serta merawat perdamaian sebagaimana ditegaskan dalam MoU tersebut. Dalam perspektif hukum, setiap kesepakatan yang dibuat secara sah, memenuhi syarat subjektif dan syarat objektifnya, maka terhadap kesepakatan tersebut berlakulah asas pacta sunt servanda, yaitu kesepakatan tersebut mengikat para pihak bagaikan keterikatannya pada undang-undang. Sehingga, baik Pemerintah Republik Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka harus sama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk memelihara dan merawat perdamaian, serta sekaligus mencegah dan mengantisipasi segala kemungkinan kerawanan yang berimplikasi dapat mencederai perdamaian. Karenanya, masing-masing mantan pihak yang bertikai harus “mengamankan� para anak buahnya, jika mareka bertindak di luar koridor kesepakatan. Dalam salah butir MoU Helsinki secara tegas dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tekad bersama sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu suatu proses yang demokratis dalam negara kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia, maka akan adanya suatu Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, membentuk UndangUndang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh adalah kesepakatan yang oleh asas pacta sun servanda yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dengan mengacu pada asas hukum inilah Presiden Republik Indonesia bersama dengan DPR RI membentuk undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Jadi, jelasnya, undangundang ini dibentuk sebagai penjabaran atau tindak lanjut dari kesepakatan damai MoU Helsinki. Sebagai bukti adanya relasi antara UUPA dan MoU Helsinki, Dalam Penjelasan Umum UUPA jelas dinyatakan bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nota Kesepahaman (MoU) merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. 194
M E R A N G K A I K ATA D A M A I