Issuu on Google+


Laporan Analisa

PERMASALAHAN SERTIFIKASI TANAH HAK MILIK MASYARAKAT PASCATSUNAMI DAN POTENSI SENGKETA AGRARIA

2009


Daftar Isi

vii 01

07

Kata Pengantar

01 03 03 03 05

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah Identifikasi Masalah Hipotesa Kendala Tujuan Penelitian

Tinjauan Hukum 07 Konsep dan Proses Pengembalian Tanah Hak Milik

Masyarakat Paska Bencana Tsunami Berdasarkan Regulasi yang Berlaku dan Rencana Induk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh, Nias dan Sumatra Utara 09 Subjek dan Objek Hukum dalam Hal Kepemilikan Tanah 10 Perlindungan Terhadap Hak Perdata Warga katahati institute

iii


13

15 17

14 14 14 14

Metodologi Penelitian

Studi Literatur Interview Metodologi yang Digunakan Teknik Analisa

Hasil Penelitian Analisa dan Pembahasan 17 Kondisi Tanah Paska Bencana 19 Pelaksanaan Proses Pemulihan yang Dilakukan oleh

Pihak-Pihak Pemerintah dan Non Pemerintah 19 Analisa Terhadap Pelaksanaan Pengembalian Hak Milik Atas Tanah 20 Persoalan yang Timbul di Desa-Desa Penelitian Tentang Sertifikasi Tanah Sebagai Akibat dari Belum Tuntasnya Proses Rekonstruksi dan Pensertifikasian Atas Tanah Hak Milik Warga

29

33

iv

laporan analisis

Penutup 30 Kesimpulan 31 Rekomendasi Daftar Pustaka


Ringkasan

A

nalisa ini menggambarkan tentang kondisi rekonstruksi dan sertifikasi tanah masyarakat di Aceh pascatsunami hingga penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan, masih ada terdapat ketidaktuntasan dalam proses ini, walaupun dalam prosentasi yang kecil, tetapi bukan tidak mungkin apabila terus terjadi pembiaran, atau penundaan dalam waktu yang tidak jelas akan terjadi potensi konflik atau sengketa agraria. Pembangunan kembali Aceh dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang hampir selesai harus serius melakukan evaluasi terutama dibidang pertanahan. Persoalan-persoalan mendasar seperti proses pendataan, pengukuran sampai sertifikasi tanah yang masih belum selesai bukan saja akan memelihara potensi konflik atau sengketa dikemudian hari, tetapi juga pemenuhan katahati institute

v


hak-hak masyarakat atas tanah harus tetap dipenuhi. Sebenarnya pemerintah bukan tidak melihat hal ini. Secara tersirat, Penetapan Surat Keputusan Ka BPN no. 114 tentang Pendaftaran Tanah Berbasis Masyarakat mempertegas kekurang berhasilan proses rekonstruksi dan sertifikasi tanah masyarakat yang selama ini berjalan, dan Penetapan Surat Keputusan Ka BPN ini adalah salahsatu usaha pemerintah dalam melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Unit kerja tim RALAS yang melakukan tugas ini sejak tahun 2005 sudah diganti dengan nama Tim Penyelesaian Pekerjaan RALAS Ajudikasi yang masa tugasnya dan jenis tugasnya meneruskan kerja tim ralas yang belum selesai sekaligus melakukan kerja-kerja selanjutnya yang seharusnya dilakukan oleh tim terdahulu tersebut Tetapi disisi lain, per­ gantian ini, setidak-tidaknya berindikasi, tidak adanya pengakuan dari pemerintah bahwa tim RALAS yang terdahulu harus di evaluasi bahkan harus ditinjau lagi, mengingat sedikit banyak ada saja tindakan-tindakan di lapangan yang akhirnya menyengsarakan rakyat yang sedang menunggu kelanjutan proses sertifikasi tanah tersebut. Selain itu, berlarut-larutnya proses ini mengakibatkan permasalahan lain di bidang

vi

laporan analisis

atau program pembangunan lain, yang akhirnya bisa menimbulkan kesalahpahaman bahkan sengketa, diluar potensi-potensi perampasan hak milik yang masih terus ada. Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompokkelompok swadaya atau organisasi non pemerintah juga mulai dilibatkan, dalam arti adanya ketidakmampuan pemerintah untuk melakukannya sendiri. Hal ini juga berindikasi, fungsi kontrol harus juga dimaksimalkan melalui pihak-pihak non pemerintah sehingga. Selain masyarakat diharapkan kembali mendapatkan haknya, peraturan juga berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Walau bagaimanapun juga, selama cara kerja pemerintah masih belum sepenuhnya disiplin dan profesional, pembaruan-pembaruan aturan-aturan yang dilakukan, tidak akan pernah terimplementasi dengan baik. Dan akhirnya hanya menghambur-hamburkan keuangan negara saja, tanpa terjadi pencapaian target yang maksimal. Pada dasarnya keadaan ini sudah waktunya untuk dilakukan advokasi, mengingat keberlanjutan program pemulihan ini terus berjalan, demi suksesnya program pemulihan ini di Aceh, dan demi terpenuhinya pengembalian hak-hak atas tanah bagi masyarakat Aceh.


Kata Pengantar

B

encana gempa bumi dan Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, telah mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang bersifat multidimensi. Selain menimbulkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan peradaban masyarakat juga menjadi lumpuh. Bencana yang didahului dengan gempa, kemudian diikuti dengan naiknya air laut secara besar kedaratan membawa semua yang ada didaratan kota Banda Aceh an sekitarnya ke laut. sehingga yang ada setelah bencana tersebut adalah hanya tanah lapang yang kosong disebagian besar tempat dan wilayah. Bencana ini menimbulkan komplikasi permasalahan dalam hal penataan dan penemuan kembali identitas tanah hak milik, karena hancurnya batas-batas tanah, tanah yang telah tenggelam oleh air laut atau rusaknya katahati institute

vii


kualitas tanah sehingga tidak dapat difungsikan sebagai pemukiman kembali, dan lain sebagainya Kondisi ini, membuat pemerintah mengeluarkan peraturan khusus, seperti UU nomor 48 tahun 2007, yang diharapkan dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali (rehabilitasi dan rekonstruksi) dapat memenuhi semua kategori permasalahan yang ada di lapangan yang tidak tercakup pada regulasi-regulasi pertanahan yang ada. Masyarakat Aceh yang kehilangan rumah dan tanahnya memang memiliki permasalahan yang sangat beragam dan tidak mudah diselesaikan begitu saja untuk mendapatkan kembali haknya atas tanah, selain hukum tentang pertanahan di Indonesia memang merupakan salahsatu hukum yang pelaksanaannya begitu rumit dan birokratif, sehingga memakan waktu yang lama, hancurnya kantor-kantor lembaga pertanahan daerah berikut data dan dokumen pertanahan turut menambah kompleksitas dari permasalahan ini. Sampai saat ini, ditahun keempat sejak program pembangunan kembali dilaksanakan, dari berbagai laporan, tulisan dan analisa yang pernah dibuat, persoalan-persoalan yang terjadi pada proses pengembalian kembali tanah masyarakat dan sebagainya masih saja banyak terjadi, selain masih banyak juga masyarakat yang masih belum juga mendapatkan haknya kembali. Begitu pula dengan persoalan tanah di Indonesia secara umum, belum pernah ada kasus semacam ini yang terjadi, baik dalam skala kecil, apalagi pada skala besar. Regulasi hukum tentang tanah yang berlaku mendapat ujian, sampai sejauh mana hukum pertanahan dapat melakukan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan pertanahan di Aceh paska bencana, yang pada akhirnya memang hukum pertanahan disempurnakan viii

laporan analisis

kembali dengan terbitnya beberapa peraturan-peraturan tentang tanah untuk dapat memayungi persoalan-persoalan tanah di Aceh. Persoalan-persoalan pertanahan yang ada paska bencana diinventarisir oleh pemerintah dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku Utama, maret 2005 tentang permasalahan hukum terhadap proses penyelesaian atau rehabilitasi tentang pertanahan di (terutama) Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu sebagai berikut1: 1. Belum adanya ketentuan mengenai obyek (tanah): (i) tanah musnah dan; (ii) hasil scanning sebagai alat bukti yang sah; 2. belum adanya ketentuan tentang subyek hukum berkaitan dengan tanah, yaitu: (i) tanggungjawab terhadap kebenaran materiil dokumen pendukung kepemilikan tanah; (ii) larangan transaksi atas pengalihan hak atas tanah untuk melindungi pemilik tanah; 3. belum adanya ketentuan Baitul Maal sebagai badan hukum pemegang hak atas tanah; 4. belum adanya ketentuan mengenai modifikasi mekanisme pengumuman dan sumpah untuk percepatan penerbitan sertifikat pengganti; 5. belum adanya ketentuan mengenai penetapan tanah milik komunal (hak milik adat); 6. tidak jelasnya mekanisme penetapan penggunaan tanah untuk kamp pengungsian atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya Begitu pula dengan instansi pemerintah 1

Bagian 4-10, 4.1.7. Hukum, Permasalahan Pokok Hukum, (2) Pertanahan. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku Utama, maret 2005


terkait di Aceh, dengan kapasitasnya masingmasing berusaha untuk dapat membenahi kembali dirinya sendiri untuk dapat bertugas seperti semula sambil kembali bertugas dengan persoalan yang menumpuk, banyak masyarakat Aceh menggantungkan harapan mereka pada instansi-instansi pertanahan dan BRR untuk mendapatkan bantuan dan kembalinya hak mereka atas tanah miliknya. Tanpa mengesampingkan pihak-pihak

organisasi non pemerintah atau pihak lain atas nama bukan organisasi, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional, yang sedikit banyak turut juga memberikan konstribusinya. bukanlah tidak mungkin menjumpai persoalan-persoalan dalam proses pelaksanaannya, diharapkan analisa ini dapat menjangkau persoalan-persoalan tersebut dan hasil analisanya dapat berguna bagi kegiatan advokasi selanjutnya yang akan dilakukan.

katahati institute

ix


Pendahuluan

LATAR BELAKANG MASALAH

Bencana Tsunami telah membuat masyarakat Aceh kehilangan tempat tinggalnya. dan segala miliknya yang berada di atas tanah yang juga menjadi miliknya. Bencana yang didahului oleh gempa kemudian masuknya air laut ke daratan dalam jumlah besar sampai menghilangkan batas-batas fisik tanah dan kepemilikan, dan ada juga tanah kepemilikan yang menjadi hilang karena termasuk tanah daratan yang ditelan air laut dan menjadi rendaman sampai sekarang. Berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) per 21 Maret 2005, jumlah korban dari 20 kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam diperkirakan mencapai 126,602 orang meninggal dunia dan telah dimakamkan, dan hilang sebanyak 93,638 orang. Dan jumlah pengungsi yang tersebar di 21 kabupaten/ katahati institute

1


kota Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 514,150 orang1 Akibat yang lain, surat-surat kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat juga turut hilang karena juga tersapu pada saat bencana itu terjadi. mereka yang selamat pun belum tentu mempunyai surat kepemilikan tanahnya. selain itu lembaga-lembaga terkait yang memiliki salinan dan arsip dokumendokumen hak kepemilikan tanah masyarakat juga ikut hancur dan hilang karena kantornya turut terkena bencana. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kerusakan dan kerugian di kedua wilayah tersebut secara total diperkirakan mencapai Rp. 41,4 triliun, dimana sebagian besar (78%) merupakan aset hak milik masyarakat (nonpublik), sementara sisanya merupakan aset pemerintah. Bencana tsunami yang terjadi, menelan banyak korban, selain itu juga menghancurkan berbagai bangunan, termasuk perumahan. dan mengakibatkan sulitnya melacak batas-batas tanah yang ada. Batas-batas tanah menjadi semakin sulit terlacak terutama setelah dilakukannya pembersihan dan pembenahan dengan menggunakan alat-alat berat selama beberapa kali dilakukan. Paska bencana, pada masa darurat, masyarakat kembali ke tempat tinggal mereka semula, untuk dapat mengenali rumah atau tanah mereka atau apa saja yang tertinggal disana. Mereka kemudian mencoba mengidentifikasi kembali tanahnya, disinilah kesulitan itu mulai terjadi. Mereka yang selamat belum tentu dapat mengenali secara 1

Buku Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku Utama.

2

laporan analisis

Dampak bencana bagi kondisi pertanahan di Aceh

detil

[Data UNDP]

80,000 hektar

Tanah yang terkena dampak tsunami

100,000 hektar

Bidang tanah yang musnah

10,000

Buku tanah yang hilang dan rusak Hilangnya kartu identitas diri penduduk* Rusaknya sejumlah kantor BPN dan berkurangnya sekitar 30% staf BPN [*] Diperkirakan hampir semua masyarakat Aceh yang masih hidup paska bencana kehilangan identias dirinya.

ukuran luas tanahnya. hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu: 1. Mereka yang selamat mungkin saja si ibu, atau si anak, atau si ayah, atau kakek, nenek dan lain sebagainya (mereka yang akhirnya disebut sebagai ahli waris) yang belum tentu memahami secara persis ukuran tanahnya, atau juga mereka susah untuk membuktikan bahwa tanah yang mereka kenali itu dapat mereka klaim sebagai tanah mereka, karena identitas mereka pun tidak ada. 2. Mereka yang selamat mungkin pindah ke daerah atau wilayah lain, bergabung dengan anggota keluarga/saudara yang lain. Kondisi seperti ini kemungkinan akan luput dari pendataan kembali, karena statusnyapun belum diketahui apakah selamat dari bencana atau tidak. 3. Pimpinan desa tidak selamat, dan digantikan dengan pimpinan baru, yang


belum tentu memahami atau dapat mengetahui/ mengingat batas-batas tanah di wilayahnya 4. Pindah domisili karena berbagai sebab, karena mengetahui informasi tentang program pengembalian hak atas tanah, dan tidak mengerti (pengetahuan dan pengertian tentang tanah kurang)

IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan dalam hal masyarakat untuk mendapatkan tanah yang merupakan hak miliknya diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Penerapan dan pelaksanaan regulasi pertanahan yang dilakukan oleh aparatur negara terkait di lapangan dalam proses pengembalian hak milik atas tanah pada masyarakat. 2. Kesulitan masyarakat dalam proses pengembalian hak milik atas tanah miliknya. 3. Kinerja aparatur negara lembaga pertanahan terkait di NAD 4. Akibat-akibat yang timbul di masyarakat pada saat masyarakat menjumpai kesulitan dalam menjalani proses sertifikasi tanah hak miliknya

HIPOTESA

Hipotesa atau dugaan sementara mengenai perkembangan proses pengembalian hak milik masyarakat atas tanah sampai saat ini masih berlangsung, dan bahkan ada yang masih menunggu kejelasan dari instansi terkait tentang proses-proses selanjutnya. Masyarakat memang tidak bisa meminta untuk mempercepat proses-proses tersebut, karena walau bagaimanapun juga pengesahan terhadap ukuran tanah dan data harus datang dari instansi-instansi pemerintahan terkait, dan atas dasar persetujuan masyarakat pula tentang keakuratan data dan hasil pengukuran

KENDALA Dalam penulisan ini, proses untuk mendapatkan data yang akurat menjadi sulit karena beberapa faktor yang dijumpai dilapangan, maupun keterangan dari berbagai media sebagai berikut: 1. Sulitnya melakukan pengamatan terhadap proses pensertifikasian tanah untuk melihat sampai sejauh mana dan proses tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang ada karena sudah dilaksanakan jauh sebelum penelitian dilakukan dan dari beberapa kegiatan pensertifikasian ada yang belum selesai sampai saat ini tetapi belum mampu menyampaikan informasi secara detil dan akurat mengenai penyebabnya 2. Untuk beberapa anggota masyarakat karena proses tersebut sudah lama tidak diteruskan dan mereka sudah lama menunggu, akhirnya hal ini menimbulkan rasa keputus asaan sehingga mempengaruhi jawabanjawaban-jawaban yang diterima oleh tim peneliti, karena buat mereka, proses interview dan tanya jawab pada kegiatan penelitian sudah beberapa kali mereka dapatkan, tetapi persoalan mereka tetap belum selesai 3. Sulitnya melakukan wawancara terhadap aparatur negara terkait dengan masalah pertanahan dilapangan. 4. Adanya kecurigaan terhadap data yang dipublikasikan oleh BRR terkait dengan konteks penulisan ini mengalami manipulasi atau tidak akurat

katahati Laporaninstitute Analisis

3


Bertumpuknya berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam suatu desa/wilayah, juga turut memperumit kerja-kerja tim dari instansi-instansi pertanahan terkait, selama tidak terkelola dengan baik, tentu saja hasil yang diharapkan tidak akan tercapai atau maksimal. tetapi disisi lain, dengan menumpuknya program-program tersebut justru menimbulkan potensi-potensi korupsi dan kegiatan-kegiatan pungli (pungutan liar) dilapangan. Bantuan-bantuan yang datang dengan program mereka, sedikit banyak membutuhkan perhatian, waktu dan kerjasama dengan instansi-instansi pertanahan terkait tersebut terutama seperti program-program rumah bantuan, pembangunan fasilitas masyarakat, rekonstruksi tapal batas desa dan lain sebagainya, sehingga, proses sertifikasi yng sedang berlangsung akhirnya harus menunggu, mengingat program mana yang sedang yang berjalan yang lebih mendatangkan keuntungan pribadi. Tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang hak milik atas tanahpun juga dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan pungli dan selain akhirnya memakan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikasi tersebut, akhirnya mulai timbul klaim-klaim dari pihak yang pada dasarnya bukan sebagai pemilik terdahulu, atau mulai terjadi kesenjangankesenjangan sosial dimasyarakat karena beberapa golongan masyarakat ada yang sudah selesai melakukan pengurusan sertifikasi tersebut. Sementara informasi-informasi yang diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan pengurusan sertifikasi tanah dan lain sebagainya tidak dilakukan secara optimal, ada yang hanya sekedar menyampaikan saja tanpa melihat 4

laporan analisis

sampai sejauh mana masyarakat dapat menyerap atau mengerti tentang informasi yang disampaikan. Ketergantungan terhadap fungsi dan peran keuchik di tiap desa, membuat proses pengurusan tanah yang dilakukan masyarakat belum tentu dapat dikatakan optimal, mengingat keuchik yang hanya terdiri dari satu orang saja, itupun apabila keuchik tersebut sungguh-sungguh melakukan tugasnya. Proses pembangunan secara umum di tiap desa yang terkena bencana, sebagian besar menerima bantuan dari berbagai bidang hampir secara bersamaan, hal ini membuat, tugas seorang keuchik menjadi semakin beragam dan kurang optimal. Dari soal kepengurusan tanah, pendataan warganya, program bantuan perumahan, pembangunan fasilitas masyarakat, maupun penetapan tapal batas desa. Berbagai sertifikat lainnya dan lainnya, membuat pekerjaan keuchik seolah menumpuk. Masalah yang ada didalam masyarakatpun masih merupakan tanggungjawabnya sebagai pimpinan desa. Kondisi inilah yang sedikit banyak terjadi pada desa yang sedang mendapat program bantuan, dan dalam pengelolaannya, tidak mendapatkan dukungan atau bantuan yang memadai dari pemerintah, karena asumsi pemerintah, yang juga sebagai pemberi bantuan, hal seperti itu diwenangkan kepada keuchik dan masyarakatnya. Begitu pula dalam soal pertanahan, walaupun menurut undang-undang, tugas keuchik diperbantukan oleh Tuha Peteu, dan Baitul Mal, tapi mereka tetap mempunyai batasan wewenang dalam membantu masyarakat dalam kepengurusan tanah, sementara tugas sepenuhnya tetap berada di tangan keuchik.


Pemerintah pun selain berfungsi sebagai pemberi bantuan, juga mengirimkan staffstaffnya untuk terjun kelapangan, melakukan tugas yang diemban berdasarkan aturanaturan yang ada, tetapi perlu dipertanyakan pula sampai sejauh mana pekerjaannya dilakukan, setidak-tidaknya dari target-target yang ada yang harus mereka penuhi, sampai sejauh mana dapat dicapai, apa yang menjadi kendalanya, apa permasalahan yang dijumpai dilapangan, dan bagaimana jalan keluarnya. Dengan berbagai dinamika yang ada dalam proses ini dilapangan, tulisan ini mencoba untuk menganalisa permasalahan pertanahan ditingkat-tingkat dasar/awal pelaksanaannya dengan tujuan dapat mencegah terjadinya masalah-masalah yang lebih rumit dan kompleks ditingkat yang lebih tinggi atau selanjutnya dalam proses pengurusan tanah oleh masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

Bertujuan untuk menguraikan dan mendapatkan gambaran sampai sejauh mana, proses-proses yang dilakukan dalam masa rekonstruksi dan rehabilitasi ini dapat mencapai tujuannya terutama dalam soal pendaftaran kembali hak atas tanah masyarakat. Diharapkan melalui tulisan ini juga dapat menjadi konstribusi yang berarti bagi pihak-pihak lain yang sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat akan tanahnya, sehingga berbagai persoalan yang timbul dalam dinamika dan proses penyelesaian dan pembangunan kembali dapat mencapai tujuannya serta memberikan kembali hak masyarakat yang hilang akibat bencana, yang merupakan kewajiban negara untuk dapat memenuhinya.

katahati institute

5


Tinjauan Hukum

KONSEP DAN PROSES PENGEMBALIAN TANAH HAK MILIK MASYARAKAT PASKA BENCANA TSUNAMI BERDASARKAN REGULASI YANG BERLAKU DAN RENCANA INDUK PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH, NIAS DAN SUMATERA UTARA Sebagai awal, dalam analisa ini menjabarkan dasar dan wadah hukum dari proses rekonstruksi kepengurusan tanah hak milik masyarakat di desa-desa atau wilayahwilayah terkena bencana. Untuk dapat menelisir permasalahan-permasalahan yang ada.

Prosedur hukum yang harus dilakukan Masyarakat sehubungan dengan proses pengembalian tanah hak milik Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berjalan sampai saat ini, menetapkan kondisi pemulihan dan pengembalian hak milik atas tanah pada masyarakat. katahati institute

7


Pengaturan mengenai tanah hak milik dimulai dengan status dan kondisi tanah (objek hukum) yang dimiliki oleh masyarakat. Pada wilayah yang terkena bencana, kondisi tanah dan atau batas tanah secara fisik adalah: 1. Hilangnya tanda batas-batas tanah 2. Administrasi dokumen pembuktian atas hak atas tanah hilang 3. Tenggelamnya sejumlah persil tanah dipinggiran pantai akibat melimpahnya air laut kedaratan dan juga akibat penurunan tanah akibat gempa 4. Terjadinya deformasi permukaan bumi diwilayah Aceh baik dalam arah horisontal maupun vertikal

Ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi awal dari proses pengembalian atau pendaftaran kembali hak atas tanah ini disebutkan tentang kondisi, dan status dari tanah tersebut sebagai objek hukum dan pemilik tanah yang ingin mendapatkan tanahnya kembali sebagai objek hukum, yaitu sebagai berikut:

Sedangkan kondisi warga yang memiliki hak atas tanah (subjek hukum) adalah: meninggalnya para pemilik persil tanah maupun ahli warisnya akibat bencana gempa ataupun tsunami

“Tanah yang terkena bencana alam gempa bumi dan tsunami terdiri atas tanah yang masih ada dan tanah musnah.”

Sementara Kantor Badan Pertanahan Negara NAD juga mengalami kondisi serupa dengan warga Aceh setelah bencana. surat-surat bukti hak atas tanah, baik yang disimpan dirumah, maupun yang berada di kantorkantor BPN setempat ataupun yang disimpan di bank sebagai agunan Pada masa pemulihan, situasi ini memunculkan persoalan baru, yaitu adanya istilah tanah musnah, hal ini disebabkan karena adanya kondisi tanah yang berstatus hak milik mengalami penurunan dan akhirnya kualitasnya tidak layak, atau akhirnya terendam air laut. Dalam upaya pengembalian hak atas tanah masyarakat paska bencana, pemerintah melalui regulasi-regulasi tentang pertanahan yang terkait dan membuat pengaturan atau ketentuan-ketentuan tentang proses tersebut selama diperlukan. 8

laporan analisis

Pada Undang-undang no. 48 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera utara, pada pasal 3 ayat (1) disebutkan,

kemudian diteruskan pada pasal 1 ayat (2),

“Tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.” Kemudian berlanjut tentang tanah musnah yang diatur pada pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Pemilik yang tanahnya musnah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar memperoleh tanah pengganti atau ganti kerugian melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan dari pemerintah daerah atau bandan rehabilitasi dan rekonstruksi.” Sementara proses penggantian tanah musnah diatur pada pasal 5 ayat (1) yaitu:


penggantian tanah musnah ini dilakukan dengan memperhatikan: 5. Ketersediaan tanah 6. Bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah 7. Dokumen pertanahan yang ada pada kantor pertanahan setempat 8. Rencana umum tata ruang Demikian peraturan yang mengatur dan berusaha dapat menginventarisir semua jenis permasalahan pertanahan paska bencana, yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang mungkin timbul dilapangan pada proses pengembalian hak atas tanah masyarakat pada pasa rekonstruksi dan rehabilitasi ini.

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM DALAM HAL KEPEMILIKAN TANAH Subjek dan Objek Hukum

Permasalahan subjek dan objek hukum dalam hal kepemilikan tanah, yang duaduanya diatur sebagai berikut: 1. Objek hukum (tanah) a. Secara fisik tanahnya ada, atau b. Tanahnya hilang/musnah, misalnya terendam air, dll 2. Subjek hukum (pemilik atau pihak yang menguasai tanah) a. Tanah yang pemiliknya masih ada, atau b. Tanah yang pemiliknya tidak ada. Secara rinci diuraikan sebagai berikut: Dari segi objek hukum (kondisi tanahnya) 1. Bila secara fisik, tanahnya ada, terdapat 2 (dua) kemungkinan. Pertama, batas-batas tanah masih ada dan jelas, maka persoalan yang perlu diatasi selanjutnya adalah mengenai subjek hukum (pemilik) tanah tersebut. Kedua, tanah masih ada, namun batas-batas tanah kabur, maka perlu ada mekanisme penetapan batas tanah 2. Tanah hilang/musnah, maka perlu dibuat

pengertian/definisi atas tanah musnah/ hilang, karena hal ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundangan Dari segi subjek hukum (pemilik/ yang menguasai tanah) 1. Tanah yang masih ada pemilik/yang menguasainya dalam kelompok ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu terdaftar atau tidak terdaftar. alternatif penyelesaiannya dari segi hukum adalah sebagai berikut: - Tanah yang masih ada pemilik/yang menguasainya dan tidak terdaftar a. dilakukan pemeriksaan subyek dan obyek hak atas tanah b. diumumkan selama 2 (dua) bulan c. Penerbitan sertifikat baru - Tanah yang masih ada pemilik/yang menguasainya dan terdaftar a. pengumuman 2 (dua) bulan b. sumpah dari pemohon sertifikat atas tanah, yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik dari tanah tersebut c. penerbitan sertifikat pengganti 2. Tanah yang pemilik/yang menguasainya tidak ada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menetapkan Fatwa no. 2 tahun 2005 yang menyatakan bahwa,

“Tanah milik orang yang mati dengan yang tidak mempunyai ahli waris adalah menjadi milik umat Islam, melalui Baitul Maal.” Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa “‘Gugatan hak milik dan gugatan kewarisan atas tanah korban tsunami hanya diterima dalam waktu 5 (lima) tajim sejak musibah tsunami terjadi. dan setelah itu, dinyatakan lewat waktu (taqadum, kadaluarsa). Sedang bagi anak yang belum dewasa, ketika musibah terjadi, hak mengajukan gugatan ini diperpanjang sampai dia berumur 19 tahun”. katahati institute

9


Bantuan Pemulihan Aset Non Publik (Harta Milik Pribadi) 1

Berkaitan dengan bencana di Provinsi NAD Pemerintah bermaksud untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat memulai kegiatan ekonominya. Kesulitan untuk menjalankan kegiatan ekonomi merupakan permasalahan yang harus secepatnya dipecahkan. Salahsatu upaya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan asetnya. Bantuan Pemulihan aset masyarakat tersebut adalah: Bantuan penggantian tanah hanya akan diberikan kepada mereka yang tanahnya tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal akibat bencana. tanah tidak dapat digunakan sebagai tepat tinggal yang disebabkan oleh musnahnya tanah karena tenggelam atau oleh karena secara teknis tidak layak untuk ditempati. Seperti diketahui tidak ada keharusan untuk relokasi tempat tinggal. Dengan demikian keputusan untuk tinggal di lokasi yang lama atau pindah kelokasi yang baru diputuskan sepenuhnya oleh masyarakat. Bagi lokasi yang tidak dapat digunakan lagi karena musnah, hilang, atau tenggelam karena tergerus oleh air pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan tanah seluas 200 m2 dengan rtumah inti diatasnya seluas 36 m2 per keluarga di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hubungan perdata dengan tanah yang musnah tersebut tidak mengalami perubahan. Sedangkan bagi mereka yang meilih pindah tempat baru karena tanahnya secara teknis tidak dapat digunakan pemerintah membantu memberikan bantuan tanah seluas 200 m2 dengan rumah inti diatasnya seluas 36 m2 per keluarga di lokasi yang ditetapkan oleh 1

Masterplan Bab 6, Isu Lintas Bidang, 6.1. Bantuan Pemulihan aset non publik (harta Milik Pribadi), 1. Bantuan Penggantian tanah

10

laporan analisis

pemerintah. Tanah yang dahulu dimiliki menjadi milik pemerintah tanpa diberikan penggantian. Bila terjadi perubahan peruntukan tanah karena alasan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembuatan jalur penyelamatan, penggantian kepada masyarakat menggunakan mekanisme ganti rugi biasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan seterusnya

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PERDATA WARGA2

Hak perdata warga diakui dan dihormati dalam pembangunan kembali wilayah yang rusak akibat bencana. Penyusunan rencana tata ruang dalam tingkatan yang lebih rinci/ operasional harus memperhatikan hak keperdataan massyarakat atasa tanah. Oleh karena itu penetapan dan pelaksanaan tata ruang perlu didahului oleh pendataan fisik dan yuridis tanah. Masyarakat harus diberi jaminan bahwa hak-hak keperdataan atas tanah mereka akan terjamin/tidak terhapus sebagai akibat penetapan dan implementasi tata ruang. strategi: mengindentifikasi hak-hak warga dan merekonstruksi batas-batas fisik Kegiatan pokok: a. rekonstruksi batas bidang tanah b. inventarisasi hak-hak warga dan legalisasinya

Mempercepat Proses Administrasi Pertanahan

Dalam menata kembali penggunaan tanah 2 Bab 6, Isu Lintas Bidang, 4.1.7 Hukum, Permasalahan Pokok Hukum, point 9. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku Utama, maret 2005


paska bencana. pemerintah akan melakukan program rekonstruksi batas fisik dan program konsolidasi tanah. untuk mempercepat pelaksanaan program-program tersebut dan untuk memungkinkan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaannya, pemerintah akan membuat peraturan baru atau melakukan perubahan terhadap peraturan yang ada guna menyesuaikan peraturan pertanahan yang berlaku nasional dengan kondisi di Aceh dan nias terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami.

huni karena tingkat keracunan yang tinggi.

Strategi: Menyusun peraturan untuk mempercepat proses administrasi pertanahan khusus di wilayah paska bencana

Sampai saat ini, bagi masyarakat yang mengurus tanahnya untuk penerbitan sertifikat tanah, BPN tidak tidak melakukan pemungutan apapun, sertifikat diberikan secara gratis kepada masyarakat. Dalam pemberian sertifikat gratis, sebelum tim BPN melakukan pengukuran dan menerbitkan sertifikat tanah terlebih dahulu harus dilakukan kesepakatan seluruh warga yang terkena bencana tsunami, di lokasi mana sertifikat itu akan diberikan .

Kegiatan pokok: a. Identifikasi permasalahan pertanahan dan peraturan yang ada b. Perumusan peraturan baru

Pemberian Kompensasi dan Ganti Rugi yang Adil dan Terjangkau

Penetapan rencana tata ruang tidak menghilangkan hubungan hukum orang dengan tanah. Oleh karena itu apabila terjadi kehilangan/hangusnya hak keperdataan seseorang terhadap tanah sebagai akibat penetapan rencana tata ruang, maka wajib dilakukan ganti rugi kepada yang bersangkutan atau dengan cara lain atas kesepakatan bersama. Pemerintah akan memberikan kompensasi bagi warga yang hak miliknya dipergunakan untuk kepentingan umum eperti fasilitas perlindungan dan penyelamatan. besarnya kompensasi ditentukan sesuai ketentuan yang ada dan sesuai dengan kemampuan pembiayaan pemerintah. pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara terbuka. pemerintah juga akan memeberikan bantuan bagi warga yang tanahnya tidak dapat digunakan karena tenggelam atau tidak layak

Strategi Menetapkan kebijakan ganti rugi yang adil dan terjangkau Kegiatan pokok a. Identifikasi subyek hukum calon penerimaan ganti rugi b. Penyusunan mekanisme ganti rugi c. Pemberian ganti rugi secara transparan

Penerbitan Sertifikat Tanah Gratis3

Yang dimaksud kesepakatan warga, khususnya pemilik tanah yang termasuk ahli waris /wali dalam hal ini adalah : 1. Adanya kesepakatan tentang batas bidang tanah yang ada di gampong dan di kelurahan. kesepakatan ini di lakukan dengan cara memasang patok tanda batas untuk setiap bidang tanah. 2. Kesepakatan atas kepemilikan tanah tersebut harus di sepakati warga termasuk perwalian jika di perlukan . 3. Adanya penandaan seluruh bidang tanah dalam peta bidang tanah (sket) Untuk mencapai kesepakatan, maka warga harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut

3

Tanah dan Permasalahannya, http://ww.idlo. int/bandaacehawarness.HTM

katahati institute

11


1. Mengumpulkan informasi seluruh penduduk kampung yang selamat dari bencana yang dimana mereka berada kini. hal ini dilakukan sekaligus untuk mendata para pemilik tanah yang sampai sekarang belum juga di ketahui. 2. Mengadakan musyawarah untuk menyepakati rencana identifikasi bidang tanah. Dalam musyawarah ini di fasilitasi oleh NGO atau kelompok masyarakat sadar tertib pertahanan (pokmasdartibnah) menyangkut waktu pemasangan patok tanda batas bidang tanah di setiap gampong tersebut 3. Tim identifikasi menetapkan persil bidang tanah kedalam peta citra serta melakukan pematokan tanda batas bidang tanah dan di saksikan oleh pemilik ahli waris/wali dan tetangga yang masih ada. Para saksi ikut menandatangani hasil pematokan yang dilakukan oleh tim identifikasi warga. 4. Seluruh hasil pemasangan patok ini kemudian di gambar ulang dalam sketsa desa dan masing masing pemilik yang masih ada ahli waris/wali menandatangani kepemilikan tanah. 5. Agar tidak ada pihak yang di rugikan, hasil identifikasi harus diumumkan terlebih dahulu dari tempat tempat yang mungkin terbaca oleh khalayak ramai. Karena dapat saja terjadi hal yang dimana masih ada warga belum mengetahui hal-hal tersebut karena tidak ada di tempat ketika dilakukan pengukuran

12

laporan analisis

6. Agar efisien dan efektif, dan tidak memakan waktu yang terlalu lama, pemberitahuan itu hendaknya memiliki batas waktu. Jadi jika dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam musyawarah tidak ada pengaduan oleh siapa pun, baik itu pemilik atau ahli waris, maka kesepakatan warga di nyatakan telah selesai. Dan untuk memperkuat hasil musyawarah ini setiap hasil kesepakatan harus di tulis dalam berita acara yang di tanda tangani bersama. Jika kesepakatan warga ini telah tercapai, maka warga dapat segera mengajukan permohonan kekantor pertahanan atau tim ajudivikasi BPN. Permohonan tersebut menyatakan bahwa di gampong/kelurahan tersebut telah siap untuk dilakukan pendaftaran tanah untuk selanjutnya penerbitan sertifikat tanah dapat dilakukan. Pelaporan selesainya pemetaan warga ini, LSM, fasilitator yang dapat membantu. Dalam musyawarah gampong/kelurahan sedapat mungkin di hadiri oleh seluruh warga dan ahli waris yang masih hidup. Kemudian, selama proses pemetaan yang di lakukan, sebaiknya warga tidak melakukan peralihan hak atas tanah, seperti juali beli, pemecahan tanah dan hal-hal lain yang sifat nya melakukan peralihan hak atas tanah dari pemiliknya kepada siapapun.


Metodologi Penelitian

Studi Literatur

Menghimpun berbagai aturan-aturan atau kebijakan yang dikeluarkan sehubungan dengan pengaturan dan penyelesaian masalah sengketa pada bidang pertanahan paska bencana. - Surat Keputusan Ka BPN no. 114 tentang Pendaftaran Tanah berbasis Masyarakat - Undang-undang nomor 48 tahun 2007 sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyrakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara - Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permeneg nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Pertaturan Pemerintah katahati institute

13


-

nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keppres nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Permeneg nomor 4 tahun 1994 tentang Pengaturan Pelaksanaan Keppres Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk mencakupi proses pengembalian tanah hak milik dan berbagai proses dan problem yang terjadi pada masa pengurusannya

Dan berdasarkan berbagai analisa yang pernah dibuat sehubungan dengan proses pengembalian hak atas tanah bagi masyarakat untuk dapat mengamati dan menganalisa perkembangannya sampai kini. Juga dilakukan pengamatan terhadap kinerja aparatur pemerintah terkait pada berbagai laporan yang pernah dibuat di media, atau dalam bentuk lainnya.

Interview

Mengumpulkan informasi dalam bentuk interview dari beberapa masyarakat dalam suatu desa sebagai reprensentasi dari desa tersebut untuk mengetahui problem atau masalah apa yang masih terjadi pada proses rekonstruksi tanah hak milik warga sampai saat ini. Mengumpulkan informasi dalam bentuk interview, laporan, dan data yang dikumpulkan dari pemerintah terkait dalam hal pengurusan tanah dan lokasi maupun tapal batas di desa-desa penelitian.

Metodologi yang digunakan

Lokasi penelitian dilakukan adalah wilayah yang terutama mengalami bencana dan mendapat akibat yang dikategorikan tinggi 14

laporan analisis

tingkat keparahannya. Penelitian dilakukan di 6 (enam) lokasi yang tersebar dengan melibatkan koresponden yang berdiri dari pemangku kepentingan di desa, antara lain: Geuchik/kepala desa, baik perempuan, dan laki-laki. Metode Penelitian adalah dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar proses sertifikasi tanah hak milik. Prosesproses itu ada 3 (tiga) tahap, yaitu: Pendataan, Pengukuran, dan Pengurusan surat sertifikat. Selain itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah juga berdasarkan temuantemuan dilapangan yang dikomparasi dengan kategori-kategori dari jenis-jenis tanah sebagai objek hukum paskabencana. Kinerja Tim BRR dilapangan dalam melakukan tugasnya juga diukur tingkat kemaksimalannya dengan cara mengukur tingkat kepuasan masyarakat pada masa proses tersebut ketika melakukan pengurusan dan atau berkaitan dengan petugas atau instansi terkait dalam proses sertifikasi tersebut.

Teknik Analisa

Analisa dilakukan setelah melakukan pengumpulan data yang datang dari hasil pengumpulan data dari peneliti di lapangan, telaah dokumen berupa laporanlaporan resmi, hasil analisa lain, artikel dan sebagainya sebagai data pembanding atau data sekunder. Data yang terkumpul dipilih menurut makna dan relevansinya dan memfokuskannya pada proses pemecahan masalah.


Hasil Penelitian

[temuan di lapangan]

D

ari hasil penelitian yang didapat, persoalan yang paling banyak muncul pada tahap pendataan dan pengukuran tanah pada saat proses sertifikasi tanah warga desa banyak yang mengeluhkan soal pengukuran tanah yang berbeda dengan ukuran yang mereka punyai, sehingga keadaan ini menjadikan proses sertifikasi menjadi berlarut-larut dan tertunda dalam waktu yang tidak jelas. Tim RALAS yang melakukan pengukuran bersikeras dengan sistem pengukuran yang mereka lakukan, walaupun hasilnya berbeda dengan luas tanah yang diyakini oleh masyarakat sebagai hak miliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan masalah-masalah mendasar seperti soal belum selesainya kepengurusan rekonstruksi dan sertifikasi justru masih banyak terjadi. Hasil penelitian, di beberapa lokasi desa yang masih mengalami persoalan dari pengukuran tanah adalah sebagai berikut: Bireuen, Kecamatan Jeunib; Desa Blangme Barat, Desa Blangme Timu, Desa Teupin Kepula Banda Aceh Kecamatan Kuta Alam; Desa Lampulo, Kecamatan Syah Kuala, Desa Rukoh Kecamatan Meuraxa; Desa Lamjabat katahati institute

15


Analisa & Pembahasan

KONDISI TANAH PASKA BENCANA

Pada permasalahan secara fisik atau persoalan objek hukum (tanah), beberapa lembaga melakukan penelitian dan analisa di beberapa tempat atau wilayah yang terkena bencana, menyimpulkan dampak-dampak yang terjadi pada masyarakat dibidang pertanahan1, yaitu: 1. Hilangnya tanda batas-batas persil bidang tanah 2. Administrasi dokument pembuktian atas hak tanah hilang 3. Pemilik ikut hilang bersama tsunami 4 Peralihan atas hak pemilikan tanah akibat pewarisan dan peralihan hak atas perwalian 5. Pemberian hak atas tanah 6. Adanya tanah musnah yang telah mengalami 1 Pemilikan Atas Tanah, Ringkasan penelitian, “Analisis Yuridis Desa Alue Naga Pasca Tsunami 2006� Aceh Institute.

katahati institute

17


perubahan bentuk fisik karena gelombang tsunami dan sama sekali tidak dapat dikuasai secara fisik atau tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya. Begitu pula secara kurang lebih sama dalam tulisan tentang Dampak Gempa Bumi dan Tsunami dalam bidang Pertanahan2, diuraikan sebagai berikut: 1. Bencana gempa bumi dan tsunami telah menghancurkan dan menghilangkan batas-batas banyak persil tanah ataupun obyek-obyek lain yang dapat digunakan sebagai acuan keberadaan persil-persil 2. Tenggelamnya sejumlah persil tanah dipinggiran pantai akibat melimpahnya air laut kedaratan dan juga akibat penurunan tanah akibat gempa 3. Terjadinya deformasi permukaan bumi diwilayah Aceh baik dalam arah horisontal maupun vertikal Setelah bencana, sebagian wilayah daerah yang terkena Tsunami, sudah tidak dapat lagi ditandai atau dikenal batas-batas tanah kepemilikannya. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Setelah bencana, puing-puing dan hancuran-hancuran dari rumah-rumah penduduk berikut barang-barangnya dan jenazah berserak diatas lokasi tanahtanah hak milik, yang kemudian dengan menggunakan peralatan berat dilakukan pembersihan. 2. Setelah itu, puing-puing sampah yang dibuang oleh truk-truk yang mengangkut sampah dari kota, dibeberapa wilayah 2 “Rekonstruksi Batas Persil Tanah diAceh Pasca Tsunami: Beberapa Aspek dan Permasalahannya�,Hasanuddin Z. Abidin, Irwan Meilano, Erna Heryani, Agung Budiwibowo, Samsul Bachri, Erwin Rommel, Busroni A. Yanto, Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan, hal. 2-4

18

laporan analisis

juga turut menjadikan hilangnya batasbatas tanah yang ada. Hal lain juga disebabkan karena diratakan oleh juga alat-alat berat. 3. Disamping itu ada juga tanah atau wilayah yang sudah tertelan oleh air laut yang terus menjorok ke daratan setelah bencana, padahal tanah-tanah yang tertelan tersebut ada yang merupakan tanah hak milik masyarakat. Setelah wilayah-wilayah daerah pemukiman yang terkena bencana dibersihkan batasbatas tanahpun semakin menghilang walaupun masih ada beberapa tanah hak milik yang masih meninggalkan bekasnya, tetapi sebagian besar sudah rata dengan tanah dan menjadi lapangan kosong. Masyarakat yang kehilangan tanahnya, dalam arti, rumah, kebun atau segala hal yang ada diatas tanahnya, juga mengalami goncangan yang hebat, mengingat keluarga dan sanak saudaranya tidak tahu berada dimana, dan dalam keadaan seperti itu asumsi yang muncul adalah mereka sudah hilang dan meninggal. Masyarakat Aceh yang selamat paska gempa dan bencana tsunami itu, tidak pandang bulu, artinya,mungkin orangtua yang selamat, atau anaknya yang selamat, atau istri atau suami yang selamat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan mereka tentang tanah tidak semua dari mereka dapat memahaminya. Peran seorang keuchik dalam kondisi ini menjadi sangat penting. Apabila mereka masih hidup paska bencana, karena seorang keuchik setidak-tidaknya memahami dan atau mengenal area kekuasaannya, dan keuchik dalam melakukan pengenalan terhadap area tersebut dapat membantu orang-orang yang selamat dalam mengenali tanah hak milik keluarga mereka.


Situasi inilah yang terjadi pada masa-masa setelah bencana, masyarakat yang pada saat itu disamping mencari keluarganya yang hilang, dan memulai kehidupan yang baru, mereka juga dipaksa untuk dapat mengenali tanah yang menjadi hak milik mereka dengan tingkat pengetahuan soal tanah yang terbatas, selain menjaga tanah tersebut.

ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBALIAN HAK MILIK ATAS TANAH Masalah pertanahan ini menjadi ada karena murni sebagai akibat gempa dan tsunami dan tidak dapat dibangun atau dibuat kembali, kecuali dicari alternative wilayah lain untuk menggantikan tanah yang hilang, misalnya telah tertelan oleh laut. Artinya tanah mengalami perubahan atau hilang.

PELAKSANAAN PROSES PEMULIHAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAKPIHAK PEMERINTAH DAN NON Keadaan ini bisa dicari jalan keluarnya PEMERINTAH hanya dengan cara menandakan dan Program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berjalan ini, telah memberikan jalan keluar bagi mereka yang ingin mendapatkan tanah hak milik mereka kembali melalui regulasi-regulasi pertanahan yang telah dikombinasi sedemikian rupa, sehingga diharapkan dapat mencakup semua persoalan-persoalan soal pertanahan yang ada paska bencana. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi korban bencana diharapkan mendapatkan kembali tanah-tanah yang menjadi hak milik mereka dengan diterbitkannya sertifikat tanah hak milik, selama masyarakat dapat menjalankan prosedur pengurusannya diinstansi-instansi terkait. Kendala yang ada pada saat masyarakat melakukan proses registrasi tanahnya adalah pada saat melakukan pengukuran dan pendataan. Yang mana proses ini memang tidak bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat, tetapi harus bersama pelaksana pengukuran tanah dari BRR atau disebut juga tim ralas. Sampai saat ini, proses pengukuran dan pendataan bahkan banyak yang belum selesai, apalagi sampai mendapatkan sertifikat tanah. atau melakukan proses sertifikasi.

mengukur kembali tanah yg sudah ada pemiliknya dengan berbagai kategori yg sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan dikembalikan kepada pemilik yg sah dengan cara mendaftarkan tanahnya dan lalu membuat sertifikat tanah hak milik.

Peran Geuchik (Kepala Desa)

Dalam pelaksanaan pendaftaran kembali hak atas tanah masyarakat, peran keuchik sangat penting karena keuchiklah yang dapat mengenal warganya, dan melakukan pendataan kembali warga yang selamat secara akurat merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengembalian hak atas tanah masyarakat. Dalam upaya untuk mengembalikan tanahtanah yang khususnya merupakan tanah hak milik, termasuk juga, lahan-lahan yang dipakai untuk perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, yang juga bersifat hak milik, seorang keuchik menjadi faktor penentu, terutama sekali bila yang mengklaim adalah para ahli warisnya, sebab setidak-tidaknya keuchiklah yang mengenal mereka yang selamat dari bencana. Dan yang menjadi kesulitan lain adalah, luas dari desa yang ia pimpinpun harus jelas batasan-batasannya terutama bila desa tersebut bersifat berdampingan dengan katahati institute

19


desa-desa lain, karena bila tidak ada kejelasan batas-batas wilayah antara desa satu dengan desa yang lain, bukan tidak mungkin ukuran luasnya akan berubah dan langsung atau tidak langsung, akan mempengaruhi ukuranukuran tanah hak milik yang pada saat itu bisa disebut “tak bertuan� karena sedang dalam proses sertifikasi. Perpindahan penduduk dari satu desa ke desa lain pun tidak jarang menjadi faktor kesulitan dalam melakukan pendataan, apabila tidak dapat termonitor oleh kheucik, akan mempersulit pengurusan pendataan dan pengukuran yang dilakukan,terutama bila warga yang sedang dalam masa pengurusan ternyata sudah pindah ke desa lain, hal ini memang tidak bisa juga di sebut sebagai kesalahan warga tersebut, karena mungkin faktor mata pencaharian, ekonomi, dan lain-lain menjadi alasan yang kuat untuk membuat mereka pindah. Persoalan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah persoalan yang bersifat mendasar, yaitu bagaimana seorang kheucik harus membuka akses informasi seluasluasnya mengenai proses sertifikasi tersebut kepada warganya. Hal ini juga merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan secara berkala, mengingat tingkat pengertian dan pemahaman warga yang selamat berbedabeda tentang hak milik atas tanah. Berangkat dari keadaan-keadaan tersebut, dapat dilihat besarnya peran dan tangungjawab seorang kheucik dalam proses awal dari warga mendapatkan haknya kembali atas tanah mereka.

Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat juga mempunyai andil yang besar dalam usaha mereka untuk mendapatkan kembali hak milik atas tanah mereka. Dengan penggolonganpenggolongan tentang Subjek hukum 20

laporan analisis

(pemilik tanah) sudah selayaknya ada peran aktif dari masyarakat untuk mengerti pada kategori mana mereka berada, dengan asumsi penyampaian informasi tentang hukum pertanahan terkait sudah dilakukan pada masyarakat. Hal ini memang sangat riskan terjadinya klaim-klaim oleh orangorang yang bukan pemilik, tetapi keakuratan pendataan, pengenalan wilayah dan warganya oleh seorang keuchik merupakan kunci utama meminimalisir potensi-potensi tersebut. Proses-proses tersebut seharusnya dilakukan di awal-awal paska bencana dengan tujuan dapat membuat pemetaan yang jelas tentang kewilayahan dan hak kepemilikan penduduk disatu wilayah. Sehingga setelah jelas hak atas tanah penduduk dengan adanya sertifikasi, barulah program rumah bantuan diadakan. Dan tanah-tanah yang belum ada klaim karena faktor-faktor belum ada pemilik atau hak waris yang mengklaim tanah yang “belum bertuan� tersebut, maka akan di tangani oleh Baitul Maal dan ditindaklanjuti kemudian dengan batas waktu tertentu, untuk menunggu adanya klaim dan pengurusannya.

PERSOALAN YANG TIMBUL DI DESA-DESA PENELITIAN TENTANG SERTIFIKASI TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI BELUM TUNTASNYA PROSES REKONSTRUKSI DAN PENSERTIFIKASIAN ATAS TANAH HAK MILIK WARGA Proses Pendataan Penduduk, Tanah dan Kepemilikan Tanah Paska Bencana

Di desa-desa tempat dilakukan penelitian, proses pendataan termasuk salahsatu kerja yang sulit, hal ini disebabkan mulai terjadinya arus datang dan arus keluar penduduk di desa-desa tersebut, dan kendala kedua adalah tidak dilakukannya atau


keterlambatan pelaporan yang dilakukan penduduk pada saat masuk atau keluar dari desa itu.

tanah mereka, hal ini mau tidak mau akhirnya menimbulkan kecemburuan dan bisa saja menimbulkan konflik sebagai akibat dari diskriminasi pengukuran tersebut.

Persoalan mulai timbul ketika melakukan penandaan atau pematokan sejak dari pengukuran. Yang PERSOALAN DALAM PENGURUSAN TANAH HAK MILIK sangat penting disini adalah Hasil data wawancara dengan para pemangku kepentingan di 6 desa yang terkena bencana tsunami. kinerja tim dari pemerintah dalam melakukan prosesproses tersebut. Pada tahap ini masyarakat hanya bisa berperan pasif. Dalam arti hak mereka akan tanah itu tetap ada, tetapi pembuktiannya harus sesuai dg peraturan yg berlaku. Yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persoalannya adalah perbedaan cara pengukuran yang dilakukan tim Ralas dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh masyarakat, selama belum tercapai kesepakatan, maka proses pengukuran belum bisa berlanjut ke proses selanjutnya. Hal ini juga disulitkan dengan lambannya kerja tim RALAS karena pada kenyataannya dilapangan tim ralas ini kemungkinan harus mengerjakan kegiatan pengukuran di beberapa desa, dan tidak sebanding dengan tim yang dilepas oleh BRR. Kenyataannya, sampai sekarang masih banyak masyarakat yang sedang menunggu kegiatan pengukuran untuk dilakukan lagi, karena kegiatan terdahulu tidak tercapai kesepakatan. Sementara itu, juga terjadi dilapangan, tim RALAS ini mendahulukan proses pengukuran yang hasilnya langsung disetujui oleh pemilik hak atas tanah. Dan membiarkan pemilik hak atas tanah yang belum menyetujui pengukuran yang mereka lakukan terhadap

Persoalan-persoalan ini bukan saja terjadi pada tingkat pengukuran tanah seperti tabel diatas, tetapi angka permasalahan yang paling tinggi justru pada level pensertifikasian, atau pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan oleh warga. Proses ini bisa berlangsung berbulan-bulan, padahal warga sudah melengkapi syarat-syarat yang diminta, tetapi dengan alasan kesibukan, pihak terkait masih saja belum bisa dengan segera menyelesaikan proses tersebut, dan pada keadaan ini, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu saja. Hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat yang lain, seperti misalnya yang paling terkait dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan rumah bantuan, selama proses sertifikasi ini belum selesai, masyarakat yang terkait dengan kesulitan ini belum dapat meminta bantuan rumah untuk dibangun diatas tanahnya, katahati institute

21


karena menurut hukum, tanah tersebut belum bisa disebut sebagai miliknya. Tentu saja dengan kondisi tersebut, masyarakat akan pindah ketempat lain atau mencari peluang untuk mendapatkan rumah bantuan ditempat lain dengan tetap menjaga tanahnya sampai mendapatkan sertifikat. Dalam skala yang lebih besar, artinya dibanyak desa, persoalan-persoalan atau keadaan seperti ini bisa saja bukan dalam jumlah yang sedikit. Dan akhirnya juga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan pembangunan rumah bantuan dari segi kuantitas yang dibutuhkan pada suatu area, desa atau kota, dan mempengaruhi data jumlah penduduk desa perdesa. Pelaksanaan proses pensertifikasian yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah ini, seharusnya dilakukan dengan waktu yang tidak lama, karena proses pensertifikasian dapat disebut sebagai salahsatu kerja awal yang dilakukan bersama-sama dengan penetapan tapal batas suatu desa dan pembangunan infrastruktur masyarakat di area atau wilayah tinggal penduduk, seharusnya secara serentak kegiatan ini dilakukan pada saat masyakat bertempat tinggal dibarak pada masa-masa darurat dulu.

KINERJA BRR SOAL PENGURUSAN TANAH Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduka di desa-desa penelitian.

22

laporan analisis

Dan dari seluruh desa yang diteliti, secara akumulasi memberikan gambaran bagaimana kerja-kerja tim ralas BRR dalam kepengurusan pengukuran dan sertifikasi tersebut.

Hasil Penelitian Pada Proses Pendataan, Pengukuran dan Pensertifikasian yang Dilakukan di Desa-desa Penelitian 1. Pada tahap pendataan Masih ada juga warga yang belum mengadakan pendataan, hal ini dikarenakan mereka selama ini berada di tempat lain. Hal ini mengindikasikan kekurang optimalan tim yang datang kedesa-desa untuk melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi atau pengumuman tentang diadakannya kegiatan sertifikasi di desa-desa, apalagi kerja Tim RALAS itu mempunyai limit waktu tertentu. Banyaknya desa-desa yang harus dilakukan pengukuran dan pendataan, maupun terbatasnya jumlah tim yang diturunkan. Selain itu dapat diindikasikan pula tentang keoptimalan kerja keuchik dalam hal ini, karena mungkin saja geuchik yang ada pada waktu itu masih baru, atau juga kembali ke masalah informasi tersebut, sampai sejauh mana keuchik melakukan penggalangan atau pengkoordiniran kepada warga masyarakat desanya untuk melakukan proses sertifikasi tersebut. Kerjasamanya dengan kecamatan juga patut diindikasikan tidak optimal atau bahkan disinyalir adanya permainan ditingkat kecamatan dalam proses ini. 2. Pada tahap pengukuran Penolakan warga terhadap perbedaan hasil antara perhitungan yang dilakukan oleh warga dengan hasil perhitungan luas tanahyang dilakukan oleh tim ralas pada proses pengukuran mengakibatkan kegiatan pengukuran ini tidak terselesaikan sampai saat


ini. Tidak diketahui dengan pasti mengapa pada beberapa warga yang mengalami persoalan ini tidak terjadi pada proses perhitungan luas tanah pada warga lainnya yang saat ini sudah selesai melakukan sertifikasi dan sudah mendapatkan tanah hak milik mereka. 3. Pada tahap sertifikasi Dalam usaha masyarakat untuk memperoleh kejelasan tanah hak miliknya akan menjadi selesai ketika masyarakat sudah mendapat sertifikat tanah, tetapi dalam tahap ini masih ada masyarakat yang masih terus menunggu sampai mendapatkan sertifikat tersebut, karena ada proses pengukuran dan perhitungan terhadap kejelasan batas-batas wilayah yang sedang dilakukan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Ka. Kanwil BPN) Aceh, Nurul Bachri. SH, mengatakan bahwa terhentinya proses pengukuran tanah tersebut, dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya adalah tanah yang musnah, hilang/musnahnya tanda batas bidang tanah termasuk tanda batas alam dan titik dasar teknis (TDT), meninggalnya/hilangnya pemilik tanah dan ahli waris, atau pemilik tanah dan ahli waris yang belum/tidak bertempat tinggal dilokasi letak tanah. Masih menurut Nurul Bachri. SH, program RALAS dari BPN memang telah dilakukan sejak tahun 2005 lalu dan telah berhasil mengukur 210.591 bidang tanah. Dari keseluruhan bidang tanah ini telah diterbitkan pula sertifikat untuk 121.732 bidang tanah. Program RALAS ini sempat terhenti pada tahun 2007 karena kendala teknis dan finansial. Program RALAS dan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat kembali akan dilanjutkan pada tahun 2008 ini dengan target 110.000 bidang tanah bisa diukur dan dikeluarkan sertifikatnya.

Terhentinya proses pengukuran tanah tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya adanya tanah yang musnah, hilang/musnahnya tanda batas bidang tanah termasuk tanda batas alam dan titik dasar teknis (TDT), meninggalnya pemilik tanah dan ahli waris, atau pemilik tanah dan ahli waris yang belum/tidak bertempat tinggal di lokasi letak tanah. Sementara itu jika ada tanah yang sudah diukur, namun belum mendapatkan sertifikat, kemungkinan tanah tersebut masih memiliki beberapa kendala, seperti: 1. Subyek hukum tidak mendaftar/belum melengkapi data yuridis 2. tanah telah bersertifikat sebelum tsunami 3. Mr X (subyek hak) belum/tidak diketahui 4. Tanah wakaf 5. Instansi pemerintah/badan hukum 6. fasilitas umum 7. tanah kas desa 8. tanah dalam sengketa 9. adanya sanggahan 10. perlu pengukuran ulang karena ada perubahan penataan lingkungan 11. tanah kuburan 12. belum adanya penetapan ahli waris/ perwalian dari mahkamah syari’ah Begitu pula dalam soal penerbitan sertifikat dari persil tanah yang sudah diukur ulang, penyebabnya adalah, banyak pemilik tanah maupun ahli waris yang tidak berada ditempat, banyak tanah yang masih terlibat sengketa batasn tidak lagi memiliki hak waris, status tanah yang hilang atau musnah3 Bagi tanah yang belum ada klaim dari subjek hukum tentunya harus dijaga oleh Baitul maal dengan jangka waktu yang telah ditentukan sampai ada yang mengklaim lalu melakukan pengurusan sertifikat, sampai kemudian 3 “Penyelesaian Persoalan Pertanahan Paska Tsunami Menurut Undang-undang nomor 48 tahun 2007�, IDLO dan Koran Serambi Indonesia

katahati institute

23


mendapatkannya. Bila belum ada klaim dari yang bersangkutan, maka dilakukan tahap-tahap selanjutnya sesuai dengan kewenangan Baitul Mal menurut undangundang yang berlaku.

- Sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengukuran dan penunjang lainnya masih kurang sehingga hal tersebut menghambat dalam kelancaran pekerjaan yang dilakukan.

Keterlambatan penerbitan produk hukum yang dibutuhkan dalam persoalan-persoalan seperti ini akhirnya juga mempengaruhi keadaan yang sedang terjadi. Seperti misalnya penerbitan oleh pemerintah tentang Undang-undang nomor 48 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara, yang mengatur mengenai “tanah yang masih ada” dan “tanah musnah” (pasal 3 ayat 1); “Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah” (bagian Kedua Bab Pertanahan); peran Baitul Mal (pasal 8-10); dan Ketentuan kerja Notaris dalam membuat akta (pasal 13)

Kendala yang dihadapi di lapangan disebabkan oleh faktor ekstern antara lain: - Lokasi base camp tempat pengungsian dengan lokasi desa dimana masyarakat mempunyai tanah sangat jauh. Jadi untuk hadir kesana membutuhkan waktu dan biaya, sedangkan pemerintah tidak menanggung uang transportasi. - Jumlah warga yang dapat mengidentifikasikan batas-batas bidang tanahnya terbatas pada mereka yang masih hidup, seperti kita ketahui masyarakat yang masih hidup di daerah tersebut pasca tsunami hanya 15-20 orang sedang sebelum tsunami 200-an orang. sehingga kemungkinan banyak tanah-tanah yang tidak bisa direkonstruksi secara hukum tapi secara fisik ada, karena kesulitan mendapatkan pemilik dan ahli warisnya

Dalam wawancara yang dilakukan mahasiswa dengan Direktur Pengukuran dan Pemetaan, Kendala yang dihadapi di lapangan disebabkan oleh faktor intern antara lain4 : - Ketidaksiapan sumberdaya manusia dalam menggunakan metode dan teknologi yang diterapkan, seperti dalam pemanfaatan citra satelit sebagai alat untuk membantu proses rekonstruksi, pada umumnya belum dipahami oleh petugas ukur. Dari pengalaman ini maka setiap petugas ukur dan tim ajudikasi Aceh terutama satgas teknis dan yuridis harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu mengenai pemanfaatan peta citra satelit, sehingga maksimal dalam menggunakannya. 4 Badan Pers Mahasiswa SANDI Sekolah Tinggi Badan Pertanahan Nasional, Hendras BP dan Fauzan R dengan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Bpk. Bambang Eko, HN, 17 April 2008

24

laporan analisis

Tim Ralas BRR sampai masa kerjanya tahun 2005 lalu masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, yang kemudian akan dilanjutkan oleh tim yang sekarang bernama Tim Penyelesaian Pekerjaan Ralas Ajudikasi

Tim Penyelesaian Pekerjaan Ralas Ajudikasi5

Diakui oleh Ketua Pelaksana Tim Penyelesaian Pekerjaan RALAS Ajudikasi Banda Aceh dan Aceh Besar M. Hanafiah, SH, Tim RALAS BRR yang dibentuk pada awal Tim Ralas6 BRR adalah tim yang ditunjuk sebagai pelaksana langsung yang berhubungan dengan masyarakat sejak 5 “Tanah dan Permasalahannya”, Harian Serambi Indonesia dan IDLO, http://www.idlo.int/ bandaacehawarness.HTM 6

Reconstruction of Aceh Land Administration System


tahap pengukuran setelah menerima hasil pendataan dan keterangan soal tanah yang didapat dari keuchik. Tim Ralas BRR dibentuk untuk melakukan identifikasi tanah hingga penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh tim Ajudikasi sebanyak 10 tim pada tahun 2005. Karena pekerjaan belum selesai, maka BRR membentuk tim lagi yang bernama tim penyelesaian pekerjaan Ralas ajudikasi. Tim ini bekerja sejak Februari-Desember 2007 lalu. Tugas nya adalah sebagai berikut: Melakukan inventarisasi dokumen; Melakukan entri data; Melakukan verivikasi persil tanah baik secara fisik maupun secara yuridis Membuat berita acara verifikasi dengan dibantu oleh tokoh masyarakat dan Tuha Peut dan kemudian dilakukan pembukuan hak Penerbitan sertifikat Penyerahan sertifikat

Data kerja pengukuran dan pensertifikasian tanah di NAD7 Pengukuran tanah di NAD (2005-2007) target

telah diukur

belum diukur (diluar target)

200.000.

210.591

..?1

1 Tidak ada jumlah konkret yang ditemukan oleh BRR tentang berapa tanah yang belum diukur, yang ada laporan yang dibuat selalu berdasarkan target BRR untuk melakukan pengukuran.

7 Berdasarkan keterangan Teuku Murdani, Kepala Kantor Wilayah (Ka Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi NAD, dalam Rubrik, Anda dan Hukum Dalam Keseharian-63, Penyelesaian Persoalan Pertanahan Paska Tsunami Menurut UU nomor 48 tahun 2007, IDLO dan Serambi. http://www.idlo.int/bandaacehawarness. HTM

Pengukuran tanah di NAD (2005-2007) sudah diukur

sudah disertifikasi

belum disertifikasi

210.591

121.633.

88.958

Analisa Terhadap Kondisi lapangan

Berikut fenomena permasalahan pertanahan yang temuai di beberapa lokasi yang dijadikan basis data, dan persoalan tersebut menggambarkan sebagian permasalahan dalam rentang waktu proses rekonstruksi dan sertifikasi yang dilakukan, ternyata masih menimbulkan masalah-masalah lain8. Kasus-kasus yang terjadi pada desa-desa yang dijadikan wilayah penelitian sebagai akibat dari berlarut-larutnya proses pendataan, pengukuran dan sertifikasi tanah. Beberapa kondisi yang menyebabkan timbulnya persoalan yang berlarut-larut antara lain: 1. Karena permasalahan pensertifikasian tanah yang belum juga selesai, ada sebidang tanah yang dijual orang, karena menganggap tanah tersebut tidak ada pemiliknya lagi, tetapi kemudian hak warisnya muncul dan melakukan komplain serta menginginkan tanah itu dan meminta untuk disahkan atas namanya 2. Batas wilayah satu desa dengan desa lain yang berdampingan belum jelas batas-batasnya membuat warga yang mempunyai tanah disekitar wilayah dua desa tersebut menjadi bnigung untuk melakukan pendaftaran tanah, karena pada perkembangannya salahsatu dari desa tersebut melakukan pencaplokan terhadap wilayah desa yang lain tersebut, persoalan ini belum terselesaikan 8 Penelitian dan Tanya jawab dengan masyarakat dilakukan dengan cara interview oleh tim peneliti

katahati institute

25


3.

4.

5. 6.

7.

8.

26

sampai sekarang apalagi pihak BRR yang seharusnya melakukan pengukuran, penghitungan untuk menetapkan batas antar kedua desa tersebut sampai saat ini belum melakukan tindakan apa-apa. Karena belum selesai, maka warga yang sedang melakukan pengurusan sertifikat hak tanah miliknya jadi belum bisa dilakukan Proses pengukuran tanah dinilai banyak merugikan masyarakat yang tanahnya sedang diukur, karena masyarakat berpendapat terjadi perbedaan hasil ukuran, dan tidak sedikit yang tanahnya diukur oleh pihak Tim RALAS menjadi lebih kecil dari yang mereka punya. Protes yang dilakukan masyarakat bukannya dilakukan penghitungan kembali dan penjelasan terhadap cara penghitungan atau melakukan penghitungan secara bersama-sama, tetapi malah ditinggalkan begitu saja dengan janji akan dilakukan penghitungan kembali, tetapi sampai sekarang belum dilakukan lagi Adanya penyelesaian kerja penghitungan dan penerbitan sertifikat yang tidak fokus, atau tidak selesai, karena sudah terburuburu untuk melakukan penghitungan tanah di tempat lain yang dilakukan oelh tim RALAS. Pemungutan biaya materai bagi setiap warga yang ingin diukur tanah miliknya Sertifikat yang belum juga diterbitkan (atau terlalu lama untuk diterbitkan) sehingga membuat masyarakat kesal tapi hanya bisa menunggu saja Adanya permainan yang memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat. Karena masyarakat ingin cepat mendapatkan rumah, maka mereka dipungut bayaran untuk membeli tanah, dan belakangan diketahui tanah yang mereka beli adalah tanah hibah BRR Masyarakat diminta membeli tanah dan dijanjikan uang pembelian tanah tersebut akan diganti oleh BRR, ternyata setelah laporan analisis

dibeli dan diberikan sertifikat tanah tersebut, ada keterangan dalam sertifikat bila tanah yang bersangkutan adalah tanah hibah dari BRR 9. Tanah yang sudah diukur, dan sudah diurus, tapi sampai saat ini belum mendapatkan sertifikat kepemilikannya Dari temuan-temuan permasalahan di atas yang dialami oleh masyarakat di beberapa lokasi dapat disimpulkan beberapa hal tentang penilaian terhadap pola atau cara kerja yang dilakukan oleh BPN NAD, Tim RALAS bahwa: 1. Pekerjaan penghitungan ukuran luas tanah masyarakat dilakukan tidak fokus dan tidak selesai dengan cepat. 2. Pekerjaan penghitungan tanah yang dilakukan tidak dengan segera dilakukan proses sertifikasi, karena masih harus mengerjakan penghitungan tanah ditempat lain, hal ini dapat diasumsikan kinerja tim RALAS dilapangan tidak sinergi dan cepat dengan instansi selanjutnya dalam melakukan proses-proses pensertifikasian tersebut. 3. Karena pekerjaan satu paket dalam pensertifikasian tanah hak milik masyarakat yang tidak cepat dan tidak efisien, maka terjadilah beberapa tindakan yang memanfaatkan situasi tersebut, seperti adanya tindakan oknum yang kemudian membantu masyarakat untuk dapat secara cepat mendapatkan tanah, dengan cara melakukan penjualan tanah yang ternyata status tanah tersebut adalah tanah hibah BRR. 4. Proses pengukuran yang tidak mendapatkan kesepakatan antara hasil yang didapat oleh tim RALAS dan hasil pengukuran oleh masyarakat itu sendiri terhadap tanah milik mereka, hal ini dapat diduga menjadi salah satu penyebab dari berlarut-larutnya proses pensertifikasian yang sedang dilakukan. 5. Dan hal yang paling mendasar adalah


sejak awal dilakukannya proses pendataan, pengukuran sampai pada tingkat pensertifikasian, masyarakat yang sedang melakukan pengurusan tersebut, tidak mendapatkan informasi yang cukup. Kemudian kinerja tim RALAS dalam melakukan pengukuran patut dipertanyakan penguasaan mereka terhadap pemahaman mereka, penguasaan terhadap alat kerja yang menjadi fasilitas mereka dalam melakukan kegiatan pengukuran tersebut. Dari permasalahan proses pensertifikasian tanah yang didapat di desa-desa tempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Belum sepenuhnya tim RALAS dapat menguasai fasilitas canggih untuk kegiatan pengukuran melalui alat-alat yang ada

2. Penyampaian informasi yang tidak optimal dilakukan, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengerti terhadap prosesproses tersebut 3. Kerja-kerja yang lambat dan berlarut-larut 4. Pengawasan terhadap kerja Tim RALAS itu sendiri (tidak adanya kegiatan monitoring yang dilakukanoleh pihak-pihak dari non pemerintah) 5. Kurangnya partisipasi masyarakat atau lembaga non pemerintah atau lembaga pemerintah sendiri yang memfungsikan dirinya atau bekerja sebagai pemonitor atau melakukan pengawasan langsung sebagai salahsatu pihak yang dapat memfungsikan dirinya sebagai pengawas atau penengah terhadap perdebatan yang mungkin timbul pada proses-proses tersebut

katahati institute

27


Penutup

S

ampai tahun ke empat paska bencana. Proses pemulihan hak masyarakat atas tanah ternyata masih belum selesai secara keseluruhan, padahal regulasi yang mengatur persoalan-persoalan hak milik tanah paska bencana sudah secara signifikan mengayomi berbagai kondisi yang ada, mulai dari jenis dan kategori tanah yang terkena bencana, sampai kategori2 dari hak kepemilikan itu sendiri menurut jenisjenis status masyarakat baik secara pribadi (kepemilikan tanah) maupun badan usaha dan termasuk pula kategori lain seperti ahli waris, dan pengelolaan tanah yang tidak ada pemiliknya lagi, walaupun disana sini, regulasiregulasi tersebut masih ada yang belum sempurna pada beberapa pasalnya, dan sampai saat ini terus berusaha dipertajam sehingga regulasi tersebut masih dapat dipakai sebagai payung hukum dari keberlanjutan proses pemulihan ini sampai akhirnya menjadi mapan, tetapi masih dapat dipakai sebagai hukum positif dalam katahati institute

29


persoalan-persoalan yang mungkin akan datang kemudian di level-level selanjutnya sejak berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi

KESIMPULAN

Pada dasarnya masyarakat yang terkena bencana, hanya ingin kembali kerumah baru diatas tanah lamanya. Sebagian kecil dari masyarakat tidak dapat mewujudkan hal tersebut, karena proses pensertifikasian tanahnya masih belum selesai sampai sekarang, sehingga mereka mencari kesempatan lain untuk setidak-tidaknya mendapatkan rumah dari program pembangunan bantuan perumahan, tetapi sambil menjaga dan terus mengurus proses sertifikasinya sampai selesai. Usaha mencari rumah melalui program bantuan perumahan tersebut, mau tidak mau mereka lakukan karena mereka harus mendapatkan rumah sebagai pengganti rumah yang dahulu terkena bencana. Dan tidak sedikit dari mereka yang mempunyai kondisi seperti itu mencarinya diluar wilayah tempat tanah dan rumah mereka dulu berada.

diakui juga oleh para pimpinan yang terkait dalam tim RALAS tersebut, tetapi dengan cara sedemikian rupa kegagalan ini ditutupi dengan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh BRR tentang banyaknya jumlah persil tanah yang sudah disertifikasi, tanpa memberi perbandingan dengan jumlah tanah yang belum disertifikasi. Ditambah dengan problem-problem yang ditemukan dilapangan dalam level tersebut, telah terlihat bahwa, tim RALAS kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Dikeluarkannya Manual Pendaftaran Tanah Berbasis Masyarakat Di lokasi Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang mempunyai visi dan misi melakukan pendaftaran tanah secara bottom-up (pendekatan dari bawah) untuk membangun kesepakatan mengenai pemilikan atas bidang-bidang tanah dan masalah pewarisan ketika pemilikan tanah sudah tidak ada, dengan bantuan tokohtokoh masyarakat setempat dan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat seolah-olah hanya tinggal saja diatas kertas. Pelaksanaannya sendiri dilapangan sangat diragukan. Kendala-kendala atau ketidak disiplinan petugas dalam hal ini menjadi salahsatu faktor yang patut dicurigai, tetapi agak sulit terlacak, karena dalam penelitian yang dilakukan, kegiatan pengukuran dan pendataan ini sudah berlangsung lama sebelum penelitian ini dilakukan. Proses pensertifikasian juga menjadi salahsatu yang disorot. Karena sampai saat ini masih banyak masyarakat menunggu dengan keadaan yang tidak jelas, kapan sertifikasi ini selesai, apabila ada yang kurang kenapa tidak ada informasi yang datang kepada mereka dan lain sebagainya.

Kegiatan pengukuran dan pendataan yang dilakukan tim RALAS mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya selama ini pada periode 2005-2007/8. hal ini sebenarnya

Produk-produk perundangan Pertanahan yang ada dalam proses penyelesaian pendaftaran tanah, sebenarnya juga terus mengalami penyempurnaan, untuk dapat

Penulisan analisa ini berangkat dari penelitian yang dilakukan pada proses pengembalian hak atas tanah di beberapa desa yang berada didekat garis pantai, dan mendapat kerusakan yang parah pada saat itu. Permasalahan yang didapat dilapangan ternyata permasalahan-permasalahan yang terjadi pada proses-proses mendasar, apabila kita bandingkan dengan wacana-wacana pertanahan dan persoalannya yang terus berkembang di kota-kota besar di Nanggroe Aceh Darussalam.

30

laporan analisis


memayungi berbagai persoalan yang muncul dilapangan, dari berbagai sisi, tetapi yang menjadi persoalan adalah tahap implementasinya yang berlangsung sangat lama, karena proses birokrasi yang ada, kembali gerakan pemerintah dalam hal ini berlangsung lambat, sementara potensi-potensi masalah akibat keterlambatan itu banyak yang bisa terjadi. Pengawasan kerja dilapangan terhadap tim RALAS juga menjadi salahsatu faktor yang sebenarnya dapat dilihat sebagai salahsatu hal yang harus sangat diperhatikan dan sudah selayaknya mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Karena berbagai kesalahpahaman dari sistem pengukuran tanah yang dilakukan banyak terjadi dan belum ada penyelesaiannya. Hal ini dapat berkembang kepada potensi persoalan lain. Analisa dan penelitian yang pernah dilakukan seputar soal permasalahan tanah sejak tahun 2005 sampai sekarang sebenarnya masih sama. Belum ada perkembangan yang berarti, tapi persoalannya juga masih luput dalam penyelesaian yang konkrit, yang dalam hal ini juga masih menyangkut kinerja pemerintah terkait. Tanpa ingin dipersalahkan dalam keadaan ini, pemerintah melakukan berbagai cara untuk memberikan “pembelaan dirinya� pada setiap publikasi atau wawancara, sehingga kesalahan ini tidak terlihat sebagai kesalahan pemerintah, tetapi lebih bisa disebut dinamika yang terjadi dilapangan. Dan disisi lain, masyarakat hanya bisa menunggu sampai persoalan yang ada pada mereka diselesaikan dan mendapat jalan keluar dari pemerintah.

REKOMENDASI

1 Mendesak BRR dan BPN dan atau lembaga pemerintahan terkait untuk menindaklanjuti proses register dan sertifikasi tanah ini menjadi program prioritas pada periode selanjutnya (terutama tahun 2009) sehingga dapat menghindari potensi-potensi konflik antar masyarakat atau pihak lain yang mungkin akan melakukan klaim pada tanah yang merupakan hak milik masyarakat yang belum dapat kepastian hukum. 2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat pada tanahnya terutama yang belum mendapatkan sertifikasi 3. Membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang pengurusan tanah. dan membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang dalam hal ini berkaitan tanah dan proseduralprosedural hukum yang berlaku 4. Melakukan fungsi-fungsi kontrol yang tegas pada proses-proses sertifikasi sejak pengukuran dan pendataan tanah hak milik 5. Menindak tegas oknum-oknum pemerintahan yang melakukan kegiatan-kegiatan pungli atau pemerasan terhadap masyarakat yang sedang melakukan pengurusan tanah 6. Mempercepat proses registrasi dan sertifikasi tanah dengan mendahulukan kepentingan masyarakat sebagai prioritasnya

katahati institute

31


Daftar Pustaka

Proteksi Hukum atas Status Tanah Korban pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami: di Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, sebuah Analisis Kebijakan, Katahati Institute, 2005 Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku Utama, maret 2005 PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Permeneg nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Pendaftaran Tanah Kepres nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Permeneg nomor 4 tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum katahati institute

33


UU nomor. 48 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Perda nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara nomor 41/PER/BP-BRR/IX/2007, tentang Mekanisme Penanganan Masalah Dalam Rangka Penertiban Pemberian Bantuan Perumahan Bagi Para Korban Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara nomor 3/PER/BP-BRR/IX/2007, tentang Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Tidak Fungsional Manual Pendaftaran Tanah, di Lokasi Bencana Tsunami di NAD dan Sumatera Utara PEMILIKAN ATAS TANAH, ringkasan penelitian, ANALISIS YURIDIS  DESA ALUE NAGA PASCA TSUNAMI,2006, TIM PENELITI, THE ACEH INSTITUTE Dampak dari Kebijakan Ajudikasi Pertanahan Berbasis Masyarakat Dalam Rekonstruksi Administrasi Pertanahan Paska Tsunami di Aceh, UNDP Rekonstruksi Batas Persil Tanah Di Aceh Paska Tsunami: Beberapa Aspek dan Permasalahannya. Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan, Vol I no. 2 Desember 2005 Penyelesaian Persoalan Pertanahan Pasca Tsunami Menurut Undang-undang no. 48/2007. http://ww.idlo.int/ bandaAcehawarness.HTM Tanah Hak Milik Adat. http://ww.idlo.int/bandaAcehawarness.HTM Menyelesaikan Sengketa Pertanahan untuk Pembangunan, http://ww.idlo.int/English/External/IPAcehnews.asp. Tanah dan Permasalahannya, http://ww.idlo.int/ bandaAcehawarness.HTM Sekilas tentang Sertifikasi Tanah di Aceh, http://www.idlo.int/ English/External/IPAcehnews.asp

34

laporan analisis



Permasalahan Sertifikasi Tanah