Ironi eksistensi regulator media di era demokrasi lengkap

Page 145

112 — Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi penuh mengurusi penyiaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Penyiaran ... Sampai hari ini, kami tidak mempunyai we­ we­­nang apapun untuk menjaga, merawat, dan mendorong proses demokratisasi yang sehat.

Ketiadaan kewenangan dalam hal perizinan, dalam pandang­ an anggota komisioner, Iswandi, membuat KPI tidak bisa melaksa­ nakan perannya secara maksimal guna mendorong demokrasi. Sebagaimana ia kemukakan, Kalau KPI hanya memonitor, dan itu tidak ada bedanya dengan media watch. Media watch memonitor, dan kemudian melaporkan ini salah atau benar kepada publik supaya mencerdaskan. Di sini, ia melakukan fungsi media literasi. Pekerjaan selesai sampai di situ. Dia tidak punya kewenangan untuk mencabut, memberi sanksi dan seterusnya. Memang, ada kewenangan kita untuk memberi sanksi, tetapi sanksi itu tidak berujung kepada pencabutan izin. Sanksi teguran 1, teguran 2, te­guran 3. Namun, izin tetap ada di tangan pemerintah.

Selain persoalan kewenangan KPI yang diambil oleh pemerintah mengenai perizinan, kendala struktural yang tidak kalah problematisnya adalah birokrasi, khususnya tata kelola anggaran yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 5522 tentang sanksi, misalnya, KPI tidak bisa memberikan sanksi administrasi berupa denda. Ini karena lembaga yang boleh menarik denda adalah lembaga yang murni mendapatkan pembiayaan dari APBN23. Persoalannya, seba­ gaimana telah dikemukakan di awal, anggaran KPI ikut Kemen­ kominfo. Selain persoalan administrasi keuangan yang tidak meng­ Dalam pasal 55 ayat (2) UU No. 32 disebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimak­ sud dalam ayat (1) dapat berupa: a) teguran tertulis; (b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; (c) pembatasan durasi dan waktu siaran; (d) denda administratif; (e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan siaran; dan (g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. 23 Iswandi Syahputra, wawancara di KPI Pusat tanggal 20 Oktober 2010. 22


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.