Vol. 2 No. 2 // Edisi Minggu ke-2 // Januari 2013
A2
www.thepresidentpostindonesia.com
Opini
Kemandirian Perekonomian Nasional Diperlukan kerjasama strategis antara pihak pengusaha, pemerintah, para pekerja, dan akademisi dalam mewujudkan sinergi rantai industri menuju kemandirian perekonomian nasional 2025. Oleh Hendra Manurung*
P
erekonomian Indonesia telah mengalami banyak permasalahan, salah satunya adalah terjadinya krisis moneter pada akhir Juli 1997, yang berlanjut dengan terjadinya stagflasi atau resesi yang diikuti dengan tingginya tingkat inflasi. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan telah berusaha untuk mengentaskan diri dari krisis moneter tersebut, akan tetapi kebijakan yang dirasa oleh pemerintah baik, bagi dunia usaha atau industri menjadi suatu beban yang berat. Kebijakan tersebut antara lain kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), dimana dengan adanya kenaikan BBM biaya operasional dan produksi menjadi tinggi sedangkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Kondisi tersebut di atas, menuntut perusahaan untuk melakukan efisiensi sehingga perusahaan dapat mempertahankan usahanya. Untuk dapat mempertahankan usahanya dalam kondisi dan situasi yang tidak menentu ini, perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. Dana (modal) tersebut berasal dari dua sumber yaitu dari dalam perusahaan (sumber internal) dan dari luar perusahaan (sumber eksternal). Dana yang berasal dari dalam perusahaan jumlahnya terbatas serta tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya, maka perusahaan akan menggunakan dana eksternal dengan penggunaan hutang yang meliputi hutang lancar maupun hutang jangka panjang sebelum menerbitkan saham. Umumnya perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagian besar berdiri di atas struktur modal yang bertumpu pada hutang. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yaitu perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Perusahaan perlu mencapai struktur modal yang optimal sehingga biaya modal rata-rata perusahaan dapat diminimalkan atau perusahaan dapat memaksimalkan nilainya yang didalamnya terkandung memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham dengan meningkatkan harga saham perusahaan. Jika nilai perusahaan semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula kemakmuran para pemegang saham. Sartono (1996:302) menjelaskan bahwa struktur modal yang optimal adalah
struktur modal yang menciptakan suatu kombinasi sumber dana permanen sehingga mampu memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Mardiana (2003) melakukan penelitian dengan menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan metal yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode tahun 1995-2001. Variabel yang digunakan adalah struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Hasil penelitiannya adalah struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan metal yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Struktur modal (capital structure) merupakan kombinasi atau bauran seluruh sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan perusahaan. Tujuan pokok manajemen struktur modal adalah menciptakan suatu kombinasi sumber dana permanen yang sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimalkan harga saham perusahaan. Nilai perusahaan adalah sama dengan nilai pasar saham ditambah dengan nilai pasar hutang (Clarke et.al,1990:164). Weston dan Brigham (1993:174) menyatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen perusahaan yang terutama berupa hutang jangka panjang, saham preferent, dan saham biasa tetapi tidak termasuk semua kredit jangka pendek. Hal ini merupakan sesuatu hal yang wajar bila perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia menganggap bahwa aktiva tetap menyerap sebagian terbesar dari modal yang ditanam, mengingat tanpa aktiva tersebut proses produksi tidak mungkin berjalan. Jumlah aktiva tetap yang ada dalam perusahaan paling tidak dipengaruhi oleh sifat atau jenis proses produksi yang dilaksanakan. Sekitar sepuluh perusahaan asing yang mempekerjakan sekitar 20.000 tenaga kerja mengancam akan segera hengkang dari Indonesia menyusul makin maraknya aksi demo buruh yang mengganggu aktivitas produksi mereka (30/10/12). Bahkan, dua di antaranya sudah mulai berhenti operasi, lantaran akses jalan masuk menuju pabrik mereka hingga kini masih diblokade oleh kalangan buruh yang menuntut manajemen untuk mengangkat pekerja outsourcing menjadi karyawan
tetap. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, dalam diskusi Jurnalis Nakertrans tentang Jaminan Kelangsungan Pekerjaan dalam Sistem Outsourcing, di Jakarta, ada dua perusahaan menyampaikan tidak tahan lagi dengan adanya demonstrasi buruh di Indonesia. Yang satu mau relokasi pabriknya ke Bangladesh, tapi saya bilang sama yang punya, kasih saya waktu sebulan selesaikan masalah ini. Sekarang semua tergantung pemerintah, kalau tidak bisa menyelesaikan secepatnya, saya juga angkat tangan. Dengan demikian muncul dampak ekonomi yang tidak diinginkan, jika dua perusahaan tersebut jadi hengkang dari Indonesia, maka citra Indonesia di mata investor asing pun akan semakin terpuruk. Bahkan kabar mengenai runyamnya penanganan iklim ketenagakerjaan di Indonesia yang mulai tidak kondusif ini sudah menjadi pembicaraan serius di kalangan para investor asing seperti Jepang dan Korea yang banyak menanamkan investasinya di Indonesia (Foreign Direct Investment, FDI). Apindo mengancam akan menggugat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Agung (MA) jika jadi menerbitkan peraturan tentang lima bidang pekerjaan yang dapat menggunakan sistem outsourcing. Menurut Sofjan, jika peraturan untuk lima bidang pekerjaan tersebut jadi diterbitkan maka sama artinya dengan melanggar UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, melalui pengajuan judicial review ke MA, pasalnya dalam UndangUndang Ketenagakerjaan tidak satu kata pun yang menyebut tentang sistem outsourcing atau alih daya, sehingga peraturan kementerian pun tentang sistem itu tidak dapat dibuat tanpa pembahasan di lembaga tripartit nasional. Sementara itu Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Said Iqbal kepada menyampaikan hasil kesepahaman antara Menakertrans dengan MPBI, telah disepakati bahwa Per Menakertrans tentang Pelarangan Penggunaan Outsourcing Tenaga Kerja/Pekerja Alih Daya akan dikeluarkan paling lambat Jumat, 2 November 2012.
di berbagai kota di Indonesia, menjelang KTT India-ASEAN di New Delhi, Desember 2012 untuk menandai peringatan 20 tahun kemitraan dialog ASEANIndia. Ajang bisnis ini menyusul kedatangan INS Sudarshini, Kapal Angkatan Laut India, di Indonesia untuk menapak tilas rute perdagangan bersejarah antara para anggota ASEAN. PT. Jababeka Industrial Estate terdapat di Cikarang Kabupaten Bekasi dengan luas lahan sebesar 5.600 Ha. Jarak dari Bandara Soekarno-Hatta mencapai 65 Km, sedangkan dari Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 40 Km. Kawasan Industri Jababeka dapat dicapai melalui berbagai jalur, seperti melalui Tol Jakarta Cikampek dan keluar di pintu tol Cikarang. Alternatif kedua melalui jalan negara Jakarta-Cikampek melalui Bekasi-Tambun-Cibitung-Cikarang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan angkutan umum. Alternatif lainnya adalah melalui jalur Cileungsi/Jonggol melewati kawasan Cikarang pusat. Dari arah Karawang-Cikampek, Jababeka dapat dicapai melalui tol maupun jalan negara Jakarta Cikampek.
ing service, security, driver, jasa penunjang pertambangan atau perminyakan. Di luar lima jenis pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan. Namun demikian bilamana dari lima jenis pekerjaan tersebut adalah kegiatan pokok maka tidak boleh menggunakan pekerja alih daya, misal cleaning service di hotel dan rumah sakit atau security di bank dan perkebunan. Berkaca dari kondisi demikian, menurut penulis, dengan semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi global, maka dikhawatirkan akan memberi dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi serius bagi situasi perekonomian negara-negara berkembang, khususnya kepada Indonesia hingga pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 nantinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebutuhan untuk segera mendiversifikasi pasar dalam dan luar negeri, serta memperkuat hubungan perdagangan antar negara, selain program nyata realisasi konektivitas infrastruktur dari Sumatera hingga Jawa dan Bali, dengan memadukan rantai pasokan perlu diperkuat. Dengan demikian maka diharapkan terdapat peningkatan jumlah nilai investasi dalam (PMDN) dan luar negeri (PMA), yang akan mampu membawa lebih banyak hasil dalam perdagangan barang dan jasa antar negara di dalam kawasan Asia Pasifik itu sendiri (Asia Pasific Intra-regional Free Trade Area).
Diperlukan adanya kebutuhan untuk segera mendiversifikasi pasar dalam dan luar negeri, serta memperkuat hubungan perdagangan antar negara, selain program nyata realisasi konektivitas infrastruktur dari Sumatera hingga Jawa dan Bali, dengan memadukan rantai pasokan perlu diperkuat.
Kawasan industri Jababeka (KIJA) adalah kawasan industri yang dikelola oleh PT. Jababeka Tbk. PT. Jababeka Tbk didirikan pada tahun 1989 dan pertama kali dipublikasikan menjadi salah satu list developer industri dan estate di Indonesia pada tahun 1994, yang terdaftar di Jakarta Stock Exchange (JSX) dan Surabaya Stock Exchange (SSX). Infrastruktur di kawasan industri Jababeka telah memenuhi standar internasional dengan teknologi modern dan lengkap, seperti pembangkit tenaga listrik yang dikembangkan oleh PT. Ckarang Listrindo. Infrastruktur lainnya adalah pengadaan sarana dan prasarana air bersih (clean water supply) dengan kapasitas 26.500 m3/ hari untuk menyediakan kebutuhan air bersih bagi industri dan Kota Jababeka secara keseluruhan. Waste water treatment dengan kapasitas 18.000 m3/ hari dan kapasitas 10.800 m3/ hari. Telecomunication network dengan kapasitas 25.000 jaringan. Roads and drainase services melalui pengembangan jaringan jalan primer dengan lebar 49-56 meter dan jalan sekunder berkapasitas 20-24 meter. Fiber optic berkapasitas 64 Megabit/ detik dan 3 gigabit/detik. Fasilitas lainnya yang tersedia berupa pemadam kebakaran, fasilitas keamanan, fasilitas niaga, kesehatan, ruang terbuka hijau dan gasoline station. Dry port seluas 240 Ha.
Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar menyampaikan dalam Seminar Bisnis dalam rangka memperingati 20 tahun hubungan ASEAN-India di Jakarta (Sinar Harapan 24/10/12). Mahendra juga mengatakan ada kebutuhan untuk mendapatkan perspektif komunitas ekonomi yang lebih luas daripada hubungan berbasis Free Trade Area (FTA) yang ada saat ini. Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh, menyatakan tantangan saat ini adalah memandang investasi sebagai perbatasan dan melihat bagaimana perdagangan bisa didiversifikasi dengan investasi silang, dan perlunya penguatan hubungan India-ASEAN yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti pendekatan kolaboratif, tujuan-tujuan kebijakan luar negeri yang bersama untuk tata dunia yang setara, pendekatan bersama untuk jalur laut Samudera Hindia, memperkuat pembangunan kapasitas industri, dan pengembangan SDM. Kedutaan Besar India bekerja sama dengan KADIN dan India Chamber of Commerce (ICC), Kolkatta, menyelenggarakan Seminar Bisnis ASEAN-India di Jakarta. Seminar bisnis ini adalah yang pertama dari serangkaian acara yang direncanakan diselenggarakan
Hal ini memang dapat dimaklumi sepanjang sesuai dengan isi prinsipnya pada proses produksi langsung atau kegiatan pokok dilarang menggunakan pekerja alih daya, setiap pekerja atau buruh yang bekerja di sebuah perusahaan maka majikannya adalah pemilik perusahaan bukan di luar perusahaan atau agen sebagai majikan, pekerja alih daya hanya boleh untuk lima jenis pekerjaan saja yaitu catering, clean-
Letak posisi Jababeka Cikarang Dry Port yang strategis terletak di Kawasan Industri Strategis dan terbesar di
Asia Tenggara, yang terletak di pusat kawasan industri manufaktur terbesar di Provinsi Jawa Barat, merupakan sebuah Kawasan Industri dengan lebih dari 2.500 perusahaan industri, baik perusahaan multinasional dan kecil dan menengah usaha (UKM). Sekitar 200 hektar telah dialokasikan oleh Jababeka untuk Cikarang Dry Port yang dapat mudah diakses oleh jalan raya dan sistem kereta api massal (Mass Rapid Transportation). Selain itu Cikarang Dry Port juga menawarkan pusat layanan satu atap terpadu (integrated one full service) untuk penanganan manajemen pengiriman ekspor impor kargo dan solusi logistik untuk ekspor dan impor internasional, serta alokasi distribusi produk-produk domestik. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan kerjasama strategis antara pihak pengusaha, pemerintah, para pekerja, dan akademisi dalam mewujudkan sinergi rantai industri menuju kemandirian perekonomian nasional 2025. Apalagi dengam mempertimbangkan begitu pesatnya perkembangan ketenagalistrikan pada sistem Jawa - Bali yang mengalami tingkat pertumbuhan relatif sangat tinggi, serta mengingat potensi ketersediaan gas alam di pulau Jawa masih cukup memadai, sehingga masih terdapat kesempatan yang sangat besar untuk segera mendirikan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar gas seperti Turbin Gas yang lebih dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Pemanfaatan PLTG/PLTMG tersebut akan menopang program Pemerintah sebagaimana tertuang didalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mentargetkan energi bauran (mixing) secara optimal di tahun 2025 melalui pemanfaatan gas alam menjadi lebih dari 30% terhadap total konsumsi energi nasional. Dengan demikian maka dapat terbentuk kehidupan masyarakat madani yang mempunyai karakter seperti: kemajemukan budaya (multicultural society), hubungan timbal balik (reprocity), dan sikap saling memahami dan menghargai (mutual respect). Pada intinya karakter masyarakat madani ini merupakan “guiding ideas�, terutama dalam bagaimana perwujudan ide-ide yang mendasari masyarakat madani, yaitu prinsip-prinsip moral, keadilan, kesamaan, musyawarah, dan demokrasi *Hendra Manurung, penulis merupakan Staf Pengajar/Dosen Tetap Hubungan Internasional Universitas Presiden, Kota Jababeka, Cikarang Bekasi.
EDISI INDONESIA
The President Post
The President Post - Circulation Departments
Menara Batavia 25th Floor Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia Phone: +62 21 703 360 99 Fax.: +62 21 572 7338 Email: seny@thepresidentpost.com
THE SPIRIT OF INDONESIA
Berlangganan Sekarang!
PERSONAL INFORMATION Nama
Tn.
Alamat
Ny.
Rumah
Kantor Kode Pos
YA! SAYA INGIN BERLANGGANAN The President Post
Edisi
Indonesia
Jabodetabek
HEMAT
1 bulan
Rp. 40,000
-
3 bulan
Rp. 108,000
10%
6 bulan
Rp. 204,000
15%
12 bulan
Rp. 384,000
20%
CARA PEMBAYARAN
Harap transfer ke: Bank BCA No. Rek. 546 030 1001 Atas nama PT. Kawasan Industri Jababeka
EDISI INDONESIA
The President Post T H E
S P I R I T
O F
I N D O N E S I A
UNTUK BERLANGGANAN Hubungi: 0812 8000 6090 / 021 7033 6099
Tanggal Lahir Perusahaan
Jabatan
Telp. HP Fax.
Email Koran lain yang anda baca? Sebutkan jika ada
KIRIM MELALUI FAX FORM DAN BUKTI PEMBAYARAN KE: 021 572 7338 INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI: 021 703 360 99 / 0812 8000 6090
CEO & PEMIMPIN REDAKSI: Rachmat Wirasena Suryo I KONTRIBUTOR: Atmono Suryo; Jeannifer Filly Sumayku; Bambang Sulistomo; Paulus Khierawan; Muchtar Pakpahan; Hendra Manurung; Iqbal Alaik; Public Private Partnerships Indonesia; Majalah RESPECTS I REPORTER & FOTOGRAFER: Rians Rivco; Heros Barasakti I SIRKULASI: Seny Rosgandasari I LAYOUT & DESAIN: Mohamad Akmal I CHIEF MARKETING OFFICER: Donny Martin MARKETING MANAGER: Daniel Trioska I SALES MANAGER: Andrian Irawan
DITERBITKAN OLEH: PT Kawasan Industri Jababeka Menara Batavia Lantai 25, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia Telp.: (021) 572 7337 I Fax: (021) 572 7338 I Email: ceo@thepresidentpost.com www.thepresidentpostindonesia.com