Page 1

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PEMBERANTASAN KORUPSI MENGECEWAKAN

I

EDISI 120 25 - 31 OKTOBER 2010 Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

HAL

3

Syamsul Arifin Stress Berat JAKARTA - Menjelang pemeriksaan di KPK, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin stress berat. Dia terlihat mondar mandir di lantai 8 gedung komisi itu. Dua penyidik harus berdiri dekat dengan Syamsul, karena khawatir dia loncat ke bawah gedung. "Iya, tadi waktu di atas enggak bisa diam. Kata penyidiknya, kelihatannya stress berat, karena tahu mau ditahan. Iya lah penyidik pada takut dia loncat, jadi jagain bener-bener Syamsul," ujar sumber di KPK. Penyidik KPK juga dikabarkan kesal lantaran Syamsul Arifin tak kooperatif saat diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (22/10). Syamsul tiba di kantor KPK sekitar pukul 10.30 WIB. Menunggu penyidik KPK memanggilnya, dia terlihat duduk santai. Syamsul sempat shalat Jumat

Syamsul Mendekam di Rutan Salemba

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Syamsul Mohon Kaum Duafa Mendoakannya MEDAN - Sehari sebelum diperiksa dan ditahan KPK, Syamsul Arifin masih sempat pamit kepada ratusan pasukan melati, petugas kebersihan yang berjasa menghalau sampah dari jalanjalan protokol di Kota Medan, serta kaum duafa di Medan. Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Langkat tersebut minta didoakan. ”Saya minta semuanya, juga

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

KOMPROMI POLITIK HANTUI ANGKET CENTURY

Syamsul Berbual di KPK Namun Syamsul berkilah dirinya tidak diperiksa. Kedatangannya ke gedung di sentra bisnis Kuningan ini untuk menjalin sebuah kerjasama. “Cuma soal kerjasama degan pak Umar. Saya kan kerjasama dengan KPK untuk seminar. Kami membuat seminar untuk pencegahan korupsi yang keenam kali,” kata dia, di depan gedung

"Haryono Umar membantah kedatangan Syamsul Arifin terkait rencana sosialisasi pencegahan korupsi. Syamsul dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi APBD Langkat"

HARYONO UMAR PIMPINAN KPK

K OLOM REDAKSI

Reposisi diTubuhPolri

KPK, Jakarta, Selasa pekan lalu. Diperiksa terkait kasus langkat?, tanya wartawan. “Enggak,” jawabnya terengah-engah. Diperiksa berapa pertanyaan?, desak wartawan lagi. “Nggak diperiksa. Orang kerjasama,” . Ketika dicecar wartawan dengan berbagai pertanyaan, mantan Bupati Langkat ini masih terus berkilah. "Saya tidak diperiksa. Kedatangan saya untuk m e m b i c a r a k a n BERITA rencana sosialisasi pencegahan ko- TERKAIT rupsi di Sumut dengan Pak Umar BACA HAL 5 (Waka KPK Bidang Pencegahan Haryono <<< selanjutnya baca Hal. 2

Bebas, Tapi Masih Terbelenggu Sayangnya bebasnya Bibit-

K OLOM REDAKSI

Belajar Etika ke Yunani SANGAT menyedihkan bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar masih harus belajar etika politik. Mereka tentu belum bisa membedakan perbuatan yang pantas dari yang tidak. Untuk membuat politikus Senayan lebih pintar, celakanya, rakyat harus membiayainya karena mereka ingin belajar etika ke Yunani. Orang yang berpikiran sehat hanya bisa geleng-geleng kepala. Apalagi yang akan melakukan studi banding itu bukanlah anggota biasa DPR, melainkan anggota Badan Kehormatan lembaga tinggi itu. Kenapa pula sampai harus ke Yunani? Seandainya saja mereka pergi ke sana 2.500 tahun silam, mungkin akan bertemu dengan Socrates. Lalu, sang filsuf akan mengajari mereka soal moral dan filosofi politik. Tapi, pada 2010 ini, siapa yang akan mereka temui di sana untuk belajar etika dan disiplin? Wakil Ketua Badan Kehormatan, Nudirman Munir, mengatakan mereka akan menemui badan kehormatan parlemen Yunani untuk menimba pengalaman agar tak menjadi katak dalam tempurung. Masalahnya, apakah studi banding seperti ini berguna? Bukankah DPR telah memiliki kode etik dan tata tertib? Kalaupun parlemen Yunani punya pengalaman menarik dalam mendisiplinkan anggotanya, belum tentu hal itu bisa diterapkan di <<< selanjutnya baca Hal. 2

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

I HAL 8

Banyak Kasus Korupsi Menerpa Syamsul WAKIL Ketua KPK, M Jasin (foto) mengatakan, kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin bukan hanya satu. “Dugaaannya bermacammacam kasus,” katanya di Medan, Kamis. Menurut Jasin, KPK masih mengumpulkan bahan keterangan dan informasi mengenai berbagai dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin. Usai inspeksi mendadak di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, Kamis, Yasin mengatakan, kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan mantan bupati Langkat itu macam-macam jenisnya. “Bukan hanya satu kasus,” katanya. Ketika diminta memberikan informasi selanjutnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan itu menyatakan lupa jenis dugaan korupsi yang disangkakan terhadap Syamsul Arifin. Namun ketika disebutkan dugaan korupsi APBD <<< selanjutnya baca Hal. 2

BIBIT - CHANDRA

DUA pimpinan Komisi

7 – 13 DESEMBER 2009 Harga Eceran (Kota Medan):

K R I M I N A L

TERKAIT DUGAAN KORUPSI RP102,7 MILIAR

ADA-ada saja ulah para pejabat negara ketika sedang bersinggungan dengan hukum. Dengan segala cara mereka berkilah, agar dirinya tidak diekspose media. Seperti Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin. Sedianya Syamsul dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus APBD Kabupaten Langkat.

EDISI 75

presiden, sehingga Bibit-Chandra

Cara Robert Tantular Menjarah Century BERBAGAI

d

di

k iR b tT t l

(f t )

pada ibu-ibu (Pasukan MelatiRed) kaum duafa dan anak yatim agar saya didoakan. Agar selamat-selamat, agar apa yang terjadi pada saya biar selamat. Biar di tahun depan kita bisa jumpa kembali lagi,’’ ujar Syamsul saat berpidato di Pendopo Lapangan Merdeka Medan. Pada kesempatan itu, Syamsul memberikan santunan pada kaum

JAKARTA - Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Gubernur Sumut Syamsul Arifin dijebloskan ke sel Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa menahan mantan Bupati Langkat selama 20 hari ke depan, untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan. Mengingat, sebelumnya Syamsul Arifin sempat mangkir saat mendapat panggilan pada Senin (11/10) lalu, meski Syamsul Arifin mengaku ada sidang DPRD Sumut yang tak dapat ditinggalkan. Alasan itu menjadi catatan 'hitam' tersendiri bagi KPK, sehingga dikhawatirkan ke depannya sikap tidak koperatif itu dipakai alasan untuk tidak bisa datang memenuhi panggilan penyidik KPK. "Jadi kami menahan SA (Syamsul Arifin -red) selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan agar lancar," ungkap Pelaksana Harian Juru Bicara KPK, Priharsa Nugraha, kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/10) malam. Suami Fatimah Habibi ini, diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka penyelewengan APBD Langkat tahun 1999-2004 sebesar Rp102,7 miliar, saat masih menjadi Bupati Langkat, datang ke gedung KPK pada pukul 10.45 WIB. Dan langsung menuju ruang penyidik Ruang Riksa, lantai 8, gedung KPK, Jakarta. Tak ada pengawalan yang ketat, sehingga wartawan dengan gampang mengajukan pertanyaan. "Saya datang ke sini (KPK) sebagai <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Dua Tahun Mengungkap Kasus Syamsul MEDAN - Dua tahun lebih, sejak edisi 10 Agustus 2008, koran KPK Pos mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin. Banyak pihak (baca pejabatred) di Sumut yang mencela dan memprotes pemberitaan KPK Pos tentang dugaan korupsi yang dilakukan

Syamsul Arifin itu. Mereka mengatakan; "Jangan jadi pahlawan kesiangan". Sikap sinis ini tidak ditanggapi jajaran Redaksi koran KPK Pos. Kebenaran selalu berada di pihak yang menang. Tekad ini membuat jajaran Redaksi KPK Pos tak henti mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan

Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang juga Ketua DPD Golkar Sumut. Di edisi 10 itu, koran KPK Pos menurunkan laporan dengan judul "Korupsi di Langkat Menunggu Giliran KPK". Laporan utama ini mengungkap tentang dugaan korupsi yang dilakukan Syamsul Arifin, ketika masih

menjadi bupati di Langkat. Pada edisi berikutnya, koran KPK Pos juga menurunkan laporan dengan judul "Syamsul Arifin Terancam Masuk Sel". Dalam laporan ini, Juru Bicara KPK, Djohan Budi menegaskan, semua laporan tentang dugaan kasus korupsi yang melibatkan Syamsul <<< selanjutnya baca Hal. 2

t k

K ASUS PT WONOREJO RUSAK TANAMAN RAKY RAKYAAT

DPRD Paluta Bela Rakyat Simangambat PALUTA – DPRD Paluta berjanji tetap membela masyarakat yang tertindas akibat pengrusakan perkebunan karet dan kelapa sawit yang dilakukan PT Wonorejo Perdana awal Agustus lalu di Kecamatan Simangambat, Padanglawas Utara. Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyurati Bupati Paluta terkait pengaduan masyarakat tentang pengrusakan

dan penindasan yang dilakukan PT Wonorejo Perdana terhadap rakyat Kecamatan Simangambat. Ketua Komisi I DPRD Paluta, Drs Amas Muda Siregar menegaskan, pihaknya akan terus membela masyarakat sampai dimanapun sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kebenaran harus ditegakkan,” ujar Amas Muda. Hal ini ditegaskan Amas Muda menanggapi pengaduan masya-

DIRUSAK - Alat berat yang dikerahkan untuk merusak tanaman rakyat Simangambat, Paluta. (KPK POS/DATUK)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

rakat Simangambat yang lahan pertanian mereka dirusak PT Wonorejo Perdana beberapa waktu lalu. Padahal pertanian yang terdiri dari tanaman karet dan kelapa sawit tersebut siap panen. Guna menyelesaikan kasus pengrusakan itu, DPRD Paluta membentuk tim khusus. Tim DPRD dalam waktu dekat ini melaksanakan peninjauan kembali ke lokasi pengrusakan yang dilakukan PT Wonorejo Perdana. Masalah pengrusakan tanaman rakyat itu juga sudah dibahas di Komisi I DPRD Paluta yang dipimpin langsung Ketua Komisi Drs Amas Muda Siregar. Hal ini dilakukan setelah DPRD setempat menerima langsung pengaduan masyarakat yang diterima Wakil Ketua DPRD Paluta, H Ahmad Sailan Siregar. Sidang membahas pengaduan masyarakat ini berlangsung, Senin lalu, di ruang sidang DPRD Paluta, yang dibuka Wakil Ketua DPRD H. Ahmad Sailan Siregar. <<< selanjutnya baca Hal. 2

Keberadaan PT Sorikmas Mining Timbulkan Konflik PANYABUNGAN Beroperasinya PT Sorikmas Mining (SMM), perusahaan raksasa yang bergerak dibidang eksplorasi tambang emas di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kini menimbulkan konflik baru di masyarakat, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Naga Juang, Madina. Kehadiran PT SMM juga dikabarkan bakal menghancurkan

Kabupaten Madina. Soalnya, wilayah operasional perusahaan ini berada di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Kerusakan hutan dan lingkungan di kabupaten pemekaran Tapsel itu mulai dirasakan. Ekosistem jelas mulai hancur. Rakyat kini terkotakkotak. Kehadiran PT SMM perlu dipertanyakan. Apakah membuat Madina Untung atau <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

SYAMSUL MOHON

.........dari hal 1

dhuafa, Pasukan Melati, dan anak yatim, diiringi salawat badar. Pagi Buta Untuk memenuhi panggilan KPK, Syamsul Arifin berangkat ke Jakarta pada pukul 06.30 WIB, Jumat (22/ 10). Berdasarkan informasi diperoleh Starberita di Bandara Polonia Medan, keberangkatan Syamsul ke Jakarta terkesan diam-diam. "Pak Gubsu bersama ajudannya. Dia diantar oleh adik, ibu dan keluarga-keluarganya. Tampak sepertinya mereka menangis ketika melihat Pak Gubsu naik ke dalam bus yang akan mengantarnya ke pesawat," ucap Robinson, salah seorang sekuriti VIP room Bandara Polonia Medan. Rumahnya Sepi Rumah pribadi Syamsul Arifin di Jalan Eka Dharma, Kecamatan Medan Johor, Jumat malam hingga Sabtu pagi, terlihat sepi, setelah dia dikirim ke bui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Gerbang utama rumah mewah Syamsul Arifin terkunci rapat dan nyaris tidak terlihat aktivitas. Sementara itu, beberapa petugas keamanan terlihat duduk sambil menonton televisi di dalam bangunan rumah semipermanen yang lokasinya persis bersebelahan dengan kediaman Syamsul Arifin. Pemandangan serupa juga terlihat di rumah dinas gubernur di Jalan Jenderal Sudirman. Beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja tampak berjaga di dekat gerbang utama dan di pos induk yang berjarak sekitar 10 meter dari gedung gubernuran. Di halaman rumah dinas itu juga tidak terlihat satu pun mobil parkir, baik mobil tamu maupun mobil dinas gubernur. Sebelum dititipkan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta, Syamsul telah berstatus tersangka sejak sekitar April 2010. (TIM)

DPRD PALUTA

......................dari hal 1

Hadir pada kesempatan itu beberapa anggota DPRD, yang juga dihadiri Kabag Hukum dari Pemkab Paluta, Burhanuddin Harahap SH, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dari BPN. Beberapa orang utusan masyarakat dari lima desa yang menjadi korban juga hadir. Di antaranya Kepala Desa, tokoh adat Luat Simangambat, Sutan Mahodum Naposo Hasibuan, utusan masyarakat Panggana Siregar. Kasus ini akan disidangkan kembali setelah tim khusus yang dibentuk Komisi I DPRD Paluta menyelesaikan tugasnya meninjau lokasi. Seperti diberitakan sebelumnya, PT Wonorejo Perdana merusak puluhan ratusan hektar tanaman masyarakat di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Lima orang utusan masyarakat dari lima desa, yakni Desa Sigagan, Simangambat Julu, Simangambat Jae, Ujung Gading Julu, Ujung Gading Jae, mengadukan kasus ini ke Polri, Komnas HAM, DPRD dan Pemkab. Kelima utusan itu adalah, Sutan Mahodum Naposo Hasibuan (tokoh adapt), Panggana Siregar (utusan masyarakat), Hormat Nasution utusan Kepala Desa. Perwakilan warga ini juga berangkat ke Jakarta mengadukan nasib mereka ke Komnas HAM. Selanjutnya, Komnas HAM menyurati Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, 30 Agustus 2010. Sementara pengaduan masyarakat ke Polres Tapsel, hingga kini tak pernah ditanggapi. (Nasir/Datuk)

BELAJAR ETIKA

..............dari hal 1

Indonesia. Yang mendesak untuk dilakukan anggota Badan Kehormatan justru menegakkan kode etik dan tata tertib Dewan. Banyak politikus Senayan yang membolos tapi dibiarkan saja. Tak sedikit pula anggota Dewan yang terjerat masalah suap namun tak diberi sanksi apa pun, dengan dalih proses hukum belum selesai. Padahal masalah etika sungguh berbeda dengan penegakan hukum. Tindakan tegas terhadap mereka bisa dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan tanpa harus belajar jauh-jauh ke Eropa. Studi banding dengan biaya Rp2,2 miliar itu malah menjadi contoh yang buruk bagi anggota DPR lainnya. Tidaklah mungkin Badan Kehormatan menganjurkan politikus Senayan berdisiplin dan menghemat anggaran negara jika mereka juga melakukan hal yang sama. Masyarakat bahkan sudah hafal jawaban para anggota DPR yang dikritik ketika mengadakan studi banding. Mereka selalu berdalih bahwa kegiatan ini telanjur dianggarkan. Padahal pembatalan bukan perkara besar. Mereka bisa saja mengembalikan uang itu ke Kementerian Keuangan. Lagi pula belajar etika ke luar negeri tidaklah termasuk janjijanji yang sering dilontarkan para calon anggota legislatif dalam masa kampanye dulu. Bukankah mereka sering berjanji, antara lain, akan menyerap aspirasi masyarakat, lalu memperjuangkannya menjadi kebijakan pemerintah? Jika benar-benar ingin memahami etika politik, politikus Senayan mestinya mendengarkan pandangan masyarakat bahwa studi banding bukanlah kegiatan yang pantas dilakukan DPR. Lawatan ke luar negeri itu hanya menghambur-hamburkan anggaran negara, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk proyek yang berguna bagi rakyat. Mereka seolah ingin belajar etika tapi dengan cara menabrak etika. (***)

P E M B E R I TA H U A N Diberitahukan kepada para relasi, instansi sipil, militer dan kepolisian, bahwa Wartawan KPK Pos yang masih aktif bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah sbb : 1. Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang) 2. M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah) 3. M Yunansyah (Langsa) 4. Azwar Tanjung (Aceh Singkil) 5. Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger 6. Alamuddin Banchin (Subulussalam) 7. Sofian dan Ridwan SSos (Kota Lhokseumawe) 8. Sahidin (Kutacane) Selain nama-nama yang tersebut di atas bukan Wartawan KPK Pos. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar dimaklumi. Pimpinan

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

SYAMSUL ARIFIN STRESS BERAT bersama pegawai KPK. Samsyul baru efektif diperiksa sekitar pukul 17.00 WIB, didampingi penasihat hukum yang ditunjuk pihak KPK, Yoni Agustiono. Penunjukan penasihat hukum oleh KPK lantaran Syamsul datang tanpa penasihat hukum. Ini di luar dugaan penyidik. Di selang waktu KPK memanggil advokat, Yoni Agustiono, Syamsul tak hentihentinya mondar-mandir di depan ruang pemeriksaan, lantai 8. Bahkan, dua penyidik harus berdiri dekat dengan Syamsul, karena khawatir dia loncat ke bawah gedung. Sebenarnya, penyidik hendak memeriksa Syamsul setelah shalat Jumat. Namun, penyidik belum mau memeriksa Syamsul sebelum ada penasihat hukumnya. Rupanya, di luar ruang pemeriksaan Syamsul, pihak KPK telah memberi pernyataan bahwa tersangka Syamsul akan ditahan. "Penyidiknya pada kesal. Mungkin dia (Syamsul) sudah tahu mau ditahan, makanya enggak bawa pengacara," jelas sumber.

Seorang yang mengaku kerabat Syamsul, tampak cemas. Matanya tak lepas menuju pintu ke luar Gedung KPK menanti Syamsul keluar. Dengan menyilangkan tangan di perut, kerabat Syamsul itu juga mondarmandir di depan kantor KPK dengan menggerutu. "Apaapaan nih KPK. Banyak orang korupsi, tapi masih bebas. Itu Miranda, nggak ditangkap-tangkap. Bapak (Syamsul) itu orang jujur kok, malah mau ditahan," gerutunya. Sekitar pukul 20.00 WIB, akhirnya Syamsul ke luar gedung KPK diapit sejumlah penyidik dan keamanan dalam KPK. Dengan kilauan cahaya dari jepretan fotografer dan lampu kamera, Syamsul hanya memberi sedikit komentar. "Itu sudah risiko pemimpin," ujar Syamsul. Dengan wajah tenang, Syamsul dimasukkan ke dalam mobil tahanan oleh penyidik. Ternyata, Syamsul yang berstatus tersangka, resmi ditahan KPK dan ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sejumlah ang-

DUA TAHUN MENGUNGKAP KASUS SYAMSUL .............................................dari hal 1 Arifin yang masuk ke KPK diterima dan ditindak lanjuti. Namun sebelum berangkat kepenyidikan, laporan itu ditelaah terlebih dahulu, apakah ada unsur tidak pidananya atau tidak. Melihat tekad KPK Pos yang tak pernah surut mengungkap kasus dugaan korupsi di Langkat, tak sedikit penggiat anti korupsi di daerah ini bahkan di Jakarta yang memberikan bahan-bahan tentang 'sepang terjang' Syamsul Arifin selama menjadi bupati di Langkat. Dengan bahan-bahan yang ada, Koran KPK Pos kemudian membuat laporan utama dengan judul "Skandal Korupsi di Langkat Mulai Terungkap" (Edisi 13, September 2008). Di Edisi 16 (Oktober 2008), KPK Pos menurunkan laporan utama dengan judul "Dosa Syamsul Akan Terkuak". Tak terhitung beberapa kali KPK Pos menurunkan laporan dalam bentuk Liputan Khusus (Lipsus) skandal dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sumut itu. Tidak hanya menyangkut dugaan skandal korupsi, janji politik Syamsul Arifin agar rakyat Sumut tidak lapar, tidak bodoh dan tidak sakit juga tak kunjung dari perhatian dan pemberitaan KPK Pos. Akhirnya, apa yang diungkapkan koran KPK Pos, walau memakan waktu

dua tahun lebih, terbukti suatu kebenaran. Laporan dan berita yang diungkapkan koran ini bukan hanya isapan jempol semata. Melalui proses penyelidikan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya, Jumat malam Syamsul Arifin ditahan KPK. "Syamsul ditahan, kini sedang menuju rutan Selemba," begitu isi pesan singkat (SMS) yang diterima Redaksi KPK Pos, sekitar pukul 21.00 WIB. Sejumlah rekan dan pembaca yang selama ini memberikan masukan dan bahan-bahan menyangkut dugaan korupsi di Langkat juga tak lupa mengirimkan pesan singkat ke Redaksi KPK Pos. Isi pesan singkat itu intinya mengucapkan terima kasih, karena KPK Pos telah memberitakan yang benar. "Terima kasih KPK Pos", begitu antara lain pesan singkat yang diterima Jumat malam. Proses hukum terhadap Gubernur Sumut tinggal menunggu waktu. KPK menjerat Syamsul dengan Pasal 2 ayat (1), dan atau Pasal 3, dan atau Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda material. Wartawan KPK Pos yang setiap hari nongkrong di gedung KPK Jakarta, terus memantau proses penyidikan terhadap Syamsul.

.........................................................................................................................dari hal 1

gota DPRD Sumut menyalami Syamsul. Bahkan, ada tokoh dari Medan yang mendapat kesempatan mencium pipi kanan dan kiri Syamsul dengan meneteskan air mata, saat Syamsul sudah duduk di dalam mobil tahanan. Namun, Syamsul tampak tak menangis. Sebelum dimasukkan ke mobil tahanan, Syamsul diperiksa kesehatannya, bahkan hingga disuntik. "Sempat disuntik di lengan, juga diperiksa dokter. Kan dia punya penyakit gula darah dan tekanan darah tinggi," ujar Yoni.

Dalam keterangan persnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan Syamsul ditahan demi kepentingan

penyidikan. "Tersangka SA ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba," ujar Johan. (ENDY/BBS)

SYAMSUL MENDEKAM DI RUTAN SALEMBA ........................................................................................................dari hal 1 tersangka, dan baru saat ini saya bisa datang," ungkap Syamsul yang mengawali karier sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat komisi D tahun 1977 hingga 1982. Pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi APBD Langkat? "Kata siapa saya makan APBD, saya tidak melakukan itu, tuduhan itu nggak benar, itu kan kamu yang bilang," bantah Syamsul dengan nada tinggi. Gubernur Sumut ini juga mengaku heran kenapa mobil mewah, Jaguar milik anaknya juga ikut disita KPK. "Terus terang saya nggak tahu kenapa sampai disita. Jaguar itu punya anak saya, dia mencicil 36 kali, kok disita," tanyanya dengan heran. Sekitar pukul 20.05 WIB, Syamsul yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara keluar dari gedung KPK dalam kondisi loyo, cemberut dan nampak kurang semangat setelah mendengar dirinya langsung ditahan. Saat ditanya wartawan yang menunggu sejak pagi, bapak tiga anak kelahiran Medan, 25 September 1952 ini enggan memberikan keterangan.

Mulutnya terkunci rapat dan tak menghiraukan pertanyaan bertubi-tubi yang diajukan wartawan. Dengan menggenakan kemeja putih, celana panjang gelap, Syamsul terus melangkah ke mobil tahanan KPK No.Pol. B 2040 BQ, yang menunggu sejak petang hari. Namun setelah masuk dalam mobil, dan saat akan menutup pintu Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Amir Hamzah Medan, tahun 1996 ini mengatakan singkat : "Ini risiko pemimpin". Ditanya apa keluarga sudah tahu kalau langsung ditahan? Apa ada rencana mengajukan penangguhan penahanan? Kenapa organisasi politik tak ikut membantu? Bagaimaan dengan bantahan tidak melakukan penyelewengan APBD Kabupaten Langkat? serta sederet pertanyaan lainnya. Namun Syamsul tak menggapi malah pintu mobil ditutup dan mobil tahanan bergerak ke Rutan Salemba, Jakarta. Syamsul Arifin diduga melakukan penyelewengan dana APBD Langkat dari tahun 2000 hingga 2007 sebesar Rp102,7 miliar, saat menjabat sebagai Bupati

Langkat. Syamsul sudah mengembalikan ke Kas Kabupaten Langkat sebesar Rp62 miliar. Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa 268 orang saksi diantaranya penyanyi dangdut Fitria Elvi Sukaesi, artis serba bisa Dorce Gamalama. Keduanya diperiksa penyidik KPK karena pernah diminta manggung menghibur warga Langkat. KPK juga menyita satu unit mobil sedan Jaguar 2500 CC V6 SE 2003 milik anak Syamsul juga ikut disita. Sebuah rumah di perumahan Raffles Hills Blok N9 No 34 Kelurahan Sukatani, Cimanggis, Depok, Jawa Barat juga disita. Pemiliknya Syamsul yang diatas namakan IK, teman Syamsul yang membeli rumah tersebut dengan harga Rp318 juta. Tiga unit mobil Isuzu Panther milik anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 1999-2004 telah disita. Atas dugaan korupsi itu, Syamsul dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 (1) KUHP.(ENDY)

(TIM)

KEBERADAAN PT SORIKMAS MINING TIMBULKAN KONFLIK ...................dari hal 1 Buntung?. Hasil investigasi koran KPK Pos di wilayah Kecamatan Naga Juang, kelompok warga menolak keras keberadaan perusahaan asal Australia tersebut. Pasalnya, kehadiran tambang emas ini membuat suasana warga pecah belah. Ditambah lagi kondisi pengeboran yang dilakukan perusahaan sudah sangat mengganggu kenyamanan warga setempat. Menyikapi ketidaknyamanan ini, warga telah membuat kelompok dan sejumlah pernyataan penolakan pertambangan emas PT SMM. Perusahaan ini dinilai selain tidak memberikan konfensasi bagi warga dan daerah, keberadaan perusahaan ini juga telah mengganggu stabilitas warga. Keterangan diperoleh, sejumlah masyarakat dibantu putra daerah

Naga Juang yang berada di Jakarta telah menghadap ke Istana Negara dan menteri terkait. Mereka menyampaikan surat secara langsung kepada sejumlah menteri dan presiden yang inti surat tersebut penolakan operasional PT SMM di Mandailing Natal, karena dinilai hanya menguntungkan pribadi pengusaha dan sudah membuat masyarakat di sekitar pertambangan resah. Wakil Ketua DPRD Mandailing Natal, Safaruddin Ansari Nasution, mengaku, pihak DPRD juga heran terhadap keberadaan perusahaan asing yang mengelola pertambangan emas di Mandailing ini. Todong sapaan akrab Safaruddin Ansari menegaskan, seharusnya pemerintah tidak serta merta memberikan izin pengelolaan areal tambang kepada

pengusaha sebelum dibicarakan konfensasi yang harus diperoleh pemerintah daerah. Artinya, katanya, Perda (Peraturan Daerah) terkait pertambangan seharusnya dibuat dan diajukan oleh pemerintah daerah. Ketika ditanya apakah pemerintah telah mengajukan Perda terkait keberadaan PT SMM, Todong mengaku belum ada satu surat Pemerintah Daerah kepada DPRD terkait masalah konfensasi bagi daerah. Seharusnya, Pemda setempat mengajukan draf Perda terkait masalah keberadaan dan konfensasi PT SMM ke DPRD untuk dilakukan pembahasan. Dikatakan, dalam Perda tersebut harus tercantum apa saja konfensasi yang diberikan perusahaan kepada daerah. Todong mencontohkan, konfensasi seharus-

nya jelas berapa persen pekerja lokal dan berapa persen pendapatan diberikan kepada daerah. Belum Diajukan Di tempat terpisah Kasubbag Dinas PU dan Pertambangan Madina, Hamonangan kepada koran ini mengaku, Perda yang mengatur tentang konfensasi kepada daerah sejauh ini belum diajukan kepada DPRD. Karena, lanjutnya, masalah Perda dikelola langsung Dinas Keuangan dan Aset Daerah serta dibantu Bagian Hukum dan Pertambangan. Ketika ditanya apa yang sudah diberikan perusahaan kepada daerah, Hamonangan mengaku, perusahaan telah memberikan konfensasi berupa pajak kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pertambangan. (TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Eggy Sujana SH, MSi, Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI â&#x20AC;&#x2122;46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

Eks Kadishut Riau Dituntut 5 Tahun Penjara JAKARTA -Akibat mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK/HT) seenaknya, eks Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Riau, Asral Rachman dituntut hukuman penjara selama lima tahun dan bayar denda Rp 250 juta subsider tiga bulan penjara, serta uang pengganti Rp 1,54 miliar. Tuntutan itu dibacakan Jaksa penuntut umum (JPU), Muhammad Rum,di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin pekan lalu. "Terdakwa terbukti secara sah korupsi, memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK/HT) dan pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Rencana Kerja Strategis (RKT) selama 2002-2005, yang mengakibatkan kerugian di kabupaten Siak dan Pelalawan Riau dengan total kerugian negara sebesar Rp 889,2 miliar," ucap jaksa Rum. Tuntutan Jaksa mengungkapkan, Asral dianggap bertanggung jawab dalam penerbitan IUPHHK/HT dan pengesahan Bagan Kerja Tahunan RKT selama 2002-2005 untuk Kabupaten Pelalawan dan Siak. Ia terbukti menerima imbalan sebesar Rp 1,54 miliar. Tuntutan itu, didasarkan pada hal yang memberatkan. Di antaranya perbuatan Asral dilakukan saat pemerintah gencar-gencarnya memberantas korupsi. Hal meringankan terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 600 juta. Dilanjutkan, Asral terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain karena menerima hadiah atau imbalan atas penerbitan ijin keputusan BKTRKT mengenai IUPHHK-HT. Sedangkan untuk perusahaan di Kabupaten Pelalawan, Asral juga menerbitkan keputusan yang mengesahkan BKTRKT tentang IUPHHK-HT. Hal ini bermula medio Mei 2001Mei 2002. Saat itu,terdapat enam perusahaan yakni PT Bina Daya Bintara, PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari dan PT National Timber and Forest Product mengajukan permohonan IUPHHKHT di wilayah Kabupaten Siak, yang dipimpin Arwin AS. Bupati Siak Arwin AS yang kini telah berstatus tersangka, memberikan disposisi agar Asral agar segera memproses permohonan izin di Kabupaten Siak tersebut. Hasil survei area justru mengungkapkan sejumlah wilayah yang dimohonkan untuk IUPHHK-HT masih berupa hutan alam yang dilarang oleh Keputusan Menteri Kehutanan. Asral juga diketahui tidak melakukan survei terhadap wilayah yang dimohonkan sebagian perusahaan tersebut. Namun terdakwa tetap memberikan pertimbangan teknis yang isinya mendukung untuk dikabulkannya permohonan IUPHHK-HT. Setelah diterbitkannya izin tersebut oleh bupati, perusahaanperusahaan tersebut memberikan sejumlah uang kepada terdakwa maupun Arwin AS. Penerbitan surat izin tersebut kepada perusahaan serupa di Kabupaten Siak, dilakukan Asral ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Perusahaan di kabupaten itu adalah PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Puteri Lindung Bulan, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Triomas FDI, PT Mitra Hutani Jaya, CV Alam Lestari, CV Harapan Jaya dan PT Madukoro. Asral sebagai pejabat yang mengesahkan keputusan itu pun menerima sejumlah uang dari perusahaan yang mendapatkan izin tersebut. Padahal, permohonan izin diajukan di wilayah hutan alam yang dilarang ditebang. Setelah diberi izin, perusahaan lantas memberikan imbalan kepada Asral sebesar Rp 994 miliar dan Bupati Siak Arwin A.S sebesar Rp 550 juta. "Terdakwa telah terbukti mendapatkan Rp 1,54 miliar. Terdakwa juga memberikan izin kepada meskipun mengetahui permohonan itu untuk menebang hutan alam," kata M Rum. Atas perbuatannya itu, JPU menjerat Asral melanggar Pasal 2 (1) atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 (1) kesatu juncto Pasal 65 (1) KUHP. Juga, melanggar Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 (1) kesatu juncto Pasal 65 (1) KUHP. Sebelumnya, kasus ini telah menyeret Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar yang divonis sebelas tahun penjara.(ENDY)

NASIONAL

Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono

Pemberantasan Korupsi Mengecewakan JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai selama 1 tahun kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Boediono di bidang pemberantasan korupsi, gagal, mengecewakan sekali dan tidak ada prestasi yang dibanggakan. "Padahal, saat masa kampanye janjinya akan memberantas korupsi. Ternyata janji tinggal janji dan hanya omong kosong. Jadi kalau saya nilai rapornya masih merah," ungkap peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, Rabu pekan lalu.

Dua pengunjuk rasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi teatrikal yang mengisahkan tentang kesengsaraan rakyat, saat berunjuk rasa mengkritisi berbagai persoalan bangsa dan negara selama setahun pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

Rapor Merah SBY Untuk Penegakan Hukum JAKARTA - Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana dari LBH Jakarta, LBH Mawar Saron, dan Arus Pelangi memberi rapor merah kepada satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, dari aspek penegakan hukum yang semakin amburadul, mengalami kemunduran dan banyak melakukan pelanggaran HAM. Hukum di mata aparat penegak hukum sudah dihiraukan rena dianggap dirinya adalah penegak hukum. Ini sungguh menyedihkan. Ada tiga isu penting yang menggambarkan terjadinya pengabaian atas supremasi hukum, ungkap Widodo dari Arus Pelangi, pemerhati dan peniliti masalah hukum di Indonesia, Kamis pekan lalu. Pertama, lanjut Widodo, maraknya kasus penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya terhadap tersangka dan terdakwa. Berdasarkan laporan LBH Jakarta periode Desember 2009September 2010 terdapat 19 kasus penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan pembatasan atas akses bantuan hukum. Kedua, rekayasa

kasus seperti kasus dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Ketiga, macetnya proses hukum seperti dalam kasus pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II. “Urgensi perlunya perubahan KUHAP, karena pelanggaran KUHAP seringkali menimpa rakyat kecil,” kata Widodo. Laurendcius P Sitompul dari LBH Mawar Saron menekankan perubahan KUHAP harus mendorong perubahan sistem yang dianut oleh KUHAP lama. Khususnya terkait pembatasan perkara yang dibawa ke persidangan. Laurendcius berpendapat perkara-perkara pidana skala kecil (petty crime) semestinya tidak selalu harus bermuara ke persidangan. “Di sinilah peran hakim komisaris lebih utama. Namun sayangnya, peran itu justru lemah,” paparnya. Dari sekian kritik yang dilontarkan, Komite juga mengapresiasi beberapa kebijakan Pemerintahan SBY yang cukup responsif menangkap dinamika dan tuntutan masyarakat. Kebijakan itu di antaranya pemben-

tukan Tim Delapan dalam kasus Bibit-Chandra atau pembetukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun kebijakan ini tidak menyentuh sumber masalahnya yakni sistem penegakan hukum. Pelanggaranpelanggaran akan selalu terjadi selama tidak ada sistem kontrol yang efektif. Dengan sudut pandang berbeda, Indonesia Corruption Watch juga memberi rapor merah kepada SBY. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah menilai dalam satu tahun ini pemberantasan korupsi berjalan mundur yang di antaranya ditandai dengan melemahnya komitmen pemberantasan korupsi. Hal ini misalnya terlihat pada inkonsistensi SBY yang pernah berjanji akan memprioritaskan pemberantasan mafia hukum. “Namun yang dijerat hanya sebatas penyidik dan lain-lainnya, yang kami nilai masih kelas teri. Tapi, pemberantasan mafia hukum secara kelembagaan dan substansi tidak ada,” katanya mengakhiri.(ENDY)

Dilanjutkan, fenomena dalam pemberantasan korupsi, juga mengalami jalan mundur. Terbukti penanganan kasus korupsi skala besar seperti kasus penggelapan pajak, korupsi di Kejaksaan, kepolisian, kepala daerah, kasus Century, pemberian grasi kepada koruptor, memberi ijin koruptor pergi ke luar negeri, bahkan kasus KPK tidak pernah tuntas bahkan tidak ada kemajuan yang berarti. Selain itu, sambung Febri, satu program yang dicanangkan terkait pemberantasan mafia hukum pun tidak sukses, masih ngambang. Buktinya, kasus Pajak Gayus yang diproses hukum hanya aktor kelas teri, sementara kelas kakapnya tak tersentuh karena memang ada setting dan pembatasan pengusutan hanya pada level pelaku kecil saja. Apalagi, SBY membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan demi penegakan hukum. Malah, Satgas tidak berperan maksimal, justru yang terjadi rekayasa ditutup dengan rekayasa. "Karenanya, tahun pertama kepemimpinan Kabinet Indonesia Bersatu Julid II, semakin terbukti tidak mempunyai komitmen memberantas korupsi," ungkapnya serius. Wakil Koordinator ICW, Emerson Junto menambahkan setahun terakhir ini, SBY lebih sibuk membuat pencitraan ketimbang berbuat untuk memberantas korupsi. Padahal, masalah korupsi di negeri ini masih memprihatinkan karena banyak yang belum ditangani secara tuntas. Emerson mengungkapkan kasus korupsi di Indonesia, mengalami kenaikan hingga 100 persen pada semester I (Januari-Juni) 2010 terjadi 176 kasus, dibandingkan periode yang sama tahun 2009 hanya 86 kasus korupsi. Juga, modus kasus korupsi berubah. Jika tahun 2009, korupsi banyak terjadi pada penyalahgunaan anggaran kini lebih banyak terjadi dengan cara penyelewengan dana untuk masyarakat. Hasil riset dan investigasi ICW bahwa jumlah pelaku yang korupsi mencapai 441 orang, dengan kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun. Dibandingkan semester I 2009 pelakunya 217 orang dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 1,17 triliun. "Jadi ada kenaikan 50 persen lebih. Kasus itu tersebar di 27 provinsi dan yang paling tinggi adalah provinsi Sumatera Utara sebanyak 26 kasus. Sedangkan, potensi kerugian negara terbesar adalah DKI Jakarta sebanyak Rp 709,5 miliar," tuturnya. Sektor paling rawan terjadinya korupsi adalah keua-

ngan daerah dengan APBD sebagai pintu korupsinya, dengan total kerugian negara Rp 596,2 miliar. Seperti yang terjadi kasus pembobolan kas daerah Aceh Utara sebesar Rp 220 miliar. Modus korupsi yang paling banyak yakni modus penggelapan dengan jumlah 62 kasus, dengan penyimpangan dana-dana bantuan sosial. Modus ini, terjadi pergeseran jika dibandingkan 2009 yang paling tinggi adalah penyalahgunaan anggaran dengan 32 kasus. Sementara, sambung dia, untuk pelaku korupsi juga alami grafik peningkatan. Semester I 2009 dilakukan oleh DPRD sebanyak 63 orang, Semester I 2010 aktor paling banyak melakukan korupsi berasal dari pihak swasta dengan jumlah 61 orang. Umumnya, kasus yang melibatkan aktor dari swasta terkait pengadaan barang dan jasa, dengan modus menyuap, menggelembungkan harga ataupun laporan fiktif. Dari total kasus korupsi secara nasional ini, paling banyak disidik Kejaksaan dengan 137 kasus. Kepolisian menyidik 25 kasus, sementara KPK hanya 14 kasus. Di tempat terpisah, Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Hidzil Hakim menilai pemberantasan korupsi dalam 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono tidak ada kemajuan berarti. Malahan, penegakan hukum dalam membasmi koruptor menurun, dengan munculnya pemberian grasi, hingga kasus rekening gendut. Kemunduran bisa dilihat dari 4 sampel. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan Menkum HAM. Masing-masing belum maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. "Untuk kepolisian bisa dilihat dari pengusutan dugaan rekening gendut. Dari 17 rekening mencurigakan, hanya 2 yang diusut, itu pun satu meninggal dunia. Dan pengusutan hanya sebatas pada penyelidikan internal," ujarnya. Untuk Kejaksaan bisa dilihat dari pengusutan kasus Gayus Tambunan. Nama Jaksa Cirus Sinaga yang santer terdengar justru hanya dikenakan sanksi administrasi. "Ini masih ada semangat melindungi korps, penegak hukum melindungi penegak hukum yang lain," jelasnya. Untuk bidang Satgas, penuntasan dugaan mafia di lembaga pemasyarakatan tidak rampung. Hingga kini tidak ada tindakan dan bukti konkrit, penindakan hukum bagi para pelaku praktek menyimpang di Lapas. "Dan Menkum HAM, justru memberikan kemerdekaan bagi koruptor. Dalam ulang tahun ke-65 kemerdekaan RI malah melakukan obral remisi. Belum lagi ada pemberian grasi, ini merupakan kemunduran," ujarnya.(ENDY)

Biaya Haji 2010 Berbau Korupsi JAKARTA - Indonesia Corruption Watch menegaskan beaya penyelenggaran ibadah haji 2010 melonjak sebesar US$150 per jamaah, dibandingkan ibadah haji tahun 2009. "Selama ini Kementrian Agam selalu gembor-gembor ada penurunan biaya ibadah penyelenggaraan haji sebesar US$ 80 per jamaah, itu kebohongan publik. Malah yang terjadi adalah kenaikan," tegas Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Analisis Anggaran ICW di Jakarta, kemarin. Hasil kajian ICW, sambung Firdaus, realisasi biaya ibadah haji tahun 2009 mencapai US$ 3.769. Dan tahun 2010, biaya haji sesuai kesepakatan Komisi

VIII dengan Kementerian Agama sebesar US$ 3.912. Berarti sudah ada selisih beaya antara tahun ini dengan tahun 2009. Total biaya itu, dari perhitungan direct cost misalkany biaya penerbangan, pemondokan Makkah dan Madinah, general service fee sebesar US$ 3.342 ditambah biaya indirect cost seperti konsumsi di embarkasi, pembinaan dan bimbingan haji, operasional dan rehabilitasi jamaah haji, paspor, sebesar US$ 570. "Mahalnya itu karena penyelenggaraan ibadah haji dibebankan kepada jemaah haji, dengan memperbanyak kegiatan jemaah haji di dalam negeri, yang

selayaknya tidak perlu terjadi. Seperti biaya pembinaan jamaah," ucapnya. Padahal, lanjut dia, anggaran kegiatan itu ditanggung APBN dan APBD tetapi masih diambil dari uang setoran jamaah. Uang itu biasanya dipakai pos belanja operasional, pemeliharaan, honor tugas rutin Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Selain itu, biaya pemondokan haji sekelas losmen dikenakan Rp 270 ribu per malam per jamaah. Jumlah itu tidak masuk akal dengan kenyataan yang ada di lapangan. ICW mensinyalir mahalnya penyelanggaran ibadah haji 2010, tidak menutup kemungkinan terjadi praktik korupsi, ungkapnya.(ENDY)

KURSI RODA–Beberapa jamaah haji Indonesia menggunakan jasa dorong kursi roda usai mengerjakan ibadah Umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Jumat (22/10). Jasa kursi roda tersebut sekitar 150 Riyal dan akan meningkat ketika puncalk pelaksanaan ibadah haji.


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

SUMUT

Dana Asuransi KTP Terindikasi Digelapkan IMB pembangunan pagar yang di dalamnya terdapat bangunan rumah dan gudang di Dusun II, Desa Kotapari, Pantai Cermin.

Dugaan Manipulasi IMB Dari Retribusi Pajak PANTAICERMIN - Memanipulasi perizinan agar terhindar dari pembayaran retribusi pajak yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Darah (Perda) kerap terjadi. Padahal, wakil rakyat yang duduk di DPRD Sergai telah mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menggenjot pendapat asli daerah (PAD). Hal itu dalam pratiknya terjadi ketika pemerintah sedang menggali retribusi melalui perijinanan, salah satunya izin mendirikan bangunan (IMB). Contohnya, di Dusun II, Desa Kotapari, Kecamatan Pantaicermin, Sergai. Di papan plang IMB yang dipasang dipintu masuk bangunan tertera izin nomor 033/02/41/KPT/2010 untuk pembuatan pagar, namun kenyataannya diareal tanah seluas hampir setengah hektar itu terdapat bangunan rumah serta gudang atau garasi. Terkait soal ini, Kepala Desa Kotapari, Supryadi mengatakan bahwa rekommendasi yang diberikan atas nama A Tjai hanyalah pembuatan pagar, sedangkan bangunan rumah ataupun gudang tidak termasuk didalamnya . Sementara itu, Kasi Perizinan Kantor Pelayanan terpadu (KPT) Pemkab Sergai, Reza SE dihubungi, Rabu pekan lalu, membenarkan bahwa IMB yang dikeluarkan KPT Sergai atas nama A Tjai digunakan untuk pagar, jika kenyataanya tidak sesuai dengan apa yang tetera di IMB maka menyalahi aturan, meski demikian katanya, perlu ditinjau kelokasi untuk memastikan bangunan tersebut, tegasnya.(MEI)

SERDANGBEDAGAI - Kartu tanda peserta asuransi jangka warsa penduduk yang telah dicetak ratusan ribu lembar oleh dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan sipil) Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2008 menghabiskan dana ratusan juta rupiah bersumber dari APBD tahun 2008 tidak jelas penggunaannya. Tahun 2009, Pemkab Sergai melalui Dinas Capil kembali melakukan pencetakan kartu asuransi sebanyak 70 ribu lembar x Rp 1200 = Rp 84 juta, menggunakan dana APBD tahun 2009. Kartu itu belum ada yang menerima dan banyak warga yang sama sekali tidak mengetahuinya. Kejadian ini mengindikasikan terjadi penggelapan terhadap dana premi dan klaim asuransi jiwa warga oleh oknum Kadis Dukcapil Sergei. Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sitorus SH, Rabu dua pekan lalu mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Komisi D untuk menanganinya segera dan bila perlu memanggil oknum Kadis. Kartu itu kata Azmi,merupakan milik warga karena sudah dibayar saat membuat kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari tahun 2008 dan 2009. "Jelas salah, jika kartu tersebut tidak diberikan. Apalagi kartu asuransi cetakan pada tahun 2009 disalurkan pejabat Disdukcapil Sergai pada Oktober 2010, jelas sangat menyalahi," tegasnya. Sedangkan Ketua DPD PAN Sergai yang juga menjabat

sebagai Wakil Ketua DPRD Sergai Drs Sayuti Nur M.Pd mengatakan bahwa mencetak kartu asuransi jiwa dengan menggunakan dana APBD tahun 2008-2009 itu tumpang tindih. Karena Perda Nomor 13 tahun 2007 sudah menjelaskan tentang retribusi pergantian biaya cetak dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil. Bagian enam Asuransi jiwa KTP Pasal 16 menyatakan bahwa ; 1. Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP SIAK masih berlaku diikut sertakan dalam asuransi jiwa. 2.Tarif retribusi penggantian biaya cetak KTP WNI sebesar Rp 15 ribu, dengan rincian : Re-

tribusi penggantian biaya cetak KTP sebesar Rp 5000, premi asuransi jiwa sebesar Rp 7500, biaya administrasi untuk desa/ kelurahan sebesar Rp 2500. Soal dana yang digunakan, kata Sayuti, pihak Kejaksaan Negeri Sei Rampah diminta untuk memeriksanya. "Disdukcapil harus transparan soal jumlah peserta asuransi dari tahun 2008 dan 2009. Siapa saja orang yang sudah menerima klaim asuransi tersebut harus mempublikasikannya sehingga tidak menimbulkan dugaan dananya ditilep. Saya yakin, Kadis Dukcapil tidak ada berbuat yang kurang terpuji dan sengaja tidak menyalurkan kartu tersebut," paparnya. Sementara anggota Fraksi PKB DPRD Sergai H Ahmad Dai Robbi alias H Abi menyampaikan bahwa hasil investigasinya disejumlah kecamatan seperti Perbaungan, Pantai Cermin, Tanjung Beringin, Sei Bamban dan Serbajadi, ratusan ribu warga tidak ada menerima kartu asuransi tersebut dan tidak pernah melihat seperti apa bentuknya. Baik cetakan tahun 2008 dan 2009. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi, banyak warga yang belum menerima kartu

asuransi cetakan tahun 2008. “Jangan di ributkan mass media, oknum Kadis baru sibuk menyalurkan kartu asuransi itu. Untuk Kecamatan Teluk Mengkudu, para Kades baru pada Rabu dua pekan lalu menerima kartu buatan tahun 2009. Ini jelas membuktikan adanya permainan di dinas tersebut," ujar Abi. Menurutnya, program yang telah dicanangkan dengan matang oleh Bupati Sergai jauh sebelumnya buat membantu masyarakat ternyata tidak dijalankan oleh SKPD terkait dengan baik. Akan dilakukan investigasi lebih dalam lagi ke 243 Desa, 6 Kelurahan, dan 17 Kecamatan, se-Sergai. "Jika perlu, fraksi saya akan membentuk tim melaksanakan investigasi hingga ke kuburan guna mendata warga Sergai yang telah meninggal dunia sejak tahun 2008 dan 2009. Hasil investigasi ini akan dilanjutkan ke pihak keluarga yang ditinggalkan. Fraksi PKB Sergai tidak main-main. Jangan bohongi masyarakat," tegasnya. Di tempat terpisah, Kades Gempolan Sabar Siburian, Kades PON Sinsusniardi, Kecamatan Sei Bamban, mengatakan tidak pernah ada menerima kartu asuransi jiwa dan tidak tahu

Minim Komunikasi, Pembangunan Pagar Tersendat

Perangkat Desa Dinilai Kurang Kooperatif Tingkatkan PAD PANTAICERMIN - Perangkat Desa Kotapari dinilai kurang kooperatif untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Buktinya, begitu ditemukan manipulasi perizinan yang terjadi di Desa Kotapari, Kecamatan Pantaicermin, Kabupaten Serdangbedagai, perangkat desa tersebut seperti, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan enggan mendampingi kedatangan Dinas Perizinan Kantor Pelayanan terpadu (KPT) Pemkab Sergai. Hal itu terjadi, Jumat pekan lalu sekira pukul 10.30 WIB ketika Kasi Perizinan Kantor Pelayanan terpadu (KPT) Pemkab Sergai, Reza SE meninjau lokasi berdirinya sebuah bangunan rumah dan gudang milik A Tjai warga Dusun II, Desa Kotapari, Pantaicermin. Pasalnya, diareal tanah seluas hampir setengah hektar itu terdapat hanya bangunan pagar yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 033/ 02/41/KPT/2010 untuk pembuatan pagar, sedangkan bangunan rumah serta gudang atau garasi belum ada izinnya. Reza usai meninjau lokasi bangunan belum memiliki izin itu mengatakan, sangat kecewa dengan perangkat desa yang tidak kooperatip untuk mewujudkan peningkatan PAD, padahal Pemerintahan Kabupaten Sergai yang dipimpin Bupati Sergai HT Erry Nuradi sedang berupaya menggenjot pendapat asli daerah (PAD). yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Darah (Perda). “seharusnya perangkat desa saling bekerjasama untuk mewujudkan peningkatan PAD, jangan seperti ini ada terjadi manipulasi perizin didesanya malah menghindar, tegasnya sembari menjelaskan bahwa temuan ini akan ditindak lanjuti pekan depan. Sementara itu, Kepala Desa Kotapari Supriadi ketika dikonfirmasi membantah bahwa perangkat desanya kurang kooperatif untuk mewujudkan peningkatan PAD. Seharusnya Dinas KPT Sergai sebelum meninjau lokasi bangunan harus kordinasi terlebih dahulu. “Kalau dari awal ada kordinasi, saya bisa mengkondisikan salah seorang perangkat desa mendapinginya, kilah Kades. Menanggapi hal diatas, anggota LSM LIMAK (Lembaga Informasi Masyarakat Anti Korupsi) Sergai, Nasri Chas yang membidangi bagian pengawasan pembangunan menegaskan, bahwa munculnya kurang kooperatif ini karena tidak transparan antara pihak terkait yang mengurusi izin tersebut, Contohnya, pihak Desa, Kecamatan dan Dinas. Selain itu, dinas terkait tersebut untuk menindaklanjuti permasalahan manipulasi perizinan yang terjadi di Pantaicermin cukup lamban, cetus Nasri.(MEI)

K PK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

bagaimana mengklaim kalau ada warga yang memiliki KTP SIAK karena sepertinya tidak ada sosiliasasi tentang hal itu. Hal senada juga dikatakan, Kades Pekan Tanjung Beringin Syamsul Bahri SH dan Kades Pematang Terang Anton Sihombing, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, hingga kini warganya tidak ada menerima yang namanya kartu asuransi jiwa. Lain halnya di Desa Pantaicermin Kanan, Kecamatan Pantaicermin, kata Kadesnya Basaruddin, sejak diberlakukannya awal pembuatan KTP dengan memakai SIAK pada tahun 2008, jumlah warga yang membuat KTP berjumlah sekitar 167 lembar. Dari jumlah tersebut turut disertakan Kartu tanda peserta asuransi jangka warsa penduduk sebanyak 36 lembar yang diterimanya dari pihak Kantor pembuatan KTP Perbaungan. Sedangkan di tahun 2009, masih kata Basaruddin, berjumlah sekitar 180 lembar KTP, namun tidak ada satu lembarpun disertakan Kartu tanda peserta asuransi jangka warsa penduduk. Begitu juga pada tahun 2010 yang jumlahnya sekitar 156 lembar KTP, terangnya.(MEI)

AMBRUK - Atap bangunan SMPN 2 Kota Tebingtinggi yang ambruk, membuat Pjs Walikota kesal dan marah.

BLACKLIST Pemborong Tidak Becus TEBING TINGGI - Siapa yang tak kesal dan marah. Atap gedung sekolah yang baru saja selesai dibangun tiba-tiba ambruk. Padahal biaya pembangunan sekolah itu bersumber dari APBD sebesar Rp 679 juta. Inilah yang terjadi terhadap gedung SMPN 2 Tebingtinggi. Gedung sekolah berlantai dua itu baru saja selesai dibangun. Namun tiba-tiba ambruk, Minggu lalu. Jelas terjadi kesalahan kontruksi bangunannya. Pantas saja, Pjs Walikota Tebingtinggi, Drs Eddy Syofian MAP kesal dan marah mendengar atap bangunan sekolah itu ambruk. Kemarahan Walikota terpancar dari raut wajahnya ketika mengunjungi sekolah itu, Kamis pekan lalu. Dia langsung menginstruksikan Plt Kadisdik Pendidikan Tebingtinggi Ir M Nurdin agar memblacklist pemborong yang mengerjakan proyek serta mengganti kerugian akibat dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan yang tidak becus dan melanggar bestek tersebut. Atap sekolah yang ambruk itu persis di lokasi ruang laboratorium komputer, sehingga mengakibatkan puluhan unit komputer

yang berada di dalam ruangan mengalami kerusakan. Namun masih beruntung kejadian berlangsung pada sore hari disaat proses belajar mengajar telah selesai. Sehingga tidak memakan korban jiwa, kerugian pihak sekolah diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kemarahan Pj Walikota Tebingtinggi yang didampingi Plt Kadis Pendidikan Ir H M Nurdin beserta Kabag Humasy Pemko Khairil Anwar Nasution tersebut disebabkan tidak adanya laporan pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan perihal runtuhnya atap gedung SMPN.2 itu. Padahal peristiwa runtuhnya atap bangunan tersebut sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. “Mengapa tidak ada laporan yang masuk kepada saya, " tandas Eddy Syofian yang sempat berang kepada Drs Sariono selaku Sekretaris Dinas Pendidikan. Menyikapi hal itu, Pj Walikota itu juga menginstruksikan kepada Plt Kadis Pendidikan Ir H M Nurdin agar memblacklist perusahaan CV Dwi Mitra milik Ibrahim Nasution SE. “Ini tugas pak Nurdin selaku Plt Kadis Pendidikan agar memblacklist perusahaan dan

pemborong yang mengerjakan pembangunan gedung ini. Selain itu pihak pemborong harus mengganti rugi semua komputer yang rusak akibat kejadian ini,” tegas Eddy Syofian. Sedangkan kepada mantan Kepala SMPN 2 Zahidin SPd yang saat ini menjabat Kepala Perpustakaan Umum, Walikota juga sempat mempertanyakan mengapa kondisi bangunan yang asal jadi itu diterima begitu saja oleh pihak sekolah. “Saya menilai ada sesuatu yang tidak beres sesuai dengan ketentuan, saya akan menelusuri semua proses pelaksanaan proyek pembangunan fisik di Dinas Pendidikan. Bila pemborongnya yang menyalah akan di blacklist. Begitu juga bila pejabatnya yang menyalah akan dicopot dari jabatannya,” tegas Eddy Syofian. Selain itu Pj Walikota juga meminta kepada pihak Dinas Pendidikan setempat untuk mencek ulang semua proyek-proyek bangunan fisik di dinas Pendidikan Tebingtinggi. “Dalam satu atau dua hari ini harus ada jawaban. Kejadian ini adalah salah satu contoh ada yang tidak sesuai dengan ketentuan.(RS)

SERGAI - Pembangunan pagar SMA Negeri I Bintang Bayu sepanjang 130 meter dengan ketinggian 1,5 meter dan seharga Rp 40 juta, yang dikelola komite sekolah, pengerjaannya tersendat. Pasalnya, minim komunikasi antara pihak sekolah dan pemerintahan desa serta warga. Kepala Sekolah SMA Negeri Bintang Bayu Drs Yeddy Efendi Sipayung, melalui Wakasek Bidang Kurikulum Saibun Tampubolon S.Pd, Kamis pekan lalu mengatakan, pengerjaan sebenarnya sudah selesai. "Sepanjang 130 meter dan ketinggian 1,20 meter. Ketinggian kita kurangi dari yang sebenarnya maka sisa bahan kita lanjutkan pembangunan pagar yang posisinya bersebelahan dengan lahan warga Pergajahan Kahan. Dari sanalah mulai timbul situasi yang kurang harmonis," kata Saibun. Sepertinya, masih kata Saibun, warga tidak terima pada keputusan musyawarah tangal 29 Juni 2010 yang lalu. Hasil rapat diambil kesepakatan bahwa pihak sekolah mengambil kebijakan menyerahkan 1,5 meter dari pilar yang ada untuk jalan setapak. Tapi saat hendak dibangun ada indikasi warga yang meminta agar pihak sekolah memberikan 3 meter. "Tentu hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan." Di tambahkannya, saat

musyawarah hadir juga perwakilan dari desa, komite sekolah, Pak Janter dari Dinas Pendidikan Sergai, dan Kacabdis. "Kita tidak kaku menghadapi persoalan ini. Tindakan persuasif tetap kita kedepankan dan tetap pada azas musyawarah untuk mencapai solusi terbaik. Kita berharap usai ujian mit semester akan ada pertemuan antara sekolah dan Warga masyarakat yang diwakili pemerintahan desa," ujarnya. Sementara itu, H Abdul Hamid salah satu anggota komite sekolah menyampaikan kegusarannya terhadap langkah-langkah yang diambil pihak sekolah dan ketua komite yang dinilai tidak tegas dan jeli dalam mengambil keputusan. "Saya sangat kecewa, karena saya tidak pernah dilibatkan dalam masalah ini. Sepertinya pihak sekolah tidak mampu menciptakan kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitar termasuk dengan seluruh unsur komite sekolah," tegas Hamid. Ditempat terpisah Kepala Desa Pergajahan Kahan Irvan Taufik meminta masalah ini agar disikapi secara objektif dan mengacu pada dasar sosial. "Dalam hal ini warga hanya memohon bukan memaksa," ujar Irvan yang mengaku tidak hadir pada musyawarah sebelumnya karena ada urusan pemerintahan. (ARM)

Salah satu warga menunjukkan Pilar batas SMA Negeri Bintang Bayu yang saat ini menjadi masalah.

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, M Nasir Dongoran, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian, Ridwan SSos (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Syahril (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

LIPSUS

Perjalanan Seharga Rp 2,2 M Versi Nudirman Munir [Wakil Ketua Badan Kehormatan] Lama kunjungan: 6 hari Peserta: 8 orang (Nudirman Munir[Golkar], Chairuman Harahap [Golkar], Salim Mengga [Demokrat], Darizal Basir [Demokrat], Ansory Siregar [PKS], Abdul Rozaq Rais [PAN], Ali Maschan Moesa [PKB], Usman Djafar [PPP]) Versi Fitra Lama kunjungan: 7 hari Peserta: 13 orang dari DPR, 2 orang dari Setjen DPR Anggaran 1. Tiket 13 anggota DPR US$ 14.911 (Rp 1,78 miliar) 2. Tiket 2 staf Setjen DPR US$ 3.331 (Rp 61,29 juta) 3. Uang harian 13 anggota DPR 7 (hari) x 13 x US$ 418 = US$ 38.038 (Rp 349,95 juta) 4. Uang harian 2 staf Setjen DPR 7 (hari) x 2 x US$ 376 = US$ 5.264 (Rp 48,43 juta) 5. Uang representasi US$ 2.000 (Rp 18,4 juta) 6. Asuransi 13 anggota DPR 13 x US$ 50 = US$ 650 (Rp 5,98 juta) 7. Asuransi 2 staf Setjen DPR 2 x US$ 50 (Rp 920 ribu) Jumlah total:

US$ 246.557 (Rp 2.268.324.400)

Pelesiran dengan Uang Rakyat

Mahalnya Belajar Etika “biar tak seperti katak dalam tempurung...??” Mata Sri Murni, melotot tajam. Janda dua orang anak yang di tinggal mati suaminya itu tak bisa menerima rencana wakil rakyat yang akan pergi ke Yunani untuk studi banding. Dia bilang, studi banding tidak di permasalahkannya tapi ongkos yang harus di keluarkan untuk itu sangat mencekik leher. "ITU uang rakyat, lho.. Mosok, anggota dewan ga tau. Saya pikir tak penting ke sana, uang itu bisa buat membantu permasalahan rakyat, seperti soal kesehatan, pendidikan," katanya kesal. Ia mengaku heran soal kepedulian para wakil rakyat terhadap masyarakat. "Mereka seperti kacang lupa kulitnya, tak perduli lagi. Dewan perwakilan rakyat atau dewan perampok rakyat. Piye tho, mringis aku melihat kondisi saat ini khususnya kami rakyat kecil. Yang susah makin susah, yang kaya makin kaya," cerocosnya. Wajar Sri berkata seperti itu, dari sudut rakyat kecil yang makin terjepit oleh gerusan jaman, apa yang dikatakannya adalah benar. Dewan perwakilan rakyat yang di harapkan menjadi wakil rakyat dalam setiap kebijkan dan aturan pemerintah yang menyengsarakan rakyat malah terkesan cuek. Setelah duduk di kursi empuknya, mereka seperti lupa akan tugas dan amanah yang di embannya. Janji-janji kampanye yang begitu getol mereka suarakan ternyata hanya angin sorga, tak ada yang menjadi bukti. Mereka dinilai malah sibuk mengejar pagu-pagu atau melakukan kerja-kerja yang berbiaya mahal. Seperti rencana keberang-

katan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ke Yunani untuk studi banding soal etika senator di sana. Banyak kalangan menilai kegiatan ini sangat di paksakan dan terlalu mengada-ada. Tidak ada manfaat yang sangat penting untuk bangsa ini karena kehidupan berdemokrasi di negara Socrates itu tak jauh beda dengan Indonesia, bahkan bisa di bilang ketinggalan. “Yunani sebagai negara demokrasi itu kan sejarahnya. Yunani sekarang sudah ketinggalan,” ujar Ahmad Mubarok, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. "Kunjungan kerja itu kan hanya berapa persen, selebihnya jalan-jalan." Banyaknya kritik terhadap rencana ini membuat Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB, meminta agar dibatalkan. “Kalau dari frekuensi, memang sudah melampaui ambang batas kunjungan ke luar negeri,” ujar Mahfudz Siddiq dari Fraksi PKS. ”Rencana itu perlu dikaji ulang.” Rencana ke Yunani ini sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir. Sekitar delapan anggota Badan Kehormatan, termasuk dirinya, akan berangkat pada tanggal 23 pekan lalu. Mereka akan berada di Athena selama tiga hari untuk bertemu dengan badan

kehormatan parlemen Yunani dan pimpinan parlemen Yunani. Sedangkan tiga hari lainnya untuk perjalanan. "Di sana sudah lama dibentuk badan kehormatan, sejak zaman Romawi Kuno," kata Nudirman. Di Yunani, mereka antara lain akan melakukan komparasi soal tata tertib, etika pelaporan, etika perilaku senator, tata cara berpakaian, dan tata cara berbicara kalau tak sependapat. Selama tiga hari di Athena, Nudirman mengakui agendanya tak melulu menemui senator di sana. Jika ada waktu luang, anggota rombongan bisa saja jalanjalan. "Mau jalan-jalan, mau keliling kota, itu hak mereka," kata Nudirman. Soal biaya, ia membantah kabar yang menyatakan jumlahnya hingga miliaran rupiah, seperti dilansir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. "Itu bohong. Jumlahnya masih ratusan juta, tak sampai miliaran." Menanggapi kegiatan itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang khawatir studi banding ke Yunani justru akan menambah kritik dan cemooh terhadap parlemen. Menurut dia, Badan Kehormatan seharusnya justru memberikan penilaian terhadap studi banding anggota DPR, apakah bermanfaat dan

penting atau tidak. Dari kajian itu, kemudian bisa diberikan sanksi kepada anggota yang studi bandingnya ternyata tak perlu. “Tapi, kalau BK DPR melakukan hal yang sama, bagaimana bisa menindak?” kata Sebastian. Wakil Ketua DPR Anis Matta berpendapat lain. Menurut dia, kunjungan anggota Dewan ke luar negeri merupakan hak mereka. “Kami, pimpinan, sudah sepakat, kunjungan ke luar negeri tak bisa kita hentikan,” katanya, “Sebab, hal itu merupakan hak yang sudah diatur.” Badan Kehormatan DPR berkukuh untuk pergi. Menurut Nudirman Munir, kegiatan itu dinilai wajib. "Biar tak seperti katak dalam tempurung," katanya. "Mereka tidak peka," kata Sebastian Salang. Selama ini Badan Kehormatan dinilai belum bekerja dengan baik sehingga banyak pengaduan masyarakat yang tak ditindaklanjuti. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan Gayus Lumbuun mengaku tak ikut ke Yunani karena hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. "Itu tidak salah, tapi tak ada manfaatnya," katanya. Adapun Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB, menambahkan, "Emang kita tidak punya etika politik sendiri sehingga harus belajar ke luar negeri?"(MEI/BBS)

BENCANA terbesar di Republik ini terjadi saat hasrat menjadi wakil rakyat bukan dilandasi pengabdian yang tulus terhadap khalayak. Intrusi kepentingan pribadi pada jabatan publik cenderung menghancurkan sendisendi kepercayaan rakyat terhadap negara dan para aktornya. Produk kebijakan yang lahir dari wakil rakyat yang keracunan libido memperkaya diri pastilah menjauh dari kepentingan yang diwakilinya. Ide-ide korupsi yang dikemas dengan berbagai pembenaran muncul dalam banyak bentuk. Salah satunya adalah studi banding ke luar negeri yang alokasi anggarannya dari masa ke masa terus membengkak. Pola regenerasi jabatan politik dapat kita anggap gagal melahirkan wajah baru wakil rakyat yang inspiratif sekaligus aspiratif. Barangkali ada yang demikian, tapi eksistensinya disapu oleh kumpulan mayoritas yang tampak seragam: mendendangkan lagu yang sama bagaimana memperbesar pundi-pundi pribadi dari uang negara. Wajah baru anggota DPR kita—sekitar 70 persen dibanding dengan periode sebelumnya— ibarat barang lama yang dikemas ulang sehingga tampak baru, tapi mentalitas, visi, dan perilakunya setali tiga uang, old script, different cast. Zona kedap kritik Satu hal yang merisaukan, kian hari lingkungan parlemen menjadi zona kedap kritik. Protes publik yang demikian lantang atas keputusan DPR yang dirasa melukai rasa keadilan publik sering menghadapi tembok besar. Parlemen yang dalam desain idealnya berfungsi menyerap aspirasi masyara-

kat—tentu termasuk kritik di dalamnya—terkesan cuek. Pelesiran dengan kedok studi banding jadi agenda tak tergantikan. Hasil akhirnya bisa ditebak. Kepergian mereka dengan anggaran negara yang tak sedikit hanya berbuah informasi ecek- ecek. Contoh nyata adalah Panitia Kerja RUU Pramuka yang sempat melawat ke Afrika Selatan, Jepang, dan Korea Selatan. Tiga pokok temuan hasil studi banding itu benar-benar mengejutkan, paling tidak dari informasi yang mereka sampaikan sendiri kepada media massa. Pertama, ihwal perlakuan diskriminatif bagi warga kulit hitam Afrika Selatan yang ingin bergabung dalam kepramukaan. Kedua, pembiayaan satuan pramuka yang mandiri. Ketiga, menyangkut seragam pramuka. Dengan informasi semacam itu, apa kontribusi studi banding tersebut bagi perumusan draf RUU Pramuka? Secara tak sadar, model studi banding yang demikian telah melecehkan anggota DPR sendiri di hadapan rakyat yang diwakilinya. Gagasan alternatif dan cara cerdas menggali informasi melalui internet yang dilontarkan berbagai kalangan masyarakat menunjukkan bahwa yang mewakili ternyata jauh lebih rendah mutunya dibanding yang diwakili. Bisa dijamin, jika anggota DPR kita lebih tekun menggunakan teknologi untuk menggali informasi serta rajin membangun komunikasi dengan kantor perwakilan Indonesia di negara asing, akan banyak data dan bahan yang berguna untuk meningkatkan kualitas fungsi dan peran parlemen. (ICW/KMPS

13010)

Studi Banding Dewan, Tak Perlu CERITA tentang Dewan Perwakilan Rakyat di negeri ini dihiasi serangkaian ironi dan paradoks. Di era Orde Baru, institusi DPR tak lebih dari sekadar “tukang stempel” tiap kebijakan Soeharto. Di era reformasi ini, lembaga tersebut justru sarat kontroversi. Yang masih hangat adalah litani rengekan soal usulan fasilitas: dana aspirasi, dana pedesaan, hingga pembangunan gedung DPR yang justru ditolak dan dihujani kritik. Usulan-usulan tersebut dikritik karena kinerja DPR di bidang legislasi yang cenderung lemot dan semakin menurun. Kemampuan Dewan membuat produk undang-undang semakin rendah. Pandangan negatif terhadap performa DPR juga tertangkap dalam beberapa jajak pendapat. Jajak pendapat Kompas (1-2 April 2009) tentang pandangan publik terhadap kinerja DPR menunjukkan, 67,3 persen responden dari total 844 responden menganggap citra DPR saat ini masih terpuruk. Sebelumnya, Survei Barometer Korupsi Global (BKG) menilai DPR sebagai institusi yang korup, bersama institusi peradilan dan kepolisian. Studi banding Selain korupsi dan moralitas,

program studi banding anggota DPR banyak disorot. Resistensi dari masyarakat terhadap program ini terus menguat. Namun anggota DPR tetap getol mengadakan studi banding ke luar negeri. Bukan rahasia umum lagi, agenda studi banding sesungguhnya merupakan cara anggota DPR untuk bisa melancong gratis ke luar negeri. Studi banding dan berpesiar memang mengasyikkan, apalagi uang sakunya cukup besar. Prokontra muncul menyikapi program studi banding anggota DPR. Di satu sisi, studi banding merupakan kesempatan bagi anggota DPR untuk belajar dan menambah pengetahuan. Di sisi lain, masyarakat menolak studi banding anggota DPR ke luar negeri kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan sangat penting, seperti penandatanganan letter of intent. Ketika tinggal di Belanda pada 2007-2009, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda pernah melontarkan statemen menolak kunjungan DPR ke Belanda dan Eropa. Alasan utamanya, para anggota DPR RI yang datang ke Belanda waktu itu sekadar “studi banding”. Dari seluruh jadwal kunjungan, waktu yang benarbenar dipakai untuk mengunjungi

departemen terkait hanya dua-tiga jam. Sisanya kunjungan jalanjalan, shopping. Pada 2005, PPI Belanda sempat memergoki anggota DPR yang sedang berbelanja, kemudian menyebarkan foto-foto mereka lewat Internet. Baru-baru ini (14-19 September 2010), diam-diam sebanyak 17 anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Hortikultura dari Komisi IV DPR mengunjungi Belanda untuk melakukan studi banding dalam kaitan dengan Undang-Undang Hortikultura. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Universitas Wageningen di Belanda. Hebatnya, atau anehnya, PPI Belanda dan 60-an mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Wageningen tidak tahu bahwa anggota DPR mengunjungi kampus mereka. Kritik Ada beberapa pendapat yang mendasari mengapa masyarakat menolak studi banding anggota DPR ke luar negeri. Pertama, studi banding dinilai tidak tepat, karena selama ini studi banding anggota DPR ke luar negeri tidak memiliki tujuan jelas dan belum tentu mendatangkan manfaat. Selain memboroskan anggaran negara, efektivitas studi banding belum pernah teruji. Dalam setiap studi

banding tidak pernah ada laporan, kecuali mungkin oleh-oleh yang dibawa buat keluarganya. Kedua, kegiatan studi banding tidak etis secara sosial-politik karena saat ini masyarakat sedang dililit kesulitan ekonomi. Masyarakat mempertanyakan sensitivitas anggota DPR dengan memboroskan uang negara, sementara banyak rakyat menderita kemiskinan. Anggota DPR melenggang ke luar negeri, di saat yang sama rakyat meregang nyawa karena berebut untuk mendapatkan uang di depan Istana. Ketiga, studi banding anggota DPR sering kali mengingkari transparansi dan akuntabilitas. Karena takut disorot masyarakat, kegiatan studi banding biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Keempat, beberapa kali terjadi, studi banding ke luar negeri ternyata salah sasaran karena negara yang dikunjungi merupakan negara yang sistem politik, aspek sosial, dan kondisi geografisnya amat berbeda dengan Indonesia sehingga hasilnya sia-sia. Kelima, pelaksanaan studi banding saat ini tidak tepat karena citra DPR sedang merosot akibat banyak anggotanya diduga terlibat korupsi dan produktivitasnya memprihatinkan.

Alternatif Sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan kinerja anggota DPR. Pertama, alokasi anggaran kepada program yang bermanfaat dan menyentuh masyarakat. Daripada hanya menghamburkan anggaran negara untuk belajar tentang bunga dan cabai, dana untuk studi banding lebih baik dialokasikan untuk membiayai penelitian para mahasiswa yang meneliti tentang bunga dan cabai, sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Kedua, jika studi banding dilakukan sekadar untuk mengumpulkan informasi, kemajuan teknologi dapat menjadi solusi yang tepat, cepat, dan murah, melalui fasilitas Internet, telekonferensi, dan lain-lain. Anggota Dewan dapat mengunjungi situs resmi lembaga yang akan dikunjungi dan bisa mendapatkan banyak informasi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Ketiga, akses masuk terhadap informasi atau pengetahuan semestinya bisa dilakukan dengan memaksimalkan fungsi staf ahli DPR atau dengan berkonsultasi dan mendatangkan pakar baik dari dalam negeri maupun dari luar

negeri ke Indonesia. Keempat, bekerja sama dengan KBRI, anggota DPR bisa memanfaatkan komunitas Indonesia dan pelajar Indonesia di luar negeri. Transfer informasi dan pencarian data bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas pelajar (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di negara yang dituju. Pekerjaan rumah DPR perlu mengevaluasi efektivitas berbagai studi banding, dan menghentikan program yang menghabiskan anggaran negara tersebut. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, untuk masa 2010 ini, DPR menganggarkan dana Rp 100 miliar lebih untuk studi banding, dan Rp 40 miliar di antaranya khusus untuk studi banding ihwal rancangan undang-undang (Vvnws 14910). Pemborosan uang negara dengan dalih studi banding harus dihentikan karena persoalan ekonomi masih menjadi persoalan utama kita. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa studi banding DPR hanya untuk pelesir ke luar negeri dan dinilai kurang bermanfaat. Faktanya, memang beberapa produk undang-undang bermasalah sehingga perlu dimintakan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.(YOW/KTEM 28910)


KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

KTP, KK dan Akte Kelahiran di Agara Gratis KUTACANE - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Ahmad Husin S.Sos, siap melayani masyarakat dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Catatan Sipil. Dijelaskan, saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Agara sebanyak 206.040 jiwa. Dari 49.914 Kepala Keluarga (KK) dan yang sudah bisa memiliki KTP Nasional sebanyak 128.782 jiwa. Dan yang sudah siap direalisasikan sebanyak 113.317 jiwa atau 87,99 persen dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Agara, sedangkan sisanya masih sedang pembuatan. Kadis Ahmad Husin, kepada KPK Pos di ruang kerjanya Sabtu baru-baru ini menyebutkan saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada setiap kecamatan. Dan menghimbau semua Camat dan Pengulu Kute (Kepdes) dan petugas untuk meneliti agar secepatnya pemutahiran data dapat diselesaikan. Serta bagi masyarakat yang belum memiliki KTP Nasinonal, KK, dan Akte Catatan sipil dapat mengurusnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agara. “Insya Allah kami siap melayani masyarakat setiap hari kerja,” sebutnya. Dikatakan setiap pengurusan, baik KTP, KK, maupun Akte Catatan Sipil tidak ada pungutan biaya apapun. “Jika ada petugas yang meminta, tolong sampaikan kepada saya agar ditindak tegas,”katanya. Bentuk sosialisasi lain yang dilakukan adalah memasang baliho berbentuk himbauan di enam kecamatan. Begitu juga melalui media elektronik dan cetak. Direncakan himbauan sebagai bentuk sosialisasi akan dilakukan diseluruh kecamatan. Di tambahkan bahwa pemutahiran data ini hendak nya dapat segera di mutahirkan sesuai dengan Program Kementerian Dalam Negeri Up Dirjen Atminduk. “Mudahmudahan masyarakat di Agara dapat kita layani dengan sebaikbaiknya,” ujar Ahamad Husin.(JS)

N A D RIAU

Stuban DPRD ke Bali untuk Goyang Dangdut BAGANSIAPIAPI - Dalam rangka mengembangkan objek wisata di daerah Rokan Hilir belum lama ini, 30 anggota DPRD Rokan Hilir beserta enam PNS golongan III dari sekretariat dewan dan dua orang wartawan, berangkat ke Kabupaten Jimbaran Bali. Para Wakil rakyat itu melawat dibungkus tema studi banding (stuban) ke sujumlah objek wisata di Pulau dewata. Tujuannya untuk melihat potensi apa yang bisa dikembangkan di Rokan Hilir guna mendatangkan kontribusi buat daerah. Niat baik tersebut tentu mendapat dukungan semua fraksi di DPRD. Tujuan Stuban diketahui untuk mengembangkan objek wisata. Biaya yang dialokasikan untuk Stuban di Bali diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp.700 juta dana sebesar itu dibebankan ke APBD yang diposkan di bahagian sosial Setda Rokan Hilir. Masyarakat berharap sekembalinya anggota DPRD Rokan Hilir dari pulau dewata itu setidaknya membawa hasil. Objek wisata apa yang bisa dikembangkan dari Stuban tersebut. Sehingga

dana APBD yang digunakan untuk Stuban itu tidak sia-sia. Sayangnya setelah anggota Dewan yang terhormat kembali ke Rokan Hilir hingga saat ini hasil Studi Banding tersebut belum dipublikasikan. Sejumlah kalangan mempertanyakan Stuban tersebut. Terindikasi bahwa Stuban yang dilakukan anggota DPRD itu hanya menghamburhamburkan uang rakyat karena hasil Stuban tersebut belum jelas apa manfaat yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat Rokan Hilir ujar salah seorang tokoh masyarakat yang mohon

dirahasiakan jati dirinya di koran ini sembari memberikan fotofoto sejumlah oknum anggota dewan bergoyang dangdut di salah satu kafe di Pulau Dewata itu. Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Bagansiapiapi belum lama ini menyebutkan, disinyalir para anggota DPRD Rokan Hilir usai melakukan studi banding ke Kabupaten Jimbaran Bali berpesta pora di salah satu Kafe di Bali. Sejumlah oknum anggota legislatif berkesempatan bergoyang dangdut bersama. Anggota Legislatif yang dipercaya sebagai penyambung lidah

rakyat dalam menampung aspirasi rakyat seharusnya mencerminkan perlakuan yang baik dan positif “jangan bermental bandit” dengan alasan studi banding ke Pulau Dewata Bali ternyata berhura-hura. Di Bali Masyarakat sangat menyesalkan Studi Banding ke Pulau Dewata itu hanya alasan yang dibuat-buat. Proposal untuk mengembangkan objek wisata di Rokan Hilir yakni Pawai Budaya Nusantara yang setiap tahunnya dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir memiliki even yang sama seperti bakar tongkang

Studi Banding yang dilakukan anggota DPRD ke Bali untuk mengembangkan objek wisata ternyata hanya formalitas untuk membobol uang rakyat, dengan cara sutudy banding. Sementra masih banyak rakyat miskin yang mebutuhkan bantuan dari Pemda Kabupaten Rokan Hilir untuk mengatasi kemiskinan di Rohil Semestinya dana yang di Poskan di Bahagian Sosial digunakan untuk kepentingan rakyat miskin bukan untuk difoya-foyakan kalau hanya berdangdut tak payahlah ke Bali di Bagansiapiapi juga bisa sebut sumber.(PUR)

Dampak Pemekaran, PSJ Ujung Tanjung Ditutup UJUNG TANJUNG - Pasar Tradisional Selamat Jaya (PSJ) Ujung Tanjung yang merupakan pusat perbelanjaan di Kecamatan Tanah Putih, Minggu 23Oktober lalu ditutup. Tak hanya ratusan kios di pasar tradisional tersebut yang ditutup, sejumlah Ruko (rumah toko) yang dikontrakkan H Syamsuri juga dicabut. Sisa sewa kontrak dikembalikan H. Syamsuri yang juga selaku Plt. Kepala Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Rohil. Informasi berkembang, penutupan pasar Selamat Jaya dampak dari Kebijakan Bupati Rokan Hilir melakukan pemekaran desa. Penutupan aktifitas perdagangan di pasar Tradisonal Selamat Jaya dikeluhkan ratusan pedagang yang beraktifitas di pasar tersebut karena tidak dijelaskan apa penyebab penutupan itu. “Para pedagang yang berdagang di pasar milik H. Syamsuri itu merasa keheranan karena kios yang di tempati pedagang tidak gratis mereka (pedagang red) membayar sewa dan retribusi,”ujar salah

seorang pedagang sembari menunjukkan selebaran yang diterimanya. Disebutkan Pasar Selamat Jaya ditutup mulai tanggal 23 Oktobe 2010. Petugas yang menyampaikan selebaran tersebut mengarahkan para pedagang agar berunjuk rasa ke Kantor Camat Tanah Putih untuk memprotes pemekaran tersebut. Namun tidak satu orangpun pedagang mengindahkannya. Ditutupnya Pasar Tradisonal Selamat Jaya dan pencabutan sewa kontrak Ruko, dikabarkan Syamsuri tak setuju dengan kebijakan Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun yang melakukan pemekaran Desa Ujung Tanjung menjadi 4 (empat) desa. Dengan adanya pemekaran tersebut, otomatis wilayah Desa Ujung Tanjug menjadi kecil. Memang jika dibandingkan dengan desa lainnya Desa Ujung Tanjung sangat luas pantas untuk dimekarkan ujar salah seorang warga yang mendukung pemekaran tersebut Desa Ujung Tanjung yang dimekarkan menjadi 4 Desa yakni desa Ujung Tanjung (Desa Induk) Desa Ujung Tanjung Selatan,

Desa Ujung Tanjung Pematang Padang dan Desa Impah Kecamatan Tanah Putih. Penutupan pasar Selamat Jaya tak hanya pedagang yang mengeluh, berdampak terhadap perekonomian warga Ujung Tanjung yang membuka usaha rumah tangga di sekitar pasar tradisonal tersebut mengakibatkan sepi dari pembeli. Biasanya sebelum penutupan pasar Selamat Jaya yang dibuka setiap hari Sabtu itu hasil dagangan para pedagang rumah tangga tersebut lumayan. Pedagang yang mencari nafkah di pasar tradisional itu diperkirakan ratusan orang, akan kehilangan mata pencaharian, akibat penutupan past tersebut. Masyarakat yang selama ini berbelanja menghandalkan pasar tradisonal tersebut terpaksa belanja ke daerah lain seperti, Bagan Batu atau ke Dumai yang jaraknya dari Ujung Tanjung 65 Km dan 80 han KM. Penutupan pasar membuat para pedagang dan masyarakat kelimpungan. Namun masyarakat yang memiliki kepedulian agar pedagang tidak kehilangan la-

pak, masyarakat pemilik tanah yang tidak jauh dari Pasar Selamat Jaya mengijinkan pedagang membangun kios sebagai pengganti pasar pekan Sabtu Ujung Tanjung terletak di Simpang Kerbau Desa Ujung Tanjung yang jaraknya sekitar 150 meter dari Jln Lintas Riau-Sumut menunggu adanya pasar milik Pemda Kab Rokan Hilir. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan sebagai pengganti pasar Selamat Jaya Pemkab Rokan Hilir telah menyiapkan lahan untuk lokasi pusat pasar tradisonal pekan Sabtu Lokasi tersebut. Saat ini telah dilakukan penimbunan, lokasinya sangat strategis di Jl Lintas Riau-Sumut dan masih dalam wilayah Desa Ujung Tanjung. “Selain itu terbetik kabar bahwa 23 Oktober 2010 masa jabatan Plt Kepala Desa Ujung Tanjung yang dijabat H Syamsuri berakhir. Bersamaan dengan acara pelantikan Kepala Desa pemekaran yang baru oleh Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun,” sebut sumber KPK Pos.(PUR)

DAPAT RAPOR MERAH

LSM Desak Parpol Tolak Lamaran Annas Maamun ROKAN HILIR - Sejumlah aktifis LSM mendesak elit politik partai (parpol) yang ikut dalam Pemilu 2009 untuk tidak menerima lamaran Annas Maamun menggunakan Parpol sebagai ‘Perahu’ dalam Pemilukada Rokan Hilir Periode 2011-2016 mendatang. “Desakan tersebut tidaklah terlalu berlebihan. Sebab kepemimpinan Annas Maamun berdasarkan evaluasi LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) Riau tidak layak dicalonkan kembali. Selain sudah Lansia (lanjut Usia), dan ‘senja’ dan tidak agresif lagi,” ujar Khairuddin Ketua Umum LSM PAD Riau. Annas Maamun yang dicap aktifis LSM memiliki raport merah. Raport merah Annas Mamun berdasarkan fakta, artinya Annas Maamun tidak lulus memimpin Rokan Hilir. Karenanya Annas

Maamun tidak pantas untuk dicalonkan kembali. Menurut Khairuddin putra kelahiran Bagansiapiapi 56 tahun lalu dan kini tinggal di Dumai mengatakan masih banyak putra/putri daerah asal Rokan Hilir yang muda dan energik serta kredibel dan cerdas. Mereka lebih pantas menduduki RH-1 Sorotan terhadap kinerja Annas Maamun di media cetak belakangan ini menandakan ketidakberesannya mengelola menejemen pemerintahan. Visi, Misi Annas Mamun pada suksesi Pemilukada 2006 lalu belum hilang dari ingatan. Waktu itu Annas Maamun berjanji akan memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Atau paling tidak dapat

meminimalisir tingkat kemiskinan. Namun faktanya saat ini yang terjadi sebaliknya. Kemiskinan di Rokan Hilir semakin meningkat. Upaya Annas Maamun mensejahterakan masyarakat hanyalah selogan belaka. Itu dapat dilihat dari program pengentasan kemiskian dengan memanfaatkan lahan tidur milik masyarakat melalui proyek perkebunan sawit rakyat. Seperti yang terjadi di Desa Pasir Limau Kapas yang menghabiskan anggaran APBD 2008 sebesar Rp1,3 miliar. Proyek pemanfaatan lahan tidur milik masyarakat seluas 140 hektar ternyata gagal. Selain itu, proyek yang sama yang menggunakan lahan masyarakat seluas 200 hektar di Desa Bangko Kiri dan Desa Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako menghabiskan dana APBD sebesar Rp2,9 miliar mengalami nasib sama. Sawit yang ditanam 80 % mati. Termasuk proyek di Simpang Pemburu Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih dengan luas lahan 500 hektar dan menghabiskan dana APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp9,3 miliar. Proyek ini tidak jelas kepada siapa peruntukan lahan perkebunan sawit rakyat tersebut. Terbengkalai proyek irigasi Jumrah Kecamatan Rimbo Melintang tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan karena kesalahan kontrak. Padahal jika irigasi Jumrah tersebut selesai dibangun dan bisa dioperasikan dapat mengairi sawah petani di 4 Desa seluas 1200 hektar. Dana APBD yang terserap untuk proyek Irigasi tersebut sekitar Rp50 miliar. Proyek

Mubajir Proyek perkebunan sawit pola plasma 50 persen untuk masyarakat, 50 persen untuk pengelola lokasi lahan di Sei Rusa dan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi. Luas areal 300 hektar sementara lahan yang dicadangkan untuk Kecamatan Sinaboi seluas 1188 hektar. Proyek tersebut kerjasama antara Pemkab Rokan Hilir dengan PTPN-V Riau. Dana APBD Rohil yang dialokasikan untuk proyek plasma tersebut sebesar Rp19 miliar. Disinyalir proyek ini tidak ditenderkan dan hingga saat ini tidak jelas. Pasalnya seluruh alat berat excapator milik PTPN -V yang dioperasikan di lokasi proyek telah keluar dari lokasi proyek. Fakta lain ketidakmampuan Annas Maamun memimpin Rokan Hilir adalah berlarutlarutnya penyelesaian sengketa Tapal Batas Riau-Sumut antara Rokan Hilir Riau dengan Labuhan Batu Selatan (Labusel), Sumut. Akibatnya ribuan hektar lahan Riau dirampas sejumlah perusahaan asal Sumatera Utara dibiarkan. Hal itu mengakibatkan kerugian masyarakat Pasir Limau Kapas, karena sebahagian lahan yang dirampas termasuk lahan masyarakat Pasir Limau Kapas. Meski diganti rugi perusahaan, namun tidak layak, ganti rugi dengan harga sangat murah. Ironisnya meski penyerobotan lahan Riau tersebut menjadi sorotan publik dan di lapor ke aparat penegak hukum. Namun tidak ditanggapi dan terkesan ada persekongkolan antara perusahaan dengan aparat Pemkab. Hingga saat ini masyarakat di Desa Pasir Limau Kapas dihantui rasa ketakutan, karena tidak adanya keberpihakan Pemkab terhadap

masyarakat yang tinggal di perbatasan. Tidak dilaksanakannya pemilihan kepala desa pasca kepemimpinan Annas Mamun membuktikan terpasungnya demokrasi di Rokan Hilir. Sistem pemerintahan yang diterapkan Annas Maamun ditaktor. Buktinya seluruh kepala desa tidak satupun hasil pemilihan rakyat. Seluruh berstatus Plt yang ditunjuk Annas Maamun. “Penunjukan langsung PLT Kepala Desa oleh Bupati Rokan Hilir membuktikan gagalnya penegakan pilar demokrasi di Rokan Hilir,”ujar Khairuddin. Secara terpisah hal senada disampaikan Rijal Lubis, Aktifis LSM-BPKN Riau. Menurut Rijal kepemimpinan Annas Maamun tidak bisa dijadikan panutan. Pasalnya KKN semakin subur. Misal, ikut sertanya istri Bupati Rokan Hilir “LH” main proyek pengadaan tanah Pemkab Rokan Hilir. Salah satu di antara proyek pengadaan tanah stadion Bangko Pusako menggunakan dana APBD Rohil tahun 2007. Warga menjual kepada LH dengan harga Rp15.000/meter. Luas lahan yang diganti rugi LH sekitar 7 hektar, sementara LH menjual lahan ke Pemkab dengan harga Rp30.000/meter. Terjadi mark up 100 persen dengan ternggang waktu yang sangat singkat. Potensi kerugian negara atas transaksi pengadaan tanah Stadion Bangko Pusako sangat mencolok mencapai miliaran rupiah. “Ini baru satu paket transaksi pengadaan tanah Stadion Bangko Pusako” belum lagi transaksi pengadaan tanah lainnya antara LH dengan Pemkab Rokan Hilir yang bakal diungkap dimedia massa,” ujar Rijal KKN Tak hanya dilakukan LH. Kabarnya putra Bupati Rohil yang juga anggota DPRD Rohil

juga ikut main proyek meski dibalik layar. Pokoknya keluarga Bupati Rohil ikut menggerogoti uang negara melalui proyek, bukan rahasia lagi. Kontraktor yang ingin memenangkan paket proyek harus merogoh kocek untuk memberikan gratifikasi kepada keluarga Bupati Rokan Hilir yang nilainya sebesar 10 persen dari nilai proyek. Karena itu jangan heran, jika banyak proyek yang terbengkalai atau gagal dan proyek yang di mark-up dikerjakan asal jadi. Meski KKN tumbuh subur di Rokan Hilir namun penegakan hukum di Rokan Hilir masih jalan ditempat seakan aparat tak berkutik. Untuk membongkar tabir dugaan peneriman gratifikasi dari Kontraktor. LSM BPKN Riau akan membentuk Tim untuk menyurati PPATK agar menelusiri aliran dana dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan LH bersama keluarganya. Di Bank mana uang hasil gratifikasi tersebut di parkir katanya. Menurut Rijal Penunjukan langsung jabatan Kepala Desa sekabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kiat Annas Mamun untuk menghimpun kekuatan sampai ke akar rumpun dengan tujuan untuk memenangkan Annas Maamun dalam Pemilukada Rokan Hilir 2011 ungkapnya Sejumlah sumber yang dihimpun KPK Pos di Bangko Pusako peranan Camat juga sudah mulai mempengaruhi masyarakat untuk mempertahankan Bupati Annas Maamun pada Pemilukada Rohil mendatang pesan tersebut disampaikan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Halal Bilhalal acara disekolah. Padahal Camat selaku PNS dilarang untuk melakukan politik praktis, sebut sumber.(PUR)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

SUMUT

Pj Walikota Lantik 88 Esselon IV

Bupati Ambil Sumpah 445 PNS KISARAN - Bupati Asahan, Drs Taufan Gama Simatupang memimpin pengambilan sumpah dan janji 445 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Asahan (15/10) di Aula Merpati Kantor Bupati Asahan. Dalam sambutannya Bupati mengatakan sumpah dan janji yang diucapkan adalah suatu kesanggupan untuk mentaati atau tidak melakukan segala larangan sebagaimana diatur pada PP Nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah dan janji PNS. Dijelaskan Bupati, PNS berkewajiban tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan melayani publik dengan baik. Bupati menegaskan kepada PNS yang baru dilantik, bila tidak mentaati sumpah dan janji, maka Pemkab Asahan secara tegas akan memberhentikan dari PNS. “Jadilah PNS yang professional dan proporsional dalam bekerja, moralitas terjaga, efektif, produktif dengan kualitas yang tinggi, transparan, akuntabel dan menjauhi segala macam bentuk KKN,” tegas Bupati. (IN)

Gelorakan Semangat Juang Pembangunan Langkat STABAT - Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghormati dan mengingat perjuangan para Pahlawannya. Semangat kejuangan yang diemban Markas cabang Pemuda Panca Marga (PPM) Langkat menyambut hari Pahlawan Nasional 10 November nanti disambut dengan pelaksanaan Lomba Napak Tilas menyusuri rute para pejuang di bumi Langkat tingkat Provinsi memperebutkan piala Bupati Langkat dengan total hadiah Rp 20 juta. “Gelorakan semangat para pejuang dengan pembangunan di segala bidang” ujar Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Bupati juga berpesan agar pelaksanaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetap menjaga keamanan dan ketertiban, Selasa (19/10) Pendaftaran dibuka di Markas Cabang PPM Langkat di Jln. KH. Zainal Arifin Stabat (Depan Polsek Stabat) mulai tanggal 20 Oktober hingga 6 November 2010 dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia dan dikembalikan ke panitia paling lambat 6 November 2010. Pemenang dibagi dalam 3 kategori yakni kategori regu terbaik putra dan putri, regu terbaik II s/d V putra dan putri dan Komandan regu terbaik putra dan putri yang masing-masing mendapat trophy dan piagam serta sejumlah uang pembinaan. Penilaian secara keseluruhan mencakup kesopanan, sikap, tingkah laku dan perbuatan di tengahtengah peserta dan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Panitia sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menyemarakkan gema semangat kejuangan di bumi Langkat. Perlombaan ini terbuka untuk umum, pelajar, mahasiswa, instansi maupun OKP dengan jumlah anggota 11 orang dalam 1 regu (tidak dibenarkan bergabung antara pria dan wanita). Panitia tidak mengutip bayaran dalam bentuk apapun dan route yang akan ditempuh melalui Secanggang menuju Stabat.(JUL)

CEK KEHADIRAN - Atas Perintah Bupati melalui Sekda Langkat Surya Djahisa, terlihat melakukan pengecekan langsung kehadiran PNS, pada apel gabungan jajaran Pemkab Langkat di halaman kantor Bupati.

261 PNS Dijatuhi Hukuman STABAT - Dalam penegakan disiplin di bawah kepemimpinan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu sebanyak 261 PNS Langkat dijatuhi hukuman disiplin berkategori ringan, sedang dan berat. Hukuman disiplin tersebut konsekuensi dari pelaksanaan PP 30 Tahun 1980. “Tim penertiban disiplin PNS sudah dibentuk,” tegas Bupati dalam amanat tertulis dibacakan Wakil Bupati Budiono SE pada apel gabungan jajaran Pemkab Langkat di halaman kantor Bupati, pekan lalu. Menyikapi penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS, tim

penertiban melaksanakan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap disiplin PNS. MErazia PNS yang melalaikan jam kerja serta melakukan pembinaan bagi yang melanggar aturan disiplin. Pada bagian lain, Bupati mengingatkan kunci keberhasilan

Pemkab Paluta Gelar Pelatihan Membuat Perdes PALUTA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta), belum lama ini melaksanakan pelatihan pembuatan peratudan desa (perdes). Pelatihan yang diperuntukkan kepada Kepala Desa serta perangkatnya dilaksanakan di SMK Pertanian Paluta. Acara ini dibuka Bupati Paluta Drs Bachrum Harahap melalui Kabag Pemerintah Desa (Pemdes) Drs Mahlil Rambe SH. Juga dihadiri Camat dari 9 Kecamatan, Kasi Pemerintahan dari setiap Kecamatan, Kepala Desa dan masyarakat. Bupati dalam sambutan tertulisnya dibacakan Mahlil Rambe mengatakan Pemerintahan desa adalah lini terdepan dalam sistem pemerintahan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu diharapkan cepat tanggap terhadap perkembangan kehidupan masyarakat guna mengoptimalkan potensi yang ada. Dalam melakukan desentrasi penyelenggara pemerintah dan tujuan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2005 tentang pembaharuan UU No.

32 Tahun 2004. Guna mengoptimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing maka otonomi daerah yang telah diberikan dapat dioptimalisasikan. Kepada Kepala Desa dan perangkat desa se-Kab. Padang Lawas Utara, dari pelatihan ini diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya. “BPD dapat menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan atau melalui media cetak,” kata Mahlil Rambe. Materi pelatihan pembuatan Perdes ini langsung disampaikan Kabag Hukum Pemda Kab Paluta, Burhanuddin Harahap, SH. Ia menghimbau terlaksananya pebuatan peraturan desa ini mudah-mudahan menjadikan pemerintahan di Kab. Paluta ini dapat membawa kemajuan pembangunan di segala bidang, sesuai yang diharapkan. Acara ini berjalan baik dan lancar. (MND)

tugas adalah kesadaran mendisiplinkan diri, bekerja dengan sistem team work, keharmonisan hubungan pimpinan dengan staf atau sesama staf, serta koordinasi dengan instansi lain secara intens. Kesadaran sebagai aparatur pemerintah yang melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsi di unit kerja masingmasing, harus senantiasa ditumbuhkan. Dibarengi semangat kepeloporan memperkuat persatuan kesatuan sebagai bagian

dari masyarakat. Pada apel tersebut dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan atribut dan kehadiran PNS serta diingatkan bahwa hal tersebut akan dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, guna mengetahui tingkat disiplin yang lahir dari kesadaran masing-masing PNS. Hadir Sekda Drs H Surya Djahisa M.Si, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dan PNS Pemkab Langkat.(JUL)

Bupati: NU Aset Memacu Sergai ke depan PERBAUNGAN - Nahdatul Ulama (NU) di Tanah Bertuah Negeri Beradat tersebut dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta dapat menjadi aset mendorong dan memacu Sergai lebih baik dan maju daripada sebelumnya. Hal itu diharapkan, Bupati Serdangbedagai HT Erry Nuradi padaa acara pelantikan Pengurus Cabang (PC) NU Serdangbedagai (Sergai), Rabu lalu di lapangan sepakbola Kota Perbaungan. Dalam sambutannya berharap NU sebagai ormas Islam terbesar di tanah air yang memokuskan perjuangannya di bidang pendidikan dan dakwah, mempunyai komitmen tinggi pada persatuan dan kesatuan bangsa dengan model pendidikan pesantren yang egaliter, papar Bupati. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Agil Siradj MA menegaskan, warga NU tidak boleh galak dan radikal. NU memiliki semangat toleransi yang tinggi harus menghormati dan melindungi orang lain

meski bukan dari agama Islam. Bagi NU, semua manusia dari agama, suku, partai apapun bersaudara dan memiliki hak sama sehingga tidak boleh ada permusuhan kecuali pada orangorang yang berbuat kezaliman sesuai dengan apa yang diajarkan dan diterapkan Nabi Muhammad SAW, tandasnya. Sebelumnya Ketua Pengurus Wilayah (PW) NU Sumatera Utara H Ashari Tambunan melantik PC NU Sergai masa khidmat 2010-2015 di bawah kepemimpinan H Agus Tripriyono SE AK MSi dan sekretarisnya Syahriansyah, Rois Syuriah Jalaluddin S Ag S PdI serta Katib Syuriah SUlhan S Ag. Usai dilantik PW NU Sumut, Ketua PC NU Sergai H Agus Tripriyono SE AK MSi langsung melantik Majelis Wakil Cabang (MWC) se- Kabupaten Sergai yang turut dihadiri Rois Syuriah NU Sumut Prof Dr KH Pagar Hasibuan MA, Wakil Ketua PW NU Drs Afifuddin Lubis, Wakil Bupati Sergai H Soekirman, dan ratusan undangan.(ADI)

TEBING TINGGI- Penjabat (Pj) Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian Purba MAP mengambil sumpah dan melantik 88 orang pejabat struktural eselon IV di lingkungan Pemko Tebing Tinggi. Pelantikan itu dilangsungkan di Gedung Balai Pertemuan Kartini Jalan Imam Bonjol, Jum’at (15/10). Pj Walikota dalam sambutannya mengatakan, jabatan yang kita miliki merupakan amanah atau kepercayaan dari pimpinan, bukan milik kita selamanya. Karena itu laksanakanlah tugas dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing. “Pelantikan pejabat juga dikaitkan untuk pemberdayaan agar lebih proaktif dalam menyikapi tugas dan beban kerja yang diemban. Sehingga tujuan optimal organisasi yang didasarkan pada profesionalisme, kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat dan syarat objektif lainnya dapat tercapai,” jelasnya. Menurut Eddy Syofian, pejabat struktural eselon IV memiliki tugas melakukan transformasi atau perubahan kearah yang lebih baik dari apa yang ada, perubahan adalah suatu bentuk implementasi yang harus dilakukan dan diarahkan pada asfek manfaat. “Perubahan yang kita inginkan bukanlah sekedar dalam konteks berbeda dari sebelumnya, melainkan perubahan yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan organisasi, baik internal maupun external terutama masyarakat di sekitar kita”, ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (BKPP) Kota Tebingtinggi Amas Muda SH memaparkan, dari 88 pejabat eselon IV yang dilantik, 39 diantaranya mengisi jabatan eselon IV/a dan 49 sisianya mengisi eselon IV/b. “Dari jumlah pejabat eselon IV yang dilantik itu, 44 orang merupakan putra asli daerah dan selebihnya berasal dari luar daerah,” ujarnya. Dikesempatan lain Pj Walikota secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Plt Kadis Pendidikan Kota Tebingtinggi kepada Ir H M Nurdin (mantan Kadis PU) yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli di Pemko Tebingtinggi. Saat ini Kadis Pendidikan Kota Tebingtinggi Pardamean Siregar tengah melaksanakan ibadah haji. Agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan selama beliau pergi, maka HM Nurdin ditunjuk menjadi pelaksana tugas Kadis Pendidikan,” jelas Eddy Syofian. Pada kesempatan itu, Pj Walikota meminta para Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah agar meningkatkan kinerjanya. “Pengawas harus lebih sering berkoordinasi dan melakukan kontrol terhadap kinerja Kepala Sekolah. “Ke depan saya meminta pengawas memberikan laporan setiap melalui Kepala Dinas,” tegasnya. (RS)

Baby Boom Munculkan Masalah Pembangunan STABAT – Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyatakan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) bukanlah khayalan, akan tetapi program pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang telah dirasakan dampak positifnya sejak dulu dalam meningkatkan ketahanan keluarga. “Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak termasuk jajaran TP PKK dan kader Posyandu dalam memberhasilkan Gerakan KBKes di Bumi Langkat,” ujar Bupati pada Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan Kabupaten Langkat di ruang pola, Rabu (20/10). Dikatakan Bupati, Langkat yang memiliki karakteristik cukup beragam baik itu topografi wilayah, suku, agama dan budaya

CANANGKAN - Bupati Langkat bersama Ketua TP PKK Ny. Nuraida Ngogesa terlihat bersama sejumlah kaum ibu pada peninjauan kegiatan Pelayanan Pencanangan Kesatuan Gerak PKKKB Kesehatan Kabupaten Langkat, Rabu (20/10). sudah cukup menjadi beban

tersendiri dalam proses

pembangunan Langkat yang religius, maju, dinamis dan sejahtera. Apalagi jika terjadi ledakan angka kelahiran bayi atau baby boom, ini sangat mengkhawatirkan dan memunculkan masalah baru dalam proses pembangunan. Karenanya capaian prestasi yang telah diraih sebagai terbaik III tingkat Nasional dalam Gerakan PKK KB-Kes dan terbaik I tingkat Provinsi tahun 2010, diharapkan tidak melalaikan komponen terkait. Akan tetapi merupakan sebuah motivasi untuk terus memberikan pelayanan bidang Kesehatan Keluarga. Khususnya terhadap Ibu hamil dan Balita melalui 10 program pokok PKK serta revitalisasi posyandu. M. Jamil mewakili Ketua DPRD Langkat menyatakan

dukungan penuh terhadap program pelayanan kesehatan bagi keluarga melalui Gerakan PKK KB-Kes. Ia berharap melalui pencanangan ini akan memberi kesadaran arti penting mewujudkan keluarga kecil sehat sejahtera. Sebelumnya Ketua TP. PKK Langkat Ny. Nuraida Ngogesa menyampaikan bahwa kegiatan KB-kesehatan berlangsung selama 3 bulan sejak 1 Oktober hingga 31 Desember 2010. dan beliau berharap melalui kegiatan ini dapat mendekatkan dan meningkatkan pelayanan baik pelayanan KB maupun kesehatan bagi keluarga pra sejahtera, Keluarga Sejahtera (KS)1 dan keluarga terpencil. Kepala BKKBN Provsu yang diwakili Kabid Supervisi Dra. Hj. Rohani MAP dalam sambutan-

nya mengaku banga dengan capaian prestasi Kabupaten Langkat dan dinyatakan pihaknya bahwa Kabupaten Langkat banyak memberi kontribusi terhadap keberhasilan program KB di Sumut. “Keberhasilan Langkat sangat bermakna bagi keberhasilan Propinsi Sumatera Utara ditingkat Nasional,” ujarnya seraya memberikan apresiasi atas kebijakan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu. Pada pencanangan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Budiono para Asisten, Kaban KB & PP Darwan Hasrimy, TP-PKK serta sejumlah SKPD meninjau langsung pelayanan yang digelar bagi Ibu Hamil dan Balita termasuk pemasangan alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS).(JUL)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

Ngogesa : Jangan Percayai Oknum Bawa Nama Bupati

Anggota DPRD ‘Bersengketa’

STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu kembali meminta masyarakat untuk mewaspadai upaya pihak-pihak atau oknum tertentu yang mengatasnamakan Bupati maupun ajudan Bupati Langkat dengan meminta sejumlah imbalan. “Kembali saya tegaskan bahwa saya tidak akan dan tidak pernah mau melakukan hal itu, apalagi menyangkut sumpah jabatan saya sebagai Bupati” ujar Ngogesa kepada pers di ruang kerjanya, Jum’at (22/10). Dikatakannya upaya mencari keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat terus dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan bersifat untung-untungan dengan dalih bisa membantu memuluskan sejumlah keinginan seperti mendapatkan jabatan strategis, mampu meluluskan seseorang menjadi CPNS/PNS serta bisa mengatur agar mendapatkan jatah proyek. Jika hal ini terjadi diharapkan agar semua pihak mewaspadai hal tersebut, terlebih bila oknum dimaksud mengatasnamakan orang dekat Bupati Langkat yang bisa mengabulkan keinginan yang diharapkan. Dikesempatan terpisah Kabag Humas Syahrizal di ruang kerjanya saat ditanya terkait pernyataan Bupati tersebut membenarkan, bahwa belakangan ini beberapa masyarakat ada yang mempertanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Bupati tadi. Oleh karena itu pihaknya atas perintah Bupati Langkat membuka seluasluasnya akses informasi tentang kebenaran terhadap sesuatu yang dinilai dapat merugikan masyarakat dengan menghubungi Humas Pemkab Langkat di nomor Contact Person 081376953077. “Intinya Bapak Bupati tidak menghendaki adanya masyarakat yang dirugikan, jadi harus waspada selalu” sebut Jubir Pemkab Langkat itu.(JUL)

Kristina Br Bangun Dilantik Menjadi Anggota DPRD Langkat STABAT - Berdasarkan Keputusan Gubsu No.188.44/571/KPTS/Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW), Ketua DPRD Langkat H. Rudi Hartono Bangun, SE mengambil sumpah/janji Kristina br Bangun S.Sos menjadi Anggota DPRD Langkat menggantikan Alm H. Hublay Ali Rahman dari partai Demokrat melalui Rapat Paripurna Istimewa Stabat, belum lama ini. Pada kesempatan itu, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengharapkan, Kristina Br. Bangun sebagai anggota DPRD dapat melanjutkan semangat kemitraan dengan eksekutif. “Langkat dibangun atas azas kebersamaan, karenanya kerjasama harus terus dipelihara dan dimatangkan,” ujar Bupati dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Bupati Budiono sembari menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan alm. H. Hublay Ali Rahman. Pada sisi lain, Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun mengungkapkan mekanisme PAW DPRD adalah merupakan tuntutan peraturan untuk terpenuhinya pelaksanaan tugas dewan secara maksimal. Maka keutuhan jumlah anggota DPRD harus tetap menjadi salah satu instrument penting, guna melahirkan kebijakan yang mendapat dukungan penuh dari segenap anggota dewan. “Jalankan amanah secara benar serta disiplinlah dalam setiap rapat yang dilakukan,” ujar Rudi yang juga Ketua PAC Demokrat Langkat. Hadir unsur Muspida, Pejabat SKPD dan undangan lainnya.(JUL)

Program JPKMS Amburadul

SUMUT

Pengesahan RP-APBD Terancam Gagal TEBING TINGGI–Pengesahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RP-APBD) Kota Tebing Tinggi, terancam gagal. Kondisi itu bisa terjadi jika pelaksanaan sidang paripurna pengantar nota keuangan RP-APBD, tidak jelas kapan digelar kembali. Sebelumnya, sidang paripurna terkait RP-APBD 2010 telah dilakukan namun batal. Sejauh ini belum ada tanda-tanda rapat paripurna akan digelar kembali untuk penyampaian Nota Pengantar dari Pj Walikota Tebing Tinggi. Menurut informasi dari pihak Keuangan Pemko Tebing Tinggi menyebutkan, apabila pengesahan RP-APBD tidak dilaksanakan hingga batas akhir Desember 2010, maka anggaran akan dikembalikan ke pemerintah pusat. Dan jika pengesahan dalam batas keterlambatan maka anggaran PAPBD akan dipotong sebesar 25 persen dari besaran anggaran. Aktivis LSM Pemerhati Warga Kota (Pewarta) Tebing Tinggi, Ganefo Tan saat berbincang dengan KPK Pos mengatakan pelaksanaan sidang paripurna pengantar nota keuangan RPAPBD yang telah batal, sulit digelar kembali. Sebab 25 Anggota DPRD Tebingtinggi tidak bisa bersatu, dengan munculnya kelompok-kelompok.

Kini diketahui DPRD Tebing Tinggi terbagi dalam dua kelompok. Pertama kelompok 12 dan kedua kelompok 13 yang menjadi pengikuti Ketua DPRD Syafri Chap. Kedua kelompok ini mempertahankan prinsif masing-masing, sehingga diduga sulit untuk disatukan. Menurut unsur pimpinan DPRD H Amril Harahap dan H Chairil Mukmin Tambunan, SE dari fraksi PPIB dan Demokrat (dari kelompok 12) mengatakan, mereka tidak bermaksud mengahalangi pembangunan. Kelompok 12 bersedia menggelar sidang paripurna RP-APBD, apabila seluruh proses diulang dari tahap awal, agar tidak terjadi cacat hukum. Misalnya tahapan pembentukkan Badan musyawarah (Banmus) dan tidak ditandatangani Syafri Chap. “Sejak awal kelompok 12 tidak mengetahui proses pembahasan RP-APBD, sebab tidak pernah dilakukan rapat pimpinan sesuai PP No 16 Tahun 2010 pasal 36 ayat (2). Yang mana disebutkan

pimpinan dewan bersifat kolektif dan kolegial. Artinya setiap kegiatan yang diagendakan harus terlebih dahulu dirapatkan di level pimpinan. Namun hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan ketua DPRD dan itu sudah di luar mekanisme,”ungkapnya. Pada poin kedua, terkait masalah status hukum ketua DPRD Syafri Chap. Sejak putusan MA ditambah eksekusi Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, maka Syafri Chap tidak lagi menjadi anggota DPRD. “Apabila kita dipaksakan mengikuti pemimpin yang salah, konsekwensinya pimpinan kolektif kologial akan ikut terbawa jika kelak ada masalah. Demikian juga jika ketua DPRD Syafri Chap tetap turut campur tangan dalam setiap sidang paripurna, kelompok 12 tetap tidak akan menghadirinya,” Tegas Amril dan Mukmin Tambunan. Sementara menurut sejumlah informasi dari kelompok 13, menyebutkan anggota DPRD yang menamakan diri kelompok 12 terkesan terlalu jauh mengintervensi relevansi kewenangan aparatur terkait. Karena belum adanya surat keputusan dari Mendagri tentang penonaktifan HM Syafri Chap sebagai anggota DPRD.

“Syafri Chap masih sah sebagai anggota maupun ketua DPRD serta berhak memimpin sidang apapun. Kondisi yang terjadi di duga terkait kepentingan kelompok 12. Mereka sengaja melakukan walk out untuk membatalkan sidang paripurna RP-APBD, karena tidak mencapai courum 2/3 persen. Akibat ulah anggota DPRD dari kelompok 12 tersebut, berdampak terjadinya stagnasi pembangunan. Tebar Pesona Disebut-sebut, belum jelasnya jadwal pelaksanaan paripurna tersebut karena Pj Walikota Drs H Eddy Sofiyan MAP, sibuk melakukan tebar pesona. Di setiap pertemuan dengan warga, Eddy Sofiyan selalu menjanjikan meningkatkan pembangunan demi kepentingan pelayanan publik. Namun akibat kesibukan itu, janji peningkatakan pembangunan itu akan menalami stagnasi seara totalitas. Sebenarnya kemampuan Eddy Syofian seyogianya diharapkan dapat mengisi menjalankan roda pemerintahan, memfasilitasi segala kepentingan pembangunan publik serta dapat memediasi proses pemilihan ulang Pemilukada. Namun melihat fakta yang ada, tugas utama itu diyakini ‘kandas’ di tengah jalan.(RS)

RSUD Pakpak Bharat Tak Siap Tangani Pasien PAKPAK BHARAT – LSM Pemantau Independen Pengelolaan Aset Negara (PIPARA) menilai RSUD Kabupaten Pakpak Bharat di Kecamatan Salak sepertinya belum siap. Baik dari sisi tenaga medis, peralatan dan manajemen untuk menghadapi pasien yang datang berobat, termasuk keluarga pasien yang datang menjenguk. Belum siapnya RSUD Kabupaten Pakpak Bharat dari tenaga medis dapat dilihat masih banyaknya pasien yang langsung dirujuk ke RSU Sidikalang. Alasannya tidak ada tenaga medis ahli yang dapat menangani termasuk alat kesehatan pendukung. Meskipun hal itu menurut warga hanya alasan klise. “Misalkan pada minggu pertama Oktober. seorang pasien yang

POSKESDES – Poskesdes Desa Kuta Pinang salah satu dari beberapa Poskesdes yang tidak difungsikan. mengalami pendarahan, setelah diperiksa petugas medis langsung dirujuk ke RSU Sidikalang untuk ditangani secara intensif. Alasannya merujuk ke RSU Sidikalang karena kondisi pasien sangat lemah dan peralatan di rumah sakit itu tidak memadai. Setelah dibawa ke RSU Sidikalang, menurut dokter yang mendiagnosa pasien mengatakan pasien tidak apa–apa. Hanya

kurang puding saja, jadi pasein sudah boleh pulang dan perlu di opname. Ini salah satu bukti dari sekian banyak keluhan masyarakat Pakpak Bharat terhadap pelayanan tenaga medis di RSUD Pakpak Bharat tersebut. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, LSM PIPARA meminta Kepala Dinas Kesehatan lebih memperhatikan RSUD. Khususnya tenaga medis serta mana-

jemen rumah sakit dan Poskesdes. Dari pantauan LSM PIPARA di lapangan, banyak Poskesdes di desa-desa tidak difungsikan, namun gaji tenaga medis dibayar. “Jika melihat misi Bupati Pakpak Bharat mewujudkan masyarakat sejahtera, bagaimana mungkin bisa sejahtera kalau sehat saja susah,”sebut Ketua LSM PIPARA Imanuel Boang Manalu A.Md.(PT)

DPRD Paluta Tak Profesional PALUTA - DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tidak professional terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Paluta tahun anggaran 2009. Buktinya seluruh laporan LKPJ Bupati diduga tidak ada kroscek ke lapangan terutama proyek pembangunan fisik. Artinya dewan tidak mengetahui seperti apa pelaksanaan proyek tahun anggaran 2009 apakah sesuai atau tidak. Karena memang dewan tidak pernah turun langsung untuk mengoreksi pengerjaan program pembangunan. Hal itu terlihat saat sidang paripurna istimewa dengan agen-

da penyampaian LKPJ Bupati Paluta tahun anggaran 2009, belum lama ini di gedung DPRD Paluta. Sidang itu dipimpin Ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap, S.Hi, para anggota dewan, SKPD, Muspika dan Camat se- Kab Paluta. Bupati Paluta Drs Bachrum Harahap menyebutkan LKPJ merupakan implemenasi PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD, dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. LKPJ Bupati di antaranya memuat kondisi geografis Paluta, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, politik dan pemerintah.

Termasuk kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah penyelenggaraan urusan daerah. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan umum pemerintahan sesuai RPKMB. Dimana prioritas pembangunan di Paluta diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian. Terkait sikap manut yang ditunjukkan DPRD Paluta terkait LKPJ Bupati, menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah elemen masyarakat menyebutkan bahwa itu terjadi karena kinerja pansus tidak maksimal dan patut dipertanyakan. Disebutkan selama ini anggota

DPRD Paluta malas turun ke lapangan. Dalam mendapatkan data dari pelaksanaan pembangunan, para wakil rakyat hanya bertumpu pada informasi yang disampaikan SKPD. Sistemnya dengan memanggil SKPD terkait dan mempertanyakan pelaksanaan proyek dan daya serap anggaran. Hasilnya apa yang disajikan pansus pada rapat paripurna tidak memiliki bobot. Lalu yang muncul kepermukaan dewan hanya bisa sepakat satu suara lalu dan meneriakkan kata setuju alias idem. Padahal secara ideal, para wakil rakyat itu, jika ingin mendapatkan informasi dan data yang valid, harus turun ke lapangan.(MND/DTK)

Tak Loyal, Walikota Marahi Plt Kadis Pertamanan MEDAN - Karena tidak ikut menghadiri rapat koordinasi tentang penataan reklame di Kota Medan, Walikota Medan Rahudman, marahi Plt Kepala Dinas Pertamanan, Irsyad Risyad Marbun. Menurutnya, rapat koordinasi tersebut merupakan hal yang positif dalam upaya penataan pemasangan reklame di Kota Medan, serta program 100 hari kerja Walikota. Dikatakan SKPD seperti itu dianggap tidak bertanggungjawab dalam tugasnya, dan loyal kepada atasnya sehingga perlu dicatat untuk dikemudian hari menjadi pertimbagan Walikota, tegas Walikota Medan melalui Kabag Humas Drs. Hanas Hasibuan kepada wartawan di Balaikota, baru-baru ini. Disisi lain beredar informasi dikalangan staf Pemko Medan bahwa ketidak hadiran Irsyad Risyad Marbun, justru bersangkutan diperiksa Kejatisu terkait tindak penyelewenang pajak reklame dengan nilai milliaran rupiah. Disusul banyaknya pemasangan reklame tanpa izin dilakukan pengusaha reklame. Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap,MM yang diwakili Asisten Ekbang DR Ir Harmes Djoni MSi didampingi staf ahli pembangunan Irwan Ritonga, Kadis Perhubungan Doermando Purba SH, Kabag Humasy Drs Hanas Hasibuan MAP pimpin rapat koordinasi tentang penataan reklame. Rapat ini dihadiri 11 pengusaha reklame dibawah Asosiasi Persatuan Perusahaan Periklanan (P3 I). Harmes Djoni mengatakan ada sekitar 25 perusahaan advertesing atau periklanan di kota Medan. Namun yang hadir baru 11 perusahaan. Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Medan banyak hal yang harus diwujudkan. Antara lain penataan infrsruktur, pasar tradisional, pendidikan, pelayanan publik dan salah satunya penataan reklame. Ke depan perlu penataan lebih indah untuk menciptakan wajah kota Medan yang ramah,nyaman dan indah. Untuk mewujudkan ini tentu Pemerintah kota Medan harus mengambil langkah-langkah positif dan kerjasama dengan dunia usaha dan tidak terlepas dari dukungan masyarakat, agar impian kita semua tercapai terhadap perubahan wajah kota Medan menjadi kota yang ramah dan nyaman. Harmes Djoni meminta kepada pelaku dunia usaha Reklame agar mengambil langkah-langkah antara lain Walikota Medan meminta secara jujur jumlah reklame yang saat ini dimiliki Advertesing masing-masing. Walikota mengharapkan alangkah sangat baiknya, bila pemilik reklame membongkar sendiri atas reklame yang dimilikinya tidak memenuhi koridor yang berlaku. Walikota menjelaskan dalam waktu dekat ini akan dilakukan penertiban reklame dan sekaligus akan mengelurkan Perwal tentang penataan reklame kedepan. Edi Kusraidi Ketua Asosiasi P3I Sumatera Utara menyarankan kepada Pemerintah Kota Medan, untuk penataan Reklame kedepan agar lebih terarah, diharapkan kemitraan Pemerintah kota Medan dapat bekerja sama denga P3I dalam pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin reklame di Kota Medan. Sehingga keberadaan reklame di kota Medan dapat terdata secara akutrat, tidak seperti sekarang banyak pribadi-pribadi yang mempunyai reklame.(VN)

DKR Tuntut Kadinkes Medan Dicopot

MEDAN – Kemarahan warga atas pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) terus menumpuk. Program yang merupakan jaminan pemerintah atas pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu, tidak pernah beres atau amburadul. Selain persoalan data yang tidak pernah valid, rumah sakit yang ditunjuk sebagai provider terus bermasalah. Padahal terkait pendataan masyarakat yang masuk program JPKMS, telah ditampung anggaranya pada P-APBD 2010 milyaran rupiah. Akibat tidak becusnya Dinas Kesehatan Kota Medan menangani program ini, FPPP DPRD Kota Medan pada pendapat akhir fraksi pada pengesahaan P-APBD Kota Medan yang lalu meminta Pemko Medan, mengalihkan pelaksanaan pendataan masyarakat untuk pogram JPKMS di bawah

Sekretariat Daerah. Menurut Ketua FPPP Ir H Ahmad Parlindungan, saran itu disampaikan agar tidak ada lagi persoalan terkait program JKPMS. “Kita meminta Walikota menarik program pendataan dari Dinas Kesehatan ke Sekretariat Daerah. Kemudian Sekda membentuk tim terpadu untuk melakukan pendataan dengan melibatkan aparatur kecamaran hingga kepala lingkungan,” jelas Lindung waktu itu. Sementara itu massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rayat (DKR) menilai Dinas Kesehatan tidak mampu melaksanakan program JPKMS secara maksimal. Karena itu DKR meminta Walikota Medan mencopot Kadis Kesehatan Kota Medan. Tuntutan itu disampaikan DKR saat menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Kota Medan baru-baru ini. Pantauan di lapangan, massa yang

sebagian mengaku warga miskin ini, melakukan aksi di luar gerbang utama Balaikota. Di situ mereka memampangkan sejumlah poster dan melakukan orasi. “Kami warga miskin, meminta dengan hormat agar Walikota menjumpai kami,” ujar salah seorang demonstran melalui pengeras suara dari luar gerbang. Aksi mereka dijaga ketat aparat kepolisian dan aparat Satpol PP. Ketua DKR Medan M Taufik Reza Pakpahan mengungkapkan, Pemko Medan sudah membuat program kesehatan di luar Jamkesmas dengan Jaminan Pelayanan |Kesehatan Medan Sehat (JPKMS), namun sudah berkalikali DKR Medan menolak program ini karena dianggap tidak transparan, diskriminasi terhadap masyarakat miskin dan terindikasi sarat dengan manipulasi. Kabarnya untuk program ini dikucurkan anggaran yang bersum-

ber dari APBD Medan Rp25 milyar ditambah dana sosialiasi Rp1,3 milyar. Dijelaskannya, jumlah kuota JPKMS Kota Medan 500.000 orang ditambah jumlah peserta Jamkesmas 412.249 orang. Belum lagi peserta Askes PNS, Asabri bagi TNI/Polri, Jamsostek bagi buruh dan asuransi mandiri lainnya. Sedangkan jumlah penduduk Kota Medan saat ini lebih kurang 2,1 juta. Seharusnya, menurut Taufik, dengan kuota yang diberikan JPKMS, jumlah masyarakat Kota Medan secara keseluruhan sudah memiliki akses pelayanan kesehatan. Tapi masih banyak masyarakat Kota Medan tidak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Menurut dia, JPKMS memang berbeda dengan Jamkesmas. Jika Jamkesmas melayani program kesehatan untuk semua jenis penyakit selama masih bisa ditangani di semua rumah sakit rujukan di Indonesia, JPKMS tidak

menanggung operasi jantung, cuci darah, kemotherapy kanker dan penyakit berat lainnya. M Taufik Reza Pakpahan menegaskan, adanya dugaan penyalahgunaan APBD Medan pada program Medan Sehat bukanlah isapan jempol belaka. “Proses hukumnya sudah sampai ke Kejatisu, tapi raib bak ditelan bumi,” ujarnya. Ini masih ditambah dengan tidak transparannya penggunaan dana sosialisasi Rp1,3 milyar. Selain menuntut Kadis dan Sekretaris Dinas Kesehatan Medan copot, DKR Medan juga menyatakan menolak Jamkesda yang tidak transparan dan rawan korupsi. DKR mendesak agar diberikan Jamkesmas bagi seluruh rakyat. M ereka juga meminta BPK RI dan KPK harus mengusut adanya dugaan korupsi APBD pada program JPKMS di Kota Medan.(VN)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

NASIONAL

BOEDIONO Berani 'Lawan' SBY? WAKIL Presiden Boediono mulai berani melawan isyarat reshuffle Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada apa? Para pengamat ekonomipolitik melihat Wapres jelas punya agenda ideologis yakni neoliberalisme yang didukung IMF/World Bank. Adapun SBY ialah seorang nasionalis yang pragmatis, yang sangat tergantung dukungan asing untuk berkuasa karena tak punya perspektif ekonomipolitik. Keberanian Boediono melawan SBY menunjukkan ada perbedaan persepsi dan perspektif ekonomi-politik kedua pemimpin Kabinet Indonesia Bersatu II itu. "Keduanya berbeda secara persepsi maupun perspektif ekonomi-politiknya. Boediono dan Mafia Berkeley sudah berani memberi sinyal melawan SBY dalam soal reshuffle karena dia merasa dapat dukungan IMF/ World Bank, meski sejatinya Boediono dan Mafia Berkeley itu pepesan kosong juga," kata pengamat ekonomi-politik Frans Aba, kandidat PhD di National University of Malaysia. Frans menambahkan Boediono yang terkesan klemarklemer (lemah lembut) itu jelas punya ambisi dan agenda tersendiri, yang bisa menyerimpet SBY melalui jaringan asing Neolibnya. "Boediono tahu bahwa SBY peragu dan lemah, sehingga Boediono yakin SBY mudah ditekuknya," kata Frans. Silang pendapat agaknya terjadi antara Presiden SBY dengan Wakil Presiden Boediono soal reshuffle kabinet. SBY bilang pergantian menteri bisa saja terjadi, Boediono sebaliknya. Boediono menolak reshuffle karena dampak yang bisa ditimbulkan dari gonta-ganti menteri, pembangunan yang selama ini dirancang dan

berjalan bisa terganggu. Lain soal jika Indonesia sudah tergolong negara maju seperti Jepang. Pernyataan mantan Gubernur Bank Indonesia ini dilontarkan dalam ramah tamah dengan warga negara Indonesia di Kedutaan Besar RI di Cina, Beijing, Rabu 20 Oktober 2010. Penolakan Boediono terhadap perombakan kabinet itu terlihat tidak seperti gaya yang dipakainya selama ini yang kalem dan tenang. Kali ini mantan Gubernur Bank Indonesia ini tidak manut, dan mulai berani 'melawan' Presiden SBY secara terbuka. Boediono Jengah Setelah setahun Boediono

mendampingi SBY, nampaknya mantan gubernur BI itu mulai jengah dijadikan 'ban serep'. Terlihat dari perbedaan pandangan soal reshuffle kabinet. Silang pendapat mulai muncul antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Boediono soal reshuffle kabinet. SBY bilang pergantian menteri bisa saja terjadi, Boediono sebaliknya. Presiden sudah menegaskan ada reshuffle kabinet itu. Menteri yang memiliki rapor merah harus digeser. "Manakala ada menteri di bawah standar, tapi bisa diperbaiki, saya akan minta diperbaiki karena menurut saya belum baik.

Kecuali, bila ada kinerja menteri yang jauh di bawah standar, itu tentu sulit untuk mengemban tugas," ujar SBY dalam wawancara dengan radio El Shinta, kemarin. Sementara Boediono menolak reshuffle karena dampak yang bisa ditimbulkan dari gontaganti menteri. Pembangunan yang selama ini dirancang dan sudah berjalan bisa terganggu. Lain soal jika Indonesia sudah tergolong negara maju seperti Jepang. Pernyataan mantan Gubernur Bank Indonesia ini dilontarkan dalam ramah tamah dengan warga negara Indonesia di Kedutaan Besar RI di Cina, Beijing, Rabu 20 Oktober 2010.

Penolakan Boediono terhadap rencana reshuffle terlihat tidak seperti gaya selama ini yang kalem dan tenang. Kali ini mantan Gubernur Bank Indonesia ini tidak manut, dan mulai berani 'melawan' Presiden SBY. Boediono terkesan lebih banyak diam dalam setahun pemerintahan ini. Perannya terlihat kecil. Namun sebenarnya, Boediono menyimpan potensi dan bisa melakukan aksi 'menggunting dalam lipatan'. Apalagi ada Bank Dunia dan IMF di belakangnya manakala momentumnya tiba. Momentum apa? "Orang sudah lama tahu Boediono adalah orang IMF/ World Bank dengan Mafia Berkeley yang dipimpin Widjojo Nitisastro," kata pengamat ekonomi-politik Frans Aba MA. Momentum ini, kata Nehemia Lawalata, Ketua PKPI dan mantan sekretaris politik Prof Sumitro Djojohadikusumo, bisa berpihak kepada Boediono jika ekonomi memburuk dan kondisi politik memburuk sehingga SBY akan berpaling ke IMF/Amerika untuk meminta talangan. "Itulah peluang bagi Boediono untuk berperan menentukan karena kelemahan SBY sendiri. Boediono sosok yang halus, lihai dan punya pegangan untuk melakukan guntingan dalam lipatan," paparnya. SBY-Boediono Retak Sikap Wakil Presiden Boediono yang menolak reshuffle kabinet dinilai tidak pantas. Cara penyampaian Boediono termasuk gaya berkomunikasinya sangat jelek. "Pernyataan Wapres Boediono itu sudah memveto, mengusik, mengintervensi dan menghadang hak prerogatif Presiden untuk me-reshuffle kabinet," terang pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana. Menurutnya, seorang Wapres sangat tidak etis mengatakan tidak perlu reshuffle kabinet,

Rezim SBY Menuju Orde Baru Jilid II? UNJUK rasa yang digelar di berbagai kota di Indonesia menunjukan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Dalam satu tahun pemerintahan SBYBoediono, masyakarat menilai hanya kegagalan, karena amanah rakyat dan janjijanji saat kampanye banyak yang tidak terealisasi. Alhasil, dalam berberapa sektor penting, masyarakat memberi rapor merah bagi pemerintahan SBY-Boediono. Munculnya gerakan parlemen jalanan dengan berbagai isu, pada dasarnya respons terhadap lemahnya kinerja pemerintah dan memblenya peran oposisi DPR di Senanyan, sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah. Nyaris, peran mengkritisi kebijakan eksekutif ini oleh lembaga legislatif semakin mengkhawatirkan. Hal inilah yang disinyalir Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman masa di mana pemerintahan SBY menuju rezim Orde Baru jilid II. "Kalau tidak ada koreksi kami dari parlemen jalanan, rezim SBY ini seperti Orde Baru saat Soeharto berkuasa di mana peran oposisi parlemen tidak ada," terang dia kepada okezone, Kamis (21/10/2010). Sayangnya, kata dia, kritik dan masukan-masukan dari rakyat melalui aksi jalanan tidak didengar. "Tapi buat kami ini bukan masalah, kami akan terus mengkritisi sehingga jika tidak didengar terus apa yang disuarakan rakyat, tinggal tunggu waktunya saja, rezim SBY terguling," ungkap Fadjroel. Berdasarkan pengalaman penggulingan Soeharto dan Gus Dur, kata dia, kritik yang dilakukan terus-menerus

akan semakin membesar mampu mendongkel presiden dari kursinya. "Saat pemerintahan SBY-Boediono dinyatakan gagal, maka sudah seharusnya presiden mundur. Tapi aksi ini kan tidak untuk menggulingkan SBY-Boediono, hanya mengingatkan akan masalahmasalah yang harus dituntaskan," jelasnya. Dia merujuk dalam penegakan hukum, masih ada skandal Century yang juntrungannya tidak jelas. Begitu juga dengan kasus mafia hukum. Selain itu, dalam penegakan HAM, rapor SBYBoediono masih merah. Kecuali dalam ekonomi makro dengan angka-angka kenaikan, namun sebetulnya dalam ekonomi mikronya rakyat masih terpuruk dengan mahalnya kebutuhan pokok. Sebab itu menurut Fadjroel, aksi massa di berbagai daerah dari kelompok mahasiswa dan masyarakat bisa dikatakan sebagai bentuk merayakan lahirnya oposisi parlemen jalanan untuk mengkritisi kelemahan-kelemahan pemerintah, yang semestinya peran itu dijalankan DPR. "Sekarang PDIP pun yang awalnya kritis sudah tidak lagi, tak ada jalan lain ya oposisi parlemen jalananlah yang digerakan," bebernya. Unjuk rasa ditujukan sebagai upaya korektif untuk mengingatkan betapa fatal persoalan korupsi, ketimpangan sosial di berbagai daerah, kemiskinan, dan pelanggaran HAM. Klaim masyarakat satu tahun pemerintahan SBY gagal juga tidak berlebihan. Sebab, SBY sudah satu periode berkuasa yang seyogianya pada masa jilid kedua pemerintahannya belum ada perubahan yang signifikan. Wajar jika muncul dari berbagai pelosok suara

sumbang kekecewaan. Karenanya, pemerintahan SBY-Boediono memang harus terus diingatkan. Tanpa ada koreksi dari masyarakat, ditambah tumpulnya fungsi DPR sebagai penyeimbang pemerintah, rezim SBY akan tidak jauh beda dengan masa Orde Baru. Jika-aksi jalanan ini tidak direspons pemerintah, maka unjuk rasa selanjutkan akan semakin marak dan bermunculan di berbagai daerah akibat ketidakpuasan terhadap kinerja SBY-Boediono. Hal ini juga sejalan hasil survei LSI terhadap 1.000 orang di 33 provinsi terkait enam bidang kehidupan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang luar negeri hanya 42,6 persen, ekonomi 43,9 persen, politik 49,2 persen, dan penegakan hukum 49,5 persen. Publik mengaku cukup puas dengan kinerja pemerintahan di bidang sosial, yakni 60,2 persen dan keamanan 63,2 persen. Polisi Tembak Demonstran Ada beberapa polisi berpakaian preman membawa pistol ketika bentrokan dengan mahasiswa Universitas Bung Karno, Rabu 20 Oktober 2010. Ada yang meletuskan tembakan peringatan ke arah atas. Ada juga yang menembak ke arah mahasiswa. Wartawan mendapatkan gambar seorang yang diduga polisi berpakaian preman sedang mengacungngacungkan pistol kepada mahasiswa UBK. Apakah orang ini yang menembak mahasiswa UBK, Farel Restu? Polda Metro Jaya telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) terkait insiden penembakan tersebut. TPF telah memeriksa delapan polisi yang bertugas dan beberapa mahasiswa

yang berunjuk rasa. Polda Metro Jaya tidak ingin disalahkan 100 persen. Aksi mahasiswa UBK dalam peringatan setahun pemerintahan SBY-Boediono tanpa pemberitahuan dan anarkistis. Mereka membakar ban dan Jalan Diponegoro diblokir. Saat ini, peluru yang bersarang di betis Farel sudah dikeluarkan. Berdasarkan hasil rontgen, peluru yang dipakai merupakan peluru tajam. Padahal, dalam menghadapi demonstran yang anarkistis, polisi semestinya menggunakan peluru karet. Harus Diusut Penembakan mahasiswa yang diduga dilakukan oleh oknum Kepolisian saat aksi unjuk rasa 20/10 di jl Diponegoro harus diusut. "Menurut saya kejadian ini harus diusut, apakah benar tidak ada perintah tembak di tempat seperti yang dikatakan Kapolda Metro" kata Anggota FPKS dari Komisi III DPR Nasir Jamil kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (21/10). Nasir juga meminta Ka-

polda metro harus bertanggungjawab karena itu terjadi di wilayah hukumnya. Menurut dia, pelaku unjuk rasa yang tidak anarkis dan membawa senjata tajam tidak perlu diberlakukan protap tembak di tempat. Karena cara seperti itu mengesankan aparat Polri cenderung mengamankan kekuasaaan ketimbang menjadi alat negara. Polisi, harus melihat unjuk rasa sebagai dinamika demokasi. Apalagi jika mahasiswa yang ditembak itu disebabkan kepanikan aparat. Tembak di tempat hanya untuk kondisi di mana polisi terdesak dan mengancam nyawanya. Komisi III DPR, kata dia mengaku sudah sepakat untuk menanyakan secara kritis protap tembak di tempat terkait dengan insiden kemarin. "Ini yang harus dicatat oleh Kapolri. Jika dalam pelaksanaannya dikhawatirkan menyimpang sebaiknya protap tembak di tempat harus ditinjau ulang," ujar dia. (BBS/MH)

apapun alasannya. Tidak sepatutnya Boediono melontarkan pernyataan itu di luar negeri. "Mestinya kalau ada sesuatu yang ingin diberitahukan kepada rakyat, beritahukan langsung kepada rakyat di dalam negeri dulu, jangan di luar negeri. Apalagi substansinya sangat sensitif sekali, yakni soal reshuffle." Tjipta heran mengapa penolakan Boediono tidak disampaikan secara langsung kepada Presiden di Jakarta. "Kok tidak langsung saja disampaikan kepada Presiden. Kenapa tidak bicara di Jakarta saja. Ini kebiasaan jelek, kebiasaan yang tidak gentleman," nilainya. Jika disampaikan langsung, terang tjipta, pasti Presiden akan mendengar secara seksama masukan-masukan dari Wapres. Tjipta juga heran dengan penolakan Boediono terhadap rencana reshuffle. Padahal, katanya, semua sudah tahu Presiden pasti mereshuffle kabinet. Sekarang presiden hanya menunggu waktu saja. "Saya berani bertaruh dengan siapapun, SBY pasti melakukan reshuffle, tinggal tunggu waktunya saja. Prediksi saya antara Januari sampai Februari, karena tuntutan reshuffle demikian keras di masyarakat," tambahnya. Tapi di tengah isu yang kian kencang itu, tiba-tiba Boediono unjuk gigi. Tjipta menduga pernyataan Boediono akan berimplikasi terhadap renggangnya hubungan antara SBY dan Boediono. "Kalau SBY jadi melakukan reshuffle kabinet, kredibilitas Boediono jatuh, karena dia sudah lancang memveto hak pereogratif Presiden. Itu bisa berdampak pada kerenggangan relasi antara Presiden dan Wapres," katanya. (IC/MH)

Reshuffle di Ambang Pintu SINYALEMEN terjadinya reshuffle kabinet seiring setahun pemerintahan SBY-Boediono kian terang. Siapa saja yang bakal menjadi korban? Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan sinyal akan adanya reshuflle di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II kian terang. "Sinyal reshuflle kian kuat," cetusnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/10). Hanya saja, Priyo mengaku secara resmi Partai Golkar belum pernah diajak bicara terkait rencana reshuffle oleh Presiden SBY. "Yang official, not yet," ujarnya. Ia enggan mengungkap tentang pembicaraan tidak resmi terkait rencana tersebut. Priyo menegaskan, jika reshuffle benar-benar dilaksanakan semestinya Presiden SBY akan melakukan komunikasi dengan pimpinan partai politik peserta koalisi. "Tapi kalau nggak ya, iku kuasane sing nduwe kok (itu kewenangannya yang berkuasa kok). Itu kekuasaan presiden, ya nggak apa-apa, cuma ya kebangetan," tandas Priyo. Partai Golkar, sambung Priyo, tidak perlu menangisi dan merasa khawatir dengan adanya perombakan kabinet. "Itu bisa dikerjakan presiden dengan kewenangan yang ada. termasuk kalau itu terjadi di Golkar, biasa saja," tandasnya. Partai Golkar di KIB II memiliki tiga kursi menteri yakni Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Sementara menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua, ada beberapa menteri yang tidak memiliki kinerja baik. Namun pihaknya tidak memiliki kapasitas mendorong reshuffle. "Ada beberapa menteri yang tidak memenuhi standar seperti laporan UKP4," kata Max. Ia menegaskan, Partai Demokrat menghormati apapun yang dilakukan presiden. "Kita menghormati apapun yang dilakukan oleh Presiden SBY, apakah akan mengganti menteri atau tidak," katanya. Sementara Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan soal reshuffle kabinet merupakan otoritas presiden sebagai pemegang hak prerogatif. "Kita serahkan sepenuhnya kepada presiden," ujarnya. Apakah PAN telah diajak bicara soal reshuflle? Taufik memastikan hal tersebut diserahkan kepada Ketua Umum DPP PAN. "Secara spesifik pembicaraan soal reshuflle kita serahkan ke Ketua Umum," tandasnya yang juga Wakil Ketua DPR. Wakil Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding memastikan pos menteri yang dimiliki PKB yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal cukup aman. "Insya Allah aman. Saya tidak melihat gelagat adanya reshuflle," cetusnya. Sementara terpisah menurut Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri tidak terpengaruh isu reshuffle kabinet yang belakangan deras bergulir. "Di koran banyak sekali pemberitaan tentang reshuffle. Terkait itu Presiden berpesan agar para menteri bekerja seperti biasa jangan terpengaruh pemberitaan itu," ujar Kuntoro.(IC)


KPK POS

10

KRIMINAL

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

Jaga Kondusifitas Keamanan Aceh Tenggara Geliatkan Siskamling KUTACANE - Bupati Aceh Tenggara, H Hasanuddin B mengintruksikan kepada seluruh camat agar dapat menindaklanuti surat Nomor : 100/219/Pem, tanggal 05 Oktober 2010, yang diteken bupati. Surat itu tentang pemberlakuan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), juga peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Selama ini, aku Hasanuddin, keamanan di Kabupaten Aceh Tenggara, sangat kondusif. “Namun, u kita harus waspada agar masyarakat benar-benar tenang untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dan saya yakin Kabupaten Aceh Tenggara dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait, keamanan tetap dapat kondusif,” katanya. Di samping mengaktifkan Siskamling, Hasanuddin juga menghimbau kepada camat untuk disampaikan kepada seluruh Kepala Desa, agar semua pendatang baru didata. Bila ada dijumpai hal mencurigai segera melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Camat Deleng Pokhkisen, Saliman Desky BA, kepada KPK Pos, mengatakan, bahwa seluruh Kepala Desa di wilayahnya telah melakukan rapat dan semua kades sepakat untuk mengaktifkan kembali Siskamling. “Mudah-mudahan hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi dan semoga hubungan antarsesama selama ini terjaga dengan baik. Ke depan lebih baik lagi demi kemajuan,” ungkap Camat yang dikenal dekat dengan rakyat itu.(JS)

Guru Penganiaya Murid Diadili RANTAUPRAPAT - Kasus pemukulan anak murid SD 112280, Aek Kanopan Kaupaten Lauhanbatu Utara digelar kembali Selasa pekan lalu. Sidang dihadiri Kacadis Kecamatan Kualuh Hulu Ibrahim Tarigan dan sejumlah guru lainnya. Kasus pemukulan oleh Rosmawan Br Sitanggang terhadap muridnya Naila Silvia Br Munthe (8), terjadi 18 Januari 2010. Sebelumnya, sidang sempat ditunda karena hakim Ketua cuti. Penundaan mengecewakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara. Kehadiran komisi dalam persidangan, ternyata sidang ditunda. Perlakuan Rosmawan Br Sitanggang terhadap Silvi, dianggap sudah keterlaluan. Berdasarkan hasil visum yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga, terdapat luka gores sepanjang 1,5 – 2 cm di wajah Silvi. Hasil itu ditentang Rosmawan boru Sitanggang dan para rekannya. Sehingga majelis hakim meminta jaksa Emmi Situmorang mendatangkan dokter yang mengeluar-

kan visum yaitu Dr. Mayang Kepala Rumah Sakit Persiapan Aek Kanopan. Sementara Putri, teman satu kelas korban, di kelas II SD, guru mereka memang ada memukul Silvi dan mendorong wajah korban. Tindakan itu dilakukan Rosmawan dengan tangannya. Selain rekan korban, pengadilan juga mendengarkan keterangan rekan Rosmawan. Diantaranya, Sariah Lubis, Saut Panjaitan, Br. Simanjuntak dan br Hasibuan serta Kacabdis Ibrahim. Mereka nyaris senada tidak melihat kejadian tetapi mereka mengetahui atas laporan orang tua Silvi kepada kepala sekolah. Lebih tragis adalah pernyataan Saut Panjaitan yang sepertinya merekayasa dengan mengatakan bahwa keluarga Koran meminta uang perdamaian sebesar Rp 10 juta, dan hanya di sanggupi Rp 2,5 juta. Ketika hakim mempertanyakan permintaan uang itu, Saut mengatakan bahwa uang itu untuk pencabutan perkara di kepolisian, untuk wartawan dan upah-upah. Sampai ketua majelis hakim bertanya kembali apa memang mencabut perkara pakai uang, Saut Panjaitan tidak dapat menja-

wabnya lagi dan menatap rekannya sesama saksi. “Begitu kita dengar-dengar ceritanya,” kata Saut. Paman Silvi, Hairul Munthe mengatakan bahwa jangan sampai ada permainan dan sandiwara dalam sidang di pengadilan tersebut. Seperti pernyataan Kepala Sekolah Salbiah Lubis yang menyatakan setelah menerima laporan orang tua Silvi, dia berkunjung melihat keadaan Silvi dan hanya melihat wajah silvi memerah dan tidak melihat luka gores di wajah Silvi. “Kitakan lihat bang,” katanya. Mengapa setelah hakim agar keterangannya di konfrontir dengan hasil visum dokter. “Dia mengelak dan bertanya ke majelis kalau dia tidak hadir bagaimana,” kata Hairul Munthe. Sementara rekannya B. Hasibuan mengatakan bahwa saksisaksi yang dihadirkan selalu ditekan sehingga anak-anak yang memberikan keterangan dalam kaset CD itu tidak mau mengikuti sidang dan diancam oleh gurunya agar jangan mau menghadiri sidang. Seusai pemeriksaan di kepolisian berapa waktu yang lalu, diminta agar sidang ini berjalan baik dan memberikan keadilan masyarakat, sehingga tidak ada

Tersangka Cabul Tewas SERDANGBEDAGAI - Legiman (41) warga Dusun IV, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, tersangka kasus cabul tewas dalam perjalanan menuju ke RSU Pirngadi Medan, usai diperiksa Polsek Kotarih, Sabtu pekan lalu. Sebelum tewas, tersangka dilaporkan Tiur Barus (48) warga Dusun III, Bangun Senembah, Desa Sibaganding, Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang, karena mencabuli putrinya sebut saja Bunga (17). Sumber di kepolisian, menyebutkan, tersangka sering bertemu dengan korban ketika mengantarkan orangtuanya berobat. Akhirnya terjadi saling komunikasi di antara keduanya. Karena saling komunikasi dan dibarengi dengan bujuk rayu, akhirnya tersangka berhasil merenggut kegadisan korban. Korban. Sedikitnya sepuluh kali tersangka menggauli korban di belakang rumahnya. Singkat cerita, merasa curiga dengan perangai Bunga yang biasanya ceria, belakangan menjadi murung. Keluarga korban menanyakan apa yang terjadi, setelah terus didesak, Bunga mengaku, bahwa dirinya telah dinodai tersangka. Selanjutnya keluarga korban melaporkan peristiwa itu kepada kepolisian. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui segala perbuatannya, namun dalam periksaan tersangka mual dan langsung muntah. Bersama isteri dan petugas Polsek Kotarih, tersangka dibawa ke RSU Pirngadi Medan. Di tengah perjalanan, tersangka menghembuskan nafas terakhir kalinya. Kapolsek Kotarih AKP Gamal Lusianto didampingi Kasubag Humas Polres Sergai Iptu Z Siregar, membenarkan tewasnya tersangka kasus pencabulan itu. “Tersangka tewas ketika dalam perjalanan ke Medan,” ujar AKP Gamal. (ADI).

lagi Silvi-Silvi yang lain yang dipukuli oleh gurunya hanya karena tidak bisa menulis ataupun tidak pintar belajar. “Sehingga main pukul saja, makanya kita mengundang KPAID untuk menjadi saksi ahli dan menjelaskan hokum yang pantas bagi guru yang mengajar selalu dengan kekerasan,” Hairul. Soal penundaan persidangan dikecam kerabat korban lainnya. M. Irwam Harahap juga pengurus LSM (FKPPRI) dan Bangkit Hasibuan Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) Kabupaten Labuhanbatu Utara. “Bahwa perlakuan Rosmawan Br Sitanggang terhadap Silvi sudah keterlaluan karena menamparkan korban sampai memar dan luka di pipinya, tanpa pernah merasa bersalah,” katanya. Tidak wajar seorang guru berbuat kasar kepada muridnya apalagi tindak kekerasan yang semestinya dibimbing dan dibina serta diajari untuk pandai dan pintar. “Masak hanya gara-gara belum bisa menulis, langsung main tampar dengan begitu kerasnya dan tanpa merasa bersalah,” ungkapnya Irham yang diamini Bangkit Hasibuan. Penundaan sidang ini sempat di

KPK POS/TH

Pengusaha Rumah Makan Diciduk Polisi SERDANGBEDAGAI - Pengusaha rumah makan, Irianul Asril alias Bodong (49) warga Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdangbedagai, Rabu malam pekan lalu, diamankan petugas dari Sat Narkoba Polres Sergai. Pasalnya, ketika petugas Sat Narkoba melakukan pengembangan mendapatkan alat untuk menyabu dan selinting daun ganja di rumah sekaligus tempat usahanya. Bodong usai diambil keterangannya di Mapolres Sergai, mengaku, sudah lama tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu itu. “Saya pakai sabu seminggu yang lalu. Separangkat alat sabu yang ditemukan petugas bekas dipakai kemarin,” katanya dengan mata sembab karena sedih. Kasat Narkoba Polres Sergai, AKP Nopiardi didampingi Kasubag Humas Polres Sergai , Iptu Z Siregar, membenarkan penangkapan tersebut. “Kita sedang melakukan pemeriksaan,” terang Nopi. (ADI)

SUMUT, NAD NASIONAL

Istana Negara Didemo Soal HAM Plt. Kasat Satpol PP Nurkholis SH (kanan) dan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal Jafar Rangkuti (kiri pakai kacamata), sedang memperhatikan barang bukti berupa kontrasepsi yang ditemukan dari lokai kafe remang yang dibongkar petugas.

Satpol PP Bongkar Paksa Kafe Diduga Sebagai Tempat Maksiat PANYABUNGAN - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natalmembongkar paksa kafe yang diduga sebagai tempat maksiat, Senin pekan lalu. Tindakan setelah tidak diindahkannya peringatan yang telah diberikan. Dalam pembongkaran tersebut pihak Satpol PP menemukan barang bukti puluhan alat kontrasepsi. Penemuan alat kontrasepsi ini mengundang perhatian dari Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal turun langsung ke lapangan untuk melihat pembongkaran paksa tersebut.

Plt. Kasat Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal, Nurkholis menegaskan bahwa Satpol PP telah memberikan waktu kepada para pemilik kafe untuk membongkar sendiri lokasi usaha mereka. “Hingga saat ini kita tidak melihat adanya iktikat baik sehingga kita melaksanakan tindakan ini,” katanya. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Jafar Rangkuti mengatakan, sangat mendukung tindakan yang diambil oleh Satpol PP ini sehingga nama baik Kabupaten Mandailing Natal ini yang terkenal dengan kota santrinya dan serambi mekkahnya Sumatera Uta-

ra, tidak ternodai. “Kita sangat mendukung terhadap tindakan yang dilakukan oleh adek-adek dari Satpol PP ini karena kita tidak mau nama Kabupaten Mandailing Natal ini tercoreng, apalagi pada hari ini dengan ditemukannya barang bukti berupa alat kontra sepsi yang begitu banyak,” katanya. Ditambahkannya, dengan penemuan alat kontrasepsi, tempat ini disalah gunakan. “Dengan tindakan dari Satpol PP ini sehingga ke depan para pemuda kita sebagai penerus kita nantinya tidak terjerumus ke jurang yang lebih dalam lagi,” kata Jafar.(TH)

BAP Mantan Kadis PU Aceh Tamiang Dilimpahkan ke Jaksa ACEH TAMIANG – Penyidik dari Polres ceh Tamian melimpahkan kasus rumah banjir mantan Kadis PU Kabupaten Aceh Tamiang, Yushamdi, ST ke kejaksaan Negeri Kuala Simpang, Selasa pekan lalu. Pelimpahan dilakukan setelah penyidik merasa BAP sudah lengkap. “Sehingga kita limpahkan ke kejaksaan dengan demikian secara

yuridis, penanganan hokum kasus tersebut sudah berada di tangan kejaksaan, “ujar Kapolres Kabupaten Aceh Tamiang, AKBP Armia Fahmi. Mantan Kadis PU itu diduga terlibat dugaan korupsi senilai, Rp 1,2 miliar. Dalam pemeriksaan, polisi menahan Yushamdi sejak September lalu. Penahanan Yushamdi, terkait kasus dana proyek rumah banjir yang

merupakan rangkaian dari kasus sebelumnya. Di mana polisi juga telah menetapkan sebagai tersangka tiga rekanan yang mengerjakan proyek rumah banjir yang merugikan negara Rp.1.272.693.072, dan saat ini sedang menjalani sidang di pengadilan negeri kabupaten aceh tamiang. (B.S OPUNG)

konfirmasikan kepada Jaksa Penuntut Umum Emmi F. Manurung melalui selulernya. Dia meminta penundaan jangan dibesar-besarkan. “Enggak perlu dibesar-besarkan masalah penundaan ini. Kebetulan hakim ketua tidak masuk kerja, kalau orang Komnasnya nanti datang tolong jumpa dengan kami dulu, ya,” kata Emmi. Sementara Ketua Komisi Perlindungan Anak Propinsi sumatera Utara Drs. M. Zahrin Piliang Msi melalui Muslim Harahap, yang menjabat Pokja dan Fasilitasi Pengaduan di Komnas Perlindungan Anak yang datang ke Rantauprapat sangat kecewa akibat penundaan ini dan mengatakan. “Kami dari KPAID sangat kecewa terhadap penundaan ini yang diberitahu kepada kami oleh jaksanya sekitar jam 10.00 Wib pada saat kami masih di perjalanan dalam kereta api,” katanya. Sidang yang tertunda ini semestinya di Ketuai Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Baslin Sinaga. Baslin tidak bisa ditemui di kantornya. Menurut staf, Baslin sedang cuti. “Senin depan ketua sudah masuk, saat ini beliau sedang cuti mulai hari Senin-Jumat, selama 5 hari,” kata stafnya. (HAH)

JAKARTA - Penyelesaian kasus pelanggaran HAM hingga kini masih merana, terkatung-katung tak jelas penyelesaiannya. Membuat, ratusan korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, yang terjadi sejak tahun 1965 hingga 1998, melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, kemarin. Selain orasi, membawa spanduk, poster dan foto korban pelanggaran HAM, pengunjuk rasa juga menggelat pasar tradisional bertajuk "Pasar Lupa". Pasar tradisional ini, dengan mendirikan tenda-tenda kecil untuk menggelar dagangan yang unik terkait pelanggaran HAM sejak kejadian September 1965, Marsinah (1983), Nipah di Madura (1988), Tanjung Priok (1985) hingga Tragedi Semanggi 1998. Dagangan yang digelar antara lain tengkorak manusia, foto korban kekerasan, kliping koran terkait pelanggaran HAM juga menjual makanan yang namanya mengambil nama pejabat negara di antaranya Roti Bakrie Bakar, Bubur Lapindo Ical, Soto Otot Hendropriyono, Sop Janji Manis SBY. Juga minuman khas jus orang hilang, es puter trisaksi, cincau petrus, es campur Marsinah, es blok Nipah, teh sepat Munir, kopi pahit campur lumpur dan es be ye. Tak hanya menjual makanan dan minuman, aksi ini juga menyuguhkan teatrikal, hiburan orkes dangdut keliling dari musisi jalanan yang membawakan lagu-lagu bertema janji, penghilangan orang tanpa sebab dan pengkhianatan. Hadir dalam aksi ini, Ketua Kontras, Usman Hamid, aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, Effendi Gazali termasuk keluarga korban tragedi Trisakti, kerusuhan Mei 1998, tragedi Tanjung Priok, termasuk keluarga korban Talangsari, Lampung. "Pasar lupa ini merupakan cermin pemerintahan SBY yang lupa. Pasar lupa ini

dengan harapan Presiden SBY tidak terjangkit penyakit lupa sekaligus tidak senaknya mengabaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini. Mengingat sampai kini, kasus pelanggaran HAM berat belum pernah dibuka pemerintahan SBY apalagi pelakuknya diseret ke pengadilan, ini yang memprihatinkan," ungkap Haris Azhar, Koordinator Kontras. Aksi demo ini, sambung dia, sebagai pembuktian bahwa saat ini rakyat yang mengerti pemerintah bukan pemerintah yang mengerti keinginan rakyat. Semua kebijakan pemerintah selalu berbicara pasar, karenanya aksi ini digelar dengan tema pasar tradisioal, hanya isinya saja yang berbeda. "Memang lupa sudah menjadi tradisi pemimpin negeri ini. Bayangkan kasus yang baru terjadi dialami pengurus ICW Tama dan peledakan kantor Tempo, sudah dilupakan. Apalagi kasus Munir, Marsinah, Tanjung Priok, juga kasus rekening gendut dan Centrury bisa jadi lupa juga," papar Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik dalam orasinya di depan sekitar lima ratus pengujuk rasa. Menurutnya, sudah tidak ada alasan pemerintah melupakan kejadian di negeri ini. Kecuali, pemerintah sengaja melupakan semua kasus yang ada. Banyak pejabat dan pemimpin negeri ini beralasan lupa. Bisa jadi karena terlalu banyak janji jadi gampang lupa. Juga karena kurang gizi jadi gampang lupa. "Tapi saya pikir nggak mungkinlah pejabat kita pelupa terkait dengan matari, fulus, anggaran. Buktinya, pakaian pejabat saja Rp 830 juta, tidak lupa harganya. Mobil mewah untuk pejabat juga nggak lupa harganya," papar Effendi Ghazali. Ali Nursahid, staf kontras menjelaskan aksi yang digelar korban dan keluarga korban pelanggaran HAM kembali menuntut perhatian pemerintah atas sederet peristiwa pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.(ENDY)

LP2KHN: Dishub dan Satlantas Asahan Tindak Tegas PT. MPDA KISARAN - PT. Mitra Perkasa Dhian Abadi (PT MPDA) tampaknya membandal, dengan melakukan berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu tertib lalulintas. Pasalnya PT. MPDA yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor merek Yamaha ini kerap melakukan bongkar muat pada ruang jalan umum persisnya di Jalan Cokroaminoto di persimpangan Jalan WR. Supratman. Hal ini adalah melanggar pasal 28 ayat 1 UU No. 22 / 2009, yaitu bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan

gangguan fungsi jalan maka dapat di pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.00. Pelanggaran berikutnya bahwa PT. MPDA yang kerap melakukan bongkar muat pada ruang jalan, dan juga hal ini melanggar pasal 162 UU. No. 22/2009, bahwa bongkar muat dilakukan di tempat tertentu yang aman dan tidak menghambat lalu lintas lainnya, dan bagi yang melanggarnya dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum . Selain itu perusahaan tersebut juga

melanggar Surat Direktur Jendral (Dirjen) Perhubungan Darat Nomor AJ 307/2/7/DRJD/2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang angkutan barang bahwa truk yang diperbolehkan masuk ruas Kota Kisaran pada pukul 16.00 s/d 06.00 Wib. Untuk ini Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LP2KHN (Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara) Kab. Asahan yang di Ketuai Dorman Silitonga ketika komfirmasi dengan perwakilan perusahaan yang tidak mau menyebut namanya, mengatakan belum pernah mendapat

teguran maupun tindakan dengan ditilang oleh aparat terkait. Dorman berharap dan meminta agar kedua aparat ini dapat berbuat dengan menindak tegas perusahaan PT. MPDA tersebut, sehingga tidak lagi menimbulkan kemacetan dan juga untuk menghindari timbulnya kecemburuan social bagi perusahaan maupun bagi para supir truk yang mentaati aturan lalu lintas, Dorman menegaskan harapannya janganlah sampai ada aparat yang melakukan pungli, yang bertujuan agar perusahaan ini terlepas dari jeratan undang-undang tersebut diatas.(IN)


11

KPK POS E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

RSU Dr Djoelham Tak Punya IPAL BINJAI - Meski Rumah Sakit Umum dr Djoelham Binjai sudah berdiri cukup lama, namun sampai saat ini rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Binjai yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota itu belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal itu dibenarkan oleh Direktur Utama (Dirut)RSU dr Djoelham Binjai, Drg Susyanto, yang baru menjabat selama satu bulan sebagai Dirut, "Ya, memang kita belum punya IPAL khusus cair. Kalau untuk limbah padat kita sudah punya,"ujar Susyanto, Rabu (20/10). Menurut Susyanto, IPAL RSU dr Djoelham Binjai, akan segera dibangun sebab sudah diusulkan. Hanya saja saat ini, tinggal menyediakan lahan dimana IPAL tersebut akan dibuat, "Kita akan segera buat IPAL itu, sebab kita juga tidak ingin rumah sakit ini menganggu masyarakat yang ada disekitarnya. Maka dari itu, kita masih mencari lahannya, paling tidak 7 kali 15 meter,"ungkap Susyanto. Sementara itu, terkait IPAL di RSU dr Djoelham Binjai, dari keterangan yang berhasil dihimpun wartawan koran ini. Bahwasanya, IPAL rumah sakit ini ditempatkan di sipsiteng layaknya kotoran dan jika sudah penuh akan disedot dan dibuang. Untuk pembuangannya sendiri diduga ke sungai. Sedangkan limbah padat dibakar menggunakan mesin pembakar limbah. Di ruang kerjanya, kepada wartawan koran ini Drg Susyanto mengatakan, ia ingin RSU dr Djoelham Binjai, menjadi rumah sakit yang diHarapkan oleh masyarakat luas tidak hanya masyarakat Binjai, "Kita akan manfaatkan RSU ini, sebab letaknya sangat startegis, dimana masyaraat Langkat, Medan dan Deli Serdang banyak menjadi pasien di sini. Makanya, saya akan tingkatkan pelayanannya," ujar Susyanto. Susyanto mengungkapkan, pertama kali ia datang ke Kota Binjai untuk ditempatkan sebagai Dirut RSU dr Djoelham Binjai , ia melihat rumah sakit milik pemerintah itu seperti sarang walet dan toko. Sebab, menurutnya tidak memiliki plang. Selain itu kata Susyanto, RSU dr Djoelham Binjai juga terlihat gersang, dimamana tidak ada tumbuhan sama sekali. Tak hanya itu, ruangannya juga terlihat kotor sebab tidak pernah dibersihkan, "Sekarang ini coba kalian lihat, bunga dimana-mana, plang sudah kita buat sehingga RSU dr Djoelham Binjai tidak seperti sarang wallet lagi, dan setiap ruangan kita bersihkan, serta tempat pengunjung pasien kita sediakan TV agar tidak jenuh dan bosan menunggu," ucapnya. Susyanto juga mengatakan bahwasanya di awal bulan November 2010 mendatang, di RSU dr Djoelham Binjai akan dibuat unit cuci darah. Sebab, selama ini di RSU belum ada tempat cuci darah, "Untuk menjadikan RSU dr Djoelham Binjai sebagai rumah skit idaman Kota Binjai memang membutuhkan waktu. Meskipun begitu, sedikit demi sedikit yang kita benahi akan menuai hasil yang memuaskan,"kata Susyanto. Meski RSU dr Djoelham Binjai masih tahap rehab. Namun ruangan yang sudah selesai dikerjakan saat ini tampak bersih dan hijau. Parkir yang sebelumnya terlihat semerawut sudah tertata rapi. Hanya saja belum memiliki IPAL. (SBR)

Proyek Amburadul, Zulfikar Dijadikan Tersangka SELATPANJANG - Akibat pekerjaan proyek jalan beton sepanjang 1.650 meter, lebar tiga meter yang menelan dana sebesar Rp 1,2 miliar lebih yang dialokasikan di Kecamatan Ransang, ternyata dikerjakan tidak sesuai bestek. Proyek yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2009 dimenangkan oleh PT Rio Indo Sejahtera dan pada sub pekerjaannya adalah Zulfikar warga Selatpanjang yang beralamat di jalan Dorak. Setelah proyek tersebut rampung, jalan tersebut rampung dikerjakan oleh Zulfikar selaku subkontraktor, sudah tentu ia mencairkan sisa dana tersebut memerlukan rekom dari Camat Ransang sebagai keabsahan kalau proyek jalan tersebut sudah rampung seratus persen. Tapi Camat Ransang tidak menerima begitu saja, tentu melakukan peninjauan ke lokasi jalan yang dibangun oleh Zulfikar. Dari hasil tinjauan ke lapangan tersebut maka didapati bahwa pengerjaan proyek jalan itu tidak sesuai dengan bestek. Camat Ransang pun mengambil tindakan untuk tidak mengeluarkan rekom sebagaimana yang diminta oleh Zulfikar untuk keperluan pencairan dana yang masih tersisa. Tapi dengan cara yang licik, Zulfikar bisa mencairkan dana tersebut, hal tersebut juga sempat ia katakan kepada Camat Ransang melalui pesan singkat di ponsel, bahwa ia bisa mencairkan dana tersebut tanpa perlu rekom dari camat. Maka timbullah dugaan bahwa Zulfikar telah memalsukan tanda tangan camat Ransang dengan menggunakan scanner di computer. Berdasarkan laporan masyarakat Tanjung Samak kepada Kejari Bengkalis Cabang Selatpanjang. Kejaksaan langsung meresponnya dan turun ke lapangan memeriksa hasil pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai bestek. Di samping itu, dari hasil pemeriksaan suatu badan pengecekan LAPI dari Bandung, ditemukan penyimpangan yang membuat kerugian negara berkisar Rp 400 juta. Dari indikasi tersebut, jaksa telah memanggil Zulfikar untuk diperiksa, namun Zulfikar mangkir dan menghilang dari Selatpanjang. Dan kini Zulfikar dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kejaksaan, dan dilakukan pencekalan untuk keluar negeri secara permanen. Kejaksaan Negeri Bengkalis Cabang Selatpanjang yang dipimpin oleh Armen Wijaya, SH bersama stafnya melakukan penggeledahan di rumah kediaman Zulfikar yang terletak di jalan Dorak, Selatpanjang, guna mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus yang menjerat Zulfikar. Dari penggeledahan yang disaksikan juga oleh Ketua RT, RW dan Lurah setempat, berhasil disita sebuah buku tabungan dan surat penyerahan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Menurut Armen, pihaknya sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut. Selain Zulfikar, Andi Setiawan Marna MST sebagai PPTK dari PU juga ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan akan terus mencari keberadaan Zulfikar untuk memudahkan proses kasus ini. (JB)

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

Dua Perampok BRI Pante Bidari Tewas Ditembak ACEH TIMUR - Lagi-lagi aksi perampokan terjadi, dan kejadian ini dua perampok mati oleh polisi dalam perampokan kantor Bank Rayat Indonesia (BRI) Cabang Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Selasa pekan lalu. Bank itu dirampok empat pria bersenjata api. Dua tewas dan dua lainnya berhasil kabur kea rah kabupaten Aceh Utara. Dalam melancarkan aksinya, para perampok tersebut menggunakan dua sepeda motor dan dua pucuk senjata api laras

panjang. Menurut Kapolres Kabupaten Aceh Timur, AKBP Ridwan Usman, dua perampok yang menggunakan senjata api laras panjang berjaga-jaga di luar bank. "Dua lainnya masuk ke dalam dan

menodong pegawai Bank BRI untuk menyerahkan uang," kata Ridwan, perwira yang dulu sempat bertugas di Humas Polda Sumut. Penodongan pegawai Bank BRI ini membuat nasabah ketakutan dan berhamburan ke luar serta menimbulkan kepanikan, sehingga memancing polisi yang bertugas di Bank BRI itu langsung melumpuhkan pelaku perampokan yang tak bersen-

jata. "Satu perampok tewas di tempat, sementara satu orang lainnya sempat di bawa ke puskesmas Kecamatan Pante Bidari kabupaten aceh timur dan akhirnya juga tewas, " sebutnya. Melihat dua rekannya terkena timah panas polisi, dua perampok yang siaga di depan bank BRI langsung memilih kabur. Dan mereka menancap gas sepeda motornya kearah kabupaten Aceh

Utara. Satu orang pelaku perampokan yang tewas adalah Tarmizi (32) warga desa Keuteupang kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara. Sementara jasad perampok lainnya tidak ditemukan identitasnya. Polisi berhasil mengamankan uang yang hendak di bawa kabur oleh perampok. Kapolres menyebutkan, polisi tengah mengejar dua pelaku lainnya. (B.SOpung).

Orang Tua Lakalantas Marah Anak Diliput

Demo Anti SBY Rusuh, Mahasiswa Tertembak JAKARTA - Persis setahun kepemimpinan SBY-Boediono, ribuan mahasiswa Jakarta anti SBY melakukan aksi unjuk rasa di 21 titik wilayah Ibukota Jakarta, Rabu pekan lalu. Demo yang semula berjalan tertib dan menjelang berakhirnya jam unjuk rasa, berakhir dengan ricuh. Seorang mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) dikabarkan tertembak, delapan mahasiswa lainnya ditangkap dan puluhan mengalami luka-luka akibat dipentungi polisi serta kena lemparan batu. Kerusuhan itu terjadi pada petang hari di dua tempat, yakni depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat serta sekitar kampus UBK di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sejak pagi, aksi demo menyoroti kegagalan kepemimpinan SBY-Boediono serta mendesak keduanya agar turun dari jabatannya itu, semula berjalan lancar dan aman. Mahasiswa yang koar-koar berorasi dengan sound sistem yang besar, tidak membuat Presiden SBY yang berada di dalam Istana bergeming dengan aksi itu. Namun, menjalang petang sekitar pukul 16.20 WIB, suasana semakin memanas. Mahasiswa yang kecapekan begitu juga ratusan polisi yang bersiaga juga kelelahan, merubah keadaan. Tak jelas siapa yang memulai, namun polisi yang over acting tiba-tiba menyemprotkan air bertekanan dari water cannon ke arah massa yang jumlahnya semakin berkurang. Para demonstran lari kocar-kacir dengan ulah polisi itu. Setelah air habis, giliran mahasiswa menyerang bari-

san polisi dengan melempar botol air minum, batu, kayu serta benda seadanya. Polisi pun mundur dan tak lama kemudian menembakkan gas air mata ke mahasiswa. Setelah asap putih berlalu, kembali mahasiswa membalas dengan lemparan. Sehingga suasana makin memanas, apalagi polisi yang jumlahnya lebih banyak langsung mengejar mahasiswa dengan memukul pakai tongkat serta tamengnya. Mahasiswa pun lari tak karuan. Dari aksi pengejaran itu, polisi menangkap sejumlah mahasiswa yang tak bisa lari. sedikitnya dua pendemo dibawa dan dimasukkan ke posko pengamanan yang ada di dalam Monas. Sebelumnya, 3 mahasiswa ditangkap dengan tuduhan provokasi. Sementara aksi demo dekat Kampus UBK di Jalan Diponegoro Jakarta, juga berakhir ricuh. Bahkan Farel restu, mahasiswa UBK angkatan 2008 terkena tembakan pada bagian kaki, saat terjadi kerusuhan. Kini Farel dirawat di rumah sakit Cipto Manggunkusomo, yang lokasinya tak jauh dari tempat unjuk rasa itu. "Saat ini farel di rawat di UGD RSCM, kami minta polisi mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang seenaknya menembak pendemo. Kami ini bukan teroris, penjahat dengan perlakuan tembak ditempat," tandas Alit, koordinator aksi. Kericuhan terjadi saat petugas membubarkan aksi mahasiswa yang memblokir Jalan Diponegoro, dengan memba-

kar ban. Pembubaran dengan cara yang kasar itu, mendapat perlawanan dari mahasiswa. Kericuhan pun meletus. Mahasiswa lempar batu, kayu, botol. Sementara polisi menembakan peringatan ke udara serta gas air mata. Akibat tembakan yang membabibuta itu, satu peluru menembus kaki Farel. Korban langsung tersungkur ke jalan aspal, dan langsung ditolong rekannya untuk dilarikan ke rumah sakit dengan mobil ambulance milik LBH Jakarta. Apalagi sedikitnya empat mahasiswa ditangkap dengan tudingan provokasi. Sehingga situasi semakin memanas. Sejumlah anggota Kontras dan LBH Jakarta, melakukan mediasi dengan petugas dan mahasiswa agar bentrok tidak kembali meletus. Serta meminta agar mahasiswa yang ditangkap bisa dilepaskan. Mahasiswa kembali membakar ban, meneriaki aparat kepolisian dengan tuntutan agar pengusutan penembakan mahasiswa UBK, Farel diusut serta meminta kebebasan 3 rekannya yang barusan ditahan. "Kami akan terus berdemo sebelum tuntutan dikabulkan," papar Naradha, mahasiswa UBK berambut gondrong. Jumlah pengunjuk rasa semakin bertambah setelah sejumlah aktivis Bendera bergabung dengan mahasiswa UBK. Mereka pun membakar ban, sementara polisi hanya berjaga-jaga. (ENDY)

BINJAI - Melaju kencang naik sepeda motor Suzuki Shogun warna merah BK 4428 RAB, Tri Ikhsan Adilwan (15) warga Jalan Kolonel M Ahyar Kelurahan Tangsi dihajar tukang becak saat berusaha kabur setelah menabrak anak kecil yang terkapar di Jalan R A Kartini, Binjai Kota, Rabu pekan lalu. Keterangan yang dihimpun dari warga di TKP, menyebutkan pengendara sepeda motor yang terlihat ngebut melintasi Jalan Kartini menuju arah simpang lampu merah Balai Kota sekitar menjelang magrib. Begitu gugup dan tak mampu menguasai kereta yang dikendarainya Ikhsan, yang berupaya menyalib becak bermotor, semakin panik setelah mengalami oleng dan menyerempet seorang anak kecil yang hendak menyebrang hingga sepeda motornya menabrak tiang kanopi milik rumah warga. "Kereta itu yang salah, pengendara kereta kencang kali dari arah simpang kartini menuju lampu merah balai kota . Kalo kami lihat anak yang naik kereta itu mau motong becak, tapi tak dapat, keretanya pun goyang sangkin gugupnya. Saat yang bersamaan ada anak kecil mau nyebrang pulang kerumahnya, dan keserempet setang kereta lalu tergeletak diaspal, kereta itu pun jatuh lalu nabrak tiang teras rumah warga. Lalu abang becak yang mau disalip anak itu tadi (Ikhsan - red) berhenti, karena saat kejadian dilihatnya pengendara kereta mau lari dan langsung dipukul, anak yang nabrak itu malah ngaku keponakan Kasat Lantas pulak." ujar sejumlah warga menerangkan. Kericuhan sempat terjadi, pasca lakalantas di Jalan Kartini turun. Bukannya memikirkan bagaimana kondisi anak kecil bernama Kenji Hanwinata (10), anak kedua dari empat bersaudara pasangan Jeni (30) dan Erwin (34) warga Jalan Kartini, yang berprofesi sebagai wartawan salah satu Koran harian di Medan, yang menjadi korban. Pihak keluarga pelaku malah terlibat perang mulut dengan sejumlah wartawan yang meliput kejadian. Selain akan membawa sepeda motornya, keluarga pelaku melarang serta mengumpat wartawan mengabadikan kejadian itu dengan kamera. " Anda siapa, apa kepentingan saudara mengurusi ini dan ngapain kau foto-foto. Anakku yang dipukuli orang sini (Kartini - red) lembam lebih parah. Tak usah ikut campur kau, mau bawa becking polisi bawa aja mau tau aku siapa beking kalian. Masalahnya sekarang anak kami dipukul, itu persoalannya, kalau anak kecil itu tak gitu parah dibandingkan anakku," hardik pria separuh baya berambut ikal pendek diduga orang tua pelaku, tak menghiraukan bagaimana kondisi korban yang ditabrak anaknya. Kesal dengan sikap arogan keluarga pelaku penabrak anak kecil itu, satu persatu warga mulai angkat bicara dihadapan petugas unit Laka Polres Binjai yang terjun ke TKP dan menyalahkan pengendara sepeda motor serta menceritakan kronologis kejadian sebenarnya. Tersudut setelah mendengarkan penjelasan sejumlah warga yang memberikan keterangan, kasus tersebut selanjutnya ditangani petugas di lokasi kejadian. "Mestinya tak begitulah sikap mereka (Keluarga pelaku). Udahlah nabrak anak orang, dia pula yang berkeras, macam anaknya betul aja. Biarpun keluarga polisi tak ada itu zaman sekarang, salah ya salah. Jadi kalo keluarga polisi mau suka-suka hatinya aja, ya maunya masalah anaknya dipukul itu nanti diproses, maunya ya diurus lah korban yang ditabrak anaknya itu, kok malah tegang leher pulak dia, semua orang dituduhnya mukul anaknya, dari tukang becak yang dipangkalan sampek tukang parkir kenak, usahkan korban kami warga setempat pun tersinggung." Ketus Edi (45) diamini warga lainnya berharap media mengekspos sikap arogan pihak pelaku yang diduga keluarga polisi itu. Keterangan orang tua Kenji Hanwinata korban laka lantas Jalan Kartini, ketika ditemui koran ini menyebutkan, kondisi anaknya dari hidung mengeluarkan darah akibat di tabrak sehingga dilarikan ke RS terdekat guna mendapat perawatan medis. (SBR)

Suami Merantau, Istri Jalan Dengan Pria Lain BINJAI - Tingkah laku Tutik Suryati (43) warga Kuala, Langkat, jangan sempat ditiru oleh ibu-ibu lainnya. Pasalnya, Mulyono (50) suaminya pergi merantau, ia malah jalan dengan pria idaman lain (PIL), yakni Rasmen (48). Akibatnya, ia terpaksa diamankan Polres Binjai saat terjaring razia di Pantai Kenanga dan Flora, Jalan Sinabung, Kecamatan Binjai Selatan, Rabu pekan lalu. Selain Tutik dan Rasmen, petugas kepolisian Polres Binjai juga meringkus delapan pasangan mesum lainnya. Dari sembilan pasangan mesum yang diamankan, satu diantaranya masih berstatus pelajar di salah satu sekolah Swasta Binjai dan masih duduk di bangku klas II SMA. Di Polres Binjai, Tutik Suryati

mengaku, ia tidak berniat masuk ke pantai melainkan ingin pergi ke rumah kakanya di Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat. Dikarenakan tidak ada suami, akhirnya ia menelpon Rasmen yang sudah dikenalnya cukup lama. "Kami sebenarnya ingin berteduh dipinggir jalan, kebetulan tepat di pantai itu, kami juga sempat terkejut saat petugas menangkap kami," ujar Tutik, seraya mengatakan tidak mengetahui ke mana suaminya pergi selama 3 hari dengan membawa pakaian. Tutik yang sudah memiliki anak dan cucu, juga mengaku tidak pernah pergi ke tempat tersebut, "Baru kali ini saya ke pantai itu, tapi tidak ada maksud apa-apa cuma berteduh,"ucapnya. Sama halnya dengan

Rasmen, kepada wartawan, ia mengaku hanya ingin mengantarkan Tutik. "Saya mau mengantarnya karena berteman dan sudah kenal lama. Karena saya capek, singgah di jalan persisi di pantai itu, ternayata ada rajia dan kami dibawa kemari (Polres-red)," kata Rasmen. Begitu juga dengan Rumiati (35) yang tertangkap lagi berduaan dengan Sugeng (45). Menurut Rumiati, ia belum pernah pergi ke pantai tersebut bahkan nama pantai yang ditempatinya ia juga tidak tahu, "Suami saya merantau ke pekan baru sudah 3 bulan, dan saya juga sudah punya 3 orang anak, sama dengan Sugeng yang juga tetangga saya," ungkapnya, seraya menambahkan, awalnya ia hanya ingin pergi

kerja tapi bertemu dengan Sugeng. Lain halnya dengan pasangan SN (16) Noel (19) warga Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, yang masih berstatus pelajar. Menurut SN, ia sudah dua kali ke pantai tersebut. "Noel sudah tamat sekolah dan rencananya dia melamar pekerjaan di PDAM Kabanjahe dan dia juga janji akan menikahi saya," ujar SN dengan polos. Labih jauh dikatakan SN, hubungannya dengan Noel sudah berjalan satu tahun dan sudah diketahui oleh ibunya. Namun, dikarenakan SN dan Noel berbeda agama, ibunya sering memberikan ceramah agar tidak bersama Noel, "Memang saya sering diceramahi ibu, tapi kami tetap jalan sama dan akhirnya ibu saya bilang Sudah, terserah kamu,"kata SN. (SBR)


12

KPK POS E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010 DIREKTORAT lalulintas maupun Satlantas Polresta Medan tidak ada memberikan izin kepada pemilik angkutan jenis odong-odong untuk beroperasi di jalan raya. Odongodong kerap menghambat jalur lalulintas. Selain lambat di jalan, kendaraan massal, peruntukkan masih sumir itu, panjang. Direktur Lalulintas Poldasu Kombes Pol Drs H Bambang Sekamto MH saat mengatakan hingga saat ini pihaknya tidak ada mengeluarkan izin operasi mobil odong-odong di jalan raya apalagi mobil odong-odong tersebut beroperasi di jalan raya di inti Kota Medan. "Jika ada nanti akan kita ambil tindakan," ujar Bambang. Bambang berjanji akan segera menindaknya. "Dalam waktu dekat akan kita tindak, jika benar odong-odong tersebut masuk jalur kota sehingga jalanan menjadi macet," tegasnya. Perlu diketahui selama ini, setiap malamnya odongodong mengangkut sewa di inti kota. Kendaraan jenis angkutan ini mulai marak, dua tahun terakhir. Tak sedikit yang memanfaatkan kendaraan ini sebagai salah satu bentuk hiburan bersama keluarganya. Dengan tarif murah, warga dapat menikmati nuansa malam Kota Medan. Tak hanya malam, kendaraan ini pun mulai beroperasi di siang hari. Salah satu lintasan yang kerap dilalui kendaraan odongodong, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Jalan Gatot Subroto. Terkait tumbunya angkutan ini di Kota Medan sebagai sarana hiburan bagi warga. Surya, salah seorang supir odong-odong ketika ditemui saat mangkal di seputaran kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, mengatakan, odong-odong yang dikemudikannya ini setiap malam mencari sewa disepanjang jalan kawasan Jalan Brigjen Katamso,Jalan SM Raja, Jalan Ir Juanda, Jalan Sudirman dan kawasan lainnya. Ia mengaku dalam emalam

KRIMINAL

LIPSUS

SOROTAN ANGKUTAN MASSAL

ODONG-ODONG beroperasi bisa mendapatkan Rp300 ribu. "Odong-odong kami ini gerbongnya ada dua dengan jumlah penumpang 30 hingga 40 orang, Jika saja ada penumpang yang naik pada malam itu sekali angkut ada 40 orang dengan

BRILIAN MOCHTAR

Masalah Odong-odong Perlu Dipikirkan KEMACATAN lalulintas di Sumut memang perlu mendapatkan perhatian serta harus diambil tindakan yang tepat dan cepat.Dan terkaiut tentang hal itu DPRD Medan ternyata juga telah membentuk tim untuk mengatasi permasalahan kemacatan laulintas di kota Medan. "Soal kemacatan laulintas kita tunggu aja hasil kerja tim," aku anggota Komisi E DPRD Sumut, Brilian Muchtar ketika dihubungi via selular kemarin. Ketika disingung tentang adanya angkutan odong-odong yang kian marak, dirinya dengan terang menegaskan kalau odong-odong bukanlah salahsatu sarana angkutan umum seperti layaknya beca bermotor) ataupun bis kota yang ada sekarang ini. Maka dari itu odong-odong yang bergerak di malam hari ini haruslah mendapatkan perhatian sebab apabila dibiarkan bisa menjadi permasalahan kemacetan lalulintas di belakang hari. "Odong-odong yang bergerak dimalam hari itu merupakan masalah situasional namun perlu dipikrkan," pungkas Brilian. Saat disingung apakah odong-odong bisa menjadi salahsatu biang kemacatan lalulintas, Brilian dengan tegas menyatakan kalau itu semua telah dipikirkan oleh tim. Dan dirinya juga menyarakan agar masyarakat mau menunggu hasil kerja dari tim. Odong-odong Ilegal Sementara itu secara terpisah Dinas Perhubungan ( Dishub) Medan menyatakan kalau odongodong merupakan sarana pengangkutan umum yang tidak resmi (illegal). Namun hingga saat ini Dishub belum ada melakukan penertiban terhadap odong-odong mengingat belum ada kemacatan laulintas yang ditimbulkan akibat munculnya odong-odong tersebut. "Sampai sekarang ini odong-odong belum ada izinya," aku Legayanti ketika dihubungi via selular kemarin. Saat ditanyakan tentang tindakan Dishub Medan tentang odong-odong tersebut mantan Kasi angkutan Dishub Medan ini pun dengan jujur mengaku kalau sekarang ini Dishub Medan tidak ada mengambil tindakan tegas terhadap para pemilik odong-odong tersebut. Mengingat kehadiran odong-odong di tengahtengah masyarkat dewasa ini belum menggangu lalulintas apalagi sebagai biang kemacatan. Namun demikan apabila menggangu maka mau tidak mau akan tertibakan. Kehadiran odongodong ternyata membuat Dishub Medan mengharapkan kepada masyarakat aga mau melaporkan banyaknya para pengusaha odong-odong di Kota Medan. Sebab selama ini pihaknya ahanya mengetahui pengusaha odong-odong itu tidaklah banyak dan hanya 1 atau 2 unit saja yang berkeliling kampung dengan para penumpangnya. "Kalo memang sudah banyak kami mohon masyarakat mau melaporkan ke Dishub Medan.Sehingga akan kita panggil semua para pengusaha odongodong tersebut," harap Legayanti.( S.EDHI)

ongkos Rp3.000/ kepala. Jika dapat 40 penumpang, satu kali trayek kami dapat Rp120.000," akunya. Diakuinya, penumpang yang padat saat malam. Terutama Sabtu malam. Surya mengakui selain menarik sewa di malam

hari odong-odongnya juga sering disewa masyarakat untuk jalan-jalan sambil berlibur. Biasanya odong-odong Surya disewa orang untuk jalan jalan ke lokasi pemandian Sibiru-biru, Pantai Kasan terkadang ada juga menyewa hingga ke lokasi

Pantai Cermin. Lain Surya lain pula pengakuan Irsan.. Pengakuan Irsan setiap malam ia narik odong-odong rasanya sangat memuaskan di mana saat berjalan, kendaraan itu dihiasi full musik sehingga mengundang

perhatian masyarakat jika mereka mau naik. Ketika disinggung apakah ada izin mencari sewa dengan odong-odong ini dari intansi terkait seperti Dinas LLAJ maupun kepolisian. Surya maupun Irsan mengaku masalah izin tidak satupun odong-odong memiliki izin dari kedua intansi pemerintah tersebut. "Kami cuma modal nekad saja," kata keduanya. Ketika ditanya apakah tidak takut dengan petugas LLAJ maupun petugas Lalulintas, Surya maupun IRsan mengakui mereka tidak pernah takut dengan petugas didua intansi pemerintah tersebut sebab begitu mereka menjalankan odong odongnya kami tunjukkan surat yang diberikan seorang kepada petugas tersebut sehingga kami tidak pernah distop maupun dimintai uang oleh petugas saat odong odong kami jalan. Kedua supir odong odong ini mengakui, memang pernah ada rekan kami supir odong odong lainnya saat mereka melintas di jalan raya (Jalan arah ke kota) dimalam hari karena banyaknya penumpang di dalam odong odong tersebut satu oknum petugas lalulintas naik sepeda motor besar menyetop odong odong tersebut sang petugas meminta uang kepada supir odong odong satu ini Rp400 ribu jika tidak diberi maka odong odongnya ditahan karena sudah menyalahi aturan mengenai pengangkutan dijalan raya. Selain oknum petugas lalulintas ada juga oknum petugas dari dinas LLAJ, oknum petugas LLAJ ini juga ada yang meminta uang kepada supir odong odong jika tidak diberi odong odong mereka akan ditahan, ancam oknum petugas tersebut sehingga rekan kami itu memberikan uang kepada oknum tersebut. Jika kami diminta uang seperti itu kami tunjukkan saja surat yang kami miliki ini surat ini janganlah ditulis yang penting adan ini conthnya sambil memperlihatkan selembar surat dikeluarkan salah seorang pemilik media. (KHAIR)

SATU ODONG ODONG MENGHABISKAN RP40 JUTA UNTUK pembuatan satu angkutan odong-odong tidaklah murah. Di mana satu odong-odong biayanya Rp40 juta dengan rincian untuk biaya pembelian satu mobil bekas Rp 20 juta ditambah pembuatan gerbong odong-odong sekaligus hiasan serta peralatan full musik Rp20 juta. Sehingga satu odong odong menghabiskan Rp40 juta. Demikian pengakuan pemilik salah satu odong odong memperkenalkan diri bernama M Ali Parinduri kepada wartawan KPK Pos saat ditemui dipangkalan odong-odong di kawasan Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Meda Maimun. Menurut M Ali Parinduri, selain dirinya pemilik odong odong, ada juga beberapa temannya memiliki odong odong yang berpangkalan di kawasan Jalan Garu, kampung baru dan sebagainya dimana masing masing pemilik odong odong uang setorannya macama macam ada setoran 20%, 25 % hingga 40%. Odong-odong M Ali Parinduri sendiri ditarifkan uang setorannya

40% di mana setoran 40% tersebut diberikannya agar orang yang menyewa odong-odongnya itu (supir odong odong dan keneknya) juga dapat memanfatkan uang dari hasilnya mereka menarik odong odong karena jika kita berikan cuma 20% rasanya saya tidak tega dan tidak sampai hati sebab berapa lagi yang harus ia berikan kepada istri dan anak anaknya dirumah jika malam itu mereka cuma mendapatkan uang setoran hanya Rp100 ribu dikurangi BBM. M Ali Parinduri mengakui ia membuat odong odong ini guna menciptakan lapangan kerja buat teman teman yang sedang nganggur sekalian membantu teman agar mereka bisa juga mendapatkan uang buat belanja mereka dirumah. Awalnya M Ali Parinduri memilki satu unit mobil Kijang keluaran lama, sebelumnya mobil kijang ini digunakan untuk mengangkut barang barang seperti barang orang pidnah dan sebagainya. Karena mobil kijang ini

jarang mendapatkan hasil ketiak suatu malam terlihat ada odong odong melintas di depan mata saya, saya mulai berfikir kenapa mobil Kijang lama milikku tidak kugunaan seperti itu (buat odong odong). Di mana jika odong odong narik sewa setiap malammya hasilnya agak lumayan, fikir Ali akhirnya dibulatkan tekad membuat odong odong trernyata satu odong odong menghabiskan biaya Rp40 juta dimana satu odong odong dapat mengangkut dua gerbong masing masing gerbong dapat diangkut sewa 20 orang berarti sekali angkut odong odong dapat mengangkut sewa 40 orang dengan ongkos Rp3000/penumpang apakah penumpang tersebut anak anak atau orang dewasa. Agar tidak terjadinya kemacetan dijalan raya yang dilewati odong odong, M Ali Parinduri mengakui odong-odongnya keluar mulai jam 19.00 Wib hingga menjelang tengah malam. setiap malam odong odong tersebut diisi BBM 20 liter ketika odong odong

dikembalikan BBM tersebut harus digantikan lagi dengan jumlah yang sama yakni 20 liter. Jika saya lupa mengisi BBMnya supir juga bisa mengisi BBMnya setelah odong odong dikembalikan uang BBMnya dikembalikan lagi kepada supir odong odong tersebut. Jika dihitung penghasilan dalam satu bulan dari setoran odong odong ini, kalai kita ratakan setiap malamnya supir menyetor Rp50 ribu dalam sebulannya pemilik odong odong ini mendapatkan uang setoran Rp 50 ribu X 30 hari = Rp1,5 juta. Jika dalam setahun odong odong tidak ada kerusakan jumlah uang yang diperoleh darti penghasilan odong odong ini Rp 1,5 juta X 12 bulan = Rp18 juta. Sementara itu pengakuan M Ali Parinduri pembuatan satu unit odong odong menghabiskan biaya Rp40 juta sementara penghasilan dalam satu tahunnya hanya Rp18 juta,itupun jika odong odong itu setiap malamnya terus menerus jalan dengan catatan tidak ada kerusakan. (KHAIR)

Odong-Odong Hiburan Masyarakat "Jika anak saya menangis meminta sesuatu makanan atau mainan namun tidak diberikan sehingga anak saya itu terus menerus menangis, jalan satu satunya adalah mengajak anak saya jalan jalan naik odong odong dengan tarif terjangkau." Demikian pengakuan ibu Waty maupun ibu ibu lainnya saat ditemui ketika asik naik odong odong dimalam hari membawa anak anak mereka. Ibu Waty mengakui malam itu anaknya meminta dibelikan mainan namun karena hari sudah malam permintaan anaknya tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga sang anak merengek menangis tidak henti hentinya. Untuk menghentikan tangisannya Waty membawa anaknya tersebut kepinggir jalan dengan alasan mau naik odong odong, begitu nampak odong odong anak ibu Waty satu ini yang kala itu sedang menangis

langsung berhenti sehingga kekalutan diri ibu satu ini dapat dilalui karena anak simata wayangnya ini sudah berhenti dari tangisannya karena naik odong odong tadi,ujar ibu warga Kampung Baru tersebut. Anak saya masih kecil yang dikenakan ongkos sebenarnya anak saya saja namun karena tidak ada yang menjaganya disaat naik odong odong ibu Waty turut juga menaiki odong odong tersebut. Ibu dan anak satu ini mengitari Jalan Brigjen Katamso, Jalan Soeprapto, Jalan Multatuli,Jalan Ir Juanda Baru, Jalan SM Raja, Jalan Alfalah dan kembali ke Jalan Brigjen Katamso Kel Kampung Baru. Dengan bermodalkan Rp 3000 sekali jalan ibu Waty merasa puas sebab anaknya itu sudah dapat berhenti dari tangisannya pada malam itu namun keesokan malamnya anak ibu Waty ini

minta naik lagi dimalam malam berikutnya hingga beberapa malam. JIka saat itu memang lagi mood alias lagi enak badan tak apalah diikuti permintaan anakku satu ini namun saat aku lagi tidak mood alias lagi kecapean aku bilang saja odong odongnya sakit tidak jalan sehingga ianya tidak mendesak untuk naik odong odong malam itu juga,ujar ibu waty. Begitu juga pengakuan Ny.Kiki, ibu satu anak yang kondisinya sedang hamil anak kedua. Karena anaknya setiap malamnya minta jalan jalan naik sepeda motor Ny. Kiki memilih lebih baik naik odong odong dari pada naik kereta (sepeda motor) karena takut ada apa apa saat mengemudikan sepeda motor dalam kondisi ianya sedang hamil Ny Kiki memilih odong odong jalan alternatifnya guna memberikan

hiburan kepada anak laki lakinya tersebut. Dengan bermodalkan Rp10 ribu Ny.Kiki membiarkan anaknya itu keliling jalan naik odong odong sambil menitipkan anaknya tersebut kepada supir maupun kenek odong odong karena Ny Kiki tidak ikut naik odong odong Ny Kiki hanya menanti didepan rumahnya saja sebab odong odong setiap malamnya melintas didepan rumah Ny Kiki apalagi supir dan keneknya dikenal Ny Kiki sehingga ianya nekad menitipkan anak laki lakinya berusia 4 tahun tersebut kepada supir odong odong tersebut. Kedua ibu rumah tangga ini mengakui,dengan adanya odong odong ini mereka mengakui odong odong tersebut dapat membantu keutuhan mereka disaat anak mereka sedang merengek atau menangis. (KHAIR)


KPK POS

13

SUARA KPK

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Selamat Datang KAPOLRI BARU Catatan Farouk Muhammad

BERBAGAI peristiwa yang mengguncang keamanan saat ini membuat orang menanti-nanti siapa gerangan yang dipilih menjadi Kapolri. Seolah-olah Kapolri baru akan membawa angin segar dan bisa menangani semua permasalahan kepolisian yang dihadapi. Harapan yang terlalu berlebihan karena hampir tidak ada korelasi langsung antara kepemimpinan Kapolri dan kinerja Polri. Getaran kepemimpinan Kapolri biasanya dirasakan sekitar 100 hari menjabat, setelah itu kembali seperti biasa. Masyarakat pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mekanisme proses seleksi yang dianut maupun akuntabilitas kepemimpinan kepala kepolisian tidak melibatkan publik. Sekarang kita telah mendengar jawaban bahwa ternyata calon yang dipilih adalah Timur Pradopo. Pasal 11 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Dalam pelaksanaannya, Presiden memilih di antara calon yang diajukan oleh Kapolri atau institusi Polri. Usulan Kapolri biasanya sudah mencantumkan ”jago” yang dikehendaki Presiden atau disepakati keduanya. Itulah yang kita saksikan mengapa promosi dan kenaikan pangkat Timur terjadi mendadak. Lebih dari sekadar persetujuan DPR, mekanisme pemilihan Kapolri ternyata mengharuskan kesepakatan sejumlah pemangku kepentingan politik. Tujuannya agar proses persetujuan berjalan mulus. Jika ini yang terjadi, akan semakin memperkuat kenyataan bahwa proses pemilihan Kapolri semakin kental dengan pertimbangan politik. Inilah keunggulan bangsa kita, mekanisme pengangkatan/ pemberhentian Kapolri harus mendapat persetujuan lembaga politik yang justru tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mudah-mudahan mekanisme yang demikian tidak berdampak panjang pada pemilihan kepala kepolisian wilayah dan atau proses penegakan hukum. Siapa yang tepat?

Siapa yang tepat menjadi Kapolri adalah pertanyaan yang acap dilontarkan. Jawaban saya: siapa saja, sepanjang itu anggota Polri berbintang tiga atau bintang dua yang dibintangtigakan. Sebutlah Imam Sudjarwo, Nanan Soekarna, atau Timur Pradopo. Demikian pula Jusuf, Ito Sumardi, atau Wahyono, bahkan Sutarman atau Oegroseno, misalnya. Dengan integritas kepribadian dan gaya kepemimpinan masing-masing, mereka berpengalaman menjadi kapolda walau kelakuan dan harta kekayaan yang sebenarnya sukar diungkapkan. Hanya saja, nasib Imam dan Nanan tidak beruntung. Mereka sudah lebih dulu termakan oleh isu-isu yang di”politisasi”. Timur menjadi kuda hitam, dengan dewi fortuna hinggap di pundaknya. Apakah Timur pilihan tepat? Biarlah mekanisme politik yang menjawab. Tidak ada alasan dan belum pernah terjadi DPR menolak calon yang diajukan Presiden, kecuali dalam proses ada anggota Dewan yang memiliki kartu truf untuk menolak calon, dengan alasan prinsip seperti korupsi, HAM, kebohongan publik, dan atau cacat moral. Yang jelas, Timur bukan

dipromosi menjadi Kapolda ”RI”, melainkan ”Kepala Negara RI Urusan Kepolisian”. Dia dituntut bukan saja memiliki kepemimpinan yang visioner dan sikap negarawan, melainkan juga peka terhadap setiap masukan publik. Penilaian yang tepat adalah nanti setelah yang

bersangkutan menduduki ”kursi” Tribrata Satu: bisa membawa kabar gembira, mengecewakan, atau biasa-biasa saja. Sistem yang kita anut sekarang belum memungkinkan masyarakat—pemangku kepentingan—ikut berperan dalam proses seleksi kepemimpinan

kepolisian. Walau masyarakat yang dilayani berteriak karena tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau anak buah menggerutu karena tidak memperoleh dukungan bahan bakar atau biaya operasional yang layak, penilaian keberhasilan ditentukan oleh atasannya. Tantangan Kapolri baru Beban paling berat di pundak Timur adalah mempertahankan prestasi yang diletakkan Kapolri-Kapolri sebelumnya. Harus diakui, Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mempersembahkan sejumlah prestasi walau badai yang menerpa Polri juga berlangsung beruntun. Paling tidak, masyarakat menuntut Kapolri baru mampu menuntaskan kasus Bank Century dan rekening ”gendut”. Tentu tuntutan bukan pada aspek korupsi dalam kasus Century yang menjadi porsi KPK, melainkan aspek pidana umum yang menjadi kewenangan Polri. Juga bukan aspek ”kegendutan” rekening, melainkan keberanian Timur untuk memastikan jajarannya bersih. Tentu saja Kapolri juga harus memastikan dirinya tidak memiliki harta yang tidak wajar atas nama sendiri atau orang lain. Pendekatan kontemporer kepolisian menuntut Kapolri memastikan kemitraan yang

setara antara polisi dan masyarakat guna mengatasi permasalahan sosial. Pendekatan itu disebut community policing atau perpolisian masyarakat (polmas) yang telah ditetapkan dalam sejumlah keputusan Kapolri sebagai kebijakan dan strategi Polri. Program lima tahun pengembangan polmas (2005) menuntut setiap desa difasilitasi seorang petugas polmas yang dilengkapi peralatan transportasi dan komunikasi serta dukungan biaya operasional yang memadai. Kenyataannya, implementasi polmas berjalan tersendat dan ditafsirkan semau sendiri. Jika dewasa ini kita sudah mengembangkan polmas di sekitar 70.000 desa, sebagian besar permasalahan keamanan, termasuk jaringan terorisme, konflik komunal, unjuk rasa yang anarki, dan lain-lain, sudah dapat diminimalkan. Kenyataannya, perumusan kebijakan selalu berganti sejalan dengan pergantian pimpinan pada setiap level. Beban yang sangat penting yang harus dipikul Kapolri baru adalah strategi dan langkahlangkah menyikapi keluhan dan pengaduan warga tentang penyalahgunaan kekuasaan, keamanan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil (fair) oleh jajaran kepolisian. Memang berat, tetapi bisa ringan apabila Timur membangun teamwork yang andal dengan kelompok pemikir (think tank) yang kritis. Karena itu, untuk mencapai Polri idaman, perlu reformasi Polri jilid kedua. Akhirnya, mari kita tunggu gebrakan Timur, kita bantu dan kita lihat nilai rapornya. Jika merah, sudah saatnya warga, baik langsung kepada Presiden maupun melalui DPR atau DPD, memberikan masukan, apakah Jenderal Timur Pradopo dapat dipertahankan sebagai Kapolri. Tak perlu menunggu masa jabatan selesai. Pasal 11 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan peluang kepada Presiden untuk dalam keadaan mendesak memberhentikan Kapolri dan menunjuk pelaksana tugas sementara. Penulis adalah Guru Besar Sistem Peradilan Pidana pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Universitas Indonesia / Kmps 6010

Hantu Korupsi di Lintasan Birokrasi “Jika korupsi diberantas secara total dan radikal, negara ini akan ambruk.” Catatan Mohalli Ahmad

PERNYATAAN tersebut seolah keluar dari kepercayaan umum selama ini. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, hal itu justru menjadi potret dunia birokrasi serta gambaran ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dalam menjalankan dan mengelola kebijakan yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Fenomena korupsi ibarat pohon yang tumbuh dan terus menjalar ke semua ranting pemerintahan, mulai pusat sampai daerah, di mana jika ditebang secara serentak hingga akarnya, negara akan lumpuh, tak berfungsi. Berbagai kasus yang sejauh ini sudah dan sedang diproses, seperti kasus Bank Century, penyuapan anggota legislatif dalam pengangkatan Deputi Gubernur Senior BI, korupsi di Dirjen Perpajakan, sampai kasus yang dilakukan oleh beberapa wali kota dan bupati, menggambarkan betapa penyakit korupsi begitu

kronis, sistemik, dan endemik. Untuk konteks pemerintahan daerah saja, pada pertengahan Juni 2010 Presiden SBY menandatangani surat izin pemeriksaan 150 kepala daerah yang diduga melakukan korupsi. Jumlah itu didasarkan pada hasil rekap sejak 2004 yang diajukan oleh Polri. Tentu bukan jumlah keseluruhan, karena masih banyak kasus yang belum terungkap. Terhadap fenomena tersebut, asumsi dasar yang bisa diajukan adalah korupsi tidak akan mungkin terjadi jika peluang serta akses terhadap terjadinya tindakan itu sama sekali tidak ada. Artinya, korupsi selalu berkaitan dengan, salah satunya, dunia birokrasi sebagai instrumen dan katalisator utama. Melalui birokrasi, korupsi melintas dalam lingkaran sistem dan merusak tatanan struktural organisasi sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tidak mengherankan bila upaya melakukan praktek korupsi selalu disertai konspirasi yang kemudian berdampak sistemik dan merugikan negara. Sebagai satu-satunya akses terhadap kekayaan negara, birokrasi akan terus dihantui oleh korupsi. Hantu itu bisa datang dari

aparatur bersangkutan atau kelompok berkepentingan melalui suap dan sebagainya. Di sinilah awal mula pembusukan sistem terjadi. Sementara itu, kondisi sistem yang ada belum mempunyai daya tolak yang kuat terhadap potensi korupsi. Longgarnya garis struktural organisasi, tata kelola yang kurang efektif dan efisien, serta rendahnya produktivitas dan kesejahteraan aparatur, membuat korupsi tumbuh subur dan menjamur. Pendekatan instrumentalis Pada prinsipnya, setiap birokrasi mempunyai potensi untuk terjerumus ke dalam lingkaran KKN. Hal ini bergantung pada pola penataan organisasi serta pola pemerintahan yang dijalankan suatu negara. Organisasi yang tidak independen, longgar terhadap masuknya kepentingan politik, hanya akan menimbulkan penyimpanganpenyimpangan institusional. Demikian pula pola pemerintahan yang cenderung membuka kesempatan bagi para pemilik modal untuk beroperasi dengan bebas tanpa kontrol yang kuat dari negara. Keduanya secara deterministik akan membentuk performa birokrasi bila tidak dilakukan perubahan

fundamental. Untuk kecenderungan yang pertama, kondisi birokrasi pada masa Orde Baru bisa diambil sebagai pelajaran. Aparatur negara dari pusat sampai daerah di semua institusi dijadikan instrumen untuk memperkuat dan memperkokoh kekuasaan politik tertentu. Akibatnya, praktek KKN mengental bersama kuatnya tirani di mana birokrasi menjadi alat pendulang kekayaan kelompok penguasa. Sumber kekayaan negara ibarat perusahaan pribadi pemerintah di mana aparatur negara bekerja atas dasar instruksinya semata. Puncaknya, krisis 1997 dan reformasi 1998 menjawab kebobrokan itu dengan digulingkannya rezim Orde Baru. Kecenderungan kedua bisa dilacak dari fenomena korupsi yang melibatkan para pengusaha dalam melakukan penyuapan terhadap aparatur negara. Pola pemerintahan yang membuka pintu seluasluasnya bagi para pemilik modal ternyata memberi mereka ruang untuk mempengaruhi kebijakan. Bahkan keadaan sengaja dilapangkan untuk memanjakan mereka, sehingga struktur atau institusi negara gampang mereka kendalikan. Struktur

negara yang seharusnya mampu mengatur dan mengorganisasikan semua elemen menjadi lemah tak berfungsi. Dalam kondisi semacam inilah berlaku anggapan umum Marxis bahwa negara hanyalah perpanjangan tangan dari para pemilik modal. Anggapan itu, dalam teori perbandingan politik, dijadikan pijakan analisis oleh kalangan instrumentalis untuk melihat struktur pemerintahan dalam kaitannya dengan lahirnya kebijakan. Melalui pendekatan ini, dapat digarisbawahi bahwa, selama struktur negara tidak diperkuat, selama itu pula negara akan menjadi instrumen pemilik modal. Namun upaya memperkuat struktur negara pun akan selalu dihantui mereka, karena dianggap mengekang dan menghambat investasi di tengah arena kompetisi global. Di sini kemudian diperlukan perubahan yang lebih mendasar. Perubahan kultural Rentannya korupsi di dunia birokrasi menuntut suatu perubahan fundamental, dari penataan organisasi sampai tatanan nilai atau budaya. Pascareformasi, spirit perubahan itu menyala dengan dilakukannya perombakan tatanan

struktural yang ada. Sayangnya, perombakan itu tidak diawali dengan perubahan mendasar pada basis nilai sebagai fondasi bangunan sebuah sistem. Konsentrasi lebih ditujukan pada rancang-bangun sistem dari aspek struktural, sehingga sering ditemui kendala di tingkat penerapan. Satu bukti adalah tidak adanya kesinambungan perihal proyek reformasi birokrasi dari tiap periode pemerintahan. Hal ini menunjukkan tidak adanya fondasi yang kuat serta perencanaan yang matang berjangka panjang. Selama pemerintahan SBY, belum terdapat hasil signifikan yang ditorehkan dalam program reformasi birokrasi. Bahkan pedoman pengajuan usulan dokumen reformasi birokrasi oleh Menteri Negara PAN baru diajukan pada April 2009. Sementara itu, grand design dan road map yang dijadikan kerangka dasar dan pedoman teknis atau standard operational procedure (SOP) baru dirancang awal 2010. Melihat rentang waktu yang kurang-lebih sekitar satu tahun, dipastikan program itu belum terealisasi, sehingga sulit mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Maka, tidak mengherankan apabila

kasus korupsi semakin hari semakin banyak. Apabila diperhatikan secara keseluruhan, kerangka dasar program itu sebenarnya lebih memusatkan pada penataan struktural organisasi daripada aspek kultural. Yang dituju hanyalah soal peningkatan pelayanan publik (public service), dan cenderung mengabaikan produktivitas kerja (budaya kerja). Padahal, dalam peningkatan budaya kerja terkandung daya tolak yang mawas diri terhadap korupsi. Melalui jalan ini, Tim Kerja Independen dapat melihat efektivitas serta kemungkinan penyimpangan yang dilakukan. Tentu mekanisme pengawasan harus dilakukan dengan ketat dan profesional. Aras utama yang harus dituju dalam reformasi birokrasi adalah penciptaan iklim kerja yang bebas KKN. Suatu upaya yang menyentuh akar bobroknya birokrasi dengan menanamkan budaya kerja yang bersih, akuntabel, transparan, kompetitif, produktif, dan visioner. Jika tidak, visi reformasi birokrasi hanya akan menjadi ilusi belaka. Penulis adalah Direktur INCA (Indonesian Culture Academy) For Bureaucracy Reformation/KTem 20010


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

SUMUT

Dinas Tarukim Siap Naikan PAD

Kantor Lurah Berandan Timur Layak Direnovasi P.BERANDAN - Kelurahan Berandan Timur Baru (BTB) terletak di jantung kota Pangkalan Berandan, memerlukan perhatian berbagai pihak. Soalnya, kata Lurah BTB, Asyari Siregar SPd, Rabu lalu, alat-alat kantor belum lengkap seperti komputer dan lainnya. Perangkat Lurah BTB hingga kini masih menggunakan mesin tik. Mestinya, Kelurahan yang berada di jantung kota ini sudah dilengkapi dengan komputer dan sebagainya. Demikian juga bangunan kantor Lurah mendesak direnovasi. Dinding kantor Lurah kini mulai lapuk dimakan usia. Pintu dan jendela juga dalam kondisi memprihatinkan. Sementara ekponen 66 yang berdomisili di kelurahan ini Dr H Achmad Zar menyatakan, hendaknya Bupati Langkat memberi perhatian serius mengingat kelurahan ini berada di tengah-tengah kota. "Kita mengharapkan agar kantor Lurah segera direnovasi," katanya. (MIRA)

Sertijab Plt Kades Bukit Mas Besitang BESITANG - Masyarakat Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang merasa lega karena sudah berbulan-bulan menunggu kapan diterbitkannya SK Bupati Langkat atau SP (Surat Perintah) pelaksana tugas Kepala Desa Bukit Mas Besitang atas nama Nuraida AmKep. Akhirnya, 7 Oktober lalu, Camat Besitang mengeluarkan Surat Perintah tugas dengan nomor 141/SP/ Bstg/10/2010 atas nama Nuraida AmKep menjadi pelaksana tugas Kepala Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang, Langkat. Acara serah terima jabatan dari Sekdes Johannes Ginting kepada Nuraida AmKep dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bukit Mas. Hadir Camat Besitang diwakilkan Sekcam Syamsul Rizal SSos, Kasi Pemerintahan M Idris SSos, DPD LPMD, Kepala Dusun se Bukit Mas beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sekcam Syamsul Rizal SSos mengingatkan, Plt Kades Bukit Mas Nuraida AmKep harus berhati-hati dalam tiga. Pertama, masalah tanah (dipelajari terlebih dahulu) jangan asal teken apalagi Desa Bukit Mas berdekatan dengan hutan TNGL. Kedua, masalah KTP, Surat Pindah kalau bukan penduduk desa ini jangan dikeluarkan KTP nya. Ketiga, masalah NA (Kartu Nikah) harus jelas statusnya apakah dia janda atau duda, cerai mati atau cerai hidup. (RUS)

BINJAI - Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman (Tarukim) Kota Binjai, tahun 2011 mendatang siap menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Tarukim, Mahfullah Daulai, saat mengadakan pertemuan dengan Komisi A DPRD Binjai, Kamis. Mahfullah Daulai, yang akrab disapa Ipung, sebelumnya dalam pertemuan itu diminta Ketua DPRD Binjai, Ir Haris Harto, yang ikut dalam rapat tersebut, agar lebih meningkatkan PAD di tahun 2011 mendatang. Sebab menurut Haris, banyak peluang yang dimiliki Dinas Tarukim. Di mana, kata Haris Harto, sudah banyak para pengusaha membuat perumahan di Kota Binjai.

“PAD Dinas Tarukim sampai bulan Oktober 2010 ini, sudah mencapai Rp1 miliar. Sehingga kami minta, untuk tahun 2011 mendatang, PAD Dinas Tarukim lebih ditingkatan, paling rendah Rp1 miliar,” ujar Haris Harto, seraya menambahkan, agar Dinas Tarukim lebih meningkatkan izin pemanfaatan ruangan. Selain Haris Harto, anggota Komisi A DPRD Binjai

lainnya, juga menyarankan agar, setiap petugas Tarukim atau Sat Pol PP, yang bermain di lapangan terkait pengurusan izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar segera ditindak. Selain itu, Dinas Tarukim juga disarankan untuk melakukan sosialisasi terkait pengurusan IMB, agar masyarakat dapat lebih memahami. Menanggapi masukan dan permintaan anggota Komisi A DPRD Binjai, Mahfullah Daulai mengatakan, ia akan menyanggupi PAD sebesar Rp1 miliar untuk tahun 2011 mendatang. “Untuk tahun 2010 saja PAD kita sudah mencapai Rp1 miliar, jadi untuk tahun 2011 mendatang

KISARAN -Penerimaan CPNS 2010 untuk tamatan SLTA sederajat kemungkinan ditiadakan, karena hingga saat ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara belum memutuskan kuota untuk klasifikasi tersebut. Namun Pemkab Asahan telah diberi jatah 217 orang untuk direkrut menjadi CPNS dari jalur umum untuk tenaga teknisi, guru dan tenaga kesehatan. Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Asahan, Drs. Jhon Hardy Nasution melalui telepon selulernya, Senin lalu, mengatakan Kabupaten Asahan hanya mendapat jatah kuota CPNS tahun 2010 sebanyak 217 orang, dengan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma II yang terdiri dari formasi guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Pemkab Asahan sebelumnya mengusulkan formasi penerimaan CPNS Asahan 2010. Hal ini diusulkan Bupati Asahan lewat surat No. 800/2359, tentang penyusunan Formasi PNS Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, badan Kepegawaian Nasional.(IN)

Bupati Tutup Ordik UNA KISARAN - Bupati Asahan Drs Taufan Gama Simatupang MAP didampingi Plt Sekdakab Asahan Drs S Zulkarnaen, Rektor UNA Prof Dharma Bakti, menutup secara resmi orientasi pendidikan (Ordik) Universitas Asahan (UNA) yang dilaksanakan di Universitas Asahan. Bupati mengatakan, atas nama Pemkab Asahan mengucapkan selamat kepada 1.402 mahasiswa yang telah mengikuti ordik dengan sebaik-baiknya. “Semoga ordik dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan pengetahuan saudara-saudara tentang situasi kampus yang akan dimasuki,” ujar Taufan. Jumlah peminat yang terdaftar di Universitas Asahan (UNA) telah melampaui kapasitas daya tampung. Ini menunjukkan Universitas Asahan dimata masyarakat sudah sangat layak dan baik. “Oleh sebab itu saudara-saudara harus dapat mempertahankannya,” ujar Taufan. (IN)

Dinas Peternakan Asahan Himbau

Masyarakat Lakukan Vaksin Pada Ternak KISARAN - Kadis Peternakan Pemkab Asahan, Ir Oktoni Aryanto menegaskan, untuk menekan terjadinya kasus rabies diperlukan peran serta mayarakat. Masyarakat di Asahan diminta segera melakukan vaksin pada ternak peliharaannya, seperti monyet, kucing dan anjing. Oktoni Aryanto mengatakan hal itu menjawab KPK Pos melalui ponselnya, beberapa hari lalu, menanggapi upaya pencegahan terhadap penyakit rabies. Dia mengatakan, diharapkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama memahami pentingnya penyuntikan pada hewan peliharaan setiap bulannya. Dinas Peternakan Pemkab Asahan siap melakukan vaksinasi secara massal bagi binatang peliharaan yang dapat menyebabkan penyakit virus rabies. (IN)

sisa target sebesar Rp465.047219. “Hasil yang kita peroleh ini, diambil dari retribusi rumah dinas, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin pemanfaat ruang. Hasil yang sudah kita peroleh di tahun 2010 ini, kalau kita persenkan sekitar 186.60 persen,” ungkap Mahfullah. Selain Dinas Tarukim, anggota Komisi A DPRD Binjai juga mengundang Kepala Kantor Satu Atap, Abdul Haris, guna mempertanyakan PAD. Namun, kepada anggota Komisi A DPRD Binjai, Abdul Haris mengaku Satu Atap tidak memiliki target PAD, sebab retribusi langsung ke Keuangan Pemko Binjai. (SBR)

Penderita DBD Terus Berjatuhan

PAPARAN - Bupati Sergai HT Erry Nuradi didampingi Kadis Kesehatan drg Zaniyar MAP memberikan paparan pembangunan pelayanan kesehatan masyarakat kepada tim verifikasi penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Kementerian Kesehatan RI di ruang rapat kantor Bupati di Sei Rampah. (KPK POS/MEI)

Pelayanan Kesehatan di Sergai Alami Peningkatan

CPNS Tamatan SLTA Ditiadakan

saya yakin akan dapat meningkatkannya,”ucap Mahfullah. Untuk anggota Tarukim atau Sat Pol PP yang bermain di lapangan kata Mahfullah, akan ditindak. Namun, penindakan harus memiliki bukti. “Kami sangat berterima kasih atas informasi ini, dan kalau memang ada laporan serta bukti anggota saya bermain di lapangan, saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan,”tegasnya. Usai pertemuan, Mahfullah Daulai kepada wartawan koran ini mengatakan bahwa, PAD yang ditarget pada tahun 2010 sebesar Rp537.000.000 juta, yang sudah teralisasi sebesar Rp1.002.047.219, sementara

SERGAI - Pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Yankesmas) di Kabupaten Sergai sejak tahun 2005 hingga 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan pelayanan tersebut akan terus ditingkatkan. Bupati Serdang Bedagai HT Erry Nuradi mengatakan hal ini di depan tim Kementerian Kesehatan RI dalam rangka verifikasi usulan penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada tahun 2010 kepada Pemkab Sergai, Senin lalu, di ruang rapat kantor Bupati Sergai di Sei Rampah. Diungkapkan bupati, sejak tahun 2005 hingga 2009 sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat di 17 kecamatan, 237 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Sergai terus dilakukan pembenahan dan penambahan termasuk pemberdayaan tenaga medis yang ditugaskan di seluruh pusatpusat pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan masyarakat yang dibangun pemerintah kurun waktu empat tahun sejak 2005 menurut bupati seperti, pembangunan satu unit RSUD type C, penambahan Puskesmas dari 17 unit menjadi 20 unit, pembangunan Pustu dari 68 unit menjadi 75 unit, pembangunan Poskesdes sebanyak 201 unit, pembangunan Pos Kese-

hatan Pesantren 1 unit, penambahan Posyandu dari 795 menjadi 883 buah. Tambahan fasilitas lain, masih kata bupati, pengadaan Puskesmas keliling berupa kenderaan roda 4 sebanyak 17 unit, kenderaan roda dua 40 unit, kemudian peningkatan Puskesmas Kecamatan Pantai Cermin menjadi Puskesmas Pariwisata dengan fasilitas rawat inap “one day care”. Selain itu, pengembangan Puskesmas Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah menjadi Puskesmas Santun Usia Lanjut (Usila), dan peningkatan Puskesmas Kecamatan Perbaungan menjadi Puskesmas plus yang dilengkapi dengan sarana pelayanan rontgen, ruang operasi, IGD dan pelayanan rawat inap. Untuk memberikan pelayanaan maksimal di bidang kesehatan masyarakat, Pemkab Sergai antara tahun 2005 sampai 2009 telah menambah tenaga medis lebih 100 % dari 502 orang pada tahun 2005 menjadi 1.038 orang tahun 2009. Kompetensi penambahan tenaga medis itu menurut bupati antara lain magister 5 orang sehingga menjadi 7 orang, dokter spesialis 9 orang, dokter umum 68 orang, dokter PTT 6 orang, dokter gigi 22 orang, SKM 28 orang, sarjana farmasi 3 orang, bidan PNS

226 orang, bidang PTT 348 orang, perawat 204 orang, perawat gigi 18 orang, sanitarian 11 orang, analis farmasi 14 orang, dan ahli madya gizi 13 orang. Sementara itu, ketua tim verifikasi dari Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dra Raulina Rauf SKM, MSi didampingi 4 anggotanya, Muhani SKM, MKes, Roslina S, Elmi Rindang Nurhayati dan Eri Gunawan menjelaskan bahwa kedatangan tim ke Kabupaten Sergai adalah untuk menggali informasi tentang kinerja pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sergai. Dari informasi yang dikumpulkan ini, lanjut ketua Tim, untuk keperluan melengkapi data-data yang telah dikirimkan sebelumnya oleh Pemkab Sergai dalam rangka mendapatkan penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada tahun 2010 bagi Kabupaten Sergai. Hadir dalam acara itu, Kabid Yankes Dinkes Sumut dr Kustinah MKes dan staf Bina Program Dinkes Sumut, Rusdin Pinem SKM, MSi, Kadis Kesehatan Sergai drg Zaniyar MAP, Staf Ahli Bupati Drs Rachmad Karo-Karo, dr Bulan Simanungkalit dan dr Suku Ginting. (MEI)

BINJAI - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) tampaknya tak ada henti-hentinya. Di Kota Binjai, penderita DBD terus berjatuhan. Baik anak-anak, orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia (Lansia). Keterangan yang behasil dihimpun wartawan koran ini di RSU dr Djoelham Binjai, selain di Kota Binjai, penderita penyakit yang dapat mematikan itu juga merebak ke Deli Serdang dan Langkat. Hal itu terlihat, setelah sejumlah pasien dari Deli Serdang dan Langkat menjalani perawatan di RSU dr Djoelham Binjai. Di bulan Oktober 2010 saja, sudah tercatat sebanyak 74 orang penderita DBD, yang berasal dari Binjai, Langkat dan Deli Serdang. Dari jumlah penderita DBD itu, sedikitnya delapan diantaranya anak-anak dan selebihnya orang dewasa. Meskipun penderita DBD di bulan Oktober 2010 ini cukup banyak, tetapi belum ada yang meninggal dunia. Bahkan, sudah ada yang pulang dan rawat jalan. Banyaknya pasien penderita DBD di RSU dr Djoelham Binjai, dibenarkan oleh Dirut RSU, Drg Susyanto. “Ya, kita memang banyak menangani pasien penderita DBD. Meskipun begitu, belum ada yang meninggal dunia,” ujar Susyanto. Untuk mengatasai penyakit ini kata Susyanto, pihak RSU dr Djoelham Binjai bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Binjai. Dimana, data penderita DBD yang ada di RSU ini akan dilaporkan ke Dinkes. “Untuk selanjutnya, Dinkes yang akan melakukan penyemprotan Foging, guna membunuh nyamuk penyebab DBD agar tidak terus berkembang dan merebak dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya,” ucapnya. Dr Susyanto juga mengungkapkan, pasien yang menderita DBD biayanya akan ditanggung Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), itupun kalau memang benar-benar masyarakat Binjai dan tidak mampu. “Sejauh ini, kita sudah mengeluarkan Jamkesda kepada masyarakat Binjai yang kurang mampu sebanyak 150 orang dari 2000 orang yang dianggarkan,” ungkapnya. Sementara itu, Hidayati (24), orang tua dari Ivan Fuzan (3), salah seorang pasien DBD yang masuk e rumah sakit, Minggu lalu, kondisinya terlihat lemah. Namun, menurut Hidayati, anaknya akan dilakukan tes darah, dan jika sudah normal maka akan diizinkan pulang. Selain Ivan Fauzan, Putri Tresia (15) warga Jalan Ikan Hiu, Kelurahan Tanah Tinggi, Binjai Timur, juga terlihat lemah di RSU DR Djoelham Binjai, disebabkan terserang penyakit DBD. (SBR)

Pemkab Asahan Santuni Fakir Miskin KISARAN -Pemkab Asahan melalui sekretariat daerah bagian sosial menyiapkan ratusan karung beras ukuran 10 kg yang dialokasikan kepada kaum fakir miskin di Kabupaten Asahan. Demikian Kabag Sosial Asahan, Seno. Dalam pendistribusianya, pihak bagian sosial mendistrubusikan beras tersebut kepada masjid-masjid yang ada di Asahan. Sebelumnya pendistribusiannya dilanjutkan kefakir miskin untuk mencegah terjadinya pembagian yang salah sasaran. Semua fakir miskin yang sudah didata agar tidak berdesak-desakan mengambil jatah beras agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (IN)

Langkat Raih Prestasi Festival Tari Melayu Nusantara STABAT - “Takkan Melayu hilang di bumi”. Demikian pepatah Melayu yang selalu kita dengar jika berbicara tentang adat istiadat Melayu. Kiranya demikian pula yang digaungkan Pemkab Langkat melalui Kantor Pariwisata dengan mengikuti Festival Seni Tari Melayu Nusantara 2010 di Palembang, beberapa waktu lalu. “Kita sudah berusaha maksimal untuk membawa nama Langkat pada setiap even kebudayaan,” ujar Kepala Kantor Pariwisata Hj. Purnama Dewi Tarigan SH di ruang kerjanya, Selasa, sekembalinya dari Palembang. Tim Kesenian Asuhan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dan binaan Kantor Pariwisata Langkat tampil membawakan tarian Serampang Duabelas dan tarian Rampak

Langkat Bertalu yang merupakan representatif kebudayaan yang ada di tanah Langkat. Diselingi dengan lagu Mas Merah dan pecahannya Anak Kala, ditambah penampilan finalis API (Akademi Pelawak Indonesia) Jamal, Kontingen Langkat sangat menghibur para pengunjung. Bahkan, menurut Purnama, Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan kekagumannya atas penampilan kontingen Kabupaten Langkat. Langkat yang beranggotakan 25 orang penari, penyanyi dan penata rias beserta 6 orang pendamping dari Kantor Pariwisata Langkat tidak mengecewakan Pemkab. Meskipun panitia tidak memberikan predikat kepada semua peserta yang mengikuti

festival ini, Langkat berhasil memboyong Piagam dan Piala kategori Penyaji Tari terbaik dan Penata Musik terbaik. “Prestasi yang dicapai tidak terlepas dari dukungan penuh Bapak Bupati dan Ibu Nuraida Ngogesa,” ujar Purnama sembari menyatakan bahwa Bapak Bupati melalui Asisten Ekbangsos Drs. H. Amir Hamzah MSi secara spontan telah menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh anggota kontingen. Pemain musik Langkat pada malam penutupan dipercaya membawakan seluruh rentetan musik tarian penutup acara yang merupakan kolaborasi tari dari seluruh peserta yang mengikuti festival tersebut. (JUL)

FESTIVAL - Asisten Adm Umum Ekbangsos Drs H Amir Hamzah atas nama Bupati Langkat dan Kepala Kantor Pariwisata Langkat Hj.Purnama Dewi Tarigan diabadikan bersama para penari Langkat dan tim pendamping pada saat mengikuti Festival SeniTari Melayu Nusantara 2010 Palembang di Atrium Palembang Indah Mall belum lama ini. (KPK POS/JUL)


15

KPK POS E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

SUMUT / NAD

ANEKA

Masyarakat Suka Rimbun Mohon Perbaikan Jalan

Semiloka DPRD dan SKPD Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri KISARAN - Kemiskinan dan pengangguran merupakan suatu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi perhatian terutama bagi Negara-negara berkembang seperti halnya Bangsa Indonesia. Kabupaten Asahan merupakan bahagian Negara Republik Indonesia juga tidak terlepas dari sekelumit permasalahan yang terjadi di Negara berkembang. Seperti kemiskinan, pengangguran dan adanya kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pekerjaan rumah yang seakan sulit untuk dicari penyelesaiannya. PNPM Mandiri Perdesaan dimaksud sebagai terobosan kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi 3 persoalan mendasar yang terjadi pada masyarakat atau yang disebut Trickle Down Effect yaitu, Jumlah penduduk miskin yang besar. Tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebar. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melalui PNPM Mandiri terus berupaya untuk melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pendayagunaan sehingga keberlangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat lebih terjamin. Dengan adanya bantuan dan dukungan dari masyarakat, tenaga pendamping dan pemerintah daerah. Mulai tahun 2010 Kabupaten Asahan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan Pemerintah Desa Kabupaten Asahan telah mengadakan Musyawarah Desa, Validasi dan Informasi yang waktunya dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini dapat difasilitasi dan dimaksimalkan, maka masalah kemiskinan secara berkesinambungan akan dapat ditanggulangi. Demikian Laporan Bapemas yang dibacakan Wakil Bupati Surya BSC di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, belum lama ini.(IN)

Kantor Pos Madina Tingkatkan Pelayanan PANYABUNGAN - Kantor Pos Kabupaten Madina kini terus meningkatkan pelayanan. Terbukti saat melayani penerimaan CPNS di kabupaten tersebut beberapa waktu lalu. Kantor Pos di Madina memberikan kemudahan dan tepat waktu saat melayani CPNS yang mendaftar. Demikian penuturan Fitri (23) warga Kelurahan Siabu ketika dikonfirmasi belum lama ini di kediamannya. Fitri menambahkan, tahun lalu dia mengikuti pendaftaran CPNS di Pemkab Madina. Saat itu berkas pelamaran ditangani PT Pos. “Kami sangat tertolong karena biayanya cukup ringan dan waktu kami tidak banyak tersita. Dan sangat mudah ketika menerima nomor testing dan tempat ujian. Semoga pada tahun berikutnya PT Pos tetap eksis,” pintanya. Ramli Siregar Kepala Kantor Pos Panyabungan Kabupaten Madina mengatakan, pihaknya tetap memberikan pelayanan yang baik dengan sepenuh hati kepada masyarakat dan terus berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat supaya tetap betah dan nyaman kalau berurusan dengan kantor Pos. (TH)

Kafilah Julok Raih Juara Umum ACEH TIMUR - Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke31 Kabupaten Aceh Timur, Jum’at malam, berakhir dan ditutup langsung Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin Abu Bakar SPdi. Keluar sebagai juara umum dalam lomba kalam illahi tersebut kafilah asal Kecamatan Julok yang juga bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Peringkat kedua diraih kafilah Darul Aman, peringkat ketiga dari kafilah Kecamatan Ranto Peureulak. Adapun peringkat 10 besar MTQ ke-31 Kabupaten Aceh Timur adalah, Kecamatan Julok, Darul Aman, Ranto Peureulak, Peureulak, Ranto seulamat, Birem Bayeun, Nurussalam, Madat, Idi Rayeuk, Pante Bidari. (BSO)

Pemkab Aceh Timur Reformasi Dunia Usaha ACEH TIMUR - Pemkab Aceh Timur berupaya melakukan reformasi menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik dan kondusif dengan berbagai bentuk peyederhanaan proses pelayanan kepada para pelaku usaha. Hal ini merupakan tujuan dari kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi daerah kepada kabupaten/ kota yang salah satunya adalah untuk meningkatkan produktifitas perekonomian yang berdaya guna. Dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing suatu perekonomian dan tercapainya peningkatan kesejahteraan penduduk di dalam system perekonomian tersebut. Demikian sambutan Bupati Aceh Timur Muslim Hasballah diwakili Kepala Bappeda, Ir Husni Thamrin saat membuka, lokakarya tata kelola Ekonomi Daerah (TKED) Hasil studi indeks TIKED Aceh dan Nias 2010 yang dipusatkan di Aula Bappeda setempat, kemarin. Lokakarya ini dihadiri para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Aceh Timur, dunia usaha, Kadin dan akademisi serta elemen lainnya. Adapun tujuannya menciptakan persaingan antar kabupaten/kota dalam mendukung aktifitas usaha, memberikan informasi tentang praktek tata kelola ekonomi daerah yang mendukung perkembangan dunia usaha, menciptakan daya saing ekonomi nasional yang kompetitif dalam persaingan pasar dunia dan melihat perkembangan atau progres dari study sebelumnya. (BSO)

SOSIALISASI - Husni Isa SE Kabid Pendataan Kependudukan Sergai (kanan) didampingi Camat Bintang Bayu dan Sekcam saat memberikan materi pada peserta sosialisasi.(KPK POS/ARM)

Ada Warga Sergai Tak Mau Didata SERGAI - Hasil sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diseluruh Kecamatan Serdang Bedagai, diperoleh data masih ada warga Sergai yang tidak mau didata oleh Pemerintahan Kabupaten Sergai. Sebanyak 70 Kepala Keluarga didua Desa di Kecamatan Silindak yakni Desa Silindak dan Desa Batu Masagi hingga saat ini lebih ingin didata Pemkab Deli Serdang. Demikian Husni Isa SE Kabid Pendataan Kependudukan Sergai mengatakan kepada KPK Pos, Kamis, sebelum acara sosialisasi pemutakhiran data kependudukan tahun 2010 di Aula Kantor Camat Bintang Bayu. Husni menambahkan, meskipun demikian pihak Dukcapil tetap bekerja dan

melaksanakan program yang sudah dicanangkan. "Kita juga sudah buat kesepakan dengan petugas dukcapil Deli Serdang bahwa mereka tidak akan melakukan pendataan pada warga dua desa tersebut. Ini sudah komitmen kita,"ujar Husni. Terkait pada sosialisasi, Husni mengatakan, kegiatan

ini adalah bagian dari rangkaian program penerbitan KTP elektronik yang akan segera diberlakukan. Bagi warga yang sudah memilik KTP SIAK nantinya akan diberi KTP Elektronik secara gratis, tentu melalui proses pendataan ulang.Dan yang belum punya KTP SIAK disarankan untuk mengurusnya terlebih dahulu. Ditambahkannya, KTP Elektronik ini nantinya lebih efesien dan efektif. Penggunaanya lebih mudah dan bermanfaat luas. Hadir dalam acara tersebut, Camat Bintang Bayu Drs H Mariyono SP, Sekcam Drs Zulkan, para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan dan sejumlah Kepala Dusun.(ARM)

Enam Marga Serumpun Laksanakan Mubes di Agara KUTACANE - Enam Marga yang tergabung dalam satu rumpun garis keluarga/keturunan yang ada di Aceh Tenggara (Agara) akan mengadakan musyawarah besar (Mubes) ke III, yang direncanakan berlangsung Februari 2011, di Desa Kisam, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Keenam marga yang masih serumpun diambil dari garis sejarah keturunan nenek monyang Marga Sihombing Lumbantoruan (Borsaksirumonggur) itu adalah: Marga Sihombing (Suku Tapanuli) Marga Pelis (Suku Alas), Marga Karo-karo (suku Karo dan Alas), Marga Kombih (suku Singkil), Marga Ujung (suku Pakpak) dan Marga Lingga (suku Gayo). Untuk merampungkan perhelatan besar itu, enam marga serumpun yang diperhitungkan jumlahnya belasan ribu kepala keluarga yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Tenggara, telah diadakan rapat bersama diwakili setiap marga yang telah diresmikan menjadi persatuan PESIKAB, pada Sabtu (9/10) untuk memilih pantia Mubes ke III tersebut. Dari hasil musyawarah mupakat secara kekeluargaan, terpilih sebagai ketua, Ir M Husin Pelis MM, dan Wakil Ketua, Amat Irwansyah Karo-karo. Sedang sekretaris, Madris Sihombing SPd, wakil sekretaris Kuswandi Karo-karo SKH. Bendahara, Rajamil Karo-karo, dan wakil bendahara, M Natsir Pelis. Sekretaris Panitia Madris Sihombing kepada KPK Pos menjelaskan, PESIKAB

(Pelis-Sihombing-Karo-karo-Kombih) ini sudah terbentuk di Aceh Tenggara sejak tahun 1997 lalu yang diprakarsai beberapa tokoh tua Marga serumpun PESIKAB. Antara lain; Kamisan Pelis, Drs. Ramidin Syukur Pelis, H.Rahman Sinulingga (Alm), M.Yusuf Isa Karo-karo, Sabam Sihombing, Hasiholan Sihombing, dan Drs Rela Karokaro. Selain nama dan tokoh di atas, Joni Sinulingga (Alm), Gr. AT.Sihombing, Subur Ketaren, Adum Pelis,Suhardi pelis SE, Kapt Purn Pol Rabumun Karo-karo, Sahudasti Kombih, Kamidan Kombih, DR.(HC) Jamidin Hamdani Karo-karo S.sos, Amad Irwansyah karo-karo, dan masih banyak lagi yang lainnya sebut Madris Sihombing. Persatuan Marga serumpun PESIKAB itu sejak berdiri dan dideklerasikan di Desa Kisam telah melaksanakan dua kali Mubes, dengan kata lain telah dua kali pergantian priode kepengurusan. Pada Mubes ke III ini akan memilih pengurus baru Priode ke-III dan setiap Mubes selalu diakhiri dengan pesta besar makan bersama dan menampilkan kesenian setiap suku yang selalu dihadiri seluruh unsur Muspida Plus dan seluruh pengurus Marga-marga yang ada di Aceh Tenggara sambil melantik pengurus baru dengan agenda sehari penuh yang diikuti belasan ribu Kepala Keluarga (KK) serumpun PESIKAB se Kabupaten Aceh Tenggara sebut Madris Sihombing. (JS)

KUTACANE - Masyarakat desa Suka Rimbun, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara yang mayoritas petani, memohon agar jalan di desa itu segera diperbaiki. Harapan ini disampaikan petani di sana, karena selama ini mereka kewalahan mengangkut hasil pertanian mereka. Jarak yang ditempuh untuk mengangkut hasil panen 8 kilometer. Para petani di sana menanam sayursayuran dan tanaman keras. Karena jalan yang rusak, hasil panen pertanian mereka tak jarak membusuk. Bahkan, apabila musim hujan, hubungan ke desa mereka terputus, akibat longsor. "Kami mohon jalan ke desa ini diperbaiki. Ini salah satu harapan kami kepada Pemkab Agara khususnya kepada bapak Bupati H, Hasanuddin B agar dapat memikirkan nasib petani," ucap kepala desa Suka Rimbun. Hal yang sama juga diutarakan tokoh masyarakat desa Suka Rimbun, Cik Gam. Dikatakan, sebelum Pilkada jalan ini pernah ditinjau Kimpraswil Aceh Tenggara dan berjanji akan memperbaiki jalan ini. Namum sampai saat ini perbaikan tak kunjung dilakukan. Suryati SPd, Eksekutif LSM Fappar Agara, saat diminta tanggapannya seputar peningkatan Jalan Desa, mengatakan sebagai putra daerah Ketambe dia meminta agar Pemkab segera memperbaiki jalan ke desa itu. "Jika Pemkab berniat meningkatkatkan perekonomian masyarakat utamakan prasarana jalan desa. Pada masa kepimpinan pak H. Hasanuddin B, saya yakin hal ini akan terwujud secepatnya," ucap Suryati. (SAH)

Masyarakat Senang Irigasi Lawe Harum Diperbaiki KUTACANE - Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara berterima kasih kepada Bupati Hasanuddin B, karena Irigasi Lawe Harum telah diperbaiki Dinas Pengairan setempat. Irigasi ini mengairi ratusan hektar persawahan di kecamatan Deleng Pokhkisen, Lawe Bulan dan Lawe Sumur. Demikian Camat Deleng Pokhkisen, Saliman Desky BA, belum lama ini dikantornya kepada KPK Pos. Saliman Desky mengatakan, irigasi Lawe Harum telah diperbaiki dan sekarang telah dapat mengairi ratusan hektar persawahan. "Sebelum irigasi ini diperbaiki, petani susah mengairi sawah mereka dan sekarang insya Allah sudah lancar," sebut Camat. Sementara itu, Bupati Agara, H Hasanuddin B, ketika ditemui KPK Pos dikediaman dinasnya belum lama ini mengatakan, selaku Bupati harus setiap waktu menerima masukan dari masyarakat termasuk masalah irigasi di Lawe Harum. "Ini kan kepentingan rakyat banyak, ya tentu saya berusaha semua aspirasi rakyat itu akan diupayakan pembangunannya, begitu juga di kecamatan lain di Kabupaten Aceh Tenggara," sebut bupati. Dalam kesempatan itu bupati mengatakan, untuk menjadikan Aceh Tenggara lebih maju, serta rakyatnya dapat hidup sejahtera sangat diperlukan dukungan semua pihak, termasuk Anda selaku wartawan. "Tolong berikan masukan dan kritikan yang sipatnya membangun dan yakinlah kalau sudah bersama-sama pembangunan dan kemakmuran rakyat akan menjadi kenyataan, dan saya selaku Bupati akan selalu melaksanakan amanah rakyat ini untuk kepentingan orang banyak," jelasnya.(JS)

Pemkab Asahan Peringati Hari Cuci Tangan se-Dunia KISARAN - Pemkab Asahan, Jumat lalu, memperingati hari cuci tangan (HCT) se-dunia yang digelar di halaman SD Negeri 01 Kisaran dan di halaman Pesantren Daar Al Uluum. Acara yang diikuti ratusan anak SD ini bertujuan untuk menciptakan perilaku pola hidup sehat, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. HCT mengusung tema global “More Than Just a Day” artinya lebih dari sekadar satu hari, sedang tema Indonesia mengatakan cuci tangan pakai sabun (HCT PS). Demikian dikemukakan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dalam menyambut HCT. Taufan menyampaikan amanat Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih yang mengatakan CTPS merupakan perilaku yang terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit menular antara lain diare, ISPA, Flu Burung dan penyakit lainnya. Untuk ini mari kita biasakan diri untuk CTPS sebagai bentuk pengajaran bagi anak-anak dan seluruh keluarga agar berprilaku hidup sehat sejak dini, untuk mencapai tujuan. CTPS bukan hanya tanggungjawab sektor kesehatan semata, tapi diharapkan kepada semua pihak dil ingkungan pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Asahan Habinsaran Nasution mengatakan, gerakan CTPS bertujuan untuk mengajak masyarakat membudayakan hidup bersih dan sehat dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun, agar masyarakat terhindar dari penyakit menular. (IN)

Pohon Mahoni Ancam Pengguna Jalan PANTAI CERMIN - Puluhan pohon mahoni berusia sekitar 30 tahun lebih yang ditanam persis dibahu jalan menuju obyek wisata Pantaicermin Themepark atau Jalan HT Rizal Nurdin sering membahayakan pengguna jalan. Sebab, selain kondisi pohonnya mulai miring ke badan jalan karena terlalu rindang. Sedang cabang pohon jika turun hujan disertai angin kencang sering menyentuh kabel listrik tegangan tinggi milik PLN. Akibatnya listrik padam serta kerap kali menewaskan sejumlah pengguna jalan. Menanggapi hal di atas, angggota LSM LIMAK (Lembaga Informasi Masyarakat

Anti Korupsi) Sergai, Nasri Chas, Minggu, dikediamannya menegaskan, sudah seharusnya puluhan pohon mahoni yang berada dibahu jalan itu ditebang dan diganti dengan bibit tanaman baru. Saat ini pohon-pohon mahoni tesebut hampir tumbang, namun hingga kini belum ada pihak terkait yang datang untuk melihat kondisi pohon yang sangat membahayakan pengguna jalan itu. “Sudah lama sekali pohon yang tingginya mencapai 15 meter tersebut miring ke badan jalan dan sering mengkibatkan pengguna jalan celaka, namun belum ada yang datang untuk menebangnya,” katanya. (ADI)

MIRING - Salah satunya pohon Mahoni berusia sekitar 32 tahun yang ditanam persis di bahu jalan menuju obyek wisata Pantaicermin Themepark atau Jalan HT Rizal Nurdin. (KPK POS/ADI)


E D I S I 120 25 - 31 OKTOBER 2010

KPKPOS

HALAMAN 16

Penerimaan Satpol PP Pemko Medan Jadi Lahan Bisnis Pemimpin Umum KPK Pos Bezuk Wartawan Penderita Lumpuh LHOKSEUMAWE – Pemimpin Umum KPK Pos Medan, H Baharuddin, Minggu (17/10) membezuk seorang mantan wartawan KPK Pos, Umar Hasan (57) di kediamannya Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Dalam kunjungan ke rumah Umar Hasan, Baharuddin didampingi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Aceh (DPP-PWA) Ibrahim Achmad yang berdomisili di Lhokseumawe. Pemimpin Umum KPK Pos, berada di rumah Umar Hasan sekitar satu jam dan berbincangbincang dengan Umar yang mengalami lumpuh pada badan bagian kanan. Berbagai masukan dijelaskan tentang penyakit yang mendera tubuhnya sejak 1.5 tahun lalu. Pemimpin Umum KPK Pos Medan, sinngah di Lhokseumawe membesuk Umar Hasan dalam perjalanan tugas dari Medan menuju Banda Aceh dan sampai ke Meulaboh, Aceh Barat. "Saya haru menjenguk wartawan saya yang sedang sakit, patutlah dia telah lama tidak aktif, saya pikir kemana dia," kata H Baharuddin saat berbincang-bincang dengan Wartawan anggota PWA. Dalam kunjungan dadakan itu H Baharuddin membawa "bungong Jaroe" (bunga tangan), sesuai adat Aceh tiap berkunjung kepada orang sakit. Sebagaimana dijelaskan Umar Hasan, dia tak lagi mampu melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Sejak 1,5 tahun lalu, ayah delapan anak ini harus mengurung diri di rumahnya. Dulunya, tiap hari mangkal di warung kopi bersama rekan wartawan lainnya di Lhokseumawe, namun sekarang dia ditemani isteri serta anak di rumah. Kini kawan paling setianya adalah sepotong besi sepanjang 1, 20 meter (tongkat) yang membantunya jalan tertatih-tatih tiap hari. Menurut Umar Hasan, dua pekan lalu, Ketua Umum DPP-PWA Ibrahim Achmad bersama beberapa rekan lainnya dari PWA, datang ke rumah membawa satu unit kursi roda. "Saya sangat terharu dengan bantuan dan perhatian rekan, termasuk kunjungan Bapak H Baharuddin membezuk ke rumah. Saya tak menyangka pak Bahar datang," kata Umar. Menurut Umar, pihaknya sangat gembira tatkala datang teman seprofesi menjenguk ke rumah, konon lagi Pemimpin Umum yang datang, tentu hati sangat berbunga-bunga. "Biasa orang menangis karena kesusahan dan menderita sakit, tapi saya menangis karena gembira datangnya pak Baharuddin dan rekannya ke rumah," jelas Umar.(Ery Juwita)

Suryadharma Ali, Darwin Zahedy, Freedy Numberi, Patrialis Akbar, Tifatul Sembiring, Suswono, Salim Segaf Al Jufri

Tujuh Pos di Kabinet

AKAN BERGANTI JAKARTA - Tepat pada 20 Oktober 2010, pemerintahan SBY-Boediono genap berusia setahun. Seperti periode lima tahun sebelumnya, tahun pertama di periode ini juga diwarnai isu pergantian menteri yang dinilai berkinerja buruk alias reshuffle. Dikabarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyiapkan mengganti beberapa menterinya dan menempatkan mereka di pos yang baru. Pos-pos penting dan amat dekat dengan lingkungan istana akan ditempati oleh wajah baru namun tetap dari kabinet. Sekretaris Kabinet yang kini dipegang Dipo Alam akan diganti Andi Mallarangeng yang sudah memiliki kedekatan dengan SBY sejak memulai ancangancang bertarung untuk menuju kursi RI 1 dalam pemilu 2004. Sumber yang amat dekat dengan lingkungan Istana Kepresidenan, menyebutkan, SBY melihat potensi Andi Mallarangeng yang akan lebih optimal bila berada dekat dengan Istana. “Untuk itu dipilih Sekretaris

Kabinet yang merupakan posisi strategis dalam roda pemerintahan Presiden SBY,” jelasnya. Setelah mencopot Dipo Alam, SBY akan menempatkannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menggantikan EE Mangindaan. Sebagai orang yang ikut andil dalam keberhasilan SBY duduk di kursi presiden untuk kedua kalinya, Mangindaan akan menempati pos baru sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Freddy Numberi. “Ada desakan dari orang-orang dekat Presiden SBY supaya tidak lagi memberi tempat bagi pembantupembantunya yang diragukan moralitasnya,” tuturnya. Untuk menggantikan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang semula ditempati Andi Mallarangeng, SBY akan mengajak Anas Urbaningrum yang juga ketua umum Partai Demokrat duduk dalam kabinetnya. “Posisi ini juga penting bagi Anas yang mempunyai target untuk menaikkan perolehan suara partai dalam pemilu berikutnya,” imbuh sumber itu. Kendati sudah ada kebijakan internal agar ketua umum partai tidak rangkap jabatan sebagai petinggi negara, namun hal itu bisa berubah karena ada kepentingan partai yang lebih besar. “Politik bukan harga

mati,” ucapnya. Diganti Selain nama-nama tersebut, kabar dari lingkungan pejabat tinggi negara menyebutkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Pertanian Suswono masuk dalam daftar menteri yang akan diganti. Bila ditambah dengan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maka sedikitnya akan ada tujuh pos di kabinet yang berganti. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menugaskan Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Masyarakat Heru Lelono untuk membangun komunikasi politik yang intensif dengan elite partai politik yang tidak masuk dalam Sekretariat Gabungan Partai-Partai Koalisi dan selama ini mengklaim sebagai oposisi pemerintah. “Presiden telah menugaskan Pak Heru untuk membangun komunikasi politik dengan PDI Perjuangan,” kata sumber itu. Disebutkan, Ketua

DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang juga anak mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR Taufiq Kiemas diproyeksikan untuk menggantikan Tifatul Sembiring. Posisi Menteri ESDM yang saat ini Darwin Zahedy Saleh sedang dipertimbangkan untuk diisi kader PDI Perjuangan yang juga mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Widya Purnama atau Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto berpendapat, reshuffle kabinet bisa menjadi sebagai jawaban terhadap kekecewaan masyarakat. Namun, menurut dia, perombakan kabinet bukan jalan keluar jika pemilihan anggota kabinet yang baru masih mempertimbangkan proporsionalitas dan hanya mengakomodasi kader-kader partai yang menjadi pendukung pemerintah, seperti saat pertama kali membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. “Reshuffle 20 kali pun percuma jika kabinet yang baru tidak didasarkan pada profesionalitas. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki adalah dasar pertimbangan pembentukan kabinet sebelum melakukan reshuffle,” ucapnya. (BBS/SP/FR)

MEDAN - Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dinilai syarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta cacat hukum. Pasalnya, selain banyak masyarakat tidak mengetahui kapan penerimaan anggota Satpol PP alias sangat tertutup, juga diduga untuk menjadi anggota Satpol PP harus mengeluarkan dana antara Rp20 juta hingga Rp30 juta sebagai syarat yang tidak tertulis dan harus disetorkan kepada oknum pejabat di Pemko Medan. Demikian sumber di Balaikota Kemarin. Menurut Sumber tadi, banyak masyarakat yang kecewa dengan penerimaan PTT Satpol PP Medan karena terkesan tidak transparan dan tertutup, sehingga perekrutannya hanya untuk bagian anak serta kalangan pegawai dan Pejabat Pemko Medan. Dalam hal ini oknum Kakan Satpol PP tidak objektif, lebih baik mundur saja. "Kesempatan kerja di Kota Medan diduga dijadikan lahan bisnis pribadi dan kelompoknya," tandasnya. "Dengan tertutupnya penerimaan anggota Satpol PP tersebut dikhawatirkan bisa terjadi kekisruhan, selain akan tidak berjalannya program Pemko Medan juga telah terjadinya diskriminasi," ujarnya. Dari berbagai sumber ada indikasi suap menyuap dalam proses penerimaan itu. Angka suap dikabarkan mencapai kisaran Rp30 juta. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua PC GP Ansor Medan Ismail Nasution kepada wartawan, mengatakan, tidak transparannya penerimaan anggota Satpol PP Medan tersebut bukti bahwa masih terjadinya kebobrokan di tubuh Satpol PP sendiri serta oknum pejabat di Pemko Medan. "Apalagi penerimaan tersebut harus mengeluarkan uang dana hingga Rp30 juta sehingga jelas bahwa penerimaan Satpol PP tidak murni untuk mendukung program Pemko Medan, akan tetapi lebih cenderung menjadi lahan bisnis sedangkan program Pemko akan tidak berjalan karena adanya diskriminasi," ujarnya. Untuk itu Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM diminta bertindak dengan bijak dalam penerimaan anggota Satpol PP agar program Pemko dapat berjalan, terutama dalam penertiban ternak babi. Semua komponen harus dilibatkan sehingga program Pemko Medan dapat berjalan. Tidak seperti selama ini program Pemko Medan tidak berjalan akibat terjadinya KKN dan diskriminasi. (VN)

e-paper KPK POS Edisi 120  

e-paper KPK POS - Koran Korupsi, Politik & Kriminal

Advertisement