144 — Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi
lity. Accountability dapat terwujud jika ada partisipasi publik dalam pengawasan dan adanya sense of public response. Pendapat ini diper kuat oleh Hakim Konstitusi, Achmad Sodiqi9, yang mengatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan membantu terbukanya peluang memperoleh keadilan (access to juctice). Pemerintah yang demokratis hanya mungkin terlaksana kalau tersedia informasi publik yang sempurna, juga kalau elit yang duduk di badan publik mempunyai perilaku yang demokratis. Elit berlaku transpa ran, menghargai, dan merekatkan antara warga dengan pemerintah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, di tingkat tertentu, KI dan KI Provinsi diharapkan bisa menjadi semacam penguat ideologi dalam membangun identitas kebangsaan karena adanya jaminan kesediaan untuk berbagi dari pemerintah. Dalam hal ini, ada pemahaman bahwa anggaran yang digunakan milik bersama, bukan milik birokrat ataupun milik pemerintah. Dengan kata lain, makna kehadiran KI adalah bagaimana membuka akses masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang mereka butuhkan dari badan-badan publik negara. Lebih lanjut, Amirudin mengatakan sebagai berikut. ..Jadi, dalam jangka panjang, KIP itu akan memercepat terwujudnya kesejahteraan kalau pemerintahannya sudah berlangsung secara demo kratis berkat ketersediaan informasi publik yang sempurna. Nah, saya kira peran KI yang pertama adalah menyiapkan kerangka fundamental, kewenangan, dan peraturan pelaksanaan UU KIP. Kewajiban kami melahirkan regulasi, dan sudah dua peraturan KI berhasil dibuat, yaitu Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa. Ini sekaligus merupakan bagian dari tugas besar membuat kebijakan umum arah layanan informasi. Kemudian, kedua, tugas-tugas penyelesaian sengketa. KI senantiasa berusaha agar dapat menjadi tempat yang nyaman bagi publik maupun badan publik ketika mereka bersengketa.
9
Achmad Sodiqi, 2010, hal. 4.