Jika kita bandingkan pengalaman-pengalaman tersebut dengan Indonesia, dalam sudut pandang keragaman hukum kita akan menilai Indonesia memiliki pengalaman yang khas. Namun jika kita coba menggunakan pembagian kategori yang diajukan Durham, model pengaturan perkumpulan amal di Indonesia cenderung berkarakter mengontrol ketimbang memfasilitasi. Hal ini mengingat kebanyakan latar belakang munculnya sejumlah pengaturan tentang lembaga amal dan bantuan luar negeri sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya adalah untuk merespons kecurigaankecurigaan adanya misi terselubung di balik misi kemanusiaan lembaga amal dan bantuan luar negeri pada saat itu. Ini bukan berarti karakter hukum yang cenderung mengontrol seperti itu tidak boleh diberlakukan. Tetapi karena mendirikan lembaga amal adalah manifestasi dari dimensi eksternum kebebasan beragama. Pertanyaannya adalah, apa saja aspek yang diatur guna memperkuat jaminan hak atas kebebasan beragama dan bukan malah sebaliknya? Rekomendasi MERUJUK pada beberapa kajian yang ada, paling tidak ada sejumlah aspek yang penting diatur negara dalam kaitannya dengan pendirian lembaga amal dan penggalangan dana dalam konteks hak dan kebebasan beragama yaitu: 1. Prinsip kebebasan mendirikan dan mengelola lembaga amal sebagai bagian dari kebebasan beragama. Hak ini di satu sisi harus dilihat sebagai hak individu yang dijalankan secara bersamasama dengan orang lain. Namun di sisi yang lain juga harus dilihat sebagai bagian dari hak berorganisasi dan berasosiasi. 2. Pengaturan yang memberi jaminan atas status legal karena status legal sangat dibutuhkan dalam melaksanakan fungsifungsi komunal seperti memiliki properti atau untuk bertindak atas nama hukum.336 Menurut Cole Durham, jika properti dari komunitas agama dimiliki atas nama individu, maka kepentingan 336
Anat Scolnicov, The Right to Religious Freedom in International Law (New York: Routledge, 2011), 92-93.
277