Issuu on Google+

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI

I

HAL

JIKA BIKIN ONAR DAN MEMBANGUN OPINI PUBLIK

Rahudman Bisa Dibui MEDAN - Wali Kota Medan, Drs Rahudman MM, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana TPAPD Kabupaten Tapsel 2005 lalu, bisa saja ditahan apabila tidak kooperatif, membuat onar dan membangun opini publik.

''Penahanan akan dilakukan bila ia (tersangka-red) tidak kooperatif, membuat onar dan membangun opini publik. Bila Rahudman lari, ia rugi sendiri," demikian penegasan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Sution Usman Adji, Jumat lalu. Sution dengan tegas menyatakan, pihaknya serius mengusut kasus dugaan ko-

Aksi Desak Tahan Rahudman MEDAN - Sejumlah elemen masyarakat penggiat anti korupsi di daerah ini mendesak Wali Kota Rahudman Harahap supaya ditahan. Desakan itu datang dari Mapancas Kota Medan dan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMM) dalam aksi digelar di depan gedung Kejatisu, Selasa lalu. Desakan ini disampaikan pasca ditetapkannya Rahudman sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terkait dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa

(TPAPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp1,5 miliar. Mapancas dan AMM meminta agar pengusutan kasus mantan Sekretaris Daerah Pemkab Tapanuli Selatan, yang kini menjabat Wali Kota Medan itu, segera dituntaskan dengan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam aksi tersebut, kelompok mahasiswa ini juga meminta

rupsi Rahudman. Untuk itu agar semua pihak diminta bersabar. "Pemeriksaan tersangka (Rahudman-red) dilakukan secepatnya. Tidak bertahuntahun dan tidak berbulanbulan. Yang pasti akan segera diperiksa. Mana mungkin kejaksaan main-main. Apalagi kasus ini sudah diumumkan. Malulah, saya apabila gagal,"

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

Gagap Merespon Bencana MUSIBAH yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air, seperti Wasior, Merapi dan Mentawai menyisakan persoalan kegagapan pemerintah daerah dalam meresponnya. Padahal, penerapan otonomi daerah memungkinkan Pemda bergerak dengan cepat. Jangan heran jika ada kepala daerah harus memutar otak untuk melakukan manajerial bencana di daerahnya. Mereka tak segan-segan mencari pijakan hukum dalam melakukan penanganan bencana. Jika tak hati-hati, bui menjadi ganjarannya. Itulah potret yang terjadi di sejumlah daerah yang terkena musibah akhir-akhir ini. Kegagapan pimpinan daerah menjadi penyumbang lambatnya penanganan bencana. Persoalan ketangkasan dalam merespon bencana karena daerah-daerah baru mendirikan Badan Daerah Penanggulangan Bencana (BDPB). Kini baru ada 28 BDPB tingkat provinsi dan 106 di tingkat kabupaten. Persoalan lain yang menjadi kendala dalam penanganan bencana oleh Pemda adalah kurangnya pengalaman, sumber daya manusia yang memadai dan anggaran. Makanya semua terjadi kemacetan. Penanganan bencana yang dilakukan pemerintah daerah lambat karena persoalan perimbangan anggaran yang tidak adil antara pusat dan daerah. Di era otda ini dana tidak menggelembung di daerah, tapi justru berada di pusat. Situasi semakin parah, pemerintah daerah juga mengalami kebingungan dalam penanganan bencana karena Otda tidak melekat di Pemda. Dampaknya penanganan profe<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Syamsul Cuci Tangan Kasus Panther JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menanyakan hal-hal yang menyangkut pokok materi dugaan korupsi APBD Langkat ke Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Dalam pemeriksaan, sejak ditahan di rutan Salemba, Syamsul sudah ditanya penyidik soal aliran dana APBD termasuk pengadaan 43 unit Panther yang digunakan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004. "Pemeriksaan yang ditanyakan aliran dana ke siapa saja. Ada beberapa nama yang disebut, seperti pejabat pemda dan muspida. Tapi perlu diverifikasi secara detail, apakah uang ini uang APBD atau uang pribadi," ungkap Syamsul Huda penasehat hukum Syamsul Arifin, selepas menemani

kliennya menjalani pemeriksaan KPK, Kamis siang. Dikatakan, verifikasi ini sangat penting untuk membuka tabir yang sebenarnya. Karena itu KPK harus memverifikasi kembali jumlah kerugian negara. Termasuk apakah aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak itu merupakan uang APBD atau bukan. Terkait sejumlah nama yang diduga menikmati uang hasil dugaan korupsi, Syamsul Huda mengaku, tidak tahu. “Itu tadi ditanyakan penyidik apakah nama-nama ini menerima. Tapi saya tidak tahu siapa saja mereka itu," tambahnya. Syamsul Huda tidak memungkiri, diantara nama yang disebut penyidik KPK ada nama-nama

Kebijakan Bupati Rohil Resahkan Masyarakat UJUNG TANJUNG Kebijakan Bupati Rokan Hilir (Rohil) Annas Maamun melakukan pemekaran Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, menjadi 4 desa menimbulkan keresahan di tengahtengah masyarakat. Akibatnya, kini situasi dan kondisi di lapangan semakin memanas “Ibarat Bom Waktu” sewaktuwaktu bisa meledak.

Melihat kenyataan saat ini, jika aparat tidak segera mengantisipasi dan bertindak cepat, dikhawatirkan Ujung Tanjung menjadi tidak kondusif. “Kesabaran masyarakat ada batasnya. Apa yang dilakukan keluarga H.Syamsuri terhadap warganya sendiri sebagai perbuatan tidak manusiawi, melanggar

DIPUTUS - Jalan Dusun Impah Sungai Madar, Ujung Tanjung, diputus, diduga dilakukan oknum manajemen PT. HH. (KPK POS/PUR)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

7

MAPANCAS BINJAI DESAK KEJATISU

Tahan 12 Tersangka Korupsi

<<< selanjutnya baca Hal. 2

SUTION USMAN ADJI Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut

KEMBALI DIPERIKSA. Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin meninggalkan gedung KPK usai diperiksa

8 - 14 NOPEMBER 2010 Harga Eceran (Kota Medan):

BINJAI - Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Binjai mendukung pihak Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) atas ditetapkannya 12 tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas PU Binjai, terkait pelaksanaan proyek pengaspalan jalan di Kota Binjai dengan nilai proyek sekitar Rp10 miliar lebih pada APBD 2007-2008. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Mapancas Kota Binjai, Heri Fadly didampingi Humas Effendi Ginting, Kamis pekan lalu, mengatakan hal ini kepada wartawan KPK POS di kantornya Jalan Ahmad yani Binjai. Mengutip laporan Audit BPK, kerugian negara adalah Rp3,4 miliar, karena pekerjaan tidak sesuai bestek, mark-up sehingga volume pekerjaan tidak sesuai di lapangan. "Mapancas Kota Binjai akan terus mengawal proses hukum kasus ini, karena kami selama ini tak henti-hentinya memberitakan ke media cetak terbitan daerah dan nasional. Tidak itu saja, kami juga telah mengirim surat ke Presiden, BPK RI Pusat, Kejaksaan Agung, KPK, Mabes Polri," tegas Heri.

Penahanan akan dilakukan bila ia (tersangkared) tidak kooperatif, membuat onar dan membangun opini publik. Bila Rahudman lari, ia rugi sendiri,

Syamsul: Sudah Sesuai Prosedur JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin kembali menegaskan tidak melakukan penyelewengan dana APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007, seperti yang dituduhkan terhadap dirinya selama ini. Kebijakan yang diambilnya sudah sesuai prosedur. Bahkan kebijakan itu dijalankan sesuai porsi, amanat dan tugas yang diembannya secara tepat. "Penyelewengan itu tidak ada sama sekali. Yang ada hanya kebutuhan, dan direspons oleh pemda. Tidak ada niatan saya untuk melakukan penyelewengan," papar mantan Bupati Langkat usai menjalani pemeriksaan Tim Penyidik KPK di Jakarta, Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar Sumut diperiksa selama empat jam. "Ada 20 pertanyaan hari ini," jawabnya singkat sambil menuruni tangga menuju mobil tahanan KPK, yang siap mengantarkan ke tempat peristirahatannya di

ujarnya. Diakui, dalam waktu dekat, tersangka Rahudman akan dipanggil Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan korupsi Amrin Tambunan. Terdakwa Amrin Tambunan mantan bendahara ketika Ra-

EDISI 122

hak azasi manusia (HAM)," ujar Atan M Tanjung saat bincangbincang dengan KPK Pos di Ujung Tanjung belum lama ini. Dikatakan Atan M Tanjung, dampak kebijakan Annas Maamun menimbulkan derita yang sangat dalam terhadap masyarakat. Khususnya masyarakat petani dusun Impah Sungai Madar. Penderitaan rakyat makin dirasakan sejak jalan umum dusun Impah diputus. Pemutusan jalan itu diduga dilakukan oknum manajemen perusahaan perkebunan PT HH yang berlokasi di Dusun Impah. Konon tersiar kabar, perusahaan perkebunan PT HH adalah milik keluarga besar H Syamsuri, Kepala Desa Ujung Tanjung. Padahal, jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan yang <<< selanjutnya baca Hal. 2

Kejatisu Tahan Tiga Pejabat Nias MEDAN - Tiga pejabat Dinas Kesehatan Nias Selatan, resmi ditahan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), setelah diperiksa selama 10 jam, Kamis lalu. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mark up pengadaan obatobatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nias Selatan (Nisel) senilai Rp3,5 miliar yang berasal dari APBD Nias 2007. Ketiga pejabat tersebut adalah staf Puskesmas Labusa, Nisel sekaligus pejabat pembuat komitmen Kristian Hondro; staf Program pada P2 Dinkes Nias Selatan yang juga panitia pengadaan obat-obat dan perbekalan kesehatan, Abrektus Manao; dan kontraktor dari PT SR Kendi Damanik. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung digiring dari kantor Kejati Sumut di Jalan AH Nasution, Medan, ke Rumah Tahanan (Rutan) Tanjunggusta.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

WALHI : 153 IZIN UNTUK BABAT HUTAN

TNBG Jadi Kawasan Pertambangan JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan saat ini terdapat lima kawasan hutan Taman Nasional di Indonesia berubah fungsi menjadi kawasan pertambangan. Beberapa kawasan lindung yang beralih fungsi menjadi kawasan

pertambangan seperti : Taman Nasional (TN) Bogani Nani Wartabone (BNW) di Gorontalo yang dikawasannya ada 4 perusahaan tambang yang telah mengantongi izin, diantaranya PT Gorontalo Mineral. Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) Sumatera Utara PT Sorik Mas Mining akan menambang emas. Juga, TN

Laiwangi - Wanggameti di Nusa Tenggara Timur oleh PT Fatih Resources; TN Tangkoko Dua Saudara di Sulawesi Utara oleh PT. Meares Soputan Mining. Bahkan, TN Lalobata dan Aketajawe di Maluku Utara oleh PT Weda Bay Nickel. "Terus terang, sebenarnya masih banyak lagi perubahan kawasan <<< selanjutnya baca Hal. 2

Kawasan Batang Gadis

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 122 8 - 14 NOPEMBER 2010

AKSI DESAK TAHAN RAHUDMAN ..............................dari hal 1

Kejatisu mengusut adanya dugaan KKN terhadap pengangkatan dan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan. “Pejabat-pejabat di Pemko Medan saat ini dihantui ketakutan dimutasi sewaktu-waktu. Begitu banyak ancaman-ancaman yang datang dari oknum yang mengatasnamakan Rahudman Harahap dengan meminta sejumlah uang agar tetap bisa menjabat. Bahkan, pejabat yang baru dilantik beberapa waktu lalu pun tidak terlepas dari unsur KKN,” ujar salah seorang demonstran. Aksi unjuk rasa ini diterima langsung Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Edi Irsan. Dalam keterangannya Edi mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap mantan Sekda Tapanuli Selatan itu telah melalui prosedur. "Kejatisu kini menunggu surat izin pemeriksaan dari Mendagri dan Presiden. Jika surat tersebut keluar, maka Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan," tegas Edi. Sembari menuggu surat ini, Kejati akan terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan dugaan korupsi itu. “Saya berharap semua pihak bersabar dalam penanganan kasus ini. Kita menegaskan kasus ini segera dibawa ke persidangan,” katanya di hadapan massa. (BBS/FL)

TAHAN 12 ...........................................dari hal 1 Dia menambahkan, pihaknya juga sudah melayangkan surat ke Kajatisu prihal masalah kasus di Dinas PU dan Kimpraswil beberapa bulan lalu. Namun sampai saat ini belum mandapat jawaban dari Kajatisu. Pengurus Mapancas Binjai tidak menyangka dan kaget saat Kejatisu menetapkan 12 tersangka atas kasus dugaan korupsi di dinas PU dan Kimpraswil Binjai tahun 2007 2008. Heri meminta Kejatisu untuk segera menahan ke 12 orang yang telah dijadikan tersangka dan menyita harta yang terindikasi hasil korupsi guna mengembalikan kerugian Negara. Kasus temuan Audit BPk ini sudah lama mulai tahun 2007-2008, namun pihak penegak hukum lamban memprosesnya dan pernah pihak kejatisu melalui Kasipidsus Erbindo Saragih mengatakan; “sampai saat kami belum menerima hasil audit dari BPK RI perihal adanya temuan dugaan korupsi di Dinas PU dan Kimpraswil tahun 2007 -2008. Sedangkan pihak BPK RI melalui Humasnya Mikael Togatorop menegaskan, bahwa BPK RI telah menyerahkan hasil temuan tersebut ke Kejatisu. "Saat itu kami melihat kedua instansi tersebut saling over tanggung jawab. Seharusnya kedua instansi tersebut aktif dalam membuka kasus dan mengawal proses hukum hasil temuan tersebut di Kejaksaan hingga ke Pengadilan karena masing-masing baik Kejatisu dan BPK RI punya aturan dan sanksi Pidana Undang-undang yang harus di jalankan bila melalaikan adanya temuan kasus," ungkap Heri melansir ucapan humas BPK RI di salah satu media cetak terbitan Medan beberapa waktu lalu. "Sekali lagi Mapancas Binjai meminta dengan tegas kepada Kejatisu untuk menahan ke 12 tersangka tersebut dan segera memprosessnya hingga tuntas serta diberi hukuman yang setimpal, bila kasus ini tetap mengambang maka kami meminta kebijakan Kejaksaan Agung untuk mencopot Sution Usman Aji selaku Kajatisu," tegas Ketua Mapancas. (SBR)

KEJATISU TAHAN

.........dari hal 1

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Humas Kejati Sumut, Edy Irsan Tarigan, mengatakan, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kerugian negara dari harga selisih biaya pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan tahun 2007 lalu. Modusnya, pengerjaan pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan itu dilakukan secara penunjukan langsung kepada kontraktor PT SR. Karena itu, pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang telah dianggarkan sebesar Rp3,5 miliar di APBD Nias 2007, diduga di-mark up. "Pengadaan obat dengan sistem penunjukan langsung (PL) tidak mengacu kepada SK Menkes RI No 251/Menkes/ SK/VII/2007 dan bertentangan dengan perubahan ketujuh Kepres 8 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang oleh Pemerintah," katanya. Ditambahkannya, penunjukan langsung itu justru mengacu kepada keputusan Bupati Nias Selatan No 050/ 110/K/2007. Akibatnya, harga obat menjadi tinggi karena selisih pembelian dan penjualan kepada masyarakat menjadi mahal. Saat disinggung tentang adanya dugaan keterlibatan Kadis Kesehatan Pemkab Nias Selatan, Sekda Nias Selatan, dan Bupati Nias Selatan, Edy menjawab masih dalam penyidikan. "Apakah mereka diperiksa lebih lanjut dalam kasus ini tergantung hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh tim Pidsus. Namun, bisa saja ada tersangka baru dalam kasus ini," ujarnya.(TM/BS)

SYAMSUL: SUDAH

.........dari hal 1

Rutan Salemba Jakarta. Bapak tiga anak yang mengenakan batik biru keunguan enggan berkomentar banyak. Dari raut wajahnya terpancar kelelahan karena hampir setiap hari menjalani pemeriksaan yang melelahkan. Berbagai pertanyaan yang disodorkan wartawan seperti kondisi kesehatannya, bagaimana upaya melakukan penangguhan penahanan, partai Golkar selama ini diam dan tidak melakukan upaya dan pertanyaan lainnya, tidak dijawab sama sekali. Syamsul tutup mulut dan enggan meladeni wartawan. (ENDY)

GAGAP MERESPON

.....dari hal 1

sional tidak terjadi. Tapi yang terjadi minta petunjuk ke Kemendagri. Kegagapan ini pula yang menyebabkan banyaknya korban jiwa yang tewas akibat bencana yang terjadi. Seperti meletusnya Gunung Merapi dan Tsunami di Mentawai., yang menimbulkan ratusan korban jiwa. Jika kegagapan itu tak terjadi, korban jiwa akan jauh berkurang. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Desember Puncak Serangan Tikus di Sergai SERGAI - Petani Kabupaten Sergai mengantisipasi puncak serangan hama tikus yang diperkirakan terjadi pada bulan Desember. Mereka kembali melakukan pembasmian lewat emposan, yakni, dengan memberikan racun asap ke dalam sarang tikus.

Cara ini dinilai efektif karena dilakukan ketika tanaman padi sudah ditanami seperti sekarang. Sebab, jika dilakukan dengan cara perburuan kelubang tikus (grobyokan) tidak memungkinkan lagi karena padi berusia sebulan. “Seharusnya musim tanam baru dilakukan sekarang ini. Tetapi karena mengejar waktu penutupan irigasi pada Desember maka dipercepat,” ujar Ketua

Kelompok Tani Fajar, Wagimin warga Desa Pematang Setrak, Teluk Mengkudu, Sergai, Minggu. Sementara itu, Patugas Penyuluhan Pertanian Edi Susilo menjelaskan, jika pencegahan atau pembasmian tikus tidak dilakukan, maka Desember nanti tanaman padi yang sedang berisi (bunting) akan menjadi makanan tikus yang saat itu juga sedang berkembang biak.

Sedangkan, Kepala Seksi Organisme Pengganggu Tanaman (Kasi OPT) Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sergai, Iman SP mengatakan, sekarang ini banyak faktor yang mengakibatkan sejumlah hama menyerang tanaman padi. "Diantarnya faktor jarak musim tanam yang terlalu singkat, kemudian ditambah lagi pola penyemprotan yang dilakukan petani tidak

serentak," ungkapnya. Meski demikian, kata Imam, pihaknya terus berupaya membantu petani agar dapat menyiasati dan memberikan solusi yang sedang dihadapi. “Kita terus berkoordinasi dengan instansi provinsi maupun pusat untuk menindak lanjuti masalah dan memberikan solusi. Contohnya, memberikan bantuan racun ataupun obat obatan," tegasnya. (ADI)

RAHUDMAN BISA DIBUI ...............................................................................................................................dari hal 1 hudman menjadi Sekdakab Tapsel. Rahudman yang dilantik sebagai Wali Kota Medan, 26 Juli 2010 lalu, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi saat masih menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Selatan (Tapsel) 2005 lalu. Kejati Sumut menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) di Tapsel. Status tersangka Rahudman diputuskan Kejatisu, setelah jaksa penuntut umum (JPU) kasus korupsi Amrin membacakan dakwaannya di PN Padangsidempuan. JPU mendakwa Amrin bersamasama Rahudman melakukan tindakan pidana korupsi.

Pada saat kasus ini terjadi Rahudman menjabat Sekda Pemkab Tapsel. Kejatisu mengatakan, barang bukti dugaan korupsi yang disangkakan terhadap Rahudman saat ini ada di PN Padangsidempuan yang digunakan dalam persidangan terdakwa Amrin Tambunan. ''Kejati melakukan pendalaman dan pengembangan.

Saksi-saksi sudah mulai kita panggil. Baru setelah itu kita periksa tersangka,'' kata Sution. Sementara itu, sebelumnya Asisten Pidana Khusus Kejati Erbindo Saragih menambahkan, jumlah saksi yang akan dipanggil dalam kasus Rahudman hampir sama dalam kasus Amrin Tambunan. ''Kurang lebih

samalah,'' kata Erbindo saat ditemui di Kantor Kejati Sumut. Dalam kasus Amrin, penyidik memeriksa 27 saksi dari PNS Pemkab Tapsel dan saksi ahli BPKP Perwakilan Sumut. Rahudman pernah diperiksa penyidik Polda Sumut dalam kasus yang sama. (BBS/TM)

SYAMSUL CUCI TANGAN KASUS PANTHER ...........................................................................dari hal 1 mantan anggota DPRD Langkat. Namun kepada wartawan ia mengaku lupa siapa saja anggota DPRD yang disebut penyidik ikut menerima aliran dana APBD Pemkab Langkat, periode 2000-2007. "Namanya ada beberapa (eks anggota DPRD Langkat) tetapi saya tidak ingat. Ada juga nama pejabat Pemkab dan Muspida," ungkapnya. Sementara tersangka Syamsul Arifin, ketika ditanya wartawan bungkam mengungkapkan nama-nama anggota DPRD Langkat yang menerima aliran dana APBD Pemkab Langkat. Syamsul Huda juga men-

ceritakan, tim penyidik bertanya kepada kliennya itu, apakah pengadaan mobil Panther untuk anggota DPRD resmi dialokasikan ke APBD, ataukah sifatnya uang pinjaman anggota dewan yang dibelikan Panther. Kepada penyidik, Syamsul mengaku tidak tahu menahu mengenai pengadaan mobil Panther tersebut. “Pak Gubernur (Syamsul Arifin-Red) tidak tahu menahu soal itu. Dari DPRD minta, Pak Gubernur bilang tidak bisa,” ujar Samsul Huda kepada wartawan usai mendampingi pemeriksaan Syamsul di gedung KPK, kemarin. Kok akhirnya ada mobil

Panther yang dibeli? Huda mengakui, memang faktanya ada mobil yang dibeli. Hanya saja, katanya, Syamsul tidak tahu menahu. “Ada pengadaan yang dilakukan dealer, tapi tak sepengetahuan Syamsul,” ujar Huda. Lantas, siapa yang mengurus pembelian? Huda mengatakan, yang mengurus halhal teknis pembelian adalah Bagian Keuangan dan Pemegang Kas. Dengan dalih itu, Huda mengatakan, mestinya ada tersangka baru selain Syamsul. “Seharusnya ada nama baru (sebagai tersangkaRed), dilihat dari sisi tanggung jawab (pihak-pihak

yang mengelola keuanganRed),” kata Huda. Sementara itu, sejumlah elemen msyarakat di Langkat menggelar zikir akbar di masjid Ubudiyah Pangkalan Berandan, beberapa hari lalu. Tujuannya, mendo’akan agar Syamsul Arifin diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masalah yang dihadapinya saat ini. Zikir akbar itu diselenggarakan Gerakan Angkatan Muda Melayu Indonesia (GAMMI), Forum Pencari Fakta (FPF) Langkat, Ikatan Sarjana Teluk Aru (ISTA). Pihak FPF Langkat diwakili Sekjennya, Sutan Rinaldi Rahim mengatakan Syamsul

Arifin sejak dahulu dikenal orang yang taat beragama dan dermawan, serta aktif membantu kaum dhuafa dan tukang becak. Sementara Sekjen GAMMI Babalan M Sofyan SPd mengatakan, KPK jangan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Semoga Syamsul Arifin terbebas dari tuntutan yang didakwa kepadanya. Sedang Ketua ISTA Drs Khaidir Siagian, meminta para guru, ulama dan cendikiawan muda di Langkat untuk mendoakan agar Syamsul Arifin, sehat wal’afiat dan tegar menghadapi ujian ini. (ENDY/SF/MIRA)

TNBG JADI KAWASAN PERTAMBANGAN .................................................................................dari hal 1 hutan nasional menjadi kawasan pertambangan. Tak kurang 153 izin Kontrak Karya (KK) yang menunggu giliran membabat hutan, belum lagi KP-KP (Kuasa Pertambangan) yang menjamur di era otonomi daerah," ungkap Deddy Ratih, pengkampanye Hutan WALHI dan Hendrik Siregar dari LSM JATAM di Jakarta, Jumat lalu. Pemerintah SBY-Boediono, sambung dia, bukannya menjaga sisa kawasan konservasi seluas 23.304.017,57 hektar dan hutan lindung seluas 31.604.032,02 hektar (2007), malah terus menerus membiarkan perubahan fungsi hutan lindung menjadi area tambang. "Lihat saja, SBY tidak bersikap apa pun ketika Gu-

bernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, mengajukan perubahan fungsi 481 ribu hektar hutan konservasi dan lindung bagi 253 perusahaan tambang, 2009 silam. Paling hangat adalah disetujuinya alih fungsi kawasan TN BNW seluas 14.000hektar untuk operasi tambang PT. Gorontalo Mineral, anak perusahaan Bumi Resources," urainya. Celakanya, lanjut Hendrik, perubahan fungsi TN BNW seolah-olah untuk kepentingan meningkatkan produktivitas rakyat, nyatanya diberikan kepada perusahaan tambang. Bahkan rekomendasi untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis paska SK 324/Menhut-II/2010 ditinggalkan begitu saja dan hanya difo-

kuskan pada AMDAL PT. Gorontalo Mineral. Ditegaskan, komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% semakin patut diragukan. Pemerintah justru semakin mendorong industri yang eksploitatif atau esktraktif mengatasnamakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tanpa ragu dan malu. "Buktinya, ada 3.008.384,6 hektar hutan konservasi dan lindung yang akan dibabat hanya oleh 19 perusahaan tambang. Bahkan, pemerintah bangga meminggirkan rakyat untuk hanya dijadikan sebagai obyek penderita dengan membuat dan memelihara konflik," tandasnya. Menurutnya, pemberian ijin pinjam pakai kawasan

untuk pertambangan jelas merupakan kesalahan besar, karena kerusakan dan kehancuran ekologi yang dihasilkannya. Memberikan kebebasan atas pengerusakan hutan sama artinya dengan penghancuran ekologi di Indonesia yang tentunya berdampak pada keberlanjutan ekologi dan keadilan pembangunan antar generasi. Koordinator JATAM, Andri S Wijaya meminta agar pemerintah menghentikan pemberian dan membatalkan izin-izin tambang bila pemerintah tidak ingin melanjutkan kebijakan yang desktruktif karena daya rusak tambang yang tak terpulihkan akan meninggalkan warisan bencana tak ternilai. JATAM mendesak mende-

sak Pemerintah untuk mencabut berbagai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, merevisi kebijakan yangmemperparah kerusakan lingkungan dan yang menimbulkan konflik keruangan dan konflik sosial, melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi dikawasan hutan. "Selain itu, segera mencabut ijin- ijin perusahaan yang bertentangan dengan UU, terutama UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 tahun 2004. Kami juga mengutuk tindakan pemerintah yang membiarkan praktek penghancuran bangsa di berbagai tempat di Indonesia saat ini," tegasnya serius. (ENDY)

KEBIJAKAN BUPATI ROHIL RESAHKAN MASYARAKAT ...................................dari hal 1 digunakan petani menuju kebun. Pemutusan badan jalan dusun Impah dikeluhkan petani karena tidak bisa lagi melakukan aktivitas dikebunnya sendiri. Badan jalan Dusun Impah yang diputus oknum manajemen PT. HH sedalam 2 meter x lebar 2 meter dan panjang 6 KM. Pemutusan badan jalan dilakukan pihak PT HH dengan menggunakan dua unit alat berat eskapator. Dalam waktu tidak terlalu lama, yakni dalam tempo 2 x 24 jam dan dikerjakan siang malam badan jalan Dusun Impah yang dibangun masyarakat secara swadaya itu kini putus total. Selaku pemuka masyarakat, Atan M Tanjung mengutuk pelaku pemutusan badan jalan tersebut. Ironisnya meski permasalahan tersebut sudah dilapor warga ke Polres Rohil, namun belum ditanggapi. Masyarakat kecewa atas lambannya pihak Polres Rohil menyelidiki pemutusan badan jalan Impah tersebut. Desa Impah termasuk salah satu dusun yang masuk dalam pemekaran desa Ujung Tanjung. Menurut Atan M Tanjung,

memanasnya situasi di Ujung Tanjung belakangan ini akibat ulah Bupati Rohil Annas Maamun yang melakukan pemekaran sesuka hatinya. Mestinya 'berani membuat kebijakan harus, berani bertangungjawab'. Bupati Rohil dituding takut melakukan pemekaran, memang ada benarnya. Buktinya 3 kali diagendakan Bupati Rohil melantik 4 Kepala Desa pemekaran Ujung Tanjung ternyata gagal. Dampak lain akibat kebijakan Bupati Rohil yang dibalas dengan perbuatan tidak manusiawi keluarga H Syamsuri terhadap warganya sendiri, yakni penggalian tanah milik keluarga besar H. Syamsuri di RT-07 RW-03. Penggalian tanah ini mengunakan alat berat eskapator dengan membuat kanal di tengah perkampungan penduduk dengan ukuran 2 x 2 meter. Kanal ini persis di depan rumah salah seorang pengacara di belakang Masjid Baiturahmah. Akibat galian tersebut, belum lama ini anak warga berusia 4 tahun nyaris tewas akibat terpeleset jatuh ke dalam kanal yang digenangi air hujan.

Atan M Tanjung mengatakan, galian parit yang dilakukan keluarga besar H. Syamsuri di Dusun Pematang Punak RT-07/ RW-03 sebagai bentuk perlawanan H. Syamsuri terhadap kebijakan Bupati Rohil Annas Maamun yang memekarkan Desa Ujung Tanjung, karena lokasi galian tersebut termasuk salah satu dusun yang dimekarkan menjadi desa Ujung Tanjung Selatan. Selain itu pemutusan badan jalan kampung menuju kebun masyarakat di dusun Pematang Padang salah satu dusun yang dimekarkan Bupati Rokan Hilir Annas Maamun statusnya ditingkatkan menjadi desa. Padahal, lanjut Atan, pemekaran desa menjadi empat desa, disetujui banyak pihak dan masyarakat desa Ujung Tajung. Ketidaktegasan Bupati Rohil Annas Mamun dalam melaksanakan pemekaran di Ujung Tanjung, membuat H. Syamsuri melakukan buka tutup pasar. Sementara pasar baru di Simpang Kerbau, Desa Ujung Tanjung sejak 23 Oktober lalu sudah digunakan para pedagang. Namun, belum

seumur 'bayam' pasar tradisional Simpang Kerbau terancam tutup. Kabar beredar, orang kepercayaan H. Syamsuri membujuk para pedagang agar kembali menempati pasar tradisional Selamat Jaya. Pantauan di lapangan, Selasa pekan lalu, para pedagang secara berangsur mengangkut meja lapak tempat dagangannya kembali ke pasar Selamat Jaya. Pemilik tanah yang telah menanamkan modalnya membangun kios di pasar baru Simpang Kerbau tersebut bakal merugi belasan juta rupiah. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos di Ujung Tanjung menyebutkan, akibat tudingan bahwa Annas Maamun takut terhadap Kepala Desa-nya, dibantah Annas Maamun. "Siapa bilang saya takut. Pemekaran desa Ujung Tanjung tetap dilaksanakan, karena sudah merupakan keputusan dan disetujui DPRD Rohil. Pelantikan desa pemekaran Ujung Tanjung tinggal menentukan hari". Pernyataan Bupati ini disampaikan usai solat berjemaah disalah satu Masjid di Rimbo Melintang belum lama ini. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pembina : Eggy Sujana SH, MSi Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 122 8 - 14 NOVEMBER 2010

Usut Dugaan KKN Rudin Wawako DUMAI - Kalangan aktivis terus menyoroti dan mendesak pihak kejaksaan dan polisi untuk menguntus tuntas renovasi rumah dinas Wakil Walikota (Rudin Wawako) Dumai Agus Hidayat. Pasalnya, renovasi itu tidak melalui lelang tender sehingga kuat dugaan pelaksanaannya sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ir M Hasbi Ketua LSM Letra Dumai mengatakan renovasi dilaksanakan sebelum lebaran dengan alasan mendesak dan ada penggelembungan harga material. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 700 juta. â&#x20AC;&#x153;Harga yang sangat mahal dan menyimpang dari aturan karena dilaksanakan melalui penunjukan langsung. Saya mendesak kejaksaan dan kepolisian mengusut tuntas dugaan ini," katanya, Kamis pekan lalu. Menurutnya, Rudin yang ditempati Wawako adalah Rudin ketua DPRD yang mestinya ada persetujuan DPRD. Pembangunan dan penempatan rumah dinas ketua DPRD di Perumahan Pemda, Jalan Putri Tujuh, Dumai tertuang dalam Perda. "Selain itu rumah dinas ketua DPRD di lokasi itu merupakan simbol tersendiri dan kebanggaan rakyat, apa alasan Pemda mengambil alih rumah itu," ujar Hasbi. Dia menghimbau DPRD Dumai agar rumah dinas tersebut dikembalikan ke DPRD dan ditempati. Ketua LSM Pemantau Aset Daerah Riau, Khairuddin mengatakan renovasi yang dilaksanakan tanpa tender melanggar Kepres Nomor 80 tahun 2003. Proyek yang bisa di tunjuk langsung adalah yang nilainya Rp 100 juta ke bawah, terkecuali dana renovasi tersebut uang pribadi Wawako. "Kebijakan tanpa di dasari ketentuan sama artinya menyalahgunakan jabatan, jika untuk kepentingan pribadi identik dengan koprusi," kata Khairuddin. Walikota Dumai Ir Khairul Anwar dalam setiap kesempatan dengan jajarannya berjanji akan menindak tegas oknum bawahannya yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih. Banyak pihak berharap ketegasan itu bukan hanya omong kosong agar pemerintahan yang dipimpinnya bersih dari korupsi dan berwibawa dimata masyarakat. Terkait dugaan korupsi renovasi tersebut.(PUR)

Bupati Rohil Intervensi Pembentukan OMS BANGKO PUSAKO - Dalam rangka mensejahterakan masyarakat tidak mampu, pemerintah daerah Rokan Hilir melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat setiap tahun mengalokasikan dana miliaran rupiah yang poskan di Bapemmas. Dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan rumah layak huni (RLH) sekaligus memberi peluang lapangan kerja bagi masyarakat tempatan. Sebagai perpanjangan tangan Bapemmas dibentuklah organisasi masyarakat setempat (OMS) di tingkat desa. Proyek RHL dilaksanakan tanpa melalui tender dan dikerjakan masyarakat yang tergabung dalam OMS. Untuk merealisasikan proyek RLH dibentuklah susunan pengurus OMS di tingkat desa. Sesuai aturan, pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokrasi melalui musyawarah dan mufakat dari dan oleh masyarakat. tempatan. Tahun 2009 Desa Bangko Kiri mendapat jatah 40 unit RLH dengan type 36 tersebar di sejumlah RT Desa Bangko Kiri, pelaksanaannya tahun 2010. Ternyata pembentukan pengurus OMS Desa Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Rohil, masih saja ada campur tangan Bupati Rohil Annas Maamun. Intervensi itu berupa jabatan ketua OMS ditentukan Bupati. Padahal secara demokrasi masyarakat telah melaksanakan pemilihan ketua secara aklamasi. Nazwin terpilih sebagai ketua dan untuk mendapatkan legitimasi dari Bapemmas, Kades Bangko Kiri Sofyan merekomendasikan Nazwin. Sofyan mengutus Sukirman menyampaikan rekomendasi tersebut ke Bapemmas namun Bapemmas berkata lain. Rekomendasi Sofyan ditolak, kecuali rekomendasi tersebut dirubah dari Nazwin menjadi H Sukirman. "Kesannya, Sukirman menggunting dalam lipatan," ucap Jasril, aktivis LSM Topan RI Rohil, Jumat pekan lalu. Dikatakan Jasril, Sofyan tidak puas atas penolakan tersebut lalu Sukirman diundang rapat di

kantor Desa Bangko Kiri yang dihadiri puluhan masyarakat yang tergabung dalam OMS. Saat ia diberi kesempatan bicara, tanpa rasa sungkan ia mengatakan dirinya titipan Bupati. "Saya ditunjuk Annas Maamun menjadi ketua OMS, tidak boleh orang lain," kata Sukirman waktu itu. Setelah Sukirman mendapatkan legitimasi dari Bapemmas. Dia atas nama OMS dipercaya Bapemmas membangun RLH di Bangko Kiri sebanyak 40 unit dengan type 36, dana APBD yang terserap untuk pembangunan itu dipekirakan sebesar Rp 3 miliar dengan biaya per unit Rp 72 juta. Jasril saat melakukan investigasi ke sejumlah RLH menemukan banyak kejanggalan, proyek terkesan dikerjakan asal jadi, tidak sesuai kontrak. Warga mengeluh karena baru dua bulan menempati rumah, dinding, beton kuda-kuda, kusen pintu dan jendela retak-retak, lantai yang dilapisi dengan keramik turun dan mengalami keretakan karena tanah timbun lantai tidak dipadatkan. Sementara itu WC, seksitengnya dibuat asal-asalan, beton seksiteng menggantung dengankedalaman hanya 50 centi meter dari permukaan tanah. Harusnya kedalaman 1,5 meter x lebar 1 meter. Akibat proyek asal jadi itu warga yang menempati RLH merasa tidak nyaman. 40 Unit RLH itu terbuat dari dinding batu, lantai keramik,

atap seng, terdiri 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, rumah layak huni yang dibangun dengan sistem konstruksi beton tersebut bakalan tidak bertahan lama karena mutunya tidak sesuai harapan warga. Mengingat lahan dikawasan perumahan tersebut kondisinya labil, rawan terhadap getaran dan dikhawatirkan bangunan akan roboh sebelum waktunya. Ironisnya, lanjut Jasril, meski kerusakan tersebut telah disampaikan warga kepada Sukirman selaku pelaksana proyek namun tidak ditanggapi, padahal proyek itu ada masa perawatan selama 6 bulan. Jika terjadi kerusakan masih tanggung jawab Sukirman, namun tidak ditanggapi dengan

KPK Pantau IPO Krakatau Steel JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian serius proses pelaksanaan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) PT Krakatau Steel. Mengingat, IPO ini rawan korupsi. "Memang IPO PT Krakatau Steel menjadi perhatian KPK. Hingga kini, KPK masih terus memantau sekaligus mengumpulkan data dan bukti terkait ketidakberesan dalam pelaksanaan," ungkap Ketua pelaksana harian pimpinan KPK, Haryono Umar, Kamis pekan lalu. Haryono melanjutkan, KPK juga mendesak sebagai perusahaan BUMN agar membuka pihakpihak yang menjadi penawar IPO. Proses itu harus dilakukan secara terbuka dan tidak ditututupi untuk meminimalisir dugaan praktik percaloan, makelar saham dan tudingan korupsi. IPO ini, sambung dia, sangat rawan korupsi. Karenanya harus dilakukan secara transparan, agar publik tahu sekaligus bisa ikut mengawasinya, pesannya. KPK juga mengancam akan menindak penyelenggara negara, anggota parlemen, dan pihak swasta yang menjadi makelar dalam pelaksanaan penawaran saham perdana perusahaan pabrik baja terbesar di Asean ini. "Karena itu, KPK mengingatkan agar penyelenggara negara, anggota DPR maupun pihak swasta tidak memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan pribadi," tegasnya serius. Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI mendesak pemerintah untuk menunda penjualan saham perdana PT Krakatau Steel, jika harga per lembar sahamnya di bawah standar. Karena jika dipaksakan dijual, pasti ada ketidakberesan. "Kalau pemerintah tetap memaksa IPO dengan harga saham yang murah yakni Rp 850 per lembar, pasti dipertanyakan, ada apa dibalik perencanaan strategis penjualan IPO Krakatau Steel ini?. Pasti tidak beres," ungkapnya, Kamis pekan lalu. Mengingat, harga standar yang dibukukan Rp 1.250 per lembar, yang seharusnya dilakukan pemerintah dengan strategis planer dengan harga lebih mahal dari pasar. "Hal ini sangat wajar karena Krakatau Steel bukan perusahaan kecengan (murahan-Red)," tandasnya. Ekonom Dradjad Wibowo menambahkan penawaran umum saham perdana Krakatau Steel tak lebih dari sekadar private placement. Penjatahan saham yang besar kepada beberapa investor institusi asing menunjukkan indikasi tersebut. Ada beberapa perusahaan asing yang diutamakan, terutama perusahaan yang sudah bekerja sama dengan KS, yaitu Pohang Steel and Iron Corporation (POSCO) dan Nippon Steel. Dradjad mengatakan, secara umum IPO KS jauh dari transparan. Indikasi permainan tampak jelas. Terbukti, ada sejumlah investor yang memborong saham KS hingga miliaran rupiah di harga yang rendah itu dan pemerintah menyetujuinya begitu saja. murah dan disetujui pemerintah.(ENDY)

NASIONAL

alasan warga telah membuat pernyataan jika terjadi kerusakan maka warga yang memperbaikinya sendiri dengan biaya sendiri. LSM Topan - RI akan melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Riau dan ke Kapolda Riau agar Sukirman ditindak tegas sesuai Undang-Undang Korupsi. Masalahnya lagi, pembangunan RHL tidak melibatkan masyarakat tempatan, di duga untuk mengeruk keuntungan Sukirman mendatangkan tenaga kerja dari Kota Medan agar dapat diatur memanipulasi material bangunan. Sejumlah keterangan yang dihimpun menyebutkan RLH memproritaskan warga yang tidak mampu dan belum

mempunyai rumah, ternyata masih di intervensi Bupati. Salah seorang warga Bangko Pusako berinisial IK disinyalir telah dua kali menerima RLH . Pertama tahun 2006 berbentuk rumah panggung, terbuat dari dinding papan, lantai papan, atap seng, dan sudah di jual IK ke pihak lain. Sementara tahun 2010 ini, IK mendapat jatah kedua kalinya terbuat dari konstruksi beton type 36 sehingga terjadi kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat padahal masih banyak masyarakat tidak mampu yang sepatutnya mendapatkan. Namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena di duga IK adalah kerabat Bupati.(PUR)

Kasus Bupati Siak tak Diproses, KPK Diprotes

BAHARUDDIN DIPERIKSAâ&#x20AC;&#x201C;Anggota BPK Baharuddin Aritonang meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, usai diperiksa, Rabu (3/11). Baharuddin diperiksa terkait dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi September 2009 sudah menetapkan Bupati Siak Provinsi Riau, Arwin As sebagai tersangka. Dengan dugaan korupsi penerbitan surat izin pemanfaatan hutan. Sayangnya, hingga saat ini kasus Bupati Siak tidak diproses. Bupati masih menjabat dan menjalankan pemerintahan yang seolah-olah tidak bersalah. Karena itu, ratusan aktivis yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemas) melakukan aksi demo di depan Gedung KPK Jakarta, Rabu pekan lalu. Mereka memprotes sikap KPK yang lamban dalam penanganan kasus korupsi penerbitan surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sejak setahun lalu. Sekaligus menuntut agar mempercepat proses penyidikan terhadap Bupati Siak di Provinsi Riau. Selain kepada Bupati Siak Arwin AS, para aktifis juga mendesak KPK memanggil dan memproses Bupati Kampar Burhanuddin Husni, dalam kasus yang sama tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sejak setahun lalu. "Bukan mustahil ada kecurigaan terhadap praktek-praktek pembayaran uang untuk menunda-nunda atau mempeti-eskan kasus ini" ujar Koordinator Gemas Fahri Naim. Dalam demonstrasi itu, Gemas menggelar aksi teatrikal dengan menggantung lima ayam hidup berwarna putih sebagai tanda koruptor yang terdiri dari koruptor kelas teri

hingga kelas kakap. Bupati Siak Arwin AS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada beberapa perusahaan dengan menyalahi ketentuan. Arwin juga diduga telah menerima hadiah berkaitan dengan penerbitan surat tahun 2001-2003 silam. Akibat perbuatannya, Arwin disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor. Sementara itu, Bupati Kampar Burhanuddin Husni juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Hingga kini, keduanya belum diajukan ke pengadilan. Kasus ini terungkap setelah KPK mendalami kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Bupati Pelalawan Azmun Ja'far telah dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena terbukti menerbitkan IUPHHK-HT secara menyalahi hukum di Pelalawan pada tahun 2002-2003. KPK sebelumnya telah menggeledah kantor dan ruang kerja tersangka dan ruang kerja Sekretaris Daerah Siak. Penggeledahan juga telah dilakukan di berbagai perusahaan kayu di Riau, antara lain PT Siak Raya Group dan anak perusahaannnya. KPK juga sudah memeriksa dua saksi terkait kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Asral Rahmat dan pimpinan salah satu perusahaan, Samuel Sujadi. Sayangnya hingga kini kasus korupsi itu mandul, tak jelas penyelesaiannya.(ENDY)

Korupsi Bank Bukopin Di-petieskan JAKARTA - Dugaan korupsi pengadaan alat pengering gabah atau drying center dari dana Bank Bukopin dengan kerugian negara sebesar Rp 76,3 miliar, hingga tiga tahun belum jelas penyelesaiannya, mengambang dan dipetieskan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) membuka kembali peti itu dengan melakukan ekspos kasus tersebut. Namun Plt Jaksa Agung, Darmono, mengaku malah belum mendapat laporan hasil gelar perkara atau ekspos dugaan korupsi ini. "Saya belum mendapatkan laporan dari pidsus, jadi saya tidak bisa beri pernyataan ," papar Darmono, pekan lalu. Ia melanjutkan Kejaksaan Agung memastikan tidak akan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) terhadap dugaan korupsi ini dan menjamin kasusnya akan berakhir di pengadilan. Penjelasan Pidsus, lanjut Darmono, diperlukan untuk mengetahui kenapa

kasus Bukopin sampai terkatungkatung hingga 2 tahun. Termasuk apakah kasus ini terhambat karena ada keterangan direksi Bank Bukopin yang belum diperoleh penyidik Pidsus. "Nanti saya tanya Pidsus," tambah pengganti sementara Jaksa Agung Hendarman Supandji ini. Kasus yang terjadi tahun 2004 ini, saat Bank Bukopin mengucurkan fasilitas kredit kepada PT Agung Pratama Lestari pimpinan Gunawan Ng sebesar Rp 69,8 miliar. Kredit tanpa agunan itu dikucurkan tiga tahap untuk membiayai pembangunan alat pengering gabahatay drying center pada Bulog Divisi Regional Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, sebanyak 45 unit. Ternyata, fasilitas kredit PT Agung tak digunakan sebagaimana mestinya. Mesin yang harus dibeli adalah merek Global Gea buatan Taiwan. Realisasinya, mesin yang dibeli bermerek

Sincui, yang disulap dengan menempel merek Global Gea. Lebih parah lagi, terjadi kredit macet yang berkepanjangan sehingga Bank Bukopin mengalami kerugian mencapai Rp 76,24 miliar. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung turun tangan. Tahun 2008, Kejaksaan Agung sudah ditetapkan 11 tersangka dalam kasus ini. Sepuluh tersangka berasal dari Bukopin, antara lain, Direktur Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Bukopin Sulistyohadi D. S, juga analisis keuangan Bank Bukopin. Dari luar Bukopin, Gunawan Ng, Direktur PT Agung Pratama, juga dijadikan tersangka. Para tersangka dari Bank Bukopin dinilai lalai karena tak berpegang pada Pedoman Kredit Bank Bukopin. Kelalaian mereka, antara lain, memberikan kredit kepada Gunawan yang tak memiliki pengalaman di bidang pengeringan gabah dan pengadaan gabah dari petani. Gunawan juga dinilai

tak memiliki kemampuan keuangan yang baik dan tak memiliki sumber pembiayaan sendiri. Kasus ini macet lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (NPKP) enggan mengaudit angka kerugian negaranya. Alasannya, pemerintah hanya memiliki sedikit saham di bank Bukopin. BPK mengacu UU BUMN, bahwa saham pemerintah harus sebesar 21% yang bisa diaudit, sedangkan saham pemerintah di Bank Bukopin hanya 18%, sehingga tidak bisa mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Kejaksaan lantas meminta pendapat Bank Indonesia dan ditolak. Dampaknya kasus Bank Bukopin jadi ngambang, dan kini mulai dibuka lagi. Beberapa penyidik Kejaksaan Agung belum bisa memberikan keterangan karena harus melaporkan dan mendapat ijin dari Plt Jaksa Agung untuk menyebarkan ke masyarakat.(ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 122 8 - 14 NOVEMBER 2010

SUMUT NAD

Mapancas Minta Kajatisu Tahan Kadis PU BINJAI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Binjai, Heri fadly didampingi humasnya Effendi Ginting, Kamis pekan lalu mengatakan, Mapancas mendukung atas di tetapkanya 12 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PU Binjai. Terkait pelaksanaan proyek pengaspalan jalan di Kota Binjai dengan nilai proyek sekitar Rp 10 miliar lebih APBD 2007-2008 oleh Kejatisu.

Kejari Didesak Tangkap GM PT Pelindo MEDAN-Ribuan massa Forum Masyarakat Belawan Membangun (FORMABEM) mengelar aksi unjukrasa di halaman Kantor PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Belawan, Kamis baru-baru ini. Massa mendesak Kejari Belawan Menangkap GM PT Pelindo. "Kejari Belawan jangan `main mata`, segera tangkap GM PT Pelindo, Syahputra Sembiring atas tuduhan KKN," tegas M Syafrik Sani Tarigan dalam orasinya di depan kantor Kejari. Didampingi Ketua HSNI Medan, Azhar Ong, Syafrik bertindak selaku koordinator aksi, menduga Kejari Belawan ada menerima suap hingga kasus GM PT Pelindo tidak ditindaklanjuti. Berlanjut ke Kantor PT Pelindo, Syafrik kembali menggaungkan tuntutan FORMABEM. Dalam orasinya, Syafrik mendesak Menteri Negara (Meneg) BUMN untuk mencopot jabatan Syahputra Sembiring. "Meneg BUMN jangan diam saja dengan perbuatan Syahputra Sembiring. Segera copot jabatannya sebagai GM PT Pelindo," teriaknya. Syafrik juga mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar bila tuntutan FORMABEM tidak mendapat tanggapan dari Meneg dan Kejari Belawan. "Jika tuntutan ini tidak ditanggapi, FORMABEM akan kemabli turun dengan massa yang lebih besar," sebutnya. Orasi yang dilakukan Syafrik, tidak juga mendapat tanggapan dari PT Pelindo. Dengan teriakan yang keras dengan mencaci-maki. namun tidak ada tindakan brutal yang terjadi dilakukan massa FORMABEM. Massa selanjutnya meninggalkan kantor PT Pelindo secar terib dengan pengawalan polisi.(MBAC)

Sesuai laporan Audit BPK kerugian negara adalah Rp 3,4 miliar, karena pekerjaan tidak sesuai bestek, mark-up sehingga volume pekerjaan tidak sesuai di lapangan. "Kami akan terus mengawal proses hukum kasus ini, karena kami selama ini tak henti–hentinya mengekspos ke media terbitan daerah dan nasional dan mengirim surat ke Presiden, BPK RI Pusat, Kejaksaan Agung, KPK, Mabes Polri, dan media," kata Heri. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga sudah melayangkan surat ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perihal kasus di Dinas PU dan kimpraswil beberapa bulan lalu, namun sampai saat ini belum mandapat jawaban dari Ke-

jatisu. Pengurus Mapancas Binjai tidak menyangka dan kaget saat Kejatisu menetapkan 12 tersangka atas kasus indikasi korupsi di Dinas Pu dan Kimpraswil tahun 2007-2008 ini. "Kami DPD Mapancas Kota Binjai meminta dengan tegas kepada Kejatisu untuk segera menahan ke 12 orang yang telah dijadikan tersangka dan menyita harta yang terindikasi hasil Korupsi guna mengembalikan kerugian negara." Kasus ini berawal dari audit BPk Tahun 2007-2008, namun pihak penegak hukum terkesan lamban memprosesnya dan pernah pihak Kejatisu melalui Kasipidsus Erbindo Saragih mengatakan pihaknya belum menerima hasil audit dari BPK.

Sedangkan pihak BPK RI melalui humasnya Mikael Togatorop menegaskan bahwa BPK telah menyerahkan hasil temuan tersebut ke Kejatisu. Kedua instansi tersebut saling oper tanggung jawab. Seharusnya keduanya aktif dalam membuka kasus dan mengawal proses hukum hasil temuan tersebut di kejaksaan hingga ke pengadilan karena masing– masing pihak punya aturan dan sanksi pidana undang-undang yang harus di jalankan bila melalaikan adanya temuan kasus, Effendi Ginting menjelaskan. Mapancas menilai selama ini kinerja Kejatisu terkesan lamban dan terindikasi di susupi mafia kasus. Lihat saja proses kasus temuan BPK RI tentang APBD Langkat sebesar Rp 103 miliar yang melibatkan Syamsul Arifin mantan Bupati Langkat. Bila saat itu Kejatisu benarbenar memprosesnya mungkin yang ditahan adalah Bupati Langkat, bukan seorang Gubernur Sumatera Utara. Karena

ulah Kejatisu yang tidak serius memproses kasusnya, maka setelah ditangani KPK jadi seluruh masyarakat Sumut yang menanggungnya. "Sekali lagi kami meminta dengan tegas kepada Kejatisu untuk menahan ke-12 tersangka tersebut dan segera memprosesnya hingga tuntas serta diberi hukuman yang setimpal. Bila kasus ini tetap mengambang maka kami meminta Kejagung untuk mencopot Kajatisu dengan tidak hormat karena melalaikan hasil temuan kasus. Kami tidak butuh Kajatisu yang lamban dan melalaikan temuan kasus," tegas Hari. Selasa pekan lalu, Kajatisu Sution Usman membenarkan adanya penetapan 12 tersangka dalam kasus pengaspalan jalan di Binjai. “Jumlah tersangka bisa saja sebanyak itu tergantung berapa banyak kegiatan pekerjaan pengaspalan jalan itu. Kalau sampai 14 paket dan semua ada bukti bermasalah, bisa saja tersangkanya banyak, di-

Tim Pansus Temukan Proyek Bermasalah

PMII : Audit Anggaran Humas Pemko Medan MEDAN - Ketua PC PMII Kota Medan Payung Harahap meminta Bawasko Medan memeriksa penggunaan anggaran di Bagian Humas Pemko Medan sebab terindikasi kuat anggaran di bagian tersebut banyak penyimpangan. "Bawasko harus memeriksa anggaran di Bagian Humas Pemko Medan tersebut agar penggunaan anggaran bisa diperjelas kemana saja dipergunakan. Kalau memang digunakan untuk kesejahteraan wartawan harus jelas wartawan mana saja yang mendapatkan anggaran tersebut,” kata Payung menjawab wartawan, belum lama ini di GedungDPRD Medan. Payung mengungkapkan Tahun 2008 penggunaan di bagian Humas Pemko Medan menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebab ada saluran anggaran ke sejumlah wartawan yang pertanggungjawabannya sangat diragukan keabsahannya. "Nah untuk saat ini kita berharap agar penggunaan anggaran di Bagian Humas itu harus digunakan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami sangat bersyukur kalau anggaran di bagian Humas Pemko Medan itu benar-benar disalurkan untuk wartawan yang kita kahwatirkan anggaran itu masuk ke kantong-kantong oknum pejabat di bagain Humas Pemko Medan yang menjual-jual nama wartawan,”sebut Payung kembali. Selain itu Payung mempertanyakan anggaran senilai Rp 900 juta lebih di Bagian Humas Pemko Medan yang diperuntukan mencetak buku undangundang dan peraturan. "Pertanyaannya apakah tugas Humas itu cetak mencetak buku ini yang sangat kita khawatirkan penyimpangan anggaran tersebut,” ujar Payung kembali. Sekadar untuk mengingatkan pada PAPBD Tahun 2010 Bagian Humas Pemko Medan mendapatkan tambahan senilai Rp 51 juta dari alokasi di APBD induk senilai Rp3.000.000.000 menjadi Rp 3.051.000.000.000 di P-APBD 2010. Diantara anggaran Rp 3.051 miliar itu ada anggaran untuk cetak buku undangundang Rp 900 juta lebih dan untuk wartawans senilai Rp 200 juta.(MH)

K PK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tambah dari pihak instansi terkait. Tapi soal kepastiannya itu bagian Pidsus yang menanganinya,” kata Kajatisu didampingi Kasi Prosarin Intel Kejatisu Ronald Bakara SH MH. Sementara Kasi Penkum Edi Irsan K Tarigan SH MHUm didampingi Kasi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejatisu menambahkan, nilai proyek itu sekitar Rp 10 miliarlebih, dana bantuan bawahan (DBB) Tingkat Sumut. Tapi sesuai laporan BPK kerugian negara adalah Rp 3,4 miliar, karena pekerjaan tidak sesuai bestek, mark-up sehingga volume pekerjaan tidak sesuai di lapangan. Dijelaskannya, dari 12 tersangka itu sebahagian dari kalangan PNS atau pejabat PU Pemko Binjai di antaranya oknum pejabat PU Binjai M ST, JS, RDH dan Ir EK dan sebahagian lagi dari kalangan swasta atau rekanan. Ia tidak merinci tersangka lainnya dengan alasan demi kepentingan kelancaran pemeriksaan.(MEI)

Wakil Bupati Sergai H Soekirman memberikan cenderamata kepada pimpinan rombongan study banding Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Balangan Kalsel di aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai di Sei Rampah.

Tinjau Ulang Pengerasan Jalan ‘Asal Jadi’ SEI LEPAN - Ratusan warga Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lepan, kecewa dan memprotes kontraktor CV Purnama Sari yang mengerjakan Jalan Sei Bilah Timur panjang 500 meter dan lebar 3 meter dengan biaya Rp 93.450.000. Salah seorang anggota LSM Gempar yang enggan disebut jatidirinya menilai pengerasan jalan dikerjakan asal jadi dan amburadul. "PU Langkat tidak menunjuk kontaktor yang profesional, akibatnya jalan tersebut

asal jadi," ujarnya, Jumat pekan lalu. LSM Peka Langkat melalui humasnya M Sofyan Spd mengatakan, proyek jalan itu memang asal jadi sehingga di minta Dinas PU Langkat meninjau ulang proyek tersebut karena proyek tersebut uang rakyat hendaknya bermanfaat bagi rakyat, bukan sebaliknya. Sementara itu, Lurah sei Bilah Timur, Armin ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya sebagai aparat pemerintahan

menyusulkan apa yang sudah disepakati pada musrinbang agar membawa masalah ini ketingkat kecamatan. "Dari kecamatan ketingkat kabupaten sampai disahkan di APBD oleh DPRD Langkat dan diserahkan kepada PU Langkat," ujar Armin. Lanjutnya, demi kemajuan dan kesejahteraan warga pihaknya siap membantu kelancaran aktifitas warga. "Saya meminta tanggungjawab dan kesadaran Dinas PU untuk meninjau ulang proyek tersebut," tegasnya.(MIRA)

ACEH TAMIANG - Tim Panitia Khusus (Pansus) daerah pemilihan (DP) I DPRK Aceh Tamiang banyak menemukan proyek bermasalah dan tidak bermanfaat alias Mubazir di daerah itu. Demikian juru bicara Tim Pansus DP I DPRK Aceh Tamiang, Juanda, S.IP ketika membacakan hasil kunjungan tim pansus itu pada siding paripurna laporan hasil pansus DP I DPRK Aceh Tamiang terhadap hasil pelaksanaan proyek fisik tahun anggaran 2009 di ruang rapat utama gedung DPRK setempat, Senin pekan lalu. Begitupun Juanda menyebutkan, proyek di Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum (PU) banyak juga yang dikerjakan dengan baik dan bermanfaat, hanya saja proyek yang tidak bagus dan tidak berfungsi serta tidak bermanfaat juga banyak ditemukan. Menurut laporan hasil kunjungan Tim Pansus DP I yang terdiri atas Nora Idah Nita, A.Md dan Drs. H. Armand Musi masingmasing koordinator dengan anggota Elfian Raden, Syaiful Bahri, SH, Ismail, T. Insyafuddin, ST, Syafrizal Anwar, S.Sos.I, Juanda, SIP,HM, Syafi’ie, AS, BA serta sejumlah anggota dewan lainnya mengungkapkan, dibidang kesehatan ada pembangunan Poskesdes Kebun Rantau senilai Rp 167.085.000 lokasinya jauh dari rumah penduduk. Akibatnya, menurut Juanda dari Partai Amanat Nasional yang bergabung di

Fraksi Muda Sedia itu, menyulitkan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi Ibu Hamil / Melahirkan. Di bidang Pendidikan, kata Juanda, dari beberapa Sekolah Dasar (SD) ditemukan di SDN Suka Mulia Kec. Rantau yang bersumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 304.068.182 pondasi teras dari pembangunan pustaka telah rusak. Sedangkan di SDN Benua Raja, juga dari DAK senilai Rp. 304.068.182, penempatan tata ruangnya tak beraturan, buntutnya, suasana belajar mengajar menjadi terganggu. Buktinya, kata Juanda ruang usaha kesehatan sekolah Rp 84.558.320 dipakai untuk ruang belajar lalu, pengadaan Meubiler pustaka senilai Rp 11.257.730 ditempatkan di ruang kesehatan. Dibidang Pertanian, lanjut Juanda pembangunan rumah mesin Pupuk Organik di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru senilai Rp 35 juta, tidak berfungsi karena peruntukkannya kurang sesuai. Demikian juga hal serupa terdapat di Dinas Kehutanan. Pembangunan sumur resapan di Desa Kebun Ubi, Kecamatan Rantau senilai Rp 10 juta. Meski rampung namun tidak dapat dimanfaatkan masyarakat alias mubazir. Kesimpulan tim Pansus DP I DPRK Aceh Tamiang, papar Juanda, persoalan di atas muncul karena tidak direncanakan dengan baik.(BSO)

Kejatisu Diminta Selidiki Proyek Multi Years Tobasa MEDAN–Aliansi Masyarakat Patuh Hukum (AMPUH) meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, melakukan pengusutan terhadap proyek multi years di Kabupaten Toba Samosi (Tobasa), sebesar Rp119 miliar. Proyek diduga terindikaasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Demikian diutarakan Kepala Divisi Investigasi AMPUH, Rozi Albanjari di Hotel Medan Metro Jalan SM Raja Medan, Kamis pekan lalu. Dari hasil investigasi AMPUH, proyek multi years di Tobasa, dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di

kawasan terpadu Lumban Pea, Desa Tambunan, Kecamatan Balige, bersumber dari APBD 2008-2010, hingga kini belum terlaksanakan seutuhnya. "Jadi kita mencurigai ada unsur KKN yang terjadi antara kontraktor dengan pemerintah. Proyek yang dikerjakan dengan waktu tiga tahun tidak menunjukan perubahan kawasan terpadu," sebut Roze. Dengan biaya miliaran rupiah, proyek yang waktu pengerjaan tiba sangat kuat ada konspirasi antara pemerintah setempat dan kontraktor. "Kejatisu harus turun ke lapangan untuk

mengetahui langsung, bila ini tidak dilakukan, ada dugaan Kejatisu mengetahui dugaan KKN proyek," katanya. PT Bungo Pantai Bersaudara selaku kontraktor, dicurigai sebagai perusahaan yang dikondisikan untuk pengerjaan proyek. Selain di Tobasa, PT Bungo Pantai Bersaudara juga menangani proyek multi years di Kabupaten Padangsidimpuan Selatan (Palas). "Memang ada informasi, proyek multi years di beberapa kabupaten/kota dikerjakan PT Bungo Pantai Bersaudara. Ada indikasi proyek dikondisikan kepada satu perusahaan. Dan Tipikor Polda

dikabarakan juga sudah melakukan penyelidikan," tandas Rozi. Langgar Hukum Sementara itu, pembangunan Rumah Toko (Ruko) di sepanjang Sungai Aek Tapa, jalan Sisingamangaraja Rantauprapat dituding melanggar Peraturan Daerah PemPropsu No: 05 tahun 1995,tentang penguasaan areal Daerah Aliran sungai (DAS). Di samping melanggar Perda, ruko-ruko tersebut tidak memiliki izin Mendirikan Bangunan Bangunan (IMB) dari pemerintah setempat. Bahkan terkesan, walau tak ada IMB, Pemkab Labuhan-

batu tidak mengambil tindakan hukum apapun terhadap pembangunan ruko tersebut. Ketika ditanyakan hal pembangunan ruko yang di areal sungai aek tapa kepada kabag Pembangunan Labuhanbatu Ir Suprato di ruangan kerjanya Rabu pekan lalu, ia mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Bina Marga atas pemohon nama Hj Najima warga Jalan Kartini Rantauprapat pada awal bulan Januari 2010 lalu belum ada di keluarkan Bupati Selaku Kepala Daerah terhadap Pemohon yang direkomendasikan Dinas Bina Marga itu.(IMBC/MBAC)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, M Nasir Dongoran, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Syahril (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 122 8 - 14 NOVEMBER 2010

LIPSUS

Wajah panitia tender wajib memerah, soalnya beberapa rekanan peserta tender rehabilitasi gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang, menuduh mereka tidak fair dalam pelaksanaan lelang tender dan bau praktik korupsi, kolusi dan nepotisme menyengat. Aroma makin menyengat hidung saat indikasi adanya intervensi dari petinggi salah satu partai peraih kursi terbanyak dan adanya keberpihakan panitia terhadap salah satu perusahaan yang sekaligus sebagai pemenang tender, walau bukan penawar terendah. “Panitia tidak fair,kami komplain keputusan panitia memenangkan perusahaan yang bukan penawar terendah,” kata Dedek Purba, salah seorang peserta tender, Kamis pekan lalu. Rehab berat gedung kantor dewan tahun 2010 ditenderkan sebesar Rp 1.043 miliar, diikuti enam perusahaan yakni PT IBA dengan penawaran Rp 1.028 miliar lebih, PT WAS penawaran sebesar Rp 1.033 miliar lebih, PT PS penawaran Rp 988 juta lebih, PT BCP penawaran sebesar Rp 1.020 miliar, PT RZ penawaran sebesar Rp 1.017 miliar, dan PT KIJ dengan penawaran sebesar Rp 946 juta lebih. Dari ke-enam peserta tersebut, panitia tender menetapkan PT PS penawaran Rp 988 juta sebagai pemenang tunggal, padahal masih ada penawaran terendah yaitu PT KIJ dengan penawaran sebesar Rp 946juta. Menurut Dedek, ada permainan dalam penetapan pemenang terder tersebut dan ini perlu diusut termasuk sertifikasi kepanitiaan. Selain itu, Dedek juga mengaku sebelum digelarnya prakualifikasi peserta lelang, pihaknya ada menerima telepon dari seseorang yang mengaku-ngaku ketua partai pemenang pemilu 2009 agar dirinya mundur dan tidak ikut sebagai peserta lelang. Namun ketika itu, Dedek membalas permintaan itu dengan mangajak bermain fair saja. “Itulah sebabnya kami curiga, kemenangan PT PS merupakan titipan petinggi partai,” tuturnya. Sesuai dengan ketentuan Kepres Nomor. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang jasa para peserta tender yang dikalahkan telah mengajukan sanggahan kepada panitia dan meminta berita acara

lelang diperiksa ulang. Materi sanggahan mereka juga disampaikan ke pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Ternyata kecurigaan para rekanan tersebut dibenarkan Ketua Fraksi PKS DPRD Deli Serdang, Saiful Tanjung yang mengaku jauh sebelumnya sudah mendapat kabar bahwa “pemain” proyek rehab itu merupakan petinggi partai yang juga menjadi petinggi di legislatif. "Sangat disesalkan adanya oknum tertentu mengintervensi panitia tender, saya sudah dengar adanya oknum dari petinggi partai yang intervensi,” jelasnya. Untuk itu, diminta agar panitia lebih transparan, melakukan proses pelelangan dan bisa dipertanggung jawabkan apa yang menjadi alasan memenangkan perusaha yang bukan penawar terendah. Saiful, mengakatan pihaknya akan mengajukan dan menggalang fraksi lainnya untuk menggelar rapat terkait proses pelelangan tersebut. Ketua panitia tender, Hj Rostina ST melalui sekretaris panitia Ramli Hasyim menyatakan, penetapan pemenang tender sudah sesuai dengan aturan main pelelangan. Selaku panitia pria yang juga kabag keuangan DPRD setempat mengaku tidak ada mendapat tekanan atau titipan dari petinggi partai untuk menentukan pemenang tender. ”Semua proses tender sesuai peraturan, panitia telah bekerja secara profesional. Jika ada yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan keputusan panitia, silahkan mengajukan memori keberatan atau sanggahan karena hal itu sudah diatur dalam undang-undang,” ujarnya.(PS)

No

NAMA PERUSAHAAN

PENAWARAN

01

PT. Inti Budi Agung

Rp 1.028.168.000,-

02

PT. Warga Abadi Sejahtera

Rp 1.033.953.000,-

03

PT. Parik Sabungan

Rp

04

PT. Bagas Citra Paningting

Rp 1.020.128.000,-

05

PT. Razasa Karya

Rp 1.017.037.000,-

06

PT. Kartika Indah Jaya

Rp

988.308.000,-

946.775.000,-

Jumlah dan Ukuran Besi Salah Ketik KOMISI D DPRD minta agar pengerjaan renovasi gedung dewan dihentikan dan dilakukan tender ulang . Hal itu ditengarai adanya dugaan penyimpangan kontruksi (bestek) oleh pelaksana kerja yang dinilai tidak profesional. Dewan tidak mau “rumah rakyat” yang merupakan sentralnya pengawasan kinerja pemerintahan dijadikan ajang percobaan oleh rekanan dan pelaksana kerja yang belum memenuhi syarat. “Jika sudah ditemui adanya penyimpangan bestek , Sekretaris dewan selaku pengguna anggaran wajib menghentikan pembangunan itu dan menenderkan ulang proyek tersebut,” ucap Ketua Komisi D Abdul Latif Khan. Desakan penghentian pelaksanaan renovasi itu, selain dugaan penyimpangan bestek, pelaksanaan terdernya juga dinilai tidak transparan dan sarat dengan kepentingan oknum tertentu dan bentuk serta peruntukan

bangunan juga tidak jelas. “Saya melihat tidak transparannya tender plus berubah-ubah . Sehingga mengharuskan ada penjelasan resmi seperti apa gedung mau dibuat. Seharusnya dilakukan penghentian sementara pembanguan sebelum jelas besteknya. Bila hal ini tidak direspon, tidak tertutup kemungkinan dugaan penyimpangan bestek serta tidak transparannya pelaksaan tender akan bermuara ke pihak berwajib. "Komisi B akan mendalami masalah ini, jika memang menyimpang akan kita teruskan ke jalur hukum." Politisi PKS ini juga menyatakan keheranannya mengapa muncul ide untuk membanguan ruangan istirahat untuk pimpinan dewan. Karena kantor dewan adalah untuk tempat bekerja, bukan untuk tempat istirahat. Lagi pula belum ada tugas di kantor rakyat itu yang sampai menguras energi pimpinan hingga harus perlu

ruangan khusus istirahat. Ini sudah merupakan bentuk pembodohan dan menghambur-hamburkan uang rakyat. Sebelumnya untuk diketahui, renovasi gedung dewan diduga bermasah dan tidak sesuai dengan bestek. Banyak kejanggalan kontruksi yang menyimpang jauh dari plafon sebenarnya berupa ukuran besi tulang dan fondasi yang sudah terpasang. Buktinya, setelah tiang beton di cor dan batu bata sudah terpasang tampak para pekerja menbongkar kembali tiang beton serta menggantikan besi yang sudah terpasang dengan besi lain. Renovasi berat kantor dewan berbiaya sebesar Rp 980 juta lebih itu dikerjakan oleh PT Parik Sabungan beralamat di Medan. Dalam bestek ukuran besi yang digunakan untuk cor fundasi /sloop bangunan samping berukuran 14 mili meter dengan cincin besi ukuran 8 mili meter dan setiap tiang terdiri dari 6

3 FRAKSI USULKAN PEMBATALAN

DITUDING salah gunakan hasil keputusan rapat tentang rehab gedung, dua fraksi yakni HAGRIB (Hanura, Gerindra, Reformasi, Indonesia Baru) dan PDIP menyurati pimpinan dewan agar membatalkan proses pembangunan yang sedang berjalan dan melakukan perbaikan desain sesuai dengan kebutuhan dewan dan tetap memanfaatkan anggaran yang ada. Wakil Ketua Fraksi Drs H Syarifuddin Rosha bersama anggota Fraksi PDIP Timur Sitepu menyatakan surat tersebut dilayangkan karena anggota dewan menganggap hasil rapat yang dilaksanakan para ketua fraksi dan pimpinan dewan pada 20 September lalu disalahgunakan. Sebelumnya, Fraksi PKS juga telah menyarankan agar rehab gedung tersebut ditunda pelaksanaannya karena dalam speck ada penambahan ruangan istirahat pimpinan yang dinilai tidak wajar dan bukan merupakan kebutuhan mendesak. Dalam keputusan rapat, terjadi kesepakatan untuk menunda dan perbaharui desain gambar perbaikan kantor. Kalaupun ada rehab yang diperlukan adalah menambahkan ruang rapat pimpinan dengan tidak mengubah ruang pimpinan karena dianggap masih layak dan sangat bagus. Namun fakta di lapangan,

bangunan ruang pimpinan dihancurkan dan akan diganti dengan ruang yang baru ditambah adanya ruang istirahat pimpinan. Hal itu sangat mubazir dan sudah merugikan masyarakat. Anggota dewan sendiri melihat bahwa ruangan yang perlu dibenahi adalah ruang rapat pimpinan, perluasan ruang kerja Sekwan, ruang komisi (pertemuan) karena kalau ada tamu atau hearing (dengar pendapat), anggota dewan kelabakan akibat tidak cukupnya tempat serta pembenahan infrastruktur seperti air PAM yang selalu macet dan AC tidak berfungsi. Berdasarkan hal itu, pihaknya menyatakan rehab ruang pimpinan tidak cocok dan sudah mubazir. Dana yang hampir mencapai Rp 1 miliar justru dipergunakan untuk memperbaiki ruang yang sangat masih layak dipergunakan. “Kasihan rakyat sebagai pemilik uang namun dipergunakan tidak pada tempatnya,” ujar Syarifuddin lagi. Untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar maka proses pembangunan hendaknya dibatalkan dan dilakukan perbaikan desain. Hal senada diungkapkan Timur Sitepu yang menyatakan Fraksi PDIP juga merasa bahwa pelaksanaan rehab ruang pimpinan dewan sangat tidak layak. Begitu bagusnya ruangan, harus dihancurkan dan

dibangun yang baru lagi, ujarnya. Salah seorang anggota Fraksi PDIP, Ruben Tarigan SE yang juga merupakan unsur pimpinan dewan, dalam rapat fraksi juga menyatakan sangat menyayangkan anggaran yang dipergunakan tidak tepat sasaran itu. Para politisi yang tergolong cukup vokal itu meminta agar aparat terkait menyidik proses rehab tersebut karena ditenggarai ada yang tidak beres. Belum lagi masalah dugaan adanya pencurian besi bekas bangunan lama dan penggunaan bahan yang tidak sesuai bestek. Kalau hal itu dibiarkan, maka penyalahgunaan semakin besar. Hal itu harus diantisipasi agar kerugian baik dari pemborong dan negara tidak semakin besar. Terkait penyalahgunaan hasil rapat itu, yang bertanggung jawab adalah pimpro dan pengguna anggaran. Sedangkan untuk dugaan pencurian besi, kalau terjadi maka yang bertanggung jawab adalah pelakunya sedangkan untuk penggunaan bahan tidak sesuai bestek yang paling bertanggung jawab adalah pengawas. Untuk itu diminta semua instansi terkait benar-benar melaksanakan kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing agar rehab bangunan berjalan sesuai ketentuan. (PS)

batang besi. Tetapi yang dipasang malah besi berukuran 10 mili meter dengan cincin ukuran 6 mili meter dan satu tiang 4 batang besi. Karena dari pandangan luar ujung besi kelihatan kecil dan mengundang tanya banyak orang, akhirnya tiang tersebut dibongkar kembali. Jika ukuran besi tiang beton sudah menyalah, sangat diragukan ukuran besi yang digunakan untuk fondasi juga rentan dengan penyimpangan bestek, belum lagi bahan material lainnya. Tentunya sangat berpengaruh terhadap kekuatan bangunan. Penyimpangan bestek tersebut dibenarkan pengawas proyek dari Dinas Cipta Karya Deli Serdang . Namun pengawas yang mengaku bernama Iwan, menyatakan bahwa sebagian kontruksi berupa ukuran besi tulang tiang beton salah ketik . “Jumlah dan ukuran besi dalam bestek ini salah ketik,” alasannya. (PS).

Rencana Renovasi Dianulir SPECKSIFIKASI dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) rehabilatasi gedung dewan Deli Serdang terpaksa dianulir dan ditinjau ulang. Selain RAB dinilai terlalu tinggi, item pekerjaan juga tidak sebanding. “Anggaran yang dialokasikan terlalu besar, sedangkan yang mau dikerjakan hanya penambahan ruangan pimpinan beserta ruangan sekretariat dewan, bestek dan tendernya harus ditinjau ulang,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Drs Syarifuddin Rosa, usai rapat pimpinan dewan dengan agenda. Dijelaskan, rehabilitasi gedung tahun 2010 dengan pagu sebesar Rp 1.043.000.000 , telah ditenderkan dan dimenangkan oleh salah satu peserta tender dengan penawaran sebesar Rp 988 juta lebih. Ternyata setelah dipertanyakan jenis pekerjaan hanya untuk perluasan ruang kerja pimpinan dewan. Bagaimana kita tidak protes, kata Syarifuddin, apakah layak dana satu miliar lebih hanya untuk penambahan ruang kerja pimpinan dewan? Kalau ruangan kerja seluruhnya masih layak pakai, hanya luas dan fasilitas di dalamnya yang perlu pembenahan. Kemudian penambahan luas pimpinan dewan bukan hal yang mendesak, tetapi yang perlu justru pembangunan ruang rapat pimpinan, ruang kerja sekretariat dewan beserta fasilitas ruang komisikomisi. "Inilah yang di debat dalam rapat pimpinan sehingga rencana semula harus dianulir dan dirubah walau dengan anggaran yang sama," paparnya. Wakil ketua komisi yang membidangi pembangunan ini menilai banyak hal yang masih perlu dipertanyakan dalam rencana renovasi gedung rakyat yang dikomandoi Hj Fatmawati Tarkim tersebut. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Deli Serdang H Wagirin Arman S.Sos yang dikonfirmasi membenarkan rapat pimpinan memutuskan menganulir rencana awal renovasi gedung tersebut. (PS)


KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 122 8 - 14 NOVEMBER 2010

Ketua DPC PPP Madina dan Tapteng Dipecat MEDAN - Dewan Pimpinan Pusat Partai Perastuan Pembangunan (DPP PPP) memberhentikan Akhiruddin Nasutian dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Azhar Panggabean Sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). “Secara resmi DPP PPP telah memberhentikan pimpinan DPC PPP di Madina dan Tapteng,” kata Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (3/10). Disebutkan Fadly, dalam rangka terus menjaga eksistensi PPP di dua kabupaten itu, DPW PPP juga telah mengambil sikap menindaklanjuti keputusan DPP tersebut. “Menindaklanjuti keputusan tersebut, kita dari DPW PPP Sumatera Utara telah mengangkat saudara Ir Andi Jaya Matondang M.Ma sebagai ketua DPC PPP Tapteng dan saudara Drs H Yulizar Parlagutan Lubis/M.PSi sebagai Ketua DPC PPP Madina,”ujarnya. Fadly menjelaskan, ada tiga tugas utama yang harus dilaksanakan Andi Jaya dan Yulizar. Pertama mengamankan pelaksanaan kosolidasi partai secara internal. Kedua mengamankan kebijakan partai terkait Pemilukada yang akan dilangsungkan di dua kabupaten tersebut. Ketiga tetap menjaga konsolidasi partai dengan seluruh simpul dan kelompok strategis di masyarakat, inklud di dalam konsolidasi kepada seluruh pimpinan umat Islam. Dikatakan Fadly, saat sekarang ini PPP sedang melakukan proses konsolidasi kepengurusan ditingkat Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang (PAC). Hal itu sesuai dengan hasil Mukernas II di Medan dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) DPP PPP No.1888 tentang pelaksanaan konsolidasi kepengurusan di tingkat Ranting dan PAC. “Jadi ketua DPC dan Sekretaris DPC yang diangkat bertanggungjawab penuh untuk mengamankan dan melaksanakan konsolidasi internal tersebut,”tegasnya. Kemudian, di dua kabupaten itu saat ini sedang terjadi suksesi demokrasi dengan dilaksanakannya Pemilukada. Di Madina, kata Fadly, sedang menunggu proses pelaksanaan pemilukada ulang, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil pemilukada pertama diputuskan di ulang. Kemudian di Tapteng saat ini sedang berlangsung proses tahapan pemilukada. “DPW PPP berharap, Andi Jaya dan Yulizar dapat melaksanakan tugas ini secara baik,”ucapnya. Terkait konsolidasi pada umat, Fadly mengatakan saat ini PPP adalah satu-satunya partai yang tetap istiqomah menggunakan azas Islam. Untuk itu, pimpinan, fungsionaris dan kader PPP tidak boleh putus hubungan silaturrahmi dengan umat apapun alasannya. Atas dasari itu pula, ketua Tapteng dan Madina sebagai peminpin yang diberi amanah dan tanggungjawab harus mampu membangun komunikasi dengan seluruh kelompok strategis di tengah-tengah umat. Dibagian lain, Yulizar Parlagutan Lubis ketika ditanya tanggapannya seputar pengangkatannya sebagi ketua DPC PPP Madina, mengatakan siap melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan pimpinan. “Saya bersama Sekretaris Ahmadan Harahap, S.Ag siap melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut,”ucapnya. Bahkan Puli panggilan akrab Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan ia bertekad mengembalikan kejayaan PPP di era tahun 1999. Ketika itu, kata Puli, ia menjadi wakil rakyat Madina di DPRD Sumut. Puli mengatakan Madina sebagai salah satu basis PPP harus dibangkitkan kembali. “Untuk mewujudkan kebangkitan itu, seluruh potensi umat akan digalang kembali. Kerena itu pula kinerja seluruh aparat partai harus ditingkatkan,” ucapnya dan menyebutkan nama baik PPP di Madina harus diangkat kembali. Di tempat terpisah, Andy Jaya Matondang mengatakan hal senada. Dikatakannya sebagai kader yang baik, amanah dan tanggungjawab yang diberikan pimpinan wajib dilaksanakan. Disebut Andi Jaya, selama ini terjadi stagnasi kepemimpinan di DPC PPP Tapteng, akibatnya roda partai tidak berjalan terutama soal konsolidasi internal. Disaat bersamaan di Tapteng sedang bergulir proses demorkasi yakni pemilukada.(MH)

N A D JAMBI SUMUT

Pansus Nilai SKPK Rapor Merah SUBULUSSALAM - Sidang paripurna Panitia Khusus (Pansus) DPRK Subulussalam yang tergabung dari Komisi A dan B, Kamis (4/11) di Gedung DPRK Jalan Pertemuan, berjalan lancar. Dalam paripurna itu terungkap, berdasarkan hasil temuan di lapangan para SKPK mendapat rapor merah. Penilaian itu berikan atas mengkelola APBK 2010 terhadap pembangunan fisik dan non fisik yang bersumber dari APBK, Otsus dan DAK. Di Sekretariat Daerah contohnya. Alokasi belanja langsung sebesar Rp53.379.556.233 yang terealisasi hanya sebesar Rp34. 164.423.168. Belanja tidak langsung sebesar Rp4.128.177.870, realisasinya sebesar Rp3.098.310.616. Masih rendahnya daya serap anggaran ini membuat tim Pansus sangat perhatian. Ditambah lagi, ketika para SKPK ditanyakan realiasasi anggaran, merera tidak dapat memberikan penjelasan secara detail dan kurang kooperatif. Hal yang sama juga terjadi di Sekretariat DPRK. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8.274.820.131, realisasinya Rp4.098.888.883. Padahal peralatan kantor dan ruang alat kelengkapan dewan dan Pansus banyak yang rusak. Melihat kondisi ini, ke depan perlu perhatian dan keseriusan Pemerintah Kota dalam penempatan pegawai. Ke depan diharapkan dilakukan secara proporsional dan propesional. “Pansus mengharapkan Walikota dapat menyikapi secara cermat dan jangan menempatkan pegawai yang tidak sesuai porsinya,” kata juru bicara Tim Pansus I, Bahtiar. Di beberapa SKPK ada temuan Pansus yang sangat memprihatinkan. Seperti Dinas Kependudukan, pendataan penduduk kurang maksimal. Artinya untuk pengurursan KTP dan Kartu Keluarga terjadi tumpang tindih data dan pengurusannya lambat dan tidak transparan. Lain lagi di Inspektorat. Data penggunaan anggaran dan realisasinya masih kosong. Berdasarkan laporan Inspektorat kepada Pansus, banyak dinas dan SKPK yang belum menyampaikan laporan keuangan untuk APBK 2010. Untuk itu Pansus mengharapkan Walikota menempatkan SDM profesional dan berkompeten untuk mendukung

JAWABAN - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH sedang menyampaikan jawaban atas hasil temuan Pansus DPRK Subulussalam di Gedung DPRK setempat.

Walikota Minta Maaf WALIKOTA Subulussalam Merah Sakti SH meminta maaf kepada Tim Pansus DPRK Subulussalam saat penyampaian jawaban, Rabu (3/11) di Gedung DPRK setempat. Waktu itu Pansus menyebutkan jajaran SKPK kurang kooperatif memberikan keterangan. Menurut Walikota saat Tim Pansus turun ke Sekretariat Daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan, ia mengaku banyak jajarannya tidak berada di tempat karena sedang melakukan tugas kedinasan yang sangat penting. Atas ketidakhadiran itu menimbulkan kesan kurang koperatif. “Saya selaku Walikota meminta maaf kepada tim pansus agar ke depan tidak akan terulang lagi. Saya mengharapkan SKPK agar tidak berpergian di waktu tim pansus turun dan tidak memberikan izin keluar daerah,” terang Sakti. Sekaitan dengan belanja langsung pada sekretariat Daerah pada tahun 2010 dialokasikan Rp53.379.556.233 yang terealisasi sebesar Rp34.164.423.168 atau sekitar 64

kinerja Inspektorat dan program Pemerintah Kota Subulussalam. Di kesbang Linmas jumlah anggaran sebesar Rp1.559.752. 813, realisasinya mencapai Rp1.025.580.018. Sedangkan data alokasi fisik dan non fisik Rp1.170.254.680 dengan realisasi Rp1.111.913.580. Hal ini perlu pendataan dengan akurat seluruh lembaga ke organisasian di seluruh Pemko Subulussalam. Badan Pemberdayaan Masyarakat ditemukan realisasi pengalokasian anggaran terkait pengadaan/tender/Pl. Data yang ditemukan banyak yang belum terealisasi dari jumlah pagu Rp339. 454.000. Ini perlu Pendidikan dan pelatihan tentang menajemen

persen. Walikota mengharapkan kepada kepala Inspektorat agar lebih komunikatif dan menyampaikan laporan kepada walikota. Bagi SKPK yang belum menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan akan dijadikan evaluasi terhadap SKPK yang bersangkutan. Dimana temuan Pansus, jumlah anggaran pengadaan pada BPM Kota Subulussalam sebesar Rp443.204.000, dan yang sudah terealisasi Rp219.204.000. Namun ada keterlambatan disebabkan adanya perubahan nomenklatur, volume dan jumlah paket. Sehingga harus menunggu disahkannya APBK Perubahan 2010. Walikota mengakui seluruh jajarannya masih di luar yang harapkan. “Saya akan melakukan pergeseran dalam waktu dekat agar ke depan tidak terulang kembali kesalahan yang dilakukan para SKPK dan dapat membantu program yang saya tetapkan,” ujarnya.(KAR)

bagi aparat desa. Walikota perlu memperhatikan keperluan di desa agar jangan terbeban kepada aparat desa. Dinas Peternakan dan Perikanan masih banyak yang belum terelisasi seperti pembangunan kerambah pembibitan ikan di Desa Pulo Belen Kec Sultan Daulat. Dana untuk itu bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) yang mencapai Rp1,4 milyar. Hasil temuan Pansus dianggap mubazir, karena lokasi tidak sesuai, pengelolanya kurang maksimal dan bibit ikan tidak sesuai. Begitu juga dana yang bersumber DAK sebesar Rp1,2 milyar untuk pembangunan Balai Benih Ikan di Singgersing, tidak sesuai kon-

A. Parlindungan Kandidat Terkuat

JELANG PEMILUKADA

MEDAN – Meski Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan baru akan dilaksanakan pada Desember 2010 mendatang. Namun siapa kandidat yang akan maju sudah menjadi topik pembicaraan di kalangan internal partai berlambang ka’bah tersebut. Beberapa nama yang disebut-sebut akan maju pada Muscab nanti, di antaranya Ir H Ahmad Parlindungan yang kini masih menjabat sebagai ketua DPC PPP Kota Medan. Ada juga nama Abdul Rani SH (Sekretaris DPC PPP Medan/ anggota DPRD Kota Medan), Aja Syahri (Wakil Sekretaris PPP Medan/ Sekretaris DPD KNPI Sumut) dan beberapa nama lainnya. Namun dari beberapa calon yang muncul tersebut, diprediksi Parlindungan masih menjadi kandidat terkuat. Sosok ini dinilai akan mampu merebut kembali kursi nomor wahid di DPC PPP Kota Medan. "Kalau melihat hasil pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP yang sudah dilaksanakan di 12 Kecamatan, peluang Parlindungan untuk duduk kembali sebagai Ketua DPC sangatlah besar. Sebab para pengurus yang duduk di PAC merupakan pengurus lama yang notabene orangnya Parlindungan,”ujar pengurus DPC PPP Medan yang enggan namanya disebutkan, kepada wartawan, belum lama ini di Medan.(MH)

TAPTENG – Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tapteng melaksanakan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab). Acara itu dilangsungkan Sabtu (6/10) di Gedung MUI Tapteng. Acara ini dihadiri Bupati Tapteng diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H Muhammad Arman Effendi Pohan, Drs Hikmal Batubara, tokoh masyarakat dan 13 dari 16 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP se-Tapteng serta kader PPP lainnya. “Rapincab ini merupakan mekanisme partai seseuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) DPP PPP yang harus dilaksanakan,” tegas Ketua DPC PPP Tapteng Ir Andy Jaya Matondang MMA, kepada wartawan kemarin disela-sela pelaksanaan Rapimcab. Andy Jaya didampingi Abdul Basyir sebagai Sekretaris DPC yang sekaligus Sekretaris Tim Penjaringan, mengatakan Rapimcab merupakan sistem dan mekanisme penjaringan bakal calon

disi air. Temuan ini harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga dana yang bersumber APBA Rp138.000.000 untuk pembangunan kolam ikan di Desa Singgersing posisi air dari pada kolam. Yang paling memperhatinkan kondisi kolam ikan banyak yang rusak. Atas temuan ini Pansus menyimpulkan bangunannya tidak sesuai dengan bestek. Disperindagkop dan UKM jumlah anggaran pagu dari APBK Rp3.371.372.290 sedangkan realisasinya Rp1.433.067.455. Data alokasi dan lokasi pembangunan fiisk dan non fisik yang bersumber dari APBN, APBA, Otsus, APBK pada tahun anggaran 2010. Otsus sebesar Rp433.550.000 dan APBK

Rp1.049.000.000 realisasi pengadaan barang dari dana Otsus Rp400.000.000 sedangkan APBK Rp682.689.900. Paket yang ditangguhkan APBK Rp161.252.450. Banyak lagi permasalahan lain seperti pabrik Tapioka sampai saat ini belum diperbaiki. Penyaluran UKM sebesar Rp1,4 M terlambat disalurkan. Untuk temuan ini Pansus menyimpulkan agar Walikota segera mencopot Kepala Dinas tersebut karena tidak mampu dan melukai hati rakyat. Dinas Perkebunan dan Kehutanan realisasi penyaluran bibit kakao sebanyak 66.700 batang untuk lahan 58 Ha yang sudah disalurkan di Desa Sibungke dan Panglima Saman Kecamatan Runding. Sedangkan bibit kelapa sawit telah disalurkan ke desa Sikalondang Kec Simpang Kiri sebanyak 25.000–45.000 batang untuk lahan 17 Ha. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral belum dapat menambah PAD dari biji besi, galena, batu bara, timah masih tahap proses sampel maka diharapkan agar segera membuat proses lebih lanjut. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Jumlah anggaran Rp2. 644.836.866 dengan realisasi Rp1. 556.059.068. Begitu juga tentang PPL di lapangan masih belum mengetahui tupoksinya dan banyak kelompok yang tumpang tindih. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah anggaran Rp1.606. 586.000, realisasinya Rp1.208.025. 000. Dana alokasi Otsus pembangunan fisik dan non fisik Rp.9. 413.649.000 realisasinya Rp4.427.008.195. Pansus mengharapkan segera menentukan tapal batas lahan transmigrasi dengan masyarakat maupun HGU. Pansus mengharapakan Walikota dapat menghemat anggaran daerah (APBK) untuk melakukan perampingan SKPK atau merger. Hal itu telah diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah harus disesuaikan jumlah variabel antara jumlah penduduk luas wilayah dan jumlah APBK. Walikota Subulussalam Merah Sakti secara mendadak mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Aula pertemuan Sekdako usai mendengarkan penyampaian tim Pansus DPRK Subulusalam secara tertutup. Menurut impormasi dari seorang SKPK yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan pertemuan itu untuk meningkatkan kinerja membangun Kota Subulussalam.(KAR)

PPP Tapteng Gelar Rapimcab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tubuh PPP. Dalam penjaringan ini, DPP nantinya akan menghasilkan tiga nama untuk diusulkan ke DPW PPP. “Tahapannya, setelah Tim Penjaringan menghasilkan tiga nama bakal calon, kemudian diserahkan ke DPW untuk dipilih dua nama dan selanjutkan diserahkan ke DPP untuk menetapkan satu bakal calon yang akan di usung PPP,”jelasnya. Lebih lanjut Andy Jaya mengatakan, siapapun nanti terpilih lewat mekanisme Rapimcab ini, diharapkan merupakan sosok yang bisa diterima masyarakat. Figur yang diharapkan mampu menjawab kepentingan masyarakat, demi mewujudkan kesejahteraan lahir bathin. “Sesuai pesan Ketua DPW PPP Sumu H Fadly Nurzal, S.Ag, peserta Rapimcab diharapkan menentukan pilihan sesuai hati nurani. Dan bagi cakal calon yang tidak terpilih, PPP mohon maaf,”katanya. Pada kesempatan itu Bupati Tapteng, menyampaikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan Tapteng mengacu pada konsep Tapanuli Growth. Konsep

ini kata Bupati, diharapkan dapat dilanjutkan siapapun Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nantinya. Sementara itu, bakal calon Bupati Ir. H Muhammad Arman Effendi Pohan saat menyampaikan dalam visi misinya mengatakan pembangunan Tapteng ke depan di mulai dari bawah guna mensejahterakan rakyat. Daya saing harus dikedepankan, baik manusianya maupun produk ditingkat regional dan nasional. Filosofi kesejahteraan kata Arman ibarat mengangkat manusia tenggelam. Bukan mengangkat dari atas tapi mengangkat dari bawah. Maknanya agar orang yang mengangkat bisa merasakan seperti apa rasanya tenggelam. Dibagian lain, Hikmal Batubara sebagai bakal calon Wakil Bupati berpasangan dengan Dina Samosir dalam visi misinya menyampaikan bahwa mereka akan menciptakan pemerintahan bersih, memberdayakan SDM, mempercepat pembangunan dan meningkatkan mutu pendidikan. Pasangan bakal calon ini juga berkomitmen untuk melanjutkan program pemkab Tapteng yang saat ini dilaksanakan.(REL)

Panwas: Cawalkot Dinilai Curi Start JAMBI - Jadwal kampanye disepakati baru dilaksanakan mulai 24 November mendatang, namun para kandidat sudah mulai melaksanakan kampanye di beberapa daerah. Ketua Panwas Kota Sungai Penuh, Suhaimi mengungkapkan para kandidat banyak yang melakukan pelanggaran berupa melakukan kapanye di luar jadwal. Kandidat melakukan kampanye dalam berbagai bentuk, misalnya berupa turnamen dan beberapa kegiatan pertemuan lainnya. “Ya kalau ada kandidat yang melakukan di luar tahapan yang ditetapkan

itu merupakan bentuk pelanggaran,’’ ungkap Suhaimi. Dia juga mengatakan, para pasangan calon banyak memasang atribut kampanye di luar jadwal. “Baik berupa iklan di media massa, maupun jenis atribut seperti baliho. Bahkan baliho banyak beredar di jalan-jalan protokol di kota Sungaipenuh dan atribut lainnya,” jelasnya. Pihaknya akan memproses dan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan menindak lanjutinya ke KPU sebagai eksekutor. “Ya akan kita sampaikan temuan tersebut ke KPU

Kerinci,’’ tukasnya. Sementara itu, masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Sungaipenuh diberi kesempatan sebanyak 7 kali untuk melaksanakan kampanye. Kampanye akan di mulai 26 November 2010 hingga 07 Desember 2010. Penetapan jatah kampanye pasangan calon dilakukan, Kamis (4/10) kemarin, bersama KPU Kerinci, dan disaksikan pihak Kepolisian, Sat Pol PP, Panwaslu dan tim kampanye masing-masing pasangan calon. “Semua sudah menyepakati, dan kita sudah bagikan dengan adil, semua dapat

lokasi kampanye di setiap kecamatan yang ada di Kota Sungaipenuh,’’ sebut Wazirman, ketua KPU Kerinci. Lebih lanjut, dikatakan Wazirman, satu hari sebelum dimulai jadwal kampanye, akan dilaksanakan kegiatan penyampaian visi - misi semua kandidat di Gedung DPRD Kota Sungaipenuh. “Tepatnya tanggal 24 November,” sebutnya. “Lalu pada tanggal 25 November, akan dilaksanakan pawai simpatik pasangan calon dan simpatisannya, yang juga akan digelar di sekitar lapangan merdeka Kota Sungaipenuh,”imbuh Wazirman. (JE/MH)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 122 8 - 14 NOVEMBER 2010

Langkah Penting Membangun Pribadi dan Berintegritas SEI RAMPAH - Langkah penting membangun pribadi utuh dan berintegritas adalah membangun konsep diri positif, yakni memiliki pandangan dan perasaan positif mengenai diri sendiri. Kondisi seperti itu akan membuat seseorang menjadi optimis menyelesaikan masalah. Termasuk merasa setara dengan orang lain, menganggap pujian sebagai kewajaran, menyadari diri tidak bisa menyenangkan semua orang dan memiliki kemampuan mengubah diri. Pemaparan itu disampaikan Prof DR Achmad Mubarok, MA pada acara ceramah ilmiahnya dihadapan ratusan PNS dan pejabat Pemkab Serdang Bedagai yang digelar di aula kantor Bupati Sergai, Selasa (26/10). Acara itu dihadiri Bupati Sergai HT Erry Nuradi, Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sitorus SH, MSP, Wabup H Soekirman, Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, anggota DPRD Sergai, DPP Asosiasi Guru Bersatu Indonesia (AGBI). Memiliki konsep diri positif, menurut Achmad Mubarok, dimulai dengan pertanyaan mengenai dari mana, mau kemana dan untuk apa manusia hidup. Ketiga pertanyaan tersebut dapat terjawab melalui beberapa pendekatan yakni filsafat, psikologi, antropologi dan melalui penjelasan agama. Manusia memiliki beberapa hakekat yang mendasar yaitu sebagai makhluk yang unik (special), makhluk sosial yang membuatnya tidak bisa hidup sendiri, manusia budaya yang selalu memiliki konsep-konsep, makhluk yang berpolitik (zoon politicon) yaitu memiliki rasa ingin berkuasa atau memimpin, dan manusia sebagai hamba dari penciptanya. Sedangkan untuk memiliki konsep diri berintegritas menurut Achmad Mubarok ada beberapa indikator yang dapat dilihat. Seperti menjadi orang yang konsisten, sekalipun tidak dilihat orang lain. Berlaku adil dalam kondisi apapun, memiliki pola hidup sederhana, memaafkan sekalipun disakiti, memberi kepada orang yang kikir. Kemudian bersilaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan, diam ketika sedang berpikir, bicara hanya ketika diperlukan dan memperhatikan sesuatu karena akan mengambil pelajaran.(ADI)

Penyerahan Asset Harus Dibarengi dengan Political Will SERDANGBEDAGAI- Asset Pemkab Deliserdang seperti, rumah dinas camat, kantor camat dan pendidikan yang berada di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Selasa (12/10) dikunjungi Panitia Asset DPRD Deliserdang dipimpin Drs H Hasaidin Daulay. Kunjungan itu berkaitan dengan asset yang digunakan Pemkab Sergai dan dinilai tidak tepatnya mewacanakan hibah ke Pemerintahan Kota (Pemko) Tebingtinggi. Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDI–P, Khairi A Zulmi SH, Rabu (20/10) di kantornya mengatakan, penyerahan ketiga aset itu bisa diselesaikan dengan Political Will (niat baik) dari pemerintah kabupaten induk untuk mewujudkan UU No.36 Tahun 2003, pasal 15 ayat 1 yang mengatur penyerahan asset. “Bupati Deliserdang menginventaris, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai peraturan kepada Pemkab Sergai,” tegasnya. Selain mengacu pada UU No. 36 Tahun 2003, penyerahan asset itu juga dikuatkan dengan surat edaran Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 588/BAKD/Tanggal 1 Mei 2006 tentang penyerahan barang, utang piutang. Termasuk mengenai kantor camat, rumah dinas camat Tebingtinggi, kantor cabang dinas pendidikan dan pengajaran yang sejak dulu dimanfaatkan/digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan Kecamatan Tebingtinggi. Penyerahan itu, selain sudah diatur di dalam UU No 36 Tahun 2003 dan dikuatkan dengan surat edaran Mendagri juga didukung oleh surat Mendagri Nomor 030/2196/SJ/Tanggal 19 September 2008 yang isinya, penyerahan kantor camat, rumah dinas camat Tebingtinggi, kantor cabang dinas pendidikan yang berada di kota Tebingtinggi diserahkan oleh Pemkab Deliserdang kepada Pemkab Sergai melalui hibah sesuai pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, jelas Khairi A Zulmi SH, yang juga ketua DPD SPI (Serikat Pengacara Indonesia) Sumut.(ADI)

SUMUT

Angka Kemiskinan Masih Tinggi RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Drs HM Kahfi M.Si mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu masih tinggi. Hal itu disebabkan masih terjadinya krisis global. Pernyataan itu disampaikan Kahfi saat membacakan pidato tertulis bupati selaku pada upacara apel gabungan kelompok I, belum lama ini, di halaman kantor Bupati Jl. SM Raja Rantauprapat. Penilaian itu berdasarkan

hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) L.Batu 20062010. Selain itu, kata Kahfi, belum terpenuhinya secara

optimal kebutuhan dasar masyarakat, terutama terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan air bersih. Untuk itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi yang memadai guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah khususnya daerah pantai. Bupati mengingatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPS) agar dalam penyusunan renstra (rencana

strategis) SKPD, harus jelas indikator kinerja utama. Baik indikator keluaran maupun hasil yang akan dicapai. Sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap kegiatan dan penialian tingkat keberhasilan SKPD. Di dalam perumusan suatu kegiatan, harus mampu dilaksanakan pada tahun berjalan dan disusun dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang tersedia. Memperhatikan

BINTEK –Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyalami para peserta Bimbingan Tekhnis (Bintek) Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan bagi Kepala Desa/Lurah se-Kab Langkat.

PEMUDA PELOPOR - Bupati Sergai HT Erry menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga pemuda pelopor Kabupaten Sergai pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 tahun 2010 di lapangan bola Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Pemuda Pelopor Terima Penghargaan SEI RAMPAH - Berhasil dalam bidang wirausaha peternakan, bordir pakaian dan kepariwisataan. Tiga pemuda dan pemudi Kabupaten Serdang Bedagai yakni, Deni Setiawan Ginting, SPT warga Kecamatan Perbaungan, Wia Anggraini warga Kecamatan Sei Rampah dan Siti Fatima Lubis warga Kecamatan Teluk Mengkudu ditetapkan sebagai pemuda pelopor sekaligus mendapat penghargaan dari Bupati Sergai HT Erry Nuradi. Penghargaan itu langsung diberikan Bupati Sergai disaksikan Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sitorus SH, MSP, Kapolres Sergai AKBP Drs Eri Safari, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, mewakili Dandim 0204/DS Kapten Inf All Husni, Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli, mewakili Kajari Sei Rampah, Ketua KNPI Sergai, Ketua MUI H Luckman Yahya, para Kepala SKPD dan sejumlah Camat di Kabupaten Sergai.

Penyerahan piagam itu dilakukan usai peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 tingkat Kabupaten Sergai yang dilaksanakan di lapangan bola Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kamis (28/10). Peringatan Hari Sumpah Pemuda dimeriahkan penampilan drum band “Gita Bahana” dari Yayasan Pendidikan Teladan Sei Rampah. Bupati langsung bertindak sebagai inspektur upacara dengan komandan upacara H Putra Nasution dari Komando Inti (KOTI) MPC Pemuda Pancasila Sergai. Peringatan ini diikuti seribuan peserta dari unsur pemuda, KORPRI serta pelajar SMA Negeri dan swasta Kecamatan Sei Rampah. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga DR Andi A Malarangeng dalam sambutan tertulisnya dibacakan Bupati mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 tahun 2010 diharapkan dapat menjadi medium

untuk menggelorakan semangat pemuda dalam menginspirasi dan menggerakkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan berbekal semangat juang dan idealisme yang tinggi, para pemuda Indonesia telah membuat catatan sejarah yang gemilang sejak zaman pergerakan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan hingga era reformasi sekarang, kata Menegpora. Melalui momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82, Menegpora mengajak semua komponen bangsa terutama para pemuda untuk terus berikhtiar dan berjuang menguatkan pembentukan karakter bangsa di segala bidang pengabdian. Pembangunan kepemudaan bagi masa depan suatu bangsa teramat penting. Oleh karenanya semua elemen harus dapat meletakkan pemuda sebagai bagian utama atau sebagai arus utama pembangunan nasional, kata Andi Malarangeng.(ADI)

PASAR LIAR

Ganggu Peningkatan PAD SERDANGBEDAGAI - Keberadaan pasar liar di Kabupaten Serdangbedagai, dua tahun terakhir mulai menjamur dan menunjukan kemajuan pesat disejumlah pusat kota kecamatan, bahkan tingkat dusun. Namun membawa dampak pada sejumlah pasar yang dibangun Pemkab Sergai. Pasalnya pasar yang dibangun Pemkab sepi pengunjung dan itu berimbas apda menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menjamurnya pasar liar menunjukan kemajuan pesat disejumlah kota kecamatan dan tingkat dusun itu, kata Kadis Perindagsar (Perindustrian Perdagangan dan Pasar) Sergai, Drs Amrullah Damanik, Rabu (20/10) di kantornya. Ia mengatakan, Disperindagpar

Sergai belum bisa melakukan pengutipan retribusi ke sejumlah pasar-pasar liar karena umumnya sejumlah pedagang berjualan dilokasi milik pribadi. “Kita tidak bisa mengutip begitu saja retribusi sebagai kewajiban pedagang yang berjualan dipasar liar yang berlokasi ditanah milik pribadi, ucapnya. Munculnya permasalahan ini, menurut Amrullah, kemungkinan karena masih kurangnya Pemkab Sergai untuk memberikan pelayanan atau sarana kepada pengguna jasa (pedagang-red). Diakuinya, untuk menertibkannya Disperindagpar belum memiliki dasar dan payung hukum sehingga sangat kesulitan dilapangan. “Kedepan agar Pemkab Sergai bekerjasama dengan DPRD Sergai mem-

buat Perda tentang RT/RW (Ruang Tata dan Wilayah), jelasnya. Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Sergai, Ir Safaruddin menjelaskan, bahwa untuk menertibkan pasar liar yang menjamur harus dilakukan pendekatan dan melihat lokasinya guna melakukan pengkajian. “Dari sinilah bisa diketahui apa permasalahan yang timbul sehinga pedagang berjualan dipasar liar, selanjutnya dilakukan pendataan lalu melakukan musyawarah mencari solusinya, ketusnya sembari mengatakan apabila ini dilakukan dengan spontanitas langsung menutup pasar tersebut maka akan berdamapak tidak baik dan menimbulkan suasana yang tidak kondusif.(ADI)

sinergitas, baik di SKPD itu sendiri maupun antar SKPD. Diharapkan dalam penyusunan RPJMD Labuhanbatu 2011-2015, mampu merumuskan kebijakankebijakan dan program strategis untuk memacu percepatan pencapaian target pembangunan. Yaitu ‘rakyat jangan bodoh, jangan sakit dan jangan lapar’ sesuai dengan visi pembangunan Labuhanbatu yaitu “Labuhanbatu Mandiri 2015, Menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020,”. (HAH)

Hilangkan Budaya Mempersulit Masyarakat RANTAUPRAPAT - Aparatur di jajaran Pemkab Labuhanbatu khususnya kepala urusan pemerintahan di desa diminta menghilangkan istilah yang selama ini sudah membudaya. Istilah tersebut ‘Untuk apa dipermudah, kalau bisa dipersulit’ menjadi ‘Untuk apa dipersulit kalau bias dipermudah’. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP saat membacakan pidato tertulis Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika membuka pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, bagi Kepala Urusan Pemerintahan di Kab Labuhanbatu, beluma lama ini di aula kantor Badan PMPD. Pada kegiatan yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Pemerintahan Masyarakat Desa/Kelurahan Labuhanbatu itu, Wabup menyebutkan mengikis budaya negatif mendesak dilakukan agar pemerintahan desa dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Suhari memaparkan, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar aparatur pemerintah desa mengetahui tugas pokok dan fungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan tupoksi bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Kegiatan ini juga merupakan perwujudan visi dan misi Bupati-Wakil Bupati untuk mendorong perubahan untuk kemajuan agar masyarakat tidak bodoh, tidak sakit dan tidak lapar. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat antara lain meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dengan mendorong sentra ekonomi rakyat terutama perkebunan, pertanian, perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Lembaga keuangan dan koperasi yang didukung infrastruktur yang memadai. Suhari juga meminta kepada aparatur pemerintah desa agar terus mensosialisasikan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis, karena program Pemkab Labuhanbatu mulai dioperasionalkan Januari 2011. Kepala Badan PMPD/K Labuhanbatu Darfinsyah Siregar SH melalui Kabid Pemerintahan Desa Sabirin SE kepada Wabup melaporkan, tujuan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab perangkat desa. Meningkatkan pemahaman dan kesiapan menggerakkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan secara partisipatif. Meningkatkan kesiapan pemerintah desa dalam menyongsong dan mendukung pelaksanaan program pembangunan desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peserta pelatihan berjumlah 41 orang, terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Bilah Hulu, 24 orang, Bilah Barat 10 orang dan Pangkatan 7 orang. Angkatan II berjumlah 34 orang terdiri dari kecamatan, Bilah Hilir 11 orang, Panai Hulu 7 orang, Panai Tengah 9 orang dan Panai Hilir 7 orang. Narasumber terdiri dari, Kaban PMPD/ K, Kepala Bapemas dan Pemdes Provsu, Kabag Adm. Pemerintahan Pemkab Labuhanbatu, Kadis PPKAD, Kepala Bappeda, Inspektur, Kabag Hukum, Kepala Badan BPS dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Rantauprapat. (HAH)

Dinas Kesehatan Binjai Minim Anggaran BINJAI - Kepala Dinas Kesehatan Binjai Dr TM EL Fuad menegaskan bahwa pagu belanja APBD Kota Binjai pada atahun anggaran 2011 yang dialokasikan untuk pembiyaan kesehatan masih sangat minim. Besaran pagu yang akan diberikan yaitu sebesar Rp6,2 milyar dari alokasi anggaran ini untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) minimal Rp 2 Milyar. “Untun membiayai 2000 peserta Jamkesda, dibutuhkan dana minimal Rp2 milyar,”ujarnya usai acara

penyerahan pagu Anggaran belanja APBD Kota Binjai tahun 2011 ke masing-masing SKPD, Selasa pekan lalu di ruang rapat Walikota Binjai. Disebutkan Fuad untuk dana obat, pembinaan, perawatan fasiltas ,foging dan lain-lain, Dinkes sendiri tidak dapat berbuat banyak. Padahal program utama Pemko Binjai adalah peningkatakan kesehatan masyarakat. “Kita lihat saja nanti, sementara saya rencanakan semaksimal mungkin agar dana yang diberikan cukup," jelasnya.

Lebih lanjut Fuad mengungkapkan, mulai 2011, pemerintah pusat memiliki kebijakan dan program baru di bidang kesehatan. Yaitu pembebasan biaya pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan di seluruh rumah sakit pemerintah,

Puskesmas dan rumah sakit yang sistim askes. Dinkes akan terus memantau bila ada yang ditemukan melakukan pemungutan biaya ibu hamil dan melahirkan, tolong masyarakat melaporkan ke Dinkes. “Program ini diharapkan dapat

menekan angka kematian anak dan ibu melahirkan,"katanya Saat ini indonesia merupakan negara tertinggi kasus Kematian ibu dan anak. “Ini menjadi perhatian kita bersama untuk meminimalisirnya, sehingga masyarakat kota Binjai dapat hidup sehat dan tingkat anak dalam menerima Pendidikan akan lebih cerdas," ujar Fuad (foto). Seluruh SKPD dilingkungan Pemko Binjai terlihat hadir pada rapat penyerahan pagu APBD 2011 tersebut. Acara langsung dipimpin Sekdako Binjai Iqbal

Pulungan. Katanya rapat ini dilakukan untuk mengingatkan eluruh SKPD agar secepatnya melakukan perencanaan. Sebab pada 12 Desember mendatang, rencana anggaran masingmasing SKPD harus sudah diserahkan ke DPRD Kota Binjai untuk di bahas. Iqbal Pulungan berharap dana pagu belanja APBD 2011 yang diberikan Pemko Binjai dapat digunakan sebaik mungkin. “Susunan rencana anggaran jangan sampai lebih dari dana pagu yang diberikan,"ujar Iqbal.(SBR)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 122 8 - 14 NOVEMBER 2010

Ngogesa Jadi Warga Kehormatan Al-Washliyah STABAT - Organisasi Al-Jamiyatul Washliyah merupakan wadah pengkaderan generasi bangsa yang berahlak, berilmu dan punya kepekaan sosial terhadap hal yang berkembang di kalangan ummat. Karenanya pemerintah daerah sangat-sangat berkepentingan terhadap wadah ini sebagai mitra memberikan pencerahan bagi pembangunan Langkat secara materil dan spirituil. “Saya merasa haru dan berterima kasih atas kesediaan Al-Jamiyatul Washliyah menerima saya dan isteri sebagai salah satu anggota keluarga besarnya,” ungkap Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat menerima audiensi jajaran kepengurusan keluarga besar PD Al-Jamiyatul Washliyah di rumah dinas, Kamis (4/11). Sebagai pejabat pemerintah di daerah, dirinya mengharapkan dukungan segenap potensi masyarakat bagi terwujudnya percepatan pembangunan. Dukungan bisa berupa pensosialisasian kebijakan Pemkab, di masyarakat maupun saran masukan untuk mengingatkan jajarannya. Menyikapi undangan terkait HUT ke 80 Al-Washliyah, Bupati Ngogesa menyatakan akan hadir serta mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut. Sebelumnya, Ketua Gerakan Pemuda AlJamiyatul Washliyah (GPA) Achmad Zaid Nur melaporkan pihaknya dijadwalkan akan melaksanakan kegiatan HUT ke 80 organisasinya pada 8 Desember 2010 dengan ragam kegiatan yang dilakukan diantaranya penghijauan, bhakti sosial, ziarah dan puncak kegiatan. Keluarga Besar Al-Washliyah dalam kesempatan itu meminta kesediaan Bupati beserta Ny. Nuraida Ngogesa untuk diangkat sebagai anggota kehormatan organisasi yang didirikan pada tanggal 30 Nopember 1930 tersebut. Hadir mendampingi Bupati, Sekda Surya Djahisa, Kepala BKD Amril, Kabag Humas Syahrizal dan Plt Kabag Kessos Hasrul Dongoran. Sementara jajaran Al Washliyah diantaranya ketua PD Al Washliyah H Said Ruly, Sekjen M Said, Organ Bagian Al Washliyah IPA, APA, IGA, Muslimad, Himmah dan GPA.(JUL)

SUMUT

Anas: Silangit Perlu Diperjuangkan Jadi Bandara Internasional TAPUT–Ketua umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama Sekretaris Jenderal Edi Baskoro Yodhoyono dengan rombongan mendarat mulus di Bandara Silangit Siborongborong Tapanuli Utara, Rabu (3/11) sekitar pukul 09.00 WIB, menaiki pesawat Susi Air. Kedatangan petinggi Partai Demokrat itu dalam rangka Musda Partai Demokrat yang dilaksanakan di Parapat Kabupaten Simalungun. Rombongan ini disambut Bupati Tapanuli Utara, Torang Lumbantobing bersama tokoh masyarakat Ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menceritakan kondisi mereka saat hendak mendarat. “Di luar dugaan kami, saat mau mendarat agak goyong-goyang dan sebagian romobongan ada yang keringat dingin. Tapi dengan sambutan Bupati yang penuh persaudaraan, saya yakin rom-

bongan bisa lebih tenang,”ujar Anas. Lebih lanjut Anas mengatakan, ingin memberikan apresiasi dan penghargaan pada bupati, bahwa dari daerah yang sejuk dan jauh dari komplik politik, daerah ini adalah produsen tokoh nasional. Itu sudah diakui di Indonesia dan saya

berharap ke depan Tapanuli Utara terus menghasilkan tokoh terbaik bagi kemajuan daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan Indonesia. Anas berharap dan akan memperjuangkan agar bandara Silangit dikembangkan menjadi bandara internasional. Terkait kebutuhan energi listrik, Anas meminta Jafar Hatja, ketua Kasbit di DPR RI yang ikut dalam rombongan. “Saya yakin, bukan saja dicatat dalam tulisan, tetapi dicatat dalam hati, pikiran dan komitmen di DPR RI untuk memperjungkan perkembangan dan pembangunan bandara Silangit. “Ke depan daerah ini akan terus berkembang dan saya

yakin apa yang telah disampaikan Bupati akan sampai ke Cikeas,” ujar Anas. Bupati Tapanuli Utara, Torang Lumbantobing pada kesempatan itu mengatakan sangat berterimah kasih atas kehadiran dan kunjungan Ketua Partai Demokrat bersama rombongan. Kehadiran ini menjadi dorongan yang memotivasi kami agar lebih berbuat. Dikatakan Bupati Bandara Silangit salah satu pintu gerbang untuk kawasan Danau Toba. Masyarakat Tapanuli Utara mengharapkan dukungan dan perhatian Anas dan Ibas agar Geotermal Pembakit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Kecamatan Pahae Julu diper-

Jakarta dan Kalsel Study Banding ke Sergai

Anggaran Pemkab Madina 2010 Defisit PANYABUNGAN – Sikap lunak dan tidak tegas yang ditunjukkan Pj Bupati Mandailing Natal (Madina) Ir Aspan Sopian Batubara, berakibat fatal. Buktinya birokrasi yang dijalankan para pejabat, mulai dari Sekda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan staf, carut-marut. Hal itu disampaikan Katua Satma Madina Tan Gozali didampingi Sekretaris Iswadi Batubara, Kabid Social Politik Khairul yang juga aktivis HMI Madina, Samsul Borotan, Korlap AMP2 Madina dan Rifai Lubis Korlap AMP2 Ativis PMII Madina kepada wartawan Rabu (3/11) di Panyabungan. Menurut Tan, reformasi Birokrasi harus menjadi program utama Pj Bupati Madina, terumata dalam kaitan merekomendasikan pergantian Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Madina, Gojali Pulungan. Sosok Gojali dinilai tidak punya kemampuan, wibawa dan kredibilitas. Termasuk sejumlah kepala SKPD. Saat ini terjadinya depisit puluhan milyar di APBD 2010 akibat dari kebijakan mantan Bupati Madian Amru Daulay SH. Termasuk Plt Sekdakab Gozali Pulungan sebagai pimpinan pemerintahan dan Waskito sebagai Kadis Keuangan dan Aset Daerah. “Mereka harus bertanggungjawab atas terjadinya defisit anggaran tersebut,” kata Tan. Disebutkan, merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Pj Bupati untuk tegas kepada bawahannya. Begitu juga pada pejabat yang rangkap jabatan seperti Drs M Yusuf Nasution. Selain menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan), ia juga menjabat sebagai Ketua BLU STAIM. Juga Gojali Pulungan yang rangkap jabatan yakni Plt Sekdakab dan Kadis Kehutanan dan Perkebunan.(TH)

juangkan agar secepanya beroperasi. “Itu sangat membantu perkembangan daerah ini termasuk Indonesia,”ujar Bupati Kepala Bandara Silangit, Martinus Hutasoit, SE, mengatakan kehadiran Ketua Partai Demokrat diharapkan dapat memperjuangkan pembagunan bandara Silangit agar menjadi bandara internasional. “Pemerintah pusat benarbenar serius membantu pembangunan bandara ini ke depan,” ujar Martin Sementara para tokoh masyarakat Taput memberikan cendera mata berupa ulos Anas Urbaningrum bersama istri dan Sekretaris Jenderal Edi Baskoro Yudhoyono. (PRGG)

TANDA JABATAN - Wakil Bupati Langkat Budiono, SE atasnama Bupati menyematkan tanda jabatan kepada Sutrisuanto, S.Sos M.AP yang dilantik menjadi Camat Sei Bingai di ruang pola kantor Bupati.

Di Langkat, Gelombang Mutasi Kembali Bergulir STABAT - Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-141/K/2010, tertanggal 4 Nopember 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural eselon III dan IV. Mutasi ini merupakan yang kedua di bulan November tahun ini. “Kita jangan terjebak dan tenggelam dalam rutinitas, mutasi dilakukan untuk efektifitas dan efisiensi kita bersama,” ujar Bupati dalam sambutannya dibacakan Wakil Bupati Budiono, SE saat melantik 14 orang pejabat eselon III dan 7 orang pejabat eselon IV di ruang pola kantor Bupati, Jum’at (5/11). Kepada 4 Camat yang baru dilantik, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu berharap dapat me-

ngelola dan mengembankan segala potensi guna mensejahterakan masyarakat. Kepada para pejabat eselon III dan IV, agar mampu menerapkan prosedur dan sistem kerja menyangkut pembinaan motivasi serta prestasi pegawai bawahannya. Berdasarkan atas penilaian kemampuan, pengalaman dan prestasi kerja masing-masing PNS, melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) mutasi ini diharapkan mampu memotivasi seluruh PNS yang ada di Pemkab. Langkat untuk bersaing secara sportif dan positif guna menduduki jabatan yang sesuai dengan kemampuan tekhnis dan pengalaman kerja yang berorientasi kepada

pelayanan maksimal di masyarakat dan kemampuan menjabarkan visi misi pimpinan. Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Drs. Muhammad Nurta Camat Stabat, M. Ilyas, S.Sos Camat Pematang Jaya, Sutrisuanto, S.Sos Camat Sei Bingai, Drs. Siang Ginting Manik Camat Sirapit, Drs. Rudi Kinandung Kakan Pariwisata, Hj. Purnama Dewi T, SH Kakan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Drs. Rajanami YS Kabag Tata Pemerintahan, Badiuzaman, S.Sos Sekretaris Kesbangpollin. Selain itu Musti SE Sekretaris BKD, Rizal Gunawan Gultom Kabid Bina Kepemudaan Dispora, Mawardi Natsir,S.Sos MAP Kabid Diklat BKD serta sejumlah pejabat eselon IV lainnya.(JUL)

SEI RAMPAH - Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (4/11) mengunjungi Kabupaten Serdang Bedagai guna melakukan study banding dalam penyusunan struktur organisasi pelayanan terpadu serta penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Para pejabat eksekutif dan legislatif dari Jakarta dan Kalimantan Selatan itu, diterima langsung oleh Wakil Bupati Sergai H Soekirman dalam agenda tukar menukar informasi antar ketiga daerah yang dilaksanakan khusus di aula Sultan Serdang Pemkab Sergai di Sei Rampah. Staf Ahli Bupati Balangan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs Murjani MSi didampingi 10 staf Setdakab dan 10 anggota DPRD Kabupaten Balangan, menjelaskan bahwa kedatangan rombongan yang dipimpinnya ke Kabupaten Sergai adalah untuk melakukan study banding dalam rangka penyusunan SOTK. Dipaparkannya, Kabupaten Balangan hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak 8 April 2003 memiliki luas wilayah 1.878,30 km2 atau hampir sama dengan luas Sergai. Dari segi administrasi pemerintahan, Kabupaten Balangan terdiri dari delapan kecamatan dengan jumlah pendidik sekitar 111.000 jiwa jauh lebih sedikit dari Kabupaten Sergai dan mayoritas suku Melayu Banjar. Sedangkan potensi sumber daya alam yang terdapat di Balangan adalah perkebunan karet sekitar 40 ribu hektar, kelapa sawit 2.600 hektar dan sebagian pertambangan batubara. Luasnya areal perkebunan karet di Balangan karena komoditi tersebut merupakan usaha rakyat yang sudah turun-temurun, ujarnya.

Sementara itu, pejabat Biro Ortala Pemprov DKI Jakarta Drs M Norman MM didampingi sembilan anggotanya menjelaskan, bahwa kunjungannya ke Kabupaten Sergai adalah untuk melakukan study banding dalam upaya penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pusat pelayanan terpadu serta penyusunan rencana Pergub DKI tentang Transportasi. Dijelaskannya, Lima wilayah kota administratif di DKI Jakarta sudah memiliki pusat pelayanan terpadu satu atap. Untuk meningkatkan status pusat pelayanan itu menjadi satu pintu sebagaimana yang sudah diterapkan di Kabupaten Sergai, maka Pemprov DKI Jakarta merasa penting untuk melakukan pembelajaran ke daerah ini, ujar Norman. Kehadiran keduanya mengungkapkan, alasan kehadiran ke Kabupaten Sergai karena di daerah ini ada sesuatu yang mempunyai nilai lebih sehingga dan perlu diadopsi untuk diterapkan dalam upaya peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah masing-masing, ungkap. Wakil Bupati Sergai H Soekirman didampingi Asisten Admum Drs Liber Manurung, Kepala Kantor KPT & Penanaman Modal Drs Indra Syahrin MSi dan sejumlah pejabat Pemkab Sergai menjelaskan kehadiran rombongan pejabat pemerintahan kedua daerah merupakan motivasi bagi Sergai untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Diharapkan wabup, dari hasil study banding dan diskusi antar jajaran pemerintahan kedua daerah berkunjung ke Sergai dapat dijadikan bahan untuk penyempurnaan SOTK dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah, terang H Soekirman.(MEI)

HT MIlwan, Dari Golkar ke Demokrat Bagi masyarakat Sumatera Utara terkhusus Kabupaten Labuhanbatu, nama HT Milwan tidak asing lagi ditelinga masyarakat. HT Milwan, selain menjadi pengusaha selama 10 tahun di Labuanbatu, sosok ini juga pernah mengadu nasib pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 lalu. Berlatar belakang seorang militer, HT Milwan dikenal sebagai sosok tegas. Semasa menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu sudah banyak yang ia lakukan. Meskipun sebagai masyarakat menilai, selama menjadi bupati, Milwan dinilai gagal. Sebalum terpilih secara aklamisi sebagai Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara, Milwan juga pernah menjadi elit politik di partai Golkar. Bahkan

HT Milwan ia pernah menjabat sebagai ketua DPD II Partai Golkar Labuhanbatu. Namun, pasca terpilihnya Abu Rizal Bakrie sebagai ketua umum, Milwan tidak masuk jajaran kepengurusan.

Kondisi seiring dengan akan habisnya masa jabatannya sebagai bupati. Banyak kalangan meramalkan, karir politik Milwan akan habis. Bahkan jelang Musda Partai Demokrat, sempat muncul penolakan terhadap Milwan, karena dianggap sebagai kader instan. Namun hal itu terbantahkan, saat Milwan ternyata masih dipercaya 23 DPD Partai Demokrat untuk menakhodai Demokrat lima tahun ke depan. Itulah sosok Milwan, dari TNI, lalu masuk Partai Golkar dan setelah itu berpindah pilihan ke Demokrat. Demokrat sendiri dirikan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga datang dari kalangan militer. Mungkinkan itu benang merah kemanangan Milwan pada Musda Demokrat tersebut.

H Tengku Milwan terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah II Partai Demokrat yang berlangsung di Parapat, Kabupaten Simalungun. Mantan Bupati Labuhanbatu ini terpilih setelah menjadi satusatunya calon yang memenuhi persyaratan sesuai tata tertib (tatib) yang disepakati dalam musda tersebut. Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Batugana mengatakan terpilihnya Milwan karena memang mendapat dukungan 23 suara peserta Musda. Amri Tambunan, mendapatkan 12 suara dukungan. Sementara untuk formatur yang bertugas menyusun kepengurusan DPD Partai Demokrat periode 20102015 adalah Milwan Jhony Allen Marbun, Palar Nainggolan, Sopar Siburian, Dartatik, Sutan

Batughana, RE Siahaan dan Jhon Hugo Silalahi. Pra Musda, sejumlah nama diperkirakan akan maju bertarung memperebutkan kursi no wahid di partai besutan SBY tersebut. Meraka adalah Rahmad P Hasibuan (Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut), Zulkarnain Damanik (mantan Bupati Simalungun), Arifin Nainggolan dan Mustofawiyah Sitompul (anggota DPRD Sumut), Rahudman Harahap (Walikota Medan), Amri Tambunan (Bupati Deli Serdang), H Saleh Bangun (Ketua DPRD Sumut) dan T Milwan sendiri. Namun detik-detik sebelum Musda berlangsung, calon yang akan bertarung hanya tersisa tiga. Yakni Milwan, Rahmad P Hasibuan dan Amri Tambunan.

Pada saat pembahasan tatib yang mengharuskan setiap bakal calon didukung minimal 14 suara, Rahmad Hasibuan mundur. Praktis calon yang maju tinggal Milwan dan Amri Tambunan. Gugurnya sejumlah calon ketua DPD Demokrat Sumut, disebut-sebut karena ada intervensi dari Istana Cikeas. Seperti nasib yang dialami Rahudman Harahap, terpaksa tidak bisa bertarung karena terhalang kebijakan yang melarang Ketua DPD Demorat tidak boleh rangkap jabatan. Padahal situasi yang sama pernah terjadi, ketika pemilihan ketua DPD II Demokrat Kota Pematang Siantar. Waktu itu, Ir RE Siahaan masih menjabat sebagai Walikota, tetapi tidak dikenakan kebijakan larangan rangkap jabatan.(MH)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 122 8 - 14 NOPEMBER 2010

NASIONAL

KPU Diminta Bebas dari Unsur Partai Politik Belum merampungkan revisi UU No 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diduga karena masih kuatnya kehendak partai politik ingin kembali masuk ke KPU. "DPR sengaja bermainmain dengan satu permasalahan menyangkut kehendak parpol untuk menguasai lembaga penyelenggara negara dengan membuka peluang bagi anggota parpol," ujar Peneliti Politik dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

(KRHN), Veri Junaidi di Jakarta, Kamis (4/11/2010). KRHN bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli penyelanggaran pemilu mandiri seperti Cetro, Fitra, Formappi, ICW, IPC, JPPR, KIPP, PSHK dan lainnya sepakat menerbitkan Petisi atau pernyataan bersama bahwa penyelenggara pemilu haris bebas dari unsur parpol. Veri melanjutkan, Komisi II yang mengalami kebuntuan atau deadlock khususnya klausul tentang syarat non partisan penyelenggara pemilu diduga dikondisikan oleh partai-partai besar untuk

menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka. "Siapa yang diuntungkan, tentunya partai politik besar yang sudah mapan dan siap dengan format penyelenggaran model pemilu apapun. Legislasi yang tersendat atau bahkan gagal akan berdampak kekacauan persiapan penyelenggaran pemilu 2014," bebernya lagi. Namun siapa saja parpolparpol besar itu yang dimaksud, Veri enggan memerinci jelas. Menurut koalisi, akan sangat berbahaya jika unsur parpol masuk menjadi bagian dalam penyelenggara pemilu. Hal ini

akan menjadi ancaman bagi pemilu yang demokratis Jadwa Pemilu 2014 memang masih empat tahun lagi, namun idealnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru sebagai penyelenggara Pemilu harus sudah terbentuk paling lambat pertengahan tahun depan atau Juni 2011. "Jadi KPU baru nanti akan punya waktu 3 tahun lebih untuk menuju April 2014 (pemilu). Itu kan sangat bagus, harus seperti itu idealnya," ujar Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Gumay dalam diskusi di Bakoel Coffe di Jakarta Pusat, Kamis (4/11). Hal itu katanya, jika tidak

ingin terulang kekacauan pemilu dan permasalahan profesionalitas KPU dalam Pemilu 2009 kemarin. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan bagaimana menghasilkan pemilu yang berkualitas bukan sekedar mementingkan kepentingan tertentu saja. "Kalau tidak, ya apalagi kalau bukan kualitas pemilunya yang terancam. Sejarah terulang lagi, masa kita nggak naik-naik kelas," tandasnya. Namun sebaliknya, Cetro pesimis ini akan terwujud karena hingga kini Komisi II

DPR belum juga menuntaskan pekerjaan rumahnya yaitu revisi UU No 22 tahun 2007. Menurut Hadar, seharusnya akhir tahun ini tugas itu sudah harus selesai. "Ya (pesimis) secara umum kalau melihat perkembangan mereka. Idealnya kan satu kuartal saja, akhir tahun ini draft (revisi) selesai, tiga bulan ke depan, Januari, Februari, Maret melakukan pembahasan dengan pemerintah dan jadi. Terus tiga bulan kemudian, April, Mei atau Juni, KPU baru sudah bisa terbentuk,"jelasnya. (i n t)

KISRUH IPO K S BANC AKAN PAR T AI KOALISI PARTAI Hanura menduga IPO saham PT Krakatau Steel sudah dijadikan bancakan kelompok partai tertentu. "Termasuk partai koalisi pemerintah yang punya kewenangan untuk menunjuk-nunjuk orang duduk di komisaris BUMN," ujar politisi Partai Hanura Akbar Faisal, Kamis (4/11). Akbar sangat curiga ada permainan di balik IPO saham Krakatau Steel, karena penawaran harga yang terlalu murah. "Setelah mempelajari di sini ada kelainan, sehingga membuat saya curiga. Karena terlalu murah, Rp850," katanya. Apa ada indikasi saham KS diborong kelompok tertentu? "Sulit untuk membantah tidak ada kepentingan yang luar biasa canggihnya cara-cara seperti ini. Tapi cara ini bukan barang baru dalam penjualan saham milik pemerintah," tandasnya. Tak Masuk Akal Murahnya harga Krakatau Steel yang disebabkan nilai pasarnya yang relatif rendah sangat tidak masuk akal. Dengan kurs 9.000, harga 850/saham, nilai pasar 100% saham Krakatau Steel adalah US$1,47 miliar. Dengan kapasitas yang dinaikkan ke 2,5 juta ton tahun 2010-2011 ini, artinya nilai pasar KS adalah US$588,4 per ton kapasitas produksi. Sebagai pembanding, investasi Krakatau Posco (KP) senilai US$ 2,84 miliar untuk kapasitas 3 juta ton. Nilai buku dari investasi ini adalah 2,840 miliar dibagi 3 juta = US$ 948 / ton rencana kapasitas. Ini, artinya nilai pasar KS adalah US$588,4 per ton kapasitas produksi. "Masak nilai pasar KS per ton 61% lebih rendah dari nilai rencana investasi KP. Tentu tidak masuk akal. KS prusahaan yang sudah operasional puluhan tahun, KP baru groundbreaking 20 oktober 2010. Jadi KP masih perusahaan di atas kertas. Selain itu, KS sedang dalam proses revitalisasi dengan biaya US$220 juta yang tuntas Desember 2010 dan April 2011. Ditambah nanti US$360 juta," ujar pengamat ekonomi, Dradjad Wibowo. Menurutnya, hanya perusahaan busuk yang masuk BPPN yang

nilai pasarnya jauh di bawah nilai buku investasi. "Jadi jelas harga KS kemurahan dan investasi KP dimark up," tukasnya. Dibagian lain Menneg BUMN Mustafa Abubakar diminta menunda IPO saham PT Krakatau Steel guna meredakan kekisruhan politik yang terjadi saat ini. Permintaan itu dilontarkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Edhy Prabowo. "Stop atau tunda aja dulu penawaran saham itu, sampai benar-benar nanti diputus harganya," kata Edhy. Edhy juga meminta agar Menteri BUMN berani membuka kepada publik soal cara perhitungan harga saham Rp850 per lembar,

Konglomerat Wanita di Balik IPO Saham KS? PENETAPAN harga saham PT Krakatau Steel yang sangat murah diduga permainan konglomerat wanita yang bertugas mengumpulkan dana salah satu partai politik. Dugaan itu muncul dikarenakan, penetapan harga saham Krakatau Steel sangat tertutup dan tidak wajar. Bahkan, diperkuat dengan berhembusnya isu penjatahan untuk kelompok tertentu. "Ini memang sudah dikapling untuk konglomerat wanita itu," ujar seorang sumber, Rabu (3/11) malam. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Tjatur Sapto Edy yang dihubungi secara terpisah menduga, ada pihak yang sengaja menggoreng saham Krakatau Steel untuk mendulang dana partai politik. "Memang ada yang sengaja mau menggoreng

saham Krakatau Steel supaya dapat dana segar untuk itu (partai politik)," ujar Tjatur Sapto Edy. Tjatur mencurigai ada pengondisian oleh konglomerat tertentu sebelum Krakatau Steel melepas 20 persen sahamnya ke pasar. "Triliunan uang ini seenaknya dikapling-kapling, dibagi-bagi. Ini nggak benar, kita akan ungkap semuanya. Kita ingin mengingatkan kepada pemerintah supaya tidak mengobral aset negara," terang wakil ketua Komisi III DPR ini. Seperti diberitakan, IPO saham PT Krakatau Steel dengan harga Rp850 per lembar saham menimbulkan kegaduhan politik. Harga tersebut dinilai berbagai kalangan terlalu murah. Pemerintah dituduh tengah mengobral kekayaan negara, sebab KS adalah salah satu BUMN yang bernilai jual tinggi.(i n t)

proses penentuan harganya dan siapa 10 pembeli terbesar. "Buka aja, katanya ada 10 pembeli terbesar. Buka aja, kan nggak benar kalau harga awal saham 850 tiba-tiba sekarang melonjak," pintanya. Permintaan Edhy agar Menteri BUMN membuka data pembeli saham perdana ditujukan agar kasus ini tak rawan dipolitisir. "Pak Menteri BUMN harus berani membuka supaya tidak dipolitisir," tukasnya. Sejarah Buruk Terulang Sejarah buruk terus berulang. Berbagai industri strategis milik bangsa ini dijual obral. Kini PT Krakatau Steel (KS), perusahaan kebanggaan yang dibangun di era

Presiden Soekarno bakal di lego di masa Presiden SBY. Dulu Presiden Soeharto membangun perusahaan telekomunikasi PT Indosat, ternyata justru puteri Presiden Soekarno, yakni Presiden Megawati Soekarnoputri yang menjualnya kepada pihak asing. Dulu, dengan pandangan visioner, pemerintahan Presiden Soekarno membangun pabrik baja Krakatau Steel (KS) di Cilegon, Banten, kini malah giliran pemerintahan Presiden SBY yang menjualnya. KS sudah melengkapi diri dengan pelabuhan laut dan berbagai fasilitas penunjangnya, termasuk ketersediaan air bersih, jauh sebe-

lum negara-negara berkembang melakukannya. Perusahaan ini mempunyai posisi strategis di tengah perekonomian nasional, baik sebagai pengisi kantong anggaran pemerintah, kebanggaan nasional, maupun sebagai penunjang kelancaran industri nasional. Di era Orde Baru, Krakatau Steel terbengkalai lantaran pemerintahan Presiden Soeharto mempunyai orientasi kebijaksanaan politik dan ekonomi yang berbeda. Saat itu, perusahaan ini malah dianggap membebani pemerintah. Krakatau Steel yang kini menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dikelola secara produktif dan efisien. Tak heran jika pada 2011-

2012 diperkirakan PT KS menghasilkan 5 juta ton baja lembaran dan batangan. Adapun laba hingga Juni 2010 mencapai Rp800 miliar dengan total pendapatan Rp9 triliun. Ini naik 24,71% ketimbang sebelumnya. Sekalipun demikian, produkproduk KS terancam seiring realisasi perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA). Produk-produknya bakal tergerus oleh baja China yang harganya lebih murah, sekalipun kualitasnya belum tentu lebih tinggi ketimbang yang dihasilkan PT KS. Namun kini perusahaan ini bakal diobral. Nasib Krakatau Steel pun akan bernasib sama seperti Indosat atau aset nasional lain yang dilego dengan harga murah kepada investor asing. Rencananya, PT KS akan mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2010. Sejumlah 3.155.000 sahamnya bakal dilepas dengan harga Rp850 per unit. Pohang Iron and Steel Company (Posco) dari Korea Selatan serta dua investor Amerika Serikat berniat memborong saham PT KS. Pemerintah pun menargetkan pendapatan Rp4-5 triliun. Masyarakat memberi tanggapan yang luar biasa atas penawaran ini. Jumlah peminat mencapai sembilan kali lipat dari jumlah saham yang disediakan. Sebagaimana diketahui, investor asing memperoleh jatah 35% sedangkan domestik 65 persen dari total saham yang ditawarkan. Hanya saja, investor ritel bakal makin terpinggirkan dalam IPO saham Krakatau. Selain dapat jatah sedikit, saham BUMN baja ini juga sudah diincar pemain besar, pejabat bahkan politisi. Ada permainan kotor di dalamnya, maka publik dan pasar ribut. Salah seorang investor mengaku hanya mendapat jatah 32 lot (satu loat setara 500 lembar saham) saja dari pemesanan 6.500 lot. Itupun dia masih beruntung karena ia membelinya lewat Mandiri Sekuritas yang menjadi salah satu penjamin pelaksana emisi penjualan saham (IPO) Krakatau Steel.(i n t)

Harga IPO KS Picu Konflik Tokoh PAN PENETAPAN harga IPO PT Krakatau Steel (KS) di level Rp850 per saham yang dinilai terlalu murah sudah masuk ranah politik. Silang pendapat pun terjadi di antara tokoh PAN. Bahkan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan akan ada skandal yang lebih besar dari Century yaitu rencana penjualan PT Krakatau Steel (KS) ke pihak asing. Amien menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya saat pelantikan DPW PAN Yogyakarta di Wisma Haji, Yogyakarta, Minggu (31/10). Amien pun memerintahkan agar Fraksi PAN meledakkan kasus ini. Setelah itu barulah Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang terjun menangani kasus ini. "Ledakkan saja. Jangan mau dibayar berapa pun, ledakkan saja," perintah Amien. Menurut Amien, penjualan saham secara murah ini ditenggarai berpotensi menimbulkan korupsi dan ada segelintir orang yang diuntungkan dalam proyek ini. "Dijual sangat murah itu, tandanya ada udang di balik batu. Namanya korupsi," ucap Amien. Tapi tokoh PAN yang lain yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa yang juga Menko Perekonomian justru bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan Amien Rais. Hatta justru menegaskan, penentuan harga saham Initial Public Offering (IPO) PT Krakatau Steel sebesar Rp850 per saham tidak mendapat intervensi dari pihak lain. Menurutnya, penetapan harga merupakan kewenangan pemegang saham. Karena itu, tidak ada hubungannya dengan intervensi dari manapun. "Silah-

kan menetapkan harga pada harga yang wajar, itu kewenanganya pemegang saham," ujarnya di Jakarta, Senin (1/11). Dihubungi terpisah, pengamat pasar modal David Cornelis mengatakan, pernyataan Amien Rais lebih politis. "Saya kurang nangkep, maksud Pak Amien, meledak dari sisi apa," katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (2/11). Karena itu, dia berkomentar dari sisi finansial dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik tertentu. "Bahwa harga saham perdana KS murah di level Rp850 per lembar saham, nggak juga kok," timpalnya. David menilai, harga di level Rp850 merupakan valuasi yang moderat atau tidak mahal dan juga tidak murah. Memang secara fundamental, bisa saja harga KS di level Rp1.100. Sebab, fundamental KS sangat baik dan satusatunya perusahaan baja terbesar di Asia Tenggara. "Tapi, untuk apa di harga segitu, jadinya premium dong," tukasnya. David menegaskan, harga KS di level Rp850 merupakan harga

yang oke untuk market leader, dibandingkan dengan PT Jaya Pari Steel (JPRS.JK) dan PT Gunawan Dianjaya Steel (GDST.JK). "Walaupun tidak bisa dibandingkan secara linear, karena dari sisi size, KS unggul jauh," ucapnya. Dari sisi operasional, lanjutnya, KS memiliki eksposure hanya pada kondisi ekonomi global (steel demand), harga baja dan operational cost. Untuk ke depannya, lanjut David, penggunaan dana hasil IPO, bisa dioptimalkan di pos capital expenditure (capex) utilisasi produksi yaitu mengejar target hingga 5-7 juta ton baja per tahun yang saat ini masih 2-3 juta ton per tahun. Dia menyarankan agar tidak terjadi perubahan harga KS setelah terjadi book building. Waktunya pun jangan sampai mundur. "Ya point-nya adalah, jangan berubah harga dan jangan juga mundur. Itu saja. Kalau mundur dan berubah justru memperlihatkan adanya intervensi atau sesuatu dan lain hal," tukasnya. (BBS/MH)


KPK POS

10

KRIMINAL

E D I S I 122 8 - 14 NOVEMBER 2010

Kapos dan Polmas Lumpuhkan Penjahat SERBA JADI - Begitu mendapat informasi dari warga, Kapospol Kuala Bali Aiptu Homsul Huda dibantu Satuan Polisi Masyarakat (Polmas) Pulau Gambar, dengan sigap memblokade Jalan Utama persis di depan Kantor Camat Serba Jadi. Blokade guna menghadang dua pelaku jambret. Betul saja, sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan. Dua pelaku melintas dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 2534 IM. Dengan cepat polisi dan Polmas menahan laju kendaraan mereka, dengan tendangan ala kungfu. Dan langsung pelaku terjatuh ke sisi kanan jalan. Begitu kedua pelaku jatuh, petugas Polmas yang sedang memberikan pengamanan di Kantor Camat, meringkus dan memborgolnya. Dari TKP diketahui pelaku bernama Yoga (20), warga Batu 8 Lubuk Pakam, dan Putra (25), warga Jalan Pembangunan Gang Banjar. Keduanya langsung digelandang ke Mapolsek Dolok Masihul guna menjalani pemeriksaan. Kapolsek Dolok Masihul AKP PJ.Purba kepada KPK Pos membenarkan kejadian tersebut. Kedua pelaku, katanya, dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 Tahun. “Kasus ini akan segera kita proses,” ujar Kapolsek.(ARM)

SUMUT, NAD NASIONAL

Penanaman 1.000 Pohon Digagalkan RANTAUPRAPAT - Penanaman 1.000 pohon mahoni oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pencinta Alam Labuhanbatu digagalkan oleh sejumlah LSM yang peduli dengan lingkungan yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Torpisang Mata. Pimpinan aliansi, BS. Sitakar dan S. Lubis, Selasa pekan lalu, mengatakan, tidak ada niat untuk menggagalkan penanaman pohon di Bukit Torpisang Mata. Tetapi mereka keberatan karena pihak-

pihak yang berkompeten, Dinas Kehutanan dan pemerintah tidak ada yang ikuti. Mereka juga merasa heran mengapa penanaman pohon dilakukan di kebun karet oleh masyarakat. Sementara kebun sawit milik PT. Siringoringo, diduga lahannya bagian dari areal registrasi, tidak diusik. Terkait penaman 1000 pohon itu, pihak masyarakat tidak keberatan asal sesuai peruntukannya dan memenuhi unsure. “Jangan main tanam saja, nanti dipolitisir orang untuk pengalihan perhatian dari perusakan hutan Torpisang Mata menjadi penghijauan oleh masyarakat,” kata Sitakar.

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pencinta Alam Labuhanbatu yang dimintai tanggapannya baru-baru ini, Taruli Rambe dan Sekretaris Panitia Seutan Abdul Fattah Effendi, menyatakan, kegiatan itu murni dilakukan sehubungan dengan hari Sumpah Pemuda. “Sumber dananya dari mengamen ke kafe-kafe dan sekolah-sekolah dan hal itu telah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan,” kata mereka. Dari kegiatan itu, mereka mengumpulkan Rp 5 juta. Mereka lantas mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pembabatan hutan oleh PT Siringoringo. Ketika hal ini di pertanyakan

kepada Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu melalui Sekretarisnya Adi Susanto Purba mengakui pihak dinas menyurati seluruh Kacabdis di Labuhanbatu untuk membantu aliansi.“Ini berdasarkan surat aliansi nomor 05/Sek-APMA/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan ditindak lanjuti oleh dinas tanggal 18 oktober 2010, terkait pengutipan kami sudah mengatakan se-ikhlas hati para siswa dan guru, sehingga tidak ada pemaksanaan,” jelasnya. Dari penerlusuran tim wartawan, bahwa di daerah lahan yang ditanami adalah lahan masyarakat yang kini telah dibeli oleh

DPRD dan Bupati Madina Didesak Panggil Manajemen PT. GLP

BRI Cabang R Prapat Lakukan Pungli RANTAUPRAPAT - Di negeri ini, pungutan liar (pungli) kerap terjadi. Tak kecuali yang di BRI Cabang Rantauprapat. Oknum pegawai bank berplat merah itu, PSH memungut biaya kepada nasabahnya. Putri terpaksa mengeluarkan Rp 25.000 untuk pelegelisasian fotocopy rekeningnya. Peristiwa ini dialami Putri, Selasa pekan lalu. Kepada wartawan, Putri menuturkan kejadian itu dialaminya saat a membuka buku tabungan di BRI Cabang Rantauprapat untuk memenuhi persyaratan penerimaan dana beasiswa Dinas Pendidikan Kaupaten Labuhanatu. “Mungkin sudah banyak yang dikutipi karena banyak guru dan mahasiswa yang membutuhkannya, tapi anehnya BRI Unit Padang Matinggi, teman saya yang punya buku tabungan di sana, tidak ada dimintai uang, masak kita ke pusat Cabang BRI di Labuhanbatu kok malah harus bayar,” ujar Putri. Pimpinan Cabang BRI Rantauprapat, Sri Suardi melalui Asisten Manager P. Siregar, menegaskan tidak ada kutipan. “Tidak ada pengutipan dilakukan di BRI terkecuali meminta Rekening Koran Deposito dan Pinjaman Rp 25.000,- dan Rp 5000,- apabila perubahan atau lanjutan rekening koran, kalau untuk legelisasi buku tabungan tidak ada dipungut pembayaran, guru-guru yang datang hanya meminta legelisasi buku tabungan tidak ada yang dikutip,” jelasnya. Ketika dimintai untuk mempertemukan dan mempertanyakan langsung kepada PSH, P Siregar mengaku tidak mengenalnya. Ketua LSM Ampera Labuhanatu, Ansari Tambak menyayangkan sikap pegawai bank. “Seyogianya pimpinan memberikan sanksi dan teguran keras terhadap pegawai bank yang melakukan juga sebaiknya ditindak dan diproses sesuai hukum,” katanya. Menurutnya, pengutipan itu sangat keterlaluan. (HAH)

Kadis PU Langsa Gagal Ditahan LANGSA – Kejaksaan Negeri Langsa gagal melakukan penahanan, eksekusi terhadap Ir TM Tarkun dalam perkara korupsi. Eksekusi dilakukan Kejaksaan setelah turunnya putusan PK Mahkamah Agung dalam kasus yang melilit Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa itu. Kuasa hukum Tarkun, Syahrizal EF Damanik membantah kliennya melarikan diri. “Klien kami (Tarkun-red) bukan lari dari upaya eksekusi yang dilakukan oleh Kejari langsung sesuai putusan MA, tapi dia sedang dirawat inap di rumah sakit Thamrin, Jakarta,” kata Syahrizal kepada wartawan, pekan lalu. Disebutkannya, Tarkun menderita komplikasi. Diungkapkannya, mereka sengaja datang ke Langsa guna memberitahukan kondisi Tarkun kepada Kejaksaan. “Kedatangan kami menyampaikan Surat keterangan dokter kepada Kejari Langsa. Karena klien kami tidak bisa memenuhi panggilan kedua, eksekusi. Klien kami sedang sakit dan sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit Thamrin, Salemba Jakarta,” sebut Syahrizal. Ditegaskannya, Tarkun tetap akan kooperatif dan tidak mungkin kabur. “Pokoknya begitu dia (Tarkun-red) sembuh, maka langsung kita dampingi dia untuk memenuhi panggilan Kejari,” ungkapnya. Sementara itu Plh Kajari Langsa, Firmansyah mengaku sudah menerima surat keterangan dokter yang menyatakan Tarkun sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. “Namun demikian kita tetap melayangkan surat panggilan ketiga kepada terpidana, selain itu, tentang keterangan dokter ini kita juga akan mengecek langsung ke Jakarta melalui Kejaksaan di sana,” ujar Firmansyah.(B.S.OPUNG)

oknum Dinas Kehutanan dan diarahkan untuk ditanami yang lokasinya berdampingan dengan PT. Siringoringo yang mempunyai lahan diperkirakan mencapai 2.000 ha. Padahal, luas HGUnya hanya 927 ha, sebentar lagi masa HGU berakhir. Diduga dari luasan di luar HGU itu, mencaplok areal hutan lindung, 873, 60 ha. Persoalan tersebut didesak segera diproses penegak hukum. Hingga berita ini diturunkan, belum memperoleh keterangan dari PT Siringoringo. Humas perusahaan yang dihubungi, mengaku masih berada di Medan.(HAH)

Tersangka pengedar sabu ditangkap petugas Sat Narkoba Sergai yang menyaru pembeli ketika memperlihatkan alat perangkat penghisab sabu-sabu di Mapolres Sergai.

Polisi Tangkap Mantan Napi dan Kadus SERDANG BEDAGAI–Polisi berkalikali melakukan penangkapan tersangka terkait kasus narkoba. Namun tak membuat sejumlah pengedar dan pemakai barang haram itu kapok. Kali ini, polisi pun berhasil mengungkap jalur peredaran narkoba. Dengan menyamar sebagai pembeli, petugas Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai, Rabu pekan lalu, meringkus tersangka pengedar sabusabu di Lingkungan VII, Kelurahan Tualang, Perbaungan, Sergai. Tersangka yang nekat menjual sabu sebanyak 50 gram dengan petugas, diketahui bekas warga binaan di lembaga pembinaan, Edwin alias Pakcik (48). Ia ditangkap bersama perangkat desa, Zulpi (42) warga Dusun I Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin. Sumber di kepolisian, menyebutkan, awalnya tersangka yang biasa disapa Pakcik berniat menjual sabusabu kepada pembeli. Kemudian petugas mendapatkan informasi sege-

ra memancingnya untuk melakukan transaksi di sebuah rumah, menjadi lokasi penangkapan. Karena posisi rumah tersangka berada di Bedagai akhirnya Pakcik mengajak Zulpi yang juga seorang perangkat menjabat sebagai kepala dusun, kemudian meluncur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder BK 4753 XV warna hitam. Begitu sampai di rumah yang dijadikan tempat transaksi, keduanya memperlihatkan sabu-sabu seberat 50 gram, dibungkus plastik transparan. Sembari menunggu pembeli, keduanya juga mempersiapkan perangkat untuk menggunakannya. Ketika kedua tersangka kedatangan pembeli, sepasukan Sat Narkoba Polres Sergai juga datang menggerebek. Keduanya tidak bisa berkutik ketika duduk di ruang tamu, dari mereka ditemukan barang berikut alat perangkat sabu. Selanjutnya petugas membawa tersangka ke komando untuk dimintai keterangan. Selagi diperiksa tiba-tiba

telepon Pakcik berdering. Di bawah komando petugas, tersangka diminta untuk bertemu dengan lawan bicaranya. Belakangan diketahui, lawan bicaranya adalah sipemilik sabu-sabu bernama Agus Salim Marpaung (44) warga Jalan Panca Karsa, Gang Santi, Kelurahan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Dari info berharga itu, Kasat Narkoba, AKP Nopiardi langsung memimpin penangkapan tehadap tersangka Agus yang diketahui mengendarai mobil Honda CRV BK 868 CW. Bersama sejumlah anggota dan dari pengakuan tersangka, polisi berhasil meringkus pemilik sabu. Polisi berhasil meringkus Agus, ketika mobil dihentikan petugas berpakaian preman. Sopir mobil CRV bernama Azwir (26) warga Kota Tanjung Balai sempat menolak, tetapi ketika diberitahu alasannya dia bersedia keluar bersama dua perempuan yang disebut-sebut pacar Agus.(ADI)

Pelanggar Syariat Dieksekusi ACEH TAMIANG - Tiga terdakwa pelanggar Qanun Syariat Islam, Kamis pekan lalu, dieksekusi di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Eksekusi cambuk dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah Kuala Simpang, Nomor 03/JN/2010/Msy-Ksg, dalam perkara pelanggar Maisir. Pasal yang dikenakan pasa5 junto pasal 23 (1) Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 JO Pasal 55 (1) ke-1 JO Pasal 53 KUHP. Mereka yang menjalani eksekusi, adalah Muhammad Iqbal Alias Ade Bin Ishak, M. Hardiansyah Putra Alias Pupun Bin Harun AR. Keduanya

dihukum sebanyak tiga kali cambukan. Sementara Dedi Alias Betet Bin Sutarman dijatuhi lima kali cambukan. Betet tanpa meringis saat algojo melayangkan hukuman ke badannya. Sedangkan dua lainnya, Iqbal dan Hardiansyah tak menunjukkan ekspresi seperti Betet. Pelaksanaan hukuman Qanun, disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, Abdul Latief, Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, Unsur Muspika, Muspida Plus dan ratusan warga

masyarakat Aceh Tamiang serta tokohtokoh masyarakat dan Alim Ulama. Kajari Kuala Simpang M. Basyar Rifai menyatakan eksekusi cambuk dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang ada. Selanjutnya, kata Basyar, pelaksana cambuk telah pula disiapkan minimal 4 orang yang telah dibekali dengan petunjuk teknis serta peralatan penutup wajah guna mengaburkan identitas individu algojo. Hanya saja, dalam pelaksanaan hukuman itu. Beberapa orang yang tak ingin namanya ditulis memprotes Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang, yang dinilai masih tebang pilih dalam penerapan kasus itu.(BSO)

PANYABUNGAN - Belum dipenuhinya kewajiban PT. Grutti Lestari Pratama (PT GLP), untuk membangun kebun plasma, menjadi sorotan DPD KNPI Kabupaten Mandaling Natal. Ketua DPD KNPI Madina, Ir Anas S Lubis, mengatakan, persoalan kebun plasma untuk masyarakat, bukan hanya sebatas masalah kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Namun merupakan hajat hidup masyarakat yang harus dilindungi. Kebun plasma, lanjut dia, merupakan prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menanggapi adanya tuntutan dari tokoh masyarakat Madina, Deddy Nasution alias Ucok Mawar terhadap penyelesaian persoalan ini, Anas juga menegaskan bahwa tuntutan itu sangat positif dan memiliki dasar yang kuat. “Kami selaku pemuda, tentu mendukung dan mendorong semua tokoh Madina untuk menunjukan kepedulian terhadap masalah-masalah yang muncul di Madina ini. Apalagi beliau (Ucok Mawar) itu kan sesepuh pemuda, jadi kami menganggap bahwa ini adalah bagian dari perjuangan pemuda,” tegas Anas. ”Untuk itu, tanpa harus bertele-tele, DPRD dan Bupati harus panggil manajemen PT. GLP, dan selanjutnya, jajaran pemerintah menindak lanjutinya,” kata Anas. Disampaikannya, ada beberapa hal mengapa persoalan plasma harus diselesaikan secepatnya. Pertama, menurut Anas, untuk memastikan dan mengatasi kendala-kendala objektif yang dihadapi perusahaan dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Kedua, belajar dari apa yang terjadi, kasus PT. Perkebunan Sumut, kelambanan penyelesaian masalahmasalah yang berkaitan langsung dengan perut rakyat akan menimbukan gejolak social Sekretaris Eksekutif Pusat Studi dan Bantuan Informasi Pembangunan (Centre for Studies and Aid Information of Development–CSAID), Khoirul Anwar Siregar mengemukakan, dari berbagai informasi yang dihimpun lembaganya, ada tiga hal kendala yang menghambat pengerjaan plasma. Diantaranya, identifkasi warga tumpang tinding yang tak kunjung selesai, yang mengakibat tidak tuntasnya perhitungan kebutuhan dan untuk warga. Kedua, proses institusionalisasi lembaga kemitraan (koperasi wargared) yang lamban dan terkadang menimbukan konflik akibat adanya “peserta-peserta siluman” dari koperasikoperasi terkait. Dan, terakhir, keterbatasan lahan. “Namun, persoalan-persoalan tersebut tentunya bukanlah jalan buntu, yang tidak dapat diatasi. Menyangkut persoalan pertama dan kedua, tentu dapat diatasi dengan upaya pendampingan melalui instansi terkait ataupun tim gabungan yang khusus dibentuk oleh pemerintah daerah. Sedangkan terkait, masalah keterbatasan lahan, maka disinilah perlunya ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan Permen Agraria No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar,” jelas Khoirul. Sependapat dengan apa yang pernah diwacanakan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ir. Ali Mutiara Rangkut, tentang pencabutan izin lokasi KP-USU, Anwar menegaskan, secara faktual, pencabutan izin tersebut memang harus dilakukan. “Secara tegas, Pemerintah Daerah harus melihat pencabutan izin lokasi KP-USU ini sebagai bagian dari pelaksanaan Permen Agraria tersebut, dan penyelesaian masalah keterbatasan lahan plasma untuk masyarakat,” paparnya. Sebagai upaya preventif terhadap munculnya masalah yang sama dikemudian hari, Khoirul mengingatkan, agar ke depan disetiap kali penerbitan izin lokasi bagi perusahaan, pemerintah daerah harus secara bersamaan juga mencadangkan lahan untuk kebun plasma masyarakat.(TH)

Pungutan Belayar Resahkan Nelayan Serdang Bedagai SERDANG BEDAGAI Ratusan nelayan di Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai mulai resah dengan tindakan oknum Kantor Pelabuhan Bedagai. Sebab, begitu akan melaut mencari ikan di perairan Tanjung Beringin, mereka dipungut biaya izin belayar. Pada hal kondisi nelayan saat ini sangat memprihatinkan, ditambah lagi cuaca buruk yang sering mengakibatkan ombak setinggi 3 meter. Pungutan izin belayar berkisar Rp 10.000 - Rp 15.000 itu, menurut Fauzi alias Agam (46) pemilik pukat Cincin,

Fauzi alias Agam didamping Syahril serta nelayan lainnya ketika menjelaskan seputar pungutan izin belayar berkisar Rp 10.000- Rp 15.000 yang dilakukan oknum Kantor Pelabuhan Bedagai di TPI Bedagai. warga Tanjung Beringin, jelas sangat merugikan bagi nelayan. “Karena begitu mencekik leher

dan tanpa didasari hukum,” katanya. Dijelaskannya, untuk satu unit pukat cincin mereka

diwajibkan membayar Rp 15.000 per dua minggu, sedangkan pukat lingkung dibebani Rp 2.000 - Rp 10.000 setiap hendak melaut. Pungutan itu dilakukan oknum Kantor Pelabuhan Bedagai di daerah muara sungai ketika nelayan hendak berangkat melaut dengan menggunakan tangguk, terbuat dari sebatang bambu dilengkapi dengan lingkar jaring lalu diarahkan ke kapal nelayan yang hendak berangkat melaut. “Sebelum pergi menangguk ikan di laut, kami kena tangguk (kutip biaya) dulu di pintu muara oleh oknum Kantor Pelabuhan Bedagai,” jelas Agam yang juga Wakil Sekre-

taris PPP Sergai. Hal senada juga disampaikan pemilik kapal motor, Syahril. Dikatakannya dengan pungutan berdalih izin layar itu, dirinya seperti sapi perahan dan menjadi objek oknum tertentu demi keuntungan pribadi. “Di mana ketika nelayan mengalami musibah seperti tenggelam di laut dan mayatnya tidak ditemukan. Kepedulian mereka hanya sebatas melakukan pungutan, tidak pernah mengerti keluhan nelayan,” sesal Syahril. Kepala Pelabuhan Tanjung Beringin, Samson Silaen hendak dikonfirmasi soal pungutan itu, tidak ditemukan di kantornya.(ADI)


11

KPK POS E D I S I 122 8 - 14 NOPEMBER 2010

PT RAPP "Caplok" Lahan PT Kondur di Pulau Padang SELATPANJANG - Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan memberikan rekomendasi izin pengeloalaan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada PT RAPP di Pulau Padang berimbas pada PT Kondur Petroleum. Berdasarkan surat rekomendasi Menhut tersebut, sekitar 2.000 hektar areal lahan PT Kondur Pertroleum di Pulau Padang masuk dalam lahan konsesi HTI PT RAPP. Pernyatan ini diungkapkan Sekretaris Komisi II DRPD Meranti, Fauzi Hasan kepda KPK Pos, pekan lalu. "Dari 41 ribu hektar lahan konsesi PT RAPP di Pulau Padang, sekitar 2.000 hektar di antaranya adalah lahan PT Kondur salah satu perusahaan tambang minyak negara. Dampak dari kondisi ini akan berdampak buruk pada produkutivitas perusahaan minyak negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus meninjau ulang konsesi lahan PT RAPP di Pulau Padang Kecamatan Merbau," ujar Fauzi. Menurut Fauzi Hasan, sebagai perusahana minyak Negara, jelas PT Kondur memiliki legalitas hukum yang kuat terhadap ribuan hektar HGU di Pulau Padang tersebut. Meskipun usaha pertambangan minyak difokuskan di dalam perut bumi, dengan masuknya lahan PT Kondur ke dalam konsesi lahan HTI PT RAPP otomatis keleluasaan untuk melakukan eksplorasi minyak dilahan tersebut akan terganggu. "Apalagi pihak PT RAPP ngotot untuk menguasai dan menjadikan lahan tersebut sebagai kawasan HTI. Mau tidak mau, hutan alam yang selama ini dijadikan penyangga oleh PT Kondur akan turut ditebang habis dan diganti dengan tanaman akasia. Gundulnya kawasan hutan ini jelas akan menimbulkan resiko yang lain bagi upaya eksploirasi minyak PT Kondur," sebut Fauzi. Untuk itu, lanjut Fauzi Hasan, pemerintah dalam hal ini Menhut harus meninjau ulang izin HTI di Pulau Padang. Apalagi, katanya, hampir separuh dari konsesi lahan HTI yang diberikan ke PT RAPP merupakan kawasan perkebunan masyarakat. "Ketentuannya, lahan-lahan masyarakat harus diinclave dan tidak boleh untuk dijadikan HTI. Kalau pun pihak perusahaan menyanggupi membayar ganti rugi, kondisi ini tetap tidak menjamin kesejahteraan dan masa depan masyarakat. Kehidupan dan masa depan masyarakat akan terancam. Belum lagi dampak kerusakan lingkungan yang akan ditanggung masayrakat dari efek pembangunan kanal. Selain mengancam PT Kondur, HTI di Pulau Padang juga mengancam Rencana Tata Ruang wilayah Pemkab Meranti. Apalagi hampir 50 persen dari lahan konsesi HTI PT RAPP merupakan lahan perkebunan masyarakat. Untuk itu, Menhut harus mencabut izin HTI di Pulau Padang," tegas politisi PAN itu. Humas PT Kondur Petroleum, Darul Hidayat mengakui bahwa sebagian besar lahan operasional PT Kondur masuk di dalam konsesi HTI PT RAPP. Hanya saja, berapa luas lahan perusahaan yang masuk dalam konsesi lahan HTI belum dapat dipastikan. "Yang jelas, saat ini pihak PT Kondur masih berupaya melakuan pendataan di lapangan. Soal bagaimana tindak lanjutnya, akan dikoordinasikan dulu dengan Kementrian ESDM di Jakarta. Lahan PT Kondur yang masuk dalam konsesi HTI PT RAPP berada di blok Lukit. Berapa luasnya, kita belum tahu secara persis. Terkait soal ini, pihak PT Kondur masih menunggu kebijakan pemerintah puast dari kementrian ESDM. Idealnya, lahan PT Kondur bebas dari konsesi HTI," sebut Darul. Sedangkan H. Wan Abu Bakar anggota DRP RI asal Riau mengakatan kalau HTI PT RAPP, PT LUM dan PT RSL yang di tiga pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah kesalahan Bupati Bengkalis dulunya yang mengeluarkan rekomendasi sehingga terbitnya izin. Maka dari itu Bupati dan DPRD Meranti harus berani memanggil manajemen ketiga perusahaan HTI tersebut, guna bisa diekspose secara terang benderang dan bisa diketahui oleh masyarakat setempat. "Dan juga harus dengan secepatnya menerbitkan tata ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Dengan terbitnya tata ruang yang ada maka dengan sendirinya akan tersisih dan keluar dari sistem yang ada," kata Wan Abubakar. (JB)

Pemkab Labuhanbatu Tanggapi Surat MUI RANTAUPRAPAT - Surat yang disampaikan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu kepada Pemkab Labuhanbatu terkait maraknya perjudian dan prosrirusi dan cafĂŠ-cafĂŠ remang-remang yang berlokasi disimpang Kompi 126/KC Rantauprapat, Pemkab Labuhan batu menanggapinya dengan serius. Tanggapam serius itu dengan mengambil sikap segera melakukan rapat internal dengan pihak pengamanan. Hal itu disampaikan Sekdakab Labuhanbatu H Hasban Ritonga kepada wartawan diruang kerjanya, Jumat (29/ 10). "Kita akan tindak lanjuti dengan segera dan akan merapatkan ini dengan aparat keamanan dan instansi terkait lainnya," kata Hasban. Hasban juga mengecam dan geram dengan aksi perjudian dan prostitusi yang marak di kota Rantauprapat. Menurutnya, praktik perjudian dan prostitusi dilakukan seperti tidak memiliki upaya dan usaha lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. "Sepertinya tidak ada lagi lapangan kerja untuk mereka diberikan Tuhan kepada mereka, koq mengambil jalan singkat saja," kesal Hasban. Joko salah seorang warga yang berdomisili berdekatan dengan cafĂŠ remang-remang di jalan Simpang Kompi Rantauprapat mengatakan keinginannya Kabupaten Labuhanbatu tetap kondusif serta terjaga keamanam ditengah-tengah masyarakat. Taupik juga warga lingkungan seputaran itu yang setiap harinya berlalu lalang disana mengatakan kepada wartawan sangat merasa risih melihat wanita wanita yang berada disana, menurutnya perempuan itu harus dihormati, wanita harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnyadan bukan sebaliknya masa allah ucapnya mengesalkan.(hah)

KASUS BIBIT CHANDRA. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto (kanan) berbincang dengan pengasuh pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah (kiri) saat diskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan agama di kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Kamis (21/10). Dalam diskusi tersebut, Bibit menjelaskan kepada tokoh agama dan masyarakat tentang kronologi rekayasa kriminalisasi dirinya dan Chandra M Hamzah.

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

Dokter Diteror Bom Molotov RANTAUPRAPAT -dr. Rusman Lubis mendapat ancaman teror. Kediamannya, pada Sabtu Oktober lalu, dilempari bom Molotov, saat sedang tidak ada di rumah. Teror itu diungkapkan Rusman kepada wartawan di ruang kerjanya, di Rumah Sakit Citra Medika. Kejadian teror bom molotov oleh orang tak dikenal itu, memicu berbagai tanggapan di kalangan masarakat. Tujuan teror Molotov diakui Rusman tidak diketahui sebabnya. Rusman sendiri di kalangan masyarakat cukup dikenal, lantaran ia mantan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat. Pihak kepolisian hingga saat ini belum mampu mengendus siapa pelaku teror. Rusman Lubis menceritakan, bahwa rumahnya dilempari bom molotov ketika itu dia tidak berada di tempat. Tibatiba bom Molotov, dibuat dari kemasan botol berisi minyak yang dipasangi sumbu, itu dilempar ke arah rumahnya. Beruntung, bom tersebut hanya menghanguskan rumput

halaman rumahnya. "Saya hanya dapat informasi dari yang saya percayakan untuk meninggali rumah saat saya berada di luar kota. Tapi saya tidak habis pikir maksud serta untuk apa rumah saya dilempari bom molotov," katanya. Disampaikannya, dirinya sama sekali merasa tidak punya musuh, dan persoalan. "Hari itu juga saya minta Juwanto (menunggui rumah) untuk mengadu ke Polres Labuhanbatu dengan bukti STPLP/ 976/X/2010/SU/RES-BH, dan saya juga langsung hubungi pihak Polres untuk mengusut pelemparan bom tersebut," jelasanya Rusman pun tak ingin berandai-andai soal motif dan pelaku pelemparan bom

Molotov. "Saya tidak ada musuh," katanya. Rusman pun tak yakin, pelemparan bom molotov ke rumahnya, imbas dari pertengkarannya dengan Ketua Ketua Pertina Sumatera Utara. "Itu masalah penempatan dokter pertandingan, tapi entah mengapa tiba-tiba dia mengamuk ke saya dan mengatakan saya yang tidak-tidak. Tapi itu pun tidak saya tanggapi dan sempat terucap tentang masalah yang lalu tentang ormas yang diperebutkan waktu yang lalu dan mengatakan saya biang kerok gagalnya dia mendapatkan jabatan ketua di organisasi itu," katanya. Di tempat terpisah Juwanto, memperlihatkan foto-foto pelemparan molotov. Disebutkannya, pelemparan terjadi pada pukul jam 06.00 WIB pagi. "Aku terbangun dan melihat serpihan botol dan sumbu yang terbakar yang jaraknya hanya 1 meter hampir mengenai mobil ambulance. Melihat itu aku lang-

Gunung Gajah Terancam Hancur RANTAUPRAPAT - Gunung Gajah di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, terancam mengalami kehancuran akibat aktivitas galian C oleh sekelompok pengusaha. Hasil amatan wartawan bersama Sahat Siregar, salah seorang warga setempat, Minggu akhir Oktober lalu, terlihat sebagian kaki gunung telah dikeruk oleh alat berat sehingga badan Gunung Gajah tidak berpenyangga lagi. Menurut Sahat, para pengusaha yang mengelola galian C itu dibawah kendali pengusaha berinisial HS. Setiap harinya galian itu dilakukan, pada hal keberadaan izin galian itu diragukan "Baru satu bulan ini galian berjalan, mungkin izinnya juga belum ada, tapi yah bapak lihatlah itu. Puluhan truk setiap harinya melintas mengangkut tanah keluar dari lokasi ini," kata Sahat.

Masih menurut Sahat, bahwa warga yang tinggal di bawah kaki Gunung Gajah selalu merasa khawatir, terutama saat musim hujan. Karena dengan pengerukan gunung secara berpotensi menimbulakan bencana. "Sedangkan Gunung Gajah adalah daerah yang tertinggi di wilayah ini, setiap malam warga was-was, apalagi bila hujan turun," katanya. Sebelumnya, pengusaha HS menjelaskan bahwa usaha galian C itu adalah idenya untuk mengajak beberapa rekanan yang dikatakan dekat dengan bupati. Ketika ditanyakan tentang izin galian C tersebut apakah sudah ada diterbitkan, karena bupati terpilih saja baru di lantik lebih kurang dua bulan. HS mengatakan, untuk masalah izin itu di urus oleh seseorang yang bernama Cibro. (HAH)

Anggota Polsekta Medan Timur Ditembak Perampok MEDAN - Saat akan menangkap resedivis speslias perampok di kawasan hukum Polsekta Medan Timur, Aiptu Suharto, anggota Reskrim Polsekta Medan Timur ditembak Indra Syahputra, menjadi DPO. Saat anggota polisi tersebut mau menangkap pelaku di kawasan Jalan Ampera Kecamatan Medan Barat, Jumat pekan lalu. Korban ditembak pelaku menggunakan senjata korban yang dirampas. Kalakhar Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan mengatakan, awalnya salah seorang warga atas nama Abdul Karim melaporkan menjadi korban perampokan Indra. Aksi perampokan dilakukan Indra, sehari sebelumnya. Peristiwa berlangsung di Jalan Gunung Mas, di mana dalam aksi tersebut korban

kehilangan uang Rp 2,7 juta. Ternyata pihak kepolisian telah mengenali tersangka dan menjadi buronan polisi selama ini. Aiptu Suharto, Jumat lalu, mengendus keberadaan tersangka. Ketika dekat dengan pelaku, Aiptu Suharto berusaha mau menangkap Indra Syahputra sehingga terjadilah pergumulan, diantara mereka. Dalam pergumpulan satu lawan satu tersebut, senpi milik Aiptu Suharto lepas dari genggaman tangannya. Indra pun menembakkan senpi tersebut ke arah. Peluru bersarang dibagian bokong korban. Mengetahui adanya anggota Polsekta Medan Timur ditembak, perampok membawa kabur senpinya. (KHAIR)

Polres Nisel Tutupi Laporan Dugaan Korupsi PPK Dinas Kimpraswil NIAS SELATAN - Oknum Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Dinas Kimpraswil Nias Selatan, AH, sejak Januari 2010 lalu telah dilaporkan LSM Indenpenden Lematang Sriwijaya (ILS) ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini tidak tampak adanya proses hukum atas laporan itu. AH dilaporkan dengan dugaan korupsi Rp 2,8 milliar, saat menjabat PPK Dinas Kimpraswil, pada 2008-2009. Polda Sumatera Utara pun telah melimpahkan kasus itu ke Polres Nias Selatan sejak tanggal 30 Juni 2010 dengan Nomor;B/3167/VII/2010 bertujuan untuk diteruskan proses penyelidikan AH. Namun, pe-

limpahan kasus itu hingga kini tak jelas penyidikannya oleh Polres Nias Selatan. Informasi yang dirangkum LSM ILS, malah AH diajak bertemu oleh para oknum Caffe Howu Howu, empat hari setelah diilimpahkannya kasus itu oleh Polda Sumut. Ketiga oknum yang bertemu dengan AH, yakno NS, MG dan JT. Pertemuan berlangsung, 4 Juli 2010, dari pukul 17. 40 WIB hingga 23.00 WIB. LSM-ILS mengaku dapat mengetahui tujuan pihak oknum Polres Nisel bertemu dengan AH. AH diduga terlibat tindak pidana korupsi pada kegia-

tan tender pembangunan jalan Desa Sot'o, pembangunan jembatan di Desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam, pengaspalan jalan di Kecamatan Gomo menuju Desa Lawa Lawa Luo, juga pengaspalan menuju Desa Hilimondregeraya dan pembukaan badan jalan menuju SMKN di kecamatan Toma. Modus dugaan korupsi memenangkan kontraktor setelah menerima upeti. Seorang staf di Kimpraswil mengakui adanya permainan itu. Menurut staf yang tak ingin namanya ditulis, peranan AH pada pelaksanaan tender sangat kentara. (ARM)

MOLOTOV - Tampak rumah dr.Rusman Lubis yang di lempari bom molotop yang berjarak 9 meter dari jalan besar Jl. Rantau Lama No. 143 Rantauprapat. (KPKPos/HAH) sung melaporkan kepada dr. rangkaian mesiu dan sebenRusman Lubis dan memin- tuk cairan yang apa bila metanya untuk melapor kepada ngenai tank, akan merusak dan tidak dapat menembak polisi," ujar Juwanto. Kasat Reskrim Polres La- lagi. Yang ditemui itu hanyabuhan Batu, AKP M Taufik lah sebuah obor minyak yang membantah bahan peledak di lemparkan, tapi begitupun yang ditemuka di rumh Rus- kasus ini tetap kita selidiki, man adalah molotov. "Itu kita tunggu perkembanganbukanlah bom molotov. Ka- nya nanti," kata Taufik kelau bom molotov buatan Ru- pada wartawan. (HAH) sia yang terdiri dari rakitan/

PLN Tak Pernah Naikkan Biaya Penyambungan Jaringan SELATPANJANG - Pihak Ranting PLN Selatpanjang tidak pernah menaikkan biaya penyambungan jaringan listrik kepada konsumen. PLN Selatpanjang tetap berpegang pada aturan yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Pemerintah melalui Menteri ESDM nomor 07 tahun 2010 tertanggal 30 Juni tahun 2010, biaya penyambungan jairngan ke rumah-rumah sudah ditetapkan. Untuk daya 900 biayanya Rp. 769.500, daya 1300 Rp. 1.135.600 dan daya 2200 dikenakan biaya Rp. 1.931.600. "Kalau ada pungutan biaya lain diluar ketentuan ini, itu menjadi tanggung jawab piak biro. PLN hanya menerima biaya pemasangan jaringan sebesar yang telah ditetapkan" ujar Kepala Ranting PLN Selatpanjang Tri Nurkhalid kepada KPK Pos. Menurut Nurkhalid, tidak ada ketentuan yang membenarkan pihak PLN untuk menambah biaya penyambungan. Besarnya biaya penyambungan jaringa listrik ke rumah-rumah tersebut berlaku secara nasional. Tidak ada perbedaan, hanya saja kalau kemudian ada biaya tambahan mencapai angka Rp 3 juta lebih, itu merupakan kebijakan pihak biro instalator PLN yang berada dibawah naungan AKLI. Dan, untuk lebih jelasnya pihak konsumen ataupun calon pelanggan PLN yang ingin memasang jaringan langsung tanyakan ke pihak biro instalator. Pihak PLN tetap tidak memiliki kewenangan untuk itu. Dan ini menjadi tanggung jawab penuh pihak biro instalator selaku mitra PLN. Terkait adanya oknum PLN yang merangkap jadi biro, Khalid mengatakan sesuai dengan ketentuan tidak diperbolehkan. "Kalau ada oknum pegawai PLN yang merangkap jadi biro, ini bisa dikenakan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pihak PLN. Kalaupun ada oknum pegawai PLN yang mengambil uang dari calon pelanggan PLN tanpa kwitansi, ini menjadi tanggung jawab oknum tersebut secara pribadi. PLN tidak pernah memberikan kewenangan pada pegawai untuk memungut uang pemasangan jaringan. Apalagi oknum karyawan tersebut merupakan tenaga honerer, PLN tidak mau ambil resiko. Setiap penyetoran uang PLN teap di sertakan dengan kwitansi. Bagaimana PLN mau tanggung jawab, kwitansinya tidak disertai stempel PLN. Apalagi oknum terkiat juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut ke kantor. Ini murni menjadi tanggung jawab oknum terkait. Kalau merasa di rugikan sialakan saja lapor ke polisi," tegas Nurkhalid. Warga masyarakat masih mengeluhkan tindak penipuan oleh oknum PLN. Zaniwar, misalnya, merasa dirinya dibohongi oleh Zulkarnain pegawai PLN bagian jaringan. Zulkarnain menjanjikan kepadanya untuk memasang meteran dan jaringan listrik. Zulkarnain pun memasang tarif Rp 3,5 juta, dengan alasan PLN mengadakan program Gerakan Sehari 1.000 Penyambungan Listrik. PLN Ranting Selatpanjang kebagian sekitar 900 meteran. Namun, sampai saat ini meteran listrik tak kunjung terpasang di rumahnya. Tentu Zaniwar merasa kecewa, dirinya meminta pihak PLN bertanggung jawab akan hal tersebut. (JB)

Polsek Tebing Tinggi Ringkus Pengedar Narkoba SELATPANJANG - Polsek Tebing Tinggi berhasil menggagalkan penyelundupan 15 ribu btir pil ekstasi berasal dari Malaysia. Tidak lama berselang, lagi-lagi Polsek Tebing Tinggi menangkap 500 ribu pil ekstasi yang diselundupkan dari Malaysia. Belum lagi pengedar-pengedar kecil yang kini sudah dibui. Polsek Tebing Tinggi kembali penangkapan peredaran narkoba dalam jumlah yang besar dan mengamankan seorang tersangka Laihok (47) alias Atas. Tinggi jumnlah penangkapan kasus narkoba menunjukkan kawasan ini sangat maraknya peredaran narkoba. Soal penangkapan Laihok, kalangan masyarakat me-

nyebutkan tersangka sudah dikenal sebagai pengedar dan bandar narkoba. Penangkapan Laihok dilakukan pada Minggu pekan lalu. Laihok disergap saat melintas di Jalan Pembangunan III Kelurahan Selatpanjang Timur. Dalam penyergapan sekitar pukul 19.30 WIB itu, ditemukan satu paket sabusabu dalam kantong baju Laihok. Dalam proses pemeriksaannya, Laihok menyebutkan masih ada barang haram lainnya yang disimpan di rumah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, anggota Reskrim Tebing Tinggi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Suratman melakukan penggeledahan di ru-

mah kediaman Laihok, di Jalan Banglas. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 30,9 gram sabu-sabu sebanyak 10 paket besar, ekstasi bewarna ungu 160 butir, ekstasi merek xp warna oren 50 butir, ekstasi segi tiga tanpa merk, warna hijau 3 butir, pil heppypay 9 strip (90 butir). AKP Suratman yang didampingi oleh Kanit Reskrim dan Kanit Intel Edi Pornomo, mengatakan, penangkapan atas informasi dari masyarakat. "Kami sudah lama melakukan pengintaian terhadap Laihok," sebut Suratman. LSM Parades, Guntur mengharapkan Laihok dapat diganjar hukuman yang be-

rat. Sebab, kata Guntur, akibat perbuatannya merusak gene-

rasi bangsa. (JB)

BARANG BUKTI - Kapolsek AKP Suratman memperlihatkan sejumlah barang bukti narkoba yang disita dari tersangka Laihok. (KPKPos/JB)


12

KPK POS E D I S I 122 8 - 14 NOPEMBER 2010

KEJAHATAN perambahan hutan tak lepas dari lingkungan instansi kehutanan sendiri. Sedikitnya empat Kepala Dinas Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara terseret dalam kasus yang kerap menimbulkan dan berpotensi bencana alam. Tanah longsor dan banjir bandang. Perambahan hutan dan penggundulan di hulu hutan kerap luput dari pengawasan instansi tersebut. Hulu hutan diyakini dan dijamin sebagai kawasan pertahanan dalam pencegahan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sumber di Polda Sumatera Utara menyebutkan Plt Kadishut Kabupaten Humbahas, OS, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam aksus ilegal loging. Plt Kadishut Humhas berinisial OS diduga terlibat dalam pengeluaran Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Masyarakat (IPKTM) kepada sejumlah perambah hutan di Humbahas. Plt kadis Humbahas tersebut (OS) tidak dilakukan penahanan karena dinilai kooperatif semasa menjalani penyidikan. "Proses penahanan adalah kewenangan penyidiknya,ujar sumber di Poldasu. Dalam kasus dugaan illegal logging di Humbahas, OS diduga memberikan IPKTM kepada penggarap di sekitar lima titik areal hutan lindung di kawasan Desa Pollung, Humbahas. Diduga kasus ini juga melibatkan oknum pejabat daerah setempat. Sementara data yang dihimpun KPK Pos, jumlah kasus Ilegal loging selama tahun 2010 yang ditangani jajaran Poldasu, 27 kasus. Di mana 8 kasus diantaranya sudah dilimpahkan ke JPU. Dalam penyidikan, 11 kasus. dari 27 kasus ilegal loging tersebut, Poldasu mengamankan barang bukti 787,09 M3 kayu olahan serta 2.500 Kg rotan disita sebagai barang bukti. Sementara itu sumber lainnya menyebutkan Satuan Tipiter Poldasu menetapkan Plt Kadishut Humhas berinisial OS tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan illegal logging di Kab Humbahas dianya diduga mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) kepada sejumlah perambah hutan di Humbahas. Dalam penyidikan, kepolisian tidak melakukan upaya penahanan terhadap OS. Dalam kasus dugaan illegal logging di Humbahas, OS diduga memberikan IPKTM kepada penggarap di sekitar lima titik areal hutan lindung di kawasan Desa Pollung, Humbahas. Poldasu pun kini tengah menurunkan tim melakukan penyelidikan praktik dugaan ilegal logging di Desa Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. "Saat ini tim dari Tipiter Poldasu sedang melakukan penyelidikan di sana (Humbahas), kita tunggu aja hasilnya," ujar Kasubbid Dok Liput Bidang Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan. Dia menjelaskan, penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi tentang penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) di Desa Pollung, Kabupaten Humbahas. Sementara, berkas berita acara pemeriksaan (BAP) kasus illegal logging di Desa Kaban Tengah, Kec Sitllu Tali Urang (STU) Jahe, Pakpak Bharat dengan tersangka Kadishut Pakpak Bharat Ir Sujarwo sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan pada pekan lalu. "BAP kasus illegal logging Pakpak Bharat sudah P-21. Selanjutnya tersangka dan barang buktinya akan kita serahkan ke jaksa penuntut," ujar Nainggolan. Ir Sujarwo ditetapkan sebagai tersangka karena memberi izin pemanfaatan kayu hutan di Pakpak Bharat seluas 100 hektare, penetapan Sudjarwo sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan pengembangan terhadap tersangka lainnya yang ditangkap Poldasu 16 Januari 2010 lalu. Sementara untuk kasus dugaan illegal logging di empat wilayah Kec Nassau Kab Tobasa dengan tersangka Kadishut Tobasa Alden Napitupulu, BAPnya sedang berada di tangan jaksa,Poldasu masih menunggu petunjuk. Untuk kasus illegal logging Tobasa, kita sedang menunggu petunjuk dari kejaksaan, karena BAP-nya sudah kita limpahkan,ujar Nainggolan.

KRIMINAL

LIPSUS

KASUS ILEGAL LOGING

MASIH MELILIT PEJABAT HUTAN

Kasus Perambahan Menurun

TINGKAT perambahan hutan seperti penebangan hutan secara liar (illegal loging) di daerah Sumatera Utara (Sumut) sangat jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2009 lalu. Di mana menurut Kepala Dinas Kehutanan ( Kadishut) Sumut JB Siringo-ringo melalui Plt Kasi Penanganan Hutan, M Gultom SH mengaku. Untuk tahun 2010 ini terjadi perambahan hutan di Tanah Karo dan pihak Dinas Kehutanan Sumut menyita sebuah beko di Batu Bara Kecamatan Medang Deras. "Tahun 2009, hampir semua kawasan hutan di Sumut terjadi illegal logging, berbeda dengan tahun ini," kata Gultom, Kamis pekan lalu saat ditemui di ruang kerjanya.Selain itu,selama tahun 2010 Dinas Kehutanan Sumut sudah berhasil menuntaskan 1 kasus illegal logging di Kabupaten Karo dan kini berkas perkaranya sudah dikejaksaan dan nunggu disidangkan dan banyak ada sejumlah kasus illegal loging yang masih disidik. Dalam melakukan pengawasan dan

patroli kerap dilakukan oleh pihak Dishut Sumut untuk menindaklanjuti permasalahan ini.M Gultom dengan terang masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintahan kabupaten/kota sehingga masih saja ada ditemukan kasus-kasus yang merusak hutan. "Sesuai dengan PP No 38 tahun 2007, kewenangan Kabupaten/Kota dalam penanganan permasalahan hutan. Provinsi hanya menerima laporan dari masing-masing wilayah kehutanan saja," sebutnya lagi.Untuk koordinasi sendiri, lanjut Gultom, pihaknya hanya membantu suatu daerah jika tidak sanggup dalam melakukan patroli secara besar-besaran. "Dan setiap laporan pengaduan yang kita dapatkan dari masyarakat, selalu kita tindaklanjuti," ujarnya. Di tahun 2009 dan 2010 ini, Dinas Kehutanan selalu menyurati masingmasing daerah akan hutan dalam pengawasan mereka agar di jaga dengan sebaik mungkin. "Disamping patroli, kita melakukan ini agar mereka benar-benar

sigap dalam melakukan pengawasan daerahnya," tukasnya.Demi meningkatkan patroli atau pengawasan setiap hutan di seluruh Sumatera Utara ini, M Gultom berharap agar pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pengawasan ini. "Patroli dan pengawasan ini bukanlah tugas yang mudah, diperlukan biaya operasional khusus agar ke depan hutan di Sumut ini lebih terjaga dengan baik dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab," pungkasnya mengakhiri. Dalam menjaga dan melestarikan hutan dirinya mengharapkan kepada masyarakat yang berada disekitar kawasan agar mau menjaga dan merawat hutan yang ada.Dan janganlah mau terpancing dengan orang-orang yang mau memberikan iming-iming ataupun hadiah untuk merusak hutan.Sebab bila terjadi bencana yang ditimbulkan akibat hutan rusak maka masyarakat itu sendirilah yang merasakan penderitaannya.( S.EDHI)

Komunitas Peduli Hutan Sumut

lengkap Jimmy yang diterima redaksi melalui email. Pihak kepolisian sudah sangat matang menetapkan beberapa Kepala Dinas Kehutanan (Tobasa, Pakpak Bharat, Simalungun, Humbahas) sebagai tersangka dalam kejahatan kehutanan yang terjadi d iwilayah administrasi masing-masing daerah. Pihak penyidik pasti telah memiliki bukti bahwa izin IPKTM (Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik) yang diberikan oleh para Kadishut itu berada dikawasan hutan

lindung sesuai Kepmenhut No. 44 Tahun 2005. Karena untuk menentukan sebuah lokasi berada dikawasan hutan lindung atau tidak itu sangat mudah dan bisa cepat. Yang perlu mendapat perhatian dan pencermatan publik dalam kasus ini adalah soal penerapan dakwaannya. Sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat menjadi efek jera bagi pejabatpejabat dikemudian hari, tidak hanya sekedar menjadi "target karir" atau "politis".(RED)

SEKRETARIS Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumut, Jimmy Panjaitan meminta Kepolisian serius dan profesional menangani kasus-kasus hutan. NGO yang konsens dengan keberadaan hutan ini, berharap penanganan kasus hutan tidak dijadikan saran atau kendaraan pribadi dalam karir dan politis. Berikut pernyataan Sedangkan untuk kasus ilegal loging di Kab Simalungun, hingga kemarin penyidik Satuan IV Tipiter masih memeriksa sejumlah saksi. Dalam waktu dekat, penyidik akan segera menetapkan tersangka.Saksisaksi masih diperiksa secara intensif, mungkin dalam waktu dekat tersangkanya akan segera kita ditetapkan. Kalakhar Humas Poladsu AKBP.MP Nainggolan menambahkan, hingga kini, pihak Tipiter Poldasu sudah menahan dua Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) terkait penerbitan izin pemanfaatan hutan lindung (register) kepada masyarakat. Modusnya sama, menerbitkan IPKTM. Kedua Kadis Kehutanan yang ditahan adalah, Kadishut Pakpak Bharat, Ir.Sudjarwo dan Kadishut Tobasa, Ir.Allen Napitupulu. Berkas berita acara

pemeriksaan (BAP) kasus illegal logging di Desa Kaban Tengah, Kec Sitelu Tali Urang (STU) Jahe, Pakpak Bharat tersangkanya Kadishut Pakpak Bharat, Ir Sujarwo sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan pekan lalu. Selanjutnya tersangka dan barang buktinya akan kita serahkan ke jaksa penuntut, ujar Nainggolan. Ir Sujarwo ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan izin pemanfaatan kayu hutan di Pakpak Bharat seluas 100 hektare. Penetapan Sudjarwo sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan pengembangan terhadap tersangka lainnya yang ditangkap Poldasu 16 Januari 2010 lalu. Sementara untuk kasus serupa di empat wilayah Kec Nassau Kab Tobasa dengan tersangka Kadishut Tobasa,

Allen Napitupulu, BAP-nya sedang berada di tangan jaksa dan Poldasu tengah menunggu petunjuk.Untuk kasus illegal logging Tobasa, kita sedang menunggu petunjuk dari kejaksaan, karena BAP-nya sudah kita limpahkan," kata Nainggolan. Sedangkan untuk kasus illegal logging di Kab Simalungun, hingga kemarin penyidik Satuan IV Tipiter masih memeriksa sejumlah saksi. Dalam waktu dekat, penyidik akan segera menetapkan tersangka. Saksi-saksi masih diperiksa, mungkin dalam waktu dekat tersangkanya akan segera ditetapkan. Nainggolan tidak bersedia menyebutkan identitas calon tersangka dimaksud, apakah ada yang melibatkan oknum pejabat terkait atau hanya masyarakat selaku penerima izin dari pejabat

di Kab Simalungun. Modus pemberian izin hutan di Pakpak Bharat dan Tobasa, sama dengan yang terjadi di Kab Simalungun. Kasus diPakpak Bharat dan Tobasa melibatkan Kepala Dinas Kehutanan," ujar AKBP. MP.Nainggolan. Sementara itu kasus ilegal loging lainnya berada di kawasan Kab Langkat tepatnya di kawasan Besitang, dalam kasus ini tersangka dua orang. Dalam kesempatan itu, Nainggolan menjelaskan, berkas berita acara pemeriksaan (BAP) kasus illegal logging di Desa Kaban Tengah, Kec Sitellu Tali Urang (STU) Jahe, Pakpak Bharat dengan tersangka Kadishut Pakpak Bharat Ir Sujarwo sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan pada pekan lalu. "BAP kasus illegal logging Pakpak Bharat sudah P-21. Selanjutnya

tersangka dan barang buktinya akan kita serahkan ke jaksa penuntut. Ir Sujarwo ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan izin pemanfaatan kayu hutan di Pakpak Bharat seluas 100 hektare. Penetapan Sujarwo sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan pengembangan terhadap tersangka lainnya yang ditangkap Polda Sumut pada 16 Januari 2010 lalu," katanya. Sementara untuk kasus dugaan illegal logging di empat wilayah Kecamatan Nassau, KabTobasa dengan tersangka Kadishut Tobasa Alden Napitupulu, BAP-nya sedang berada di tangan jaksa, dan Poldasu tengah menunggu petunjuk. Untuk kasus illegal logging Tobasa, kita sedang menunggu petunjuk dari kejaksaan, karena BAP-nya sudah kita limpahkan," kata Nainggolan. Sedangkan untuk kasus illegal logging di Kab Simalungun, hingga kemarin penyidik Satuan IV Tipiter masih memeriksa sejumlah saksi. Dalam waktu dekat, penyidik akan segera menetapkan tersangka. Saksi-saksi masih diperiksa, mungkin dalam waktu dekat tersangkanya akan segera ditetapkan. Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Pemkab Simalungun, Ir Arman Sinaga telah diperiksa Satuan IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reskrim Polda Sumut beberapa aktu lalu di Poldasu. Arman Sinaga diperiksa terkait perambahan hutan lindung Register 28 di Desa Sindar Dolok Desa Mariah Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun, Sumut. Sementara itu Poldasu juga menagmankan tiga warga diduga melakukan perambahan hutan, ketiganya adalah Gomgom Tarigan, Syamsari warga Karang Anyer Simalungun, Karisman Purba (50) diduga penggarap dan penjual kayu dan Hamirinsyah selaku pemilik IUPHHK UD Raja, diketahui membeli izin dari Pemkab Simalungun, ditandatangani Kadishut Simalungun. Izin yang dikeluarkan adalah Izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Padahal, sesuai UU, hutan register tidak dapat dialih fungsikan atau dirambah, terkecuali ada izin dari Menteri Kehutanan. Pelaku dikenakan pasal 37 ayat (7), dipidana lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp500 juta dan pasal 61 huruf c, dipidana tiga tahun dan denda paling banyak Rp500 juta dan atau pasal 50 ayat (2) pidana enam tahun sesuai dengan pasal 78 ayat (1) UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan atau pasal 73 ayat (1) dan atau pasal 71 UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan atau pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 2e dan atau pasal 56 ayat (2e) KUHPidana. Sementara itu berdasarkan data di Reskrim Poldasu (Direktorat Reserse Kriminal Poldasu) sebelumnya (tahun 2007-2009 lalu) Poldasu menangangi kasus Ilagal loging sebanyak 1.592 kasus illegal loging창 (pembalakan liar) dengan tersangka 1.971 orang. Para tersangka diamankan saat diterjunkannya satu tim dari Poldasu dengan sandi "Operasi Hutan Lestari I dan II serta Operasi Wanalaga dalam dua tahun terakhir. Dari jumlah kasus itu, sekitar 43 persen (699 kasus) telah diselesaikan pemeriksaannya, sedangkan yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan baru tujuh kasus. Sedangkan 37 kasus lagi telah dinyatakan SP3 (Diberhentikan penyelidikannya), karena tidak terpenuhinya unsur untuk melanjutkan penyelidikan. Tiga dari tujuh kasus itu berasal dari PT Keang Nam Development Indonesia, yakni Direktur Perencanaan PT KNDI, Lingga Tanurjaya dan Direktur Operasional PT KNDI, Wasington Pane yang diberhentikan pemeriksaannya pada putusan sela di Pengadilan Negeri Penyabungan, serta Direktur Keuangan PT KNDI, Adelin Lis yang divonis bebas oleh PN Medan. Dari jumlah kasus itu, Poldasu telah mengamankan 26 kapal, 311 truk, 61 alat berat dan 94 alat berat sewaan disita untuk dijadikan barang bukti. Poldasu juga menyita 29.048 m3 kayu sebagai barang bukti. (KHAIR)


KPK POS

13

SUARA KPK

E D I S I 122 8 - 14 NOVEMBER 2010

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Catatan Febri Diansyah

Istana dari Pasir

KITA terlalu peduli soal bungkus, jangan-jangan karena kita hampa?” Saya tidak begitu ingat, kapan persisnya Goenawan Mohamad menulisnya. Namun, sindiran tersebut membantu kita membaca realitas hari ini. Seperti fenomena politik kosmetik dalam pemberantasan korupsi. Indonesia Corruption Watch membaca realitas tersebut pada sembilan aspek, dalam satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jilid II. Pidato, program, dan kampanye pemberantasan korupsi yang melengking ternyata berjalan asimetris dengan hebatnya perlawanan balik koruptor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain, 660 koruptor pada tahun 2010 mendapat ”maaf” dan potongan hukuman. Mafia-mafia pun masih melenggang. Soal pernyataan politik, misalnya. Dari 34 pernyataan politik SBY tentang pemberantasan korupsi yang terpantau selama satu tahun ini, 50 persen atau 17 di antaranya tergolong mendukung pemberantasan korupsi. Sisanya, 29 persen, masuk klasifikasi mengkhawatirkan dan 21 persen pernyataan yang datar. Sebuah angka yang positif sebenarnya untuk pemberantasan korupsi. Tapi, tunggu dulu. Dari 17 pernyataan ”mendukung”, 76 persen di antaranya justru tidak terealisasi. Gambaran ini tampaknya sesuai dengan banyak kritik terhadap pemerintahan SBY yang dinilai terjebak pada politik pencitraan yang dapat disebut ”rancak di labuah”. Sesuatu yang terlihat indah di kulit luar saja. Aspek lain yang dievaluasi adalah soal strategi besar pemberantasan korupsi. Kemunduran terlihat. Pada periode I kita temukan Rancangan Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 20042009. Namun, pada jilid II pemberantasan korupsi dilakukan dengan peta buta. ”Ganyang Mafia” Kalaupun pantas disebut strategi nasional, satu-satunya yang dicanangkan adalah program ”Ganyang Mafia”. Hal ini diniatkan menjawab keresahan publik ketika kriminalisasi dan rekayasa proses hukum terhadap dua pemimpin KPK mulai terungkap.

Sayangnya, sejak awal slogan ”Ganyang Mafia” itu sangat meragukan. Keraguan tersebut terbukti. Meskipun Presiden membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (30/12/ 2009), selang satu tahun ternyata tidak ditemukan hasil yang menggembirakan. Penanganan mafia pajak justru terlokalisasi pada aktor-aktor kecil, demikian juga dengan mafia lembaga permasyarakatan, bahkan mafia hutan belum tersentuh. Satgas dinilai gagal memoles citra SBY. Masalah ini tidak bisa dipisahkan dari ketidaktegasan Presiden membenahi Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan Satgas hanya koordinasi. Apakah mungkin lembaga ad hoc ini berkoordinasi dengan pimpinan penegak hukum yang diragukan publik soal

pemberantasan mafia? Bahkan, banyak pihak mulai mendesak agar Kepala Polri dan Jaksa Agung saat itu diperiksa terkait rekayasa proses hukum terhadap pimpinan KPK. Di bagian inilah komitmen pemberantasan korupsi dan mafia hukum Presiden selama satu tahun semakin compang- camping. Upaya pembersihan dilakukan tanpa membaca akar masalah. Becermin dari rekaman penyadapan KPK yang berisi komunikasi Anggodo dengan sejumlah petinggi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, hasil klarifikasi Tim 8, dan sejumlah survei persepsi seharusnya pemerintah paham, salah satu masalah pemberantasan korupsi kita terletak di institusi penegak hukumnya sendiri. Penyelamatan institusi Kepolisian dan

Kejaksaan idealnya menjadi prioritas dalam program ”Ganyang Mafia”. Pelemahan KPK Salah satu korban praktik mafia hukum adalah KPK. Di saat lembaga extraordinary ini menangani sejumlah kasus yang potensial menjerat para cukong dan para bandit politik, sebuah rekayasa proses hukum disiapkan. Dua pemimpin KPK dituduh melakukan pemerasan terhadap Anggodo dan penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam perjalanannya, satu per satu rekayasa hukum tersebut terkuak. Di Mahkamah Konstitusi, sebuah persekongkolan terungkap, hasil klarifikasi Tim 8 menemukan ada praktik mafia dan fakta persidangan Pengadilan Tipikor semakin menguatkan adanya rekayasa yang dari

awal didesain menghancurkan KPK. Beruntung rasa kepemilikan publik sangat kuat terhadap KPK. Masyarakat menunjukkan eksistensinya dalam pemberantasan korupsi melalui gelombang demonstrasi dan perlawanan terjadi di mana-mana. Namun, masalahnya bukan semata soal teknis rekayasa tersebut. Masalahnya, Presiden ada di mana saat KPK diserang, dituduh, dan dikriminalisasi? Dalam banyak momentum penting, pemerintah dinilai absen. Satu-satunya catatan positif hanyalah pembentukan Tim 8 yang ditugasi mencari fakta kriminalisasi tersebut. Dan, Tim 8 mengatakan ada. Akan tetapi, hingga saat ini kita tahu, sejumlah temuan tersebut gagal dikawal dan diimplementasikan. Satu tahun berselang kepemimpinan SBYBoediono, KPK tetap tersandera secara hukum dan politik. Pembacaan di atas tampaknya senada dengan hasil survei kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi di era SBY (Litbang Kompas, 2010). Pada rentang April-Mei 2009 tercatat kepuasan publik berada di angka tertinggi 74,5 persen, tetapi di periode September-Oktober 2010 terjadi penurunan drastis hingga 26,3 persen. Angka ini tentu tidak berdiri sendiri karena ia dibangun dari kekritisan publik (responden) terhadap komitmen pemberantasan korupsi era SBY yang dinilai melemah secara signifikan. Satu hal yang bisa dipetik dari perjalanan satu tahun pertama ini adalah bahwa masyarakat tidak mungkin tertipu lagi dengan gaya lama politik kosmetik yang mementingkan bungkus ketimbang substansi. Rapuhnya fondasi pemerintah dalam melawan korupsi tidak bisa disembunyikan. Mulai dari tidak dimilikinya strategi nasional, pemberantasan mafia sebatas slogan, hingga pembiaran terhadap kriminalisasi KPK. Kita tahu persis, kalaupun pemerintah selama satu tahun ini sudah mencoba mendirikan sebuah bangunan kebijakan dan kerja pemberantasan korupsi, sebenarnya itu tidak lebih seperti ”istana pasir” yang rapuh dan hanya terlihat indah dari luar. Penulis adalah Peneliti Indonesia Corruption Watch, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan / Kmps 11110

Stagnasi Pemberantasan Korupsi Catatan Adnan Topan Husodo

TRANSPARANSI Internasional Indonesia (TII) baru saja melansir hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2010. Hasilnya bisa dikatakan mengecewakan. Sebab, nilai terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berubah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Skor yang diperoleh Indonesia hanya 2,8 poin atau sama dengan tahun sebelumnya. Tahun ini Indonesia berada di peringkat ke-110 di antara 178 negara dunia yang disurvei. Dengan peringkat itu, Indonesia hanya disejajarkan dengan negara seperti Bolivia, Gabon, Kepulauan Solomon, dan Kosovo. Sementara itu, pada level Asia Tenggara, Indonesia masih kalah jauh oleh Singapura (9,3), Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,4), dan Thailand (3,5). Indonesia hanya berada di atas negara lemah, seperti Vietnam, Timor Leste, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. Stagnasi prestasi pemberantasan korupsi pada 2010 tentu saja merugikan. Sebab, itu berarti kita telah melewati waktu setahun dengan sia-sia. Demikian halnya dengan ongkos serta energi yang telah dialokasikan untuk mendorong pemberantasan korupsi, hanya sanggup menjaga posisi Indonesia pada level yang sama dengan tahun sebelumnya tanpa bisa mendongkraknya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan IPK itu, semakin sulit bagi Indonesia meraih peringkat yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang, apalagi sampai 5,0 poin sebagaimana target Presiden SBY pada 2015. Mengapa Stagnan?

Paling tidak, ada beberapa persoalan krusial yang mengakibatkan skor IPK Indonesia tak beringsut naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor pelemahan KPK dan nasib yang tidak menentu atas kasus Bibit dan Chandra selama periode 2009-2010 menjadi salah satu pemicu stagnasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimanapun, harus diakui KPK merupakan salah satu faktor yang dapat mendongkrak peringkat pemberantasan korupsi Indonesia di mata internasional. Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum lain tidak kunjung pulih. Sebaliknya, kepolisian dan kejaksaan justru selama ini dituding sebagai pihak yang berada di belakang kriminalisasi terhadap pimpinan KPK tersebut. Kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan juga tak bisa dilepaskan dari keterlibatan aparat penegak hukum di kepolisian maupun kejaksaan. Lambannya program reformasi pada tubuh penegak hukum dapat dilihat juga dalam laporan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) per September 2010. Data pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan oleh aparat kepolisian di 32 entitas setingkat polda dan Mabes Polri menunjukkan bahwa

1.106 di antara 1.199 keluhan masyarakat berada pada satuan reskrim. Sisanya merupakan keluhan pada fungsi samapta, lantas, intelijen, dan bina mitra. Data statistik tersebut bisa diartikan bahwa dalam fungsi penegakan hukum yang diwakili reskrim, kinerja Kepolisian RI masih dikategorikan buruk. Laporan mengenai rekayasa perkara, manipulasi alat bukti, penolakan laporan masyarakat, dan kriminalisasi terhadap kasus perdata yang semua itu dikategorikan sebagai unfair trail juga telah menjadi catatan tersendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2010. IPK 2010 harus menjadi kritik sekaligus masukan yang berharga bagi Presiden SBY. Pertimbangannya, agenda pemberantasan korupsi berada pada garis

komandonya. Lambannya untuk tidak mengatakan stagnan agenda reformasi pada berbagai sektor, khususnya penegak hukum, perlu menjadi catatan yang serius bagi presiden. Sebab, itu bisa diartikan sebagai kegagalan presiden dalam mengawal perbaikan pada lembaga penegak hukum. Mendongkrak Citra Positif Selain pekerjaan rumah untuk memoles citra positif penegak hukum yang masih berat, agenda pemberantasan korupsi bertumpu pada agenda reformasi birokrasi. Dengan perbaikan pada sektor itu, publik akan secara langsung menikmati pelayanan yang lebih baik. Mulai pelayanan dasar, perizinan, maupun pengurusan hal lain. Membaiknya pelayanan publik menandakan keberhasilan reformasi pada sektor birokrasi.

Sebaliknya, kegagalan reformasi birokrasi dapat dilihat dari masih buruknya kualitas pelayanan publik. Masalahnya, survei integritas sektor publik yang dilansir KPK pada awal November 2010 menunjukkan belum membaiknya mutu pelayanan publik secara umum. Survei yang berlangsung pada April-Agustus 2010 tersebut dilakukan terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertical, dan 22 pemerintah kota. Kegiatan itu melibatkan responden pengguna layanan sebanyak 12.616 orang. Mereka terdiri atas 2.763 responden di tingkat pusat, 7.730 responden di tingkat instansi vertikal, dan 2.123 responden di tingkat pemerintah kota. Seluruh responden merupakan pengguna langsung layanan publik yang disurvei dalam setahun terakhir. KPK menggunakan ukuran standar minimal integritas sebesar 6,00 dari skala 0-10,00. Artinya, semakin besar nilai, semakin baik integritasnya. Hasilnya, indeks integritas nasional tahun ini hanya berada pada level 5,42 atau separo dari skala 10,00 sebagai nilai tertinggi. Indeks integritas nasional merupakan nilai rata-rata dari sektor publik di tingkat nasional, instansi vertikal, dan pemerintah kota. Padahal, program remunerasi yang dicanangkan pemerintah sebagai pemicu bagi

perbaikan sektor birokrasi sudah diaplikasikan pada beberapa instansi pemerintah. Barangkali perlu ada evaluasi ulang, apakah strategi menaikkan remunerasi merupakan solusi yang efektif untuk mempercepat agenda reformasi birokrasi. Terakhir, menurunnya tingkat korupsi dapat ditandai dengan semakin efektifnya penerimaan dan penggunaan anggaran negara di pusat maupun daerah. Berdasar laporan hasil pemeriksaan semester I 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan beberapa hal positif. Salah satunya adalah bertambahnya jumlah laporan keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sebaliknya, yang mendapatkan predikat disclaimer turun. Sebanyak 44 di antara 78 laporan keuangan kementerian/ lembaga (LKKL) di tingkat pusat mendapatkan opini WTP, naik sepuluh laporan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 34. Sementara itu, delapan laporan mendapatkan opini disclaimer atau turun sepuluh laporan dari tahun sebelumnya. Pada tiga hal tersebut, IPK Indonesia dipertaruhkan. Karena itu, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan demi terciptanya pemulihan kepercayaan publik terhadap penegak hukum, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta semakin efisien dan efektifnya penerimaan dan penggunaan anggaran negara. Dengan strategi itu, semoga IPK Indonesia pada masa yang akan datang meningkat signifikan. Penulis adalah wakil koordinator ICW / RBJP 31110


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 122 8 - 14 NOPEMBER 2010

SUMUT

Kantor Bappeda Binjai Kumuh

Jembatan Jalan Lingkar Selesai Dikerjakan P.BRANDAN - Pembangunan jembatan jalan lingkar yang menghubungkan desa Pelawi Utara dan Securai Utara, rampung dikerjakan PT Gunung Mega Jaya (GMJ) Medan. Direktur PT GMJ, Ir M Situmorang mengatakan, Sabtu lalu, pembangunan jembatan jalan lingkar dengan ukuran 50 x 7 meter kls B sudah selesai dikerjakan dengan dana APBD Langkat 2010 Rp4 miliar lebih. Jembatan ini terbuat dari besi baja dengan masa kontrak 20 Agustus 2010 s/d 17 Desember. Namun pertengahan November 2010 sudah dapat dipakai. Situmorang menjelaskan, walaupun belum habis masa kontrak namun sudah selesai. Saat ini pihaknya sedang mengaspal 7 x 50 meter di kiri kanan jembatan. Ditempat terpisah Humas LSM Perjuangan dan Keadilan Langkat, M Sofyan SPd atas nama warga Teluk Aru mengucapkan terima kasih kepada Bupati Langkat dan jajarannya. Hal serupa juga diucapkan kepada PT Gunung Mega Jaya Medan. Semoga jembatan ini bermanfaat melancarkan arus lalu lintas. Sementara itu, Ketua GAMMI (Gerakan Anak Muda Melayu Indonesia) Cabang Babalan, Aminullah OK mengatakan, PU Langkat sangat tepat memilih kontraktor PT GMJ yang profesional, sehingga pembuatan jembatan jalan lingkar tepat waktu. (MIRA)

SMPN 1 Panai Hulu Dambakan Lokal Belajar RANTAUPRAPAT - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Desa Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu sampai saat ini masih mendambakan pembangunanan Ruang Kelas Belajar (RKB). Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Desa Jawi-jawi, Sunaryo SPd mengatakan hal ini di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, SMPN 1 yang berdiri tahun 1986 dan sampai tahun ajaran baru 2010 s/d 2011 memiliki siswa 417 orang, kini memerlukan tambahan ruang belajar. Selain ruang belajar, sekolah ini juga memerlukan pembangunan pagar. "Adapun RKB yang dibutuhkan sebanyak tiga. Sedangkan pagar dibagian depan sudah ada dengan menggunakan beton dan besi. Dibagian belakang memang sudah ada tetapi masih menggunakan kawat duri," sebut Sunaryo. Dia mengharapkan pembangunan RKB dan pagar segera dilakukan agar siswa dapat melaksanakan program belajar mengajar dengan baik. "Sebab setiap tahunnya siswa yang mendaftar bertambah, sehingga ruang belajar yang ada sekarang sangat tidak mencukupi," ujarnya. (MDS)

Perpustakaan Kota Tebing Tinggi Juara II Tingkat Nasional TEBING TINGGI - Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Tebing Tinggi, Zahidin SPd MPd menyerahkan Tropy Juara II Lomba Perpustakaan Kabupaten/Kota Tingkat Nasional Kepada Pejabat Walikota Tebing Tinggi Drs Eddy Syofian di gedung Perpustakaan Umum Kota tebing Tinggi, Selasa lalu. Zahidin menuturkan penilaian lomba perpustakaan ini dilakukan pada 22 hingga 24 Agustus 2010 yang lalu. Sedangkan penilaian akhir adalah presentasi kepala perpustakaan yang masuk 10 besar pada 18 hingga 20 Oktober di Jakarta. (RS)

ITM Siap Menjadi Lembaga IPTEK Di Sumut MEDAN - Institut Teknologi Medan (ITM) siap menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta rekayasa di Pulau Sumatera. Untuk menunjang hal tersebut, ungkap Ka Biro Administrasi Umum (BAU), M Vivahmi Manafsyah SH MSi, pihaknya mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, temasuk penyehatan organisasi, otonomi perguruan tinggi dan selalu menciptakan daya saing bangsa yang memiliki kompetensi di bidangnya. Menurutnya, kualitas pendidikan yang diterapkan ITM tetap mengacu kepada kemajuan teknologi sehingga perkembangan pembangunan yang terjadi di Indonesia bisa diselaraskan dan dicapai sesuai dengan kebutuhan. “ITM tetap berupaya membantu program pemerintah dalam menyahuti kemajuan ilmu dan teknologi di dunia internasional,” ujarnya. (FER)

Tim Penilai Tinjau Kecamatan Gido GUNUNG SITOLI - Tim pelaksana dan penilaian kecamatan terbaik tingkat provinsi Sumatera Utara tahun 2010 melakukan peninjauan di Kecamatan Gido Kabupaten Nias, Kamis. Bupati Nias Binahati B Baeha SH dalam sambutannya mengatakan, kedatangan tim pelaksana dan penilaian kecamatan tingkat provinsi Sumatera Utara merupakan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Nias. "Sudah sewajarnya kita mengucapkan selamat datang kepada bapak/ibu tim pelaksana dan penilaian kecamatan terbaik tingkat provinsi sumatera utara, semoga kunjungan seperti ini dapat berkalanjutan pada masa yang akan datang," ujarnya. Pemerintah Kabupaten Nias menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya atas prestasi yang diraih komponen Kecamtan Gido, di mana unsur muspika, unit kerja tingkat kecamatan, perangkat desa, tim penggerak PKK, seluruh staf kantor camat dan segenap elemen masyarakat Kecamatan Gido saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas yang di emban oleh jajaran kantor camat Gido. (YAGI)

RUMAH SEHAT - Menpera Suharso Monoarfa bersama Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat hadir bersama di ruang rapat Prambanan lantai 2 Kantor Kementerian Perumahan Rakyat Jakarta Selatan, Senin. (KPK POS/IST)

Pembangunan Rumah Sehat di Langkat JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Ir. Suharso Monoarfa MA menyambut baik rencana yang digelontorkan Pemkab Langkat dalam upaya mendapatkan bantuan pembangunan bagi 11.063 perumahan pemukiman layak huni yang diperuntukkan bagi nelayan dan PNS Golongan II ke bawah. “Saya apresiasi atas inisiatif bapak bupati bagi rencana perumahan pemukiman,” ujar Menpera Suharso yang langsung memimpin pertemuan di ruang rapat Prambanan lantai 2, Kantor Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah, Jakarta Selatan, Senin lalu. Sebelumnya Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, dalam paparannya dihadapan Menpera menyampaikan, bahwa program pembangunan perumahan pemukiman layak

huni didasarkan kebutuhan masyarakat serta penataan kawasan pemukiman khususnya bagi para nelayan dan PNG Gol. II ke bawah. Melalui APBD Langkat pihaknya telah berusaha melakukan program pembangunan pemukiman layak huni seperti Program Aladin (Atap-lantai dinding), bedah rumah serta peningkatan sarana prasarana umum kawasan permukiman. Pihaknya menyatakan keterbatasan APBD yang

tersedia belum mencukupi dan oleh karenanya melalui Kementerian Perumahan Rakyat, pihaknya berharap secara bertahap masyarakat kurang mampu dapat memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bungan yang rendah. Hadir dalam ekpose antara lain Sesmenpera Iskandar Saleh dan sejumlah pejabat Kementerian Perumahan Rakyat. Sementara mendampingi Bupati Langkat yakni Sekda Surya Djahisa, Asisten Ekbangsos Amir Hamzah, Kadis PU Bambang, Kadiskes Herman Sadeck, Kadis Perikanan Nazaruddin, Kaban PMDK Syam Sumarno, Kaban KB&PP Darwan, Kaban Kepegawaian Amril, Kabag Perekonomian Basrah Pardomuan, Kabag Tapem Jaya Sitepu dan Kabag Humas Syahrizal.(JUL)

BINJAI - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai tampaknya tak peduli atas kumuhnya sejumlah kantor pemerintahan yang tersebar di kota itu. Contohnya, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat. Pantauan wartawan koran ini, Senin lalu, cat kantor Bappeda Binjai yang berwarna putih sudah semakin kusam. Seolah kantor ini tidak dirawat dan tak pernah dicat kembali. Sementara kipas angin yang sebelumnya berwarna putih berubah menjadi hitam disebabkan debu yang menempel sangat tebal. Bukan hanya itu, asbes kantor mulai berjatuhan. Debu yang menempel di kaca jendela juga sangat tebal dan di depan kantor juga terlihat sampah bertumpuk layaknya Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini sungguh sangat disayangkan, karena Bappeda adalah instansi yang mengetahui pembangunan Kota Binjai kedepan seperti apa. Bahkan yang sangat disayangkan, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer yang bekerja di instansi itu, seakan tidak memperdulikan keadaan kantor tersebut. Sebab, sejumlah pegawai dinas itu terlihat berkumpul sambil bercerita. Sementara, pimpinan dan sejumlah Kepala Bidang (Kabid) tak berada di tempat. Menurut sejumlah pegawai, pimpinan dan sejumlah Kabid masih mengadakan rapat di Pemko Binjai. Sementara itu, Elyuzar, selaku Kepala Bappeda saat di konfirmasi terkait kumuhnya kantor Bappeda Binjai, tidak memungkirinya. “Memang kantor kami itu terlihat kumuh. Saya baru satu tahun menjabat Kepala Bappeda. Kantor itu dulunya bukan kantor Bappeda melainkan kantor pertanian dan semenjak saya tempati, keadaanya sudah seperti itu,” ujar Elyuzar, saat menghadiri rapat di DPRD Binjai. Disinggung anggaran perbaikan, Elyuzar mengakui akan mengusulkan anggaran untuk perbaikan kantor,. “Selama ini ada anggaran tapi itu untuk program kita, dan anggaran perbaikan juga ada tapi tidak mencukupi. Siapa yang tidak ingin kantor tempat kita bekerja terlihat indah,” katanya sambil menaiki mobil BK 1160 R. (SBR)

TMMD-TMSS 2010 di Deli Serdang Sukses

SAMPAH - Sampah dibiarkan menumpuk di halaman kantor Bappeda Binjai. (KPK

LUBUK PAKAM - Pangdam I /BB Mayjen Leo Siegers SIP menyampaikan terimakasih kepada pemerintah dan masyarakat Deli Serdang atas lancarnya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan TNI Manunggal Sosial Sejahtera (TMMDTMSS) di wilayah Kodim 0204 DS. Ungkapan ini dituangkan dalam sambutannya yang disampaikan Bupati Deli Serdang Amri Tambunan pada penutupan TMMD ke85 dan TMSS tahun 2010 di Lapangan Bola Kaki Pasar VI, Desa Kualanamu, Kecamatan Beringin, Selasa lalu. “Kita bersyukur kegiatan TMMD dan TMMS berlangsung lancar dan sehat wal’afiat,” kata Pangdam. Pangdam menilai, keberhasilan itu adalah wujud dari kerja keras dan kesungguhan segenap unsur komando dan para prajurit TNI serta dukungan dan peran serta seluruh elemen masyarakat khususnya di Kecamatan Beringin. Sementara itu Bupati Amri Tambunan menghimbau warga dan masyarakat di wilayah itu untuk bersama-sama menjaga dan mera-

Pelayanan KB Gratis di Desa Bukit Mas

wat seluruh pekerjaan yang dilaksanakan Manunggal TNI tersebut. Karena ajang ini merupakan bukti perekat antara TNI dengan warga masyarakat, serta wujud dari persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya,Dandim 0204/ DS Letkol (Inf) Herianto Syahputra melaporkan, kegiatan itu diawali dengan pra TMMD sejak tanggal 14 Juli s/d 12 Oktober dan berlanjut TMMDTMSS sejak 13 Oktober hingga 2 November 2010 . Ada 14 target sasaran kegiatan fisik, meliputi normalisasi irigasi 8500 meter di Sei Serdang, rehab kantor

Kepala Desa, dua Mushola, dua gereja, dua Madrasah, pembuatan MCK, empat Rumah Kumuh seluruhnya terlaksana dengan hasil seratus persen. Ditambah kegiatan non fisik, 16 sasaran pokok meliputi, penyuluhan kesadaran bela negara, kesadaran hukum, KB/kes, kerukunan agama, pertanian, perikanan, narkoba. Hingga ke pemberdayaan wanita, lingkungan hidup, pertanahan, sosial, pengendalian daerah, kehutanan, koperasi, kawasan keselamatan operasional penerbangan dan pengrajin.(PS)

ARAHAN-BupatiAmriTambunanmemberiarahanpadakepalaDesaDurianKecamatanBeringin Hulman Manurung usai mersmikan Mesjid Al Burhan yang dikerjakanTMMD.(KPK POS/PS)

POS/SABAR)

BESITANG - Masyarakat Bukit Mas Besitang memperoleh pelayanan KB gratis, kesehatan gratis, imunisasi. Selain pelayanan kesehatan gratis ini, masyarakat juga memperoleh bantuan semen dan sirtu, Kamis lalu. Enam Kepala Keluarga miskin yang menerima bantuan adalah, Manto, penduduk Dusun Pantai Buaya, Saimah warga Dusun Pantai Gadung, Ibu Brutu Gapuk Atas, Maimunah Gapuk Atas, Sapiah Pantai Gadung dan ibu Am. Kasim Tanah Merah. Sementara peserta KB Kes mencapai 119 orang, terdiri IUD 12 orang, Inplan 16 Orang, Suntik 19 Orang, Pil 67 orang dan Kondom 5 orang Sedang bayi yang diimunisasi 45 orang, usia 0-5 bulan, sekaligus diberikan vitamin A kepada masing-masing balita. Sementara masyarakat yang mendapatkan pengobatan gratis berjumlah 150 orang, salah seorang warga Dusun Pantai Buaya mengatakan sangat senang atas kegiatan itu. Camat Besitang Nuriadi SSos, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada PJS Kepala Desa Bukit Mas, DPD, LPMD dan masyarakat pada umumnya yang telah membantu suksesnya acara itu. Dalam kegiatan tersebut hadir Camat besitang beserta stafnya, Ketua Penggerak PKK Kec. Besitang, Bapak Kapolsek Kec. Besitang, Bapak Danramil 14 Besitang, Ka. Puskesmas Besitang beserta stafnya, Kua Besitang, MUI Besitang, OKP se-Kecamatan Besitang dan Ka. Desa seKec. Besitang. Pelayanan kesehatan gratis ini diselenggarakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, diketuai Ny. Nur Aida Ngogesa Sitepu diwakili Ny. Budiono SE bersama satu unit mobil pelayanan KB dari Provinsi Sumut. (RUS)

Khitanan Massal Gratis di Perlayuan RANTAUPRAPAT - Baru sebulan menjabat dan baru beberapa hari serah terima jabatan sebagai Kepala Puskesmas Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dr Syahfitri Aryani Hasibuan langsung menggelar khitanan massal gratis, Selasa lalu, di puskesmas setempat. Sebelum dimulainya khitanan massal tersebut, dr Syahfitri Aryani Hasibuan mengatakan, bhakti sosial yang dilaksanakan Puskesmas Perlayuan yang dipimpinnya itu adalah untuk mengimplementasikan program Dinas Kesehatan yang dipimpin Plh. Alwi Mujahid Hasibuan MKes dalam rangka mengemban amanat visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Labuhan Batu dr H Tigor

Panusunan Siregar SpPDSuhari Pane SIP. Sebagaimana diketahui, kata Syahfitri, visi pemerintahan Tigor-Suhari adalah “Mewujudkan L.Batu Mandiri 2015 Menuju L.Batu Sejahtera 2020". Adapun salah satu misi untuk mewujudkan visi mulia itu tercakup dalam misi: meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan serta memberdayakan masyarakat dan keluarga untuk mendorong tumbuhnya paradigma hidup sehat, termasuk pengobatan gratis, bagi keluarga yang kurang mampu. Di sisi lain Syahfitri yang bersuamikan dr Julham Alandi itu mengungkapkan, jumlah anak yang dikhitan sebanyak 30 orang yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kelurahan Padang Mating-

gi, Aek Paing termasuk dari Pulo Padang. Selain disunat, anak-anak tersebut juga mendapat bingkisan kain sarung dari kepala Puskesmas Pulo Padang tersebut. Sementara salah satu orang tua dari yang dikhitan, Syamsul Anwar, pada kesempatan itu menyampaikan salut dan terima kasih kepada dr Syahfitri Aryani Hasibuan sebagai Kapuskesmas Perlayuan. Sebab, baru sebulan dilantik dan serahterima jabatannya pun baru beberapa hari saja, sudah memiliki kemauan kuat dan sanggup melaksanakan sunat massal gratis. “Kami mendoakan semoga dr Syahfitri tetap memiliki tekad kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan gratis seperti sunat massal

ini kepada warga sebagaimana visi dan misi bupati dan wakil bupati,” katanya Turut hadir dalam kegiatan kemanusiaan tersebut,

unsur Dinas Kesehatan L.Batu, camat Rantau Utara, unsur kelurahan Padang Matingi, Aek Paing dan Pulo Padang. (HAH)

KHITANAN GRATIS - dr Syahfitri Aryani Hsb, Kepala Puskesmas Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, (duduk di kiri bangku depan) sesaat sebelum khitanan massal. (KPK POS/HAH)


15

KPK POS E D I S I 122 8 - 14 NOPEMBER 2010

Sertijab Perwira di Polres Aceh Timur ACEH TIMUR - Jajaran Polres Kabupaten Aceh Timur, Selasa lalu, melakukan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira yang dimutasi. Acara itu juga dirangkai dengan pengukuhan para perwira yang ditugaskan pada unit kerja baru. Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres di Peudawa tersebut, juga dihadiri anggota Polres, para Kapolsek dan anggota Bhayangkari. Para Perwira yang dimutasi adalah M Isharyadi SIK sebelumnya Kasat Reskrim Polres Aceh Timur dimutasi menjadi Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh. AKP W Eko Sulistyo SH SIK sebelumnya Kabag Ops. Polres Aceh Timur menempati posisi baru sebagai Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh. AKP Priyo Utomo SH SIK Pama Polres Aceh Timur dipromosikan menjadi Kasat Reskrim Polres Aceh Timur. Kompol M Ramlan dari Pama Polres Aceh Timur menjadi Kabag Ops. Polres Aceh Timur. Kemudian IPTU Hasyim Ibrahim sebelumnya PJS Kapolsek Madat, menempati salah satu Kasi di Polres Langsa. Sementara yang dikukuhkan Kapolres pada unit kerja baru, yakni AKP Ridwan Ali dari Pama Polres Aceh Timur menjadi Kabag Ren Polres Aceh Timur. AKP Tarmizi SH dari Kabag Min Polres Aceh Timur menjadi Kabag Sunda. AKP Muchtar Ibrahim dari Kabag Bina Mitra menjadi Kasat Binmas. AKP Debi Kustrianto dari Kasat Samapta menjadi Kasat Sabhara. IPTU Ahmad Yani dari Kanit P3D menjadi Kasi Propam. IPTU Agus Sunandar Pama Polres Aceh Timur menjadi Kasat Narkoba Polres Aceh Timur. Ipda Rajidun bin Jibun dari Ka.SPK B menjadi Kasat Tahti Polres Aceh Timur. Bripka Tarmizi SH Bensat Polres menjadi Kasi Keu Polres. Ipda Rajali bin M. Amin dari Pama Polres menjadi Kasi Was Polres. Ipda Zulfitri dari PJS Kapolsek Madat menjadi Kapolsek Madat, dan Iptu Syahrial Kadir dari KATAUD Polres menjadi Kasubbag Humas (PPID) Bag Ops Polres Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Drs. Ridwan Usman mengatakan, mutasi adalah bagian dari promosi dan memberikan tanggung jawab agar setiap masalah dibidang tugas masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Khusus untuk perwira yang akan bertugas di Polres Aceh Timur, diharapkan dapat bekerja dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Kepada Perwira yang pindah, Kapolres meminta agar bisa membawa diri dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dengan tetap mengedepankan disiplin kerja. “Kepada semua perwira dan personel Polri lainnya agar bertugas dengan baik, turut bahu membahu menciptakan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat," ujar Ridwan.(BSO)

Bhakti Sosial KB-TNI Wujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera LHOKSEUMAWE - Bhakti Sosial KB-TNI diharapkan mampu wujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Demikian ditegaskan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya pada saat menutup pelaksanaan revitalisasi program KB melalui bhakti sosial kerjasama BKKBN dengan TNI yang dilangsungkan di Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Selasa lalu. Pelaksanaan kegiatan bhakti sosial peningkatan program KB ini merupakan program pemerintah yang dilakukan serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota dalam wilayah Republik Indonesia. Program ini berlangsung selama enam bulan dimulai Mei 2010 lalu yang dibuka Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hambali Hanafiah di Gampong Hagu Teungoh Lhokseumawe Wakil walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya dalam sambutannya mengatakan, dengan selesainya pelaksanaan revitalisasi program KB melalui bhakti sosial kerjasama BKKBN dengan TNI diharapkan mampu mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Selain itu dan terus meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas supaya dapat melahirkan manusia-manusia yang kreatif, inovatif, dan dinamis yang nantinya akan mampu merespon setiap perubahan dan mampu memanfaatkan setiap peluang strategis untuk menuju hidup mandiri dan berkualitas. Karena, katanya, untuk menjadi orang yang sehat sudah semestinya harus bagus kesiapan gizi, makanan yang memenuhi unsur vitamin, kalori, dan protein sehingga dapat menunjang pendidikan dan lingkungan yang baik dan diharapkan mereka mempunyai etos kerja yang memuaskan, apalagi didukung oleh sumber daya alam yang cukup.(SOF/HAS)

SUMUT / NAD

ANEKA

PPI Kuala Idi Pelabuhan Mina Politan ACEH TIMUR - Pelabuhan Perikanan Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur, kini sedang dalam pembenahan untuk dijadikan sebagai salah satu pelabuhan pendaratan ikan terbesar di nusantara. Menjadikan Kuala Idi sebagai pelabuhan pendaratan ikan (PPI) terbesar di nusantara sangat memungkinkan, karena memiliki lahan seluas 57 hektar dan lokasinya yang sangat strategis. Kondisi ini sangat mendukung sebagai Pelabuhan Mina Politan yang terletak di Kawasan Pelabuhan Kuala Idi. Kepala Pelabuhan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Ir T Diauddin mengatakan kepada KPK Pos, Kamis pekan lalu, berdasarkan hasil rapat dinas terkait dan sesuai program Bappeda Provinsi NAD, pembangunan pelabuhan perikanan Kuala Idi menjadi prioritas tahun 2011. Menurut Diauddin, proyek yang akan dikerjakan adalah melanjutkan pengerukan jalur pelayaran dan kelanjutan jalan pelabuhan dan drainase dari sisi barat. Selain mengatasi kedangkalan alur pelyaran, fasilitas lainnya juga akan dibangun, seperti gudang pelelangan ikan dan pengepakan ikan, serta penyediaan sarana yang memadai. Anggaran pembangunan tersebut berasal dari APBA

Provinsi Aceh. "Sedangkan untuk kegiatan APBN kita koordinasi dengan kegiatan Mina Politan di Kementerian Mina Politan Jakarta," tuturnya, seraya menambahkan, untuk melengkapi fasilitas, pihaknya juga sudah mempersiapkan lahan seluas 10 Ha. Dikatakan, maksud kegiatan dalam program tersebut adalah untuk Unit Pengelola Ikan (UPI) dan Pasar Grosir alat-alat perikanan dan tempat pelatihan para nelayan serta warung kuliner ikan dan pemukiman bagi nelayan. "Kegiatan ini direnca-

nakan tahun 2011. Semua kegiatan Mina Politan tersebut merupakan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur," ujarnya. Tim survey sudah terjun ke Kuala Idi, Aceh Timur untuk melengkapi data-data yang ada. "Ke depan kita rencanakan dan dipersiapkan pos terpadu baik dari Sah Bandar maupun perikanan dan pengawasan akan dilakukan pelatihan ke Jakarta," kata Ir T Diauddin. Pelabuhan Pendaratan IKan ini sangat mendukung dengan kedalaman jalur berkisar 5 meter dan jarak tempuh Kuala dengan Pantai hanya 2 Km dan jarak tempuh pelabuhan dengan jalan umum Kota Idi juga hanya 2 Km serta tidak menelan ongkos yang besar. (BSO)

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR, Ir.T. Diauddin

Penghijauan Digalakkan di Kota Lhokseumawe LHOKSEUMAWE - Untuk mengurangi pemanasan global Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, meminta kepada masyarakat untuk menggalakkan penghijauan di Kota Lhokseumawe. Hal itu disampaikan pada saat peringatan hari keuangan nasional ke-64 yang dipusatkan di SMAN 2 Lhokseumawe, Jumat lalu. Dalam sambutanya Wakil Wali Kota mengatakan, sesuai amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang kota di mana proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sesuai dengan ketentuan tersebut, luas kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dalam wilayah Kota Lhokseumawe saat ini sudah mencapai 20% lebih dan diharapkan pada 3 tahun mendatang luas RTH di Kota Lhokseumawe sudah bisa mencapai 30%. "Dalam rangka mewujudkan program tersebut maka kita memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukannya," pinta Wakil Wali Kota. “Setiap hari yang penting kita perlu megalakkan kegiatan menanam pohon termasuk hari ini. Pemko juga telah mencanangkan melalui program go green Lhokseumawe City yang bertepatan dengan memperingati hari lingkungan hidup se-dunia tingkat kota Lhokseumawe 17 juli 2010 lalu. Dengan pencanangan ini maka kami mengharapkan kepada semua pihak untuk mendukung dan berpartisipasi langsung menghijaukan seluruh kawasan dalam kota Lhokseumawe,” Imbuh Suaidi Yahya. Wakil Wali Kota menambahkan, saat ini perhatian dan kepekaan dunia terhadap masalah-masalah lingkungan hidup sedemikian besar. Hal ini tentunya karena manusia semakin menyadari betapa isu-isu lingkungan hidup menjadi teramat serius yang sudah mulai mengancam ekosistem penghuni bumi ini, terutama pemanasan global yang kita hadapi saat ini yang antara lain dengan terus naiknya temperatur bumi yang salah satunya dapat mencairkan gunung-gunung es di daerah kutub sehingga terjadinya kenaikan permukaan air laut. Jika ini terjadi, demikian Suaidi Yahya, maka daerahdaerah yang berada hanya beberapa meter di atas permukaan air laut akan tenggelam termasuk Kota Lhokseumawe, khususnya Kecamatan Banda Sakti. Oleh karena itu, tambahnya, salah satu cara yang efektif untuk mengendalikan dan melakukan mitigasi terhadap bencana tersebut adalah dengan menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) dengan menggalakan penghijauan di mana-mana. "Mulai hari ini marilah kita menjadi insan penyelamat lingkungan hidup untuk kita titipkan kepada anak cucu kita kelak," ujarnya.(SS/HS)

Lahan Persawahan di Aceh Tenggara Berubah Fungsi KUTACANE - Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara kini tak lagi menjadi lumbung padi di wilayah Aceh dan juga sentra ikan mujahir dan ikan mas, karena lahan di wilayah itu banyak yang sudah berubah fungsi dari persawahan menjadi lahan kering. Camat Bambel Drs Darma Putra yang baru beberapa hari dilantik mengakui,

perubahan fungsi lahan ini membuat pertanian di Bambel berubah drastis dan daerah itu tak lagi bisa diunggulkan. Dia mengharapkan, petani di Kecamatan Bambel yang meliputi 33 desa agar tidak merubah fungsi persawahan menjadi lahan kering. "Menanam jagung tidak masalah, asal serentak," ujarnya. Darma Putra meminta

agar petani tetap menanam padi, karena dikhawatirkan pada 2014 harga beras melonjak tinggi di Aceh Tenggara. Pantauan KPK Pos di beberapa Kecamatan di Aceh Tenggara, sudah cukup banyak lahan basah (persawahan) yang sudah berubah menjadi lahan kering. Lahan sawah yang berubah menjadi lahan kering itu sudah ditanami cacao. (SAH)

Serba Jadi Menuju Kecamatan Terbaik SERGAI - Serba Jadi merupakan salah satu kecamatan pemekaran di Kabupaten Sergai yang banyak mengalami perubahan diberbagai sektor. Sejak terpisah dari Kecamatan Dolok Masihul dan dulunya merupakan bagian dari Deli Serdang tepatnya Kecamatan Galang, Kecamatan Serba Jadi di bawah kepemimpinan Ir Kaharuddin terus berbenah untuk lebih baik lagi. Berbatasan dengan Deli Serdang (batas Sei Ularred), Serba Jadi dipimpin Camat yang memang bukan ahlinya. Namun, secara grafik mengalami kemajuan diberbagai sektor jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Dengan luas wilayah 68,208 KM2 terdiri dari 10 Desa dan 57 Dusun, Serba Jadi yang kepadatan penduduknya 287 Jiwa/ KM2 atau sekitar 19.590 jiwa,memiliki beberapa

potensi andalan yang dapat diexploir untuk kepentingan yang luas. Dari sektor perkebunan baik perladangan dan persawahan, Kecamatan yang bermotto "Bersahaja, Bersih, Santun, Harmonis dan Jaya", mampu menjadi salah satu penyumbang pangan Sergai. Hal ini didukung dengan rampungnya bendungan Sei Ular yang mampu mengairi areal pertanian lebih dari 2000 Ha. Sektor tanaman pangan(hortikultura), perkebunan, peternakan, perikanan ikan tawar serta rempah-rempah merupakan potensi yang pengolahannya terus mendapat perhatian pemerintah kecamatan. Profil Serba Jadi ini disampaikan Ir Kaharuddin kepada rombongan tim penilaian kecamatan terbaik Sumatera Utara yang diketuai H Pangara dari Biro Pemerintahan

Pemprovsu. Hadir dalam acara tersebut Kabag Tapem Sergai Drs.Kanten Surbakti, Kabid PMD Ramses Tambunan, Muspika Plus, Pemerintahan Desa dan sejumlah tokoh masyarakat. Secara khusus kepada KPK Pos, Camat mengatakan, bersama seluruh elemen masyarakat yang ada, sepakat untuk menjadikan Serba Jadi menjadi kecamatan yang baik dengan melibatkan semua pihak. Kahar, sapaan sang camat juga mengatakan, sangat bangga dan terbantu dengan peran serta yang diberikan masyarakat. ”Ini merupakan motivasi dan spirit bagi Pemerintah Kecamatan,” ujar Camat. Sementara itu H.Pangara kepada KPK Pos memberikan komentar singkat, bahwa Serba Jadi layak jadi yang terbaik. ”Animo warga sangat tinggi dan cukup sabar,” tegas Pangara.(ARM)

TANAM POHON - Wakil Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya (baju putih) didampingi Ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus menanam pohon dalam rangka peringatan Hari Keuangan ke 64 yang dilaksanakan di SMAN 2 Lhokseumawe, Jum’at. (KPK POS/SOFIAN)

Peringatan HKGB di Mapolres Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Drs. Armia Fahmi mengharapkan agar istri Polisi tidak menuntut macam-macam kepada suami yang membuat suami melakukan tindakan yang dapat merugikan karirnya. Sebaliknya, istri harus mendorong dan mendukung karir suami. Harapan itu disampaikan Kapolres dalam sambutannya pada Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-58 di Aula Mapolres Aceh Tamiang, Selasa lalu. “Istri sebagai pendukung karir suami jangan menuntut yang macam-macam yang melebihi kemampuan suami, sehingga membuat suami melakukan perbuatan yang merugikan karirnya, seperti pungli dan memeras. Istri harus menasehati suami supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar disiplin Kepolisian, kode etik dan melanggar pidana,” ujarnya dan menambahkan istri harus mendorong dan mendukung karir suami. Disamping itu, kata Kapolres, istri juga harus membina keluarga agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, disamping selalu mengikuti kegiatan keagamaan dan organisasi, sehingga terus terjalin ukhuwah dan silahturahmi sesama istri Polisi yang membuat organisasi ini tetap Solid. (BSO)

BUPATI SERGAI BUDAYAKAN

Sehari Tidak Makan Nasi Dalam Seminggu

PANEN SINGKONG - Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Dandim 0103 Aceh Utara Letkol CZI Wakhyono dan Waka Polres Lhokseumawe, Kompol Chahyo Hadi P, memanen singkong perdana usai acara penutupan Kerja Bakti Sosial KBTNI di Rancong Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Selasa. (KPK POS/SOF)

PERBAUNGAN - Budaya “sehari tidak makan nasi dalam seminggu” perlu dilakukan semua pihak. Kalau dari sekarang sudah dimulai, maka lamakelamaan menjadi terbiasa. Program sehari tidak makan nasi dalam seminggu yang digantikan dengan mengkonsumsi makanan non beras akan membudaya sehingga pemantapan ketahanan pangan akan terwujud. Hal itu dikatakan Bupati Erry Nuradi pada acara pembukaan pameran dan lomba kreasi pengolahan pangan lokal peringatan Hari Pangan Sedunia

tingkat Kabupaten Sergai di halaman Wisma Amerta PTPN 4 Kebun Adolina Perbaungan, Rabu lalu. Dikatakan bupati, dewasa ini pangan merupakan salah satu dari tiga masalah yang dihadapi dunia selain energi dan lingkungan hidup. Selain itu, kata bupati juga diperlukan komitmen bersama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat karena ketahanan pangan berkaitan erat dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, serta stabilitas politik dan keamanan yang mengarah pada ketahanan nasional. Ada beberapa masalah

mendasar yang dihadapi, diantaranya ketergantungan masyarakat mengkonsumsi pangan dari beras masih cukup tinggi dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan harian. Sedangkan masalah lainnya, menurut bupati, kemampuan masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan mangakses pangan belum merata. "Cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat belum dikembangkan secara maksimal, budaya dan kebiasaan makan belum beragam, bergizi, seimbang dan aman

belum berkembang serta masih terbatasnya industri

pangan yang berbasis bahan pangan local," jelasnya. (MEI)

PAMERANHPS-BupatiSergaiHTErryNuradididampingiWabupHSoekirmanmeninjaupameran pertaniandanpanganpadaperingatanHariPanganSedunia(HPS)tahun2010yangdilaksanakan di halaman Wisma Amerta PTPN 4 Kebun Adolina Perbaungan. (KPK POS/HPS)


E D I S I 122 8 - 14 NOPEMBER 2010

Jalan Bagan Kuala Rusak Berat SERGAI - Masyarakat Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai untuk memperbaiki kondisi jalan utama sepanjang sekira 1,5 kilometer yang kini rusak berat dan membentuk lubang hampir sepanjang jalan tersebut. Permintaan ini dikarenakan kerusakan jalan tersebut rawan menimbulkan kecelakaan dan sudah sering ‘memakan’ korban yang melintas, utamanya para pengendara sepeda motor. “Setiap hari, paling ngak ada satu kali kecelakaan di sini yang terjadi akibat kerusakan jalan. Ada yang jatuh karena masuk lubang, ada juga yang terjebak untuk menghindar,” ungkap Sopyan warga Dusun I, Desa Bagan Kuala, Rabu lalu. Dikatakannya, kerusakan jalan utama tersebut cukup parah dan sudah sering menimbulkan kecelakaan. Dan jalan tersebut juga menjadi akses penting dan satu-satunya yang menghubungkan Kota Bedagai ke Desa Bagan Kuala. Volume lintasan jalan utama tersebut sangat tinggi. Dalam hitungan menit puluhan kenderaan roda dua dan empat lalu lalang, sehingga perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kerusakan lebih parah lagi. “Bisa bapak lihat saja jalan ini mulai dari simpang masuk ke sini tepat dari Simpang Desa Pematang Kuala sampai ke Bagan Kuala, jalannya sudah rusak berat. “Kalau ke mari pakai mobil sedan atau kendaraan baru, belum sampai sudah bercopotan ban dan bautnya.” tandasnya. Disebutkannya, jalan utama ini sudah pernah diaspal pada 2009 lalu, wajar sudah harus mendapatkan perawatan perbaikan karena lubang-lubangnya sudah cukup banyak bak “kubangan kerbau”. Hal senada juga diungkapkan warga lainnya. Agus Malik, warga yang sama mengatakan, akibat banyak jalan berlubang, sudah sering terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor jatuh karena terjebak lubang.“Itu, di situ. Sudah berapa orang naik sepeda motor yang jatuh. Lubangnya bisa ngak kelihatan karena tikungan,” tandasnya sembari menunjukkan lubang yang ‘menganga’ di persimpangan jalan tersebut.(ADI)

KPKPOS

HALAMAN 16

Kadis PU Diduga Selewengkan Dana Swakelola BINJAI - Sejumlah pemborong yang ada di Kota Binjai akhirnya gerah dengan tidak terealisasinya pembayaran pengerjaan Swakelola tahun 2010 yang jumlahnya sekitar Rp120 juta untuk perawatan jalan dan trotoar yang tersebar di lima Kecamatan Kota Binjai. Kenapa belum dibayar?. Diduga, anggaran tersebut diselewengkan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Binjai, Masniarni, yang juga adik mantan Wali Kota Binjai, HM Ali Umri SH Mkn. Menurut seorang pemborong yang minta jati dirinya tidak disebutkan kepada wartawan KPK POS menerangkan, perbaikan jalan dan trotoar sudah selesai dikerjakan. Namun, sampai saat ini dana perawatannya belum diberikan. “Kalau saya tidak salah, anggarannya sekitar Rp120 juta. Kemana uang itu semua

ya,”ujar pemborong itu dengan nada bertanya. Dari anggaran itu, pemborong tersebut juga mengungkapkan jalan mana saja yang diperbaikai atau mendapat perawatan. Diantaranya, Jalan Gatot Subroto, Binjai Barat, persis di depan LP Kelas IIA Binjai dan Jalan Imam Bonjol. Dengan tak teralisasinya anggaran tersebut, pemborong yang ada di Kota Binjai meminta, agar Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, khususnya instansi terkait secepatnya membayarkan dana tersebut. “Kalau dana terus menunggak,

SELESAI - Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, yang sudah selesai ditambal.( KPK POS /SBR) bagaimana kami mau makan,” tegasnya. Menanggapi hal itu, Irhamsyah Pohan, selaku anggota DPRD Binjai dari PPP, dengan tegas mengatakan, jika benar Kadis PU menyelewengkan anggaran itu, diminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguan (BPKP) untuk

melakukan audit. “Kalau pekerjaan sudah selesai dikerjakan, untuk apa lagi anggaran itu ditahantahan. Kalau alasannya tidak ada anggaran saya rasa tidak mungkin. Sebab, untuk apa dilakukan pengerjaan kalau tidak ada anggaran, berarti anggaran juga sudah

disiapkan. Maka dari itu, BPKP harus segera bertindak untuk melakukan audit, guna mengusut keuangan yang ada di Pemko Binjai, ”ujar Irhamsyah. Secara terpisah, Ramses Danu, selaku Kepala Bidang (Kabid) pembangunan Jalan dan Drainase di Dinas PU Binjai, saat dikonfir-

masi membenarkan masalah tersebut. “Memang saya dengar begitu juga, tapi kalau masalah anggaran ini saya tidak bisa jawab. Coba tanya langsung dengan Kadis, sebab beliau yang menangani masalah ini,”ujar Ramses, seraya menambahkan, kalau tidak dengan Kadis, tanya langsung dengan Keuangan Pemko, Erlina Pulungan. Namun sayangnya, Kadis PU Binjai tak behasil ditemui untuk mencari keterangan lebih jauh. Sementara, Erlina Pulungan, yang menjabat keuangan Pemko Binjai, saat ditanya perbaikan Jalan Perintis Kemerdekaan Binjai, pernah mengatakan kepada wartawan koran ini bahwasanya, anggaran tidak ada masalah. “Semua pemborong sudah kita bayar,” kata Erlina singkat di ruang kerjanya belum lama ini.(SBR)

FORMI Kota Medan Periode 2010-2014, Dilantik Medan - Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau disingkat FORMI adalah suatu wadah olahraga yang bersifat rekreasi atau dalam kata lain olahraga diluar kepengurusan KONI seperti olahraga free style (kemahiran bermain bola), tarian tradisonal atau terian modern, paint ball dan beberapa cabang olahraga lainnya, bahkan patok lele dan kasti pun masuk pada wadah federasi ini. Untuk berkembangnya FORMI di kota Medan maka pada Minggu malam (31/10) dilantiklah kepengurusan FORMI Kota Medan oleh Ketua Umum FORMI

Sumut Drs Sujamrat Amro MM di Emerald Garden Hotel. Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Medan, Kapolresta Medan T Sinaga, Kadispora Medan Bursal Manan dan para pengurus cabang olahraga Formi Sumut. Sujamrat mengatakan, dilantiknya kepengurusan Formi Medan yang baru, diharapkan pembinaan olahraga tradisional di Sumut khususnya Medan akan lebih meningkat lagi. Dikatakan, dalam meningkatkan prestasi olahraga, peran Formi di Medan sangat besar. "Untuk itu, ia berharap agar pengurus Formi

Medan serius agar tantangan yang sangat besar bagi kota Medan menuju kota olahraga menjadi kenyataan," tambah Sujamrat. Sementara itu, Ketua Formi Medan Aripay Tambunan dalam sambutannya usai dilantik mengatakan akan menghidupkan kembali cabang olahraga tradisional. Menurutnya, 20 cabang olahraga Formi akan terus dikembangkan karena pengurus yang baru dilantik memiliki tekad yang sama. Dikatakan, "kepengurusan priode ini merupakan babak baru Formi," ujarnya. Turut memeriahkan acara pelantikan yaitu

atraksi kungfu Perguruan Naga Sakti, tarian line dance The Universal

Line Dance (d'uld) Sumut, persembahan tarian dari Unimed dan atraksi

kemahiran mempermainkan bola serta atraksi bersepeda. (BEY)

PENGURUS - Sebahagian Pengurus FORMI kota Medan, usai dilantik ( KPK POS /bey)

Jemaah Haji Asal Labuhanbatu Terlantar

BERLUBANG - Salah seorang pengendara sepeda motor kesulitan ketika melintasi jalan menuju Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai. (KPK POS/ADI)

R.PRAPAT - Kabar teranyar dari Mekah menyebutkan, puluhan Jemaah Haji asal Labuhanbatu ditelantarkan dan dibohongi ketika sampai di Mekah. Soalnya, sejumlah fasilitas yang dijanjikan penyelenggara haji tidak terbukti. Tidak tersedianya fasilitas menjadi kegelisahan para

jemaah ketika melaksanakan ibadah secara khusyuk. “Ngak beres di sini. Kami ditelantarkan.Janjinya saat di Labuhanbatu pondok dekat dari masjid, tapi kenyataanya pondok kami sejauh 10 kilometer dari mesjid,” kata M. Asrul Hasibuan jemaah asal Labuhanbatu melalui telepon, beberapa hari lalu.

Tidak hanya sebatas masalah jauhnya pemondokan. Masalah kurangnya air dan makanan juga menjadi keluhan para jemaah asal Labuhanbatu tersebut. Apalagi, kata Asrul, ketua kelompok ibadah ditudingnya tidak bertanggung jawab atas kejadian itu dan selalu berkilah hal itu merupakan kelalaian Dirjen Urusan Haji. “Ketua kelompok kami tidak tanggung jawab jauh dari yang dijanjikan sebelum berangkat dari

Labuhanbatu,” tutur pria setengah baya itu menambahkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Labuhanbatu, Zulfan Arif Nasution membantah kalau pemondokan jemaah haji asal Labuhanbatu sejauh 10 kilometer dari masjidil haram. “Saya kira tidak ada itu. Itu hanya kabarkabar burung sesuai dengan pernyataan menteri agama,” bantahnya. Katanya, jarak tempuh antara

pemondokan jemaah dengan masjidil haram paling jauh hanya lima kilo meter. “Karena memang setiap keloter ada ringnya masingmasing,” katanya. Seperti untuk ring satu pemondokan berjarak dua kilometer dari masjidil haram. Sedangkan ring dua, ucapnya, paling jauh hanya empat sampai lima kilometer saja. Dikatakannya, seharusnya jemaah haji tidak selalu memperhitungkan enaknya saat

melakukan ibadah, karena dengan memperhatikan kondisi sejarah penyelenggaraan haji sejak dahulu ketimbang saat ini, pelaksanaannya sudah lebih baik. Sedangkan bagaimana kenyataan ketika jemaah tibah di tanah Arab itu sudah mutlak tanggung jawab penyelenggara haji, karena batas kewenangan pihak kantor Kemendepag Labuhanbatu sebatas pendaftaran dan pemberangkatan saja. (HAH)

PENGUMUMAN NOMOR: PENG-04/WPJ.26/2010 TENTANG PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Sehubungan dengan adanya pengaduan dari masyarakat atau instansi lain mengenai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini diumumkan sebagai berikut: 1.

Bahwa akhir-akhir ini telah beredar surat yang mengatasnamakan salah satu pejabat/direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengenai "Pembayaran Kekurangan DBH PBB Migas Tahun 2009 yang diperhitungkan pada Tahun Pajak 2010".

2.

Informasi sebagaimana dimaksud butir 1 adalah TIDAK BENAR alias BOHONG. Untuk itu kepada masyarakat atau instansi yang menerima surat tersebut diminta agar mengabaikan atau tidak menanggapinya.

3.

Selanjutnya perlu kami tegaskan kembali bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah mengadakan berbagai undian berhadiah secara independent maupun bekerjasama dengan pihak lain. Apabila masyarakat mendapatkan kupon undian berhadiah yang mencantumkan pengesahan dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (misalnya: dalam kemasan sabun, kopi, susu dan lain-lain), diminta agar mengabaikannya atau tidak menanggapinya.

Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya. Pematang Siantar, 20 Oktober 2010 A.n. Direktur Jenderal Pajak Pj. Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara II t.t.d Harta Indra Tarigan NIP 195808251980121001 Sumber : Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Pinang Jl. Bukit, Kota Pinang, Telp. (0624) 95522, Fax. (0624) 95330


KPK POS Edisi 122