Dewan Pers: Berjuang Menanggalkan Pasal Defamasi — 57
Dengan keharusan Dewan Pers menjadi penjaga kemerdekaan pers di satu sisi, dan meningkatkan kualitas media di sisi lain, sementara wilayah Indonesia yang begitu luas, maka anggaran yang sedikit, diakui merupakan kendala. Jumlah kasus yang begitu ba nyak, juga merupakan pekerjaan sehari-hari yang harus diselesai kan dengan cepat. Sementara narasumber yang dirugikan, sering tidak sabar menunggu selesainya mediasi oleh Dewan Pers, dan langsung menggunakan jalur hukum ke pengadilan. Oleh karena itu, upaya mencari dana tambahan yang tidak mengikat dari luar anggaran yang disumbangkan oleh pemerintah diusahakan juga oleh Dewan Pers. Menurut Lukas Luwarso20, mantan Ketua AJI yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Dewan Pers, persoalan kurangnya anggaran di Dewan Pers sebetulnya bisa diselesaikan jika, pegawai Kemenkominfo yang ditugaskan di Dewan Pers tidak terlalu banyak jumlahnya. Oleh karena itu, opsi mengembalikan para pegawai yang tidak dibutuhkan oleh Dewan Pers ke Kemenkominfo, dan menggantinya dengan sedikit pegawai yang efisien, bisa menyebabkan Dewan Pers tidak akan mendapatkan masalah kekurangan dana operasional.
Kesimpulan dan Rekomendasi Pada dasarnya, ada dua persoalan pokok yang dihadapi oleh pers Indonesia. Pertama, masih terancamnya kemerdekaan pers. Jika pada masa Orde Baru, ancaman kemerdekaan pers berasal dari Ne gara yang otoriter, maka ancaman itu sekarang berasal dari lebih ba nyak tempat, baik pribadi pejabat pemerintah, kalangan pengusaha, maupun kelompok masyarakat, yang merasa dirugikan pemberitaan, dan menggugat dengan pasal pidana maupun perdata biasa, di-
20
Wawancara di kantor Dewan Pers tanggal 22 Oktober 2010