Harian Andalas

Sabtu 11 Desember 2010

ACEH MEMBANGUN

harian andalas | Hal.

14

KILAS

Proyek PPIP Mampu Aliri 300 Ha Sawah Sigli-andalas Proyek irigasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Propinsi Aceh (PPIP) di Desa Buluh Peudaya, Dusun Blang Gapang, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie kini memasuki tahap perampungan.

Proyek irigasi yang menelan dana Rp250 juta hanya mampu mengairi areal persawahan penduduk seluas 300 hektar dari 8.585 hektar sawah di kecamatan tersebut.

Pengawas lapangan Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Kabupaten Pidie, M Kasem, Jumat, (10/ 12) mengatakan, proyek pembangunan irigasi tersebut sangat dibutuhkan warga.

"Saya sangat optimis, jika proyek ini dibangun sempurna. Karena proyek tersebut dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat setempat," paparnya.

Ia juga menyebutkan, jika proyek tersebut merupakan proyek dari tingkat I Propinsi Aceh.

Sedangkan pihaknya, hanya melakukan pengawasan di lapangan. Sehingga kualitas dari proyek ini ada jaminannya.

Terlebih, proyek ini sendiri sangat didambakan ratusan petani di sejumlah desa. Marwan Usman, salah seorang warga Desa Buloh Peudaya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membangun proyek irigasi tersebut.

"Saya sendiri bertindak sebagai pengawas lapangan dari kepercayaan masyarakat setempat.

Sehingga, tidak terjadi rendahnya kualitas proyek yang didambakan masyarakat," pungkasnya.

Marwan menyebutkan, jika proyek tersebut rampung, maka paling tidak akan memberikan angin segar untuk mengairi sekitar 300 hektar lahan pertanian masyarakat yang sudah sekian lama kesulitan air.

"Di kecamatan ini, paling sedikit sekitar 5.850 lebih adalah lahan tadah hujan, sedangkan ribuan lainnya hanya menunggu kemurahan air dari irigasi Seumayan dan Rajui," sebutnya. (TAS)

BKPP Bantah Pungut Biaya Pengurusan CPNS Lhokseumawe-andalas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Utara Jamali Sulaiman membantah tuduhan bahwa pihaknya telah meminta sejumlah uang kepada tenaga honorer untuk pengurusan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Kita tidak meminta uang kepada tenaga honorer.

Tenaga honorer kategori satu saat ini dalam proses di BKN Jakarta, dan katagori dua belum seluruhnya masuk ke BKP, sedang dalam verifikasi di SKPD dan inspektorat," katanya di Lhokseumawe, Jumat, menanggapi tuduhan adanya pungutan terhadap CPNS. Menurutnya, dibukanya kantor pada hari libur karena pihaknya harus mengejar penyelesaian tugas kantor, karena kas akhir tahun akan ditutup pada 17 Desember.

"Kami tetap kerja meskipun pada hari libur kantor hingga pada malam hari, dan tidak pernah kami bentuk pengurus tenaga honorer di BKPP, dan bagi mereka yang bahannya kelengkapan surat tidak lengkap kami minta melalui SKPD walaupun ada yang mengantar sendiri ke BKPP," katanya.

Informasi yang diperoleh, ada dugaan pihak BKPP meminta uang kepada CPNS dengan alasan biaya pengurusan keberangkatan sejumlah oknum kantor BKPP menuju ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.

Salah seorang sumber yang tidak bersedia disebut namanya menyebutkan, sejumlah tenaga honorer mendatangi kantor BKPP Aceh Utara pada Selasa (7/12) malam. Kedatangan para honorer ini untuk menyerahkan apa yang dirasakan belum lengkap.

Bahkan ada yang menyebutkan, para tenaga honorer dimintai sejumlah uang untuk biaya keberangkatan oknum BKPP dalam melakukan pengurusan.

"Kami heran dalam pengurusan ini banyak kejanggalan, pemberitahuan kelengkapan berkas diberitahukan secara diam diam bukan melalui pengumuman yang jelas, bukan hanya itu, para tenaga honorer harus mendatangi kantor BKPP pada malam hari dan hari libur bertepatan dengan hari Tahun Baru Islam," kata salah seorang tenaga honorer. (ANT)

Minah Langkah di Meulaboh Meulaboh-andalas Antrian panjang di sejumlah pangkalan minyak tanah di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, kembali terjadi sejak sepekan terakhir, akibat langkanya bahan bakar tersebut.

"Sudah harganya mahal, dari Rp2.850/liter kini menjadi Rp3.500/liter, langka lagi, nggak tahu ini sekarang mau masak pake apa," keluh Darni (41), Warga Desa Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Jumat, (10/12).

Dipihak lain, pemilik salah satu pangkalan di sekitar Jalan Majapahit, Kelurahan Rundeng, Eni (43) mengatakan, sejak sebulan terakhir, pasokan minyak tanah tidak lancar.

Ia menyatakan, dari biasanya dipasok sekali dalam seminggu, kini sekali dalam tiga pekan.

"Terpaksa pembelian dibatasi, untuk satu orang jatah lima liter, dengan harga Rp3.500/liter, bukan kami saja yang menaikkan harga, bukan maksud mencari keuntungan lebih, melainkan sebagai modal untuk membeli lebih dari biasanya satu ton menjadi dua ton," kata Eni. Lebih lanjut, terjadinya kembali kelangkaan minyak tanah memicu reaksi DPRK setempat.

"Seharusnya Pertamina yang terdepan dalam persoalan ini, bukan hanya diam terus melepas persoalan kelangkaan minyak tanah pada pemda begitu saja, seperti terjadinya kelangkaan sebelumnya, dalam waktu dekat Pertamina akan kami panggil, karena jangan sampai ada kecurangan di tubuh Pertamina," kata anggota Komisi-D DPRK Aceh Barat Amri. (ANT)

andalas/dd harison

PAWAI- Ratusan pelajar yang tergabung dari tiga Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, tingkat sekolah dasar (SD) SMP, sampai SMA turut memeriahkan Tahun baru 1432 Hijriah dengan cara melakukan pawai.

Kadis Akui Jalan Provinsi ke Gua Tujoh Memprihatinkan Sigli-andalas Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Cipta Karya, Kabupaten Pidie, Ir Anwar Ishak mengakui sepanjang 8 kilometer lebih badan jalan pronpinsi di Kecamatan Laweueng menuju Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, kondisinya saat ini rusak parah.

"Saya mengakui jalan tersebut kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Namun kerusakan badan

jalan propinsi itu bukanlah tanggungjawab kami. Tapi tanggung jawab Tingkat I Propinsi Aceh," kata Anwar kepada andalas, Jum'at (10/12) kemarin di ruang kerjanya.

Disinggung kapan jalan tersebut dilakukan perbaikan, Anwar mengatakan pihaknya belum mengetahuinya karena masalah pembangunan jalan propinsi adalah tanggung jawab propinsi. "Lebih jelasnya, tolong tanyakan saja pada staf saya, mungkin dia lebih tahu kapan," katanya.

Kadis BMCK Pidie ini menyebutkan, jika dilihat cukup banyak jalan yang rusak dan berlobang. Kondisi ini tidak lepas pula dari truk-truk yang bertonase tinggi tidak mentaati aturan.

"Pemerintah tetap akan memberikan yang terbaik buat rakyatnya, begitu juga rakyat hendaknya mematuhi ketentuan yang berlaku," kilah Anwar Ishak yang dikenal cukup disiplin dalam membangun daerahnya.

Kerusakan badan jalan propinsi ke Gua Tujoh Laweueng yang juga lokasi objek wisata lokal, kini hangat dibicarakan banyak kalangan. Karena, jalan tersebut juga merupakan jalan alternatif Banda Aceh menuju Medan.

Selain itu, juga melintasi kawasan bukit kapur yang pemandangannya sangat menajubkan. Tapi, kerusakan tersebut belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. (TAS)

Harga Pisang Barangan Anjlok Sigli-andalas Harga pisang barangan (ayam) di Pusat Pasar (Puspas) Perbelanjaan Kota Sigli dan Puspas di sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Pidie saat ini mengalami penurunan drastis.

Menurutnya harga pisang tersebut disebabkan produksi pisang yang terus meningkat tajam, sementara minat pembeli menurun akibat kondisi keuangan daerah sangat terpuruk.

Sejumlah petani pisang di Kecamatan Padang Tiji kepada andalas, Jumat, (10/12) menyebutkan, mereka mulai kesulitan memasarkan pisang kepada pedagang (mugee).

Jika dibeli pun harganya pertandan sudah sangat murah, atau harganya jauh menurun ketimbang harga pisang sebelumnya.

"Pisang-pisang kami sudah beberapa hari jarang diborong oleh pedagang yang membawa hasil panen kami keluar daerah, seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Medan, dan bahkan ke Pulau Batam," tutur Mutasir dan Yulisman Usman, petani pisang di Kecamatan Padang Tiji dan Muara Tiga.

Hal senada juga dikatakan pedagang pisang lainnya, Nurlina, sebelumnya dagangan pisang cukup laris dibeli oleh pembeli, baik mereka pedagang musiman maupun

andalas/nafli

ANJLOK- Nurlina pedangang pisang barangan Simpang Beutong, Kabupaten Pidie mengaku harga pisang saat ini anjlok. masyarakat luas dari berbagai kalangan, termasuk para pejabat yang melintasi badan jalan propinsi.

Disebutkan, sebelum Lebaran Idul Fitri beberapa bulan lalu,, harga pisang cukup menggembirakan. Saat itu, harga pisang ayam per tandannya

berkisar Rp35000, kini turun menjadi Rp 20.000 Pisang kepok dari Rp15.000 turun menjadi Rp 13.000.

Begitu juga dengan pisang wak (monyet), Penurunan harga tersebut terjadi di tingkat petani maupun pedagang. (NAF)

DPRK Larang Dispenduk Keluarkan KTP Baru Meulaboh-andalas Kalangan DPRK Aceh Barat melarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerima pengurusan baru kartu tanda penduduk, terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah itu yang tidak menerima warga berdomisili di luar daerah.

"Kami telah mendatangi Kantor Dispenduk dan meminta para karyawan untuk menghentikan aktivitas pengurusan KTP baru, kecuali perpanjang. Kami juga minta pengertian pemerintah kabupaten/kota lain hingga provinsi untuk tidak mempolitisir keputusan ini," kata Ketua Komisi-A DPRK Aceh Barat Rizwan di Meulaboh, Jumat. Ia menyatakan, sejak puluhan tahun wilayahnya tidak pernah menerapkan aturan KTP dalam penerimaan CPNS, kali ini diberlakukan akibat ada sejumlah kabupaten/kota lain yang pernah menerapkan aturan yang sama, sehingga sempat mengecewakan masyarakat di kota dengan sebutan "Tauhid dan Tasawuf" itu.

Terutama, kata dia, pemerintah daerah setempat sengaja lebih memberikan kesempatan pada putra-putri daerah yang selama ini dirasakan hanya sebagai penonton. "Dulu banyak warga kita mengeluh ditolak di daerah lain, sekarang kita buat aturan begini ya harus terima, bukan sedikit sarjana asli daerah yang berkualitas maka kita utamakan mereka, asalkan bisa baca Alquran yang dibenarkan melalui surat pengantar kepala desa setempat," kata Rizwan.

Dengan adanya penerimaan PNS khususnya di bidang kesehatan, lanjutnya, tidak ada alasan lagi terjadi kekosongan tenaga seperti yang selama ini terjadi di sejumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu sehingga terkesan menjadi kandang kambing. Dipihak lain, Kepala Dispenduk Aceh Barat Muhammat Nur Juned mengelak, bahwa aktivitas karyawannya hingga larut malam berkaitan dengan pengajuan KTP baru terlebih lagi dari masyarakat luar daerah.

"Sudah tiga bulan ini kami bekerja sampai larut malam untuk mempersiapkan program Elektronik E-KTP, bukan karena menerima pengurusan baru, banyak masyarakat kita juga ikut mengurus seharusnya sih berinisiaatif sejak jauh hari mengurus KTP, kalau saat ini tidak mendapat perlayanan cepat ya jangan kecewa," kata Juned. (ANT)

60 % Penyuluh Lapangan Perikanan dan Kelautan Tidak Aktif Akibat diberikannya jabatan struktural hingga ada juga yang bekerja pada kegiatan sejumlah proyek kepada para penyuluh lapangan Perikanan dan Kelautan di Provinsi Aceh, saat ini sebesar 60 persen penyuluh dimaksud dilaporkan tidak aktif/ eksis.

Eksesnya, program 2015 yang direncanakan Pemerintah, untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil

produk perikanan terbesar dunia yang diistilahkan Minapolitan, berkemungkinan sulit tercapai.

"Yang terjadi selama ini, banyak penyuluh dilapangan tidak aktif/eksis, dikarenakan banyak faktor, baik faktor koordinasi, maupun pembinaan terhadap mereka (penyuluh), dan jika saja penyuluh tidak dimanfaatkan/ difungsikan, tidak diperhatikan kemungkinan sulit dicapai program Minapolitan itu," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Razali AR, melalui Kasi Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya

Alam, Ir Kanisullah, yang juga selaku ketua panitia pelaksana pertemuan pembinaan penyuluhan perikanan, Kamis (9/12) di Aula Badan Pengkajian Tekhnologi Pertanian Aceh.

Kata dia, berhasil tidaknya program di lapangan tersebut sangat dipengaruhi oleh para penyuluh. Buktinya, pada masa sebelumnya Aceh yang memiliki swasembada pangan dan pernah menurun, kemudian baru sekarang ini baru mulai meningkat kembali.

"Artinya, semua ini tidak terlepas dari peran penyuluh secara optimalisasi, sebab, penyuluh merupakan ujung

tombak atas sektor perikanan," katanya.

Karena itu, pihaknya melakukan pertemuan pembinaan penyuluhan perikanan yang dilakukan secara rutinitas setiap setahun sekali yang didanai oleh Badan Penyuluhan Perikanan Kementerian Kelautan.

Ia menyebutkan, baik daerah maupun pusat perlu melakukan pembenahanpembenahan kembali terhadap penyuluh perikanan yang sebelumnya telah terpencar untuk dapat dieksiskan kembali.

"Saat ini jumlah penyuluh setiap kabupaten/kota

berkisar rata-rata antara 5-7 orang, sedangkan di Provinsi ada 71 orang. Dan, yang tidak aktif mencapai 60 persen, karena mereka sudah diberikan jabatan truktural kemudian ada juga penyuluh yang bekerja pada kegiatan proyek, artinya fungsinya sebagai penyuluh tidak aktif lagi,"sebutnya.

Kendala lain, sambung dia lagi, tidak aktifnya para penyuluh tersebut juga disebabkan statusnya yang kurang jelas, fasilitas, sarana dan prasarana penyuluhan, koordinator atau induk dari penyuluh ditingkat provinsi selama ini justeru tidak ada. (AFRI)