Issuu on Google+

Kementerian PPN/Bappenas

ZERO DRAFT PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (RAN TPB)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 2016


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

KATA PENGANTAR

ii


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii DAFTAR ISI................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL .............................................................................................................. v DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ vi BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1 1.2 Tujuan ........................................................................................................................ 2 1.3 Ruang Lingkup............................................................................................................ 2 1.4 Landasan Hukum ....................................................................................................... 3 BAB II KETERKAITAN TPB DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.................................... 4 2.1 Keterkaitan TPB dengan RPJMN 2015-2019.............................................................. 4 2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB................................................................. 5 BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAN TPB .................................. 12 3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAN TPB ........................... 12 3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAN TPB ....................................................... 16 3.3 Pembiayaan ............................................................................................................. 17 3.4 Jadual Penyusunan RAN TPB ................................................................................... 18 BAB IV SISTEMATIKA RAN TPB .................................................................................... 20 4.1 Sistematika Dokumen RAN TPB ............................................................................... 20 4.2 Matrik RAN TPB dan Penjelasannya ........................................................................ 21 BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAN TPB ................................................... 25 5.1 Pengorganisasian ..................................................................................................... 25 5.2 Uraian Tugas ............................................................................................................ 29

iii


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB 5.3 Mekanisme Kerja ..................................................................................................... 30 BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 31 DAFTAR SINGKATAN ................................................................................................... 32 LAMPIRAN .................................................................................................................. 34 Lampiran 1. Daftar Target dan Indikator Global TPB ...................................................... 35 Lampiran 2. Rencana Pencapaian Indikator TPB Nasional ............................................ 124 Lampiran 3. Contoh matrik Kesesuaian Target TPB dengan RPJMN 2015-2019 .......... 253

iv


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

DAFTAR TABEL Tabel 1. Jadual Penyusunan RAN TPB ................................................................................ 18 Tabel 2. Contoh Matrik Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...... 22 Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB .......................................................... 28

v


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Integrasi TPB dalam dokumen perencanaan pembangunan ............................. 5 Gambar 2. Bagan struktur organisasi penyusunan RAN TPB .............................................. 27

vi


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah

pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan Komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Mengakhiri Kemiskinan; (2) Menghilangkan Kelaparan; (3) Hidup Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Terjangkau dan Terbarukan; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan); (12) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Mengatasi Perubahan Iklim; (14) Sumber Daya Maritim Berkelanjutan; (15) Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kukuh; (17) Kemitraan Pembangunan yang Berkelanjutan. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional, target-target TPB telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, indikator dan target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, Inklusif, pelibatan masyarakat madani, penuntasan target yang lebih progresif dan memuat cara-cara pelaksanaan.

1


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Dalam pelaksanaan MDGs Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar sasaran MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar. Untuk melaksanakan TPB, Bappenas bersama dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil (OMS), filantropi dan bisnis serta akademisi perlu merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. RAN TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan target nasional. Dengan rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan provinsi memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target TPB di nasional dan daerah.

1.2

Tujuan Pedoman teknis perumusan RAN TPB ditujukan untuk memberikan panduan bagi seluruh

pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam menyusun dokumen rencana aksi TPB, sehingga dihasilkan produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional.

1.3

Ruang Lingkup Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan mengenai pendahuluan, keterkaitan

TPB dengan kebijakan pembangunan, langkah teknis dan jadwal penyusunan RAN TPB, sistematika RAN TPB dan pengorganisasian penyusunan RAN TPB.

2


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

1.4

Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) ;

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor xxx Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

3


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

2

2.1

BAB II KETERKAITAN TPB DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Keterkaitan TPB dengan RPJMN 2015-2019 TPB merupakan komitmen internasional yang memperkuat upaya menjaga peningkatan

kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan. RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan rencana kerja bagi pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, penerapan RPJMN 2015-2019 dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Disamping itu, RPJMN juga menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. RPJMN tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target terukur serta jaminan penyediaan sumber pembiayaannya. Gambaran umum internalisasi TPB dalam pembangunan nasional dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

4


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB

RPJPN

VISI & MISI PRESIDEN

RPJMN

RKP

APBN PELAKSANAAN PROGRAM

RENSTRA K/L

RPJMD

VISI & MISI KEPALA DAERAH

RKPD

APBD

RENSTRA DAERAH

Gambar 1. Integrasi TPB dalam dokumen perencanaan pembangunan

2.2

Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) : Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, iii) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

5


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Tujuan 3. Hidup Sehat dan Sejahtera Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah:

(i) Akselerasi pemenuhan akses

pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi. Tujuan 5. Kesetaraan Gender Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

6


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi. Tujuan 7. Energi Terjangkau dan Terbarukan Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam Bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA. Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran

7


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB lembaga keuangan bukan bank; (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan. Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Pengarusutamaan (mainstreaming) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur; (iii) Implementasi prinsip Value for Money (VfM); (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (viii) Pembangunan taman tekno dan taman sains; (ix) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (x) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xi) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (xii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

8


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

Tujuan 12. Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. Tujuan 13. Mengatasi Perubahan Iklim Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyam-paian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan. Tujuan 14. Sumber Daya Maritim Berkelanjutan Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir. Tujuan 15. Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

9


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kukuh Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat

sipil;

(ii)

Memperbaiki

perundang-undangan

bidang

politik;

(iii)

Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (v) Penerapan open government; (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal. Tujuan 17. Kemitraan Pembangunan yang Berkelanjutan Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah : (i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular; (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (v) Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband; (vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (vii) Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis;

10


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dibidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.

11


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

3 BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAN TPB 3.1

Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAN TPB Penyusunan RAN TPB perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain :

1.

RPJMN Tahun 2015-2019 Dokumen RPJMN 2015-2019 diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan percepatan pencapaian target TPB. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian TPB.

2.

Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 Dokumen Renstra K/L tahun 2015-2019 yang terkait langsung dengan TPB diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan percepatan pencapaian target TPB. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam Renstra bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2015-2019. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019.

3.

RKP Tahun 2016 dan 2017 Dokumen RKP tahun 2016 dan 2017 diperlukan dalam penetapan indikator, target, dan anggaran. Perbaikan target dan anggaran tahun 2016 dan 2017 dalam RPJMN 2015-2019 diakomodasi dalam RKP tahun 2016 dan 2017 termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran terkait pencapaian target TPB.

4.

Peraturan Presiden No. xxx Tahun 2016

Tentang

Tujuan

Pembangunan

yang

Berkelanjutan Dokumen Perpres No. xxx Tahun 2016 diperlukan sebagai dasar hukum dalam penyusunan RAN TPB. 5.

Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

12


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Laporan 15 tahun Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2015 merupakan laporan lengkap yang berisikan capaian indikator MDGs dari setiap tujuan dan target selama periode tahun 2000 sampai tahun 2015. Pada laporan tersebut dijelaskan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia serta programprogram yang telah dilaksanakan. Dilaporkan pula tentang pembelajaran dari praktekpraktek baik untuk memperkuat agenda TPB. Pada bagian akhir dari laporan ini, diidentifikasi berbagai indikator yang perlu dilanjutkan antara lain penurunan kemiskinan, penurunan angka kematian Ibu, penurunan prevalensi penyakit HIV dan AIDS, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi layak terutama pada daerah perdesaan. 6.

Dokumen Kebijakan Lain yang terkait a. Dokumen global: Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Adalah dokumen yang disepakati secara global pada tanggal 25 September 2015 sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030. Dokumen ini merupakan pedoman penting atas berbagai masalah global terutama terkait dengan 3 (tiga) dimensi penting pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup. Dokumen ini memuat 17 tujuan (goals) dan 169 target, kesemua tujuan dann target tersebut menjelaskan bahwa SDGs merupakan aksi dunia untuk menciptakan dunia bebas dari kemiskinan; kelaparan dan penyakit; dunia yang meghormati HAM; keadilan dan kesetaraan serta dunia yang tiap negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. b. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2014-2020 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang : Pertanian; Kehutanan dan lahan gambut; Energi dan transportasi; Industri; Pengelolaan limbah; dan kegiatan

13


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB pendukung lain. RAN-GRK merupakan pedoman bagi Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK; Pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK. c. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2014-2024 Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (climate proof/ resilient development) di tingkat nasional. Tujuan khusus penyusunan RAN API adalah untuk : (i) Memberikan arahan untuk pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan nasional; (ii) Menyediakan arahan bagi aksi adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015- 2019), dan jangka panjang (2020-2025); (iii) Menyediakan arahan bagi langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan, agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan internasional; (iv) Sebagai arahan bagi sektor dan daerah dalam mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif. RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L). RAN-API juga

merupakan

acuan

bagi

pemerintah

daerah

dalam

menyusun

14


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Strategi/Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim sebagai arahan dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang tahan perubahan iklim. d. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2015-2019 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2015-2019 adalah sebuah dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada di Indonesia dalam kurun waktu antara 2015-1019 dan rencana pemerintah untuk mengurangi risiko tersebut melalui program-program kegiatan. Renas PB merupakan komitmen dari pemerintah yang memuat upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang efektif, penanganan kondisi tanggap darurat yang efisien dan upaya pemulihan yang tepat sasaran. Program-program kegiatan dalam Renas PB disusun berdasarkan visi dan misi penanggulangan bencana serta rencana tindakan yang harus diambil sesuai dengan manajemen risikobencana. Secara khusus, Renas PB ini telah mengintegrasikan hasil evaluasi RPJMN 20102014 terkait penanggulangan bencana dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renas PB 2010-2014. Tujuan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-1019 adalah: (1) Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan,

mitigasi,

kesiapsiagaan,

tanggap

darurat, dan

pemulihan

berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran, indikator capaian, dan kegiatan yang diperlukan, (2) Memberikan acuan kepada kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. e. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2015-2019 Merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia tahun 2015-2019 dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah

15


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia. f. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 20122025 Dokumen ini memuat visi, misi, sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan peranti anti-korupsi. Stranas PPK mempunyai 6 (enam) strategi yaitu (1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan; (3) Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundangan undagan di bidang pemberantasn korupsi dan sektor lain yang terkait; (4) Melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; (5) Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi; dan (6) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. g. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019 RAN PG merupakan rencana aksi nasional dengan pendekatan multisektor untuk meningkatkan keadaaan pangan dan gizi masyarakat indonesia. Dokumen ini memuat fokus perbaikan pangan dan gizi masyarakat serta intervensi yang akan dilakukan baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Dokumen tersebut berisi kerangka logis tentang dampak yang akan dicapai, output, program dan kegiatan serta instansi penanggung jawab. RAN PG akan ditindak lanjuti ditingkat daerah akan dijabarkan dalam bentuk Rencna Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG).

3.2

Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAN TPB Penyusunan RAN TPB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : Langkah 1 :

Penetapan tim pengarah dan kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN No. xxx tahun 2016 tentang xxx.

16


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Langkah 2 :

Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAN TPB;

Langkah 3 :

Masing-masing pembangunan

pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, ekonomi,

pilar

pembangunan

lingkungan,

pembangunan inklusif dan cara pelaksanaan, menyusun

draft

pilar pilar RAN,

dengan tahapan: 1.

Identifikasi tujuan, target dan indikator TPB;

2.

Menetapkan program dan kegiatan/tindakan prioritas terkait dengan pencapaian masing-masing target TPB;

3.

Menetapkan

indikator

dan

target

pencapaian terkait dengan

kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam pencapaian masing-masing target TPB; 4.

Menetapkan indikasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan.

Langkah 4 :

Melaksanakan sidang pleno kedua antar pokja dengan menyajikan draft RAN TPB (narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintas pokja (dalam bentuk workshop);

Langkah 5 :

Penyempurnaan dan finalisasi Draf RAN TPB berdasarkan masukan hasil sidang pleno kedua;

Langkah 6 :

Reviu draft final RAN TPB;

Langkah 7 :

Pengesahan RAN TPB oleh dewan pengarah dalam bentuk Keputusan Ketua Dewan Pengarah;

Langkah 8 :

3.3

Sosialisasi RAN kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pembiayaan Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan dan pelaksanaan

RAN TPB menjadi tanggung jawab pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

17


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

3.4

Jadual Penyusunan RAN TPB Tabel 1. Jadual Penyusunan RAN TPB Bulan Pada Tahun 2016

No

Kegiatan 1

2

3

4

5

6

7

1

Penyusunan Zero Draf Pedoman RAN

2

Penyusunan jadual konsultasi secara rinci dan dipublikasikan secara online

M3

3

Pemberitahuan awal dan Kampanye publik dalam proses konsultasi

M3

4

Konsultasi dilakukan secara online dan offline (FGD, lokakarya, indepth interview, dsb) dengan semua pemangku kepentingan

M2- M1M4 M4

5

Publikasi hasil atau rangkuman konsultasi publik

6

Pengesahan pedoman Teknis RAN TPB Oleh Ketua Tim Pengarah

7

Pembentukan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja (Pokja)

M4

8

Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft RAN (Rapat internal Bappenas dan rapat dengan seluruh stakeholder)

M4

8

9

10

11

12

M1-M4 M4

18


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

Bulan Pada Tahun 2016 No

Kegiatan 1

9

Penyusunan Definisi Operasional Indikator TPB [(1) internal Sekretariat, (2) BPS, (3) KL terkait]

10

Penyusunan Draf RAN oleh Masing- masing Pokja (serial workshop I)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M1-M4 M1-M4

1. Penyusunan Target tahunan 2. Penyusunan Program dan Kegiatan 3. Penyusunan Pagu Indikatif 4. Rencana Pemantauan 11

Sidang Pleno Pembahasan RAN Hasil Masing-masing Pokja (serial Workshop II)

12

Penyempurnaan Draf RAN TPB oleh Masing-masing Pokja

13

Reviu Draf RAN TPB oleh Tim Pelaksana TPB

14

Pleno Pengesahan RAN TPB oleh Ketua Tim Pengarah

15

Sosialisasi RAN TPB (tahun 2017)

M4

M4 M4 M4

19


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

4 BAB IV SISTEMATIKA RAN TPB

4.1

Sistematika Dokumen RAN TPB Dokumen RAN TPB akan berisi : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1.2 Permasalahan dan Tantangan BAB II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TPB BAB III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN ï‚·

Matrik RAN TPB

Penjelasan penulisan : 1. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum Pembangunan Berkelanjutan Pada bagian ini dijelaskan status capaian dari berbagai indikator terkait TPB mulai Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17. 1.2. Permasalahan dan Tantangan Pada bagian ini dijelaskan secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pencapaian TPB. 2. BAB II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB. Dituliskan strategi yang dilakukan untuk masing-masing

20


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB tujuan sebagai payung kegiatan yang dicontohkan dalam matrik. Strategi dirumuskan mengacu pada RPJMN 2015-2019, uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas program dan indikator kinerja untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut. 3. BAB III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pada bagian ini disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian dari pelaksanaan RAN TPB untuk masing-masing tujuan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAN TPB perlu menggambarkan: a.

Tanggung jawab masing-masing K/L sesuai tujuan TPB-nya;

b. Waktu pelaksanaan; c.

Langkah tindak lanjut;

Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN TPB dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana RAN TPB. 4. BAB IV. PENUTUP Pada bagian ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAN TPB, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.

4.2

Matrik RAN TPB dan Penjelasannya RAN TPB dituliskan dalam bentuk matrik berikut:

21


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

Tabel 2. Contoh Matrik Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TUJUAN 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua Target Pencapaian Program/Kegiatan/ Tindakan

Indikator

Alokasi Anggaran (Rp) 2016

2017

2018

2019

Sumber Pendanaan

Pelaksana

BAG 1 Target dan Indikator TPB

TARGET 7.1: Memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern

7.1.1 Proporsi penduduk dengan akses terhadap listrik INDIKATOR TPB: 7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih

PEMERINTAH

Program 1: Pengelolaan Ketenagalistrikan

Nama Kegiatan 1: Peningkatan Jangkauan layanan ketenagalistrikan

APBN

Rasio elektrifikasi (%)

88,19

91,09

93,9

96,61

Rasio desa berlistrik (%)

99

99

100

100

Listrik per kapita (KWh)

985

1058

1129

1200

PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Program 1:

Kegiatan 2:

Indikator 1:

Kegiatan 3:

Indikator 1:

Kemen ESDM

BAG 2 Target dan Indikator TPB

BAG 3 Target dan Indikator TPB

22


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Petunjuk Umum Pengisian Matrik RAN TPB 1. Matrik ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB sepanjang target bersifat kuantitatif dan pencapaiannya secara nasional. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif. 2. Menu kegiatan nasional berasal dari pusat (K/L terkait) sesuai tanggung jawab tujuannya masing-masing sebagai acuan penyusunan RAN TPB. Menu kegiatan tersebut bersifat operasional dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan nasional sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional maupun target TPB. 3. Cara pengisian matrik a. Bagian 1 : Diisi dengan target dan indikator TPB sesuai tujuan terkait. b. Bagian 2 : 

Diisi dengan program, kegiatan, indikator, target pencapaian dan indikasi anggaran tahunan sesuai tujuan, target dan indikator TPB terkait, mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan/atau RKP 2016;

Kolom sumber pendanaan: diisi dengan sumber pembiayaan (APBN atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat);

Kolom Pelaksana: diisi dengan K/L penanggung jawab serta pemangku kepentingan terkait.

c. Bagian 3: 

Diisi dengan kegiatan, indikator, target pencapaian dan indikasi anggaran tahunan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan (OMS dan media, Filantropi dan bisnis serta akademisi);

23


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB 

Kolom program/kegiatan : diisi dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan pencapaian target TPB yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan (OMS dan media, Filantropi dan bisnis serta akademisi);

Kolom Indikator : diisi dengan satuan target masing-masing kegiatan (jumlah, persentase atau yang bersifat kuantitatif );

Kolom target pencapaian : diisi dengan target rencana tahunan capaian masing-masing indikator kegiatan;

Kolom indikasi anggaran : diisi dengan rencana pembiayaan tahunan untuk masing-masing kegiatan;

Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang berasal sumber lain;

Kolom pelaksana : diisi dengan nama pemangku kepentingan (OMS dan media, Filantropi dan bisnis serta akademisi) terkait pelaksana kegiatan.

24


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

5 BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAN TPB

5.1

Pengorganisasian Organisasi perumusan RAN TPB terdiri dari Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja untuk masing-masing pilar, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut :

1.

Tim Pengarah Tim Pengarah terdiri atas: Ketua

: Menteri PPN/Kepala Bappenas

Anggota

: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Presiden, wakil OMS, wakil Filantropi dan Bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

2.

Tim Pelaksana Tim Pelaksana terdiri atas : •

Ketua

: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua

: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Sekretaris

: Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota

: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Kepresidenan, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

3.

Kelompok Kerja Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas: a.

Pokja I Pilar Pembangunan Sosial • Ketua

: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

25


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB • Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas • Wakil Ketua 2 : Deputi Menko PMK • Sekretaris

: Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas

• Anggota

: Eselon 2 terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

b. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi •

Ketua

: Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua 2 : Deputi Kemenko Perekonomian

Sekretaris

: Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota

: Eselon 2 terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

c.

Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan •

Ketua

: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua 1 : Sekjen KLHK

Wakil Ketua 2 : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kemenko Maritim dan Sumber Daya

Sekretaris

: Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota

: Eselon 2 terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

d. Pokja IV Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan

26


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB •

Ketua

: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Polhukam, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua 2 : Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan

Sekretaris

: Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota

: Eselon 2 terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

TIM PENGARAH Ketua

: Menteri PPN/Kepala Bappenas

Anggota

: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Presiden, wakil OMS, wakil Filantropi dan Bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

DEWAN PAKAR

TIM PELAKSANA

Ketua

: Eselon 1 Kementerian PPN/Bappenas yang membidangi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Wakil Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappenas Sekretaris

: Direktur Kementerian PPN/Bappenas

Anggota

: Eselon 1 K/L terkait, Kantor Staf Presiden, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, wakil OMS, wakil Filantropi dan Bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

SEKRETARIAT

Keterangan:

(diisi oleh profesional yang diseleksi berdasar kompetensi/merit system)

POKJA I PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Garis Koordinasi

POKJA II PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Ketua

: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas Wakil Ketua 2 : Deputi Menko PMK Sekretaris : Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN/Bappenas Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

Garis Komando

Ketua

: Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas Wakil Ketua 2 : Deputi Kemenko Perekonomian Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

POKJA III PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN Ketua

: Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian PPN/Bappenas Wakil Ketua 1 : Sekjen KLHK Wakil Ketua 2 : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kemenko Matirim dan Sumber Daya Sekretaris : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

POKJA IV PILAR PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN CARA PELAKSANAAN

Ketua

: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Polhukam, Kementerian PPN/ Bappenas Wakil Ketua 2 : Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Sekretaris : Direktur Perencanaan Pengembangan Pembangunan,Kementerian PPN/Bappenas Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

Gambar 2. Bagan struktur organisasi penyusunan RAN TPB Pada tabel berikut disajikan secara rinci pembagian organisasi kelompok berdasarkan dengan Pilar TPB.

27


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB Nama Pokja

Tanggung Jawab Setiap TPB

POKJA I

Tujuan 1

Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan 2

Ketua

: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Tujuan 3 Tujuan 4 Tujuan 5 Tujuan 6

POKJA II

Tujuan 7

Pilar Pembangunan Ekonomi

Tujuan 8

Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Wakil Ketua 2 : Deputi Menko PMK Sekretaris

: Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota

: Eselon 2 terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

Ketua

: Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas

Tujuan 9

Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas

Tujuan 10

Wakil Ketua 2 : Deputi Kemenko Perekonomian

Tujuan 11

Sekretaris

: Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas

Anggota

: Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

Ketua

: Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian PPN/Bappenas

POKJA III

Tujuan 12

Pilar Pembangunan Lingkungan

Tujuan 13 Tujuan 14 Tujuan 15

POKJA IV

Organisasi Pokja

Tujuan 16

Wakil Ketua 1 : Sekjen KLHK Wakil Ketua 2 : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kemenko Maritim dan Sumber Daya Sekretaris

: Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota

: Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

Ketua

: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

28


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

Tanggung Jawab Setiap TPB

Nama Pokja Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan

5.2

Tujuan 17

Organisasi Pokja Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Polhukam, Kementerian PPN/Bappenas Wakil Ketua 2 : Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Sekretaris

: Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota

: Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas

Uraian Tugas 1.

2.

Tim Pengarah : a.

Memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia

b.

Menyampaikan laporan pencapaian TPB kepada Presiden

Tim Pelaksana : a.

Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman RAN TPB

b. Memberikan arahan dan masukan kepada POKJA mengenai substansi penyusunan RAN TPB c.

Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan RAN TPB

d. Menyampaikan laporan penyusunan RAN TPB kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas 3.

Kelompok Kerja : a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; b. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB sesuai dengan bidang tugasnya;

29


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB c. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan RAN TPB; d. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian TPB di tingkat nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan; e. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB sesuai dengan bidang tugasnya; f. Menyusun RAN TPB sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya; g. Melakukan sosialisasi RAN TPB kepada seluruh pemangku kepentingan.

5.3

Mekanisme Kerja a.

Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan RAN TPB

b. Sidang Pleno Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) Persiapan Penyusunan Draf RAN c.

Penyusunan Draf I RAN TPB oleh masing- masing Pokja (workshop I)

d. Sidang Pleno Pembahasan Draf I RAN TPB Hasil masing-masing Pokja (Workshop II) e.

Penyempurnaan Draf II menjadi Draf Final RAN TPB oleh Masing-masing Pokja

f.

Sidang Pleno Reviu Draf final RAN TPB oleh Tim Pengarah dan POKJA

g.

Pengesahan RAN TPB oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas

h. Sosialisasi RAN TPB

30


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

6 BAB VI PENUTUP Pedoman penyusunan RAN TPB merupakan panduan bagi pemerintah pusat untuk menghasilkan rancangan RAN TPB yang selaras dengan kebijakan nasional. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Tim Koodinasi Nasional TPB Nomor xxx Tentang xxx. Dengan pedoman ini diharapkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun Rencana Aksi TPB dengan standar kualitas yang baik dan dapat memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasinya.

31


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

DAFTAR SINGKATAN APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

Inpres

: Instruksi Presiden

KEK

: Kekurangan Energi Kronis

K/L

: Kementerian/Lembaga

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

TPB

: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perpres

: Peraturan Presiden

PNPM

: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PONED

: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

PONEK

: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif

PP

: Peraturan Pemerintah

PPN

: Perencanaan Pembangunan Nasional

PUG

: Pengarusutamaan Gender

RAD

: Rencana Aksi Daerah

RAN

: Rencana Aksi Nasional

RAN TPB

: Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

RAPBN

: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

RENJA

: Rencana Kerja

RENSTRA

: Rencana Strategis

RENSTRA RKPD : Rencana Strategis RKPD RKA-SKPD

: Rencana Kerja Anggaran

SKPD RKP

: Rencana Kerja Pemerintah

RKPD

: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN

: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

32


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB STBM

: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

TKPK

: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

UMKM

: Usaha Mikro Kecil Menengah

UU

: Undang Undang

33


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

LAMPIRAN 1. Daftar Indikator TPB 2. Rencana Pencapaian Indikator TPB Nasional 3. Contoh matrik masing-masing target TPB a.

Matrik Tujuan 1 (Mengakhiri Kemiskinan);

b. Matrik Tujuan 2 (Menghilangkan Kelaparan); c.

Matrik Tujuan 3 (Hidup Sehat dan Sejahtera);

d. Matrik Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas); e.

Matrik Tujuan 5 (Kesetaraan Gender);

f.

Matrik Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi)

g.

Matrik Tujuan 7 (Energi Terjangkau dan Terbarukan)

h. Matrik Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) i.

Matrik Tujuan 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)

j.

Matrik Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan)

k.

Matrik Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan)

l.

Matrik Tujuan 12 (Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan)

m. Matrik Tujuan 13 (Mengatasi Perubahan Iklim) n. Matrik Tujuan 14 (Sumber Daya Maritim Berkelanjutan) o. Matrik Tujuan 15 (Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan) p. Matrik Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kukuh) q. Matrik Tujuan 17 (Kemitraan Pembangunan yang Berkelanjutan)

34


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

Lampiran 1. Daftar Target dan Indikator Global TPB GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim

1.1.1 Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional,

bagi semua orang, dengan biaya hidup kurang dari $

menurut jenis kelamin, kelompok umur, status pekerjaan, dan

1,25 (PPP) per hari.

lokasi geografis (urban/rural)

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari

1.2.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.2.2 Proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional

1.3 Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang

1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan

tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai

sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak

cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.

berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.

35


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan,

INDIKATOR GLOBAL TPB 1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar

memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain,

1.4.2 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas

seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi

tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki

baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.

hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan

1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan

1.5.1 Jumlah kematian, orang yang hilang, dan terdampak oleh bencana per 100.000 penduduk

mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana.

1.5.2 Kerugian ekonomi akibat bencana terhadap GDP global 1.5.3 Jumlah negara yang mempunyai strategi nasional dan daerah untuk pengurangan risiko bencana

1.a Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan

1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

36


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB kerjasama pembangunan, dalam rangka menyediakan

INDIKATOR GLOBAL TPB 1.a.2. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan , kesehatan dan

sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara-

perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja

negara berkembang, khususnya negara-negara kurang

pemerintah

berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan di semua dimensi. 1.b Membuat kerangka kebijakan di tingkat nasional,

1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-

regional dan internasional, mengacu pada strategi

sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan,

pembangunan pro-poor dan sensitive gender, untuk

kelompok miskin dan rentan

mendukung percepatan investasi dalam tindakan pemberantasan kemiskinan. 2.

Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan

2.1 Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin

2.1.1 Prevalensi Kekurangan gizi (PoU)

akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.

2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan

37


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan 2.2.1 Prevalensi Stunting (Tinggi Badan/Umur <-2 standar deviasi gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara

dari rata-rata WHO Standar Pertumbuhan Anak) pada anak

internasional untuk stunting dan wasting pada anak di

usia dibawah 5 tahun

bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025

2.2.2 Prevalensi malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan >+2 or <-2 standar deviasi dari rata-rata WHO Standar Pertumbuhan Anak) anak pada usia dibawah 5 tahun, berdasarkan tipe (wasting dan overweight)

2.3 Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen

2.3.1 Nilai produksi per unit tenaga kerja menurut ukuran kelas pertanian, peternakan, perusahaan kehutanan

makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama

2.3.2 Rata-rata pendapatan dari produsen pangan skala kecil menurut jenis kelamin dan kelompok adat

terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian. 2.4 Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian

2.4.1 Proporsi lahan pertanian yang merupakan praktek pertanian produktif dan berkelanjutan

38


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, serta menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah. 2.5 Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman

2.5.1 Jumlah sumber daya genetik tumbuhan dan hewan untuk

genetik benih, tanaman budidaya dan hewan

keamanan pangan dan pertanian pada fasilitas konservasi

peliharaan dan spesies liar yang terkait, termasuk

jangka menengah atau jangka panjang

melalui manajemen dan diversifikasi benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mendukung akses manfaat yang adil dan merata dengan adanya pemanfaatan sumber

2.5.2 Proporsi tanaman local dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui

daya genetik dan pengetahuan tradisional, komitmen internasional. 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan

2.a.1. Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian

kerjasama internasional, infrastruktur pedesaan, layanan penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman

2.a.2 Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian

39


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

dan ternak, dalam rangka meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang 2.b Mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi

2.b.1. Perkiraan dukungan produsen

dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan segala bentuk subsidi ekspor pertanian

2.b.2. Subsidi ekspor pertanian

dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat Doha Development Round 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan

2.c.1. Indikator anomali harga pangan

berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya, dan memfasilitasi akses yang tepat terhadap informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim. 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 3.1.1. Rasio kematian ibu

40


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu

INDIKATOR GLOBAL TPB 3.1.2 Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terampil

hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup 3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang

3.2.1.Angka kematian anak balita

dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya

3.2.2. Angka kematian neonatal

hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang

3.3.1 Jumlah infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi, menurut kelompok umur, jenis kelamin, populasi kunci.

terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya

3.3.2 Kejadian TB per 1,000 orang 3.3.3 Kejadian Malaria per 1,000 orang 3.3.4 Insiden hepatitis B per 100.000 populasi 3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (KUSTA)

41


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB 3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (FILARIASIS)

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (NCD),

3.4.1. Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis

melalui pencegahan dan pengobatan, serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan

3.4.2. Angka Kematian dari Percobaan Bunuh Diri

3.5.1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial,

penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan

rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan

narkotika dan penggunaan berbahaya alkohol

penyalahgunaan zat 3.5.2. Penggunaan berbahaya dari alkohol , ditetapkan sesuai dengan konteks nasional sebagai konsumsi alkohol per kapita (usia 15 tahun ke atas) dalam satu tahun kalender di liter alkohol murni

3.6 Pada tahun 2020, mengurangi separuh kematian global

3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas

dan cedera dari kecelakaan jalan lalu lintas

42


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap

3.7.1 Proporsi wanita usia reproduksi (usia 15-49) yang memiliki

layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk

kebutuhan keluarga berencana/alat kontrasepsi, cara modern

keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional 3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk

3.7.2 Angka kelahiran remaja (usia 10-14 ; usia 15-19) per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tersebut

3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai

perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan

rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk

kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-

reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit

obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan

menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta

berkualitas bagi semua orang

akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung) 3.8.2 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.

3.9 Pada tahun 2030, secara bermakna mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia

3.9.1 Angka kematian dikaitkan dengan rumah tangga dan kondisi polusi udara

43


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

berbahaya,serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan 3.9.2 Angka kematian akibat air yang tercemar, sanitasi buruk, dan tanah kurang higienis (WASH yang tidak aman) 3.9.3 Angka kematian yang disebabkan oleh keracunan yang tidak disengaja 3.a Memperkuat pelaksanaan FCTC WHO di seluruh negara 3.a.1. Prevalensi usia (standardisasi) pengguna tembakau (merokok) secara tepat 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular maupun tidak menular yang

saat ini diantara populasi usia 15 tahun ke atas 3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan

sangat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang, menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai Doha Declaration tentang

3.b.2 Total ODA untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar

TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek terkait Perdagangan pada Hak Properti Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi

44


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

kesehatan masyarakat, dan pada khususnya, menyediakan akses obat bagi semua orang. 3.c Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan pengadaan,

3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan

pengembangan, pelatihan, dan penyimpanan tenaga kesehatan secara bermakna di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara-negara berkembang dalam hal peringatan dini,

3.d.1. IHR terkait kemampuan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi kedaruratan kesehatan

pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu

3.1.1. Rasio kematian ibu

hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup 3.1.2 Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terampil 3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang

3.2.1.Angka kematian anak balita

dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya

3.2.2. Angka kematian neonatal

45


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang

3.3.1 Jumlah infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi, menurut kelompok umur, jenis kelamin, populasi kunci.

terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya

3.3.2 Kejadian TB per 1,000 orang 3.3.3 Kejadian Malaria per 1,000 orang 3.3.4 Insiden hepatitis B per 100.000 populasi 3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (KUSTA) 3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (FILARIASIS)

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (NCD),

3.4.1. Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis

melalui pencegahan dan pengobatan, serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan

3.4.2. Angka Kematian dari Percobaan Bunuh Diri

46


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 3.5

Memperkuat pencegahan dan pengobatan

INDIKATOR GLOBAL TPB 3.5.1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial,

penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan

rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan

narkotika dan penggunaan berbahaya alkohol

penyalahgunaan zat 3.5.2. Penggunaan berbahaya dari alkohol , ditetapkan sesuai dengan konteks nasional sebagai konsumsi alkohol per kapita (usia 15 tahun ke atas) dalam satu tahun kalender di liter alkohol murni

3.6 Pada tahun 2020, mengurangi separuh kematian global 3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas dan cedera dari kecelakaan jalan lalu lintas 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk

3.7.1 Proporsi wanita usia reproduksi (usia 15-49) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana/alat kontrasepsi, cara modern

keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional 3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk

3.7.2 Angka kelahiran remaja (usia 10-14 ; usia 15-19) per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tersebut

3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai

perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan

rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk

kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-

reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit

47


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan

menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta

berkualitas bagi semua orang

akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung) 3.8.2 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.

3.9 Pada tahun 2030, secara bermakna mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia

3.9.1 Angka kematian dikaitkan dengan rumah tangga dan kondisi polusi udara

berbahaya,serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah

3.9.2 Angka kematian akibat air yang tercemar, sanitasi buruk, dan kurang higienis (WASH yang tidak aman) 3.9.3 Angka kematian yang disebabkan oleh keracunan yang tidak disengaja

3.a Memperkuat pelaksanaan FCTC WHO di seluruh negara 3.a.1. Prevalensi usia (standardisasi) pengguna tembakau (merokok) secara tepat 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular maupun tidak menular yang

saat ini diantara populasi usia 15 tahun ke atas 3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan

48


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB sangat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang, menyediakan akses obat dan vaksin dasar

INDIKATOR GLOBAL TPB 3.b.2 Total ODA untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar

yang terjangkau, sesuai Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek terkait Perdagangan pada Hak Properti Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan pada khususnya, menyediakan akses obat bagi semua orang. 3.c Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan pengadaan,

3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan

pengembangan, pelatihan, dan penyimpanan tenaga kesehatan secara bermakna di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara-negara berkembang dalam hal peringatan dini,

3.d.1. IHR terkait kemampuan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi kedaruratan kesehatan

49


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global 4.

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua

4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak

4.1.1. Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada tingkat 2/3, (b)

perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan

tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang

pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya,

mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,

adil, dan berkualitas, yang mengarah pada

(ii) matematika, menurut jenis kelamin

pembelajaran yang relevan dan efektif 4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak

4.2.1. Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan

perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap

baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial,

perkembangan anak usia dini yang berkualitas,

menurut jenis kelamin

perawatan dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar

4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin

50


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi

INDIKATOR GLOBAL TPB 4.3.1. Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan

semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis,

pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir,

kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau,

menurut jenis kelamin

termasuk universitas 4.4 Pada tahun 2030, Peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki

4.4.1. Proporsi remaja/dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer (TIK) menurut tipe keterampilan

keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender

4.5.1 Indeks paritas (perempuan/laki-laki, urban/rural, sosek kuintil

dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama

bawah/atas, kelompok masyarakat adat dan korban konflik,

untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan

sesuai ketersediaan data)

kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan

51


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja

INDIKATOR GLOBAL TPB 4.6.1. Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu,

dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki

paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam

dan perempuan, mampu membaca dan menghitung

keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelami

4.7 Pada tahun 2030, memastikan semua peserta didik

4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjeng pendidikan, (i)

memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang

pendidikan

kewargaan

dunia,

(ii)

pendidikan

untuk

diperlukan untuk mempromosikan pembangunan

pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan

berkelanjutan, termasuk antara lain pendidikan untuk

hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b)

pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang

kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.

berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan menghargai keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan

4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk

yang ramah anak, penyandang cacat dan gender, serta

tujuan pengajaran, (c) computer untuk tujuan pengajaran, (d)

memberikan lingkungan belajar yang aman, anti

infrastruktur dan materi memadai bagi siswa difabel, (e) air

kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)

52


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH), definisi indikator)

4.b Pada tahun 2020, Secara bermakna menumbuhkan secara global, jumlah beasiswa bagi negara

4.b.1 Volume/jumlah aliran ODA untuk beasiswa menurut sector dan tipe studi

berkembang, khususnya negara LDCs, SIDS dan negaranegara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, TIK, teknis, program teknik dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya 4.c Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan

4.c.1 Proporsi guru di: (a) TK, (b) SD, (c) SMP, (d) SMA, yang telah

pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui

menerima setidaknya pelatihan pre-service dan in-service

kerjasama internasional untuk pelatihan guru di

yang diperlukan untuk mengajar pada tingkat relevan di

negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS

negara tertentu

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun

5.1.1 Apakah ada atau tidak kebijakan untuk promosi, pelaksanaan, dan

pemantauan

keseteraan

dan

non

diskriminasi

berdasarkan jenis kelamin?

53


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap

INDIKATOR GLOBAL TPB 5.2.1 Proporsi perempuan yang pernah berpasangan (usia 15-49)

perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta,

dan anak perempuan berusia 15 tahun ke atas mengalami

termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan

kekerasan fisik, seksual, atau psikologis oleh pasangan atau

berbagia jenis eksploitasi

mantan pasangan, dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan bentuk kekerasan dan umur 5.2.2 Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan, dalam 12 bulan terakhir, menurut kelompok umur dan tempat kejadian

5.3 Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya,

5.3.1 Proporsi wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau

seperti pernikahan dini dan paksa serta sunat

berstatus hidup bersama sebelum berusia 15 tahun dan

perempuan

sebelum berusia 18 tahun 5.3.2 Persentase anak perempuan dan wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur

54


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 5.4 Mengenali dan menilai pekerjaan rumah tangga

INDIKATOR GLOBAL TPB 5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga

melalui penyediaan pelayanan publik , infrastruktur

dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur,

dan kebijakan perlindungan sosial , dan promosi

dan lokasi

tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara tepat 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk

5.5.1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen di tingkat pusat dan pemerintah daerah

kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik

5.5.2. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

5.6 Memastikan akses universal terhadap kesehatan

5.6.1. Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang membuat

seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang

keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan

disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan

kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan reproduksi

Beijing platform for Action serta dokumen-dokumen hasil konvensi lainnya

5.6.2. Jumlah negara yang memiliki undang-undang dan peraturan yang menjamin akses perempuan usia 15-49 tahun untuk pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi

55


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 5.a Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan

INDIKATOR GLOBAL TPB 5.a.1. (a) Proporsi total petani dengan tanah yang dimiliki atau

hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi , serta

dikuasai berdasarkan jenis kelamin ; dan (b) porsi perempuan

akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan

di antara pemilik atau pewaris lahan pertanian, menurut jenis

bentuk-bentuk lain dari properti , jasa keuangan ,

kepemilikan

warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.

5.a.2. Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol

5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk

5.b.1 Proporsi individu yang memiliki telepon genggam, menurut jenis kelamin

mempromosikan pemberdayaan perempuan 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan

5.c.1. Proporsi negara dengan sistem untuk melacak dan membuat

perundang-undangan berlaku untuk promosi

alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan

kesetaraan gender dan pemberdayaan semua

perempuan

perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

56


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau

INDIKATOR GLOBAL TPB 6.1.1. Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

bagi semua 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi

6.2.1. Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan

dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua,

sanitasi dasar, termasuk fasilitas cuci tangan dengan sabun

dan menghentikan praktik buang air besar di tempat

dan air

terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok masyarakat rentan 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan

6.3.1. Proporsi air limbah yang diolah dengan aman

mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia

6.3.2. Proporsi sumber mata air dengan kondisi kualitas yang baik

berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global

57


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 6.4 Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan

INDIKATOR GLOBAL TPB 6.4.1. Perubahan dalam penggunaan air yang efisien dari waktu ke waktu

menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air 6.4.2. (level of water stress) Ketersediaan air berdasarkan kebutuhan standar. 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui

6.5.1. Tingkat pelaksanaan manajemen sumber daya air terpadu (0100)

kerjasama lintas batas yang tepat 6.5.2 Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan operasional untuk kerja sama air 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi sumber daya air pada ekosistem, termasuk pegunungan, hutan,

6.6.1. Perubahan sumber daya air pada ekosistem dari waktu ke waktu

lahan basah, sungai, dan danau

58


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan

INDIKATOR GLOBAL TPB 6.a.1.Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah

kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi

6.b.1. Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau

6.1.1. Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

bagi semua 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan 6.2.1. Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan

sanitasi dasar, termasuk fasilitas cuci tangan dengan sabun

menghentikan praktik buang air besar di tempat

dan air

terbuka, memberikan perhatian khusus pada

59


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok masyarakat rentan 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan

6.3.1. Proporsi air limbah yang diolah dengan aman

mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia

6.3.2. Proporsi sumber mata air dengan kondisi kualitas yang baik

berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global 6.4 Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan

6.4.1. Perubahan dalam penggunaan air yang efisien dari waktu ke waktu

menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita

6.4.2. (level of water stress) Ketersediaan air berdasarkan kebutuhan standar.

akibat kelangkaan air 6.5.1. Tingkat pelaksanaan manajemen sumber daya air terpadu (0100)

60


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber

INDIKATOR GLOBAL TPB 6.5.2 Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan

daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui

operasional untuk kerja sama air

kerjasama lintas batas yang tepat 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi sumber

6.6.1. Perubahan sumber daya air pada ekosistem dari waktu ke

daya air pada ekosistem, termasuk pegunungan, hutan,

waktu

lahan basah, sungai, dan danau

6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan

6.a.1. Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian

dukungan internasional dalam hal pembangunan

rencana belanja pemerintah

kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi

6.b.1.

Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi

61


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua 7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap

7.1.1 Proporsi penduduk dengan akses terhadap listrik

layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern 7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa

7.2.1 Pangsa energi terbarukan dalam total konsumsi energi final

energi terbarukan dalam bauran energi global 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy

7.3.1 Intensitas energi diukur dengan energi primer dan PDB

di tingkat global sebanyak dua kali lipat 7.A Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset

7.a.1 Termobilisasikan dana per tahun (US $) mulai tahun 2020 Akuntabel menuju komitmen US $ 100 miliar

energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih

62


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 7.B Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan

INDIKATOR GLOBAL TPB 7.b.1 Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan

meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan

jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk

energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-

infrastruktur

negara berkembang, khususnya negara kurang

berkelanjutan

dan

teknologi

pelayanan

pembangunan

berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang terkurung daratan, sesuai dengan kebutuhan dukungan program masing-masing 7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap

7.1.1 Proporsi penduduk dengan akses terhadap listrik

layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern 7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa

7.2.1 Pangsa energi terbarukan dalam total konsumsi energi final

energi terbarukan dalam bauran energi global 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy

7.3.1 Intensitas energi diukur dengan energi primer dan PDB

di tingkat global sebanyak dua kali lipat 7.A Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset

7.a.1 Termobilisasikan dana per tahun (US $) mulai tahun 2020 Akuntabel menuju komitmen US $ 100 miliar

63


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih 7.B Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan

7.b.1 Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan

meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan

jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk

energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-

infrastruktur

negara berkembang, khususnya negara kurang

berkelanjutan

dan

teknologi

pelayanan

pembangunan

berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang terkurung daratan, sesuai dengan kebutuhan dukungan program masing-masing 7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap

7.1.1 Proporsi penduduk dengan akses terhadap listrik

layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern 7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa

7.2.1 Pangsa energi terbarukan dalam total konsumsi energi final

energi terbarukan dalam bauran energi global

64


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy

INDIKATOR GLOBAL TPB 7.3.1 Intensitas energi diukur dengan energi primer dan PDB

di tingkat global sebanyak dua kali lipat 7.A Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset

7.a.1 Termobilisasikan dana per tahun (US $) mulai tahun 2020 Akuntabel menuju komitmen US $ 100 miliar

energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih 7.B Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan

7.b.1 Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan

meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan

jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk

energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-

infrastruktur

negara berkembang, khususnya negara kurang

berkelanjutan

dan

teknologi

pelayanan

pembangunan

berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang terkurung daratan, sesuai dengan kebutuhan dukungan program masing-masing

65


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita

8.1.1 Pertumbuhan PDB riil per kapita per tahun

sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih

8.2. Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja

tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya 8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan

8.3.1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin

kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan

66


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi

INDIKATOR GLOBAL TPB 8.4.1 Jejak Material (MF) dan Jejak Material per kapita, per PDB

sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha untuk melepaskaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan

8.4.2 Konsumsi material domestik (DMC) dan DMC per kapita, terhadap PDB

kerangka 10-tahun dari program untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan, dengan negara-negara maju menjadi panutan 8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan

8.5.1 Upah rata-rata per jam pekerja perempuan dan laki-laki

produktif yang layak bagi semua wanita dan pria,

berdasarkan

jabatan

termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang

penyandang disabilitas

(okupasi),

kelompok

umur,

dan

disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya kelamin, kelompok umur, dan

8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis

penyandang disabilitas 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh

8.6.1. Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)

pendidikan atau tidak mengikuti pelatihan

67


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 8.7 Mengambil tindakan segera dan efektif untuk

INDIKATOR GLOBAL TPB 8.7.1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja,

menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-

dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

bentuk pekerjaan tidak tepat bagi anak, memberantas

(dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

kerja paksa, dan pada tahun 2025, menghapuskan

untuk anak)

pekerja anak dalam segala bentuknya, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak 8.8 Melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman bagi semua pekerja,

8.8.1. Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin dan status migran

termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya

8.8.2. Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait

8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata

8.9.1 Kontribusi pariwisata terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan pariwisata

68


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

INDIKATOR GLOBAL TPB 8.9.2 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja dan tingkat pertumbuhan pekerja, menurut jenis kelamin

8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke

8.10.1 Jumlah cabang bank umum dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa

perbankan, asuransi dan jasa keuangan untuk semua masyarakat

8.10.2 Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (15 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak

8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang

8.a.1 Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan

berkembang, termasuk melalui Kerangka Terpadu untuk dukungan Teknis Peningkatan Perdagangan bagi Negara Kurang Berkembang 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk

8.b.1 Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam Proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB

69


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan Pakta Kerja Global dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita

8.1.1 Pertumbuhan PDB riil per kapita per tahun

sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih

8.2. Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja

tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya 8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan

8.3.1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin

kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan 8.4.1 Jejak Material (MF) dan Jejak Material per kapita, per PDB

70


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi,

INDIKATOR GLOBAL TPB 8.4.2 Konsumsi material domestik (DMC) dan DMC per kapita, terhadap PDB

serta usaha untuk melepaskaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka 10-tahun dari program untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan, dengan negara-negara maju menjadi panutan 8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan

8.5.1 Upah rata-rata per jam pekerja perempuan dan laki-laki

produktif yang layak bagi semua wanita dan pria,

berdasarkan

jabatan

termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang

penyandang disabilitas

(okupasi),

kelompok

umur,

dan

disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya kelamin, kelompok umur, dan

8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis

penyandang disabilitas 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh

8.6.1. Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)

pendidikan atau tidak mengikuti pelatihan

71


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 8.7 Mengambil tindakan segera dan efektif untuk

INDIKATOR GLOBAL TPB 8.7.1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja,

menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-

dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

bentuk pekerjaan tidak tepat bagi anak, memberantas

(dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

kerja paksa, dan pada tahun 2025, menghapuskan

untuk anak)

pekerja anak dalam segala bentuknya, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak 8.8 Melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman bagi semua pekerja,

8.8.1. Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin dan status migran

termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya

8.8.2. Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait

8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata

8.9.1 Kontribusi pariwisata terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan pariwisata

72


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

INDIKATOR GLOBAL TPB 8.9.2 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja dan tingkat pertumbuhan pekerja, menurut jenis kelamin

8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke

8.10.1 Jumlah cabang bank umum dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa

perbankan, asuransi dan jasa keuangan untuk semua masyarakat

8.10.2 Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (15 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak

8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Terpadu untuk dukungan Teknis Peningkatan

8.a.1 Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan

Perdagangan bagi Negara Kurang Berkembang 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk

8.b.1 Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam Proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB

73


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan Pakta Kerja Global dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur,

9.1.1 Pangsa populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak

termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan

9.1.2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi

merata bagi semua 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan

9.2.1 Proporsi nilai tambah manufaktur terhadap PDB dan per kapita

berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa tenaga kerja dan produk

9.2.2 Proporsi tenaga kerja manufaktur terhadap total tenaga kerja

domestik bruto industri, sejalan dengan kondisi nasional, dan setidaknya dua kali lipat di negara kurang berkembang 9.3.1 Proporsi industri kecil terhadap total nilai tambah industri

74


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala

INDIKATOR GLOBAL TPB 9.3.2 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit

kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan

9.4.1 Emisi CO2 dari peningkatan nilai tambah per unit

retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan, semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama

9.5.1 Proporsi pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan terhadap PDB

negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan

9.5.2 Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk

pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan

75


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang

INDIKATOR GLOBAL TPB 9.a.1

Total

dukungan

resmi

internasional

(bantuan

resmi

berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang,

pembangunan ditambah aliran bantuan resmi lainya) untuk

melalui peningkatan keuangan, teknologi dan

infrastruktur

dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negaranegara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk

9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah

dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan

9.c.1 Proporsi dari penduduk terjangkau jaringan seluler (mobile), menurut teknologi

mengusahakan penyediaan akses universasl dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020

76


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan 9.1.1 Pangsa populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur

terhadap jalan yang layak

regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata

9.1.2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi

bagi semua 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan

9.2.1 Proporsi nilai tambah manufaktur terhadap PDB dan per kapita

berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa tenaga kerja dan produk

9.2.2 Proporsi tenaga kerja manufaktur terhadap total tenaga kerja

domestik bruto industri, sejalan dengan kondisi nasional, dan setidaknya dua kali lipat di negara kurang berkembang 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala

9.3.1 Proporsi industri kecil terhadap total nilai tambah industri

kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan

9.3.2 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit

mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar

77


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan

INDIKATOR GLOBAL TPB 9.4.1 Emisi CO2 dari peningkatan nilai tambah per unit

retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan, semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas

9.5.1 Proporsi pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan

teknologi sektor industri di semua negara, terutama

terhadap PDB

negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial

9.5.2 Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk

meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang

9.a.1

Total

dukungan

resmi

internasional

(bantuan

resmi

berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang,

pembangunan ditambah aliran bantuan resmi lainya) untuk

melalui peningkatan keuangan, teknologi dan

infrastruktur

dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-

78


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk

9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah

dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan

9.c.1 Proporsi dari penduduk terjangkau jaringan seluler (mobile), menurut teknologi

mengusahakan penyediaan akses universasl dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan 9.1.1 Pangsa populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur

terhadap jalan yang layak

regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia,

9.1.2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi

79


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan

9.2.1 Proporsi nilai tambah manufaktur terhadap PDB dan per kapita

berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa tenaga kerja dan produk

9.2.2 Proporsi tenaga kerja manufaktur terhadap total tenaga kerja

domestik bruto industri, sejalan dengan kondisi nasional, dan setidaknya dua kali lipat di negara kurang berkembang 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala

9.3.1 Proporsi industri kecil terhadap total nilai tambah industri

kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan

9.3.2 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit

mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan

9.4.1 Emisi CO2 dari peningkatan nilai tambah per unit

retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi teknologi dan proses industri yang bersih dan

80


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

ramah lingkungan, semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas

9.5.1 Proporsi pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan

teknologi sektor industri di semua negara, terutama

terhadap PDB

negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial

9.5.2 Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk

meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang

9.a.1

Total

dukungan

resmi

internasional

(bantuan

resmi

berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang,

pembangunan ditambah aliran bantuan resmi lainya) untuk

melalui peningkatan keuangan, teknologi dan

infrastruktur

dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negaranegara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil

81


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk

INDIKATOR GLOBAL TPB 9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah

dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan

9.c.1 Proporsi dari penduduk terjangkau jaringan seluler (mobile), menurut teknologi

mengusahakan penyediaan akses universasl dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020 10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan

10.1.1 Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita

mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk

diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan

yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat

terhadap total penduduk

yang lebih tinggi dari rata-rata nasional

82


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan

INDIKATOR GLOBAL TPB 10.2.1 Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50

mempromosikan inklusivitas sosial, ekonomi dan

persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para

politik pada semua, terlepas dari usia, jenis kelamin,

penyandang difabilitas

difabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya 10.3 Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi

10.3.1

Proporsi

penduduk

yang

melaporkan

merasa

kesenjangan dari hasil, termasuk dengan menghapus

didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan

hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan

terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum

mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang

internasional hak asasi manusia

tepat 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif

10.4.1 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB

mencapai kesetaraan yang lebih besar 10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar

10.5.1 Financial Soundness Indicator

keuangan global serta kelembagaannya, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya

83


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan

INDIKATOR GLOBAL TPB 10.6.1 Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional

keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional, dalam rangka untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab,

10.7.1 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan

termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik

10.7.2 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran dengan baik

10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda

10.a.1 Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari

bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-

negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol

negara yang kurang berkembang, sesuai dengan

persen

kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia 10.b Mendorong bantuan pembangunan resmi dan arus keuangan, termasuk investasi asing secara langsung,

10.b.1 Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta

untuk negara-negara yang paling membutuhkan,

84


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

terutama negara-negara kurang berkembang, negara-

jenis aliran (misalnya: bantuan pembangunan resmi, investasi

negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan

asing langsung, serta aliran yang lain)

negara-negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka 10.c Pada tahun 2030, mengurangi biaya transaksi remitansi 10.c.1 Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan hingga menjadi kurang dari 3 persen, dan menghilangkan koridor remitansi dengan biaya yang lebih tinggi dari 5 persen 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau,

11.1.1 Proporsi populasi penduduk urban yang tinggal di daerah kumuh, pemukiman liar atau rumah yang tak layak

dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem

11.2.1 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman

transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses

pada transportasi publik, terpilah menurut kelompok usia,

dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan

jenis kelamin dan penyandang disabilitas

keselamatan jalan, terutama dengan memperluas

85


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua 11.3 Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan

11.3.1 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk

kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi

11.3.2 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara ajeg dan demokratis

11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia

11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukkan preservasi, perlindungan, dan konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi Pusat Warisan Dunia), tingkat pemerintahan (nasional, regional dan lokal), jenis belanja (belanja operasional atau investasi) dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta nir profit, sponsor)

86


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara

INDIKATOR GLOBAL TPB 11.5.1 Jumlah kematian, orang hilang dan terluka karena bencana per 100 ribu orang

substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-

11.5.2 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap global PDB, termasuk kerusakan infrastruktur vital dan tidak berfungsinya layanan dasar

orang dalam situasi rentan 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk

11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik

dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota

11.6.2 Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM2.5 dan PM10) di perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)

11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang 11.7.1 Rata-rata share ruang terbuka untuk semua, terpilah dari terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau

kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas

terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas

11.7.2 Proporsi korban yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, menurut pelaku kejahatan dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)

87


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan

INDIKATOR GLOBAL TPB 11.a.1 Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan

antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan, dengan

perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi

memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan

populasi dan sumber daya

daerah 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial

11.b.1 Proporsi pemerintah daerah yang menyusun kebijakan dan

jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan

dan strategi pengurangan resiko dan ketahanan bencana

mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang

selaras dengan Sendai Framework untuk pengurangan risiko

terintegrasi melalui penyertaan, efisiensi sumber daya,

bencana 2015-2030

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko

11.b.2 Jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan resiko bencana

bencana di semua lini, sesuai dengan Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana 20152030 11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang

11.c.1 Proporsi dukungan finansial yang dialokasikan pada konstruksi

berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis,

dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan

dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan

dan berketahanan memanfaatkan bahan lokal

tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal

88


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

Goal 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 12.1 Melaksanakan Kerangka Kerja 10 Tahun Program

12.1 Melaksanakan Kerangka Kerja 10 Tahun Program (10YFP) untuk

(10YFP) untuk Pola Konsumsi dan Produksi

Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, melalui tindakan

Berkelanjutan, melalui tindakan semua negara

semua negara dipimpin negara-negara maju, dengan

dipimpin negara-negara maju, dengan

mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara-

mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas

negara berkembang

negara-negara berkembang 12.2 Pada tahun 2030 telah mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam

12.2 Pada tahun 2030 telah mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien

secara efisien 12.3 Pada tahun 2030 menyeimbangkan limbah pangan per

12.3 Pada tahun 2030 menyeimbangkan limbah pangan per kapita

kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan

global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi

mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai

kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan

produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca

termasuk kehilangan saat pasca panen

panen 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah secara ramah lingkungan

12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah secara ramah lingkungan melalui siklus hidupnya,

89


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

melalui siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja

sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara

internasional yang disepakati dan secara signifikan

signifikan mengurangi pencemaran udara, air dan tanah untuk

mengurangi pencemaran udara, air dan tanah untuk

meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia

meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan

dan lingkungan

manusia dan lingkungan 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi

12.5

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi

produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan,

limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan

daur ulang, dan penggunaan kembali

penggunaan kembali

12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar

12.6

Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan

dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek

transnasional,

berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi

berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan

keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka

dalam siklus pelaporan mereka

12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas

12.7

untuk

Mempromosikan

mengadopsi

praktek

pengadaan

praktek-praktek

publik

yang

berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional

nasional

90


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 12.8 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua orang

INDIKATOR GLOBAL TPB 12.8 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua orang memiliki

memiliki informasi yang relevan dan kesadaran

informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan

terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup

berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam

yang selaras dengan alam 12.a Mendukungan negara-negara berkembang untuk

12.a Mendukungan negara-negara berkembang untuk memperkuat

memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan

kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk

teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola

bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih

konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan

berkelanjutan

12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk

12.b

Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk

memantau dampak pembangunan berkelanjutan

memantau dampak pembangunan berkelanjutan dalam

dalam pariwisata berkelanjutan yang menciptakan

pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja

lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan

dan mempromosikan budaya dan produk lokal

produk lokal 12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien

12.c

Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang

yang mendorong pemborosan konsumsi dengan

mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan

menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan

distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk

nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan

dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara

91


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

penghapusan secara bertahap jika ada subsidi

bertahap jika ada subsidi berbahaya , yang dicerminkan oleh

berbahaya , yang dicerminkan oleh dampak

dampak

lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan

memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-

kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara

negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang

berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang

bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang

bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang

melindungi rakyat miskin dan

melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang

dampak

lingkungannya,

dengan

sepenuhnya

masyarakat yang terkena

terkena dampak Goal 13: Membuat langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di

13.1.1 Jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal

semua negara; 13.1.2 Jumlah orang meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional;

13.2.1 Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan pembentukan atau operasionalisasi kebijakan/strategi /rencana terpadu guna meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, dan membantu

92


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dengan cara yang tidak tidak mengancam produksi pangan (termasuk rencana adaptasi nasional, berdasarkan kontribusi nasional, komunikasi nasional, pembaharuan laporan dua tahunan atau lainnya)

13.3 Mengembangkan pendidikan, meningkatkan

13.3.1 Jumlah negara yang telah mengitegrasikan mitigasi, adaptasi,

kesadaran, serta kapasitas orang dan kelembagaan

pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum

pada mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan

sekolah dasar, sekolah menengah dan PT

peringatan dini perubahan ikim 13.3.2 Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas

kelembagaan,

sistem

dan

individu

untuk

melaksanakan adaptasi, mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan 13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) untuk tujuan mobilisasi

13.a.1 Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2020 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD

dana bersama sebesar 100 milyar USD per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber terkait kebutuhan negara berkembang dalam konteks kegiatan mitigasi

93


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

dan transparansi yang berarti dalam pelaksanaan dan operasionalisasi secara penuh melalui kapitalisasi Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) sesegera mungkin 13.b Mempromosikan mekanisme untuk meningkatkan

13.b.1 Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara

kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif

berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus

terkait perubahan iklim di negara-negara kurang

dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan

berkembang , termasuk fokus pada perempuan,

peningkatan

generasi muda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif

kapasitas, untuk

mekanisme peningkatan

terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda, serta masyarakat lokal dan marjinal 14. Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya

14.1.1 Indeks Eutrofikasi Pesisir (ICEP) dan Kepadatan Sampah Plastik Terapung

dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk

14.2.1 Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem

94


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerjasama ilmiah di

14.3.1 Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai

semua tingkatan 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan

14.4.1 Proporsi stok ikan dalam tingkat biologis berkelanjutan

dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, dalam rangka untuk memulihkan stok ikan secara layak dalam waktu singkat, setidaknya ke tingkat produksi maksimum yang lestari sesuai karakteristik biologisnya 14,5 Pada tahun 2020, melakukan konservasi setidaknya 10

14.5.1 Cakupan kawasan konservasi laut

persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan

95


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia 14,6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi

14.6.1 Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen

perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap

internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan

kelebihan kapasitas dan overfishing, menghilangkan

ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU)

subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dan menahan jenis subsidi baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan setidaknya negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada Organisasi Perdagangan Dunia 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi 14.7.1 Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil dan

negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara

negara-negara kurang berkembang dari pemanfaatan

kurang berkembang dan semua negara

berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui

96


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata secara berkelanjutan 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan transfer teknologi kelautan,

14.a.1 Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan

dengan mempertimbangkan Komisi Kelautan Antar Negara untuk Pedoman dan Kriteria dalam Transfer Teknologi Kelautan, dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara kurang berkembang 14.b Menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar

14.b.1 Kemajuan oleh negara-negara di tingkat penerapan dari kerangka

hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan

yang

mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil

97


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 14.c Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan

INDIKATOR GLOBAL TPB 14.c.1 Jumlah negara membuat kemajuan dalam meratifikasi,

berkelanjutan dari lautan dan sumber dayanya dengan

menerima dan menerapkan melalui kerangka hukum,

menerapkan hukum internasional yang tercermin

kebijakan dan kelembagaan, instrumen terkait laut yang

dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS),

mengimplementasikan hukum internasional, sebagaimana

yang menyediakan kerangka hukum untuk konservasi

tercermin dalam UNCLOS, untuk konservasi dan pemanfaatan

dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber

berkelanjutan lautan dan sumber dayanya

dayanya, seperti pada ayat 158 dari "Masa depan yang kita inginkan" (The future we want) 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya

14.1.1 Indeks Eutrofikasi Pesisir (ICEP) dan Kepadatan Sampah Plastik Terapung

dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk

14.2.1 Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem

menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif

98


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerjasama ilmiah di

INDIKATOR GLOBAL TPB 14.3.1 Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai

semua tingkatan 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan

14.4.1 Proporsi stok ikan dalam tingkat biologis berkelanjutan

dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, dalam rangka untuk memulihkan stok ikan secara layak dalam waktu singkat, setidaknya ke tingkat produksi maksimum yang lestari sesuai karakteristik biologisnya 14,5 Pada tahun 2020, melakukan konservasi setidaknya 10

14.5.1 Cakupan kawasan konservasi laut

persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia

99


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 14,6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi

INDIKATOR GLOBAL TPB 14.6.1 Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen

perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap

internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan

kelebihan kapasitas dan overfishing, menghilangkan

ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU)

subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dan menahan jenis subsidi baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan setidaknya negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada Organisasi Perdagangan Dunia 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi 14.7.1 Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil dan

negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara

negara-negara kurang berkembang dari pemanfaatan

kurang berkembang dan semua negara

berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata secara berkelanjutan

100


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan transfer teknologi kelautan,

INDIKATOR GLOBAL TPB 14.a.1 Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan

dengan mempertimbangkan Komisi Kelautan Antar Negara untuk Pedoman dan Kriteria dalam Transfer Teknologi Kelautan, dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara kurang berkembang 14.b Menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar

14.b.1 Kemajuan oleh negara-negara di tingkat penerapan dari kerangka

hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan

yang

mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil 14.c Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan

14.c.1 Jumlah negara membuat kemajuan dalam meratifikasi,

berkelanjutan dari lautan dan sumber dayanya dengan

menerima dan menerapkan melalui kerangka hukum,

menerapkan hukum internasional yang tercermin

kebijakan dan kelembagaan, instrumen terkait laut yang

dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS),

mengimplementasikan hukum internasional, sebagaimana

101


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

yang menyediakan kerangka hukum untuk konservasi

tercermin dalam UNCLOS, untuk konservasi dan pemanfaatan

dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber

berkelanjutan lautan dan sumber dayanya

dayanya, seperti pada ayat 158 dari "Masa depan yang kita inginkan" (The future we want) 15. Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggurunan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 15.1 Pada tahun 2020, menjamin konservasi, restorasi dan

15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan

pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering yang sejalan dengan kewajiban berdasarkan

15.1.2 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya

perjanjian internasional 15.2 Pada tahun 2020, mempromosikan pelaksanaan

15.2.1 Kemajuan capaian pengelolaan hutan lestari

pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan

102


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

terdegradasi dan meningkatkan aforestasi dan reforestasi global secara subtansial 15.3 Pada tahun 2020, mengurangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan

15.3.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan

yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi 15.4 Pada tahun 2030, menjamin konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya,

15.4.1 Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung

dalam rangka meningkatkan kapasitasnya supaya memberikan manfaat penting bagi pembangunan

15.4.2 Indeks Tutupan Hijau Pegunungan

berkelanjutan 15.5 Melakukan tindakan mendesak dan signifikan untuk

15.5.1 Red List Index

mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan jenis terancam

103


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

15.6 Mempromosikan pembagian keuntungan yang adil dan 15.6.1 Jumlah negara yang mengadopsi kerangka legislasi, merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan

administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian

mempromosikan akses yang memadai terhadap

keuntungan yang adil dan merata

sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional 15.7 Melakukan tindakan mendesak untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang

15.7.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap

dilindungi akibat permintaan dan pasokan produk hidupan liar ilegal 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah

15.8.1 Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang

untuk mencegah masuknya dan secara signifikan

relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian

mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada

jenis asing invasif (JAI);

ekosistem darat dan air serta mengendalikan atau melakukan eradikasi jenis asing invasif prioritas 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai

15.9.1 Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai

ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam

dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana

perencanaan nasional dan daerah, proses

Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020;

104


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya

15.a.1 Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk

keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk

konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan

pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

ekosistemnya secara berkelanjutan

dan ekosistem secara berkelanjutan 15.b Memobilisasi secara signifikan semua sumber pada

15.b.1 Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk

semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan

konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan

lestari dan memberikan insentif yang memadai bagi

ekosistemnya secara berkelanjutan

negara-negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk konservasi dan reforestasi 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang

15.c.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap;

dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal guna memanfaatkan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan

105


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan yang terkait dengan tingkat kematian dimanapun

16.1.1 Angka korban kejahatan pembunuhan berencana per 100,000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin 16.1.2 Kematian disebabkan konflik per 100,000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan penyebab kematian 16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir 16.1.4 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

16.2 Menghapus perlakuan kejam, eksploitasi,

16.2.1 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman

perdagangan, segala bentuk kekerasan dan penyiksaan

fisik dan/atau tekanan psikologis dari pengasuh dalam sebulan

terhadap anak

terakhir

106


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB 16.2.2 Angka korban perdagangan manusia yang

per 100,000

penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi 16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun 16.3 Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan

16.3.1 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang

internasional dan memastikan akses yang sama pada

melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang

keadilan untuk semua

yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik 16.3.2 Proporsi tahanan yang belum diputus terhadap seluruh jumlah tahanan dan napi

16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi penggelapan uang maupun senjata, menguatkan

16.4.1 Total nilai penggelapan uang masuk dan keluar negeri (dalam US$)

pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi

16.4.2 Proporsi senjata api dan senjata ringan yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum

107


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk

INDIKATOR GLOBAL TPB 16.5.1 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir 16.5.2 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat

16.6.1. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, menurut sektor (atau kode anggaran atau sejenisnya) 16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik 16.7.1. Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, orang difabel dan kelompok masyarakat) di lembaga publik

108


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan

INDIKATOR GLOBAL TPB (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional 16.7.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat

16.8 Perluasan dan penguatan partisipasi negara-negara berkembang di dalam lembaga gavernansi global

16.8.1 Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional

16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas hukum bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran 16.10 Memastikan akses publik pada informasi dan

16.9.1. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur 16.10.1 Jumlah kasus pembunuhan, penculikan dan penangkapan

melindungi kebebasan fundamental, yang sesuai

secara paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang

dengan peraturan nasional dan kesepakatan

terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela

internasional

HAM dalam 12 bulan terakhir

109


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB 16.10.2 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan kostitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi

16.a Penguatan lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk

16.a.1 Keberadaan lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles

membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan melawan terorisme serta kejahatan 16.b Mempromosikan dan mendorong undang-undang dan

16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi

kebijakan yang tidak diskriminasi untuk pembangunan

dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada

berkelanjutan

pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.1 Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara

17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap GDP menurut sumbernya

berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

17.1.2 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik

110


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh

INDIKATOR GLOBAL TPB 17.2.1 Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan

komitmen atas bantuan pembangunan (Official

kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi

Development Assistance - ODA), termasuk komitmen

terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite

dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7

Bantuan Pembangunan

persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara-negara berkembang dan 0.15 sampai 0.20 percen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk menetapkan target guna menyediakan paling tidak 0.20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang. 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk

17.3.1 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI),

negara-negara berkembang dari berbagai macam

bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai

sumber.

proporsi dari Total Anggaran domestik 17.3.2 Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP

111


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 17.4 Membantu negara-negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang

INDIKATOR GLOBAL TPB 17.4.1 Pembayaran Utang dan bunga (Debt Service) sebagai proporsi dari ekspor barang dan jasa

melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan pada pengelolaan pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan mengangkat permasalahan tentang utang luar negeri dari negara-negara miskin yang berutang besar guna mengurangi tekanan utang. 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara-negara kurang

17.5.1 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang

berkembang. 17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-

17.6.1 Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di

Selatan dan triangular regional dan internasional pada

bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe

akses sains, teknologi dan inovasi dan meningkatkan

kerjasamanya

saling berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan yang saling timbal balik, termasuk melalui peningkatan koordinasi antara mekanisme yang telah ada,

17.6.2 Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya

khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa

112


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

(PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. 17.7 Mempromosikan pengembangan, transfer, diseminasi

17.7.1 Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara

dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan

berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer,

kepada negara-negara berkembang dengan

mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah

persyaratan yang menguntungkan, termasuk

lingkungan

persyaratan konsesi dan preferensi, yang disetujui secara timbal balik. 17.8 Beroperasinya secara penuh bank teknologi dan sains,

17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan internet

mekanisme pembangunan kapasitas yang inovatif dan teknologi untuk negar-negara kurang berkembang pada 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang mendukung, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif

17.9.1 Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui

kerjasama

Utara-Selatan,

Selatan-Selatan

dan

dan terarah di negara-negara berkembang untuk

113


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

mendukung rencana nasional guna melaksanakan

triangular)

seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk

berkembang

yang

dikomitmenkan

untuk

negara-negara

melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular. 17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral

17.10.1 Rata-rata tarif terbobot dunia

yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminasi dan adil di bawah Organisasi Perdaganan Dunia (WTO), termasuk mengacu pada kesepakatan akhir di bawah agenda Pembangunan Doha. 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negaranegara berkembang, khususnya peningkatan bagian

17.11.1 Bagian negara-negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global

negara-negara kurang berkembang dalam ekspor global pada 2020. 17.12 Merealisasikan secara tepat waktu pelaksanaan dari

17.12.1

Rata-rata

tarif

yang

bebas bea dan akses kuota-pasar bebas tanpa batas

berkembang,

negara

waktu untuk semua negara-negara kurang

berkembang pulau kecil

dihadapi oleh

kurang

berkembang

negara-negara dan

negara

berkembang, yang konsisten dengan keputusan WTO,

114


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

termasuk memastikan bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) dapat diterapkan untuk impor dari negara-negara kurang berkembang tersebut adalah transparan dan sederhana, dan kontribusi untuk memfasilitasi akses pasar. 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global,

17.13.1 Dashboard Makroekonomi

termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membangun dan

17.14.1 Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan 17.15.1 Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan

melaksanakan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kerjasama banyak

17.16.1 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakehorlder

pihak (multi-stakeholders) yang memobilisasi dan

115


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan

yang

mendukung

sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian

berkelanjutan

pencapaian

tujuan

pembangunan

tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang. 17.17 Mendorong dan mempromosikan kerjasama publik, publik-swasta dan masyarakat sipil yang efektif,

17.17.1 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars)

berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategistrategi kerjasama. 17.18 Pada 2020, meningkatkan dukungan pembangunan

17.18.1 Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang

kapasitas untuk negara-negara berkembang, termasuk

dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap

negara-negara kurang berkembang dan negara-negara

yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-

berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara

prinsip Fundamental dari Statistik Resmi

signifikan ketersediaan data terpilah yang berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan yang terpilah berdasar pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografi dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

17.18.2 Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik yang tunduk pada Prinsip-prinsip Fundamental Statistik Resmi 17.18.3 Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan

116


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 17.19 Pada 2030, membangun inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas pencapaian

INDIKATOR GLOBAL TPB 17.19.1 Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang

dari pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pembangunan kapasitas statistik di negara-negara berkembang

17.19.2 Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian

17.1 Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk 17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap GDP melalui dukungan internasional untuk negara-negara

menurut sumbernya

berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh

17.1.2 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik

17.2.1 Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan

komitmen atas bantuan pembangunan (Official

kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi

Development Assistance - ODA), termasuk komitmen

terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite

dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7

Bantuan Pembangunan

persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara-negara berkembang dan 0.15 sampai 0.20 percen ODA/GNI

117


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB

INDIKATOR GLOBAL TPB

kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk menetapkan target guna menyediakan paling tidak 0.20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang. 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk

17.3.1 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI),

negara-negara berkembang dari berbagai macam

bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai

sumber.

proporsi dari Total Anggaran domestik 17.3.2 Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP

17.4 Membantu negara-negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang

17.4.1 Pembayaran Utang dan bunga (Debt Service) sebagai proporsi dari ekspor barang dan jasa

melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan pada pengelolaan pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan mengangkat permasalahan tentang utang luar negeri dari negara-negara miskin yang berutang besar guna mengurangi tekanan utang.

118


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara-negara kurang

INDIKATOR GLOBAL TPB 17.5.1 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang

berkembang. 17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-

17.6.1 Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di

Selatan dan triangular regional dan internasional pada

bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe

akses sains, teknologi dan inovasi dan meningkatkan

kerjasamanya

saling berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan yang saling timbal balik, termasuk melalui peningkatan koordinasi antara mekanisme yang telah ada,

17.6.2 Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya

khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. 17.7 Mempromosikan pengembangan, transfer, diseminasi

17.7.1 Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara

dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan

berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer,

kepada negara-negara berkembang dengan

mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah

persyaratan yang menguntungkan, termasuk

lingkungan

persyaratan konsesi dan preferensi, yang disetujui secara timbal balik.

119


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 17.8 Beroperasinya secara penuh bank teknologi dan sains,

INDIKATOR GLOBAL TPB 17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan internet

mekanisme pembangunan kapasitas yang inovatif dan teknologi untuk negar-negara kurang berkembang pada 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang mendukung, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk

17.9.1 Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk

melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif

melalui

kerjasama

dan terarah di negara-negara berkembang untuk

triangular)

mendukung rencana nasional guna melaksanakan

berkembang

yang

Utara-Selatan, dikomitmenkan

Selatan-Selatan untuk

dan

negara-negara

seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular. 17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral

17.10.1 Rata-rata tarif terbobot dunia

yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminasi dan adil di bawah Organisasi Perdaganan Dunia (WTO), termasuk mengacu pada kesepakatan akhir di bawah agenda Pembangunan Doha.

120


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negaranegara berkembang, khususnya peningkatan bagian

INDIKATOR GLOBAL TPB 17.11.1 Bagian negara-negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global

negara-negara kurang berkembang dalam ekspor global pada 2020. 17.12 Merealisasikan secara tepat waktu pelaksanaan dari

17.12.1

Rata-rata

tarif

yang dihadapi oleh

bebas bea dan akses kuota-pasar bebas tanpa batas

berkembang,

negara

waktu untuk semua negara-negara kurang

berkembang pulau kecil

kurang

berkembang

negara-negara dan

negara

berkembang, yang konsisten dengan keputusan WTO, termasuk memastikan bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) dapat diterapkan untuk impor dari negara-negara kurang berkembang tersebut adalah transparan dan sederhana, dan kontribusi untuk memfasilitasi akses pasar. 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global,

17.13.1 Dashboard Makroekonomi

termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan

121


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membangun dan

INDIKATOR GLOBAL TPB 17.14.1 Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan 17.15.1 Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan

melaksanakan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan

17.16.1 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka

berkelanjutan, dilengkapi dengan kerjasama banyak

kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakehorlder

pihak (multi-stakeholders) yang memobilisasi dan

yang

membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan

berkelanjutan

mendukung

pencapaian

tujuan

pembangunan

sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang. 17.17 Mendorong dan mempromosikan kerjasama publik, publik-swasta dan masyarakat sipil yang efektif,

17.17.1 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars)

berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategistrategi kerjasama.

122


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL TPB 17.18 Pada 2020, meningkatkan dukungan pembangunan

INDIKATOR GLOBAL TPB 17.18.1 Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang

kapasitas untuk negara-negara berkembang, termasuk

dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap

negara-negara kurang berkembang dan negara-negara

yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-

berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara

prinsip Fundamental dari Statistik Resmi

signifikan ketersediaan data terpilah yang berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan yang terpilah berdasar pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografi dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

17.18.2 Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik yang tunduk pada Prinsip-prinsip Fundamental Statistik Resmi 17.18.3 Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan

17.19 Pada 2030, membangun inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas pencapaian

17.19.1 Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang

dari pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pembangunan kapasitas statistik di negara-negara berkembang

17.19.2 Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian

123


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

Lampiran 2. Rencana Pencapaian Indikator TPB Nasional

GOAL/TARGET GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

NA

NA

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan 1.Tingkat kemiskinan

 Kemesos

1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang, dengan biaya hidup kurang dari $ 1,25 (PPP) per hari.

1.1.1 Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, status pekerjaan, dan lokasi geografis (urban/rural)

1.Menurunkan tingkat kemiskinan

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.2.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

1. Menurunkan tingkat kemiskinan

1.Tingkat kemiskinan nasional

9,510,5%

7,0-8,0%

1.2.2 Proporsi laki-laki, perempuan dan anakanak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional

NA

NA

NA

NA

NA

1.3 Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan

1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan social, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan

1. Meningkatnya perlindungan social, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu

1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan

86.4juta

107.2 juta

Kemenkes

 Kemenko PMK  KPDT

124


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Baseline (2015)

Target (2019)

2. Persentase lanjut usia miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

2,24%

2,28%

Kemensos

3. Persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

14,84%

17,12%

Kemensos

4. Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar:

62,5%

58,3%

Kemensos

5.Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan (Buku I, 5-11)

Formal (29,5 juta)

62,4 juta

Kemenakertrans

1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.

khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.

Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 2. Meningkatnya akses kelurga miskin dan rentan termasuk anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia serta kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar

3. Meningkatnya Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

3,5 juta

Informal (1,3juta) 6.Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat

3juta

2,8juta

Kemensos

125


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan 8.Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan pendidikan (Kartu Indonesia Pintar/KIP) 1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.

1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar

1.Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hokum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia

Cakupan Pelayanan Dasar: (Buku II, 1-70) 1. Kepemilikan akte lahir

Kemdikbud dan Kemenag

TBD

64,6%

77,4%

2. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan

75%

85%

3. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan

-

63%

4. Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (all methods) pada perempuan usia 15-49

61.9%

66%

5. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

68.7%

84.2%

   

Kemenkes Kemendikbud KemenATR KemenPUPR

126


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

6. Persentase SMP/Mts berakreditasi minimal B

62.5%

81%

7. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B

73.5%

84.6%

8. Rasio elektrifikasi

81.5%

96.6%

9.Akses air minum layak

70%

100%

10. Akses sanitasi layak

60.9%

100%

11. Rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak

-

18,6juta

NA

NA

NA

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan

1.4.2 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan

NA

NA

127


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana

1.5.1 Jumlah kematian, orang yang hilang, dan terdampak oleh bencana per 100.000 penduduk

1.Penanggulangan Bencana/ Pengurangan risiko benca

1.Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana daerah (lokasi)

35

39

BNPB

2.Terselenggaranya Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana social

2. Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar

43ribu

27ribu

Kemensos

3.Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial

21,500

15000

Kemensos

4. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang

100

450

Kemendikbud

4500

5500

KemenPU PR

3.Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB

mendapat pendidikan layanan khusus 4.Terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara

5. Jumlah rumah khusus terbangun di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara

dan

128


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

NA

NA

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan 1.5.2 Kerugian ekonomi akibat bencana terhadap GDP global

1.a Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan, dalam rangka menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negaranegara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan di semua dimensi.

NA

NA

NA

1.5.3 Jumlah negara yang mempunyai strategi nasional dan daerah untuk pengurangan risiko bencana

1.Tersedianya strategi nasional dan daerah untuk pengurangan risiko bencana

Strategi nasional dan daerah untuk pengurangan risiko bencana

ada

BNPB

1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

1.Meningkatnya alokasi langsung pemerintah untuk program pemberantasan kemiskinan

1.Alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor

TBD

Kemenko PMK

1.a.2. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan , kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

1.Meningkatnya pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan , kesehatan dan perlindungan sosial)

Kementerian Keuangan Kemen PPN/Bappenas

1. Alokasi dana untuk pendidikan pertahun bersumber APBN (persen)

20%

20%

19 Kementerian yang melaksanakan anggaran pendidikan

2. Alokasi dana kesehatan per tahun bersumber APBN (%)

2.3%

5%

Kemenkes, BKKBN, BPOM

129


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan

1.b Membuat kerangka kebijakan di tingkat nasional, regional dan internasional, mengacu pada strategi pembangunan pro-poor dan sensitive gender, untuk mendukung percepatan investasi dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan

1.Tersusunnya kerangka kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan pangan dan gizi.

3. Alokasi dana untuk perlindungan social pertahun bersumber APBN

TBD

Kemensos

1.Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

Ada

Implemen tasi

2.Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca

Ada

Implemen tasi

3. Rencana Aksi Nasional SDGs

Ada

Implemen tasi

4. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

Ada

Implemen tasi

5. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI untuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Ada

Implemen tasi

Kemen PPN/Bappenas

130


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

1.Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

19,9 (2013)

17

1.Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari

17.39

1.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta

32,9 (2013)

1.Prevalensi wasting (kurus) pada anak balita (persen)

12 (2013)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan 2.1 Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.

2.1.1 Prevalensi Kekurangan gizi (PoU)

1.Meningkatnya status gizi masyarakat

2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan

NA

2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025

2.2.1 Prevalensi Stunting (Tinggi Badan/Umur <-2 standar deviasi dari rata-rata WHO Standar Pertumbuhan Anak) pada anak usia dibawah 5 tahun

1.Meningkatnya status gizi masyarakat

2.2.2 Prevalensi malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan >+2 or <-2 standar deviasi dari

1.Meningkatnya status gizi masyarakat

 Kementerian Pertanian  Kementrian Kesehatan

8.5

 Kemenkes  Kementan  BPS

28

 Kementrian Kesehatan  Kementrian Pertanian

9,5

 Kementrian Pertanian

131


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

2.Prevalensi obesitas pada penduduk 18+ (persen)

15,4 (2013)

15,4

3.Prevalensi obesitas pada balita tersedia pada Riskesdas.

11.9 (2013)

11.9 (tidak ada kenaikan menurut WHA)

4.Prevalensi anemia pada ibu hamil

37.1 (2013)

28

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan rata-rata WHO Standar Pertumbuhan Anak) anak pada usia dibawah 5 tahun, berdasarkan tipe (wasting dan overweight)

2.3 Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk

2.3.1 Nilai produksi per unit tenaga kerja menurut ukuran kelas pertanian, peternakan, perusahaan kehutanan

2.Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular dan tidak menular serta meningkatnya penyehatan lingkungan

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri (RPJMN Buku I, 6-147)

Meningkatnya produksi:

Kementerian Pertanian

a. Padi (juta ton) b. Jagung (juta ton)

70.6

82

c. Kedelai (juta ton)

19.1

24.1

d. Gula (juta ton)

0.9

2.6

e. Daging Sapi (ribu ton)

2.6

3.8

f.

452.7

755.1

12.4

18.8

2.5

4.5

Ikan (diluar rumput laut) (juta ton)

g. Garam (juta ton)

ď&#x201A;ˇ Kementerian Kesehatan

132


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.

2.3.2 Rata-rata pendapatan dari produsen pangan skala kecil menurut jenis kelamin dan kelompok adat

NA

NA

NA

NA

Kementerian Pertanian

2.4 Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, serta menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah.

2.4.1 Proporsi lahan pertanian yang merupakan praktek pertanian produktif dan berkelanjutan

NA

NA

NA

NA

Kementerian Pertanian

2.5 Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait,

2.5.1 Jumlah sumber daya genetik tumbuhan dan hewan untuk keamanan pangan dan pertanian pada fasilitas konservasi

1. Terselenggaranya Sistem Pembinaan Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Efisien di Lokasi Penerapan

1.Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai)

32

32

Kementerian Pertanian

1

1

2. Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket)

133


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan termasuk melalui manajemen dan diversifikasi benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mendukung akses manfaat yang adil dan merata dengan adanya pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, komitmen internasional.

jangka menengah atau jangka panjang

Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat 2. Tersusunnya rancangan system penyediaan dan penyaluran benih

1. Perancangan sistem penyediaan benih tepat waktu

1

3. Tersusunnya konsep pengembangan program 1.000 Desa Mandiri Benih

1. Model Kawasan Mandiri Benih Padi, Jagung, dan Kedelai/ Pemberdayaan Penangkar

1

4. Tersalurkannya benih bersubsidi

1. Pengadaan dan penyaluran benih (padi) (ha)

3juta

3juta

2. Pengadaan dan penyaluran benih (jagung) (ha)

1juta

1juta

5. Terbangunnya 1.000 Desa Mandiri

1. Jumlah Desa Mandiri Benih (Desa)

250

Benih 2.5.2 Proporsi tanaman local dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan

NA

NA

NA

NA

NA

134


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

1. Peningkatan nilai ekspor produk pertanian (% per tahun)

10

10

2. Peningkatan nilai impor produk pertanian (% per tahun

5

5

3. Peningkatan investasi PMDN (% per tahun)

6

6

4. Peningkatan investasi PMA (% per tahun)

8

8

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan risiko yang tidak diketahui

2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, infrastruktur pedesaan, layanan penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, dalam rangka meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang

2.a.1. Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian

2.a.2 Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian

1.Meningkatnya investasi di sector pertanian (II,10.M-32)

NA

NA

NA

Kementerian Pertanian

NA

NA

135


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan 2.b Mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat Doha Development Round

2.b.1. Perkiraan dukungan produsen

NA

NA

NA

NA

NA

2.b.2 Subsidi ekspor pertanian

NA

NA

NA

NA

NA

2.c Mengadopsi langkahlangkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya, dan memfasilitasi akses yang tepat terhadap informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

2.c.1. Indikator anomali harga pangan

1. Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen

Sesuai Harga Pembelia n Pemerint ah (HPP)

Sesuai Harga Pembelian Pemerinta h (HPP)

Peningkatan keterjangkauan pangan

2. Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat konsumen

Kementerian Pertanian

CV<10%

CV<10%

136


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Baseline (2015)

Target (2019)

346 (SP 2010)

306

Kementerian Kesehatan ď&#x201A;ˇ Kementerian Kesehatan ď&#x201A;ˇ BPS

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 1 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup

3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang

1

3.1.1. Rasio kematian ibu

1.Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

3.1.2 Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terampil

1.Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

1.Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

75

85

2.Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil (Susenas)

91.51

95 (TBD)

1.Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (tidak tercantum pada RPJMN)

40 (SDKI 2012)

NA

2.Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

32 (2012)

24

3.2.1.Angka kematian anak balita

1.Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak

Kementerian Kesehatan

3.2.2. Angka kematian neonatal

NA (tidak tercantum dalam RPJMN)

Angka kematian neonatal (AKN)

19(SDKI 2012)

NA

Kementerian Kesehatan

3.3.1 Jumlah infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi, menurut kelompok

1.Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta

Prevalensi HIV

0.46% (2014)

< 0.5%

Kementerian Kesehatan

Unit di Bappenas yang sudah memberi masukan: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

137


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 1 terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya

umur, jenis kelamin, populasi kunci.

meningkatnya penyehatan lingkungan

3.3.2 Kejadian TB per 1,000 orang

1.Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk

297 (2013)

245

Kementerian Kesehatan

3.3.3 Kejadian Malaria per 1,000 orang

1.Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria

212 (2013)

300

Kementerian Kesehatan

1.Prevalensi kab/kota yang melaksanakan deteksi dini Hep B pada kelompok beresiko (masukan Kemenkes)

2,5% (2013)

80%

Kementerian Kesehatan

20 (2013)

34

Kementerian kesehatan

0

35

Kementerian kesehatan

3.3.4 Insiden hepatitis B per 100.000 populasi

NA

3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (KUSTA)

1.Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya penyehatan lingkungan

Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta

3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (FILARIASIS)

1.Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya penyehatan lingkungan

Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis

138


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

7.2

5.4

2.Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

25.8

24.3

3.Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15.4 (2013)

15.4 (WHA: tidak ada kenaikan)

4.Persentase perempuan usia 30 -50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (Renstra)

1.75 (2014)

50%

1.Jumlah Kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

50 (2014)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 1 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (NCD), melalui pencegahan dan pengobatan, serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan

3.4.1. Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis

3.4.2. Angka Kematian dari Percobaan Bunuh Diri

1.Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya penyehatan lingkungan

Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Proksi

Kementerian kesehatan

1. Persentase merokok pada penduduk usia <= 18 tahun

280

Kemenkes

(masukan kemenkes) 1.Persentase rumah sakit umum rujukan regional yang menyelenggarakan

13.5 (2014)

60

Kemenkes

139


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Baseline (2015)

Target (2019)

38.2 (2014)

61.8

Kemenkes

1. Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan

200

210

Kementerian social

2. Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan

1464

4319

75

85

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 1 pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri (masukan kemenkes) 1.Proporsi cakupan pengobatan rumah tangga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa berat (masukan kemenkes) 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan berbahaya alkohol

3.5.1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat

1.Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza

3. Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah

140


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Baseline (2015)

Target (2019)

4. Jumlah penggiat (relawan) aktif yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba

1732

5302

NA (Renstra)

5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sebagai institusi penerima wajib lapor pecandu narkoba yang aktif: 50% (2019)

16.5

50

Kementerian Kesehatan

3.5.2. Penggunaan berbahaya dari alkohol , ditetapkan sesuai dengan konteks nasional sebagai konsumsi alkohol per kapita (usia 15 tahun ke atas) dalam satu tahun kalender di liter alkohol murni

NA

NA

NA

NA

NA

3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas

Data/Indikator tidak tersedia di RPJMN atau Renstra Kemenkes

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 1 dikembangkan/dibant u

2. Meningkatnya pelaksanaan P4GN secara efektif di daerah

3.6 Pada tahun 2020, mengurangi separuh kematian global dan

Masukan kemenkes: Ratio kematian di lalu lintas

NA

BNN

11. 22

141


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

2.6 (SDKI 2012)  2.37

2.3  2.28

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 1 cedera dari kecelakaan jalan lalu lintas 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional

NA

3.7.1 Proporsi wanita usia reproduksi (usia 15-49) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana/alat kontrasepsi, cara modern

1.Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara ( All Method)

2.Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern

1.TFR (masukan BKKBN)

2. Angka psrevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara ( All Method)

3.Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern

61.9% (SDKI 2012)

BKKBN

66%

18.3% (SDKI 2012) 23.5%

3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman,

3.7.2 Angka kelahiran remaja (usia 10-14 ; usia 15-19) per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tersebut

1.Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)

3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai ratarata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit

1.Meningkatnya perlindungan finansial

1. Unmeet need pelayanan kesehatan

2.Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan

2. Peningkatan persentase kabupaten/ kota yang mencapai

48 (SDKI 2012) 46

38 42

7%

1%

71.2

95

BKKBN

Kemenkes

142


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 1 efektif, dan berkualitas bagi semua orang

menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)

3.8.2 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.

3.9 Pada tahun 2030, secara bermakna mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia berbahaya,serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah

3.9.1 Angka kematian dikaitkan dengan rumah tangga dan kondisi polusi udara

dan sumber daya kesehatan

80% imunisasi dasar lengkap pada bayi

Renstra Kemenkes

3.Persentase angka kasus HIV yang diobati

42 (2014)

55

Kemenkes

Renstra Kemenkes

4. Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif

75 (2014)

90

Kemenkes

60%

100%

Kemenkes

NA

NA

1.Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan NA

1. Cakupan JKN

NA

NA

3.9.2 Angka kematian akibat air yang tercemar, sanitasi buruk, dan kurang higienis (WASH yang tidak aman)

NA

NA

NA

NA

NA

3.9.3 Angka kematian yang disebabkan oleh keracunan yang tidak disengaja

NA

NA

NA

NA

NA

143


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Baseline (2015)

Target (2019)

7,2% (Riskesdas 2013)

5,4 %

Kemenkes

75,5% (2014)

90%

Kemenkes

NA

NA

NA

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 1 3.a Memperkuat pelaksanaan FCTC WHO di seluruh negara secara tepat

3.a.1. Prevalensi usia (standardisasi) pengguna tembakau (merokok) saat ini diantara populasi usia 15 tahun ke atas

1.Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya penyehatan lingkungan

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular maupun tidak menular yang sangat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang, menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek terkait Perdagangan pada Hak Properti Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan pada khususnya, menyediakan akses obat bagi semua orang.

3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obatobatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan

1.Memastikan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan

3.b.2 Total ODA untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar

NA

1.Prevalensi merokok pada penduduk usia â&#x2030;¤18 tahun

Peningkatan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

NA

144


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Baseline (2015)

Target (2019)

1015 (2013)

5600

Kemenkes

NA

NA

NA

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia 1 3.c Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan pengadaan, pengembangan, pelatihan, dan penyimpanan tenaga kesehatan secara bermakna di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang

3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan

3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara-negara berkembang dalam hal peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global

3.d.1. IHR terkait kemampuan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi kedaruratan kesehatan

1.Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan

NA

Jumlah Puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

NA

145


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATF)

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua 4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif

4.1.1. Proporsi anakanak/anak muda: (a) pada tingkat 2/3, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, menurut jenis kelamin

1.Pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidak-tidaknya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah

NA

NA

NA

â&#x20AC;˘ Kemendikbud

4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar

4.2.1. Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin

1.Peningkatan partisipasi anak usia dini (3-6 tahun) yang mengikuti pendidikan anak usia dini

1.APK anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD)

66.8% (2014)

77.2%

Kemendikbud

4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin

NA

NA

NA

NA

NA

â&#x20AC;˘ Kemenristekdikti â&#x20AC;˘ Kemenko PMK

146


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATF)

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas

4.3.1. Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin

1.Pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidak-tidaknya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah

Persentase APK SMA/SMK/MA/seder ajat

79.2 (2014)

91.6

Kemendikbud

4.4 Pada tahun 2030, Peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan

4.4.1. Proporsi remaja/dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer (TIK) menurut tipe keterampilan

NA

NA

NA

NA

NA

4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan

4.5.1 Indeks paritas (perempuan/laki-laki, urban/rural, sosek kuintil bawah/atas, kelompok masyarakat adat dan korban konflik, sesuai ketersediaan data)

1.Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi anak-anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus, menurunnya variasi angka partisipasi antardaerah, dan indeks paritas gender yang mendekati angka 1,0 pada semua jenjang pendidikan.

1.Rasio APK SMP/MTs pada 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0.85 (2014)

0.9

Kemendikbud

2.Rasio APK SMK/MA pada 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0.53 (2014)

0.6

147


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATF)

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua 4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung

4.6.1. Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelami

4.7 Pada tahun 2030, memastikan semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan menghargai keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan

4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjeng pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.

1.Pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidak-tidaknya menyelesaikan pendidikan dasar

NA

1.Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 2.Persentase Angka Melek Aksaran penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun NA

94,1

96.1

96,6

97,5

NA

NA

Kemendikbud

NA

148


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATF)

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) computer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa difabel, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH), definisi indikator)

NA

NA

NA

NA

NA

4.b Pada tahun 2020, Secara bermakna menumbuhkan secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara LDCs, SIDS dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, TIK, teknis, program teknik dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya

4.b.1 Volume/jumlah aliran ODA untuk beasiswa menurut sector dan tipe studi

1.Tersedianya data dan Keluasan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional

1. Jumlah Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang

500

2500

Kemendikti dan ristek

149


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATF)

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua 4.c Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS

4.c.1 Proporsi guru di: (a) TK, (b) SD, (c) SMP, (d) SMA, yang telah menerima setidaknya pelatihan preservice dan in-service yang diperlukan untuk mengajar pada tingkat relevan di negara tertentu

Disagregasi menurut jenis kelamin

1.Meningkatnya kualifikasi akademik seluruh guru minimal S1/D-IV dan meningkatnya kompetensi guru dalam subject knowledge dan pedadogical knowledge, serta menurunnya angka ketidakhadiran guru

1.Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik

75.8

100

31

52.4

71.038

104.310

1.525.317

1.713.049

9.067

9.067

Kemendikbud

Jenjang PAUD 1.Persentase PTK PAUD dan POD yang berkualitas S1/D-IV 2.Jumlah PTK yang menerima tunjangan profesi Jenjang dasar

Pendidikan

1. Jumlah PTK dalam jabatan berkualifikasi akademik S-1/D-4 di pendidikan dasar Jenjang Pendidikan Menengah 1. Jumlah Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4 2.PTK Dikmen yang mendapatkan tunjangan profesi

150


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATF)

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua 3.Jumlah PTK Dikmen yang berkualitas akademik S2

74.042

93.436

400

400

151


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan 2 5.1.1 Apakah ada atau tidak 1. Meningkatnya 5.1 Mengakhiri segala bentuk 1.Jumlah kebijakan kebijakan untuk promosi, pelaksanaan diskriminasi terhadap yang responsif pelaksanaan, dan pengarusutamaan perempuan dan anak gender mendukung pemantauan keseteraan gender dan perempuan dimanapun pemberdayaan dan non diskriminasi pemberdayaan perempuan berdasarkan jenis kelamin? perempuan di berbagai bidang melalui tersedianya kebijakan 2.Jumlah lembaga yang yang responsif gender melaksanakan (UU, PP, Perpres, Perda) kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan - K/L - Provinsi - Kab/Kota

5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan

5.2.1 Proporsi perempuan yang pernah berpasangan (usia 15-49) dan anak perempuan berusia 15 tahun ke atas mengalami

1.Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tindak pidana

1.Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015) 19

16

40 34 20

60 34 20

20,4 8 (2013)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

- Kemen PPPA

Men urun

-

Kemen PPPA Komnas HAM dan Komnas Perempuan KPAI Polri

Unit Di Bappenas yang sudah memberi masukan: Direktur Kependudukan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja 2

152


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan 2 manusia dan seksual, dan kekerasan fisik, seksual, perdagangan 2.Persentase kasus berbagia jenis eksploitasi atau psikologis oleh orang/TPPO kekerasan terhadap pasangan atau mantan perempuan yang pasangan, dalam 12 bulan mendapat layanan terakhir, berdasarkan komprehensif bentuk kekerasan dan umur 2.Meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah (Buku II, 1-22) 5.2.2 Proporsi perempuan NA NA dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan, dalam 12 bulan terakhir, menurut kelompok umur dan tempat kejadian 5.3.1 Proporsi wanita umur 1.Meningkatnya median 5.3 Menghilangkan semua Median usia kawin 20-24 tahun yang berstatus usia kawin pertama praktek-praktek berbahaya, pertama perempuan kawin atau berstatus hidup perempuan seperti pernikahan dini dan (pendewasaan usia bersama sebelum berusia (pendewasaan usia kawin paksa serta sunat kawin pertama) 15 tahun dan sebelum pertama) perempuan berusia 18 tahun 2.Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang/TPPO

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

50%

70%

NA

NA

20.1 (SDKI 2012)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

21

- Kejagung - MA

NA

-

KemenPPPA Kemendikbud Kemenag Komnas Perempuan BKKBN KPAI Polri - Kejagung - MA - DPR

153


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan 2 3.Meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah (Buku II, 1-22) 4.Menurunnya ASFR 15-19 ASFR 15-19 tahun tahun 5.meningkatnya pemahaman dan kesadaran orang tua, remaja, dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga 6.Meningkatanya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

5.4 Mengenali dan menilai pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan pelayanan publik , infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial , dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah

5.3.2 Persentase anak perempuan dan wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur 5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi

NA

1.Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang 2.Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG

Persentase pemahaman dan kesadaran orang tua, remaja, dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

48 (SDKI 2012) 5

8.14 (2013)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

38 50

8.8

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

KemenPPPA Kemenakertrans Kemenag BPS

154


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan 2 tangga dan keluarga secara tepat

5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik

5.6 Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan Beijing platform for Action serta dokumen-

5.5.1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen di tingkat pusat dan pemerintah daerah

1.Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan 2. meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG 3.Meningkatnya keterwakilan dalam kepengurusan parpol 30%

5.5.2. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

1.Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan 1.Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi 2. meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG

5.6.1. Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan reproduksi

3.menurunnya unmeet need

1.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen di tingkat pusat 2.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah

NA

-

KemenPPPA Kemendagri Kemenakertrans KemenUKM KPU BKN KemenpanRB DPR DPD DPRD - Parpol

TBD

NA

NA

Kemen PPPA

- KemenPPPA - Kemenkes - BKKBN

Unmeet need kebutuhan ber-KB

11.4 (SDKI 2012)

9.9

155


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan 2 dokumen hasil konvensi 4.Menurunnya kesenjangan lainnya pelayanan KB (TFR, CPR, unmeet need) baik antar provinsi, antar wilayah kota/desa, antar status social, dan kelompok pengeluaran keluarga) 5. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan 6.Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis 5.6.2. Jumlah negara yang memiliki undang-undang dan peraturan yang menjamin akses perempuan usia 15-49 tahun untuk pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi

1.Meningkatnya komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Menguatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di

NA

1.Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua metode kontrasepsi modern

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

Target (2019)

- 79.8 (SDKI 2012)ď&#x192;  16

- 85ď&#x192; 70

- NA

- NA

- 16

- 70

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

- BKKBN

156


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan 2 pusat dan daerah 1.Persentase (masukan BKKBN) pemda provinsi, kabupaten dan kota yang melakukan sinkronisasi(penyerasia n) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kualitas penduduk

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

5

40

9.3

15

50.7

50

32.9

25

NA

NA

Persentase kelembagaan pembangunan bidang KKB di daerah -Tipe A -Tipe B -Tipe C

5.a Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi , serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentukbentuk lain dari properti , jasa keuangan , warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.

5.a.1. (a) Proporsi total petani dengan tanah yang dimiliki atau dikuasai berdasarkan jenis kelamin ; dan (b) porsi perempuan di antara pemilik atau pewaris lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan 5.a.2. Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak

1.Tersedianya kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsive gender (UU, PP, Perpres, Perda)

NA

1.Tersedianya kerangka kebijakan yang menjamin persamaan hak perempuan untuk

TBD

Ada

impl ementasi

-

Kemen PPPA ATR BPN BPS

- KemenPPPA - KemenATR

157


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

Target (2019)

NA

NA

NA

PMK

ada

implementa si

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan 2 perempuan untuk kepemilikan tanah kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol dan/atau hak kontrol 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundang-undangan berlaku untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan

5.b.1 Proporsi individu yang memiliki telepon genggam, menurut jenis kelamin

5.c.1. Proporsi negara dengan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

NA

1.Tersedianya kebijakan Penerapan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsive Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

NA

- Kemen PPPA

158


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2014)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua

6.1.1. Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

1.Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan

1.Tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K dan 15% pelayanan kebutuhan dasar

70%

100%

 Kementerian PUPR  KemenLHK

2.Akses air minum layak 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok masyarakat rentan

6.2.1. Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi dasar, termasuk fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan

6.3.1. Proporsi air limbah yang diolah dengan aman

1.Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan

1. Tercapaianya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestic, sampah, drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan dan 15% sesuai kebutuhan dasar.

60.9%

100%

 Kementerian

2. Meningkatnya Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

2. Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS

40

80

 Kementerian Kesehatan

1.Terbangunnya infrastruktur limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan, komunal di 438 kota/kab

1. Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota (%)

60

95

 Kementerian

PUPR

PUPR

159


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua pelepasan material dan 6.3.2. Proporsi sumber mata 1.Pemenuhan kebutuhan 1.Peningkatan kapasitas bahan kimia berbahaya, air dengan kondisi air baku untuk rumah prasarana air baku mengurangi separuh kualitas yang baik tangga, perkotaan, dan untuk melayani proporsi air limbah yang industri rumah tangga, tidak diolah, dan perkotaan, dan meningkatkan daur ulang industri serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global 6.4 Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air

6.4.1. Perubahan dalam penggunaan air yang efisien dari waktu ke waktu 6.4.2. (level of water stress) Ketersediaan air berdasarkan kebutuhan standar.

NA

NA

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2014)

51,44 m3/deti k

Target (2019)

118,5 m3/detik

NA

NA NA

1.Tampungan, sumber air lainnya yang dibangun/ditingkatkan fungsi kondisinya

1. Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun (buah)

299

216

2.Tampungan, sumber air lainnya yang fungsi dan kondisinya dikembalikan seperti semula

2. Jumlah bendungan yang ditingkatkan /direhabilitasi (Target: 11)

7

11

3. Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang ditingkatkan/direhabi litasi (Target 143 buah)

55

143

4.Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk

51,44 m3/det

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

 Kementerian PUPR  Kemen LHK

 Kementerian PUPR  Kemen LHK

118,6 m3/det

160


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2014)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri 5. Jumlah bendungan yang dibangun 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat

6.5.1. Tingkat pelaksanaan manajemen sumber daya air terpadu (0-100)

45 waduk: 14 selesai, 31 on going 86.6 GW (Giga Watt)

ď&#x201A;ˇ KemenPU dan PR ď&#x201A;ˇ Kemen LHK

3. Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug di daerah hulu DAS serta sumur resapan

15 DAS

KLHK

4. Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara

19 DAS

1.Peningkatan kapasitas PLTA

1.Kapasitas PLTA

2. Tersedianya sarana dan prasarana irigasi

2. Terbangunnya 1 juta ha lahan sawah beririgasi dan pulihnya fungsi jaringan irigasi yang rusak seluas 3 juta ha

Meningkatnya rehabilitasi serta upaya konservasi tanah dan air guna mengurangi lahan kritis untuk kesehatan DAS dan perlindungan mata air pada DAS Prioritas

50.7 GW (Giga Watt)

161


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2014)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua Tersedianya sarana dan prasarana irigasi

5. Meningkatnya keterjaminan sumber air irigasi dari waduk dengan penyelesaian 16 waduk yang sedang dibangun dan pembangunan 49 waduk baru.

49 waduk

6. Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun

6.5.2 Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan operasional untuk kerja sama air 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi sumber daya air pada ekosistem, termasuk pegunungan,

6.6.1. Perubahan sumber daya air pada ekosistem dari waktu ke waktu

NA

Meningkatnya rehabilitasi serta upaya konservasi tanah dan air guna mengurangi lahan kritis untuk kesehatan DAS dan

216

7. Luas Layanan jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan

35763,83

8. Luas Layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ ditingkatkan

3 .482,00

NA

1. Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam

NA

NA

NA

15 DAS

ď&#x201A;ˇ KemenPU dan PR ď&#x201A;ˇ Kemen LHK

162


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2014)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua hutan, lahan basah, perlindungan mata air penahan skala kecil sungai, dan danau pada DAS Prioritas dan menengah di daerah hulu 2. Jumlah lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS

5,5juta ha

3. Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug di daerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019

15 DAS

4. Jumlah Danau Prioritas yang ditingkatkan kualitas air dan status tropiknya minimal menjadi mesotrofik sebanyak 15 danau prioritas

15

163


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2014)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua 5. Persentase persiapan peningkatan/rehabilit asi bendungan, embung, serta bangunan penampung air lainnya, 100% terhadap total jumlah peningkatan/rehabilit asi setiap tahunnya

6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam

6.a.1.Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah

Meningkatnya alokasi dana untuk pembangunan air dan sanitasi yang berasal dari APBN

6. Jumlah Danau Prioritas yang ratarata pendangkalannya < 1% dari kedalaman masing-masing danau sebanyak 15 danau prioritas

15

7. Jumlah Danau Prioritas yang menurun tingkat erosinya minimal menyamai batas toleransi pada Daerah Tangkapan Air di 15 danau prioritas

15

TBD

TBD

TBD

ď&#x201A;ˇ KemenPU dan PR ď&#x201A;ˇ Kemen LHK

164


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2014)

Target (2019)

NA

NA

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi

6.b.1. Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi

NA

NA

ď&#x201A;ˇ KemenPU dan PR ď&#x201A;ˇ Kemen LHK

165


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua 7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern

7.1.1 Proporsi penduduk dengan akses terhadap listrik

1.Meningkatnya jangkauan layanan ketenagalistrikan

Rasio elektrifikasi

81,5%

96,6%

Listrik per kapita

843 KWh

1.200 KWh

Elektrifikasi desa berlistrik

 Kemen ESDM

100%

7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih

2.Meningkatnya layanan akses minyak dan gas bumi untuk rumah tangga, nelayan, komersial dan transportasi

Jaringan gas kota

RT Gas untuk nelayan

600.000 rumah tangga

7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global

7.2.1 Pangsa energi terbarukan dalam total konsumsi energi final

Meningkatnya persentase energi terbarukan dalam bauran konsumsi energi final

Bauran energi terbarukan

10-16 persen

 Kemen ESDM  Kemen PUPR

7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy di tingkat global sebanyak dua kali lipat

7.3.1 Intensitas energi diukur dengan energi primer dan PDB

Meningkatnya efisiensi energi

Intensitas energi primer

Naik 1% per tahun

 Kemen ESDM

7.A Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi

7.a.1 Termobilisasikan dana per tahun (US $) mulai tahun 2020 Akuntabel menuju komitmen US $ 100 miliar

NA

NA

200 ribu sambungan RT

NA

1,1 juta sambungan RT

NA

NA

166


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

Target (2019)

NA

NA

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih 7.B Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang terkurung daratan, sesuai dengan kebutuhan dukungan program masing-masing

7.b.1 Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan

NA

NA

ď&#x201A;ˇ Kemen ESDM ď&#x201A;ˇ Kemen Keuangan

167


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negaranegara kurang berkembang

8.1.1 Pertumbuhan PDB riil per kapita per tahun

Meningkatnya pertumbuhan PDB kapita pertahun

PDB per kapita

Rp 43.403 Ribu Rupiah

Rp 72.217 Ribu Rupiah

Bappenas

8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya

8.2. Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja

Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/ subsektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/ sub-sektor yang produktivitasnya tinggi

Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja

-

-

Bappenas

8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan

8.3.1. Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin

Meningkatnya jumlah tenaga kerja formal

Target persentase tenaga kerja formal

40,5%

Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi

Akses Layanan Keuangan formal UMKM

17,8%

per

Kemen Ketenagakerjaam Kemen Industri

51%

25%

Bappenas; Kemenko Perekonomian; Kemen KUKM; Kemenaker OJK

168


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha untuk melepaskaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka 10tahun dari program untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan, dengan negara-negara maju menjadi panutan

8.4.1 Jejak Material (MF) dan Jejak Material per kapita, per PDB

8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orangorang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama

8.5.1 Upah rata-rata per jam pekerja perempuan dan laki-laki berdasarkan jabatan (okupasi), kelompok umur, dan penyandang disabilitas

Peningkatan konsumsi dan produkasi berkelanjutan

8.4.2 Konsumsi material domestik (DMC) dan DMC per kapita, terhadap PDB

Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, dan penyandang disabilitas

-

-

Kemen LHK

Bappenas; Kemenko Perekonomian; Kemenko PMK; Kemenaker

Perbandingan upah pekerja penerima upah untuk jabatan yang sama,

169


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua untuk pekerjaan yang sama nilainya

Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum

berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas

8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan penyandang disabilitas

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka hingga 4-5% pada tahun 2019

8.5.3. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

5,94%

4%-5%

(umum)

(umum)

8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau tidak mengikuti pelatihan

8.6.1. Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)

Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja (Buku 2, hlm. 3-73)

8.6.1. Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah atau bekerja (NEET)

NA

NA

Kemen Kerja

8.7 Mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan

8.7.1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin

Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan,

Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan

-

-

Kemenaker

Tenaga

170


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

Target (2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua bentuk-bentuk pekerjaan tidak tepat bagi anak, memberantas kerja paksa, dan pada tahun 2025, menghapuskan pekerja anak dalam segala bentuknya, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak

dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya

berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

8.8 Melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya

8.8.1. Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin dan status migran

Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat

Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin dan status migran

8.8.2. Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait

Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha

-

-

NA

NA

Kemenaker

171


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua

8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi dan jasa keuangan untuk semua masyarakat

8.9.1 Kontribusi pariwisata terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan pariwisata

Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB, jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara

Kontribusi PDB Jumlah wisatawan mancanegara Kunjungan Wisatawan Nusantara Penerimaan Devisa

8.10.2 Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (15 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak

8%

9 juta

20 juta

250 juta

275 juta

Kemen Pariwisata Kemen Tenaga Kerja

120 triliun

240 triliun

NA

NA

 

Kemenkeu OJK

NA

NA

Jumlah lapangan kerja sektor pariwisata (sebagai % total lapangan kerja dan laju pertumbuhan lapangan kerja, berdasarkan jenis kelamin)

8.9.2 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja dan tingkat pertumbuhan pekerja, menurut jenis kelamin 8.10.1 Jumlah cabang bank umum dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa

4,2%

Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan

Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (Bank Umum) (Km)

172


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua 8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Terpadu untuk dukungan Teknis Peningkatan Perdagangan bagi Negara Kurang Berkembang 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan Pakta Kerja Global dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

8.a.1 Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan

8.b.1 Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam Proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB

NA

NA

NA

NA

Kepesertaan Jaminan Kesehatan

86%

100%

ď&#x201A;ˇ

Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular

Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

ď&#x201A;ˇ Kepesertaan Program SJSN Ketengakerjaan Pekerja formal

29,5 juta

62,4 juta

1,3 juta

3,5 juta

Kemen Tenaga Kerja BPJS

Pekerja informal

173


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua

9.1.1 Pangsa populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak

9.1.2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi

Mempercepat Pembangunan infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataa

Kondisi mantap jalan nasional

94 %

98 %

Pembangunan jalan baru

1.268 km

2.650 km

Pembangunan jalan tol

820 km

1000 km

Panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda)

954 km

3.258 km

Jumlah bandara

237

252

Jumlah Dermaga Penyeberangan

210

275

Pengembangan pelabuhan (non komersil)

163

163 (kumulatif)

Pengembangan pelabuhan strategis (tol laut)

NA

24

Tersedianya subsidi perintis angkutan laut (trayek)

76

193

ď&#x201A;ˇ Kemen PUPR ď&#x201A;ˇ Kemen Perhubungan

174


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa tenaga kerja dan produk domestik bruto industri, sejalan dengan kondisi nasional, dan setidaknya dua kali lipat di negara kurang berkembang

9.2.1 Proporsi nilai tambah manufaktur terhadap PDB dan per kapita

Pertumbuhan industri Tahun 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB

Tersedianya subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan (trayek)

181

261

Tersedianya subsidi perintis angkutan udara (rute)

115

265

Tersedianya subsidi perintis angkutan darat (trayek)

208

470

Tersedianya subsidi perintis kereta api (lintas)

3

5

Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan

4,7 %

8,6 %

20,7 %

21,6 %

Share Industri Pengolahan pada PDB 9.2.2 Proporsi tenaga kerja manufaktur terhadap total tenaga kerja

Mendorong akselerasi pertumbuhan industri untuk menangkal bahkan membalikkan gejala deindustrialisasi

Jumlah tenaga kerja pada sektor industri

Kemen Industri

ď&#x201A;ˇ Kemen Industri ď&#x201A;ˇ Kemenaker

175


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar

9.3.1 Proporsi industri kecil terhadap total nilai tambah industri

9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan, semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing

9.4.1 Emisi CO2 dari peningkatan nilai tambah per unit

9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan

9.5.1 Proporsi pengeluaran untuk penelitian dan

Meningkatnya pertumbuhan industri kecil

Tumbuhnya Industri Kecil

20 ribu unit usaha

Membangun Sentra Industri Kecil dan Menengah

9.3.2 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit Berkurangnya emisi CO2

22 Sentra Industri

NA

NA

Emisi Gas Rumah Kaca

15,5%

Berkurang 26%

Anggaran riset

0,08% PDB

 Kemen Industri  Kemen UKM Koperasi  Kemenkeu  OJK  BKPM

 Kemen Industri  Kemen LHK  Kemen ESDM

 Kemen Ristek PT  Kemen Industri

176


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negaranegara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung

pengembangan terhadap PDB

Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan

9.5.2 Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk

Meningkatnya jumlah peneliti

9.a.1 Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi lainya) untuk infrastruktur

Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular

 BPPT  LIPI  BATAN

Penyediaan kebutuhan di setiap tahapan riset secara memadai

Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi

NA

NA

Kemen Ristek PT

NA

NA

177


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi daratan dan negaranegara pulau kecil 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas

9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah

9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universasl dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020

9.c.1 Proporsi dari penduduk terjangkau jaringan seluler (mobile), menurut teknologi

Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian dari eksplorasi hingga difusi

ď&#x201A;ˇ Kemen Ristek PT ď&#x201A;ˇ Kemen Industri ď&#x201A;ˇ BPPT

82%

100%

Kemen Informatika

372

514

Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung: a. daya saing sektor produksi barang dan jasa; b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta c. penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau

Kab/Kota dijangkau Broadband

Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota kabupaten/kota (tersedianya pita lebar & penyiaran)

100% wilayah USO

Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet

178


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi mencapai 100% di wilayah USO, dengan prioritas daerah terpencil -

179


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari ratarata nasional

10.1.1 Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah

Koefisien Gini

0,41

0,36

10,96%

7-8%

Jumlah Daerah Tertinggal 122

Jumlah Daerah Tertinggal 42

Tingkat Kemiskinan

 Kemen Ekonomi  Kemen PDT Desa  Kemensos

Jumlah Daerah Tertinggal yang terentaskan

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

Kabupaten terentaskan 70

Kabupaten terentaskan 80

7,24% 7,1%

Akses Pangan Bergizi

14% 16,64%

180


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara

10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusivitas sosial, ekonomi dan politik pada semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya

10.2.1 Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang difabilitas

10.3 Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan dari hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat

10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional hak asasi manusia

NA

Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan

60%

100%

NA

NA

NA

Indeks rasa aman

0,61 (2012)

Meningkat

Indeks toleransi

0,49 (2012)

ď&#x201A;ˇ Kemendagri ď&#x201A;ˇ Kemenhukham

Meningkat Jumlah konflik sosial pertahun

164 (2013)

Indeks gotong royong Menurun Indeks demokrasi Indonesia Indeks kebebasan sipil

0,55 (2012)

63,72

Meningkat

Indeks hak-hak politik

181


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara Indeks lembaga demokrasi Jumlah konflik berlatar belakang SARA

72,24

75

46,25

79

72,24 68

79

<5

10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai

10.4.1 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB

Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

29,5 juta

62,4 juta

 Kemen Tenaga Kerja  BPJS

Pekerja formal Pekerja informal

182


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

Target (2019)

10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara kesetaraan yang lebih besar

1,3 juta

3,5 juta

51,8%

Min. 95%

Peserta SJSN Bidang Kesehatan

10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar keuangan global serta kelembagaannya, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya

10.5.1 Financial Soundness Indicator

Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan stabilitas sistem keuangan global

NA

10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional, dalam rangka untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi

10.6.1 Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional

Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global

Peningkatan peran Indonesia di APEC dan G20 untuk memperjuangkan kepentingan

Peningkatan peran Indonesia di APEC dan G20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang

Indonesia dan negara berkembang serta peran aktif dalam kerja sama antarkawasan MIKTA dan IORA

Peningkatan peran dan kepemimpinan dalam forum multilateral

   

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu pembangun an, ekonomi dan lingkungan hidup : 85%

Kemenlu Kemenkeu BI OJK

Kemenlu

Persentase kepemimpin an Indonesia

183


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara pada forum multilateral terkait isu pembangun an, ekonomi dan lingkungan hidup : 80% 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik

10.7.1 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan

Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri

Memperluas Kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran 10.7.2 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran dengan baik

10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negaranegara berkembang, khususnya negara-negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia

10.a.1 Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen

Meningkatnya pemanfaatan skema perundingan kerjasama ekonomi internasional yang telah disepakati

 Kemen Tenaga Kerja  BNP2TKI  Kemenlu

Pelatihan dan proses penempatan (medical check up, tiket pesawat) bersumber dari swasta (calon pekerja) dan kredit perbankan

NA

NA

NA

NA

NA

NA

 Bappenas  Kemenlu  Kemendag

184


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara 10.b Mendorong bantuan pembangunan resmi dan arus keuangan, termasuk investasi asing secara langsung, untuk negaranegara yang paling membutuhkan, terutama negara-negara kurang berkembang, negaranegara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara-negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka

10.b.1 Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya: bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)

Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknis yang berkualitas

Pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST

Promosi KSST di tingkat nasional dan internasional

Pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST

Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan trangular 75%

ď&#x201A;ˇ Kemenlu ď&#x201A;ˇ Bappenas

Jumlah kegiatan penguatan/p romosi/ Perluasan jaringan kemitraan dalam rangka pemberian bantuan teknik selatanselatan dan triangular : 6 laporan

185


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara 10.c Pada tahun 2030, mengurangi biaya transaksi remitansi hingga menjadi kurang dari 3 persen, dan menghilangkan koridor remitansi dengan biaya yang lebih tinggi dari 5 persen

10.c.1 Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan

Memperbesar pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja

Perluasan jaringan cabang Bank dan ATM bank untuk memudahkan rumah tangga pekerja migran menerima Remitansi G-20 Forum, memberi penekanan kepada usahausaha untuk menurunkan biaya remitansi

 Kemenkeu  OJK  BI

186


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh

11.1.1 Proporsi populasi penduduk urban yang tinggal di daerah kumuh, pemukiman liar atau rumah yang tak layak

Tercapainya pengentasan kawasan pemukiman kumuh perkotaan

Percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan untuk mewujudkan kota aman nyaman dan layak huni pada aspek permukiman

Kawasan permukiman kumuh perkotaan

38.431 ha

0

ha

Kemen PUPR Kemen ATR

Kawasan Perkotaan Metropolitan

12

Kemendagri

Kota Otonom Sedang 20

Kota Baru

10

% rumah tangga perkotaan yang menggunakan jamban atau tempat buang air besar dengan menggunakan tangki septik/SPAL % kota yang mayoritas penduduknya menggunakan air yang berasal dari PAM/PDAM untuk minum/memasak

11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan

11.2.1 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut kelompok usia, jenis

Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan

23%

32%

Kemen Perhubungan

187


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anakanak, penyandang disabilitas dan orang tua

kelamin dan penyandang disabilitas

Meningkatnya kinerja lalu lintas perkotaan

Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota metroplitan/besar Minimal 20 km/ jam. Tersusunnya rencana umum nasional keselamatan

2

Pengembangan kereta perkotaan 17 Pengembangan BRT (kota besar)

Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan sistem angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT)

10

34

Penerapan pengaturan persimpang an dengan menggunak an teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota

Penerapan skema pembatasan

188


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan lalu lintas di kota besar/metr opolitan 11.3 Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi

11.3.1 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk

Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi

Optimalisasi kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Wilayah (PKN/PKW) dan penyangga urbanisasi

11.3.2 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara ajeg dan demokratis

Peningkatan kapasitas Tata Kelola kota berkelanjutan

Kota belum optimal perannya

43

20

Kemen PUPR Kemen ATR

Kawasan Perkotaan Metropolitan

Keberadaan Forum Komunitas kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kota

2

2 dan 5 Usulan Baru

NA

NA

Kemendagri

Terlaksanannya peran media massa dalam sosialisasi pembangunan perkotaan berkelanjutan

189


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan 11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia

11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukkan preservasi, perlindungan, dan konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi Pusat Warisan Dunia), tingkat pemerintahan (nasional, regional dan lokal), jenis belanja (belanja operasional atau investasi) dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta nir profit, sponsor)

Meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

Terbangunnya kota dan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni (Kota Pusaka dan Kota Kreatif)

Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya

Penguatan peran dan fungsi institusi (badan, balai, dan unit) bidang kebudayaan di pusat dan daerah guna meningkatkan perlindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

20 kota sedang dan 12 Kawasan Perkotaan Metropolita n

Kemen Pendidikan & Kebudayaan Kemen PUPR Kemen Pariwisata

190


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan

11.5.1 Jumlah kematian, orang hilang dan terluka karena bencana per 100 ribu orang

Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi

Terbangunnya kawasan perkotaan untuk mewujudkan hijau yang berketahanan iklim dan bencana pada aspek ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

Mengembangkan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

Menurunny a indeks resiko bencana (IRB) dari 169,4 ke 144 pada 136 Kabupaten dan Kota

BNPB

Pembangun an 20 kota otonom sedang yang mewujudka n kota berkelanjut an pada

191


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan aspek adaptasi terhadap perubahan iklim (Resilience city)

11.5.2 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap global PDB, termasuk kerusakan infrastruktur vital dan tidak berfungsinya layanan dasar

11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang

11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang

Terbangunnya kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota hijau

Cakupan sampah perkotaan tertangani

46% (2013)

80%

Kemen PUPR

Menyediaka n sarana

Kemen LHK

192


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota

dikumpulkan dan dikelola dengan baik

pada aspek pengeloaan lingkungan

prasarana yang berorientasi pada konsep hijau antara lain: greenwaste (pengelolaa n sampah dan limbah), green water (efisiensi pemanfaata n dan pengelolaan air permukaan) , green transportati on(transpor tasi ramah lingkungan), green energy (pemanfaat an sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan) di 20 kota

193


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan otonom sedang 11.6.2 Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM2.5 dan PM10) di perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas

11.7.1 Rata-rata share ruang terbuka untuk semua, terpilah dari kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas

NA

Terbangunnya kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni dan kota hijau

Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

Menyediakan sarana prasarana yang berorientasi pada konsep hijau dan berketahanan, antara lain: green openspace (ruang terbuka hijau), greenwaste (pengelolaan sampah dan limbah), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan), green transportation(transporta si ramah lingkungan), green energy (pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan), serta green economy (pengembangan ekonomiyang berwawasan lingkungan);

NA

NA

Menyediaka n sarana prasarana yang berorientasi pada konsep hijau, termasuk green openspace (ruang terbuka hijau) di 20 kota otonom sedang

Kemen PUPR Kemen LHK

194


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan 11.7.2 Proporsi korban yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, menurut pelaku kejahatan dan tempat kejadian (12 bulan terakhir) 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan, dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah

11.a.1 Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan sumber daya

NA

Pembangunan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan diarahkan untuk mewujudkan kotakota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui pemerataan pembangunan

Pengembangan kota otonom luar Jawa

NA

NA

NA

Pengemban gan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa â&#x20AC;&#x201C; Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuha n ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi

Kemen PUPR

195


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

Pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan

percotohan (best practices) perwujudan kota berkelanjut an;

Pembangun an 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolita n di luar Pulau Jawa â&#x20AC;&#x201C; Bali yang diperuntukk an bagi masyarakat berpenghasi lan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai

196


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan pengendali (buffer) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolita n di luar Pulau JawaBali. 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi melalui penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan

11.b.1 Proporsi pemerintah daerah yang menyusun kebijakan dan dan strategi pengurangan resiko dan ketahanan bencana selaras dengan Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030

Peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana

NA

NA

Pembangun an 20 kota otonom sedang yang mewujudka n kota berkelanjut an pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim (Resilience city)

Kemen PUPR Kemen ATR Kemen LHK

197


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030

11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan

11.b.2 Jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan resiko bencana

11.c.1 Proporsi dukungan finansial yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan memanfaatkan bahan lokal

Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular

Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknis yang berkualitas

Optimalisasi penggunaan sumber dana dilakukan mengikuti standard operating procedures (SOPs)

Kemenlu Bappenas

198


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019) INDIKATOR NASIONAL Baseline (2015)

K/L PENANGGUNG JAWAB (INDIKATIF)

Target (2019)

11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan memanfaatkan bahan lokal

tentang monitoring dan evaluasi yang disusun oleh Tim KoordinasiN asional mengenai KSST

199


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

Goal 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 12.1 Melaksanakan Kerangka Kerja 10 Tahun Program (10YFP) untuk Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, melalui tindakan semua negara dipimpin negara-negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negaranegara berkembang

12.1.1 Jumlah negara yang memiliki rencana aksinasional konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) atau terarusutamakannya SCP sebagai prioritas atau target dalam kebijakan nasional

12.1 Penyusunan konsep kebijakan operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya (Buku 2 hal 10-59)

na

na

na

KLHK

12.2 Pada tahun 2030 telah mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien

12.2.1 Jejak material dan jejak material per kapita, per PDB

12.2. Penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di sektorsektor prioritas, serta pola konsumsi masyarakat yang berkelanjutan (Buku 2 hal 10-59)

na

na

na

KLHK; Kemen-PUPR; (koordinator to be confirmed, tbc)

na

na

na

KLHK

12.2.2 Konsumsi material domestik (DMC) dan DMC per kapita, per PDB

200


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

12.3 Pada tahun 2030 menyeimbangkan limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen

12.3.1 Indeks kehilangan makanan global

12.3 Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur (Buku2 hal 10-59);

na

na

na

KLHK

12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah secara ramah lingkungan melalui siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan

12.4.1 Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masingmasing kesepakatan

12.4 Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah (Buku2 hal 1059);

na

na

na

KLHK;

12.4.2 Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya

12.4.2 Jumlah limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan perundangan meningkat setiap tahun(Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-170)

100 juta ton

130 juta ton

KLHK;

201


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali

12.5.1 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang

12.5 Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu, melalui strategi pengembangan upaya 3R (reduce,reuse, dan recycle) (Buku2 hal 10-60);

na

na

na

KLHK

12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktekpraktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka

12.6.1 Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya

12.6 Terlaksananya penyediaan dan penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/ masyarakat melalui berbagai media (Buku 2 hal 10-59).

na

na

na

KLHK

12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional

12.7.1 Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan

12.7 Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan (Buku 2 hal 10-59).

na

na

na

KLHK; LKPP;

202


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Target Global

Indikator Global

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

12.8 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua orang memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam

12.8.1 Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa

12.8 Menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan peningkatan kesadaran dan kapasitas para pihak terhadap pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (Buku 2 hal 10-59)

na

na

na

KLHK

12.a Mendukungan negaranegara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan

12.a.1 Jumlah dukungan dana kepada negaranegara berkembang pada riset dan pengembangan (R & D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan

12.a Terlaksananya penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah;serta pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; (Buku 2 hal 1059)

na

na

na

KLHK; BPPT;

12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan

12.b.1 Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati

12.b Meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri

na

na

na

Kemenparekraf

203


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

12.c Pengurangan subsidi energi yang terdiri atas: (i) penurunan besaran subsidi BBM; (ii) penurunan kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM menjadi tinggal 2,04 persen (Buku I hal 6164)

Menurunnya belanja subsidi energi (Buku I hal414)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

budaya dan produk lokal

12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya , yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada

12.c.1 Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil

1,3 persen PDB

0,6 persen PDB

Kemen-ESDM; Kemenkeu;

204


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak

205


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal / Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

Goal 13: Membuat langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara;

13.1.1 Jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal

13.1.2 Jumlah orang meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional;

13.2.1 Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan pembentukan atau operasionalisasi kebijakan/strategi /rencana terpadu guna meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, dan

13.1.1 Sasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki indeks risiko tinggi bencana (Buku 2 hal 1035)

Jumlah Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M177)

69

69

BNPB

na

na

na

BNPB

13.2.1 Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, serta meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Buku II hal 1-3)

15,50%

26% (2019), 29% (2030)

Bappenas (koord) K/L terkait

Jumlah wilayah yang memiliki rencana aksi adaptasi perubahan iklimsebanyak 15 wilayah (Matriks Bidang Pembangunan hal II.1.M-12)

0 wilayah

15 wilayah

KLHK

206


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal / Target Global

Indikator Global

membantu ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dengan cara yang tidak tidak mengancam produksi pangan (termasuk rencana adaptasi nasional, berdasarkan kontribusi nasional, komunikasi nasional, pembaharuan laporan dua tahunan atau lainnya)

13.3 Mengembangkan pendidikan, meningkatkan kesadaran, serta kapasitas orang dan kelembagaan pada mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan ikim

13.3.1 Jumlah negara yang telah mengitegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan PT

Target Nasional (RPJMN 2015-2019) perubahan iklim ... (Buku II hal 1-89)

Melaksanakan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim; pembentukan forum/jejaring/ aliansi/pokja adaptasi perubahan iklim; dan peningkatan peran aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim dan capaian sasaran kebijakan Pemerintah mengenai perubahan iklim (RAN API hal 50).

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

Jumlah perangkat mitigasi Perubahan Iklim yang termutakhirkan di bidang kehutanan dan lahan gambut: baseline, faktor emisi, data aktivitas, skenario mitigasi, safeguards (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M179)

5 perangkat

5 perangkat

KLHK

Jumlah provinsi yang menerapkan RAD-GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M179)

34 Provinsi

34 Provinsi

KLHK

na

na

na

Bappenas (koord) K/L terkait

207


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal / Target Global

13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 milyar USD per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber terkait kebutuhan negara berkembang dalam konteks kegiatan mitigasi dan transparansi yang berarti dalam pelaksanaan dan operasionalisasi secara penuh melalui kapitalisasi Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) sesegera mungkin

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

13.3.2 Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem dan individu untuk melaksanakan adaptasi, mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan

Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah (Matriks Bidang Pembangunan hal II.1.M12)

Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan konsep Program Kampung Iklim (Proklim) sebanyak 2.000 desa/kelurahan

100 Desa

2.000 Desa

KLHK

13.a.1 Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2020 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD

13.a.1 Meningkatnya insentif dalam penanganan perubahan iklim;

na

na

na

Bappenas (koord) K/L terkait

Indikator Global

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

208


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal / Target Global

Indikator Global

13.b Mempromosikan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara-negara kurang berkembang , termasuk fokus pada perempuan, generasi muda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

13.b.1 Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda, serta masyarakat lokal dan marjinal

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

na

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

na

Baseline (2015) na

Target (2019) na

K/L Indikatif

na

209


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 20152019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

14. Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi

14.1.1 Indeks Eutrofikasi Pesisir (ICEP) dan Kepadatan Sampah Plastik Terapung

14.1 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M168-169)

14.1.1 Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (Semarang, Teluk Jakarta dan Bali) meningkat setiap tahun (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-168-169)

1 Kawasan pesisir

3 Kawasan pesisir (Semaran g, Teluk Jakarta dan Bali)

KLHK

14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif

14.2.1 Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem

14.2 Terwujudnya tata kelola dalam pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi nasional, dengan sasaran: b. Penyusunan tata ruang laut dan penyelesaian tata ruang/rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil (Buku 2 hal 1027)

14.2.1 Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP) (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-40)

5

11

KKP

14.2.1 Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)

2

7

KKP

210


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 20152019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

14. Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerjasama ilmiah di semua tingkatan

14.3.1 Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai

14.3 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M168-169)

14.3.1 Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (Semarang, Teluk Jakarta dan Bali) meningkat setiap tahun (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-168-169)

1 Kawasan pesisir

3 Kawasan pesisir (Semaran g, Teluk Jakarta dan Bali)

KLHK

14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, dalam rangka untuk memulihkan stok ikan secara layak dalam waktu singkat, setidaknya ke tingkat produksi maksimum yang lestari sesuai karakteristik biologisnya

14.4.1 Proporsi stok ikan dalam tingkat biologis berkelanjutan

14.4 Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, antara lain melalui: peningkatan produksi perikanan tangkap ... (Buku 2 hal 1027)

14.4.1 Volume produksi perikanan tangkap (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-40)

6.299.290 ton

6.982.560 ton

KKP; BPS

14,5 Pada tahun 2020, melakukan konservasi setidaknya 10 persen dari

14.5.1 Cakupan kawasan konservasi laut

14.5 Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati

14.5.1 Jumlah luas kawasan konservasi (perairan) (Matriks Bidang

-

20 juta ha

KKP BPS

211


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 20152019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

14. Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia

14,6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan overfishing, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dan menahan jenis subsidi baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan setidaknya negara kurang berkembang harus menjadi

laut, melalui peningkatan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana pesisir, dengan sasaran: a. Pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2019 serta peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan PPK efektif di 35 kawasan (Buku 2 hal 1027) 14.6.1 Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU)

14.6 Terkendalinya IUU fishing dan kegiatan di laut yang merusak, dengan sasaran: a. Peningkatan cakupan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 84,8 persen; b. Peningkatan ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi 87 persen (Buku 2 hal 10-28)

Pembangunan hal II.10.M70)

14.6.1 Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M76)

56,60%

83,40%

KKP

14.6.1 Persentase kepatuhan (compliance ) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M76)

70%

87%

KKP

212


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 20152019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

14. Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada Organisasi Perdagangan Dunia

14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negaranegara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata secara berkelanjutan

14.7.1 Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara

14.7 Sasaran utama sektor perikanan sebagai pendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, dan petambak garam pada tahun 2019 adalah: (3) tercapainya pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,2 persen per tahun (Buku 2 hal 10-25)

na

6,9%/thn

7,2%/thn

BPS; KKP;

213


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 20152019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

K/L Indikatif

14. Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan transfer teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan Komisi Kelautan Antar Negara untuk Pedoman dan Kriteria dalam Transfer Teknologi Kelautan, dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara kurang berkembang

14.a.1 Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan

14.a Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan iptek yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M84)

na

14.b Menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar

14.b.1 Kemajuan oleh negaranegara di tingkat penerapan dari kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil

14.b Meningkatnya kemampuan usaha dan perlindungan nelayan (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M45)

14.b.1 Jumlah nelayan yang terlindungi (orang) (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-45, direvisi Renstra KKP) 14.b.1 Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (lokasi) (Matriks Bidang Pembangunan hal

na

ď&#x201A;ˇ KKP; ď&#x201A;ˇ Kemenristekdikti; ď&#x201A;ˇ BPPT;

na

20.000

1.940.000

KKP

34

34

KKP

214


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 20152019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

Baseline (2015)

Target (2019)

na

na

K/L Indikatif

14. Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan II.10.M-45, direvisi Renstra KKP) 14.c Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang menyediakan kerangka hukum untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti pada ayat 158 dari "Masa depan yang kita inginkan" (The future we want)

14.c.1 Jumlah negara membuat kemajuan dalam meratifikasi, menerima dan menerapkan melalui kerangka hukum, kebijakan dan kelembagaan, instrumen terkait laut yang mengimplementasikan hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS, untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya

na

na

KKP

215


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Global

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

K/L Baseline (2015)

Target (2019)

15. Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggurunan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 15.1 Pada tahun 2020, menjamin konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering yang sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional

15.2 Pada tahun 2020, mempromosikan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi dan

15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan

15.1 Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan melalui penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan mencapai 100 persen (Buku 2 hal 10-30)

15.1.1 Persentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% Kawasan Hutan (Kawasan Hutan yang telah ditetapkan s.d. Tahun 2014 mencapai 56%) (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-129)

65%

100%

KLHK

15.1.2 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya

na

na

na

na

KLHK

15.2.1 Kemajuan capaian pengelolaan hutan lestari

15.2 Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance) dengan melakukan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari;(Buku 1 hal 6-121 & 122)

15.2.1 Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi... (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-94)

80

347

KLHK

15.2.1 Jumlah KPHL yang beroperasi ... (Matriks

40

182

KLHK

216


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Global

meningkatkan aforestasi dan reforestasi global secara subtansial

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

K/L Baseline (2015)

Target (2019)

Bidang Pembangunan hal II.10.M-112)

15.3 Pada tahun 2020, mengurangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi

15.3.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan

15.3 Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS Prioritas Buku 2 hal 1032)

na

na

na

KLHK

15.4 Pada tahun 2030, menjamin konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, dalam rangka meningkatkan kapasitasnya supaya memberikan manfaat penting bagi pembangunan berkelanjutan

15.4.1 Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung

na

na

na

na

KLHK

15.4.2 Indeks Tutupan Hijau Pegunungan

na

na

na

na

KLHK

217


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

K/L Baseline (2015)

Target (2019)

15.5 Melakukan tindakan mendesak dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan jenis terancam

15.5.1 Red List Index

15.5 Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-106)

15.5.1 Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-106)

2%

10%

KLHK; LIPI;

15.6 Mempromosikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan mempromosikan akses yang memadai terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional

15.6.1 Jumlah negara yang mengadopsi kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata

15.6 Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-101)

15.6.1 Jumlah Priority Inform Concent (PIC) pemanfaatan sumber daya genetik yang diterbitkan (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-101)

1 PIC

10 PIC

KLHK; LIPI;

15.7 Melakukan tindakan mendesak untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi akibat permintaan dan pasokan produk hidupan liar ilegal

15.7.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap

15.7 Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-101)

na

na

na

KLHK

218


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

K/L Baseline (2015)

Target (2019)

15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air serta mengendalikan atau melakukan eradikasi jenis asing invasif prioritas

15.8.1 Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI);

15.8 Meningkatnya efektivitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-37)

15.8.1 Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati (Matriks Bidang Pembangunan hal II.10.M-38 & 39)

3/th

3/th

Kementan; KLHK; LIPI;

15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilainilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan

15.9.1 Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020; (Aichi Target 2: By 2020, at the latest, biodiversity values have been integrated into national and local development and poverty reduction strategies and planning processes and are being incorporated into national accounting, as appropriate, and reporting systems);

15.9 Mengarusutamakan keanekaragaman hayati (KEHATI) pada kegiatan perencanaan pembangunan nasional (Buku 2 hal 10-35)

na

na

na

Bappenas; Kementan; KLHK;

219


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Global

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

K/L Baseline (2015)

Target (2019)

15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan

15.a.1 Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan

na

na

na

na

Bappemas; Kementan; KLHK; Kemenkeu;

15.b Memobilisasi secara signifikan semua sumber pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan lestari dan memberikan insentif yang memadai bagi negara-negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk konservasi dan reforestasi

15.b.1 Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan

na

na

na

na

Bappemas; Kementan; KLHK; Kemenkeu;

15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal guna memanfaatkan peluang

15.c.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap;

na

na

na

na

Bappemas; Kementan; KLHK; Kemenkeu;

220


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB Target (RPJMN) Goal/Target Global

Indikator Global

Target Nasional (RPJMN 2015-2019)

Indikator Nasional (RPJMN 2015-2019)

K/L Baseline (2015)

Target (2019)

mata pencaharian yang berkelanjutan

221


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan yang terkait dengan tingkat kematian dimanapun

16.1.1 Angka korban kejahatan pembunuhan berencana per 100,000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui strategi (iv) pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); (vi) peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horisontal dan rendahnya tingkat kriminalitas (Buku II, bab 1.1.1.3)

NA

NA

NA

Kemenkopolh ukkam Kemenhuk HAM Kepolisian KemanHAN/T NI

222


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.1.2 Kematian disebabkan konflik per 100,000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan penyebab kematian

NA

NA

NA

16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir

NA

NA

NA

223


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.1.4 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

16.2 Menghapus perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak

16.2.1 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau tekanan psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir

Tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan dan kelompok marjinal

NA

NA

NA

NA

NA

Angka Kekerasan terhadap Anak menurun dari: 38.62% (untuk anak laki-laki) dan 20.48%

Kementerian PP&PA Kepolisian

224


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.2.2 Angka korban perdagangan manusia yang per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi

16.2.3 Proporsi perempuan dan lakilaki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

(Buku I, bab 6.4.6)

NA

NA

NA

NA

Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. (Buku II, bab 2.2.10)

(anak perempuan) (sumber: Buku II. Hal. 2-74)

225


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.3 Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang sama pada keadilan untuk semua

16.3.1 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik

Terwujudnya pernghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan resonsif gender (Buku I, bab 6.4.1 & Buku II, bab 7.2.1 no.3)

a.Target bantuan hukum 2019: Litigasi dan Non litigasi (II.7M-42) b. Indeks Pembangunan Hukum (IPH) c. Jumlah lokasi operasionalisasi Pos Pelayanan Hukum kepada Masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akte kelahiran

a.Litigasi: 6380 orang Non litigasi: 7260 kegiatan (II.7M-42)

Kementerian Kumham Kejaksaan Agung Mahkamah Agung Kepolisian

b. Indeks Pembanguna n Hukum (IPH): 75% c. 359 d. 15,981

16.3.2 Proporsi tahanan yang belum diputus terhadap seluruh jumlah tahanan dan napi

d. Jumlah Pelaksanaan sidang di luar gedung dan bantuan pembebasan biaya di lingkungan Peradilan agama

Kementerian Kumham Kejaksaan Agung Mahkamah Agung Kepolisian

226


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi penggelapan uang maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi

16.4.1 Total nilai penggelapan uang masuk dan keluar negeri (dalam US$)

16.4.2 Proporsi senjata api dan senjata ringan yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum

16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk

16.5.1 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas

Terwujudnya Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional melalui(c) pemantapan peran Indonesia dalam penanganan transnational organized crime; (d) pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkotika. (Buku II bab 5. hal: 5-43)

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi (Buku I, 6.4.2 dan Buku II, 7.2.1)

NA

NA

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme

90%

Indeks Perilaku Antti Korupsi (IPAK) Indeks Penegakan Hukum Anti Korupsi (IPHAK)

IPAK: 3.6

IPAK: 4.0 (skala 5) IPHAK: naik 20% (dasar 2014)

Kemenkopolh ukkam Kejaksaan Agung KPK Kepolisian PPATK Bank Indonesia

Bappenas KPK Kejaksaan Agung Kepolisian

227


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan tersebut dalam 12 bulan terakhir 16.5.2 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat

16.6.1. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, menurut sektor (atau kode anggaran atau sejenisnya)

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Buku I, bab 6.2.3 dan Buku II, bab 7.2.2)

1. Opini WTP atas Laporan Keuangan 2. Tingkat Kapabilias APIP 3. Tingkat Kematangan implementasi SPIP 4. SAKIP 5. Penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan 6. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik 7. Indeks Profesionalitas ASN 8. Indeks egovernmentNasional

1. Opini WTP atas Laporan Keuangan: K/L: 74 2. Tingkat Kapabilias APIP: 1 3. Tingkat Kematangan implementasi SPIP: 1 4. SAKIP: K/L: 85 5. Penggunaan E-

1. Opini WTP atas Laporan Keuangan: K/L: 95 2. Tingkat Kapabilias APIP: 3 3. Tingkat Kematangan implementasi SPIP: 1 4. SAKIP: K/L: 85 5. Penggunaan E-procurement terhadap belanja

Kemenpan dan RB BPK BPKP LKPP BKN Kemen Kominfo Ombudsman RI KPK

228


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik

Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas dengan a) penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan dan b) penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik (Buku II bab 7.3.2 hal 7-41)

9. Indeks Integritas Nasional (Pusat) 10. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 11. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik

procurement terhadap belanja pengadaan: 60.24 6. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik: K/L: 75 7. Indeks Profesionalita s ASN: 76 8. Indeks egovernmentN asional K/L: 2.66 9. Indeks Integritas Nasional (Pusat): 7.22 10. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 80% 11. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan

pengadaan: 80 6. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik: K/L: 75 7. Indeks Profesionalitas ASN: 86 8. Indeks egovernmentNasi onal: 3.4 9. Indeks Integritas Nasional (Pusat): 9 10. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 95% 11. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik: 100

229


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan Publik: K: 64; L:15

16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan

16.7.1. Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, orang difabel dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan)

Terjaminnya dan terpenuhinya kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik (Buku II, 5.2.1 & 5.3.1)

Indeks Kebebasan Sipil (dari IDI) Indeks Hak-hak Politik (dari IDI)

Indeks Kebebasan Sipil (dari IDI): 87

BKN KPU Kemenpan RB

Indeks Hak-hak Politik (dari IDI): 68

230


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan dibanding distribusi nasional

16.8 Perluasan dan penguatan partisipasi negara-negara berkembang di dalam lembaga gavernansi global

Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol

16.7.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat

Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dan membantun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik melalui strategi meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan keputusan (Buku II, bab 5.2.1)

16.8.1 Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan pengambilan keputusan dari negaranegara berkembang di Organisasi Internasional

a. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global b. Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional ASEAN C. Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global G-20 dan APEC (Buku II, 6.1.6)

a. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol: 30%

a.

84%

Bappenas Kemendagri Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal

Kemenlu

b. 78%

b. Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral

231


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas hukum bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran

16.10 Memastikan akses publik pada informasi dan melindungi kebebasan fundamental, yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional

16.9.1. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur

16.10.1 Jumlah kasus pembunuhan, penculikan dan penangkapan secara paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenangwenang terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir

Tercapainya strategi peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu (Buku II, bab 2.3.1 poin 7)

a. Cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah b. Pembebasan biaya di lingkungan Peradilan Agama untuk mendapatkan akte nikah dalam rangka mempermudah mendapatkan akte kelahiran

1. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender (Buku II, bab 7.2.1)

a. 64.6% (2015)

a. 77.4% (Buku II, bab I. Hal.170)

b. 15,981(Matriks II 2M-5)

c.Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

c. 85% (Matriks II.2M-16)

Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan

320 laporan setiap tahunnya

Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM aktual

120 laporan setiap tahunnya

Prosentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindak lanjuti terkait isu KtP (Kekerasan terhadap Perempuan) dan

Kementerian Dalam Negeri

Kemenkum HAM Komnas HAM Kemenaker Dewan Pers

20% setiap tahunnya

232


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 2. Tercapainya strategi penegakan demokrasi dan HAM di dalam negeri (Buku II, bab 5.2.2)

perlindungan HAM perempuan ---- Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan (Matriks II.7.M hal.33- 43)

16.10.2 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan kostitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi

Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik (BUku II bab 5.2.1 dan bab 5.3.1)

Persentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Jumlah Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik

Persentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (KIP): 80%

Kemenkominf o Komisi Informasi Pusat

Jumlah Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik: 6 Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik: 90%

233


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.a Penguatan lembagalembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negaranegara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan melawan terorisme serta kejahatan

16.a.1 Keberadaan lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles

Meningkatnya promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui penegakan demokrasi dan HAM di dalam negeri dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan (Buku II, bab 5.2.2 dan 5.3.2)

Kemenkum HAM Komnas HAM

Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender (Buku II, bab 7.2.1)

234


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

INDIKATOR NASIONAL GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Feb 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 20152019)

TARGET NASIONAL Baseline

Target 2019

K/L PENANGGUN GJAWAB (INDIKATIF)

16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.b Mempromosikan dan mendorong undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminasi untuk pembangunan berkelanjutan

16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional

Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender (Buku II, bab 7.2.1)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM (Matriks II.7M-34)

Indeks kebebasan sipil (IDI 2014): 82.64

Bappenas Kemenkum HAM Komnas HAM Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM: 7000 berkas pengaduan (Matriks II.7M34)

235


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.1 Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap GDP menurut sumbernya

Peningkatan mobilisasi penerimaan negara . (Buku I, bab 6.7.7)

a. Meningkatnya penerimaan pajak

11.5%

16%

Kementerian Keuangan

11.5%

16%

Kementerian Keuangan

b PNBP ditargetkan terus meningkat, (Buku I, bab 6.7.7 & Buku II, bab 3.2.2) Pendapatan negara meningkat ratarata 17.2% per tahun

17.1.2 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik

Peningkatan rasio penerimaan Perpajakan termasuk pajak daerah (Buku I, bab 6.7.7 & Buku II, bab 3.2.2)

Rasio Pajak

236


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negaranegara berkembang dan 0.15 sampai 0.20 percen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk menetapkan target guna menyediakan paling tidak 0.20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.

17.2.1 Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan

NA

237


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negaranegara berkembang dari berbagai macam sumber.

17.3.1 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama SelatanSelatan sebagai proporsi dari Total Anggaran domestik

Perumusan strategi diplomasi ekonomi nasional yang lebih komprehensif untuk mendukung kerja sama ekonomi internasional yang dapat menarik investasi asing langsung (foreign direct investment), serta menciptakan koherensi antara kebijakan kerja sama ekonomi internasional dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. (Buku II, bab 3.3.15)

a. Meningkatnya PMTB sebesar 12.1% tahun 2019b. Meningkatnya investasi PMA & PMDN menjadi

17.3.2 Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP

Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja melalui pengenalan jasa keuangan untuk menyimpan tabungan dan pengiriman uang kepada keluarga di tanah air, (Buku I, bab 6.1.5 & Buku II, bab 3.3.13)

a. Menurunnya persentase biaya ratarata remitansi dari jumlah yang ditransfer b. Meningkatnya jaringan cabang Bank dan ATM bank yang akan memudahkan rumah tangga pekerja migran untuk menerima remitansi

Investasi (PMTB): 4.25% (2014)

Investasi (PMTB): 12.1%Rp 933 Triliun

a. BKPMb. Bank Indonesia (Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran)c. Kementerian Keuangan

NA

a. Bank Indonesia (Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran) b. Kementerian Keuangan c. BNP2TKI d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

238


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.4 Membantu negaranegara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan pada pengelolaan pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan mengangkat permasalahan tentang utang luar negeri dari negara-negara miskin yang berutang besar guna mengurangi tekanan utang.

17.4.1 Pembayaran Utang dan bunga (Debt Service) sebagai proporsi dari ekspor barang dan jasa

NA

239


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negaranegara kurang berkembang.

17.5.1 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang

• Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas. Salah satu indikatornya adalah jumlah penyelenggaraan IIPC di Luar Negeri (hal II.3.M-9) • Meningkatnya jumlah awareness, minat dan rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas. Dengan indikator antara lain:- jumlah kegiatan promosi dalam forum-forum internasional di luar negeri- jumlah media dalam rangka repositioning Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal (matriks bidang pembangunan hal II.3.M-10)

• Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di luar negeri • jumlah kegiatan promosi dalam forum-forum internasional di luar negeri • jumlah media dalam rangka repositioning Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal (matriks bidang pembangunan hal II.3.M-10)

• 8 IIPC (2014) • 4 kegiatan (2015) • 4 mediaelektr onikinternas ional, 1media cetakintern asional, 2media elektronikn asional dan 3media cetaknasion al (2015)

• 11 IIPC

BKPM

• 4 kegiatan •4 mediaelektro nikinternasion al, 1media cetakinternasi onal, 2media elektroniknasi onal dan 3media cetaknasional

240


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular regional dan internasional pada akses sains, teknologi dan inovasi dan meningkatkan saling berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan yang saling timbal balik, termasuk melalui peningkatan koordinasi antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

17.6.1 Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya

Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup serta pembangunan sektoral (II.5M-28)

17.6.2 Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya

Tersedianya layanan pita lebar (Buku II, bab 9.2.4)

Persentase implementasi kesepakatan multilateral tentang isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI pada tingkat nasional

80%

75% Persentase implementasi kesepakatan multilateral tentang isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup pada tingkat nasional

1. Tingkat penetrasi akses bergerak pitalebar (fixed broadband)

1. Akses Tetap: - Perkotaan menjangkau 38% rumah tangga & 16% populasi (20 Mbps) - Perdesaan menjangkau 26% rumah tangga dan

1. Akses Tetap - Perkotaan menjangkau 71% rumah tangga dan 30% populasi (20 Mbps) - Perdesaan menjangkau 49% rumah tangga dan 6% populasi (10 Mbps)

a. Kementerian Luar Negeri b. Kementerian Ristek & DIKTI c. LIPI d. Kementerian Komunikasi dan Informatika e. AIPI

Kementerian Komunikasi & Informasi

241


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 3% populasi (10 Mbps)

2. Tingkat penetrasi akses bergerak pitalebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Mbps

2. Akses Bergerak - Perkotaan menjangkau 93% populasi (1 Mbps) - Perdesaan menjangkau 27% populasi (1 Mbps)

2. Akses Bergerak - Perkotaan menjangkau 100% populasi (1 Mbps) - Perdesaan menjangkau 52% populasi (1 Mbps)

242


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.7 Mempromosikan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang dengan persyaratan yang menguntungkan, termasuk persyaratan konsesi dan preferensi, yang disetujui secara timbal balik.

17.7.1 Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan

17.8 Beroperasinya secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas yang inovatif dan teknologi untuk negarnegara kurang berkembang pada 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang mendukung, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan internet

Tersedianya layanan pita lebar (Buku II, bab 9.2.4)

Jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota

NA

NA

82% kab/kota terjangkau broadband

100% kab/kota terjangkau broadband

Kemenkominfo

243


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan terarah di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional guna melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama UtaraSelatan, Selatan-Selatan dan triangular.

17.9.1 Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, SelatanSelatan dan triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang

Menguatnya peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) (Buku II, bab 5.2.2)

Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme Triangular (Matriks II.5M37)

17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminasi dan adil di bawah Organisasi Perdaganan Dunia (WTO), termasuk mengacu pada kesepakatan akhir di bawah agenda Pembangunan Doha.

17.10.1 Rata-rata tarif terbobot dunia

Menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah hambatan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA dan non-tarif di negara-negara yang menjadi pasar ekspor utama dan prospektif Indonesia (Buku I, bab 6.1.6 & Buku II, bab 3.2.16)

a. Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara berdasarkan baseline 2013) 6.78 tahun 2019 b. Penurunan indeks Non-tariff measure (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO) menjadi 20 tahun 2019 c. Meningkatnya persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional menjadi 90% tahun 2019

15% (2015)

25% (2019)

Kemenlu

9.05 (2015)

6.78 (2019)

Kementerian Perdagangan

244


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

8.00% dan 44% (2015)

14.3% dan 65% (2019)

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara-negara berkembang, khususnya peningkatan bagian negara-negara kurang berkembang dalam ekspor global pada 2020.

17.11.1 Bagian negaranegara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global

Peningkatan pertumbuhan ekspor yang menggunakan skema kesepakatan kerjasama internasional (Buku I, bab 6.1.7)

a. Pertumbuhan ekspor produk non migas 14.3% tahun 2019 b. Rasio ekspor jasa terhadap PDB 3.5% tahun 2019 c. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor 65% tahun 2019(Buku I, bab6.6.9 & Buku II, bab 3.2.12) d. Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Prefernsi menjadi 10% tahun 2019 (Buku I, bab 6.1.7)

3.5% 2019

tahun

65% 2019

tahun

10% 2019

tahun

Kementerian Perdagangan

245


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

KETERANGAN TARGET NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.12 Merealisasikan secara tepat waktu pelaksanaan dari bebas bea dan akses kuotapasar bebas tanpa batas waktu untuk semua negara-negara kurang berkembang, yang konsisten dengan keputusan WTO, termasuk memastikan bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) dapat diterapkan untuk impor dari negara-negara kurang berkembang tersebut adalah transparan dan sederhana, dan kontribusi untuk memfasilitasi akses pasar.

17.12.1 Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil

Menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah hambatan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA dan non-tarif di negara-negara yang menjadi pasar ekspor utama dan prospektif Indonesia (Buku I, bab 6.1.6 & Buku II, bab 3.2.16)

NA

NA

Kemenko Perekonomian Kemendag

17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan

17.13.1 Dashboard Makroekonomi

Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan rasio penerimaan negara dengan reformasi kebijakan secara komprehensif (Buku II, bab 3)

a. Inflasi b. Nilai tukar Rp/USD c. PDB

a. Inflasi tahun 2019: 3.5% b. Nilai tukar Rp/USD: 12,000 c. PDB 2019: 8%

a. Kemenko Perekonomian b. Kementerian Keuangan-Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Dirjen Pajak c. Bank Indonesia d. Bappenas

246


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan

17.14.1 Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan

Tercapainya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (Buku II, bab 1.1)

17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membangun dan melaksanakan kebijakankebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan

17.15.1 Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan

Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global (Buku II bab 5)

KemenkeuBappe nas

Terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional (Buku II bab 5.2)

247


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kerjasama banyak pihak (multistakeholders) yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian tujuantujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang.

17.16.1 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multistakehorlder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global (Buku II bab 5)

Kemenkeu Bappenas

Meningkatnya kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antarperadaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalahmasalah global yang mengancam umat manusia (Buku I hal.6-7)

248


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.17 Mendorong dan mempromosikan kerjasama publik, publik-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategistrategi kerjasama.

17.17.1 Jumlah komitmen untuk kemitraan publikswasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars)

Penyediaan alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) (Buku I, bab 6.6.4)

Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS sebesar 30 persen dari keseluruhan nilai proyek KPS (Buku II, Bab 9.2.6)

NA

NA

Bappenas Kemenkeu

Menyediakan dukungan pembiayaan untuk memenuhi target infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS), dan skema innovative financing lainnya. (Buku II, Bab 9.2.6)

249


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

KETERANGAN TARGET NASIONAL

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 17.18 Pada 2020, meningkatkan dukungan pembangunan kapasitas untuk negara-negara berkembang, termasuk negara-negara kurang berkembang dan negaranegara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data terpilah yang berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan yang terpilah berdasar pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografi dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

17.18.1 Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi

Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas(Buku II, bab 3.2.17)

NA

NA

BPS

250


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan

17.19 Pada 2030, membangun inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas pencapaian dari pembangunan

17.18.2 Jumlah negara yang memiliki undangundang statistik yang tunduk pada Prinsipprinsip Fundamental Statistik Resmi

BPS

17.18.3 Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan

BPS

17.19.1 Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang

1. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM statistik yang profesional, integritas dan amanah (Buku II, bab 3.2.17)

1. Meningkatnya kerjasama statistik dengan negara lain 2. Keaktifan lembaga statisik dalam forum internasional statistik, seperti United Nations Statistics Division (UNSD)

90%

90%

BPS

251


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

GOAL/TARGET GLOBAL

INDIKATOR GLOBAL (versi 19 Februari 2016)

TARGET NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

KETERANGAN TARGET NASIONAL INDIKATOR NASIONAL

K/L Terkait Baseline

Target 2019

17. Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pembangunan kapasitas statistik di negara-negara berkembang

2. Peningkatan kualitas, kuantitas dan penggunaan sarana dan prasaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan statistik 17.19.2 Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. (Buku II, bab 2. hal2-78 dan bab 3 ttg data dan informasi statistik

80%

97%

BPS Kemendagri

252


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

Lampiran 3. Contoh matrik Kesesuaian Target TPB dengan RPJMN 2015-2019 a. TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET 1.1 : Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang, dengan biaya hidup kurang dari $ 1,25 (PPP) per hari. INDIKATOR TPB

1.1.1 Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, status pekerjaan, dan lokasi geografis (urban/rural)

NASIONAL PROGRAM: KEGIATAN:

APBN 1.Tingkat kemiskinan

253


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

b. TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

254


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

c. TUJUAN 3. Hidup Sehat dan Sejahtera

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

255


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

d. TUJUAN 4. Pendidikan Berkualitas

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

256


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

e. TUJUAN 5. Kesetaraan Gender

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

257


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

f. TUJUAN 6. Air Bersih dan Sanitasi

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

258


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

g. TUJUAN 7. Energi Terjangkau dan Terbarukan

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

259


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

h. TUJUAN 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

260


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

i.

TUJUAN 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

261


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

j.

TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator

Alokasi Anggaran (Rp) 2016

2017

2018

2019

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

262


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

k. TUJUAN 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

263


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

l.

TUJUAN 12. Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp. Miliar)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET 12.4: Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah secara ramah lingkungan melalui siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan

INDIKATOR TPB

12.4.1 Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing kesepakatan 12.4.2 Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya

NASIONAL PROGRAM: Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KEGIATAN: Pengelolaan limbah B3

12.4.2 Jumlah limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan perundangan meningkat setiap tahun (juta ton)

611,8

110

120

130

APBN

KLHK

150

264


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

m. TUJUAN 13. Mengatasi Perubahan Iklim Target Pencapaian Program/Kegiatan/ Tindakan

Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp. Miliar)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

APBN

BNPB

TARGET : 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara 13.1.1 Jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal INDIKATOR TPB 13.1.2 Jumlah orang meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang NASIONAL PROGRAM: Penanggulangan Bencana KEGIATAN: Pengurangan resiko bencana

Jumlah Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana (Dok)

8.770,8 40

40

40

69

265


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

n. TUJUAN 14. Sumber Daya Maritim Berkelanjutan

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp. Miliar)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi INDIKATOR TPB

14.1.1 Indeks Eutrofikasi Pesisir (ICEP) dan Kepadatan Sampah Plastik Terapung

NASIONAL PROGRAM: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KEGIATAN: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

14.1.1 Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang-SM-, Teluk Jakarta-TJ- dan Bali-BL-) meningkat setiap tahun (Kawasan pesisir)

640,3 1 NCICD

2 NCICD

3 NCICD

3 NCICD,

& SM

SM & BL

APBN

KLHK

266


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

o. TUJUAN 15. Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp. Miliar)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : 15.1 Pada tahun 2020, menjamin konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering yang sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional INDIKATOR TPB

15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan

NASIONAL PROGRAM: Planologi dan Tata Lingkungan KEGIATAN: Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

15.1.1 Persentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% Kawasan Hutan (Kawasan Hutan yang telah ditetapkan s.d. Tahun 2014 mencapai 56%)

2.407,8

5

85

90

APBN

KLHK

100

267


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

p. TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kukuh

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator 2016

2017

2018

2019

Alokasi Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

268


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

q. TUJUAN 17. Kemitraan Pembangunan yang Berkelanjutan

Program/Kegiatan/ Tindakan

Target Pencapaian Indikator

Alokasi Anggaran (Rp) 2016

2017

2018

2019

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TARGET : INDIKATOR TPB NASIONAL PROGRAM:

APBN

KEGIATAN:

269


Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB

270


Zero draft pedoman teknis penyusunan RAN TPB