E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010
KPKPOS
HALAMAN 16
Penerimaan Satpol PP Pemko Medan Jadi Lahan Bisnis Pemimpin Umum KPK Pos Bezuk Wartawan Penderita Lumpuh LHOKSEUMAWE – Pemimpin Umum KPK Pos Medan, H Baharuddin, Minggu (17/10) membezuk seorang mantan wartawan KPK Pos, Umar Hasan (57) di kediamannya Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Dalam kunjungan ke rumah Umar Hasan, Baharuddin didampingi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Aceh (DPP-PWA) Ibrahim Achmad yang berdomisili di Lhokseumawe. Pemimpin Umum KPK Pos, berada di rumah Umar Hasan sekitar satu jam dan berbincangbincang dengan Umar yang mengalami lumpuh pada badan bagian kanan. Berbagai masukan dijelaskan tentang penyakit yang mendera tubuhnya sejak 1.5 tahun lalu. Pemimpin Umum KPK Pos Medan, sinngah di Lhokseumawe membesuk Umar Hasan dalam perjalanan tugas dari Medan menuju Banda Aceh dan sampai ke Meulaboh, Aceh Barat. "Saya haru menjenguk wartawan saya yang sedang sakit, patutlah dia telah lama tidak aktif, saya pikir kemana dia," kata H Baharuddin saat berbincang-bincang dengan Wartawan anggota PWA. Dalam kunjungan dadakan itu H Baharuddin membawa "bungong Jaroe" (bunga tangan), sesuai adat Aceh tiap berkunjung kepada orang sakit. Sebagaimana dijelaskan Umar Hasan, dia tak lagi mampu melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Sejak 1,5 tahun lalu, ayah delapan anak ini harus mengurung diri di rumahnya. Dulunya, tiap hari mangkal di warung kopi bersama rekan wartawan lainnya di Lhokseumawe, namun sekarang dia ditemani isteri serta anak di rumah. Kini kawan paling setianya adalah sepotong besi sepanjang 1, 20 meter (tongkat) yang membantunya jalan tertatih-tatih tiap hari. Menurut Umar Hasan, dua pekan lalu, Ketua Umum DPP-PWA Ibrahim Achmad bersama beberapa rekan lainnya dari PWA, datang ke rumah membawa satu unit kursi roda. "Saya sangat terharu dengan bantuan dan perhatian rekan, termasuk kunjungan Bapak H Baharuddin membezuk ke rumah. Saya tak menyangka pak Bahar datang," kata Umar. Menurut Umar, pihaknya sangat gembira tatkala datang teman seprofesi menjenguk ke rumah, konon lagi Pemimpin Umum yang datang, tentu hati sangat berbunga-bunga. "Biasa orang menangis karena kesusahan dan menderita sakit, tapi saya menangis karena gembira datangnya pak Baharuddin dan rekannya ke rumah," jelas Umar.(Ery Juwita)
Suryadharma Ali, Darwin Zahedy, Freedy Numberi, Patrialis Akbar, Tifatul Sembiring, Suswono, Salim Segaf Al Jufri
Tujuh Pos di Kabinet
AKAN BERGANTI JAKARTA - Tepat pada 20 Oktober 2010, pemerintahan SBY-Boediono genap berusia setahun. Seperti periode lima tahun sebelumnya, tahun pertama di periode ini juga diwarnai isu pergantian menteri yang dinilai berkinerja buruk alias reshuffle. Dikabarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyiapkan mengganti beberapa menterinya dan menempatkan mereka di pos yang baru. Pos-pos penting dan amat dekat dengan lingkungan istana akan ditempati oleh wajah baru namun tetap dari kabinet. Sekretaris Kabinet yang kini dipegang Dipo Alam akan diganti Andi Mallarangeng yang sudah memiliki kedekatan dengan SBY sejak memulai ancangancang bertarung untuk menuju kursi RI 1 dalam pemilu 2004. Sumber yang amat dekat dengan lingkungan Istana Kepresidenan, menyebutkan, SBY melihat potensi Andi Mallarangeng yang akan lebih optimal bila berada dekat dengan Istana. “Untuk itu dipilih Sekretaris
Kabinet yang merupakan posisi strategis dalam roda pemerintahan Presiden SBY,” jelasnya. Setelah mencopot Dipo Alam, SBY akan menempatkannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menggantikan EE Mangindaan. Sebagai orang yang ikut andil dalam keberhasilan SBY duduk di kursi presiden untuk kedua kalinya, Mangindaan akan menempati pos baru sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Freddy Numberi. “Ada desakan dari orang-orang dekat Presiden SBY supaya tidak lagi memberi tempat bagi pembantupembantunya yang diragukan moralitasnya,” tuturnya. Untuk menggantikan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang semula ditempati Andi Mallarangeng, SBY akan mengajak Anas Urbaningrum yang juga ketua umum Partai Demokrat duduk dalam kabinetnya. “Posisi ini juga penting bagi Anas yang mempunyai target untuk menaikkan perolehan suara partai dalam pemilu berikutnya,” imbuh sumber itu. Kendati sudah ada kebijakan internal agar ketua umum partai tidak rangkap jabatan sebagai petinggi negara, namun hal itu bisa berubah karena ada kepentingan partai yang lebih besar. “Politik bukan harga
mati,” ucapnya. Diganti Selain nama-nama tersebut, kabar dari lingkungan pejabat tinggi negara menyebutkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Pertanian Suswono masuk dalam daftar menteri yang akan diganti. Bila ditambah dengan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maka sedikitnya akan ada tujuh pos di kabinet yang berganti. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menugaskan Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Masyarakat Heru Lelono untuk membangun komunikasi politik yang intensif dengan elite partai politik yang tidak masuk dalam Sekretariat Gabungan Partai-Partai Koalisi dan selama ini mengklaim sebagai oposisi pemerintah. “Presiden telah menugaskan Pak Heru untuk membangun komunikasi politik dengan PDI Perjuangan,” kata sumber itu. Disebutkan, Ketua
DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang juga anak mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR Taufiq Kiemas diproyeksikan untuk menggantikan Tifatul Sembiring. Posisi Menteri ESDM yang saat ini Darwin Zahedy Saleh sedang dipertimbangkan untuk diisi kader PDI Perjuangan yang juga mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Widya Purnama atau Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto berpendapat, reshuffle kabinet bisa menjadi sebagai jawaban terhadap kekecewaan masyarakat. Namun, menurut dia, perombakan kabinet bukan jalan keluar jika pemilihan anggota kabinet yang baru masih mempertimbangkan proporsionalitas dan hanya mengakomodasi kader-kader partai yang menjadi pendukung pemerintah, seperti saat pertama kali membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. “Reshuffle 20 kali pun percuma jika kabinet yang baru tidak didasarkan pada profesionalitas. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki adalah dasar pertimbangan pembentukan kabinet sebelum melakukan reshuffle,” ucapnya. (BBS/SP/FR)
MEDAN - Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dinilai syarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta cacat hukum. Pasalnya, selain banyak masyarakat tidak mengetahui kapan penerimaan anggota Satpol PP alias sangat tertutup, juga diduga untuk menjadi anggota Satpol PP harus mengeluarkan dana antara Rp20 juta hingga Rp30 juta sebagai syarat yang tidak tertulis dan harus disetorkan kepada oknum pejabat di Pemko Medan. Demikian sumber di Balaikota Kemarin. Menurut Sumber tadi, banyak masyarakat yang kecewa dengan penerimaan PTT Satpol PP Medan karena terkesan tidak transparan dan tertutup, sehingga perekrutannya hanya untuk bagian anak serta kalangan pegawai dan Pejabat Pemko Medan. Dalam hal ini oknum Kakan Satpol PP tidak objektif, lebih baik mundur saja. "Kesempatan kerja di Kota Medan diduga dijadikan lahan bisnis pribadi dan kelompoknya," tandasnya. "Dengan tertutupnya penerimaan anggota Satpol PP tersebut dikhawatirkan bisa terjadi kekisruhan, selain akan tidak berjalannya program Pemko Medan juga telah terjadinya diskriminasi," ujarnya. Dari berbagai sumber ada indikasi suap menyuap dalam proses penerimaan itu. Angka suap dikabarkan mencapai kisaran Rp30 juta. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua PC GP Ansor Medan Ismail Nasution kepada wartawan, mengatakan, tidak transparannya penerimaan anggota Satpol PP Medan tersebut bukti bahwa masih terjadinya kebobrokan di tubuh Satpol PP sendiri serta oknum pejabat di Pemko Medan. "Apalagi penerimaan tersebut harus mengeluarkan uang dana hingga Rp30 juta sehingga jelas bahwa penerimaan Satpol PP tidak murni untuk mendukung program Pemko Medan, akan tetapi lebih cenderung menjadi lahan bisnis sedangkan program Pemko akan tidak berjalan karena adanya diskriminasi," ujarnya. Untuk itu Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM diminta bertindak dengan bijak dalam penerimaan anggota Satpol PP agar program Pemko dapat berjalan, terutama dalam penertiban ternak babi. Semua komponen harus dilibatkan sehingga program Pemko Medan dapat berjalan. Tidak seperti selama ini program Pemko Medan tidak berjalan akibat terjadinya KKN dan diskriminasi. (VN)