Dampak Beban Berat Belanja Pegawai Menurunnya kapasitas fiskal (nasional dan daerah) untuk meningkatkan kesejahteraan warga, mendekatkan akses pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelayanan kesehatan bermutu. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya alokasi belanja jaminan kesehatan warga, keterjangkauan pendidikan untuk warga miskin dan terpinggirkan, serta pos penguatan ekonomi warga. Sementara alokasi untuk Belanja Pegawai sedemikian tinggi. Keadaan ini makin diperparah dengan daya serap APBN dan APBD untuk Belanja Modal yang juga rendah.
2.
Meningkatnya pendapatan pegawai negeri berpeluang mendorong ketergantungan warga pada rekrutmen negara. Keadaan seperti ini hanya akan meningkatkan sumbangan pertumbuhan ekonomi konsumtif dan menurunkan peluang ekonomi produktif. Keadaan ini juga akan mempertebal mental buruh ketimbang semangat kewirausahaan dan kemandirian. Pada saat pertumbuhan ekonomi riil warga masih rendah, keadaan pegawai negeri justru semakin sejahtera, hal demikian akan semakin menguatkan niat masyarakat untuk menjadi pegawai negeri. Seperti disebutkan dalam Nota Keuangan Rancangan APBN 2012, penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara mengalami peningkatan, yang tercermin pada kenaikan upah bersih (setara harga beras) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pangkat terendah (golongan I/a tidak kawin) mengalami peningkatan dari sekitar Rp 1.000.000 dalam tahun 2006 (setara 214 Kg Beras) menjadi sekitar Rp 2.000.000 dalam tahun 2011 (setara 332 Kg Beras). Khusus bagi guru dengan pangkat terendah (golongan II/a tidak kawin) upah bersih mereka mengalami peningkatan dari sekitar Rp 1.315.000 dalam tahun 2006 (setara 314 Kg Beras) menjadi sekitar Rp 2.650.000 dalam tahun 2011 (setara 562 Kg Beras), sedangkan bagi anggota TNI/ Polri dengan pangkat terendah (Tamtama/ Bintara) upah bersihnya mengalami peningkatan dari sekitar Rp 1.584.000 dalam tahun 2006 (setara 412 Kg Beras) menjadi sekitar Rp 2.631.000 dalam tahun 2011 (setara 557 Kg Beras).
3.
Setiap kenaikan pendapatan pegawai negeri selalu memicu inflasi. Rancangan APBN 2012 yang memberikan kenaikan 10 persen gaji pokok pegawai negeri, berpeluang besar menaikkan inflasi. Alih–alih menguntungkan warga, inflasi justru semakin menurunkan tingkat daya beli warga. Keadaan seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi peluang peningkatan kesejahteraan warga.
Beban Berat Belanja Pegawai; Kapan APBN untuk Semua?
1.
Rekomendasi ke Depan 1.
Penghentian Remunerasi hingga Pemerintah melaksanakan audit dan penilaian kinerja serta kelembagaan Kementerian dan Lembaga Pemerintah dengan tujuan pokok perbaikan radikal terhadap mutu pelayanan pegawai kepada warga dan mengurangi tingkat korupsi. Terungkapnya kasus Gayus dan Hakim Imas merupakan indikator bahwa remunerasi tidak cukup efektif mengurangi korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada warga. Pemberian remunerasi seharusnya diikuti dengan peningkatan produktivitas pegawai dan perbaikan mutu pelayanan KOMISI ANGGARAN INDEPENDEN: Evaluasi Atas Rancangan APBN 2012
17