Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs
Program/Kegiatan/Indikator
Target Tahunan
Satuan 2016
2017
2018
2019
4
3
3
Indikasi Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)
Sumber Pendanaan
Instansi Pelaksana
INDIKATOR: 11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. PROGRAM: Perkotaan (Matriks Bidang Pembangunan Hal. II.8.M-18)
Kegiatan 1: Fasilitasi Penataan Perkotaan
1.2. Jumlah Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang Terkait dengan Pengelolaan Perkotaan 1.3. Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan 1.4. Jumlah Pemimpin Daerah Kab/Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas yang Visioner dan Inovatif 1.5. Jumlah Daerah yang Terfasilitasi melalui sosialisasi dan pembinaan bagi aparatur pemerintah dalam rangka Perwujudan Kota Berkelanjutan 1.6. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan kapasitas kelembagaan perkotaan 1.7. Jumlah Kawasan Perkotaan Metropolitan yang terfasilitasi dalam Pembentukan mekanisme dan lembaga kerjasama 1.8. Jumlah Daerah yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Pembangunan Antar Kota dan Antara Kota-Kabupaten baik dalam Negeri dan Luar Negeri (Sister City) 1.9. Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui City Branding
Permendagri
4
Kab/Kota
100
Kab/Kota
507
250
507
-
Prov dan Kab/Kota
10 dan 200
10 dan 200
5 dan 200
4 dan 207
Prov, Kab, Kota
10,10,10
15,15,15
20,20,20
20,20,20
Kawasan Perkotaan Metropolitan
5
7
10
12
Kab/Kota
12
14
16
18
APBN
Kementerian Dalam Negeri
Kota Sedang
5
10
15
20
APBN
Kementerian Dalam Negeri
1.10. Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan sarana prasarana pelayanan dasar sesuai SPP
Kota sedang, Kota Baru Publik
8, 5
8, 5
8, 5
8, 5
APBN
Kementerian Dalam Negeri
Prov, Kab/Kota
34, 100
34, 100
34, 100
34, 107
APBN
Kementerian Dalam Negeri
Prov, Kab/Kota
34, 507
34, 507
34, 507
34, 507
APBN
Kementerian Dalam Negeri
Kawasan Perkotaan
5, 5
7, 10
10, 15
12, 20
APBN
Kementerian Dalam Negeri
1.11. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam meningkatkan Partisipasi dunia swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi dalam pembangunan Kota Berkelanjutan (Sektor Informal) 1.12. Jumlah Daerah yang Tersosialisasi/Peningkatan Wawasan tentang Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang Terkait dengan Pengelolaan Perkotaan 1.13. Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan Perkotaan yang Terpadu skala 1:1000
100
100
APBN APBN
107 APBN
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
APBN Kementerian Dalam Negeri APBN
APBN
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
103