SUMATERA UTARA
Selasa 28 Desember 2010
harian andalas | Hal.
13
Asahan Butuh Lembaga Pemasyarakatan
Kadis Pendidikan Madina Didesak Mundur
Kisaran–andalas Setelah dimekarkannya Batu Bara menjadi Kabupaten dari Kabupaten induknya Asahan, nyaris Kabupaten Asahan tidak memiliki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sendiri. Pasalnya, lembaga pemasyarakatan yang ada selama ini yang berada di Labuhan Ruku berada di wilayah Kabupaten Batu Bara. Sejak Batu Bara menjadi Kabupaten lembaga pemasyarakatan Labuhan Ruku saat ini menampung para tahanan dari kedua kabupaten tersebut sudah tidak layak dan over kapasitas. Sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Labuhan Ruku tersebut memang dulunya berada di Kabupaten Asahan, akan tetapi sejak Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua kabupaten. Lapas Labuhan Ruku yang berada di Wilayah Kabupaten Batubara yang jarak tempuh antara Lapas Labuhan Ruku dengan Pengadilan Negeri (PN) Kisaran yang berada di Kabupaten Asahan mencapai 20 km jauhnya. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala penyebab sering terlambatnya jadwal sidang di PN Kisaran ditambah lagi juga sering terlambatnya para jaksa datang ke pengadilan tersebut, ungkap koordinator LBH Publiek Asahan Zasnis Sulung saat di temui andalas kemarin, di kediamannya Jalan Diponegoro Kisaran. (FAS)
Panyabungan-andalas Akibat banyaknya permasalahan dan ditemukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal, memalui aksi damai digelar Senin (27/ 12) menuntut Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Madina, Drs Musaddad Daulay MM, segera mundur sekaligus hengkang dari Kabupaten Madina. Pasalnya, para aktivis HMI menduga terdapat penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009, yang melenceng hingga mencapai jumlah fantastis, Rp
3 miliar. Untuk itu, diminta kepada aparat penegak hukum segera menangkap pengelola DAK 2009 Diknas Madina. Sementara M Yasir Nasution, selaku Koordinator Aksi demo menyebutkan, terdapat banyak kejanggalaan ditemukan pada pengelolaan DAK di Dinas Pendidikan Madina, dari tahun 2006 hingga kini. Alhasil terdapat sekolah yang belum rampung bahkan dibiarkan telantar sejak masa Kadis dijabat H Samad SE. "Selama ini DAK hanya menjadi ATM bagi oknum oknum tertentu," katanya. Menurut Yasir, DAK 2009 juga seharusnya bersifat swakelola. Faktanya, malah mengubah juknis/ juklak atau dengan alasan klasik, kepala sekolah tidak memiliki kemampuan. Alasan ini terkesan mengadaada. Untuk itu, HMI Cabang
Mandailing Natal menyatakan sikap, dalam 3 kali 24 jam Musaddad Daulay harus mundur dari jabatannya. Selain itu, Kadis Diknas Madina diminta transparan terhadap penggunaan DAK tersebut. Begitu juga Kejaksaan Negeri (Kejatisu) didesak agar segera mengusut tuntas kasus per kasus permasalahan di seputar Kadis Diknas Madina, yang selama ini terkesan ditutup-tutupi. Terkait dengan desakan lengser itu, Musaddad Daulay mengatakan, pihaknya akan berusaha memberi jawaban yang tepat kepada para pengunjuk rasa. "Pelaksanaan DAK telah diawasi pihak eksternal dan internal serta sudah sesuai dengan tupoksinya," katanya. Secara terpisah, di sela sela
Natal PDS Penuh Suka Cita Lubukpakam-andalas Perayaan Natal Partai Damai Sejahtera (PDS) Deli Serdang bersama warga, yang digelar di gereja HKBP Penara Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, kemarin berlangsung dengan penuh suka cita Ketua DPC PDS Deli Serdang Renjo Siregar dalam sambutannya
Pesantren Modern Daar Al Uluum (PMDU) Kisaran kembali dipertanyakan status peralihan tanah pertapakannya. andalas/fas
Dipertanyakan, Kejelasan Status PMDU Asahan Kisaran-andalas Keberadaan Pesantren Modern Daar Al Uluum (PMDU) Kisaran, Kabupaten Asahan yang dibangun sekitar tahun 1973, dipertanyakan sejumlah kalangan di daerah ini, seperti masyarakat setempat, LSM, Pers, dan lembaga pemerhati. Karena seperti diketahui, tempat pesantren tersebut berdiri adalah eks tanah HGU PT Uniroyal (PT BSP sekarang). Sekretaris LSM Gapura Cabang Kisaran, Basyaruddin Harahap didampingi rekannya Hamdan Rangkuti, mengemukakan hal itu kepada andalas, Senin (27/12). Menurut Basyaruddin, pemerintah setempat seperti Pemkab dan DPRD Asahan harus transparan menjelaskan kepada
publik, milik siapa PMDU Kisaran itu. Kalau Pemkab Asahan dinyatakan sebagai pemiliknya, lalu disetorkan ke mana hasilnya. Pasalnya, seperti diketahui pertapakan tempat berdirinya pesantren dimaksud merupakan tanah eks HGU PT Uniroyal atau PT BSP milik Bakrie Group sekarang, yang berarti tanah tersebut merupakan aset Pemkab Asahan. Sedangkan, jika pesantren dimaksud merupakan milik yayasan yang mengelola Yayasan PMDU Kisaran. Hingga saat ini bagaimana status peralihan tanah tersebut kepada yayasan. "Hal ini harus dijelaskan Pemkab maupun DPRD Asahan secara transparan kepada
masyarakat agar tidak terjadi kerancuan dan tanda tanya bagi sejumlah kalangan di daerah ini," kata Basyaruddin. Sebelumnya diketahui, sebagai wujud dedikasinya terhadap pembangunan dunia pendidikan Islam di kabupaten ini, mantan Bupati Asahan (Alm) H Abdul Manan Simatupang, yang tak lain merupakan ayah kandung Bupati Asahan saat ini, mendirikan Yayasan PMDU Kisaran. Taufan Gama Simatupang selaku bupati, di yayasan tersebut menempati posisi sebagai Ketua Dewan Penasihat Yayasan PMDU. Karena itu, bupati diminta tidak diam saja menyikapi permasalahan kejelasan status PMDU tersebut. (FAS)
Kadis Pendidikan Madina Musaddad Daulay aksi unjuk rasa dilakukan HMI Cabang Madina, Parkoas Batu Bara meminta kepada aparat penegak hukum agar secepatnya menangkap Kadis Pen-
mengajak seluruh pengurus dan kader PDS membaur dengan seluruh elemen masyarakat guna mendukung program pemerintah. Melalui perayaan Natal ini diharapkan keluarga besar PDS Deli Serdang dapat lebih mendekatkan diri kepada sesama manusia terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME). “PDS Deli Serdang siap memperjuangkan aspirasi dan siap menerima masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, PDS akan turun ke desa desa untuk memberikan yang terbaik,"sebutnya. Acara kebaktian Natal dengan
didikan Madina. Pasalnya, dugaan penyimpangan DAK tahun 2009 sekitar Rp 3 miliar itu berpotensi menjadi temuan BPK. (OI)
thema “Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa satu tujuan” ( Filihpi 2:2b) dengan sub thema “ PDS bersama rakyat”., diisi dengan sajian tembang-tembang pujian, koor, dan Liturgi . Sementara itu ,Pdt TM. Purba STh dalam khotbahnya mengatakan PDS kedepan diharapkan lebih maju dari sekarang. Oleh karena itu, umat Kritiani harus mampu memposisikan diri pada halhal yang positif, sehingga mampu berbuat yang terbaik demi kemajuan bangsa melalui partisipasi bersama PDS. (TH)
Kualuh Hulu Menuju Kota Maksiat Jika ada yang berbicara tentang Kabupaten Labuhan Batu Utara, sudah pasti yang terlebih dahulu dibicarakan adalah Aek.Kanopan yang merupakan ibu kota dari daerah otonom baru ini dan sekaligus pula menjadi ibu kota kecamatan Kualuh Hulu. Oleh- Ilyas MuntheAek Kanopan
Sebelum dimekarkan menjadi daerah otonom baru dari Labuhan Batu induk, kecamatan ini terkenal dengan kepekaan masyarakatnya terhadap segala hal berbau kemaksiatan. Jangan harap permainan judi akan berlangsung dengan bebas apalagi tempat-tempat mesum menawarkan pelayanan "nafsu hewani".Tak perlu menunggu waktu lama, dalam hitungan minggu sudah pasti masyarakat ataupun organisasi keagamaan akan melakukan penggerebekan bahkan hingga pembakaran terhadap tempat- tempat maksiat ini. Namun setelah Labura dimekarkan, hal itu kini menghilang dari Kecamatan yang dahulunya dikenal tempatnya orang- orang yang vokal dalam menjaga daerahnya dari serbuan praktik maksiat. Tak lagi ada riuh rendah suara para aktivis ormas keagamaan, tokoh masyarakat alim ulama dan para cendekiawan
daerah ini yang berani berdiri dan bersuara lantang di tengah kemaksiatan. Padahal, Kecamatan Kualuh Hulu kini merupakan tolok ukur dari daerah otonom bermotto "Basimpul Kuat Babontuk Elok" itu. Tentu, sebagai daerah yang dijadikan tolok ukur, bukan saja dari sisi kemajuan pembangunan, kematangan sumber daya manusianya, pendapatan perkapita namun juga dari sisi keagamaan dan kepekaan masyarakatnya terhadap lingkungan sekitarnya. Praktik perjudian, peredaran minuman keras dan prostitusi didaerah ini kini seperti hal sudah biasa dan sudah dilegalkan. Tak perlu bersusah payah bagi para penggemar judi tebak angka setan (togel) dengan mudah dapat membelinya hampir di semua pojok kota dan seluruh desa. Begitu pula halnya dengan minuman keras dan pelayanan plus-plus dari Pekerja Seks Komersial (PSK), berkedok sebagai pelayan di cafe remang yang bertabur hampir di setiap pojok desa. Seperti halnya di desa Pulo Dogom, Kuala Beringin, Kelurahan Aek Kanopan, Pinggir Jati, Membang Muda, Perkebunan Labuhan Haji, Sukaramai, dan Aekkanopan Timur tempat praktik mesum di buka dengan leluasa dan tidak memiliki izin resmi membuka tempat hiburan. Sementara aparatur desa dan kelurahan hingga kecamatan dan kabupaten hanya berusaha untuk cuek dan tidak berusaha
menindak para cukong-cukong tempat maksiat itu. Sungguh ironis, jika pemekaran daerah dengan isu pembangunan dan modernisasi akhirnya membuat para pejabat dan penegak hukum, tokoh pemuda, agama di daerah ini melakukan tafakur dan hening cipta berjamaah atau malah latah ikut pula mengamini tumbuh suburnya praktik perjudian dan prostitusi di daerah yang dulunya terkenal sangat religius itu. Parahnya, jika situasi ini terus berjalan dan berkembang, yang menjadi korban terbesar adalah para generasi muda Labura. Bagaimana tidak, dengan lingkungan yang terus menerus mempertontonkan praktik maksiat dan bebasnya penjualan minuman keras di lingkungannya, jelas akan sangat memengaruhi mental dan kejiwaan mereka yang masih sangat labil terhadap halhal demikian. Untuk itu, sudah saatnya para tokoh pemekaran, politikus, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh keagamaan, ormasormas keagamaan segera duduk bersama dengan para birokrasi, DPRD dan penegak hukum untuk mencari solusi yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat di bumi "Basimpul Kuat Babontuk Elok" Ini. Sebab bukan mustahil, jika hal ini terus dibiarkan tampa ada upaya maksimal, dalam kurun waktu yang tidak lama lagi Labuhan Batu Utara dengan trademark-nya Kualuh Hulu akan berubah, dari kota relegius menjadi kota maksiat.(**)