Selain dari permasalahan di atas, secara praktik di banyak negara, setidaknya ada beberapa hal yang dimasukkan dalam pengaturan registrasi (dalam arti pencatatan) dan registrasi organisasi keagamaan ini, yaitu meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Individu yang berwenang mendirikan lembaga atau entitas hukum untuk komunitas agama; Ketentuan tentang bagaimana pendiri/pendaftar mengidentifikasikan diri mereka; Individu yang mewakili badan dan bagaimana mereka diidentifikasi;292 Prosedur yang harus diikuti oleh pendaftar dalam pendaftaran atau pendirian lembaga keagamaan; Isi statuta, piagam, pasal pembentukan badan hukum atau dokumen lainnya bila berkaitan dengan status legal organisasi; Kriteria agama dalam pendaftaran dan/atau pengakuan lembaga oleh negara; Prosedur dan periode waktu untuk mendaftar dan/atau mendaftar kembali lembaga keagamaan; Prosedur banding bila pendaftaran ditolak. Pembatasan pada kegiatan-kegiatan keagamaan dan alasan penolakan pendaftaran. Perubahan dokumen lembaga keagamaan; Ketentuan mengenai pembubaran lembaga.293
Beberapa aspek di atas, diatur secara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari regulasi registrasi itu sendiri. Lebih dari itu, tulisan ini menegaskan bahwa setiap aspek dapat saja diatur sedemikian rupa oleh negara, namun tetap harus ditegaskan bahwa prinsip utama dari registrasi agama adalah melayani dan 292
Identifikasi dimaksud adalah bagaimana individu ini memiliki kuasa atas entitas agama atau organisasi yang didaftarkan mengingat agama sendiri merupakan entitas publik yang dimiliki secara bersama. 293
Lihat lebih lanjut penjelasan Durham terkait dengan beberapa permasalahan ini, dalam Cole Durham, Facilitating Freedom of Religion or Belief through Religious Association Laws, 384.
242