yang selalu menjadi korban penyiaran agama. Karena itu ketika bicara mengenai realitas kehidupan mereka biasanya menunjukkan tiga hal. Pertama, realitas mereka sendiri tentang penindasan agama. Kedua, penolakan terhadap hak penyiaran agama sebagai bagian dari kebebasan beragama. Ketiga, dimasukkannya hak restorasi atau kompensasi untuk penghilangan agama dalam definisi kebebasan beragama .358 Konstitusi dan Instrumen HAM Internasional MESKIPUN kata “penyiaran agama” tidak ditemukan dalam UUD 1945, tidak berarti ia tidak dijamin sebagai bagian dari hak memanifestasikan agama. Hak ini secara tidak langsung tercakup dalam hak beragama sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2); Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Dalam Pasal 28E ayat (1), hak penyiaran agama ada dalam konteks “beribadah menurut agamanya”.359Di Pasal 28 ayat (2) hak ini masuk dalam frasa “menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.360 Sementara itu “hak beragama” dan “untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dinyatakan masing-masing dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).361 358
Arvind Sharma, Problematizing Religious Freedom (Newtork: Springe, 2011), 100. Arvind juga mengulas dalam bagian ini tentang konsep penyiaran agama-agama di luar Islam dan Kristen seperti Buddha dan Hindu. 359
UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1) : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 360 UUD 1945 Pasal 28 E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
361 UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 : ...
288