A. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Pada Perjanjian Kerja Sama Layanan Air Jakarta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dengan mitra swasta, yang dianggap menimbulkan banyak persoalan dan saat ini sedang dalam proses renegosiasi, adalah dokumen yang secara krusial menentukan penyediaan air bagi jutaan warga Jakarta, baik yang telah menjadi pelanggan maupun yang belum terjangkau oleh layanan penyediaan air. Perlu disesalkan jika dokumen yang menentukan hajat hidup orang banyak ini hingga saat ini tidak pernah dibuka untuk publik. Secara teknis, PKS adalah informasi publik karena “dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima suatu badan publik” (UU KIP pasal 1 ayat 2), dan jelas-jelas “berkaitan dengan kepentingan publik”. PAM Jaya, sebagai badan publik, berkewajiban “menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik di bawah kewenagannya … sesuai informasi yang dikecualikan”. Sementara tidak ada alasan untuk memasukkan PKS dalam kategori informasi yang dikecualikan.
Kepentingan publik
Jika PKS dinyatakan sebagai dokumen publik dan bisa diakses secara terbuka dan mudah, masyarakat bisa mengawasi penyelenggaraan layanan air yang saat ini berlangsung. Warga Jakarta telah sering mengeluhkan layanan air yang tidak bisa diandalkan, berkualitas buruk, dan tercekik oleh tarif yang terus naik. Masyarakat berhak tahu jika PKS berat sebelah karena menguntungkan swasta dan membuat PAM Jaya (serta pemerintah DKI Jakarta) dirongrong oleh utang. Jika kemudian Pemerintah DKI Jakarta harus membayar karena PAM Jaya tidak mampu, bagaimanapun uang publik juga yang akan digunakan untuk menanggung utang tersebut. Dengan dibukanya PKS sebagai informasi publik, masyarakat bisa mengangkatnya sebagai wacana di forum publik, dan mengambil langkah hukum maupun politik jika perjanjian tersebut nyata-nyata telah merugikan publik. Menjadikan PKS sebagai informasi yang tertutup justru memperkuat kesan seolah-olah melindungi kepentingan pihak tertentu—dan jelas bukan kepentingan publik.
Proses renegosiasi Pada 2011 PAM Jaya mengungkapkan bahwa PKS yang telah berjalan 13 tahun tersebut tidak adil dan merugikan publik. Itulah yang melatarbelakangi diadakannya renegosiasi kontrak dengan dua mitra swasta. Renegosiasi dengan Aetra telah selesai namun tidak tuntas karena ada pasal-pasal yang masih diperselisihkan. Sementara renegosiasi dengan Palyja belum berjalan sama sekali.