KPK POS
6
POLITIK
E D I S I 122 8 - 14 NOVEMBER 2010
Ketua DPC PPP Madina dan Tapteng Dipecat MEDAN - Dewan Pimpinan Pusat Partai Perastuan Pembangunan (DPP PPP) memberhentikan Akhiruddin Nasutian dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Azhar Panggabean Sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). “Secara resmi DPP PPP telah memberhentikan pimpinan DPC PPP di Madina dan Tapteng,” kata Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (3/10). Disebutkan Fadly, dalam rangka terus menjaga eksistensi PPP di dua kabupaten itu, DPW PPP juga telah mengambil sikap menindaklanjuti keputusan DPP tersebut. “Menindaklanjuti keputusan tersebut, kita dari DPW PPP Sumatera Utara telah mengangkat saudara Ir Andi Jaya Matondang M.Ma sebagai ketua DPC PPP Tapteng dan saudara Drs H Yulizar Parlagutan Lubis/M.PSi sebagai Ketua DPC PPP Madina,”ujarnya. Fadly menjelaskan, ada tiga tugas utama yang harus dilaksanakan Andi Jaya dan Yulizar. Pertama mengamankan pelaksanaan kosolidasi partai secara internal. Kedua mengamankan kebijakan partai terkait Pemilukada yang akan dilangsungkan di dua kabupaten tersebut. Ketiga tetap menjaga konsolidasi partai dengan seluruh simpul dan kelompok strategis di masyarakat, inklud di dalam konsolidasi kepada seluruh pimpinan umat Islam. Dikatakan Fadly, saat sekarang ini PPP sedang melakukan proses konsolidasi kepengurusan ditingkat Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang (PAC). Hal itu sesuai dengan hasil Mukernas II di Medan dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) DPP PPP No.1888 tentang pelaksanaan konsolidasi kepengurusan di tingkat Ranting dan PAC. “Jadi ketua DPC dan Sekretaris DPC yang diangkat bertanggungjawab penuh untuk mengamankan dan melaksanakan konsolidasi internal tersebut,”tegasnya. Kemudian, di dua kabupaten itu saat ini sedang terjadi suksesi demokrasi dengan dilaksanakannya Pemilukada. Di Madina, kata Fadly, sedang menunggu proses pelaksanaan pemilukada ulang, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil pemilukada pertama diputuskan di ulang. Kemudian di Tapteng saat ini sedang berlangsung proses tahapan pemilukada. “DPW PPP berharap, Andi Jaya dan Yulizar dapat melaksanakan tugas ini secara baik,”ucapnya. Terkait konsolidasi pada umat, Fadly mengatakan saat ini PPP adalah satu-satunya partai yang tetap istiqomah menggunakan azas Islam. Untuk itu, pimpinan, fungsionaris dan kader PPP tidak boleh putus hubungan silaturrahmi dengan umat apapun alasannya. Atas dasari itu pula, ketua Tapteng dan Madina sebagai peminpin yang diberi amanah dan tanggungjawab harus mampu membangun komunikasi dengan seluruh kelompok strategis di tengah-tengah umat. Dibagian lain, Yulizar Parlagutan Lubis ketika ditanya tanggapannya seputar pengangkatannya sebagi ketua DPC PPP Madina, mengatakan siap melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan pimpinan. “Saya bersama Sekretaris Ahmadan Harahap, S.Ag siap melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut,”ucapnya. Bahkan Puli panggilan akrab Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan ia bertekad mengembalikan kejayaan PPP di era tahun 1999. Ketika itu, kata Puli, ia menjadi wakil rakyat Madina di DPRD Sumut. Puli mengatakan Madina sebagai salah satu basis PPP harus dibangkitkan kembali. “Untuk mewujudkan kebangkitan itu, seluruh potensi umat akan digalang kembali. Kerena itu pula kinerja seluruh aparat partai harus ditingkatkan,” ucapnya dan menyebutkan nama baik PPP di Madina harus diangkat kembali. Di tempat terpisah, Andy Jaya Matondang mengatakan hal senada. Dikatakannya sebagai kader yang baik, amanah dan tanggungjawab yang diberikan pimpinan wajib dilaksanakan. Disebut Andi Jaya, selama ini terjadi stagnasi kepemimpinan di DPC PPP Tapteng, akibatnya roda partai tidak berjalan terutama soal konsolidasi internal. Disaat bersamaan di Tapteng sedang bergulir proses demorkasi yakni pemilukada.(MH)
N A D JAMBI SUMUT
Pansus Nilai SKPK Rapor Merah SUBULUSSALAM - Sidang paripurna Panitia Khusus (Pansus) DPRK Subulussalam yang tergabung dari Komisi A dan B, Kamis (4/11) di Gedung DPRK Jalan Pertemuan, berjalan lancar. Dalam paripurna itu terungkap, berdasarkan hasil temuan di lapangan para SKPK mendapat rapor merah. Penilaian itu berikan atas mengkelola APBK 2010 terhadap pembangunan fisik dan non fisik yang bersumber dari APBK, Otsus dan DAK. Di Sekretariat Daerah contohnya. Alokasi belanja langsung sebesar Rp53.379.556.233 yang terealisasi hanya sebesar Rp34. 164.423.168. Belanja tidak langsung sebesar Rp4.128.177.870, realisasinya sebesar Rp3.098.310.616. Masih rendahnya daya serap anggaran ini membuat tim Pansus sangat perhatian. Ditambah lagi, ketika para SKPK ditanyakan realiasasi anggaran, merera tidak dapat memberikan penjelasan secara detail dan kurang kooperatif. Hal yang sama juga terjadi di Sekretariat DPRK. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8.274.820.131, realisasinya Rp4.098.888.883. Padahal peralatan kantor dan ruang alat kelengkapan dewan dan Pansus banyak yang rusak. Melihat kondisi ini, ke depan perlu perhatian dan keseriusan Pemerintah Kota dalam penempatan pegawai. Ke depan diharapkan dilakukan secara proporsional dan propesional. “Pansus mengharapkan Walikota dapat menyikapi secara cermat dan jangan menempatkan pegawai yang tidak sesuai porsinya,” kata juru bicara Tim Pansus I, Bahtiar. Di beberapa SKPK ada temuan Pansus yang sangat memprihatinkan. Seperti Dinas Kependudukan, pendataan penduduk kurang maksimal. Artinya untuk pengurursan KTP dan Kartu Keluarga terjadi tumpang tindih data dan pengurusannya lambat dan tidak transparan. Lain lagi di Inspektorat. Data penggunaan anggaran dan realisasinya masih kosong. Berdasarkan laporan Inspektorat kepada Pansus, banyak dinas dan SKPK yang belum menyampaikan laporan keuangan untuk APBK 2010. Untuk itu Pansus mengharapkan Walikota menempatkan SDM profesional dan berkompeten untuk mendukung
JAWABAN - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH sedang menyampaikan jawaban atas hasil temuan Pansus DPRK Subulussalam di Gedung DPRK setempat.
Walikota Minta Maaf WALIKOTA Subulussalam Merah Sakti SH meminta maaf kepada Tim Pansus DPRK Subulussalam saat penyampaian jawaban, Rabu (3/11) di Gedung DPRK setempat. Waktu itu Pansus menyebutkan jajaran SKPK kurang kooperatif memberikan keterangan. Menurut Walikota saat Tim Pansus turun ke Sekretariat Daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan, ia mengaku banyak jajarannya tidak berada di tempat karena sedang melakukan tugas kedinasan yang sangat penting. Atas ketidakhadiran itu menimbulkan kesan kurang koperatif. “Saya selaku Walikota meminta maaf kepada tim pansus agar ke depan tidak akan terulang lagi. Saya mengharapkan SKPK agar tidak berpergian di waktu tim pansus turun dan tidak memberikan izin keluar daerah,” terang Sakti. Sekaitan dengan belanja langsung pada sekretariat Daerah pada tahun 2010 dialokasikan Rp53.379.556.233 yang terealisasi sebesar Rp34.164.423.168 atau sekitar 64
kinerja Inspektorat dan program Pemerintah Kota Subulussalam. Di kesbang Linmas jumlah anggaran sebesar Rp1.559.752. 813, realisasinya mencapai Rp1.025.580.018. Sedangkan data alokasi fisik dan non fisik Rp1.170.254.680 dengan realisasi Rp1.111.913.580. Hal ini perlu pendataan dengan akurat seluruh lembaga ke organisasian di seluruh Pemko Subulussalam. Badan Pemberdayaan Masyarakat ditemukan realisasi pengalokasian anggaran terkait pengadaan/tender/Pl. Data yang ditemukan banyak yang belum terealisasi dari jumlah pagu Rp339. 454.000. Ini perlu Pendidikan dan pelatihan tentang menajemen
persen. Walikota mengharapkan kepada kepala Inspektorat agar lebih komunikatif dan menyampaikan laporan kepada walikota. Bagi SKPK yang belum menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan akan dijadikan evaluasi terhadap SKPK yang bersangkutan. Dimana temuan Pansus, jumlah anggaran pengadaan pada BPM Kota Subulussalam sebesar Rp443.204.000, dan yang sudah terealisasi Rp219.204.000. Namun ada keterlambatan disebabkan adanya perubahan nomenklatur, volume dan jumlah paket. Sehingga harus menunggu disahkannya APBK Perubahan 2010. Walikota mengakui seluruh jajarannya masih di luar yang harapkan. “Saya akan melakukan pergeseran dalam waktu dekat agar ke depan tidak terulang kembali kesalahan yang dilakukan para SKPK dan dapat membantu program yang saya tetapkan,” ujarnya.(KAR)
bagi aparat desa. Walikota perlu memperhatikan keperluan di desa agar jangan terbeban kepada aparat desa. Dinas Peternakan dan Perikanan masih banyak yang belum terelisasi seperti pembangunan kerambah pembibitan ikan di Desa Pulo Belen Kec Sultan Daulat. Dana untuk itu bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) yang mencapai Rp1,4 milyar. Hasil temuan Pansus dianggap mubazir, karena lokasi tidak sesuai, pengelolanya kurang maksimal dan bibit ikan tidak sesuai. Begitu juga dana yang bersumber DAK sebesar Rp1,2 milyar untuk pembangunan Balai Benih Ikan di Singgersing, tidak sesuai kon-
A. Parlindungan Kandidat Terkuat
JELANG PEMILUKADA
MEDAN – Meski Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan baru akan dilaksanakan pada Desember 2010 mendatang. Namun siapa kandidat yang akan maju sudah menjadi topik pembicaraan di kalangan internal partai berlambang ka’bah tersebut. Beberapa nama yang disebut-sebut akan maju pada Muscab nanti, di antaranya Ir H Ahmad Parlindungan yang kini masih menjabat sebagai ketua DPC PPP Kota Medan. Ada juga nama Abdul Rani SH (Sekretaris DPC PPP Medan/ anggota DPRD Kota Medan), Aja Syahri (Wakil Sekretaris PPP Medan/ Sekretaris DPD KNPI Sumut) dan beberapa nama lainnya. Namun dari beberapa calon yang muncul tersebut, diprediksi Parlindungan masih menjadi kandidat terkuat. Sosok ini dinilai akan mampu merebut kembali kursi nomor wahid di DPC PPP Kota Medan. "Kalau melihat hasil pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP yang sudah dilaksanakan di 12 Kecamatan, peluang Parlindungan untuk duduk kembali sebagai Ketua DPC sangatlah besar. Sebab para pengurus yang duduk di PAC merupakan pengurus lama yang notabene orangnya Parlindungan,”ujar pengurus DPC PPP Medan yang enggan namanya disebutkan, kepada wartawan, belum lama ini di Medan.(MH)
TAPTENG – Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tapteng melaksanakan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab). Acara itu dilangsungkan Sabtu (6/10) di Gedung MUI Tapteng. Acara ini dihadiri Bupati Tapteng diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H Muhammad Arman Effendi Pohan, Drs Hikmal Batubara, tokoh masyarakat dan 13 dari 16 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP se-Tapteng serta kader PPP lainnya. “Rapincab ini merupakan mekanisme partai seseuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) DPP PPP yang harus dilaksanakan,” tegas Ketua DPC PPP Tapteng Ir Andy Jaya Matondang MMA, kepada wartawan kemarin disela-sela pelaksanaan Rapimcab. Andy Jaya didampingi Abdul Basyir sebagai Sekretaris DPC yang sekaligus Sekretaris Tim Penjaringan, mengatakan Rapimcab merupakan sistem dan mekanisme penjaringan bakal calon
disi air. Temuan ini harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga dana yang bersumber APBA Rp138.000.000 untuk pembangunan kolam ikan di Desa Singgersing posisi air dari pada kolam. Yang paling memperhatinkan kondisi kolam ikan banyak yang rusak. Atas temuan ini Pansus menyimpulkan bangunannya tidak sesuai dengan bestek. Disperindagkop dan UKM jumlah anggaran pagu dari APBK Rp3.371.372.290 sedangkan realisasinya Rp1.433.067.455. Data alokasi dan lokasi pembangunan fiisk dan non fisik yang bersumber dari APBN, APBA, Otsus, APBK pada tahun anggaran 2010. Otsus sebesar Rp433.550.000 dan APBK
Rp1.049.000.000 realisasi pengadaan barang dari dana Otsus Rp400.000.000 sedangkan APBK Rp682.689.900. Paket yang ditangguhkan APBK Rp161.252.450. Banyak lagi permasalahan lain seperti pabrik Tapioka sampai saat ini belum diperbaiki. Penyaluran UKM sebesar Rp1,4 M terlambat disalurkan. Untuk temuan ini Pansus menyimpulkan agar Walikota segera mencopot Kepala Dinas tersebut karena tidak mampu dan melukai hati rakyat. Dinas Perkebunan dan Kehutanan realisasi penyaluran bibit kakao sebanyak 66.700 batang untuk lahan 58 Ha yang sudah disalurkan di Desa Sibungke dan Panglima Saman Kecamatan Runding. Sedangkan bibit kelapa sawit telah disalurkan ke desa Sikalondang Kec Simpang Kiri sebanyak 25.000–45.000 batang untuk lahan 17 Ha. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral belum dapat menambah PAD dari biji besi, galena, batu bara, timah masih tahap proses sampel maka diharapkan agar segera membuat proses lebih lanjut. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Jumlah anggaran Rp2. 644.836.866 dengan realisasi Rp1. 556.059.068. Begitu juga tentang PPL di lapangan masih belum mengetahui tupoksinya dan banyak kelompok yang tumpang tindih. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah anggaran Rp1.606. 586.000, realisasinya Rp1.208.025. 000. Dana alokasi Otsus pembangunan fisik dan non fisik Rp.9. 413.649.000 realisasinya Rp4.427.008.195. Pansus mengharapkan segera menentukan tapal batas lahan transmigrasi dengan masyarakat maupun HGU. Pansus mengharapakan Walikota dapat menghemat anggaran daerah (APBK) untuk melakukan perampingan SKPK atau merger. Hal itu telah diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah harus disesuaikan jumlah variabel antara jumlah penduduk luas wilayah dan jumlah APBK. Walikota Subulussalam Merah Sakti secara mendadak mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Aula pertemuan Sekdako usai mendengarkan penyampaian tim Pansus DPRK Subulusalam secara tertutup. Menurut impormasi dari seorang SKPK yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan pertemuan itu untuk meningkatkan kinerja membangun Kota Subulussalam.(KAR)
PPP Tapteng Gelar Rapimcab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tubuh PPP. Dalam penjaringan ini, DPP nantinya akan menghasilkan tiga nama untuk diusulkan ke DPW PPP. “Tahapannya, setelah Tim Penjaringan menghasilkan tiga nama bakal calon, kemudian diserahkan ke DPW untuk dipilih dua nama dan selanjutkan diserahkan ke DPP untuk menetapkan satu bakal calon yang akan di usung PPP,”jelasnya. Lebih lanjut Andy Jaya mengatakan, siapapun nanti terpilih lewat mekanisme Rapimcab ini, diharapkan merupakan sosok yang bisa diterima masyarakat. Figur yang diharapkan mampu menjawab kepentingan masyarakat, demi mewujudkan kesejahteraan lahir bathin. “Sesuai pesan Ketua DPW PPP Sumu H Fadly Nurzal, S.Ag, peserta Rapimcab diharapkan menentukan pilihan sesuai hati nurani. Dan bagi cakal calon yang tidak terpilih, PPP mohon maaf,”katanya. Pada kesempatan itu Bupati Tapteng, menyampaikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan Tapteng mengacu pada konsep Tapanuli Growth. Konsep
ini kata Bupati, diharapkan dapat dilanjutkan siapapun Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nantinya. Sementara itu, bakal calon Bupati Ir. H Muhammad Arman Effendi Pohan saat menyampaikan dalam visi misinya mengatakan pembangunan Tapteng ke depan di mulai dari bawah guna mensejahterakan rakyat. Daya saing harus dikedepankan, baik manusianya maupun produk ditingkat regional dan nasional. Filosofi kesejahteraan kata Arman ibarat mengangkat manusia tenggelam. Bukan mengangkat dari atas tapi mengangkat dari bawah. Maknanya agar orang yang mengangkat bisa merasakan seperti apa rasanya tenggelam. Dibagian lain, Hikmal Batubara sebagai bakal calon Wakil Bupati berpasangan dengan Dina Samosir dalam visi misinya menyampaikan bahwa mereka akan menciptakan pemerintahan bersih, memberdayakan SDM, mempercepat pembangunan dan meningkatkan mutu pendidikan. Pasangan bakal calon ini juga berkomitmen untuk melanjutkan program pemkab Tapteng yang saat ini dilaksanakan.(REL)
Panwas: Cawalkot Dinilai Curi Start JAMBI - Jadwal kampanye disepakati baru dilaksanakan mulai 24 November mendatang, namun para kandidat sudah mulai melaksanakan kampanye di beberapa daerah. Ketua Panwas Kota Sungai Penuh, Suhaimi mengungkapkan para kandidat banyak yang melakukan pelanggaran berupa melakukan kapanye di luar jadwal. Kandidat melakukan kampanye dalam berbagai bentuk, misalnya berupa turnamen dan beberapa kegiatan pertemuan lainnya. “Ya kalau ada kandidat yang melakukan di luar tahapan yang ditetapkan
itu merupakan bentuk pelanggaran,’’ ungkap Suhaimi. Dia juga mengatakan, para pasangan calon banyak memasang atribut kampanye di luar jadwal. “Baik berupa iklan di media massa, maupun jenis atribut seperti baliho. Bahkan baliho banyak beredar di jalan-jalan protokol di kota Sungaipenuh dan atribut lainnya,” jelasnya. Pihaknya akan memproses dan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan menindak lanjutinya ke KPU sebagai eksekutor. “Ya akan kita sampaikan temuan tersebut ke KPU
Kerinci,’’ tukasnya. Sementara itu, masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Sungaipenuh diberi kesempatan sebanyak 7 kali untuk melaksanakan kampanye. Kampanye akan di mulai 26 November 2010 hingga 07 Desember 2010. Penetapan jatah kampanye pasangan calon dilakukan, Kamis (4/10) kemarin, bersama KPU Kerinci, dan disaksikan pihak Kepolisian, Sat Pol PP, Panwaslu dan tim kampanye masing-masing pasangan calon. “Semua sudah menyepakati, dan kita sudah bagikan dengan adil, semua dapat
lokasi kampanye di setiap kecamatan yang ada di Kota Sungaipenuh,’’ sebut Wazirman, ketua KPU Kerinci. Lebih lanjut, dikatakan Wazirman, satu hari sebelum dimulai jadwal kampanye, akan dilaksanakan kegiatan penyampaian visi - misi semua kandidat di Gedung DPRD Kota Sungaipenuh. “Tepatnya tanggal 24 November,” sebutnya. “Lalu pada tanggal 25 November, akan dilaksanakan pawai simpatik pasangan calon dan simpatisannya, yang juga akan digelar di sekitar lapangan merdeka Kota Sungaipenuh,”imbuh Wazirman. (JE/MH)