fakatanya memang demikian maka berarti jika melindungi kepentingan penduduk desa, maka pemerintah pun membatasi ekspansi kapitalis ke desa dengan regulasi. Akan tetapi rtegulasi itu akan problematis dengan agenda pasar bebas. Dengan demikian perlu dilakukan kajian dan langkah serius agar semua gagasan dan program pembangunan pedesaan itu benar-benar dapat dimplementasikan. Pesimistik nampaknya tidak bisa dihindari karena dikawatirkan RJPMN itu merupakan sebuah gagasan besar yang tidak konsisten dengan pilihan Indonesia masuk ke dalam kancah pasar bebas yang justru difasilitasi dengan melakukan berbagai deregulasi dan privatisasi yang mengundang investor dari luar untuk menggeser otonomi para produsen yang justru telah dimiskinan oleh kebijakan negara selama ini misalnya dalam kasus petani cengkeh dan tembakau. Menuju Revitalisasi Ekonomi Desa Berkeadilan Diskusi di muka mengingatkan bahwa selama lebih dari 13 abad, desa mengalami proses eksploitasi dari kekuatan supra desa sehingga mebentuk corak ekonomi subsistensi. Secara tipikal, corak ekonomi subsistensi itu adalah sebagai berikut: 1. Secara umum, perekonomian desa merupakan usaha skala kecil di bidang pertanian pangan, non-pangan, perdagangan, dan industri yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, dimulai abad ke 7 sampai dengan abad 21 sekarang ini. Usaha skala kecil itu dikelola secara informal oleh rumah tangga dan orientasinya bersifat menyambung hidup. 2. Walaupun perekonomian desa berubah orientasi produksinya dari sifat subsisten yaitu memproduksi barang untuk keperluansendiri kesifat komersialyaitu diperdagangkan ke pasar, mereka tidak berevolusi menjadi sebuah sektor ekonomi kapitalis. Sektor-sektor ekonomi di pedesaan mengalami proses marginalisasikarena diekspolitasi oleh rezim negara dan pasar yang mengakibatkan unit usahanya skala kecil,informal dan bersifat menyambung hidup.
3. Proses marginalisasi itu dibentuk oleh negara dan rezim kapitalis sebagai kekuatan supradesa yang mempunyai power politik dan ekonomi yang besar, dan desa dikendalikan sebagai koloni yang menghasilkan tenaga dan komoditas murah, atau sebagai sumber pajak dari negara dengan menfasilitasi masuknya sektor swasta memanfaatkan potensi yang dimilki oleh desa atau hadirnya bisnis kapitalis yang mengontrol bekerjanya mode produksi dalam perekonomian desa yang semakin tergantung pada pasar. 4. Hampir semua agenda komersialisasi ekonomi dan peningkatan produksi pertanian dengan dalih mengangkat ekonomi desa tidak berbuah, kecuali justru meningkatkan ancaman ekonomi desa menuju ketidakberdayaan. Hal ini nampak sejak tanam paksa, perkebunan besar, revolusi hijau sampai dengan pasar bebas. Asumsi-asuimsi bahwa ekonomi desa membaik karena masuknya mode produksi kapitalis dan kebijakan negara yang mendukungnya berpijak dari kerangka berfikir sepihak dari rezim penguasa dan pasar. Memang dengan adanya komersialisasi ekonomi, uang masuk ke desa dan meningkatkan kapital serta investasi, tetapi desa tetap saja tertinggal dan dalam cengkeraman rezim ekonomi pasar yang mengendalikan mode produksi di desa. Tidak ketinggalan, terdapat kecenderungan bahwa dengan semakin terbukanya ekonomi desa maka semakin tergantung dengan kekuatan eksternalnya. 5. Proses marginalisasi membuat ketergantungan desa dengan rezim negara dan kapitalis dan ketergantungan itu sekaligus diikuti dengan eksploitasi sehinga perekonomian desa menanggung beban yang besar. Pertama: kelangkaan sumberdaya alam dan tanah sebagai factor produksi yang penting bagi keberlanjutan dan perkembangan ekonomi desa. Kedua: berjubelnya penduduk dengan SDM dan modal yang rendah sebagai elemen yang penting untuk mengangkat mereka dalam relasi produksi yang menentukan