DISKUSI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DPR RI Hari / tanggal : Kamis, 16 Januari 2014 Tempat : Ruang Meeting cafetaria DPR RI Moderator : Erik Kurniawan Narasumber : 1. Suratno (Kepala Bagian Humas PPID) 2. Evi Trisulo (anggota Komisi Informasi Pusat) 3. Ahmad Budiman (Bidang kajian peneliti publik P3DI) Peserta diskusi : 1. Rahmad Novandri 2. Mukhlisin 3. Nafiran 4. Fajri (PSHK) 5. Ariani 6. Buk widi 7. Ryan 8. Usep (Perludem) 9. Pak willi (KIPP) 10. Fadli (Perludem) 11. Ade (IBC) 12. Ibu Eva (wali murid) 13. Arbain (IPC) 14. Nur Asiah Jamil (IPC)
A. Pembukaan Sembari menunggu narasumber yang lain, kita disini membahas perkembangan kebebasan informasi. Diskusi ini sebenarnya menjadi rangkaian diskusi tentang keterbukaan informasi publik. Kita juga banyak bergerak di keterbukaan informasi publik, jadi artinya apa yang bisa kita perkuat untuk keterbukaan informasi publik. Tapi bukan berarti kita melupakan parlemen. Karena, semakin hari keterbukaan informasi ini semakin surut. Kami juga ingin mendengarkan pengalaman dari peserta diskusi sejauh mana perkembangan kebebasan yang diketahui, serta apakah ada pengalaman dari peserta terkait dengan kebebasan informasi. 1. Rahmad novandri Memandang kebebasan informasi bahwa telah mengetahui perkembangannya dari 2010. Perkembangannya belum seperti yang kita harapkan, karena disatu sisi dianggap itu adalah bebas untuk diketahui umum, sedangkan disisi lain memandang kalau itu private, dan kesalahpahaman ini yang harus diluruskan lagi. Kemudian, keberanian masyarakat untuk meminta informasi itu sendiri belum terlihat.
2. Mukhlisin Saya baru paham tentang UU KIP ini semenjak ikut serta mengelola web kebebasan informasi ini. Manfaat dari UU KIP itu banyak sekali, dimana bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan, seperti mahasiswa yang mempermasalahkan fasilitas parkir dikampus. 3. Nafiran (KAPI) Masih belajar untuk memahami web kebebasan informasi. 4. Fajri (PSHK) Kalau tentang KIP bisa diskusi lebih lanjut. 5. Ibu Eva (wali murid) Salah satu orang tua murid yang menggugat masalah transparansi nilai disekolah, bersama ibu widi juga. 6. Ade irma handayani (IBC) IBC Pernah beberapa kali mengkaji tentang KIP, dan pernah melakukan penelitian terkait Pilkada DKI Jakarta. Permintaan akses pada badan publik, dan masih banyak lagi yang perlu dikaji pada diskusi ini. 7. Ibu widi (aliansi orangtua murid) Saya salah satu pendiri Aliansi orangtua murid yang mempermasalahkan transparansi nilai di sekolah, bersama beberapa orang tua murid. Posisi saya disini adalah pengguna KIP, dan kecewa juga dengan sistem KIP itu sendiri. Selain itu, saya menggunakan UU KIP itu sendiri ketika mempermasalahkan transparansi keuangan disekolah, yang pada waktu itu sekolah RSBI. Selain itu, ternyata para guru pun juga tidak tahu kalau ada UU KIP, dan akses saya pun ditutup ketika saya menggunakan UU itu, sampai keluarnya PerGub no.1971 mengenai keuangan sekolah. 8. Usep (Perludem) Kebebasan informasi dalam kepemiluan sangat penting, untuk lebih menciptakan keadilan dan keterbukaan. 9. Billi (PPID) Pengalamannya di KIP ketika meminta data UU di DPR, ketika ada langsung dikasih, bahkan dengan NA nya. Setelah itu, ketika diminta lagi, waktu itu RUU Pilkada, tidak dikasih dengan alasan masih dalam pembahasan. Dengan penyelenggara Pemilu sendiri, ketika kita meminta informasi melalui surat, itu keluarnya agak lama, sehingga melakukan pendekatan personal. 10. Fadli (Perludem) Diskusi lebih lanjut tentang kebebasan informasi ini, pengalaman nya dulu ketika meminta informasi di beberapa lembaga publik. Namun, dikatakan kalau informasi itu bukan untuk dikonsumsi publik. Saat ini yang perlu didiskusikan lagi mekanisme untuk meminta informasi itu sendiri, sehingga masyarakat paham bagaimana mekanisme permintaan informasi pada lembaga publik. 11. Arba’in : Kita mulai mensosialisasikan UU Kebebasan Informasi Publik ini tahun 2010 ketika UU ini diberlakukan, kami mencoba di 10 provinsi, dan berlanjut sampai
sekarang. Langkah yang kita lakukan, diantaranya melakukan diskusi-diskusi dengan komunitas-komunitas, sosialisasi ke masyarakat di desa-desa, bahkan sampai ke perangkat desa juga. Kita mengundang peserta 20 orang, namun baru separuh yang hadir. Pengalaman IPC KIP di DPR sangat terbuka, karena ketika kita membutuhkan informasi dan yang dibutuhkan itu ada, maka langsung diberikan tanpa harus menunggu beberapa hari. Dasarnya adalah kalau dibadan publik, apakah ini menjadi beban, peluang atau panduan. Kalaupun PPID itu tidak ada, yang terpenting itu adalah mekanisme pelayanan. Pada saat meminta informasi, sepengetahuan kami meminta informasi secara lisan dibenarkan, karena badan publik wajib melayani semua permintaan informasi. Namun, masih ada beberapa badan publik yang meminta surat pengantar atau surat pendaftaran permintaan informasi. Bahkan, ada beberapa badan publik yang sampai H+10 masih belum mendapatkan informasinya. Dalam pasal 7 (4) UU KIP menerangkan bahwa “ badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik “, salah satu contoh ketika meminta informasi pemilihan anggota KIP di Komisi I DPR. Namun, ketika diminta ke PPID, PPID tidak bisa memberikan informasinya. Dalam pasal 4 (3), dijelaskan bahwa “ setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut ”. 12. Suratno (narasumber) Setiap hari saya melayani pelayanan informasi, yang kebetulan tempatnya di Humas. Pelayanan informasi seperti UU no. 14/2008 di DPR itu sangat penting. Perspektifnya bagaimana membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat. Namun, sasarannya itu ibarat ‘jauh panggang dari api’. Selama saya bekerja di DPR, pengaruh dinamika politik DPR sebelum dan setelah reformasi sangat terasa. Partisipasi masyarakat itu hingga saat ini, bukannya bertambah, malah menurun setelah keluarnya UU KIP ini, tapi ini tantangan bagi kita untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk kebutuhan informasi. 13. Ahmad Budiman (narasumber) Saya adalah salah satu peneliti komunikasi politik di PPID ini, ibaratnya ‘bidan’ nya yang melahirkan UU ini. Dalam perkembangannya, saya selalu aktif di Komisi I yang juga membidangi kebebasan Informasi ini. Secara pribadi, saya juga telah menulis buku, dalam bunga rampai tentang kebebasan informasi. B. Diskusi 1. Suratno Diskusi ini sangat penting, dan kami disini mengucapkan terima kasih pada IPC karena telah diadakannya diskusi ini. Alasannya, karena bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk lebih giat lagi mengimplementasikan UU no.14/2008 tentang KIP ini. Maka hal ini kita manfaatkan dengan diskusi-diskusi. Bagaimana permohonan informasi ke DPR, selama ini kita mencoba mencari format agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi.
Pada saat itu bersama pak budiman, dalam sebuah diskusi, kita mencoba membuat peraturan, dan sepakat bahwa peraturan untuk tahun-tahun kedepan, merupakan peraturan DPR dengan memanfaat kan DPR sebagai lembaga politik. Serta, memanfaat kan peraturan ini untuk alat kelengkapan DPR juga, namun pada saat periode DPR berikutnya, sempat bingung juga mengimplementasikan UU ini. Kami juga menyadari, masih banyak terdapat kekurangan dan masalah dalam pengembangan informasi via online ini. Tapi, dari Sekjen sendiri, mencoba untuk mencari penyelesaian masalah ini, dan Sekjen pun juga butuh UU KIP ini. Selain itu, tempat informasi ini adanya di alat kelengkapan dewan, kalau ada permohonan informasi itu, kita coba simpan, dan mencari solusinya. Salah satu langkah yang kita lakukan untuk kebebasan informasi ini adalah melalui online, sehingga mahasiswa yang berada diluar negeri pun juga bisa mencari informasinya. Namun, ada juga yang melalui surat dan datang langsung untuk meminta informasi yang bersangkutan. a. Tahun 2010 berdasarkan grafiknya, pemohon yang paling banyak itu dari mahasiswa, dan berdasarkan cara permintaan yang paling banyak adalah melalui surat, dan yang banyak diminta itu risalah rapat. b. Tahun 2011 masih mahasiswa yang paling banyak meminta informasi, dan cara permintaan informasi yang paling banyak itu melalui Online. Permintaan informasi terkadang juga tidak sesuai dengan yang kami sediakan, atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan kebutuhan informasi, maka informasinya kami tutup. Kami juga menerima permintaan secara lisan,tapi bagi yang meminta secara tertulis, kami menyediakan form permintaan informasi. Karena kita ada ketakutan juga dengan PNBP,karena mekanisme PNBP tidak jelas juga, ketakutannya hanya karena memungut dengan alasan yang tidak jelas, bisa berurusan dengan KPK. Tapi, kalau kebutuhan data itu banyak, kita bekerja sama dengan petugas fotocopy di koperasi DPR, mengundang mereka untuk menyebarkan informasi, nanti bisa diarahkan ke tempat fotocopy. Pertanyaan dari Arba’in terkait pengumuman anggota KIP dilakukan secara tertutup. Hal itu karena proses politik itu lebih banyak dilakukan secara lisan. Bahkan, risalahnya pun belum selesai disusun. Sehingga, jangan sampai anggapan masyarakat nanti informasinya tertutup. 2. Ahmad Budiman Mekanisme permintaan informasi sebenarnya tidak sulit, namun memang ada beberapa informasi yang harus diminta melalui surat pengantar. Karena, beberapa informasi ada yang berkaitan dengan jabatan. Dalam setiap masa sidang, misalnya komisi I, selalu diminta siapa mitra kerjanya. Pak ratno pernah mengatakan, PPID pernah tiga kali mendapatkan penghargaan. Sekarang, tidak lagi, karena penilaian saat ini sangat sulit. Salah satu daerah yang kebebasan informasinya merosot, seperti palopo sulawesi. Setelah melakukan pemekaran, makin lama kebebasan informasinya merosot. Bahkan, dipo anggarannya sampai berhutang.
Terkait dengan pertimbangan permintaan informasi tertulis, yang terpikirkan oleh PPID DPR, juga harus disesuaikan dengan nomor surat untuk prosedur rekap suratnya. Berapa permohonan yang diterima, dan berapa yang ditolak. 3. Eva Trisulo (anggota Komisi Informasi Pusat) Secara garis besar, banyak instansi yang sudah mulai menerima kebebasan informasi. Kami sendiri yang mulai menangani, itu sudah assesment. Kami yakin, tahun 2014 kita sudah mulai merenofasi instrument2 nya. Sebenarnya, sekjen DPR mendapatkan penghargaan yang bagus oleh KIP, terutama sejak mempublikasikan anggaran2 dipa. Kami sepakat bahwa web itu meskipun bukan satu2nya, termasuk salah satu penyalur informasi yang cepat dan mudah. Kalau kita ditanya idealnya PPID itu bagaimana, dilihat dari UU dan PP. Berdasarkan data pemeringkatan, bahwa dihitung berdasarkan instrument yang diatur dalam UU. Kita harus melihat pada pasal 14 PP no.61, kita melihat PPID melakukan pengelolaan pelayanan masyarakat. Bagaimana kita juga menerapkan pasal 8 dan 14 itu, dan bisa juga dilihat UU no.43/2009. Namun, masyarakat semakin pintar, dan terkadang yang dicari pun yang aneh2. Terkadang yang di up load Cuma bagian depan saja. Kita berusaha agar semua badan publik itu memberikan informasi dengan menggunakan semua media. Penerapannya, bagaimana pimpinan PPID itu bisa komit untuk memberikan pelayanan informasi. Kalau ini bisa menjadi budaya yang diterima oleh badan publik, maka disinilah terlihat bahwa kebebasan informasi itu telah berjalan dengan baik. Pasal 8 UU no.14/2008 telah mengatur bahwa bagian pengarsipan dan pendokumentasian, harus melaksanakan sesuai dengan UU. Kuncinya disini, setelah melakukan beberapa pengujian, yang masih perlu ditingkatkan itu adalah pengelolaan pendokumentasian informasi kepada masyarakat dari badan publik. C. Tanya jawab 1. Fajri (PSHK) Sharing pengalaman terkait kebebasan informasi, salah satunya di DPR. Dulu kami coba menelusuri seluruh elemen dan alat kelengkapan. Namun, mereka mengarahkan ke PPID. Memang telah ada UU dan peraturan pelaksananya, dan hal itu juga telah menjadi jiwa bagi pelaksananya. Tadi juga disebutkan ada disparitas antara PPID dan pimpinan alat kelengkapan. Salah satu cara mungkin bisa melalui kebutuhan bersama terhadap data. Jadi bukan lagi harus melewati SOP. Suplai informasi tidak harus fokus ke masyarakat. Mugkin saja dibutuhkan oleh komisi lain, atau lembaga lain. Ini bukan hanya masalah faktor, tapi budayanya untuk memberikan informasi itu sudah ada apa belum. Pengelolaan dan peningkatan up date nya juga bisa melalui website.
2. Ade (IPC) Kita di IPC misalnya meminta data terkait anggaran perjalanan dinas, itu susah dapatnya. Kemudian, Sejauh mana peran PPID dalam memberikan data dan informasi. 3. Purnomo (KRHN) Hal yang saya alami tahun 2010 masih sama seperti saat ini. Gerilya ke anggota dewan langsung. Dengan adanya PPID di DPR, menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Sebaiknya, informasi-informasi itu harus ditampilkan di website, sehingga pemohon informasi tidak perlu lagi bersusah payah untuk memberikan informasi. Seperti yang disampaikan oleh pak budiman tadi, bagaimana kita mendapatkan informasi tanpa perlu pergi ke alat kelengkapan lagi. Tanggapan: a. Pak suratno Saya sudah malang melintang terkait permohonan informasi ini. Terkadang ada rasa ketakutan dari anggota untuk memberikan informasi. Bahkan, kita masih kalah karena tidak mencantumkan neraca realisasi anggaran. Jadi, kalau ada masyarakat yang meminta nota dinas, kami langsung memberikan nya pada pihak terkait. Masalah pingpong atau diopr2 itu, saat ini seluruhnya melalui PPID. Dan terkait gerilya itu, mungkin tergantung pada relasi dan kebutuhan, karena anggota pun juga memiliki data. Kita sebentar lagi akan memiliki handsat atau mesin transfer, sehingga pembuatan risalah bisa lebih cepat. b. Ahmad budiman Keinginan kita, web itu dimutakhirkan data2 nya, termasuk siapa yang mengelolanya. Kita juga terkadang memiliki kesulitan, karena tidak semua alat kelengkapan kita memiliki datanya. Selain itu, alat kelengkapan terkadang juga sering lambat memberikan data pada kita. Peraturan DPR no.1 dibuat agar ada pertanggung jawaban yang mengikat, baik anggota dewan maupun alat kelengkapan. Dulu setiap hasil kunker dipublikasikan, dan sekarang tidak lagi. Kemenpan juga melakukan penilaian keterbukaan publik beberapa waktu yang lalu. Tanggapan : a. Ibu widi Saya menggunakan UU KIP itu dari 2010. Samoai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan nilai untuk beberapa murid disekolah kami. Saya merasa uang pajak saya tidak digunakan dengan baik. Gubernur sendiri sampai mengeluarkan peraturan gubernur no.1971. namun, tidak ada efek sama sekali. Bahkan, saya coba minta informasi dari komisariat sendiri, informasi tentang dana BOS sendiri dikatakan tertutup. Perjuangan ini telah sampai melakukan gugatan ke pengadilan, namun sering kalah dalam persidangan. b. Purnomo
Terkait uji kegunaan, dalam UU no.14/2008 sendiri, akses informasi pada masyarakat itu ada. Bagaimana realitas upaya domain untuk akses kebebasan informasi?. c. Fadli. Menarik keterbukaan informasi di DPR, penjelasan dari pak ratno, mekanisme permintaan informasi itu telah satu Pintu, yaitu di PPID. Hal ini juga bisa saya informasikan melalui web, bahwa untuk meminta infomasi ke DPR. Minta ke PPID saja. Namun, tidak semua alat kelengkapan juga yang memberikan data dan informasi ke PPID. Jika tidak ada prosedur yang jelas untuk meminta informasi, juga tidak bisa diberikan. d. Pak budiman Keberadaan PPID untuk mengelola kebebasan informasi. PPID itu berada dibawah bagian humas sekjen. Kami mencoba memanggil KemenPan untuk meminta saran dan masukan terkait tugas dan fungsi PPID sendiri. Bagaimana ke depan, apakah sudah seharusnya PPID ini bisa mengelola informasi untuk publik, yang sebelumnya dikelola oleh bagian Humas Sekjen, atau difokuskan ke PPID?. e. Terkait dengan kebebasan informasi, ada juga yang memberikan usulan terkait penggunaan spanduk untuk kebebasan informasi. Tanggapan : a. Eva trisulo Apresiasi pada buk widi terhadap perjuangannya. Kami juga perlu konfirmasi dimana sekolahnya, kalau lokasinya dijakarta, maka wewenang dari KI Provinsi DKI. KIP telah mengeluarkan peraturan bagaimana prosedur meminta informasi. Kami juga meminta badan publik untuk memberikan informasi pada publik, sesuai dengan apa yang diminta dan apa alasan meminta informasi itu. Meskipun dalam peraturan tahun 2010 tidak disebutkan tentang kwitansi, namun meminta informasi pada bendahara badan publik bisa mengarah kesana. Kita sudah melakukan revisi prosedur pengajuan gugatan, kita menggunakan Peraturan KIP tahun 2012, baru keluar Mei. Kemudian, dalam persidangan, ketika sidang dihadiri oleh termohon, maka sidang tetap berjalan, sebaliknya, ketika sidang tidak dihadiri oleh pemohon, maka gugatan bisa digugurkan sesuai dengan peraturan no.2 tahun 2010. Namun, dalam peraturan tahun 2012, kami menyinggung keduanya. Rata-rata, memang informasi yang diminta itu aneh-aneh dengan alasan kegunaan yang berbeda-beda, meskipun kami sudah menampilkan di website, namun masih ada masyarakat yang meminta informasi secara langsung. Dalam UU dan PP no.61, kami memang tidak menyebutkan poin untuk PPID, kami menyebutnya unit pengelola, bukan pejabat. Kami juga berkoordinasi dengan KemenPan untuk menjadikan PPID ini sebagai salah satu unit pengelola informasi, meskipun masih berada dibawah divisi humas. kami mencoba untuk selalu melakukan pembenahan dan terobosan-terobosan untuk kebebasan informasi, dan instrumen akan selalu kami kembangkan.
Untuk mas purnomo, intinya bahwa kalau keterbukaan informasi telah menjadi budaya, maka uji akses itu akan terlaksana dengan baik. b. Suratno Menanggapai pertanyaan dari mas fadli, PPID mencoba sedikit memaksa untuk mengelola data. Untuk saat ini kami memang agak kesulitan, karena lembaga kami ini berada di lembaga politik. Namun, kami mencoba terus mengkaji agar kebutuhan informasi publik bisa terpenuhi. Kami juga mendorong pada Komisi I untuk mengkaji kembali terkait kebebasan informasi ini.