MENGGUGAT PASAL-PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK
adalah fakta tapi dianggap itu menghina penjajah. Itu dua contoh dari ratusan. Yang lain kemudian di zaman pemerintahan Sukarno, Suharto, Mochtar Lubis dipenjarakan sembilan tahun”. “Kemudian Teuku Harhas di Orde Baru, Nusantara, masuk penjara juga karena mengkritik Suharto. Kemudian Alwi Hamu juga dipenjarakan. Itu baru tiga contoh dari puluhan contoh. Di era reformasi, Dahri Uhum Nasution dari koran Oposisi Medan dipenjarakan karena berani menghina rektor IAIN. Maka sekarang dia masih dipenjara di Tanjung Gusta. Saya datangi dia. Bagaimana Pak Leo? katanya. Yah, nasibmu sama seperti Risang-lah, kenapa berani mengkritik? Karena bertentangan dengan undang-undang Belanda yang masih dicintai Pak Muzakkir dan sebagainya. Karim Paputungan juga masuk penjara karena membuat foto Akbar Tanjung setengah badan. Karim dianggap menghina Ketua Golkar, masuk penjara pula. Supratman, dari Rakyat Merdeka, karena beritanya berjudul ‘Mulut Mega Bau Solar’. Waktu itu Presiden Megawati menaikkan harga bensin. Dalam berita itu suaminya Mega (ditulis) pedagang solar, berarti bau solar dong. Masuk penjara Pak Supratman itu gara-gara (Pasal) 310 KUHP”. “Kemudian Risang saya dua kali kunjungi di penjara. Walaupun dikunjungi tetap saja dipenjara. Maka saya senang tadi dia bebas. Lalu dia mengadu pada Bapak. Yang diadukan sebenarnya bukan nasib dia. Walaupun dihukum mati sudah siap asal rakyat ini jangan lagi hak-haknya tidak ada lagi yang memperjuangkan karena fungsi pers yang mengontrol mati. Bambang Harymurti juga nasibnya di ujung tanduk karena dia menghina toke, maka dia dituntut oleh Jaksa Bastian Hutabarat sembilan tahun masuk penjara berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1941. Saya menjadi saksi waktu itu yang meringankan, maka saya ingat benar. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan KUHP menjatuhkan masuk penjara satu tahun. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta KUHP masuk satu tahun, maka naik ke Mahkamah Agung. Kasasi yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung. Maka matilah demokrasi kalau kegiatan jurnalistik dipenjarakan”. Pihak Terkait: Bambang Harymurti, M.P.A (Anggota Dewan Pers) “Saya juga ingin memberikan catatan sedikit bahwa di seluruh negara 43