atau Wali.� Ini artinya, pada dasarnya anak sejak lahir telah memiliki hak beragama/kepercayaan. Akan tetapi sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama anak memang mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya.429 Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.430 Dengan demikian, pada dasarnya UU tidak memberikan batasan usia kapan anak berhak memilih agama yang ia anut. Selama ia sudah berakal dan bertanggung jawab, maka ia berhak memilih agama yang ia yakini. Namun, jika dilihat lagi dari konteks pengawasan orang tua, maka anak berhak memilih agamanya sendiri pada usia 18 tahun. Selain itu, UU Perlindungan Anak mengkriminalisasikan “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas agamanya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).431 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 018/PUU III/2005 terhadap uji materi ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa larangan penyebaran agama kepada anak-anak adalah salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak kebebasan bergama/ berkeyakinan anak. Dalam konteks ini sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.432 Dengan sendirinya pendidikan agama dan 429
Pasal 42 ayat (2) UU Perlindungan Anak
430
Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Perlindungan Anak
431
Pasal 86 UU Perlindungan Anak
432
Pasal 42 UU Perlindungan Anak
341