LAPORAN UTAMA Ia juga sampaikan keberatan terhadap kesalahan prosedural dalam mengeluarkan SK pemberhentian sementaranya ini. Mulai dari syarat formal, tidak terpenuhinya prosedur yang diharuskan. Seperti pemanggilan, teguran dan peringatan hingga SK ini bertentangan dengan aturan yang ada. “Pemberhentian sementara itu bisa dilakukan kalau yang bersangkutan terkait dengan proses pidana atau peradilan. Nah, saya tidak ada loh kena kasus pidana,” ujar Hardi lagi. Yang ia sampaikan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara PNS. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu pelanggaran jabatan/ kejahatan dan berhubungan dengan itu pihak berwajib mengenakan tahanan sementara, mulai sejak ditahan harus diberhentikan sementara. Hardi juga keberatan karena SK tersebut tidak memuat syarat materiil. Dimana setiap SK harus memuat konsideran menimbang mencakup 3 aspek dasar. Mulai dari F ilosof is, Sosiologis dan Yuridis. Dalam SK ini hanya landasan sosiologis yang digunakan. “Dan alasan sosiologis ini juga tidak terbukti,” tambah Hardi. Tak hanya ke kementrian. Hardi juga layangkan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia. Ia melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan mal administrasi yang dilakukan oleh Rektor UR.
24
Mendikbud memberikan balasan pada 6 Juni 2014 dengan nomor surat 74068/
BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015
A4.2/KP/2014. Isinya meminta Rektor UR mencabut dan membatalkan SK Rektor Nomor 1106/UN.19/KP/2014. Ia juga diminta untuk memulihkan hak-hak Hardi selaku dekan FH UR dan anggota Senat UR. Namun Rektor bukannya menjalankan apa yang diminta Mendikbud. Pada 25 Juni 2014 Rektor mengeluarkan surat Nomor 1689/ UN.19/KP/2014. Perintahnya, meminta Senat FH melaksanakan rapat pemilihan Dekan definitif. Dan pada 26 Juni 2014 juga keluarkan SK Nomor 1672/UN.19/KP/2014. Tentang pemberhentian dekan, pemberhentian pelaksana harian dan pengangkatan pelaksana tugas. Hardi diberhentikan secara definitif. Melihat perintahnya tidak dilaksanakan, Mendikbud
kembali mengirimkan surat. Kali ini surat Peringatan Pertama, tanggal 7 Juli 2014 dengan Nomor 106907/A4.2/ KP/2014. Poin-poin yang diperingatkan agar segera dilaksanakan ialah mencabut dan membatalkan SK Nomor 1106/UN.19/KP/2014. Dan poin kedua memerintahkan Senat Fakultas Hukum UR membatalkan pelaksanaan pemilihan Dekan definitif. Masih dalam surat yang sama, Mendikbud meminta agar Hardi yang diduga sebagai penyebab koflik di FH agar diproses sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Sesuai yang diatur dalam PP 53 tahun 2010. Poin selanjutnya, Mendikbud memperingatkan walaupun pengangkatan dan pemberhentian Dekan adalah kewenangan Rektor, namun tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Segala prosesnya harus sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Pada poin terakhir, Mendikbud menekankan Rektor sebagai pelaksana akademik menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Mendikbud. Begitulah isi surat peringatan pertama ini.
“ Pe m b e r h e n t i a n sementara itu bisa dilakukan kalau yang bersangkutan terkait dengan proses pidana atau peradilan. Nah, saya tidak ada loh kena kasus pidana,” HARDI
Tanggal 18 Juli, Hardi menerima dua surat. Pertama SK pengaktifannya, dengan nomor 1779/UN.19/KP/2014 tanggal 16 Juli 2014. Kedua, surat pemanggilan pemeriksaan nomor 1782/UN.19/KP/ 2014 tanggal 17 Juli 2014. “Hari itu saya tidak bisa datang karena sakit, saya kirimkan surat keterangan dari dokter,” ujar Hardi. Pemanggilan pertama ia tak hadir, lalu ia diminta datang pada