KERANGKA ACUAN (TOR) Penyusunan Rencana Aksi OGP di Indonesia Usulan Masyarakat Sipil 2014-2015
Latar Belakang Rakyat yang sejahtera dan berkeadilan sosial merupakan cita-cita setiap negara dalam tata baru dunia saat ini. Namun di tengah besarnya pembiayaan pembangunan, fakta menunjukkan bahwa 1.2 miliar penduduk bumi masih hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan pendapatan kurang dari $1.25 per hari. Lebih banyak lagi yang miskin dan nyaris miskin, mereka yang hidup dari dunia kerja yang penuh ketidakpastian, berpendidikan rendah, dengan akses kesehatan yang buruk. Kondisi ini merupakan bentuk akumulasi dari kegagalan negara dalam mengelola pendapatan dan keuangan negara, pemanfaatan sumber daya alam yang disalahgunakan, serta korupsi yang merajalela. Di lain pihak, warga masih kurang berdaya dalam mengontrol pemerintah untuk bekerja secara optimal dalam memenuhi hak-hak warga, menggunakan sumberdaya secara optimal dan transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta responsif terhadap kepentingan warga. Open Government Partnership (OGP), sebuah inisiatif multilateral yang dideklarasikan oleh sejumlah pemimpin negara pada 20 September 2011 diharapkan dapat menjadi angin baru perubahan tata kelola pemerintahan. OGP yang berbasis pada kesukarelaan (voluntary-base) menjanjikan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan inklusif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hingga kini, 62 negara telah tercatat sebagai anggota dan bekerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pencapaian kualitas pembangunan yang lebih terbuka, akuntabel, responsif dan yang lebih dirasakan dampaknya oleh warga. OGP merupakan inisiatif yang unik dibanding inisiatif global lainnya karena menjamin kemitraan yang setara antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan demikian, pengambilan keputusan dan kontrol terhadap komitmen pemerintah, rencana aksi (program kerja), baik secara global maupun di setiap negara, harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif. OGP juga mensyaratkan adanya pengukuran kinerja rencana aksi melalui mekanisme pelaporan independen (IRM, independent reporting mechanims) untuk memastikan peningkatan kualitas dan kinerja capaian pelaksanaan OGP di tiap-tiap negara anggota. Sebagai salah satu negara pelopor OGP, Indonesia memegang peranan penting dalam menciptakan role model bagi negara-negara lain secara global, baik dalam pelaksanaan komitmen dan rencana aksi, maupun dalam pengembangan model keterlibatan masyarakat sipil (civic engagement) secara substansial dan inklusif. Untuk itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penjaringan terhadap gagasan masyarakat sipil yang lebih luas di daerah.. Di sisi lain, ada potensi tidak semua pihak dapat memahami peran strategis OGP dan manfaatnya di tingkat daerah, serta memahami sifat kesukarelaan dari gerakan ini. Sehingga, penjaringan aspirasi kebutuhan masyarakat sipil di Indonesia perlu dikelola lebih baik agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengorganisasiannya pada waktu yang akan datang. Untuk itu, guna menjaring ide dan gagasan masyarakat sipil yang lebih luas, dan untuk lebih mengembangkan cakupan isu dan wilayah dalam kerangka OGP di Indonesia, perlu difasilitasi pelibatan masyarakat sipil secara lebih luas dalam proses pengusulan, penyusunan, penetapan dan bahkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi.