal

Tambahan

Menggunakan e-formulir dalam memberikan pelayanan spesialisasi pada pasien TB Muskuloskeletal (SKP)

25

SKP

4

Melakukan pelayanan rujukan internal (konsultasi)

pada

pasien

SKP

TB

Muskuloskeletal 5

Melakukan formulir terpadu

evaluasi

registrasi pasien

penggunaan dalam

e

pelayanan tuberculosis

muskuloskeletal

26

SKP

2.5 Matriks Aktualisasi No

1

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/Hasil

Keterkaitan substansi mata pelatihan

Kontribusi terhadap visi misi organisasi

Membuat eformulir registrasi data pasien TB Muskuloskeletal (SKP)

1.Mengkonsulta sikan rencana kegiatan kepada atasan

Hasil : Dukungan atasan

Saya akan mengawali kegiatan ini dengan mengkonsultasikan dengan atasan dengan bertemu langsung, bersikap sopan dan berpenampilan menarik sebagai wujud aktualisasi MP Etika Publik dan Akuntabilitas.

Menghormati atasan sebagai teman sejawat adalah bagian dari Nasionalisme. Membuat rencana dengan baik agar tidak banyak membuang waktu sebagai wujud Antikorupsi

Dengan melengkapi data register pasien TB Muskuloskeletal yang berkunjung ke poliklinik dan yang telah menjalani operasi di RSPI Sulianti Saroso maka kelengkapan data yang akurat, dapat digunakan untuk tracing pasien yang loss contact, dan dapat digunakan sebagai data penelitian untuk menghasilkan kebijakan atau intervensi baru pasien TB Muskuloskeletal.

Hal ini sesuai dengan visi misi RSPI Sulianti Saroso sebagai

Bukti : Catatan konsultasi yang ditandatangani oleh atasan

27

Penguatan nilai organisasi

Dengan lengkapnya data pasien TB Muskuloskeletal yang berkesinambungan, hal ini dapat membantu mewujudkan nilai RSPI Sulianti Saroso yaitu, Profesional, dan inovatif

Pusat Nasional

2.

Membuat konsep formulir registrasi pasien TB Muskuloskeletal

Hasil : Formulir registrasi pasien Bukti : Formulir registrasi pasien

Selanjutnya, saat membuat format formulir register pasien, saya akan berkerja dengan teliti, detail, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari MP Akuntabilitas , Anti korupsi, Komitmen Mutu sehingga memenuhi semua data yang diperlukan untuk kepentingan pasien dan kelengkapan data Rumah Sakit sebagai bagian dari aktualisasi MP Nasionalisme , Etika Publik dan Komitmen Mutu.

28

Infeksi

3.Melakukan kolaborasi dengan Instalasi Data dan Informasi

Hasil : konsep eformulir yang telah dibuat, selanjutnya didiskusikan dan dibuatkan tautan google docs

bukti: dokumentasi foto saat kolaborasi dengan datin

2

Melakukan seminar awam tentang TB Muskuloskeletal (tugas tambahan)

1.Mengkonsulta sikan rencana kegiatan kepada atasan

Dokumentasi foto konsultasi dengan atasan

E-formulir register pasien yang sudah dibuat versi tautan agar dapat digunakan oleh tenaga kesehatan yang terlibat dalam penatalaksanaan TB Muskuloskeletal merupakan aktualisasi Akuntabilitas dan Etika Publik.

Menghargai teman sejawat lain sebagai bagian dari aktualisasi Nasionalisme.

Saya akan mengawali kegiatan ini dengan mengkonsultasikan dengan atasan dengan bertemu langsung, bersikap sopan dan berpenampilan menarik sebagai wujud aktualisasi MP Etika Publik dan Akuntabilitas.

Menghormati atasan sebagai teman sejawat adalah bagian dari Nasionalisme. Membuat rencana dengan baik agar tidak banyak membuang

29

Pelaksanaan seminar awam dapat memperluas pengetahuan masyarakat mengenai penyakit atau kondisi TB Muskuloskeletal dan menjadi sadar untuk memeriksakan ke layanan kesehatan yang tepat.

Dengan adanya seminar (yang dapat berbentuk webinar atau media sosial),

Memberi edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dari penularan kuman TB dan mengetahui gejala & tanda Tuberculosis Muskuloskeletal, merupakan perwujudan nilai RSPI Sulianti Saroso yaitu inovatif

waktu sebagai Antikorupsi

2.Mengkonsulta sikan rencana kegiatan dengan pihak PKRS

Dokumentasi konsultasi dan kolaborasi dengan pihak PKRS

wujud

Saya akan melakukan konsultasi dengan pihak humas untuk terselenggaranya acara seminar awam.

Konsultasi dilakukan dengan sopan, tidak merasa superior karena jabatan atau profesi, juga sudah memiliki rancangan awal untuk mewujudkan aktualisasi MP Etika publik, Nasionalisme dan Komitmen Mutu.

Pertemuan dengan pihak humas dilakukan sesuai tanggal yang ditentukan dan tepat waktu sesuai dengan aktualisasi MP Anti korupsi.

30

masyarakat akan mengetahui bahwa RSPI Sulianti Saroso sebagai Pusat Infeksi Nasional, dapat dipercaya untuk menangani kasus tersebut

3

Menggunakan e-formulir dalam memberikan pelayanan spesialistik pada pasien TB Muskuloskeletal (SKP)

3.

Melakukan seminar awam secara daring tentang penyakit TB Muskuloskeletal

Terlaksananya seminar awam dalam bentuk talkshow interaktif dan dipublikasikan dalam media sosial RS dan radio kesehatan Kemenkes RI

Pada acara webinar, materi yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti namun tetap informatif.

Mewujudkan aktualisasi MP Komitmen mutu.

Acara webinar direkam dan dipublikasikan dalam media sosial RS sebagai aktualisasi MP Akuntabilitas

1.

Memeriksa kondisi pasien (rawat inap atau rawat jalan) dan menanyakan riwayat penyakit

Hasil : Pasien sudah diperiksa dan didapatkan data riwayat penyakit.

Pemeriksaan dilakukan dengan ramah dan sopan, tidak membedakan pasien, mengenalkan diri dan menelusuri riwayat penyakit pasien tanpa menyalahkan pasien dan keluarganya sebagai wujud aktualisasi MP Etika publik, Komitmen mutu, dan Nasionalisme.

Data pasien di catat dalam rekam medis secara jujur tanpa dikurangi sebagai aktualisasi MP Antikorupsi dan Akuntabilitas.

Bukti : dalam medis

catatan rekam

31

TB Muskulosketeal merupakan kasus TB ekstrapulmonal yang banyak terjadi di Indonesia.

Melakukan pelayanan spesialistik terpadu pada pasien TB Muskuloskeletal sesuai dengan visi misi RSPI Sulianti Saroso sebagai Pusat Infeksi Nasional di Indonesia

Pelayanan sepenuh hati, sesuai dengan standar membantu mewujudkan mewujudkan nilai RSPI Sulianti Saroso yaitu Ramah, Santun, Profesional, dan Inovatif

2. Memberikan pengantar pemeriksaan penunjang ke pelayanan yang terkait atas persetujuan keluarga

Surat pengantar pemeriksaan penunjang telah diberikan kepada keluarga pasien

Pemeriksaan penunjang ditentukan berdasarkan kondisi pasien, bukan berdasarkan jenis pembiayaan, dipilih sesuai SOP/ Clinical pathway/ Panduan Praktek Klinis (PPK) sesuai dengan MP Nasionalisme, Akuntabilitas dan Komitmen mutu. Tidak melakukan pemeriksaan yang tidak diperlukan untuk mengaktualisasikan MP Antikorupsi, Etika publik.

3.Menjelaskan

Hasil pemeriksaan dijelaskan kepada keluarga pasien.

Bukti edukasi kepada keluarga pasien terintegrasi dalam rekam medis

Hasil pemeriksaan penunjang dijelaskan dengan sopan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti awam, jujur tidak menutupi hasil adalah wujud aktualisasi MP Etika publik, Akuntabilitas dan Anti korupsi.

Hasil pemeriksaan penunjang membantu menegakkan diagnosis dan perlunya tindakan operasi sebagai

hasil pemeriksaan penunjang kepada pasien dan keluarga

32

wujud Komitmen mutu.

Keputusan operasi ditentukan oleh kondisi pasien, tidak dipengaruhi oleh jenis pembiayaan, sebagai wujud aktualiasi MP Nasionalisme 4.

Melakukan tindakan operasi pada pasien TB Muskuloskeletal bila diperlukan

Terlaksananya tindakan operasi pada pasien TB Muskuloskeletal yang laporannya dicatat dalam rekam medis

Sebelum melakukan tindakan, pasien dan keluarga dijelaskan dengan detail tahap tindakan operasi, risiko, komplikasi, prognosis dan alternatif tindakan. Hal ini sebagai wujud aktualisasi MP Akuntabilitas dan Anti korupsi. Tindakan operasi dilakukan sesuai diagnosis, tidak membedakan jaminan pembayaran pasien (MP Etika Publik dan Nasionalisme), melakukan tindakan sesuai SOP, melakukan perawatan sesuai clinical pathway dan variasinya sebagai wujud aktualisasi MP Akuntabilitas dan Komitmen Mutu

33

4

Menggunakan e-formulir dalam melakukan pelayanan rujukan internal pada pasien TB Muskuloskeletal (SKP)

1.Melakukan evaluasi kondisi pasien dan mendata kebutuhan pelayanan spesialistik lain

Kondisi dan kebutuhan pasien sudah di evaluasi yang dicatat dalam rekam medis

Melakukan evaluasi kondisi pasien secara jujur, mendata dengan baik kebutuhan pelayanan spesialis lain dan dicatat dalam rekam medis dengan detail sesuai dengan MP Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Antikorupsi.

Kondisi yang ditemukan dan rencana rujukan internal juga dijelaskan dengan baik kepada keluarga pasien sebagai wujud MP Etika publik

2. Membuat dan memberikan surat rujukan internal (konsultasi) kepada pelayanan spesialistik yang terkait

Adanya surat rujukan internal (konsultasi) yang kemudian diberikan kepada keluarga pasien

Memberikan rujukan internal (konsultasi) kepada keluarga pasien, tidak mencoba merawat pasien tersebut untuk saya sendiri dan tidak memilih dokter yang dikonsulkan sesuai keinginan pribadi, untuk mewujudkan aktualisasi MP Etika publik, Nasionalisme dan Anti korupsi tapi sesuai kebutuhan pasien dan kompetensi dokter terkait

34

Mendata kebutuhan pasein sesuai dengan kondisinya kemudian merujuk atau konsultasi ke pelayanan yang terkait adalah salah satu ciri pelayanan terpadu.

Hal ini sesuai dengan visi misi RSPI Sulianti Saroso yaitu sebagai Pusat Infeksi Nasional

Pelayanan terpadu dengan mengkonsultasikan pasien TB Muskuloskeletal sesuai dengan kebutuhan adalah salah satu perwujud nilai RSPI Sulianti Saroso yaitu profesional

sesuai dengan aktualisasi MP Akuntabilitas dan Komitmen mutu.

3.Membahas implementasi eformulir dengan Tim dokter spesialis yang terlibat dalam membahas kasus-kasus yang sulit

Bukti notulensi dan daftar hadir pembicraan kasus sulit

Pada pasien yang memiliki masalah kompleks, dilakukan pembicaraan dan pembahasan dengan tim dokter terkait untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien sesuai dengan MP Nasionalisme dan Komitmen mutu.

Pembicaraan dilakukan dengan santun, menerima masukan dari teman sejawat lain, memberi masukan tanpa menggurui. Hal ini sesuai dengan MP Etika publik.

Hasil pembicaraan ini dicatat dalam notulensi dan dimasukkan ke dalam rekam medis secara detail dan jujur untuk mengaktualisasikan MP Anti korupsi dan Akuntabilitas

35

5

Melakukan evaluasi penggunaan e formulir dalam pelayanan terpadu pasien tuberculosis muskuloskeletal

1. Melihat dan menyunting data yang telah ditulis di e-formulir

2. Sinkronisasi data eformulir dengan sistem rekam medis untuk kesesuaian data

Data yang dihasilkan harus lengkap dan benar sesuai dengan karakteristik TB muskuloskeletal yang diderita

Memastikan data yang dihasilkan harus lengkap dan benar, agar dapat digunakan dengan efektif untuk peningkatan kualitas layanan kepada pasien. Hal ini sesuai dengan MP komitmen mutu

Identitas, diagnosis dan jenis Tindakan pada pasien TB Muskuloskeletal harus sesuai dengan rekam medis RS

Mengevaluasi data eformulir agar sesuai dengan sistem rekam medis, agar dapat digunakan untuk surveillance atau penelitian kasus TB Muskuloskeletal. Hal ini merupakan perwujudan MP akuntabilitas

36

Data yang lengkap dan terintegrasi akan memudahkan tenaga Kesehatan untuk mengakses informasi pasien secara komprehensif, selain itu juga merupakan modal untuk keperluan penelitian TB musculoskeletal.

Hal ini selaras dengan visi misi RSPI yaitu melakukan penelitian dalam penyakit infeksi

Dengan lengkapnya data pasien TB Muskuloskeletal yang berkesinambungan, hal ini dapat membantu mewujudkan nilai RSPI Sulianti Saroso yaitu, Profesional, dan inovatif

3.6 Rencana Pelaksanaan Aktualisasi No

Kegiatan

September Minggu 2

1

Membuat

e-formulir

registrasi data pasien TB Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso 2

Melakukan seminar awam tentang

“TB

Muskuloskeletal” 3

Menggunakan dalam

memberikan

pelayanan pada

e-formulir

spesialisasi pasien

TB

Muskuloskeletal 4

Menggunakan dalam

e-formulir melakukan

pelayanan rujukan internal pada

pasien

TB

Muskuloskeletal 5.

Melakukan evaluasi penggunaan e formulir registrasi dalam pelayanan terpadu pasien tuberculosis muskuloskeletal

37

Minggu 3

Oktober Minggu 4

Minggu 1

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI

4.1. Capaian Aktualisasi Kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN dilaksanakan di Rawat Jalan, Rawat inap, dan Instalasi Bedah Sentral RSPI Sulianti Saroso. Periode pelaksanaan aktualisasi dilakukan pada tanggal 9 September – 16 Oktober 2021. Kegiatan yang dilakukan selama aktualisasi dan habituasi dapat terlaksana kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Daftar Realisasi Kegiatan Aktualisasi No 1

Kegiatan

Sumber

Membuat e-formulir registrasi data

Keterangan

Inovasi

Tercapai

Melakukan seminar awam tentang TB

Tugas

Tercapai

Muskuloskeletal

Tambahan

pasien TB Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso 2

3

Menggunakan

e-formulir

dalam

SKP

Tercapai

SKP

Tercapai

memberikan pelayanan spesialisasi pada pasien TB Muskuloskeletal 4

Menggunakan

e-formulir

dalam

melakukan pelayanan rujukan internal pada pasien TB Muskuloskeletal

38

5

Melakukan evaluasi penggunaan e-formulir

registrasi

dalam

pelayanan

terpadu

pasien

SKP

Belum tercapai

tuberculosis muskuloskeletal

4.2. Hasil kegiatan dan Pembahasan Nilai-nilai dasar ANEKA yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi telah saya aktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan aktualisasi diatas. Laporan terperinci jalannya aktualisasi setiap kegiatan disajikan dalam bentuk formulir pendokumentasian kegiatan sebagai berikut 4.2.1 Kegiatan 1 Kegiatan 1

Membuat e-formulir registrasi data pasien TB Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso

Tanggal Kegiatan

13 September – 24 September 2021

Tahapan Kegiatan

1. Konsultasi kepada atasan Melakukan konsultasi dengan Ketua Komite Medik di ruang kerja beliau untuk menyampaikan rencana penyusunan formular registrasi data pasien TB Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso. Hasilnya akan dibuat konsep formulir tersebut dengan bekerja sama dengan pihak Rekam medis dan instalasi data dan informasi.

39

Gambar 4.1.1 Melakukan konsultasi dengan ketua Komite Medik 2. Membuat

format

formulir

registrasi

pasien

TB

Muskuloskeletal Penyusunan konsep formulir ini didasarkan kepada gejala dan

tanda

serta

komplikasi

dari

penyakit

TB

Muskuloskeletal dan tidak lupa pula identitas dari pasien tersebut 3. Berkolaborasi dengan Instalasi Data & Informasi Setelah konsep formulir disusun, dilanjutkan dengan berkonsultasi dengan Kepala instalasi Data dan Informasi dr. Dala Intan, Sp.KFR. Konsep formulir diedit agar dapat mudah dimengerti nantinya oleh tenaga Kesehatan yang akan memakainya (perawat dan dokter terkait)

Gambar 4.1.2 Melakukan konsultasi dengan kepala instalasi data dan informasi

Hasil Kegiatan

1. Diperolehnya izin pembuatan e-formulir oleh atasan 2. E-formulir pasien TB Muskuloskeletal selesai dibuat

Daftar Lampiran

1. Dokumentasi konsultasi dengan atasan 2. Dokumentasi konsultasi dengan Kepala instalasi data dan informasi

Aktualisasi nilai

Melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Komite

ANEKA

Medik dengan sopan dan santun (Etika Publik). Melakukan koordinasi

dan

menyampaikan

konsep

formulir

TB

muskuloskeletal dengan cermat dan hati-hati (Akuntabilitas).

Memberikan ide untuk membantu memudahkan registrasi data

40

agar dapat dipakai untuk keperluan surveillans dan penelitian (Anti Korupsi).

Analisis Dampak

Pembuatan e-formulir untuk registrasi data pasien TB Muskuloskeletal bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang riwayat penyakit pasien dan tindakan nonoperatif atau operatif yang dilakukan. Data tersebut dicatat secara lengkap dan dapat diakses secara cepat guna meningkatkan

kualitas

layanan

terhadap

pasien

TB

Muskuloskeletal.

4.2.2 Kegiatan 2 Kegiatan 2

Melakukan seminar awam tentang TB Muskuloskeletal secara daring

Tanggal Kegiatan

20 September – 8 Oktober 2021

Tahapan Kegiatan

1. Mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada atasan

Gambar 4.2.1 Menghadap Direktur PMKP untuk menyampaikan rencana pelaksanaan seminar

41

Melakukan konsultasi dengan Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang dr. Dyani Kusumowardhani, Sp.A, MARS di ruang kerja beliau untuk menyampaikan rencana seminar awam TB Muskuloskeletal. Hasil kegiatan ini disepakati seminar tersebut akan dilaksanakan secara daring melalui IG LIVE Radio Kesehatan Kemenkes RI 15 September 2021 Pk 09.00 – 10.00 WIB 2.Mengkonsultasikan rencana kegiatan dengan pihak PKRS Pada tahap kegiatan ini adalah mendiskusikan tentang pelaksanaan seminar awam TB Muskuloskeletal secara daring. Pihak PKRS mengagendakan untuk bekerja sama dengan radio Kesehatan Kementerian Kesehatan yang akan disiarkan juga dalam bentuk IG LIVE. Materi disiapkan H-1 dan akan diteruskan ke pembawa acara di radio kesehatan

Gambar 4.2.2 Berdiskusi dengan bagian PKRS untuk pelaksanaan seminar awam

3. Mengadakan seminar awam berbentuk talkshow yang bertema “Kenali dan Cegah TB Muskuloskeletal” Acara diadakan pada tanggal 15 September 2021 Pk. 09.00 – 10.00 dan disiarkan oleh radio kesehatan

42

kemenkes RI dan juga Instagram Live. Talkshow berlangsung pendengar

interaktif dan

dengan

netizen,

pertanyaan

dari

rata-rata

baru

yang

mengetahui penyakit TB Muskuloskeletal Hasil Kegiatan

1. Diperolehnya izin pelaksanaan seminar awam oleh atasan 2. Terlaksananya dengan baik seminar awam TB Muskuloskeletal di Radio Kesehatan Kementerian Kesehatan

Daftar Lampiran

1. Dokumentasi konsultasi dengan atasan 2. Tangkapan gambar acara seminar IG Live 3. Salinan materi seminar

Aktualisasi nilai

Melakukan

konsultasi

terlebih

dahulu

kepada

Direktur

ANEKA

Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang serta mendiskusikan dengana pihak PKRS dengan sopan dan santun

(Etika

menyampaikan

Publik).

Melakukan

gagasan

dengan

sungguh-sungguh

ide

gagasan dengan

(Akuntabilitas). Memberikan

dan

koordinasi

dan

kepedulian, tanggung jawab dan kerja keras (Anti Korupsi).

Kemudian melaksanakan seminar daring melalui Radio Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan baik dan jelas dalam penyampaian materi (Komitmen mutu). Acara seminar tersebut didokumentasi dan salinan materi disimpan oleh pihak PKRS (Anti Korupsi) Analisis Dampak

Kegiatan

pelaksanaan

Seminar

awam

tentang

TB

Muskuloskeletal merupakan salah satu bentuk aktualisasi ANEKA. Kegiatan promosi dan preventif ini sejalan dengan penetapan RSPI Sulianti Saroso sebagai Pusat Infeksi Nasional, yang mempunyai kewajiban untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit infeksi pada umumnya dan khususnya penyakit TB Muskuloskeletal

43

LAMPIRAN

4.2.3 Kegiatan 3 Kegiatan 3

Menggunakan e-formulir dalam memberikan pelayanan pada pasien TB Muskuloskeletal

Tanggal Kegiatan

20 September – 8 Oktober 2021

Tahapan Kegiatan

1. Memeriksa kondisi pasien dan menanyakan riwayat penyakit (rawat jalan dan rawat inap) Melakukan pelayanan terhadap pasien TB Muskuloskeletal dengan komprehensif dengan cara anamnesis dan pemeriksaan fisik. Harus ditelusuri riwayat perjalanan penyakit dan kemungkinan terjadinya penularan ke anggota keluarga yang tinggal serumah. Data yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam e-formulir.

2. Memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan penunjang (rawat jalan) Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, untuk menegakkan diagnosis diperlukan pemeriksaan penunjang yang dapat berupa pemeriksaan radiologi (x-ray, CT Scan, MRI) dan

44

laboratorium (Hematologi, CRP, IGRA). Hasil yang didapat dibawa kembali ke DPJP untuk dianalisis 3. Menjelaskan hasil pemeriksaan penunjang kepada pasien dan keluarga Diagnosis yang telah ditegakkan, kemudian dijelaskan kepada

pasien

dan

keluarga

sekaligus

rencana

pengobatan dan apabila diperlukan tindakan operasi 4. Melakukan tindakan operasi pada pasien TB Muskuloskeletal bila diperlukan Pada kasus tertentu, diperlukan tindakan operasi Orthopedi yang dapat berupa debridement, arthrodesis, stabilisasi tulang belakang, fiksasi eksterna, dan lain-lain. Rencana operasi tersebut dijelaskan kepada pasien dan keluarga, beserta alternatif tindakan yang lain dan risiko yang mungkin terjadi.

Hasil Kegiatan

1. Tercatatnya SOAP pasien dalam Catatan Perkembangan Pasien Terpadu (CPPT) dan e-formulir pasien TB Muskuloskeletal 2. Hasil pemeriksaan penunjang berupa radiologi dan laboratorium 3. Tindakan terapeutik dan operasi yang dilakukan kepada pasien TB Muskuloskeletal

Daftar Lampiran

1. E-formulir registrasi pasien TB Muskuloskeletal 2. Surat pengantar untuk pemeriksaan penunjang

Aktualisasi nilai

Pemeriksaan dilakukan dengan ramah dan sopan, tidak

ANEKA

membedakan pasien, mengenalkan diri dan menelusuri riwayat penyakit pasien tanpa menyalahkan pasien dan keluarganya sebagai wujud aktualisasi MP Etika publik, Komitmen mutu, dan Nasionalisme. Data pasien di catat dalam rekam medis dan e-formulir secara jujur tanpa dikurangi sebagai aktualisasi MP Antikorupsi

dan

Akuntabilitas.

Pemeriksaan

penunjang

ditentukan berdasarkan kondisi pasien, dipilih sesuai Panduan Praktek Klinis (PPK) berkenaan dengan MP Nasionalisme, Akuntabilitas

dan

Komitmen

45

mutu.

Tidak

melakukan

pemeriksaan yang tidak diperlukan untuk mengaktualisasikan MP Antikorupsi, Etika publik.

Analisis Dampak

Penerapan nilai ANEKA di RSPI Sulianti Saroso dinilai dapat berkontribusi dalam menjadikan yang terdepan di pelayanan penyakit infeksi di Indonesia, terutama untuk kasus TB Muskuloskeletal. Di mana setiap data pasien mengenai riwayat penyakit dan jenis tindakan yang dilakukan dapat mudah diakses

dan didapat dengan cepat dalam suatu

formulir sehingga memudahkan dalam proses pelayanan, penelitian dan rencana perbaikan pelayanan.

46

LAMPIRAN

Lampiran 4.1.1 berkas e-formulir registrasi pasien TB Muskuloskeletal

47

Lampiran 4.1.2 berkas surat pengantar pemeriksaan penunjang

4.2.4 Kegiatan 4 Kegiatan 4

Menggunakan e-formulir dalam melakukan pelayanan rujukan internal pada pasien TB Muskuloskeletal

Tanggal Kegiatan

20 September – 8 Oktober 2021

Tahapan Kegiatan

1. Melakukan

evaluasi

kondisi

pasien

dan

mendata

kebutuhan pelayanan spesialistik lain Saat

melakukan

penatalaksanaan

pasien

TB

Muskuloskeletal, diperlukan konsultasi ke spesialis terkait seperti Spesialis Paru, Spesialis Penyakit dalam, Spesialis Rehabilitasi medik, dan Spesialis Patologi Anatomi.

Konsultasi dilakukan sesuai dengan kondisi dan keperluan dari masing-masing pasien yang sudah dicatat di rekam medis.

2. Membuat surat rujukan internal (konsultasi) ke pelayanan spesialistik lain Surat konsultasi berisi kondisi pasien dan diagnosis kerja,

48

serta rencana tindakan selanjutnya sesuai dengan bidang spesialistik terkait. Pengisian E-formulir juga dapat diakses oleh

tim

dokter

spesialis

yang

terkait

dengan

penatalaksanaan pasien 3. Membahas implementasi E-formulir registrasi pasien TB Muskuloskeletal dengan tim dokter spesialis terkait E-formulir yang telah dibuat akan terintegrasi dengan CPPT rekam medis sesuai dengan nomor rekam medis pasien. E-formulir dapat digunakan sebagai informasi penunjang pasien untuk dokter spesialis terkait. Apabila ditemukan kasus sulit, maka dilakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut (dapat berupa chat pribadi atau joint conference).

Hasil Kegiatan

1. Kondisi dan kebutuhan pasien yang sudah dievaluasi dan dicatat di rekam medis dan e-formulir 2. Adanya surat rujukan internal (konsultasi) ke dokter spesialis terkait sesuai kondisi dan kebutuhan pasien 3. Hasil konsultasi dan saran tindakan dari tim dokter spesialis yang terkait

Daftar Lampiran

1. Contoh surat rujukan internal yang telah dibuat 2. Hasil konsultasi dan saran tindakan dari tim dokter spesialis yang terkait

Aktualisasi nilai

Melakukan evaluasi kondisi pasien secara jujur, mendata

ANEKA

dengan baik kebutuhan pelayanan spesialis lain dan dicatat dalam rekam medis dengan detail sesuai dengan MP Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Antikorupsi. Kondisi yang ditemukan dan rencana rujukan internal juga dijelaskan dengan baik kepada keluarga pasien sebagai wujud MP Etika publik. Memberikan rujukan internal (konsultasi) kepada keluarga pasien, tidak mencoba merawat pasien tersebut untuk saya sendiri dan tidak memilih dokter yang dikonsulkan sesuai keinginan pribadi, untuk mewujudkan aktualisasi MP

49

Etika publik, Nasionalisme dan Anti korupsi tapi sesuai kebutuhan pasien dan kompetensi dokter terkait sesuai dengan aktualisasi MP Akuntabilitas dan Komitmen mutu.

Pada pasien yang memiliki masalah kompleks, dilakukan pembicaraan dan pembahasan dengan tim dokter terkait untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien sesuai dengan MP Nasionalisme dan Komitmen mutu.

Analisis Dampak

Dengan data e-formulir yang terintegrasi dengan rekam medis dan dapat diakses oleh tim dokter spesialis terkait, maka kondisi dan perkembangan penyakit dari masing-masing pasien

dapat

dipantau

dengan

baik

sehingga

dapat

meningkatkan pelayanan untuk pasien TB Muskuloskeletal di RSPI Sulianti Saroso.

LAMPIRAN

Lampiran 4.1.3 berkas surat konsultasi dan advis dari dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

50

4.2.5

Kegiatan 5

Kegiatan 5

Melakukan evaluasi penggunaan e-formulir registrasi dalam pelayanan terpadu pasien tuberculosis muskuloskeletal

Tanggal Kegiatan

8 Oktober – 15 Oktober 2021

Tahapan Kegiatan

1. Mengevaluasi dan menyunting data yang telah dicatat di eformulir Data yang telah dicatat kemudian dievaluasi kelengkapan dan kebenarannya melalui dokumen E-formulir yang didapat dari Instalasi data dan informasi. Apabila ada yang belum lengkap atau kesalahan dalam pengisian, maka dilakukan perbaikan dan penyesuaian data dengan CPPT. 2. Sinkronisasi data e-formulir dengan sistem rekam medis untuk kesesuaian data Data registrasi e-formulir pasien TB muskuloskeletal harus disinkronisasi dengan rekam medis, sesuai dengan nomor medrek, identitas, dan jenis tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan koordinasi dengan bagian rekam

medis

untuk

membuka

CPPT

pasien

TB

Muskuloskeletal yang berobat di RSPI Sulianti Saroso.

Hasil Kegiatan

1. E-formulir yang sudah diperiksa dengan lengkap dan benar 2. Data registrasi e-formulir telah sesuai dengan data rekam medis yang berupa CPPT

Daftar Lampiran

1. Dokumen E-formulir yang telah diperiksa lengkap dan benar

Aktualisasi nilai

Memastikan data yang dihasilkan harus lengkap dan benar,

ANEKA

agar dapat digunakan dengan efektif untuk peningkatan kualitas layanan kepada pasien. Hal ini sesuai dengan MP komitmen mutu. Mengevaluasi data e-formulir agar sesuai dengan sistem rekam medis, agar dapat digunakan untuk

51

surveillance atau penelitian kasus TB Muskuloskeletal. Hal ini merupakan perwujudan MP akuntabilitas Analisis Dampak

Evaluasi secara berkala dan komprehensif dari data e-formulir pasien TB muskuloskeletal harus dan disinkronisasi dengan data rekam medis dari CPPT. Data yang lengkap dan terintegrasi akan memudahkan tenaga Kesehatan untuk mengakses informasi pasien secara mudah dan lengkap serta berkesinambungan. Selain itu juga merupakan modal untuk keperluan penelitian TB muskuloskeletal di kemudian hari.

LAMPIRAN

Lampiran 4.1.4 berkas e-formulir yang telah diperiksa lengkap dan benar

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT AKTUALISASI Berdasarkan hasil kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan oleh penulis selama kurang lebih satu bulan, perlu dilakukan rencana tindak lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan. Berikut adalah rancangan tindak lanjut berdasarkan hasil aktualisasi:

52

Tabel 4.4 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi No

Kegiatan

Sasaran

Hasil yang

Metode

Diharapkan 1

Sosialisasi penggunaan KSM terkait : Paru, Menggunakan

Sosialisasi

e-formulir kepada dokter Penyakit

dalam, e-formulir

secara daring

spesialis terkait

Medik, secara optimal

Rehabilitasi Saraf

2

Integrasi

e-formulir Instalasi rekam medis e-formulir

dengan rekam medis

&

Instalasi

Informasi

Data

Kolaborasi

dapat

dan

terintegrasi

konsultasi

dengan rekam medis 3

Evaluasi penggunaan e- KSM terkait

Masukan

formulir

saran dari KSM koordinasi

dalam

pelayanan pasien TB

& Rapat

terkait untuk isi

Muskuloskeletal

53

secara daring

BAB V PENUTUP

5.1

Kesimpulan Aktualisasi dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tindakan nyata untuk

mencapai visi dan misi organisasi dalam hal ini adalah visi dan misi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso sebagai Pusat Infeksi Nasional. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan nilai-nilai dasar ANEKA juga memperkuat nilai-nilai dasar RSPI Sulianti Saroso yaitu Ramah, Santun, Profesional, dan Inovatif.

Dengan melakukan kegiatan aktualisasi ini, penulis dapat mengerti akan peran dan tanggung jawab sebagai seorang ASN. Penulis juga menjadi terbiasa untuk melakukan musyawarah saat mengambil keputusan, paham bagaimana bekerjsama dalam tim dengan memperhatikan sikap dan etika kepada rekan kerja, serta memahami betapa pentingnya sebuah inovasi, kreatifitas, dan koordinasi antar bagian guna memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap pasien.

Dalam hal ini penerapan rancangan aktualisasi terhadap gagasan pemecah isu “Optimalisasi Pelayanan Terpadu Pasien Tuberculosis Muskuloskeletal Melalui E-Formulir di RSPI Sulianti Saroso” mempunyai efek yang positif. Peningkatan pelayanan yang terbatas karena pandemi harus diperhatikan, karena tidak boleh mengurangi standar mutu pelayanan. Sehingga keberlanjutan pelayanan bedah Orthopedi dan Traumatologi yang berkualitas tetap didapatkan oleh pasien. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam penyelenggaraan rancangan aktualisasi dapat berkontribusi dalam pencapaian visi RSPI Sulianti Saroso untuk menjadi yang terdepan dalam pelayanan penyakit infeksi di Asia Pasifik. Dan misinya yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang penyakit infeksi yang berkualitas.

5.2

Saran

1.

Bagi Penulis

54

Dengan adanya kegiatan aktualisasi, diharapkan setiap ASN dapat menanamkan nilai- nilai dasar ASN saat memberikan pelayanan ke masyarakat. Seorang ASN harus dapat mengutarakan inovasi dan ide-ide kreatifnya agar bisa meningkatkan mutu dari instansi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pengguna layanan.

2.

Bagi Instansi Saran untuk instansi, yaitu RSPI Sulianti Saroso, diharapkan dengan adanya

kegiatan aktualisasi ini, instansi dapat melaksanakan tindak lanjut dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama proses aktualisasi.

3.

Bagi Penyelenggara Kegiatan Saran bagi penyelenggara kegiatan, yaitu Bapelkes Cikarang, diharapkan laporan

aktualisasi ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peserta pelatihan di balai besar pelatihan Jakarta.

55

REFERENSI 1. Tuli, SM. 2016. Tuberculosis of Skeletal System. New Delhi: Jaypee Brothers Medical publisher.

2. Rencana Strategis Bisnis TA 2020-2024 RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. (2019).

Diakses pada 24 September 2021, dari https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/eperformance/1-415706-4tahunan-408.pdf 3. Cara Menggunakan Google Formulir. (2019). Diakses pada 23 September 2021, dari https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=id&co=GENIE.Platform%3DA ndroid

56