dengan tegas memandang bahwa kemunculan aliran kepercayaan tersebut membahayakan 6 agama yang diutamakan, antara lain: agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Undang-undang ini bahkan memberi mandat kepada pemerintah untuk menyalurkan aliran-aliran dimaksud ke arah pandangan yang “sehat”. Pada tahun 1978, Menteri Agama mengeluarkan sebuah instruksi yang menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan merupakan agama. Dalam berbagai aspek administrasi kewarganegaraan para penghayat kepercayaan diharuskan mengikuti dan/atau masuk pada agama-agama enam yang “diakui”.228 Dari sinilah kemudian diskriminasi juga terjadi pada perayaan hari raya keagamaan dan hari istirahat pada penghayat kepercayaan. Dewi Kanti seorang penganut Sunda Wiwitan dari daerah Cigugur, Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa selama ini Pemerintah tidak pernah memberikan waktu secara resmi kepada para Penganut kepercayaan untuk merayakan hari raya keagamaan dan beristirahat pada hari tersebut. Walaupun sudah tidak berharap akan diberikan oleh pemerintah mengingat rentang yang panjang akan diskriminasi yang dialami, Dewi Kanti dan para penganut Sunda Wiwitan menyiasati mengajukan cuti pada saat merayakan hari raya keagamaannya229. Rencana Pengaturan Pemerintah Kontemporer SAMPAI saat ini Pemerintah menganggap bahwa perayaan hari besar keagamaan adalah salah satu atau bisa menjadi bagian potensi konflik keagamaan. Pengaturan-pengaturan mengenai peringatan hari besar keagamaan lebih bernuansa kekhawatiran dan dorongan akan pentingnya menjaga kerukunan dan ketertiban umum. Bahkan dalam draft RUU Kerukunan Umat Beragama yang beredar di Tahun 2011 228
Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan tertanggal 11 April 1978 229
Wawancara, 25 Juli 2016.
193