2 minute read

Fasilitas Kantor/Natura Kena Pajak

UU HPP DISAHKAN, FASILITAS KANTOR KENA PAJAK?

Halo, jeniuser! Sudah tahu belum kalo sekarang fasilitas kantor juga dikenakan pajak? Hal tersebut sudah diatur dalam UU HPP dalam perubahan PPh Pasal 4 Ayat (1) huruf a, yang menjelaskan bahwa termasuk objek pajak ialah: “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” Dalam undang-undang ini, fasilitas yang dikenakan pajak akan dihitung sebagai penghasilan maka harus dikenakan pajak. Fasilitas yang dihitung sebagai pengenaan pajak yaitu semua barang yang diberikan oleh kantor, seperti: rumah, mobil, laptop, handphone, ataupun barang lainnya. Menurut Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, perhitungan pajak natura akan sama dengan perhitungan PPh 21 secara umum. Namun, nilai fasilitas yang dihitung sebagai penghasilan bukanlah seharga barang yang diterima, namun hanya akan dihitung biaya sewanya saja. Tetapi, tidak semua natura akan dikenakan pajak. Terdapat 5 kelompok natura yang tidak akan dikenakan pajak, yang diatur dalam Ayat (3) huruf d. Kelompokkelompok tersebut, adalah: Pertama, pengadaan makanan/minuman, bahan makanan/minuman bagi seluruh pegawai Kedua, natura di daerah tertentu Ketiga, natura dikarenakan keharusan pekerjaan seperti seragam dan lainnya Keempat, natura yang sumbernya dari APBN/APBD/APBDes Kelima, natura dari jenis dan batasan tertentu.

Advertisement

Penulis: Dinda Puspa Yudha Editor: Vitha Putri Utami

Source : Google

Prioritas Layanan Dengan Adanya M-Pajak ...................................................................

Melihat situasi saat ini, kemajuan teknologi informasi menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Kebijakan dan aturan yang ada membuat masyarakat terbatas dalam menjalani aktivitasnya, sehingga dengan adanya teknologi informasi tersebut akan mempermudah masyarakat dalam mengerjakan semua hal. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh banyak pihak baik dari sisi pendidikan, lingkungan, maupun ekonomi, yang salah satunya yaitu di bidang perpajakan yang tentunya sangat berpengaruh bagi perekonomian negara. Untuk itu pada tanggal 6 Juni 2021, Ditjen Pajak meluncurkan sebuah layanan terbaru berbasis teknologi digital berupa platform aplikasi yaitu M-Pajak sebagai bagian dari upaya pengembangan pelayanan dalam membayar pajak.

Apa itu M-Pajak ?

M-Pajak merupakan salah satu program digitalisasi prioritas layanan yang dikembangkan lebih personal untuk mejawab kebutuhan bagi para wajib pajak yang dapat digunakan pada tiap smartphone, sehingga tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak. Aplikasi versi mobile dari laman situs www.pajak.go.id ini bisa diunduh melalui Play Store yang ada pada smartphone Wajib Pajak. Dengan adanya M-Pajak ini, diharapkan dapat membantu para Wajib Pajak dengan mendapatkan pelayanan lebih personal, mudah, dan juga cepat.

Lalu apa kelebihan dari M-Pajak ?

✓ Pembuatan Kode Billing, yaitu kode yang dibuat sebelum pembayaran pajak; ✓ Mendapatkan informasi mengenai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dari posisi Global Positioning System (GPS) smartphone melalui peta yang terintegrasikan di dalam aplikasi; ✓ Menyediakan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) elektronik yang dapat diakses pada menu ‘Profile Saya’; ✓ Mengingatkan Wajib Pajak mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak terkini, yang dapat diakses pada kolom ‘Tenggat Pajak’ pada beranda aplikasi M-Pajak; ✓ dan masih banyak kelebihan lainnya.

Dengan kehadiran M-Pajak ini merupakan salah satu wujud inisiatif 3C yang telah diperkenalkan oleh Ditjen Pajak sebelumnya, yaitu Click Call and Counter, di mana M-Pajak termasuk ke dalam model Click yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan. Diharapkan sistem ini dapat melayani kebutuhan setiap Wajib Pajak terutama untuk jenis pajak pusat yang bersifat self-assessment system, yang menuntut para Wajib Pajak berperan aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan besaran pajak terutangnya dengan memanfaatkan digitalisasi pelayanan prioritas yang telah ditawarkan.

Penulis : Maria Magdalena Editor : Salmawanti

This article is from: