- Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS

UU HPP: TAX AMNESTY JILID 2 ATAUKAH PROGRAM

PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) ? .................................................................

Kalau sebelumnya Jeniuser sudah membaca tentang Tax Amnesty, maka sekarang kita akan membahas isu terkait tentang rencana Tax Amnesty Jilid 2 yang termuat di UU HPP, nih.

Tax Amnesty Jilid 2 ini sudah secara resmi ada di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melanjutkan jilid pertamanya yang telah dilaksanakan pada tahun 2016-2017. Wajib Pajak harus mengungkapkan aset bersih yang dimilikinya pada surat pernyataan sepanjang DJP belum menemukan data terkait aset yang disebutkan. Aset bersih itu sendiri merupakan aset yang telah dikurangi oleh utang-utang menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Namun, pemerintah membantah dengan tegas bahwa kebijakan yang tercantum dalam UU HPP merupakan Tax Amnesty Jilid 2. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan,

Program Pengungkapan Sukarela

(PPS) yang akan dilaksanakan tahun depan berbeda dengan program tax amnesty tahun 2016 lalu. Perbedaan ini terletak pada kondisi dan besaran tarifnya. Menurut rencana, PPS ini akan mulai diberlakukan berlaku selama 6 bulan, yakni sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Terdapat dua poin kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak sesuai dengan kondisinya, yaitu :

Kebijakan Skema 1: Untuk WP OP dan badan peserta Tax Amnesty

UPDATE PAJAK

Wajib pajak badan atau orang pribadi yang menjadi subjek pajak dengan dasar aset 31 Desember 2015 yang belum dilakukan pengungkapan pada saat mengikuti tax amnesty akan dikenakan tarif: − Pada harta yang berada di luar negeri namun tidak direpatriasi ke dalam negeri akan dikenakan tarif sebesar 11% − Pada harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri akan dikenakan tarif sebesar 8% − Pada harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri atau yang diinvestasikan dalam Surat

Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi

Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan akan dikenakan tarif sebesar 6%

Dasar pengenaan pajak seperti yang dimaksud pada ayat 2 yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Kebijakan 2: Untuk WP OP non peserta Tax Amnesty

Pada kebijakan kedua, wajibs pajak badan atau orang pribadi yang menjadi subjeknya dengan dasar aset yang diperoleh 2016-2020 dan belum dilaporkan ke dalam SPT tahunan akan dikenakan tarif: − Pada harta yang berada di luar negeri namun tidak direpatriasi ke dalam negeri akan dikenakan tarif sebesar 18% − Pada harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri akan dikenakan tarif sebesar 14% − Pada harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri atau yang diinvestasikan dalam Surat

Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi

Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan akan dikenakan tarif sebesar 12%

Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan: nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; atau harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas.

Ditjen Pajak (DJP) menyatakan ada beberapa manfaat yang ditawarkan kepada wajib pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pertama, PPS memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum sempat dilaporkan dengan diberikan pengampunan. Kedua, keikutsertaan pada PPS akan membuat wajib pajak terbebas dari potensi tuntutan pidana. UU HPP telah menegaskan seluruh informasi yang bersumber dari surat pengungkapan harta dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana. Ketiga, terdapat penghematan pajak dari pembayaran PPh final yang menjadi syarat keikutsertaan PPS. Wajib pajak yang mengungkapkan hartanya harus menyetor PPh final dengan variasi tarif berbeda-beda.

Jadi jeniuser, jangan lupa lapor pajak yaa!

Penulis: Dinda Puspa Yudha Editor: Vitha Putri Utami

Jeniuser sudah tahu belum? Setelah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021 lalu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021 dan diundangkan pada hari yang sama.